HUKUM DAN KENYATAAN-KENYATAAN MASYARAKA T D1INDONESIA 0) OIeh: Harsja_W _Bachtiar
HUKUM DAN SOSIOLOGI Ketika lebih dari 50 tahun yang lalu Fakultas Hukum yang pertama di Indonesia (Rer.ht,hoogeschool) Jidirikan oi Jakarta, seorang dari keen am Guruoesar Biasa yang diangkat oleh Pemerin tah Hindia Bela~da sebagai pengajar pada fakultas terse but adalah Gurubesar dalam bidong Sosio/"gi donllmu Ballgsa-Ballgstl (Volkenkunde), atau AllIrop%gi dalam peristilahan sckarang_ Pengangkatan ini , ya ng telah diadakan pada permulaan pengadaan pcndidikan tinggi dalam bidang hukum di Indonesia, telah mencerminkan keyakinan para akhli dan pejabat yang merencanakan, membentuk dan mele takkan dasar-dasar pertumbuhan pendidikan tinggi dalam bidang hukum di kepulauan kita bahwa hukum bcrhubungan erat dengan kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan masyarakat dan bahwa olch sebab itu pengetahuan hukum berhubungan erat" atau se tidak-tidaknya seharusnya berhubungan erat, dengan pengetahuan sosiologi yang memusatkan perhatian pada usaha mempelajari kenyataankenyataan kehidupan sosial pa ra anggauta masyarakat. Mcmanglah bidang pengetahuan hukum sebagai keseluruhan, yang memusatkan perhatian pada aturan-aturan yang dianggap o leh Pemerintah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang dianggap oleh Pemeri~tah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang syah berlaku dan oleh sebab itu harus ditaati, dan pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan, yang memusatkan perhatian pada tindakan-ti.,dakan yang dalam kenyataan diwujudkan oieh para anggauta masyarakat dalam hubungan mereka satu Sarna lain, harus memperhatikan satu sama lain bilamana memang hendak diusahakan pengembangan hukum dan pengetahuan mengenai hukum yang tidak terlalu terpisah dari kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan masyarakat dan bitamana memang hendak diusahakan pengembangan masyarakat dan pengetahuan mengenai masyarakat yang tidak terlalu terpisah dari aturan -aturan hukum dan aturan-aturan lain yang berlaku sebagai pedoman bertindak bagi anggauta-anggauta masyarakat yang bersangkutan_ Hal ini tidak berarti bahwa setiap akhli hukum perlu menguasai pengetahuan sosiologi dan bahwa setiap akhli sosiologi perlu menguasai pengetahuan hukum _ Kedua bidang pengetahuan keakhlian (discipline) ini,
0) Kertas kerja ini berasal dari Sirr'posiwn Hilbungan Timbal Baliik antara ~;u kum dan Kenyataan Masyarakat yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan lembaga Ilmu Pengetahuan INdonesia tanggal 26 - 23 Februari 1976 di Jakarta
34
MAJALAH FHUI
seperti juga kebanyakan bidang pengetahuan keakhlian lain, telah berkembang, dan maiah terus berkembang, sedemikian rupa sehingga masing-masing telah mengalami pengkhususan pengetahuan keakhlian (spesialisasi) yang mengakibatkan scjumlah bidang pengkhususan keakhlian dalam bidang pengetahuan hukum tidak memerlukan pengetahuan sosiolagi dan scj uml.h bidang pengkhususan keakhlian dalam bidang sasiologi, seperli sosiologi kelompok kecil, tidak memerlukan pengelahuan hukum. Pengkhususan keakhlian ini lebill lagi merupakan kenyataan dinegeri-negeri di mana ked~a bidang pengetahuan keakhliar. tersebut di atas telah songal berkembang d,,," oleh sebab itu telah mewujudkan amat banyak
bid<1ng pi!ngkhususan kea:':hlian. Vi n~gara-negara demikian, yangmenjaoi negara-nega," asal dari ban yak pengetahuan yang di jumpai di negata-negara yang Ie bill baru, banyak akhli hukum mempunyai pengetahuan sosiologi yang teramat sederhana sifatnya, at au malah tidak mempunyai pengetahuan sosiologi sarna sekali, sedangkan, sebaliknya, banyak akhli sosiologi mempunyai pengetahuan hukum yang juga amat sederhana sifatnya, terbatas pada pengetahuan praklis yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan ini sering memberi kesan bahwa pengetahuan hukum sckarang ini jauh dari pengetahuan sosiologi, malah tak jarang dianggap bertentangan dengan penget,huan sosiologi, pengetahuan yang dianggap mengacaukan pcmikiran yang seharusnya memusaikan perhatian pada 3turan-aturan yang berlaku. Begitupun kenyataan adanya pengkhususan keakhlian dalarn bidang sosialogi,sering memberi kesan bahwa pengetahuan sosiologi mengabaikan aturan-aturan hukum dan pengetahuan hukum_ Kedua kesan ini mungkin scsuai dengan kenyataan bilamana perhalian dibatasi pada akhll-akhli hukum tertentu saja atau akhli-aY.hIi sosiologi tertentu saja, hal mana~ seperti telah dL~.emukakm t"lebill dahu!u, juga sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang diwujudkan ol.h bidang-bidang pengkhususan keakhlian tertentu pada masing-masing pengetahuan keakhlian yang bersangkutan_ Akan tetapi kesan ini tidak sesuai dengan kenyataan bilamana perhatian disebar meliputi keseluruhan dari masing-masing bidang pengetahuan keakhlian ini, pengetahuan hukum sebagai keseluruha~ dan pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan. Bilamana pengetahuan hukum sebagai keseluruhan diperhatikan, akan dijumpai banyak unsur-unsur yang menghubungkan aturan-aturan hukum deng.n tindakan.-tindakan sasia! tindakan-tindakan yang diadakan aleh individu-individu tertentu dalam hubungan mereka S2tu sarna lain - yang merupakan kenyataan-kenyataan yang diwujildkan aleh anggauta-anggauta masyarakat yang bersangkutan. BegitupUl" bilamana pengetahuan sasialagi sebagai keseluruhan diperhatikan, akan dijumpai banyak unsur-unsur yang menghubungkan tindakan-tindakan individu tertentu da!am hubungan mereka satu sarna lain yang dikaitkan dengan aturan-aturan hukum :rang berlaku.
HUKUM DANKENYATAAN-KENYATAAN MASY ARAKAT DI INDONESIA
35
TEOR! SOSIOLOGI Malah - dan sekarang saya akan lebih memperhatikan pengetahuan sosiologi daripada pengetahuan hukum - tokoh-tokoh ilmu pcngetahuan yang mcletakkan dasar bagi perkembangan pengetahuan sosioiogi, seperti
Ibn Kila/dun, Alisgusl CornIe, Kar/ Marx, Henry Maine, Emile Surkheim, Max Weber dan Vi/fred Parel, memberi tempat penting bagi aturan-aturan hukum dalam teori sosiologi masing-masing. Mereka tidak bisa membayangkan masyarakat tanpa hukum sehingga, dcngan sendirinya, teori sosiologi yang mereka kembangkanuntuk dapat mcnanggapi, mempolajari, menganalisa, mengerti dan menjdaskan kenyataan-kenyataan yang diwujudkan o!eh kehidupan sosial para anggauta suatu masyarakat mengandung tempat penting buat aturan-aturan hukum yang berlaku. Tentu saja amat penting bagi seseorang yang hendak mempelajari hubungan antara hukum dan kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial anggauta-anggauta masyarakat tertentu , untuk mengetahui
di mana letak tempat aturan-aturan hukum dalam kerangka teori sosiologi tertentu, karena letak tempat aturan-aturan hukum dalam kerangka teori sosiologi tertentu mempcrlihatkan bagaimana pencipta atau pengembang teori yang bersangkutan menanggapi hubungan antara aturan-aturan hukum,
yang da!am hal ini Juga dianggap menopakan kenyataan sosial, dengan kenyataan-kenyataan sosial yang lain, seperti agama, ilmu pengetahuan,
ekonomi, politik, pran.ta-pranata, kesatuan-kesatuan sosial, individuindividu, dan sebagainya. Suatu teori tertentu, teori apa saja, sela!u membatasi perhatian pada kenyataan-kenyataan tertentu saja, kenyataan-kenyataan yang terbatas. Oleh sebab itu, amat penting bagi seseorang yang hendak mempelajari masyarakat, atau gejala sosial tertentu yang lain, untuk sungguh-sungguh mengetahui daya-kemampua.\i teori sosiologi yang bersangkutan dalam 1Isaha
menanggapi kenyataan-kenyataan sosial dan keterbatasan, atau kelemahankelemahan, teori ini dalam usaha tersebuL Teori sosiologi yang dimaksud di sini adalah teori yang menyeluruh sifatny., suatu kerangka pemikiran yang dianggap oleh pencipta atau pengembangnya sebagai suatu kerangka pemikiran yang dapat menanggapi dan menjelaskan seliap tindakan sosia! yang terjadi - dari tL,dakan yang sangat khusus, seperti menulis surat . kepada seorang pacar, sampai perwujudan tindakan yang diadakan oleh orang banyak secara serentak, seperti revolusi dan perang. Tentu, pada taraf perkembangan pengetahuan sosiologi sekarang ini, dan mungkin sampai akhir zaman, tak ada kerangka teori sosiologi yang memang dapat menanggapi dan menjelaskan setiap tindakan sosia! yang te~adi, setiap kenyataan sosia!. Sosiologi, seperti ilmu ekonomi dan ilmu polilik, merupakan sualu bidang pengelahuan keakhlian dalam lapangan ilmu-i1mu sosial, suatu lapangan pengetahuan mengenai kehidupan sosial manusia-manusia yang mempunyai kepercayaan, pengelahuan, nilai-nilai, ide-ide, perasaan, dan sebagainya, yang menjadikan tindakan manusia sangat kompleks, nowet,
36
MAJALAH FHUI
untuk ditanggapi, dipelajari, dianalisa, dirnengerti dan dijelaskan. Lagi pula, si akhli yang rnempelajari kehidupan manusia-manusia sesamanya adalah sendiri juga manusia yang. dalam menanggapi, mempelajari, menganalisa, mengerti, dan menjelaskan kenyataan-kenyataan sosial yang dijadikan sasaran perhatiannya tidak bisa sarna sekali melepaskan diri dari kepereayaan, ideologi, nHai-nilai , dan sebagainya, yang merupakan bagian dari kepribadiannya, hal mana men ye babbn akhli sosio!ogi yang bersangkutan tidak biasa 100% ob),ekt!p, seperti yang I.zim menjadi pedornan dalam pekerjaan ilmiah para akhli dalam lapangan ilmu-ilmu alamiah. Meskipun demikian, masing-masing teori sosiologi yang menyeluruh
ini herusaha untuk sebanyak mungkin sesuai dengan sekalian kenyataankenyataan sosial yang diwujudkan oleh suatu masyarakat sehingga, seperti kenyataan yang diwujudkan oleh jatuhnya appel ke tanah dan gerak-gerik planit-planit di ruang angkasa dapat ditanggapi dan dijelaskan dengan penggunaan teori yang sama (teori gravitasi) dalam ilmu mekanika, setiap tindakan sosial, setiap kenyataall sosial, diharapkan dapat juga ditanggapi dan dijelaskan dengan penggur.aan teoei yang sama. Karl Marx , misalnya, mengernbangkan suatu kerangka teori yang menanggapi aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu sebagai sesuatu yang merupakan akibat dari bentuk sistim hubunganhubungan produksi pada taref perkembangan tertentu yang menempatkan sejumlah orang-<>rang tertentu sebagai suatu klas penguasa yang menggunakan organisasi negara untuk melindungi, dan kalau bisa mengembangkan, kepentingan mereka masing-rnasing dan bersama sebagai pemilik alat-alat produksi. Mereka meneipta aturan-aturan hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Kerangka teori ini beleh dikatakan merupakan satu-satunya teori yang dibenarkan di nogara-negara Komunis. Teori-!eori sosiologi lain, bilarnana tidak dapat dieocokkan dengan teori yang dirumuskan oleh Karl Marx, at au Friedrich Engels, dianggap tidak mungkin dapat dibenarkan . Saya al:an rneneoba menggarnbarkan, meskipun seeara sangat kasar, suatu kerangka teori sosiologi yang lain, suatu kerangka teori sosiologi yang oleh penganilt-penganut teori Karl Marx mtnjadi sasaran keeaman-kecarnan pedas karena dianggap merupakan kerangka teori tandingan yang paling herbahaya dalarn perkerrbangan pengetahuan mengenai kehldupan masyarabt. Kerangka toori yang akan digambarkan atas dasar kerangka teori yang seeara sangat terperinei diuraikan oleh Talcott Parsons tidak dirnaksud sebagai suatu penyajian akademis belaka, suatu penyaj ian yang mungkin nampaknya jauh dari kenyataan-kenyataan sosial yang diwujudkan oleh penduduk di kepulauan kit. yang jUlJ1lahnya sekarang !elah me!eHl,i 130 juta, tapi justru dirnaksud sebagai sualu usaha, meskipun sangat keeil, unluk membantu mempe/ajari kenyataan-kenyataan ini karena, menu rut hemat saya, bilamana kita memang hendak menanggapi kenyataan-kenya!aan sosial yang diwujudkan oleh rnasyarakat kit a secara ilrniah, kita harus
~
HUKUM DAN KENYATAAN - KENYATAAN MA,SYARAKAT DI INDONESIA
37
menggunakan suatu teori Dmiah. Tanpa penggunaan suatu kerangka teori Dmiah - suatu kerangka pemikiran yang dirumuskan menu rut aturan·aturan logika dan didasarkan atas fakta·fakta kenyataan - kenyataan·kenyataan yang menjadi sasaran perhatian biasanya ditanggapi alas dasar pemikiran biasa yang kelihatannya masuk aka I (common sense), tapi yang kurang dapat mengadakan pembedaan·pembcdaan lajam yang menjadi ciri-ciri suatu analisa ilmiah ; atau dilanMapi atas dasar kepercayaan yang dianut, pengetahuan yang terlulu tecbatas, ideologi yang cenderung menyederhana· kan permasalahan. dan pongaruh·pcngaru!l lain yang menghambat tanggapan yang dillarapkan bersifat seobyektip mungkin. Tentu saja ,",sudah memperoleh pengetahuan yans seobyektip mungkin, seseorang bisa dan mcmang sebaiknya bertindak sesuli dengan keyakinan keagamaan , kesadaran hukum, ideologi, dan pedoman·pp.do:n2!1 lain yang ' biasa digunakan dalam menentukan sikap, pandangan dan tindakall.
ANALISA SISTIM Kehidupw sosial, seperti tindakan·tindakan yang merupakan perwu· judan hubungan antar individu, mewujudkan keteraturan·keteraturan tertentu, mcskipun kesan yang sering bisa diperoleh dari kenyataan·kenyata· an kehidupan sosial ini adalah kckacauan, ketidak serasian, pertentangan, dan sebagainya. Kckacauan, ketidak teraturan dan pertentangan inipun, bilamana diperhalikan secara lebih teliti, memperlihatkan keteraturan· keteraturan tertentu. Demikian pula gejala-gejala yang biasanya dianggap merupakan penyelewengan dari pola.pola tetap, normal, seperti tindakantindakan kejahatan pemberontakan, revolusi dan perang, juga memperlihatkan keteraturan-ketcraturan tertentu. Keteraturan-keteraturan ini dapat dipelajari sehingga makin lama makin banyak gerak dan tingkah-laku bcrbagai hal termasuk man:Jsia,
dapat diramalkan berdasarkan . perhitungan ilmiah. Berbagai unsur yang diwujudkan oleh suatu gejala sosial tertentu, baik yang bersifat slatis maupun yang sedang mengalami perubahan, dapat dibedakan satu dui yang lain sebagai unsur-unsur yang masing-mas!ng jelas batas-balasnya) tapi yang meskipun dapal dibedakan satu dari yang lain, berhubungan eral salu sama lain. Unsur-unsur yang eral berhubungan salu sarna lain ini merupakan suatu sistim, salu jaringall hubungan-hubungan ----y-ang -- merupcl<ari satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, menjalankan peranan lertentu dall dengan demikian, memenuhi kebutuhan terlentu. Sualu sistim, obh sebab ilu , lercipla unluk lMmenuhi k"buluhan lerlenlu. Sumbangan pada usaha unluk memenuhi kebutuhan ini merupakan fungsi dari sis tim yang bersangkulan. Masing-masing unsur yang merupakan bagian dari suatu sis lim lerlenlu juga mempunyai fungsi
MJ\JJ\LAn t'HUI
berhubungan dengan kebutuhan sistim yang bersangkutan.
Unsur·unsur yang bcrsama·sama merupakan suatu sistim mengadakan hubungan satu sam a "lin dcngan keccndcrungan untuk mempertahankan keseimban[J1I1 (equilibrium). Bllamana suatu sistim tidak bisa mempertahankan keseimbangan yang menjadi syarat minimal untuk dapat mernpertahan· kan diri tcrhadap tekanan-tekan:lIl dari d~bm maupull tckanan-tekanan dari Iuar, sistirn yang bersangkutan ini bisa Icnyap menghilang sebagai suatti' sistim. Hubungan-hubungan antar unSUf-unSUr yang bersama-sarna Illcn.ipakan suatu sis tim mewujudkan suatu struktur tcrtentu yang mcmberikan bent uk
pada
keadaan
dalam
sistim
yang
bersangkutan
dan
yang
membedakan sistim ini dad segala scsuatu yang berada di luar sistim ini , lingkunganoya. Batas·batas yang men;bcdakan suatu sistim dari lingkungan-
nya juga IIlcmberikan bata~ pada proses-proses yang bcrlangsung di dalam sistim ini dan proses-proses di luar sistl~n ini, atau yang belangsung antara sistim ini dan sistim-sistim lain. Menurut Parsons, ",tiap sistim menghadapi 4 (empat) masalah dasar, yaitu I) masalah adaptasi, atau pengusahaan fasilitas yang diperlukan untuk memungkinkan kelangsungan sistim yang bersangkutan; 2) masalah tujuan, atau penentuan tujuan yang hendak dicapai; 3) masalah mcmpertahankan pola·pola, atau usaha untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang discbabkan oleh tekanan-tekanan daei dalam maupun dari luar; dan 4)
Jl1asalah intcgrasi, atau koordinasi l!nsur-unSur yang berbeda tapi merupakan bagian dad sis tim yang bersangkutan. Dengan sendirinya suatu kerangka teoei yang diharapkan dapat digunakan dalam usaha menang!'i\pi dan menganalisa kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan masyarakat harus sebanyak mungkin cocok dengan kenyataan·kenyataan ini. Bilamana kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial, seperti juga kenyataan-kenyataan lain yang diwujudkan ol"-h alam se",esta kita, memperlihatkan keteraturanketeraturan dan keteraturan-keteratura.l ini menyebabkan banyak unsur-
unsur tertentu merupakan jaringan unsur-unsur yang berhubungan satu sarna lain sebagai suatu sistim, maka kerangka teori yang hendak digunakan sebaiknya juga mengandung pengertian siStinl ini.
Penggunaan pengertian sistim memaksa si peneliti untuk benar·benar mengidentifIkasi unsur-unsur yang bersama-sauna merupakan satu sistim, mempelajari hubungan timbal balik antara sistim yang bersangkutan dengan lingkun!'i\nnya yang mungkin terdin dari sejumJah sistim-sistim lain. Suatu sistim berhubungan dengan berbagai sistim lain dengan mengadakan pertukaran (exchange). Suatu sistim mengh3Silkan oulpu, (apa yang dikeluarkan) yang menjadi input (apa yang dimasukkan) bagi sistim lain; suatu sistim menerima :nput yang merupakan output dari sis tim lain. Suatu sistim tertentu bisa mewujudkan sejumlah subsistim yang
lllasing-masing bisa dianggap merupakan suatl! sistim tersendiri, suatu sis tim yang selain mempunyai fungsi tertentu, juga bisa mewujudkan sejumlah subsistim. SistiIn sosial yang meliputi selmuh masyarakat, misalnya, mewujudkan subsistim·subsistim seperti subsistim keluarga, pendidikan,
...
HUKUM DAN KENYATAAN - KENYATAAN MASYARAKAT Dl INDONESIA
39
ekonomi, politik, pertahanan, dan sebagainya.
Peraturan·peraturan hukum dari suatu negara merupakan satu sistim aturan-aturan hukum - di wilay.h negara yang bersangkutan mungkin terwujud lebih dari satu sis tim hukum -, seperti juga teori sosiologi
merupakan satu sistirn teori tertentu . T1NGKATAN ANALISA Suatu hal lain yang perlu senantiasa diperhatikan adalah rna salah tingkatan analisa dalam usaha mempelajari kenyataan-kenyata.n sosia!. Parsons mengemukokan bonwa setiap gejala so sial dapat ditanggapi dan ciao.lisa Jeng"n mengadakan pembedaan yang jelas ant.ra 4 (empat) tingkat analisa_ Tingkat analisa yang paling rendah diwujudkan oleh sisrim organis, sistim yang juga paling dahulu terwujud dalam kehidupan setiap manusia; tingkat analisa yang agak lebih tinggi diwujudkan olehh sisrim kepribadian m.sing-masing pelaku yang bersama-sama mewujudkan gejala sosial yang bersangkutan; tingkat analisa yang Ie bill tinggi lagi diwujudkan oleh sisrim !1Jsia/; dan tingkat analisa yang paling tinggi diwujudkan oleh sistim budaya _ Hubungan keempat sistim ini satu sarna lain selalu menurut urutan, struktur, tersebut di atas. Keempat sis tim ,ni juga mewujudkan hubungan tertentu satu sarna lain_ Sis tim yang bertempat di bawah merupakan kondisi, pra-syanit, untuk memungkinkan sistim yang terdapat di atasnya terwujud, sehingga sistim organisma merupakan kondisi bagi pembentukan sis tim sosia!, dan sistim sosial merupakan kondisi bagi pembentukan sistim budaya_ Sebaliknya, sis tim yang menempati tempat di atas dalam struktur hubungan ""tara keempat sis tim pokok ini merupakan penentu pilihan dari antara berbogai kemungkinan yang terbuka yang (Iladakan oleh sistim di bawahnya dan berfungsi sebagai semacam pengawas_ Dengan demikian, sistim budaya mengawasi gerak-gerik sistim sosial; sistiim sosial mengawasi gerak-gerik sistim kepribadian; dan sistim kepribadian mengawa.i gerak-gerik
sistim organisma. Keempat sistim yang bersangkutan dengan lain perkataan, mewujudkan suatu hirarki sibernetika, hirarki pengaturan_ SISTIM BUDAY A. Dalam usaha untuk mempelajari kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial, kemampuan untuk membuat analisa dapat dipertajam dengan mengadakan pembedaan yang jelas antara apa yang dinamakan sistim bud"ya dan sistirr. sosia!. Dalam lapangan ilmu-ilmu sosi~l di Indonesia pada waktu ini pembedaan antara sistim budaya dan sistim sosial kurang diperhatikan , hal mana mengakibatkan unsur-unsur yang seben.mya dapat ditanggapi sebagai unsur-unsur dari sistim sosial seri'lgkali digambarkan atau dibahas seolah-olah unsur-unsur ini merupakan bagian
40
MAJALAH FHUI
dari sistim budaya, yang dalam hal ini biasanya disebut kebudayaan . Begitupun unsur-unsur kenyataan-kenyataan sesial yang sebenamya dapat ditanggapi sebagai bagian dari sistim budaya seringkali digambarkan dan dibahas seelah-elah unsur-unsur ini merupakan bagian dari sis tim masyarakat - sistim sesial yang meneakup seluruh masyarakat - yang dalam hal ini biasanya disebut masyarakat saja . Tak jarang erang berbieara tentang fakter-faktar sesial-budaya bilamana yang dimaksud adalah kenyataan-kcnyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sasia! di luar bidang ekonomi ataupun hukum, tapi tanpa loempllnyai gambaran yang jeias
mengenai kenyataan-kenyataan mana yaag merupakan kenyataan-kenyataan sesial dan kenyataan-kenyataan mana yang merupakan kenyataan-kenyataan budaya. Kalau tidak diadakan pembedaan yang tegas antara sistim budaya dan sistirn sesial dalam menanggapi kenyataan-kenyataan sesial, seperti dalam usaha mempelajari hubungan timbal balik anlara hukum dan kenyataankenyataan masyarakat , boleh dikatakan tak mungkin seseara:1g memisahl
pengadilan negeri, suatu departemen, suatu angkatan bersenjata, atau malah suatu masyarakat sebagai keseluruhan, mewujudkan sejumlah unsur-unsu r yang dapat ditanggapi sebagai unsur unsur sis tim budaya dari kesatuan sasial yang bersangkutan. Unsur-unsur ini terdiri dari kepereayaan yang dianut, pengetahuan yang dimiliki, bahasa yang digunakan, nilai-nilai yang merupakan konsepsi mengenai apa yang dianggap baik, dan aturan-atura.., yang merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing orang, pelaku dalam keadaan-keadaan sosial tertentu. Bilamana unsur-unsur ini erat berhubungan satu sarna lain, unsur-unsur ini merupakan bagian dari satu sistim budaya. Kalau ada sejurnlah unsur-unsur yang tidak sungguh-sungguh merupakan bagian dari sistim budaya ini, mungkin unsur-unsur ini merui"!kan bagian dari suatu sistim budaya lain, meskipun diwujudkan aleh erang-orang yang sarna dengan orang-orang yang mewujudkan sistim budaya yang disebut pertama kali. Aturan-aturan hukum merupakan bagian dari sistim budaya, seperti juga pengetahuan mengenai hukum dan ftIsafat hukum merupakan bagian dari sistim budaya masyarakat yang bersangkutan. Aturan-atu·ran hukum yang bersama-sama ,nerupakan satu kesatuan dianggap merupakan satu sistim aturan hukum. Masyar.tlcat kita mewujudkan tidal: hanya satu melainkan sejumlah sistim aturan hukum_ Masing-masing masyarakat daerah di kepulauan kita diatur oleh suatu sistim aturan hukum tersendiri, aturan-aturan adat masyarakat daerah yang bersangkutan. lni adalah kenyataan dan kenya taan
HUKUM DAN KENYATAAN - KENYATAAN
11
! MASY ARAKAT DlINDONESIA
ini tidak tergantung pada pengesyahan at au pengakuan oleh ·Pemedntah. Warga·warga masyarakat daerah yang bersangleutan - sekarang mungkin tidak lagi sekalian warga - menanggapi aturan·aturan ad at masyarakat mereka - setidak-tidaknya sebagian dari aturan-aturan adat ini - sebagai aturan·aturan yang berlaku syah dan oleh sebab itu dianggap harus ditaati dalam hubungan mereka satu sarna lain. Agama -agama besar , seperti agama Hindu Dharma, [slam, Kristen Protestan don Katolik Roma yang ber.,al dari luar kepulauan kita dan sekarang diaGUt c!eh berbagai golongan masyarakat kita, masing·masingjuga
mengandung sistim atucan
hukum
terserldiri yang didasarkan atas
kepercayaan dan ajaran-ajaran agama yang be rsangkutan. Bagi para ?e~ganut agama Islam, aturan-aturan hukum Islam sekali lagi: tanpa memerlukan pengesyahan atau pengakuan dari Pemerintah - dianggap sebagei aturan-aturan yang berlaku syah dan oleh sebab itu dianggap harus ditaati dalam hubungan mereka satu sarna lain. Begitupun haJnya dengan aturan-aturan hukum agama H~ldu Dhann. Kristen Prvtestan, dan Katolik Roma: aturan-aturan hukum agama-agama ini dianggap berlaku syah oleh para pengikut mereka masing·masmg. Dan, tentu saja, aturan-aturan hukum nega ra kita, Republik Indonesia, merupakan aturan-aturan hukum yang dianggap syah, atau seharusnya dianggap syah, oleh para warga negara kita . Bagi banyak orang . malah hanyalah aturan-aturan hukum negara yang dianggap berlaku syah, suatu pandangan yang lebili mencerminkan pandangan pejabat·pejabat negara daripada pandangan para warga biasa.
Aturan-aturan hukum merupakan bagian dari suatu sistim ~turan hukum tertentu, misaJnya sistim aturan-aturan hukum nasional (negara), belum tentu sungguh-sung I!1h serasi satu sarna lain sebagai bagian-bagian suatu kesatuan yang terintegras;, Mungkin aturan-aturon sistim atu;anaturan adat suatu masyarakat daerah tertentu lebili terintegrasi dad pada sekalian aturan-aturan hukum yang bersama-sama merupakan sistim aturan-aturan hukum nasional. Keserasian berbagai sistim aturan hukum yang diwujudka!l oleh penduduk di wilayah negara kita, bilamana dibandingkan satu sarna lain, juga belum tentu sarna. Munglein sistim aturan-aturan adat Jawa dalam banyak hal lebili serasi dengan sistim aturan-aturan-aturan hukum nasional daripada siStinl aturan-aturan adat Minangleabau atau Batak.
Aturan-aturan hukum dad sistim budaya manapun merupakan kenyataan-kenyataan yang bila:nana tidak atau kuran~ diperhatikan dalam menggambarkan dan menganalisa kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh kelUdupan sosial para warga masyarakat kita, tidak mungkin dapat memberikan gamb.ran yang lengleap gambaran yang merupakan satu ke bulatan, mengen.i masyarak.t kita.
42
MAJAlAH FHUI
SISTIM SOSLAL Unsur-unsur suatu kesatuan sosial tertentu yang dapat ditanggapi dan dianalisa sebagai unsur-unsur sistim sosial dari kesatuan sasial yang bersangkutan harus dibedakan dari unsur-unsur yang dianggap merupakan bagian dari sistim budaya kesatuan sosial ini . Unsur-unsur yang mcrupakan bagian dari suatu sistim sosial terdiri dari peranan-peranan sosial yang erat berhubungan satu sarna lain, biasanya atas dasar semacam pcmbagian kerja yang membatasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing peranan yang bersangkutan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dicakup oleh suatu peranan tertentu (tirumiJskar.. oleh atur3il-aturan yang mengatur sistim so sial yang bersangkutan. Peranan dasar yang merupakan bagian dari sistim sosial yang diatur oleh aturan-aturan hukum nasional negara kita ialah peranan warga negara ,·ang membcri hak-hak tertentu tapi juga menuntut kewajiban-kewajiban tertentu sesuai dengan undang-undang, serta aturao-aturan hukum lain, yang ditetapkan oleh Pemerintah serta badan-badan yang berwewenang untuk mengadakan aturan-aturan yang mengikat orang-orang lain. Disamping peranan warga negara biasa terdapat amat banyak peranan-peranan lain yang juga merupakan bagian dari sistim sosia! yang diwujudkan oleh negara kita: pedagong, guru, pelajar dan mahasiswa, petani, isteri, sersan dan jenderal, ulama dan pendeta, penerbang, hakim, jaksa, polisi, menteri, dan banyak lag:. Bagaimanakah hubungan peranan-peranan ini satu sarna lain menurut aturan-aturan hukum yang berlaku dan bagaimana pulakah hubungan antara peranan-peranan ini satu sarna lain seperti tercerminkan oleh tindakantindakan yang diwujudkan oleh pelaku-pelaku peranan-peranan ini da!am kenyataan? . Tapi, Seperti telah dikemukakan dalam pembicaraar, mengenai sistim budaya, sistili aturan-aturan hukum nasional da!am kenyataan tidak merupakan satu-satunya sistim aturan-aturan hukum yang dijadikan pedoman btrtindak oleh penduduk di kepulauan kita yang amat luas ini. Sistim aturan-aturan adat di masing-masing masyarakat daerah juga mengakibatkan bermacam-macam peranan yang dikaitkan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu menurut aturan-aturan adat masyarakat daerah yang bersangkutan. Tentu saja peranan dasar yang diatur oleh S!stim aturan-aturan adat ini bukanlah peranan sebagai warga negara Republik Indonesia., melainkan peranan sebaga; warga masyarakat daerah yang bersangkutan: warga Aceh, warga Batak, warga Minangkabau, warga Sunda,
warga Jawa, warga Bugis, warga Minahassa, dan demikian seterusnya, I'lasing-masi'lg dengan hak-]-,ak dan kewajiban-kewajiban yang dinyatakaa oleh aturan-aturan pdat masyarakat daerah masing-masing. Disamping peranan dasar ini di setiap masyarakat daerah te,dapat sejumlah peranan lain. Di Sumatera Barat, rnisaln}a, dijumpai peranan momak dan kemenakan, penghulu andiko, penghulu kampuang, penghulu suku, dan
HUKUM DAN KENYATAAN-KENYATAAN MASY ARAKAT DI INDONESIA
43
sebagainya. Dan kita bisa menanyakan pertanyaan yang sarna seperti yang telah diajukan berhubungan dengan peranan·peranan yang diatur oleh aturanaturan hukum nasional. Bagaimanakah hubungan peranan·peranan ini satu sama lain menurut aturan-aturan adat yang dianggap berlaku oleh para warga masyarakat daerah yang bersangkutan dan bagaimana pulakah
hubungan peranan-peranan ini satu sarna lain seperti tercerminkan aleh tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh pelaku·pelaku peranan·peranan ini dalam kenyataan? Beg;tupun halnya denean peranan-peranan yang diadakan dan diatur
(deh "turan-aturan hukum agama Hindu Dhanna, Islam, Kristen Protestan, dan Katolik ~.0m". Aturan·aturan yang menentukan hak·hak dan kewajiban-kewajiban seseorang dalam keadaan tertentu mungkin berbeda daripada apa yang sungguh-sungguh dilakukan oleh orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan tersebut, karena apa yang dilakukan mungkin tidak dilakukan dengan hanya memperhatikan aturan·aturan 'hukum yang berlaku, melainkan dengan juga memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain. ltulah sebabnya sistim budaya - yang merupakan kenyataan - sering tidak coeok jengan sistim sosial -yang juga merupakan kenyataan - yang diwujudkan oleh kesatuan sosial yang bersangkutan. Tentu saja hubungan antara sistim sosial yang satu dengan sistim sosial yang lain merupakan persoa!an tersendiri, disamping persoalan hubungan antara peranan·peranan yang bersama-sama merupakan bagian dari suatu sistim sosial tertentu. SISTIM KEPRlBADlAN
Selain mewujudkan apa yang bisa dianggap merupakan sistim budaya dan sistim sosial, seliap kesatuan sosial - kesatuan sosia! apapun mewujudkan sislim·sistim kepribadian da!am diri pelaku-pelaku yang bersangkutan. Sistim kepribadian yang, antara lain, meliputi kepereayaan dan ideologi yang dianut, nilai-nilai yang dijadiJean ukuran untuk menilai obyek-obyek yang menjadi sasaran perhatian, aturan-aturan yang dijadikan pedoman untuk bertindak, pengetahuan yang dimiliki, "ntimen·sentimen dan perasaan-perasaan, prasangka·prasangka, motivasi dan pengarahan perhatian (orientasi). terbentuk sebogai akibat pendidikan dan pengalaman. Sistim kepribadian mengakibatkan indil vidu yang bersangkutan mewujudkan keeenderungan-keeenderungan tertentu dalam berfIldr, menentukan sikap, dan bertindak. Sistim budaya
cm
sistim sodal, seperti juga sis tim ·orga!1isma yang
tidak akan dibiearakan dalam prasaran singkat ini, ban yak berpengaruh pada perkembangan suatu sistim kepribadian, akan tetapi sistim kepribadian tetap merupakan suatu sistim tersendiri yang bisa tidak coeok dengan sistim sosia!, sistim budaya, atau sistim organisma yang bersangkutan.
44
MAJALAH FHUI
Peranan hakim me lip uti hal-hal dan kewajiban-kewajiban lertenlu yang pada hakekalnya nyala balas-balasnya. Meskipun demikian, sislim kepribadian orang yang menempati kedudukan hakim lertenlu banyak mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh orang yang berlindak sebagai hakim itu. Peranan yang sarna bisa dijalankan secara berbeda sekali oleh dua orang yang masing'masing mempunyai kepribadian yang berbeda salu sarna lain. Kila mengelahui, meskipun belum ada sludi·sludi yang sistomali" bahwa kepribadian dasar berbagai golongan dolam masyarakal kil. berbeda salu sarna lain. Kepribadian orang Balak pad a umurr.nya berbeda d.ripada kepribadian orang Sunda, kepribadian crang Minangkabau pada umumnya berbeda daripada kepribadian orang Jawa. Kepribadian orang yang laal pada ajaran·ajaran agama mungkin berbeda daripada kepribadian orang-orang yang kurang memperhalikan agama. Sejumlah orang ber.ngg.pan bahwa manusia pada dasarnya bail<, sedangkan sejumlah orang I.in beranggapan ba!lwa manusia pada dasamya kurang bail<. Bagaimanakah sis tim kepribadian hakim ini? Bagaimanakah kepriba· dian jaksa ilu? Sislim kepribadian mempengaruhi cara melil13l, eara mera.akan, dan cara menilai kenyalaan yang dibadapi. TEORI UNTUK MENANGGAPI KENYA TAAN
Jadi, mengapakah saya mengajukan sejumlah persoalan·persoalan leori. - malah hanya menggambarkan kerangka kasar sualu teori yang dalam bent uk sebenamya sangal wmil; teod yang dirumuskan seeara sangal lerperinci dalam berbagai buku, berbagai karangan yang terse bar dalam bermaeam-maeam majalah ilmiah, dan berbagai prasaran yang diajukan pada berbagai ko.,gre" konpelensi dan seminar ilmiah; teori yang dinyatakan dedgan penggunaan amat banyak istilah-istilah khusus - pada suatu seminar yang diharapkan memberi kesempat.n pada sejumlah akhli untuk bersam.·sama memperhatikan dan mempersoalkan masalah·masalah konkrit, nyata, yang diwujudkan oleh habungan limbaI·batik anlara hukum dan kenyataan-kenyataan kehidupan sosial anggauta-anggaula masyarakal kila, masyarakal Indonesia yang terse bar luas di kepulauon kita yang terbentang dari Sabang sampai lebib jauh dari Merauke-; - dan -untuJc--bersama .. ama bertukar-fIkiran mengenai masalah-masalah konkril ini. Mengapa mempersoalkan leori; mengapa lidak mempersoalkan kenyalaan? Waktu singkat yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan suatu prasaran digunakan untuk menyajikan kerangka pokok da'ri suatu leori alas dasar alasan berikut. Sampa; sekarang telah diadakan berbagai usah:! unluk mer.lpersoalkan bermacam masalah yang menghubu!lgkan hukum dengan kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sa sial para anggaula masyarakal kita. Sejumlah buku serta iebih banyak lag; karangan-kara.lgan yang dimuat dalam majalah-majalall, bail< majalall-
...
HUKUM DAN KENYATAAN-KENYATAAN MASY ARAKAT DI INDONESIA.
4S
majalah ilmiah maupun majalah-majalah yang lebih bersifat umum, telah ditulis dan diterbitkan; lapuran-lapuran jabatan dan lapuran-Iapuran ilmiah; prasaran-prasaran dan diskusi-diskusi lisan mengenai masalah-masalah ini telah diadakan. Dan memanglah kadang-kadang ada digunakan teori-teori tertentu untuk menanggapi, menggambarkan dan menganalisa kenyataan-kenyataan tertentu, seperti hukum sebagai pengawas s"sial, hukum sebagai alat untuk mengenda!ikan, mengatur, pcrkembangan mosyarakat, delinkwensi anakanak remaja, kejaha,an-kejahatan 'whlle collar,' severti korupsi, dan lain-lain. Akan tetapi teori-teori ini pada umumnya sangat terbatas ruang lingkupnya dan digunakan tanpa kerangka teori yang lebih besar, kerlngk. teori yang juga dapat menjelaskan hubungan antara teori-teori beruang lingkup terbatas ini satu sama lain. Penggunaan teori-teori beruang lingkup terbatas tanpa kerangka teori yang lebih besar yang dapat menyatakan, memperjelas, tempat masing-masing teori beruallg lingkup terbatas ini dalam suatu kerangka teori yang lebih menyeluruh ruang lingkupnya mengakibatkan hubungan antara satu teori beruang lingkup terbatas dan teori lain tidak begitu jelas, malah kadang-kadang sukar dijelaskan. Keadaan demikian agak menyerupai orang-orang yang bertukar fIkiran mengenai kucing, harimau, serangga, buaya dan ikan yiu tanpa penggunaan suatu kerangka teori yang dapal menjelaskan kedudukan masing-masing jenis hewan ini berhubungan dengan satu san,a lain.
Pembicaraan mengenai rnasing-masing jenis hewan ini bisa merupakan pembicaraan yang menarik, mengasyikkan, karena masing-masing jerris hewan tersebut memang menarik untuk diperhatikan satu per satu, tapi bagaimanakah hubungan jenis-jenis hewan irri satu dengan yang lain? Tanpa suatu kerangka teori biologi sukar hubungan antara jerris-jenis hewan ini dijelaskan, kecuali, mungkin, dengan menunjuk ;>ada persamaan-persamaan tertentu antara kucing dan harimau; tapi apakah Itubungan kedua jerris hewan ini dengan serangga, buaya dan ikan yiu? Demikian pula halnya dengan berbagai jerris kenyataan sosia! yang masing-masing mungkin menarik untuk dipelajari tapi yang lanpa penggunaan suatu kerangka teori yang agak menyeluruh sifatnya - suatu teori umum, seperti teori Keynes dalam ilmu ekonomi - sukar dijelaskan hubungannya satu sarna lai n. Saya memaparkan kerangka kasar suatu teori dengan harapan agar kita dapat memusatkan perhatian pada masalah-masalah hubungan antara hukum dan kenyataan-kenyataan masyarakat dengan penggunaan suatu kerangka pemikiran yang sarna, kerangka pemikiran yang mudah-mudahan memungkinkan kita menempatkan berbagai fakta kenyataan dalam kerangka pernikiran yang sarna, sehingga kita dapat lebih mudah bertukar r.kiran mengenai fakta-fakta kenyataan yang dianggap perlu diporhatikan. likalau memang kita hendak menanggapi masalah hubungan antara hukum dan masyarakat dengan mengadakan diskusi ilmiah bukan disikusi politik, atau diskusi lain yang tidak bersifat ilmiah -, kita horus mempunyai
MAJALAH FHUI
46
gambaran yang jelas mengenai hubungan an tara hukum dan kenyataankenyataan masyarakat menurut kera,'1gka pemikiran - suatu teori umum yang !idak dibua! sendiri begitu saja, semata-mata atas dasar pernik iran akal sehat, melainkan menurut kerangka teori yang telah mengalami perkembangan yang lama, kerangka teori yang pada hakekatnya merupakan suatu hasil usaha hersama dari berbagai akhli, berbagai pemikir, kerangka teori yang telah banyak dibahas, diuji, sehingga telah diketahui bkuatan-kekuatan serta kelemahan-kelemahannya_ Mudah-mudahan uraian singkat mengenai suatu kerangka teorl dapat membantl! pa~a akhli dalam usaha menanggapi, menganalisa, dan mendiskusikar, herbagai ker,yataan yang diwujudkan oleh kohidupan sosial
para warga
rnas~'anJcat
kita, 3eilingga dapaiJah dik0mbangkan rancangan-
raneangan dan reneana-rencana perkembangan h~kum yang dirumuskan sesuai dengan ideologi negara kita dan sesuai juga dengan kenyataankenyataan yang diwujudkan oleh masyarakat kita yang mendiami kepulauan Indonesia yang amat luas ini.
