HUBUNGAN HUKUM DAN BISNIS, SUMBER HUKUM BISNIS DAN SUBJEK HUKUM

ASPEK HUKUM BISNIS HUBUNGAN HUKUM DAN BISNIS, SUMBER HUKUM BISNIS DAN SUBJEK HUKUM

1

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

PENGERTIAN HUKUM

Manusia adalah mahluk sosial. Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum (Ubi Societas Ubi Ius). Hukum : aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan hubungan antar manusia dan antara manusia dan masyarakatnya.

PENGERTIAN HUKUM ALIRAN-ALIRAN TENTANG HUKUM  ALIRAN LEGISME

Hukum identik dengan undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan untuk pembuatan peraturan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan dirumuskan dalam bentuk yang telah ditentukan untuk itu.  ALIRAN HUKUM BEBAS

undang-undang tidak pernah lengkap, oleh karenanya undangundang bukan satu-satunya sumber hukum, jika perlu hakim dapat menyimpangi undang-undang untuk mewujudkan keadilan  ALIRAN HUKUM MODERN

Hukum terbentuk dari berbagai cara. Pertama dari pembuat undangundang, penerapan undang-undang menurut penafsiran, hakim harus mengisi kekosongan hukum, di samping undang-undang hukum terbentuk melalui kebiasaan.

PENGERTIAN HUKUM  Hukum sebagai keputusan penguasa: yakni hasil proses

diskresi yang menyangkut keputusan-keputusan untuk perbuatan tertentu dalam lingkungan ketatanegaraan  Hukum sebagai sikap tindak yang ajeg atau perikelakuan

yang ’teratur’: yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan  Hukum sebagai jalinan nilai-nilai: yakni jalinan dari

konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk (kaitannya moral)

PENGERTIAN HUKUM DILIHAT DARI WAKTU, HUKUM DIBEDAKAN MENJADI:  IUS CONSTITUTUM  IUS CONTITUENDUM

DARI BENTUKNYA, HUKUM DIBEDAKAN MENJADI: • Dikodifikasikan  HUKUM TERTULIS

• Tidak dikodifikasikan

 HUKUM TIDAK TERTULIS

TUJUAN HUKUM BEBERAPA TEORI TENTANG TUJUAN HUKUM  TEORI ETIS

Tujuan hukum semata-mata keadilan. Hukum bertujuan mewujudkan keadilan.  TEORI UTILITIES (ENDAEMONITIS)

hukum ingin menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya (the greatest good of greatest number)Jeremy Bentham  TEORI CAMPURAN

Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok bagi suatu masyarakat yang teratur. Di samping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan jamannya. Mochtar Kusumaatmadja

FUNGSI HUKUM

Menjamin ketertiban dan keteraturan  Kontrol sosial  Penyelesaisn sengketa

 Sarana pembaharuan masyarakat  dll

PENGGOLONGAN HUKUM HUKUM PERDATA

HUKUM PRIVAT

HUKUM DAGANG

HUKUM TATA NEGARA

HUKUM PUBLIK

HUKUM TATA USAHA NEGARA HUKUM PIDANA HUKUM ACARA

HUKUM EKONOMI

HUKUM KHUSUS HUKUM PAJAK HUKUM PERBURUHAN

SUMBER HUKUM  Sumber Hukum Materiil

merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, antara lain : kekuatan politik, situasi sosial ekonomi dsb.

Sumber Hukum Formil Undang-undang, Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi

SUMBER HUKUM SUMBER HUKUM CIVIL LAW / EROPA KONTINENTAL Peraturan (regel)  UNDANG-UNDANG

Penetapan atau Ketetapan (beschikking)  KEBIASAAN

 TRAKTAT  YURISPRUDENSI

 DOKTRIN  PENEMUAN HUKUM

Pengertian Hukum Bisnis HUKUM: Aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia dan masyarakatnya.  Jadi hukum diciptakan:  Menjamin stabilitas sosial: mengatur perilaku tertentu.  Menjamin ketentraman (security): warga masyarakat dalam

mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya.

Pengertian Hukum Bisnis  Perangkat aturan-aturan perilaku yang dianggap

paling dapat menjamin sistem perdagangan itu adalah aturan-aturan hukum yang secara sederhana dapat dipahami sebagai:

HUKUM BISNIS (BUSINESS LAW)

KERANGKA DASAR HUKUM BISNIS Hukum Bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam aktivitas antas manusia di bidang perdagangan (dalam arti trade and commerce). Unsur terpenting dalam dalam aktivitas itu adalah persetujuan bisnis/perdagangan di antara para pelaku bisnis (pengusaha, perusahaanperusahaan, bank, konsumen dsb) mengenai pelbagai transaksi bisnis (produksi, transportasi, penjualan/distribusi dan bahkan konsumsi).

KERANGKA DASAR HUKUM BISNIS Masyarakat membutuhkan aturan-aturan hukum yang memungkinkan para anggotanya untuk membuat dan melaksanakan persetujuanpersetujuan bisnis itu. Aturan-aturan hukum dibutuhkan karena:  Pihak-pihak

yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari sekedar janji yang beritikad baik dari masing-masing pihak dan saling kepercayaan di antara mereka untuk melaksanakan isi persetujuan;  Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi janjinya.

PENERAPAN HUKUM

   

Bagaimana penerapan hukum dalam kegiatan bisnis? Subjek hukum pelaku bisnis Peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku bisnis Obyek hukum dari suatu kegiatan bisnis Keterangan dari suatu kegiatan bisnis, yaitu : akibat hukum, pilihan hukum

Hal tersebut juga harus diperhatikan dalam bisnis pada teknologi informasi.

HARAPAN DUNIA BISNIS PADA HUKUM  MENCIPTAKAN KEPASTIAN & STABILITAS

 MENDUKUNG EFISIENSI DAN PRODUKTIFITAS 

  

16

(DOUGLASS NORTH) RESPONSIF (NONET DAN SELZNICK) VELOCITY/PERCEPATAN (BILL GATES) MENGANDUNG DAYA PREDIKBILITAS MENYELESAIKAN SENGKETA SECARA EFEKTIF, EFISIEN, DAN MENGHASILKAN PUTUSAN YG BISA DITERIMA SEMUA PIHAK (MENDISTRIBUSIKAN KEADILAN) (ADAM SMITH)

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

MAX WEBER PENDEKATAN HUKUM RASIONAL FORMAL  HUKUM DIKATAKAN MENUNJANG EKONOMI PASAR

KALAU SUBSTANSI HUKUM TERSEBUT SESUAI YANG DIINGINKAN DI DALAM EKONOMI PASAR SEKALIGUS MAMPU MENDATANGKAN EFISIENSI DAN KEADILAN

17

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

POLITIK HK BISNIS INDONESIA MENGACU PADA PASAL 33 UUD 45 1. 2. 3. 4.

5.

18

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bdr atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yg penting bagi negara dan yg menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (hasil amandemen keempat). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang (hasil amandemen keempat).

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

MATA KULIAH HUKUM EKONOMI

19

            

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA & ARBITRASE HUKUM KONTRAK HUKUM KONSUMEN HKI (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL) HUKUM PERBANKAN HUKUM PASAR MODAL HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN HUKUM INVESTASI HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN HUKUM BADAN USAHA HUKUM KEPAILITAN HUKUM INVESTASI ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

HUKUM BISNIS TATARAN INTERNASIONAL  WTO (TheWorld Trade Organization)    

20

1 Januari 1995 – UU No.7 Tahun 1994 GATS (General Agreement Trade Services) TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) TRIMs (Trade Related Investment Measures) Indonesia Harus Menyesuaikan semua peraturan perundang-undangannya pada ketentuan2 tersebut

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

Peranan Hk Menunjang Keberhasilan Pemb. Ekonomi  Materi Hukum Bisnis yang responsif, tegas, dan

predictable  Aparat (eksekutif, legislatif, yudikatif) yg profesional, impartial dan kredibel.  Budaya Hukum Masyarakat yang kondusif.  Komitmen kuat dari Presiden menjadikan hukum sbg landasan dan mercusuar pembangunan ekonomi. NB: Adam Smith: Tiga syarat utama menjadikan negara makmur (Pajak Kondusif; Stabilitas Keamanan; Hukum yg Kredibel) 9/23/2013

21 ASPEK HK./DJUL (1-2)

AGAR HUKUM BISA EFEKTIF

 Aturan Harus Dikomunikasikan Kepada SubyekYang

Diaturnya  SubyekYang Diatur Mempunyai Kemampuan Untuk Melaksanakan Aturan Tersebut  Subyek itu Harus Mempunyai Motivasi Untuk Melaksanakan aturan itu.

22

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

BEBERAPA UNDANG-UNDANG BIDANG BISNIS • ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM KEBERADAAN

LEMBAGA-LEMBAGA YANG MEWADAHI PARA PELAKU BISNIS DLM MENJALANKAN AKTIFITASNYA.

UU NO.17 TAHUN 2002 Tentang PERKOPERASIAN UU No.2 Tahun 1992 Tentang USAHA PERASURANSIAN UU N0.40 TAHUN 2008 Tentang PERSEROAN TERBATAS UU No 10 Tahun 1998 Tentang PERBANKAN UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BANK INDONESIA UU No.16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN (diperbarui UU No.28 Th 2004) • UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) • UU. No.21 Tahun 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH ASPEK HK./DJUL (1-2) • • • • • •

23

9/23/2013

 ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM DALAM MENGATUR PERILAKU

PELAKU BISNIS DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS

 UU No.3 Tahun 1982 Tentang WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN  UU No. 5 Tahun 1984 Tentang PERINDUSTRIAN  UU NO. Tahun 1992 Tentang PENERBANGAN

 UU.No.8 Tahun 1995 Tentang PASAR MODAL  UU No. 23 Tahun 1997 Tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  UU No. 24 Tahun 1997 Tentang PENYIARAN  UU No.32 Tahun 1997 Tentang PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  UU No. 5 Tahun 1999 Tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN      24

PERSAINGAN TIDAK SEHAT. UU No.8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN UU No.24 Tahun 1999 Tentang LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR UU No.18 Tahun 1999 Tentang JASA KONSTRUKSI UU No.9 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI. UU No. 36 Tahun 1999 Tentang TELEKOMUNIKASI 9/23/2013 ASPEK HK./DJUL (1-2)

• UU No.29 Tahun 2000 Tentang PERLINDUNGAN VARIETAS      

   

25

TANAMAN UU No. 30 Tahun 2000 Tentang RAHASIA DAGANG UU No. 31 Tahun 2000Tentang DESAIN INDUSTRI UU No.32 Tahun 2000 Tentang DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU. UU No. 14 Tahun 2001 Tentang PATEN UU No. 15 tahun 2001 Tentang MEREK UU No.19 Tahun2002 Tentang HAK CIPTA UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MINYAK DAN GAS BUMI UU No.15 Tahun 2002 Tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG UU No. 17 Tahun 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA UU No.21 Tahun 2003 Tentang PENGESAHAN KONVENSI ILO NO.81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DLM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

 UU No.19 Tahun 2004 Tentang KEHUTANAN (UU No.41/1999 

   

Perpu No.1/2004-judicial review di MK larangan penambangan di hutan lindung tdk dikabulkan) UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN UU No.37 Tahun 2004 Tentang KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (No. 4 Tahun 1998) UU No. 17 Tahun 2006 Tentang KEPABEANAN UU No. 25 Tahun 2007 Tentang PENANAMAN MODAL UU No. 39 Tahun 2007 Tentang CUKAI UU NO..19 Tahun 2008 Tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

 UU. No.1 TH 2009 Tentang Penerbangan  UU.No.4 TH 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  UU.No.5 TH 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts

Transnational Organized Crime  UU.No.9 TH 2009 Tentang BHP

9/23/2013

26 ASPEK HK./DJUL (1-2)

 ATURAN YANG MENGATUR KEBERADAAN MEKANISME

PENYELESAIAN SENGKETA.

 UU No. 5 Tahun 2004 Tentang MAHKAMAH AGUNG  UU No. 4 Tahun 2004 KEKUASAAN KEHAKIMAN  UU No.30 Tahun 1999 Tentang ARBITRASE DAN ALTERNATIF

PENYELESAIAN SENGKETA  UU No.2 Tahun 2004 Tentang PENYELESAIAN PERSELISIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  UU No.14 Tahun 2002 Tentang PENGADILAN PAJAK.  UU NO.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

27

9/23/2013 ASPEK HK./DJUL (1-2)

SUBJEK HUKUM

28

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

Definisi dari subjek hukum  Subjek hukum atau persoon adalah siapa saja yang dapat menjadi

pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum (J. Satrio, 1999: 13).

 Menurut Utrecht bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum (persoon)

ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Suatu subyek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak (rechtsvoegdheid).

 Subjek Hukum adalah Segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak

dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

29

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

Pembagian subjek hukum  Subjek hukum dibagi menjadi 2 macam, yaitu: a. Manusia (Natuurlijk persoon) b. Badan Hukum (Recht persoon)

30

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

Manusia (Natuurlijk person)  Menurut hukum bahwa setiap manusia itu merupakan orang, yang berarti

pembawa hak dan kewajiban (pendukung hak dan kewajiban) dan disebut subjek hukum (rechtsubyect/ subyetum juris).  Pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan

manusia sebagai subjek hukum yaitu: a. Manusia mempunyai hak-hak subjektif, dan b. Kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. 31

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

Manusia (Natuurlijk person)  Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kendungan, hal ini

ada perkecualiannya seperti di pasal 2 KUH Perdata.

 Dan, berakhirnya seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban

apabila ia meninggal dunia. Artinya selama seseorang masih hidup selamaitu pula ia mempunyai kewenangan berhak. Ini diatur dalam pasal 3 KUH Perdata .

32

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

Badan hukum (recht persoon)  Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan

hukum yang diberi hak dan kewajiban seprti manusia pribadi (Abdulkadir Muhammad, 1990:29).  Badan hukum adalah subjek hukum yang diciptakan oleh manusia

berdasarkan hukum dan diberi hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti manusia.

33

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

Teori-teori tentang badan hukum 1.Teori Fictie Menurut teori ini, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Penganut teori ini adalah Von Savigny. 2.Teori Harta Kekayaan bertujuan Menurut teori ini, hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan terkait kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. ASPEK (1-2)oleh A. Brinz. 9/23/2013 iniHK./DJUL diajarkan 34 Teori

Teori-teori tentang badan hukum 3. Teori Organ Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak atau fiksi dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara alatalat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya) seperi manusia biasa. Penganut teori ini antara lain Mr. L. C. Polano.

35

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

Teori-teori tentang badan hukum 4. Teori Propriete Collective Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pendukung ajaran ini adalah Star Busmann dan Kranenburg. 5.Teori KenyataanYuridis Badan hukum merupakan suatu realita, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai bidang hukum saja. Teori ini dikemukakan oleh Meijers. 36

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

Pembagian badan hukum  Menurut pasal 1653 BW, badan hukum dapat dibagi atas 3 macam, yaitu:

a. Badan hukum yang diadakan oleh Pemerintah/kekuasaan umum. Contoh: Bank-Bank yang didirikan oleh negara. b. Badan hukum yang diakui oleh Pemerintah/kekuasaan umum. Contoh: Perseroan terbatas, Koperasi. c. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Contoh: yayasa pendidikan, yayasan sosial, keagamaan. 37

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

Pembagian badan hukum  Dilihat dari wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum,

maka badan hukum dapat pula dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

38

a.

Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintha. Contoh: Negara RI, lembaga-lembaga negara.

b.

Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh perseorangan atau swasta. Contoh: Perseroan terbatas, koperasi, yayasan.

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013

SELAMAT BELAJAR

39

ASPEK HK./DJUL (1-2)

9/23/2013