HUBUNGAN PERAN STAKEHOLDERS DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT Hipotesis dalam penelitian ini adalah semakin tinggi peran stakeholders dalam penyelenggaraan program agropolitan di Desa Karacak maka semakin tinggi partisipasi masyarakat pada program agropolitan. Berdasarkan hipotesis tersebut, terdapat dua variabel yang akan diukur yakni variabel tingkat partisipasi dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Variabel yang lainnya yaitu variabel peran stakeholders mencakup tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan stakeholders dalam keseluruhan program agropolitan mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Jika dikaitkan dengan data mengenai tingkat partisipasi masyarakat pada sub bab sebelumnya, dapat dianalisis bahwasanya mayoritas masyarakat penerima program agropolitan yang tergabung dalam kelompok tani terlibat dengan tingkat partisipasi di tingkat tokenisme. Hubungan Peran Stakeholders dengan Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan menyebabkan perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana program pembangunan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam penyusunan rencana/program dilakukan penentuan prioritas dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif (Adisasmita 2006). Dengan demikian dukungan peran stakeholders dalam program yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi menentukan keberhasilan/keberlanjutan program. Peran stakeholders dilihat dari kepentingan dan pengaruh stakeholders. Pengaruh stakeholders dilihat dari dukungan dana terhadap program agropolitan, Jaringan yang dimiliki oleh stakeholders terhadap stakeholders lainnya dan personality stakeholders. Pengukuran pengaruh ini menggunakan uji korelasi Rank Spearman untuk mengetahui hubungan variabel dukungan dana, Jaringan dan personality stakeholders serta menggunakan tabel silang untuk mengetahui hubungan pengaruh stakeholders dan kepentingan stakeholders dengan partisipasi masyarakat. Perbedaan tujuan serta kepentingan antar stakeholders dapat terjadi dalam melaksanakan suatu program. Perbedaan ini seringkali menyebabkan konflik. Seharusnya individu yang berbeda dapat melakukan kerjasama dan kolaborasi secara fungsional untuk menunjang berjalannya aktivitas program agropolitan. Perbedaan kepentingan tentunya menyebabkan sulitnya membentuk dan mengembangkan hubungan yang menguntungkan. Kepentingan muncul ketika pihak yang terlibat dalam program memiliki motif dalam setiap bentuk keterlibatannya yang mengharapkan suatu timbal balik dari masyarakat, hal ini dinyatakan oleh Budimanta dkk (2008) Masyarakat memandang kepentingan stakeholders dilihat dari perlu atau tidak perlunya keberadaan stakeholders tersebut dalam program.
80
Dalam penelitian ini hubungan antara peran stakeholders dengan partisipasi masyarakat dilihat melalui perhitungan uji korelasi Rank Spearman dengan menggunakan alat bantu SPSS V.17.0. Nilai alpha yang digunakan sebesar 0,05 atau 5%. Hasil pengujian menghasilkan angka korelasi antara variabel tingkat partisipasi masyarakat (keseluruhan tahapan) dan variabel peran stakeholders keseluruhan tahapan adalah sebesar 0.035, karena p-value (Sig.(2tailed)) < alpha (0.05=5persen) maka tolak Ho dan terima H1, artinya terdapat hubungan antara variabel peran stakeholders (keseluruhan tahapan) dengan variabel tingkat partisipasi masyarakat. Korelasi antara kedua variabel tersebut berhubungan secara signifikan sehingga semakin tinggi peran stakeholders pada keseluruhan tahapan berpengaruh pada peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini memperlihatkan secara dukungan dana, jaringan dan personality yang dimiliki stakeholders juga mempengaruhi partisipasi masyarakat disebabkan karena dukungan dana yang diberikan mampu mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam program. Motif partisipasi masyarakat karena rasa aman bahwa mereka tidak akan mengeluarkan biaya saat berpartisipasi dan bebas untuk mengusulkan berbagai program. Jaringan stakeholders mempengaruhi partisipasi masyarakat karena dengan luasnya jaringan yang dimiliki oleh stakeholders, terutama stakeholders yang diklasifikasikan dalam manage closely menyebabkan masyarakat lebih leluasa dalam menyampaikan pendapatnya dalam program agropolitan. Personality yang menunjukan kepribadian stakeholders mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan pikiran dan pendapatnya sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Desa Karacak untuk menjalankan program agropolitan secara keseluruhan. Uji kedua dilakukan untuk mengetahui hubungan antara peran stakeholders pada tahap perencanaan dan variabel partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan angka korelasi antara variabel peran stakeholders (tahap perencanaan) dan variabel partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan berkorelasi namun tidak signifikan. Nilai koefisien korelasi Spearman yang diperoleh untuk kedua variabel tersebut sebesar 0.339 dengan nilai signifikansi sebesar 0.066. Oleh karena nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada nilai alfa (0.05) maka hipotesis penelitian ditolak (terima H0), dengan kata lain semakin tinggi peran stakeholders maka belum tentu partisipasi masyarakat juga tinggi. Hubungan ini dilihat dari hubungan pengaruh stakeholders dan kepentingan stakeholders dalam perencanaan program agropolitan. Hasil tabel silang antara hubungan pengaruh stakeholders dengan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan (Lampiran 5) menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan, pengaruh stakeholders berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Dibuktikan dengan hasil yang menyatakan 60% dengan partisipasi di tingkat non-partisipasi menyatakan bahwa pengaruh stakeholders rendah dan 40% responden yang partisipasinya tokenisme menyatakan bahwa pengaruh stakeholders rendah. Selain itu terdapat 40% responden dengan partisipasi nonpartisipasi menyatakan pengaruh stakeholders sedang dan 50% responden dengan partisipasi tokenisme menyatakan pengaruh stakeholders sedang, sisanya 10% responden dengan partisipasi citizen power menyatakan bahwa pengaruh stakeholders berada di tingkat sedang, lalu responden yang menyatakan pengaruh stakeholders tinggi berada pada partisipasi tokenisme sebesar 40% dan tingkat
81
citizen power sebesar 60% menyebabkan partisipasi masyarakat juga berada di tingkat sedang. Hal ini menyatakan bahwa pada tahap perencanaan, saat proses sosialisasi, pelatihan fasilitator, penunjukan lokasi agropolitan dan pembuatan masterplan agropolitan variabel luas jaringan dan personality stakeholders berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Pengaruh stakeholders yang rendah pada personality dan sempitnya jaringan stakeholders pada saat sosialisasi, pembuatan masterplan, pelatihan fasilitator dan pembuatan masterplan agropolitan di awal menyebabkan keterlibatan masyarakat juga rendah. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikasi korelasi yaitu 0.000, karena nilai tersebut lebih kecil dari α (0.05) yang menunjukan dukungan dana pada saat perencanaan program dan personality stakeholders pada saat perencanaan program mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat menjadikan sikap stakeholders dan sikap stakeholders yang mau mendengarkan pendapat masyarakat di awal program sebagai motivasi yang mendorong keterlibatannya dalam program agropolitan. Hal ini dibuktikan dengan penuturan bapak UPD sebagai berikut: “Saya dulu waktu ada lokakarya pengenalan agropolitan yang dilaksanain dibalai desa ikut kesana karena diajak sama ketua gapoktan, ketua gapoktan itu orangnya baik, emang deket juga sama anggotanya dan beliau juga deket ama dinas, ama ketua POSKO, ama orang koperasi. Jadi ya saya percaya aja pasti acaranya juga berguna buat anggota kelompok tani karena memang hubungan kita baik. Ketua gapoktan itu selalu ngebantu masalah pertanian. ya bapak jadinya selalu ikut kalau diundang, kadang ikut bantu bawa-bawa makanan juga kalau rapat” UPD
Selain itu, luasnya jaringan/relasi yang dimiliki oleh stakeholders mampu meyakinkan masyarakat untuk mengambil kesempatan berpartisipasi dalam perencanaan program seperti halnya bapak AFR, bapak ini merupakan anggota PPS senior bersama dengan Ketua POKJA yang pertama kali mengetahui program agropolitan dari lurah setempat. Mengingat bapak AFR mengetahui tentang diri pak lurah yang memiliki banyak relasi akhirnya meyakinkan bapak AFR untuk hadir dalam perencanaan: “Wah, kalau pak lurah itu juga banyak relasinya. Pas diundang buat dateng katanya ada orang dinas mau bikin program buat petani di Karacak. Nah, kalau bapak yang ngasih tau pasti programnya bagus, mumpung ada kesempatan dan yang ngajak pak lurahnya langsung ya saya ikut aja”AFR.
Sedangkan variabel dukungan dana pada perencanaan tidak memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat pada perencanaan program. Terbukti dengan nilai signifikasi pada uji korelasi Rank Spearman pada Lampiran 5 menghasilkan angka 0.117 yang berarti lebih besar dari α (0.05) maka hipotesis ditolak dan tidak menunjukan adanya hubungan pengaruh. Mengingat program masih awal dan baru diperkenalkan, pengetahuan tentang manfaat program juga masih rendah, maka dukungan dana yang tinggi pun tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Saat tahap perencanaan agropolitan ini dinas pertanian dan BAPPEDA yang banyak berperan dalam dukungan dana untuk pembuatan masterplan bersama dengan akademisi yaitu pihak P4W-IPB dengan ketua POSKO. Saat lokakarya didesa juga pihak Dinas Pertanian dan BAPPEDA
82
bersama aparat desa yang banyak menentukan keputusan program sehingga peran mereka dominan sebagai manage closely. Dominannya peran mereka dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah terhadap program juga menyebabkan masyarakat hanya hadir sebagi formalitas dan kalaupun memberikan pendapat tidak dipertimbangkan menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat berada di tingkat non partisipasi dan tokenisme. Peran stakeholders juga ditentukan oleh variabel kepentingan stakeholders. Hasil pada Lampiran 5 menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan, tidak terdapat hubungan antara kepentingan stakeholders dengan tingkat partisipasi masyarakat karena tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa keterlibatan stakeholders rendah. Pada tingkat kepentingan sedang partisipasi masyarakat tetap dominan berada di tingkat non partisipasi sebanyak 59%, dan pada saat tingkat kepentingan tinggi partisipasi masyarakat juga didominasi pada partisipasi non-partisipasi sebanyak 75%. Hal ini disebabkan oleh interaksi yang masih rendah pada awal program perencanaan sehingga masyarakat belum memahami kepentingan masing-masing pihak stakeholders. Hanya stakeholders yang dikenal oleh masyarakat sebelum adanya agropolitan yang dianggap memiliki kepentingan tinggi namun juga tidak menyebabkan partisipasi masyarakat di tingkat citizen power yang menentukan arah program dan masyarakt juga belum menjadi pihak yang dijadikan penentu kebijakan dalam penyusunan masterplan. Biasanya tokoh seperti Ketua Gapoktan dan Ketua POSKO yang berperan dalam menentukan kawasan, membantu pembuatan masterplan dan pelatihan pendamping PPS. Seperti yang diutarakan bapak UJ berikut: “Agropolitan itu perencanaannya tahun dua ribu limaan, waktu itu saya kenal dan tau dari pak Bakri. Kata beliau sih tujuan agropolitan ini bagus buat budidaya manggis saya, katanya nanti bisa dapet pelatihan ama bantuan modal juga. Tapi karena programnya belum tau bener kayak gimana, khawatir malah ada yang manfaatin nama saya jadi walaupun saya tau itu untuk kepentingan petani. Saya mah cuma liat perkembangannya aja, jarang ikut pas awal” UJ.
Uji ketiga dilakukan untuk mengetahui hubungan antara peran stakeholders pada tahap pelaksanaan dan variabel partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan angka korelasi antara variabel peran stakeholders (tahap pelaksanaan) dan variabel partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan program agropolitan berkorelasi dan signifikan. Nilai koefisien korelasi Rank Spearman yang diperoleh untuk kedua variabel tersebut sebesar 0.410 dengan nilai signifikansi sebesar 0.24. Oleh karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada nilai alfa (0.05) maka tolak H0 dan terima H1 yang artinya semakin tinggi peran stakeholders maka tingkat partisipasi masyarakat juga semakin tinggi. Hubungan ini dapat dilihat dari hubungan pengaruh stakeholders dan kepentingan stakeholders dalam pelaksanaan program agropolitan terhadap partisipasi masyarakat. Pada tahap pelaksanaan pengaruh stakeholders mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dikuatkan oleh data hasil tabel silang pada Lampiran 5, saat tahap pelaksanaan agropolitan pengaruh stakeholders yang rendah menyebabkan 75% partisipasi masyarakat berada di tingkat non partisipasi dan 25% masyarakat yang berada di tingkat partisipasi
83
tokenisme juga menyatakan pengaruh stakeholders rendah. Sedangkan 73% masyarakat yang mempunyai partisipasi tokenisme menyatakan bahwa pengaruh stakeholders berada pada tingkatan sedang. Hal ini berlaku juga pada pengaruh stakeholders yang tinggi menyebabkan masyarakat berada di tahap citizen power sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan pada saat pelaksanaan program pengaruh stakeholders yang rendah dalam pelaksanaan menyebabkan partisipasi masyarakat berada di tingkat non-partisipasi. Dilihat dari variabel pengaruh, yang terdiri dari dukungan dana, luas jaringan, dan personality stakeholders lebih kecil dari nilai alfa (0.05) sehingga menyebabkan dukungan dana, luas jaringan dan personality yang dimiliki stakeholders berhubungan dengan partisipasi masyarakat dilihat dari nilai signifikasi korelasi antara dukungan dana dengan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan yaitu 0.047 yang lebih kecil dari nilai alfa (0.05). Hal ini menyatakan bahwa semakin besar dukungan dana yang diberikan oleh stakeholders maka tingkat partisipasi masyarakat juga semakin tinggi. Masyarakat merasa dukungan dana dapat memudahkan melaksanakan program, mereka menjadi lebih bersemangat mengikuti program dan mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan keinginan mereka. Dukungan dana ini juga membuat masyarakat memperoleh hak untuk mengatur program lebih fleksibel pilihan program agropolitan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan mereka. Pada kasus program pengembangan SDM, dukungan dana yang besar bagi pelatihan PPS (Penyuluh Pertanian Swadaya) yang tinggi menyebabkan anggota kelompok tani yang tergabung dalam PPS menjadi merasakan kemudahan dalam mobilisasi mengujungi petani karena tidak khawatir akan kesulitan ongkos. Dukungan dana yang tinggi telah menjadikan tingkat partisipasi menjadi lebih tinggi yaitu di tingkat citizen power karena selain itu juga dengan sisa uang transportasi PPS mampu terlibat dalam merancang program pembinaan kelompok tani yang lebih kreatif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan petani. Seperti yang disampaikan Bapak MDR berikut ini: “ Dukungan dana dari dinas untuk gaji PPS atau uang lelah PPS itu semakin besar, tapi justru semakin memotivasi kita untuk lebih giat lagi dalam membantu lembaga penelitian untuk bikin program yang lebih kreatif lagi dalam pembinaan”permasalahan petani, terjun langsung ke lapangan dan kerjasama dengan” MDR.
Keterlibatan masyarakat muncul saat pihak dinas memberikan dana program, sehingga saat ada bantuan barulah mereka mau mengeluarkan dana untuk mengambil bantuan tersebut. Namun ketika tidak ada bantuan dana, masayarakat kurang inisiatif untuk mendukung program. Seperti pada kasus program peningkatan budidaya, saat dinas memberikan bantuan bibit manggis secara gratis, barulah mereka bersedia membayar iurannya. “Di program agropolitan ini, masyarakat itu mau iuran kalau ada bantuan dari pemerintah. Kalau nggak ada bantuan boro-boro mau iuran. Kadang ngumpul aja susah neng. Pas ada sekolah lapang aja baru dateng atau kalau rapatnya ada uang transportasinya baru tuh mereka mau hadir. Duh neng, kelompok tani aja susah kalau diajak diskusi masala program apalagi suruh iuran buat programnya.” SSD.
84
Seperti halnya pada program pengembangan SDM, dukungan dari dinas untuk pembiayaan berbagai pelatihan dari pelatihan budidaya padi dan manggis, pelatihan fasilitator dan pemberian bantuan pertanian demi meningkatkan pendapatan petani dianggap menguntungkan petani sehingga menyebabkan petani banyak berpartisipasi. Berbeda dengan kasus pembuatan jembatan Ciletuh Ilir yang dibangun oleh Dinas Bina Marga. Dukungan dana sepenuhnya berasal dari pemerintah daerah yang salurkan melalui pemborong. Namun ketika ditanya keterlibatannya dalam program, masyarakat merasa tidak berpartisipasi karena masyarakat tidak mengetahui keberadaan program sehingga walaupun dukungan dana Dinas Bina Marga tinggi namun masyarakat tidak berpartisipasi. Melalui kasus ini munculah faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu pengetahuan terhadap keberadaan program. “ Saya nggak tau kalau jembatan yang dibangun itu program agropolitan, lha yang bangun juga saya nggak ngerti ya gimana saya bisa ikut. Walaupun katanya biayanya gede, trus gaji buat kulinya juga gede tapi kalau nggak ada yang ngasih tau dan nggak ada yang ngajak ya bapak nggak ikutan” ASR.
Keberhasilan yang ditandai dengan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung usaha pertanian masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, terminal agribisnis maupun ketersediaan pengairan didukung penuh oleh pemerintah terutama BAPPEDA, pihak yang tergolong manage closely tersebut menjadi pos pengajuan dana dari berbagai dinas. BAPPEDA digolongkan juga sebagai stakeholders primer untuk urusan pendanaan program agropolitan. Selain itu dari keseluruhan program pada tahap pelaksanaan agropolitan, luas jaringan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat didukung dengan hasil uji korelasi antara luas jaringan dengan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan dengan nilai signifikasi 0.013 yang lebih kecil dari nilai alfa (0.05), menyatakan bahwa luas jaringan yang dimiliki oleh stakeholders juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam suatu program maka minat masyarakat untuk berpartisipasi juga semakin tinggi. Karena dengan luasnya jejaring yang dimiliki oleh stakeholders tersebut, program menjadi lebih bervariatif dan saling mendukung misalnya saat sekolah lapang, tingkat partisipasi masyarakat tinggi karena pada saat program berlangsung pihak dinas pertanian, UPTD Kecamatan Leuwiliang, penyuluh pertanian, dan ahli dari PKBT IPB terjun langsung menyebabkan masyarakat lebih leluasa menentukan materi pelatihan dan mengusulkan program pelatihan untuk sekolah lapang pekan depannya. Hal ini juga didukung dengan sikap dari pihak dinas, PKBT IPB, dan penyuluh pertanian yang bersedia mendengar saran dari petani menyebabkan program berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan petani. Kondisi tersebut mendukung hasil uji korelasi antara personality stakeholders dengan tingkat partisipasi masyarakat yang menghasilkan nilai 0.004 lebih kecil dari alfa (0.05) mengindikasikan bahwa sikap stakeholders yang besedia mendengarkan saran masyarakat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Pada tahap pelaksanaan ini, partisipasi masyarakat didominasi oleh tingkat partisipasi tokenisme artinya masyarakat sudah mampu memberikan usulan pendapat namun belum memiliki wewenang dan kekuatan yang tinggi dalam mempengaruhi program agropolitan. Namun, pada tahap pelaksanaan tidak
85
terdapat hubungan antara kepentingan stakeholders dengan tingkat partisipasi masyarakat karena tidak terdapat masyarakat dengan partisipasi yang rendah menyatakan bahwa kepentingan stakeholders rendah. Pada tingkat kepentingan sedang menyebabkan partisipasi masyarakat didominasi oleh partisipasi tokenisme sebesar 65% (Lampiran 5) dan pada saat kepentingan tinggi, tingkat partisipasi masyarakat juga didominasi oleh tingkat partisipasi tokenisme sebesar 75% yang seharusnya berada di tingkat citizen power. Uji keempat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel peran stakeholders (tahap evaluasi) dengan variabel partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan angka korelasi antara variabel peran stakeholders (tahap evaluasi) dan variabel partisipasi masyarakat dalam evaluasi program agropolitan berkorelasi dan signifikan. Nilai koefisien korelasi Spearman yang diperoleh untuk kedua variabel tersebut sebesar 0.382 dengan nilai signifikansi sebesar 0.037 Oleh karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada nilai alfa (0.05) maka tolak H0 dan terima H1, artinya semakin tinggi peran stakeholders maka partisipasi masyarakat juga tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pengolahan data yang terdapat dalam Lampiran 5, pada tahap evaluasi ternyata pengaruh stakeholders yang rendah menyebabkan yang menyebabkan 79% masyarakat berpartisipasi di tingkat non-partisipasi. Sebanyak 69% responden yang berada pada tingkat partisipasi non-partisipasi menyatakan pengaruh stakeholders di tingkat sedang. Pada saat evaluasi tidak ada masyarakat yang menyatakan bahwa kepentingan stakeholders tinggi. Pada tahapan evaluasi program agropolitan di tahun 2010, kunjungan dan interaksi Dinas Pertanian, Dinas Bina Marga, Dinas Peternakan dan Perikanan serta stakeholders lainnya kecuali ketua POSKO dan ketua POKJA dengan masyarakat mulai berkurang. Intensitas kehadiran dalam rapat POSKO juga mulai berkurang, sehingga masyarakat sendiri mulai merasa kehilangan motivasi untuk terlibat dalam melanjutkan program. Hal ini juga menunjukan bahwa ketika peran stakeholders rendah, maka partisipasi masyarakat juga rendah. Hasil pengolahan data mengenai hubungan antara peran stakeholders dengan tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwasanya peran stakeholders memiliki hubungan korelasi yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Itu artinya bahwa semakin tinggi peran stakeholders maka semakin tinggi pula keterlibatan masyarakat baik menyumbang pendapat, menyumbang dana, menyumbang materi ataupun tenaga dalam penyelenggaraan program agropolitan. Meskipun demikian, hasil pengolahan data juga menunjukkan bahwasanya hubungan antara peran stakeholders pada tahapan perencanaan tidak berhubungan atau tidak memiliki korelasi positif dengan partisipasi masyarakat juga pada hubungan kepentingan stakeholders dengan partisipasi masyarakat. Hal ini berarti, dalam melihat hubungan antara peran stakeholders dengan partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan secara parsial tiap-tiap tahapan penyelenggaraan program. Suatu peran stakeholders dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat ketika setiap stakeholders berperan pada keseluruhan tahapan penyelenggaraan program agropolitan.
