PENGANTAR HUKUM BISNIS

PENGANTAR HUKUM BISNIS

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN UNIVERSITAS JEMBER SRI WAHYU LELLY HANA S, SE, MSi Sri Wahyu Lelly HS

SILABI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pengantar Hukum Bisnis Pengantar Hukum Bisnis Kontrak Bisnis Bentuk Usaha/Organisasi Perusahaan Usaha Kecil Ketenagakerjaan Hak Jaminan/Hak Tanggungan Midtest Hak atas Kekayaan Intelektual Monopoli dan Persaingan Usaha Sri Wahyu Lelly HS

11. Perlindungan Konsumen 12. Sengketa Bisnis 13. Sengketa Bisnis 14. Bisnis Internasional 15. Bisnis Internasional 16. Ujian Akhir Semester

Sri Wahyu Lelly HS

REFFERENCES : 1.

2.

Bintang, Sanusi dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Sri Wahyu Lelly HS

PENGANTAR HUKUM EKONOMI DAN BISNIS • Pengertian Hukum adalah peraturan atau ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggarannya. Bentuk Hukum : a. Hukum tertulis b. Hukum tidak tertulis Di Indonesia hukum menempati posisi penting (supremacy of law)

Sri Wahyu Lelly HS

• Ekonomi dan Bisnis Dari “oikonomia” artinya pengaturan rumah tangga Istilah bisnis memiliki pengertian yang lebih sempit (khusus) daripada istilah ekonomi yang luas (umum). Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antar para pelakunya, yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro. Karakteristik bisnis terutama terletak pada tujuan pencapaian keuntungan (laba). Kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi dan penjualan untuk memperoleh laba. Sri Wahyu Lelly HS

• Hukum Ekonomi dan Bisnis Hukum ekonomi adalah hukum yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dalam berbagai bbidangnya ada yang diatur oleh hukum, ada pula yang tidak atau belum diatur oleh hukum. Jadi, hukum ekonomi (economic law) mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas meliputi semua persoalan berkaitan dengan hubungan antara hukum dan kegiatan ekonomi. Macam hukum ekonomi Indonesia : a. Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (hukum perusahaan dan hukum penanaman modal) Sri Wahyu Lelly HS

b. Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukumm engenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai hak asasi manusia (hukum perburuhan dan hukum perumahan) Sarjana Hukum membagi hukum menjadi : a. Hukum privat (perdata) yang mengatur kepentingan pribadi b. Hukum publik yang mengatur kepentingan umum Hukum ekonomi disamping meliputi hukum dagang dan hukum bisnis tersebut, juga menjangkau hukum publik seperti hukum administrasi negara, hukum pidana, dll.

Sri Wahyu Lelly HS

Ciri penting hukum ekonomi adalah adanya keterlibatan negara atau pemerintah dalam pengaturan berbagai kegiatan perdagangan. Berbeda dengan hukum dagang dan bisnis yang kaidahkaidahnya berbentuk undang-undang yang dibuat dengan partisipasi, baik pemerintah maupun wakil rakyat (DPR). Hukum ekonomi banyak yang dibuat oleh otoritas publik dalam bentuk perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti Peraturan PEmerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Mentri, Surat Keputusan Bersama (SKB), Surat Edaran (SE), dsb.

Sri Wahyu Lelly HS

B. HUKUM EKONOMI DAN BISNIS DAN PEMBANGUNAN EKONOMI Hukum ekonomi dan bisnis yang memadai akan menunjang pembangunan ekonomi, karena melalui hukum ekonomi dan bisnis masyarakat dibentuk atau diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi (law as tool of social engineering). Sebaliknya hukum ekonomi dan bisnis yang tidak memadai akan menciptakan hambatan bagi pembangunan ekonomi

Sri Wahyu Lelly HS

C. SUMBER HUKUM EKONOMI DAN BISNIS 1.

Perundang-Undangan Di Indonesia tingkatan perundang-undangan adalah : a. UUD 1945 b. Tap MPR c. Undang-Undang (UU) d. Peraturan Pemerintah (PP) e. Keputusan Presiden (Keppres) f. Peraturan pelaksanaan lain seperti, Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat oleh beberapa mentri, Surat Edaran (SE) yang dibuat oleh pejabat Sri Wahyu Lelly HS

Hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (lex superior derogat legi infiriori) Apabila terjadi pertentangan antara peraturan yang setingkat maka penyelesaiannya dilakukan atas dasar asas ‘lex specialis derogat legi generatif) Dalam UUD 1945 terdapat dua pasal penting yang menjadi sumber hukum bisnis, yaitu pasal 33 dan pasal 27 ayat (2)

Sri Wahyu Lelly HS

2. Perjanjian Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Perbedaan dengan perundang-undangan adalah dalam hal bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang mebuatnya saja tidak mengikat orang lain atau masyarakat umum, sedang perundang-undangan berlaku umum kepada semua pihak yangmenjadi subyek pengaturannya.

Sri Wahyu Lelly HS

Materi 2 Kontrak Bisnis

Sri Wahyu Lelly HS

Pengertian Kontrak • Istilah kontrak sering disebut dengan istilah ‘perjanjian’, sebagai terjemahan dari ‘agreement’ dalam bahasa inggris atau overeenkomst dalam bahasa belanda. • Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) diantara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum (Black, Henry Campbell, 1968:394). Sri Wahyu Lelly HS

Kontrak dan Perikatan

1. 2. 3.

Suatu perikatan lahir, baik akrena undang-undang maupun karena kontrak/perjanjian. Adapun yang merupakan contoh perikatan yang tidak berdasarkan atas kontrak, tetapi berdasarkan atas undang-undang adalah sebagai berikut : Perikatan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban tertentu diantara penghuni pekarangan yang saling berdampingan. Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan memelihara anak. Perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Sri Wahyu Lelly HS

4. Perikatan yang timbul karena perbuatan sukarela (zaakwarneming) sehingga perbuatan sukarela tersebut haruslah dituntaskan 5. Perikatan yang timbul dari pembayaran tidak terhutang. 6. Perikatan yang timbul dari perikatan wajar (naturlijke verbintenissen).

Sri Wahyu Lelly HS

Asas-Asas Kontrak 1.

Asas kontrak sebagai hukum mengatur Hukum mengatur (aanvullen recht,optional law) adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subyek hukum, misal para pihak dalam suatu kontrak.Hukum kontrak ini disebut sebagai hukum yang mempunyai sistem terbuka (open system). Sebagai lawan dari hukum mengatur, adalah apa yang disebut dengan ‘hukum memaksa’ (dwingend recht,mandatory law). Hukum memaksa adalah aturan hukum yang berlaku secara memaksa atau mutlak, dalam arti tidak dapat disimpangi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum, termasuk oleh para pihak dalam suatu kontrak. Sri Wahyu Lelly HS

2. Asas Kebebasan Berkontrak Asas freedom of contract ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut : a. Harus memenuhi syarat sebagai seuatu kontrak b. Tidak dilarang oleh undang-undang c. Tidak bertentangan dengan kebiasan yang berlaku d. Harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sri Wahyu Lelly HS

3. Asas Pacta Sunt Servanda Istilah ‘pacta sunt servanda’ berarti janji itu mengikat. Artinya apabila suatu pihak dalam kontrak tidak menuruti kontrak yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara paksa. 4. Asas Konsensual Bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka ia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis. Syarat tertulis tersebut misalnya dipersyaratkan untuk jenis kontrak berikut ini : a. Kontrak perdamaian b. Kontrak pertanggungan c. Kontrak penghibahan d. Kontrak jual beli tanah

Sri Wahyu Lelly HS

5. Asas Obligatoir Suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. hak milik baru berpindah setelah adanya kontrak kebendaan tersebut atau yang sering disebut juga dengan serah terima (levering). Hukum kontrak Indonesia memberlakukan asas obligatoir ini karena hukum kontrak Indonesia berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sri Wahyu Lelly HS

SYARAT SAHNYA KONTRAK Persyaratan yuridis syarat sahnya kontrak : 1. Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KHUPerdata a. Perihal tertentu b. kausa yang diperbolehkan Suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang etrtentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Syarat kausa yang diperbolehkan adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku.Jika salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi adalah bahwa kontrak tersebut tidak sah dan batal demi hukum (null and void) Sri Wahyu Lelly HS

2. Syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata a. Adanya kesepakatan kehendak b. Wewenang berbuat Hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut : a. Paksaan (dwang,duress) b. Penipuan (bedrog,fraud) c. Kesilapan (dwaling,mistake) Sri Wahyu Lelly HS

Kewenangan berbuat baru dianggap sah oleh hukum jika kontrak dilakukan oleh hukum jika kontrak dilakukan oleh orang-orang sebagai berikut : a. orang yang sudah dewasa b. orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan. c. wanita yang bersuami (syarat ini tdk berlaku lagi) d. Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Misalnya antara suami dan istri tdiak boleh melakukan kontrak jual beli. Atau orang yang melakukan kontrak untuk dan atas nama orang lain, tetapi surat kuasanya tidak sah.

Sri Wahyu Lelly HS

3. Syarat sah yang umum di luar Pasal 1320 KUHPerdata a. kontrak harus dilakukan dengan itikad baik b. kontrak tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku c. kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan. d. kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Apabila kontrak dilakukan dengan melanggar salah satu dari 4 prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kontrak yang demikian tduiak sah dan batal demi hukum 9null and void).

Sri Wahyu Lelly HS

4. Syarat sah yang khusus a. syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu. b. syarat akta notaris untuk kontrak tertentu. c. syarat akta pejabat tertentu untuk kontrak tertentu. d. syarat ijin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak tertentu.

Sri Wahyu Lelly HS

PRESTASI DAN WAN PRESTASI Prestasi adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama. Model prestasi dari suatu kontrak : a. memberikan sesuatu b. berbuat sesuatu c. tidak berbuat sesuatu Wan prestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama. Wan prestasi dipilah-pilah sebagai berikut : a. Wan presatsi berupa tidak memenuhi prestasi b. Wan prestasi berupa terlambat memenuhi prestasi c. Wan prestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi Sri Wahyu Lelly HS

GANTI RUGI •

Komponen ganti rugi : a. Biaya b. Rugi c. Bunga Model ganti rugi akibat wan prestasi dari sutau kontrak : 1. Ganti rugi dalam kontrak Ganti rugi hanya dapat dimintakan seperti tertulis dalam kontrak tersebut, tidak boleh dilebihi atau dikurangi. 2. Ganti rugi ekspektasi Dihitung juga keuntungan yang seyogianya diperoleh seandainya kontrak tersebut jadi dilaksanakan.

Sri Wahyu Lelly HS

3. Pergantian biaya Dimana ganti rugi dibayar sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan dengan kontrak tersebut. 4. Restitusi Restitusi adalah suatu nilai tambah atau manfaat yang telah diterima oleh pihak yang melakukan wan prestasi, dimana nilai tambah tersebut terjadi akibat pelaksanaan prestasi dari pihak lainnya. Pihak yang melakukan wan prestasi dalam ilmu hukum sebagai telah ‘memperkaya diri tanpa hak’ (unjust enrichment), dan hal ini tidak dapat dibenarkan. Sri Wahyu Lelly HS

5. Quantum meruit dalam quantum meruit manfaat atau barang tertentu sudah tidak dapapt lagi dikembalikan, misalnya manfaat atau barang tersebut sudah dialihkan ke pihak lain, atau sudah dipakai, musnah atau sudah berubah wujud. 6. Pelaksanaan kontrak Daloam hal ini pihak yang melakukan wan prestasi ini sering disebut dengan istilah ‘specific performance’, equitable performance’ atau equitable relieve’.

Sri Wahyu Lelly HS

MATERI 3

JUAL BELI

Sri Wahyu Lelly HS

PENGERTIAN JUAL BELI • Jual beli adalah suatu kontrak dimana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedagkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.

Sri Wahyu Lelly HS

METODE PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI 1.

Metode pembayaran tunai seketika Dalam hal ini harga barang diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diserahkannya barang objek jual beli kepada pembeli. 2. Metode Pembayaran dengan cicilan/kredit Menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belu dibayar menjadi hutang piutang belaka. 3. Metode pembayaran dengan memakai kartu kredit Pihak pembeli cukup menandatangani suatu resi dan menunjuk kartu kredit kepada toko (penjual). Sri Wahyu Lelly HS

4. Metode pembayaran dengan memakai kartu debit Pada pihak penjual tersedia alat yang dengan menekan kode rahasia kartu ATM/debit etrsebut oleh pihak pembeli, maka rekening pihak pembeli langsung didebit oleh bank dan mengkreditkannya langsung ke rekening penjual. 5. Metode pembayaran dengan memakai cek 6 Metode pembayaran terlebih dahulu Pihak penjual baru mengirim barangnya jika telah menerima seluruh pembayaran terhadap harga barang tersebut. 7. Metode Open Account Pihak pembeli baru membayar setelah menerima barangnya secara utuh. Sri Wahyu Lelly HS

8. Metode atas dasar konsinyasi Pembayaran dilakukan setelah barang dalam toko tersebut laku terjual kepada pihak konsumen dari toko tersebut. 9. Metode pembayaran secara documentary collection merupakan cara pembayaran dengan menggunakan bills of exchange. 10. Metode pembayaran secara documentary credit Dengan menggunakan L/C letter of credit, jaminan pembayaran telah ada setelah L/C dietrbitkan dan pembayaran dilakukan via bank perantara tanpa menunggu tibanya barang. Sri Wahyu Lelly HS

PERKREDITAN DAN PEMBIAYAAN • Perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakandengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam meminjam antara pihak kreditur dengan debitur. Yang mewajibkan pihak debitur untuk mulunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan jasanya kepada pihak kreditur diberikanhak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung. Sri Wahyu Lelly HS

• Elemen yuridis dari suatu kredit : 1. Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang disebut perjanjian kredit 2. Adanya pihak yaitu kreditur dan debitur 3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang 4. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang 5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit. Sri Wahyu Lelly HS

• Elemen yuridis suatu pembiayaan : 1. Adanya kesepakatan antara pemberi biaya (kreditur) dan penerima biaya (debitur) 2. Adanya para pihak, pihak pemberi dan penerima 3. Adanya kesanggupan atau janji membayar hutang 4. Adanya pemberian pembiayaan 5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian pembiayaan dengan pembayaran.

Sri Wahyu Lelly HS

DASAR HUKUM • 1. 2. 3. 4. 5. • 1. 2. 3. 4. 5.

Dasar HUkum Kredit : Kontrak kredit Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Jaminan Hutang Peraturan Perundang-Undangan lainnya Yurisprudensi tentang perkreditan Kebiasaan, terutama kebiasaan perbankan Dasar Hukum Pembiayaan : Kontrak pembiayaan Undang-Undang Jaminan HUtang Peraturan Perundang-Undangan lainnya Yurisprudensi tentang pembiayaan Kebiasaan, terutama kebiasaan perbankan dan pembiayaan Sri Wahyu Lelly HS

PRISIP PERKREDITAN DAN PEMBIAYAAN 1. Prinsip Kepercayaan Kepercayaan dari kreditur bahwa debitur dapat mengembalikan dana.

2. Prinsip Kehati-Hatian Pihak kreditur harus menganalisis mempertimbangkan semua faktor yang relevan.

dan

3. Prinsip Sinkronisasi Antara pinjaman dengan assets/income dari debitur. Misalnya jangan diberikan kredit/pembiayaan jangka pendek untuk keperluan invesitasi jangka panjang. Sri Wahyu Lelly HS

4. Prinsip Kesamaan Valuta Maksudnya agar resiko fluktuasi mata uang dapat dihindari

5. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Modal Artinya harus dalam suatu rasio wajar.

6. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Aset Harus dalam rasio yang wajar.

7. Prinsip 5 C a. Character (kepribadian) b. Capacity (kemampuan) e. Collateral (agunan)

c. Capital (modal) d. Condition of economy

Sri Wahyu Lelly HS

PERJANJIAN KREDIT Perjanjian kredit dibagi menjadi : 1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis 2. Perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus

Sri Wahyu Lelly HS

JAMINAN KREDIT Hak jaminan redit konvensional : 1. Hipotik 2. Creditverband 3. Hak tanggungan 4. Gadai benda bergerak 5. Gadai tanah 6. Fidusia 7. Bank garansi 8. Personal Garansi 9. Corporate Garansi Sri Wahyu Lelly HS

Hak jaminan non konvensional : 1. Cassie untuk menjamin hutang 2. Pengalihan hak tagih asuransi 3. Kuasa menjual yang tidak dapat dicabut kembali 4. Jaminan untuk menutupi kekurangan biaya 5. Indemnity 6. Bid/Tender Bonds 7. Penyisihan dana dalam escrow account

Sri Wahyu Lelly HS

KREDIT SINDIKASI Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan beberapa bank kepada satu debitur, dimana bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat suatu hubungan lintas kreditur yang dikoordinasikan secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai koordinator yang disebut dengan lead creditur atau lead manager. Jika terjadi wan prestasi maka berarti juga dianggap wan prestasi terhadap seluruh kreditur yang lain (cross default). Sri Wahyu Lelly HS

Model-model kredit sindikasi : 1. Model Direct Participation Semua kreditur yang tercakup dalam sindikasi kreditur berhubungan secara kotraktual langsung dengan debitur. 2. Model Indirect participation Suatu sindikasi kredit dimana sungguhpun di antara para kreditur ada sindikasi tertentu, tetapi ada diantara mereka yang berpartisipasi dengan cara tidak menjadi pihak dalam loan agreement, tetapi menjadi kreditur lewat kreditur yang lain. Sri Wahyu Lelly HS

3. Model Club Deal Adalah suatu model sindikasi yang mana selain kreditur yang memberi pinjaman uang secara kredit, terdapat juga kreditur yang memberikannya dengan cara pembiayaan (misal dengan jalan leasing). Mereka bersamasama bergabung dalam 1 (satu) sindikasi dengan terms dan conditions yang sama dengan sindikasi kredit biasa.

Sri Wahyu Lelly HS

• SUBJEK PEMBIAYAAN Subjek yang meberikan pembiayaan adalah : - Pihak Lembaga Pembiayaan - bank - Perusahaan Swasta - Masyarakat

Sri Wahyu Lelly HS

MODEL-MODEL PEMBIAYAAN 1.

Model Pembiayaan Lewat Lembaga Pembiayaan a. Sewa Guna Usaha (Leasing) Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (debitur atau lessee) untuk suatu jangka waktu etrtentu, berdasarkan pembayaran secara berkala yang disertai atau tanpa disertai atau tanpa disertai dengan hak pilih (opsi) dari perusahaan (debitur) untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan di akhir masa leasing atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang di sepakati bersama. a. Adanya para pihak d. Adanya jangka waktu b. Adanya biaya e. Pembayaran kembali h. sewa c. Adanya barang modal f. adanya hak opsi g. Adanya nilai sisanya Sri Wahyu Lelly HS

KEAGENAN DAN DISTRIBUSI

Sri Wahyu Lelly HS

PENGERTIAN KEAGENAN DAN DISTRIBUSI Agen adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mewakili pihak lainnya (yang disebut dengan prinsipal) untuk melakukan kegiatan bisnis (misalnya menjual produk) untuk dan atas nama prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, dimana sebagai imbalan atas jerih payahnya itu, agen akan mendapatkan komisi tertentu. Apabila dalam wilayah tertentu hanya ditunjuk satu agen maka disebut agen tunggal (sole agent). Sri Wahyu Lelly HS

AGEN, DISTRIBUTOR, KANTOR REPRESENTATIF DAN KANTOR CABANG Antara Agen dan Distributor memiliki perbedaan sbb: 1. Hubungan dengan prinsipal Agen akan menjual barang atau jasa untuk dan atas nama pihak prinsipalnya, sementara seorang distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri (independent tender). 2. Pendapatan perantara Pendapatan agen berupa komisi sementara bagi distributor berupa laba dari selisih harga beli (dari prinsipal) dengan harga jual kepada konsumen. Sri Wahyu Lelly HS

3. Pengiriman Barang Dalam hal keagenan barang di kirim langsung dari prinsipal kepada konsumen, sedangkan dalam hal distribusi, barang dikirim kepada distributor dan baru dari distributor di kirim kepada konsumen. Jadi dalam hal distribusi, pihak prinsipal bahkan tidak mengetahui siapa konsumen itu. 4. Pembayaran Harga Barang Pihak prinsipal akan langsung menerima pembayaran harga dan pihak konsumen tanpa melalui agen, sedangkan dalam hal distribusi, pihak distributorlah yang menerima harga bayaran dari konsumen. Sri Wahyu Lelly HS

Kantor representatif berbeda dengan agen atau distributor sebab kantor representatif bukan pihak luar dari prinsipal, melainkan orang prinsipil sendiri. Kantor representatif lebih banyak bertugas dalam hal pemasaran produk saja. Kantor cabang mempunyai wewenang lebih luas dari kantor representatif. Pada prinsipnya kewenangan kantor cabang sama dengan kewenangan prinsipal, kecuali dalam melakukan kontrak-kontrak khusus dimana untuk kontrak khusus tersebut haruslah ditandangani oleh direksi atau kuasa direksi dari prinsipal, sesuai dengan anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Sri Wahyu Lelly HS

KONTRAK KEAGENAN

• • • • •

Transaksi keagenan diatur oleh suatu kontrak yang dibuat di antara pihak prinsipal dengan agen, yang disebut dengan kontrak keagenan (Agency Agreement). Pada prinsipnya kontrak keagenan ini berisikan hal-hal sebagai berikut : Pengangakatan keagenan Hak dan kewajiban prinsipal Hak dan kewajiban agen Masa berlaku keagenan Wilayah berlakunya keagenan Sri Wahyu Lelly HS

• • • • • •

Spesifikasi produk yang akan dijual oleh agen Tentang paten dan merek barang yang akan dijual Tentang komisi atau harga barang Target yang harus di capai oleh agen Pelayanan purna jual Kemungkinan pengangkatan sub agen

Sri Wahyu Lelly HS

ASURANSI

Sri Wahyu Lelly HS

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM Asuransi merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung kepada suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak etrtentu (Pasal 246 KUHDagang)

Sri Wahyu Lelly HS

Elemen yuridis dari suatu asuransi adalah sbb : 1. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan) 2. Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi) 3. Adanya kontrak asuransi (antara tertanggung dan penanggung) 4. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan (yang diderita oleh tertanggung) 5. Adanya peristiwa tertentu yang mungkin akan terjadi (misalnya kebakaran dalam asuransi kebakaran. 6. Adanya uang premi yang dibayar oleh penanggung kepada tertanggung (fakultatif) Sri Wahyu Lelly HS

Dalam suatu kontrak asuransi, prestasi dari pihak tertanggung adalah membayar premi, sedangkan prestasi pihak penanggung adalah membayar sejumlah ganti rugi jika peristiwa tertentu terjadi, misalnya kebakaran, kecelakaan, dll. Biasanya pengajuan klaim asuransi disertai dengan beberapa bukti pendukung bahwa memang telah etrjadi peristiwa yang bersangkutan.

Sri Wahyu Lelly HS

RISIKO DALAM ASURANSI • Risiko dalam hukum asuransi : 1. Risiko Murni Risiko murni (pure risk) adalah suatu kejadian yang masih tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul, di mana jika kejadian tersebut terjadi, maka timbullah kerugian itu. Jika kejadian tersebut tidak terjadi, maka keadaan sama seperti sediakala (tidak untung dan juga tidak rugi). Risiko murni terdiri dari 3(tiga) jenis yaitu : risiko perorangan, risiko harta benda dan risiko tanggung jawab. Sri Wahyu Lelly HS

• Risiko perorangan (personal risk) adalah suatu risiko yang tertuju langsung pada orang yang bersangkutan, yakni yang akan mempengaruhi secara langsung terhadap penghasilannya. • Risiko harta benda (property risk) adalah suatu risiko yang tertuju kepada harta benda milik orang tersebut, yakni risiko atas kemungkinan hilang atau rusaknya harta benda tersebut. Misalnya, jika seseorang memiliki harta benda berupa mobil, maka risikonya adalah kemungkinan rusak atau hilang, karena itu risiko tersebut dilindungi oleh asuransi kendaraan bermotor. Sri Wahyu Lelly HS

• Risiko tanggung jawab (liability risk) adalah risiko yang mungkin akan timbul karena seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Misal, seseorang menabrak orang yang menyebabkan penabrak harus membayar kerusakan kendaraan orang yang ditabrak dan/atau membiayai pengobatannya. 2. Risiko Spekulasi (speculative risk) Kemungkinan yang muncul adalah keuntungan atau kerugian. Sri Wahyu Lelly HS

3. Risiko Khusus Risiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya terhadap seorang tertentu saja. Misal risiko berupa kebakaran pada mobil seseorang yang tidak menyebabkan kebakaran pada mobil orang lain. 4. Risiko Fundamental Risiko yang bersumber dari masyarakat umum dan/atau yang mempengaruhi masyarakat luas. Misal, banjir, kebakaran yang menelan banyak korban.

Sri Wahyu Lelly HS

5. Risiko Statis Suatu risiko yang tidak berubah dari masa ke masa. Misal, risiko dari banjir, kebakaran,gempa bumi tetap saja dari dulu sampai sekarang. 6. Risiko Dinamis Risiko yang berubah-ubah mengikuti perkembangan jaman. Misalnya, patah tangan bagi seorang pemain bola dahulu bukan risiko, tetapi sekarang merupakan risiko yang dapat dijaminkan. Masalah risiko dapat ditangani dengan jalan sbb : - menghindari risiko (avoidance) - mengurangi risiko (reduction) - mempertahankan risiko (retention) - membagi risiko (risk sharing) - mengalihkan risiko (transfer) Sri Wahyu Lelly HS

ASURANSI MENURUT KUH PERDATA • Syarat sahnya suatu kontrak menurut Pasal 1320 sbb ; - Adanya kesepakatan kehendak - Cakap berbuat - Adanya hal tertentu - Kausa yang halal

Sri Wahyu Lelly HS

KONTRAK ASURANSI • 1.

Asas kontrak asuransi : Asas Idemnity Jika asuransi kebakaran terhadap suatu rumah dan rumah tersebut terbakar, maka harga rumah tersebut mesti diganti sebesar yang ditetapkan dalam kontrak asuransi 2. Asas Kepentingan yang dapat diasuransi (insurable interest) Obyek yang di asuransi haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat di asuransikan (insurable interest), yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Sesuai dengan hukum yang berlaku, maka kepentingan tersebut pada prinsipnya harus sudah ada pada saat kontrak asuransi ditandatangani. Sri Wahyu Lelly HS

3. Asas Keterbukaan Jika ada informasi yang tidak terbuka atau tidak benar pada hal informasi begitu penting, sehingga seandainya perusahaan asuransi mengetahui sebelumnya, dia tidak akan mau menjaminnya, meskipun tertanggung dalam keadaan itikad baik, membawa akibat terhadap batalnya kontrak asuransi tersebut (sesuai ketentuan dalam KUHD). 4. Asas Subrograsi untuk Kepentingan Penanggung Jika pihak tertanggung memperoleh juga ganti rugi dari pihak ketiga, maka pada prinsipnya tertanggung tidak boleh mendapat ganti rugi 2 (dua) kali, sehingga ganti rugi dari pihak ketiga tersebut akan menjadi haknya pihak perusahaan asuransi. Sri Wahyu Lelly HS

5. Asas Kontrak Bersyarat Kontrak bersyarat seperti kontrak asuransi disebut kontrak dengan syarat tangguh. Artinya jika prestasi pihak tertentu (pihak penanggung) ditangguhkan terlebih dahulu sebelum peristiwa tersebut terjadi. 6. Asas Kontrak Untung-Untungan Suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak.

Sri Wahyu Lelly HS

HAK MILIK INTELEKTUAL

Sri Wahyu Lelly HS

PENGERTIAN • Hak milik intelektual (Intellectual property rights) merupakan suatu hak kebendaan yang syah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi inteletual yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan lain-lain. Seperti hak kebendaan lainnya, hak milik intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya kepada siapapun Sri Wahyu Lelly HS

MEREK • Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsurunsur tersebut yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Sri Wahyu Lelly HS

• Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Sri Wahyu Lelly HS

• Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Sri Wahyu Lelly HS

• Hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut memberikannya kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Sri Wahyu Lelly HS

Suatu merek tidak dapat didaftarkan manakala mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1. Merek tersebut bertentangan dengan undangundang yang berlaku. 2. Merek tidak memiliki daya pembeda 3. Telah menjadi milik umum 4. Merupakan keterangan atau ebrkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 5. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terlebih dahulu terdaftar untuk barang dan/jasa sejenis. Sri Wahyu Lelly HS

9. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 10. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Sri Wahyu Lelly HS

PATEN Hak paten adalah suatu hak khusus yang eksklusif yang berupa penemuan baru yang dapat diterapkan dalam bidang perindustrian, yang diberikan negara kepada para penemunya atas hasil temuannya di bidang teknologi selama waktu tertentu, untuk melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Penemuan disini adalah suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat dalam wujud suatu : a. Proses b. Hasil produksi c. Penyempurnaan dan pengembangan proses d. Penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi Sri Wahyu Lelly HS

Paten tidak dapat diberikan terhadap penemuanpenemuan sebagai berikut : 1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. 2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan. 3. Teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika 4. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik 5. Proses biologis yang esensial untuk memperoduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis. Sri Wahyu Lelly HS

6. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. 7. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah terkenal. 8. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Sri Wahyu Lelly HS

Jangka waktu paten adalah : a. 20 tahun untuk paten biasa b. 10 tahun untuk paten sederhana (jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang)

Sri Wahyu Lelly HS

Hak paten dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dengan jalan sbb: 1. Pewarisan 2. Hibah 3. Wasiat 4. Perjanjian tertulis 5. Atau karena sebab lain

Sri Wahyu Lelly HS

HAK CIPTA Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan, dengan pembatasanpembatasan tertentu. Ketentuan pokok tentang hak cipta terdapat dalam suatu undang-undang khusus tentang hak cipta Sri Wahyu Lelly HS

Objek pengaturan hak cipta : 1. Buku 2. Program komputer, pamflet, semua hasil karya tulis 3. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan. 4. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 5. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara 6. Tari, koreografi, drama, pantomim Sri Wahyu Lelly HS

7. Karya pertunjukkan 8. Karya siaran 9. Seni rupa seperti seni lukis, gambar, seni ukkir, kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa kerajinan tangan. 10. Arsitektur 11. Peta 12. Seni batik 13. Fotografi 14. Sinematografi 15. Terjemahan, tafsir, saduran Sri Wahyu Lelly HS

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sri Wahyu Lelly HS

PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM Tujuan perlindungan konsumen : 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi Sri Wahyu Lelly HS

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen Sri Wahyu Lelly HS

Hak konsumen : 1. Hak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen 2. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen 3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, tidak diskriminatif 4. Hak untuk mendapatkan kompensasi yang layak 5. Hak-hak yang diatur dalam perundangundangan lainnya. Sri Wahyu Lelly HS

Kewajiban konsumen : 1. Membaca atau mengikuti petunjuk, informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum tentang sengketa konsumen Sri Wahyu Lelly HS

Hak pelaku usaha : 1. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan 2. Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan konsumen yang tidak beritikad baik. 3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen 4. Merehabilitasi nama baik apabila etrnyata dalam penyelesaian sengketa dengan konsumen, ternyata kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dari pelaku usaha tersebut. 5. Hak-hak lain yang diatur dalam ebrbagai perundang-undangan. Sri Wahyu Lelly HS

Kewajiban pelaku usaha : 1. Beritikad baik dalam elakukan kegiatan usahanya 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan penggunaan barang dan jasa. 3. Memberlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif 4. Menjamin mutu barang/jasa sesuai standar mutu yang berlaku 5. Memebri kesempatan yang masuk akal kepada konsumen dalam hubungan dengan penggunaan barang/jasa. Sri Wahyu Lelly HS

6. Memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian bagi konsumen dalam hubungan dengan penggunaan barang/jasa 7. Memberikan ganti rugi manakala terjadi kerugian bagi konsumen jika etrnyata barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. 8. Menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual oleh produsen minimal untuk jangka waktu 1 tahun 9. Memberikan jaminan atau garansi atau barang yang diproduksikannya. Sri Wahyu Lelly HS

BISNIS INTERNASIONAL

Sri Wahyu Lelly HS

JUAL BELI INTERNASIONAL 1. Pengertian Jual Beli Internasional Jual beli internasional dimana pihak penjual dan pihak pembeli tidak berada dalam satu negara. Hukum tentang jual beli internasional sejalan dengan hukum ekspor impor. 2. Benturan-benturan hukum dalam jual beli internasional Pokok permasalahan yang sering timbul dalam jual beli internasional berhubung dengan berbedanya hukum diantara negara dari pihak pembeli dengan negara dari pihak penjual adalah sebagai berikut ; Sri Wahyu Lelly HS

Permasalahan yang muncul berhubung berbedanya hukum diantara negara : • Kekuatan Hukum Negosiasi Negosiasi tidak mengikat sama sekali. Jadi, ikatan hukum baru ada setelah ditandatanganinya kontrak. KUH Perdata Indonesia (Pasal 1320) menganut prinsip ini. b. Akseptasi yang Berbeda dengan Tawaran Pada tahap awal suatu kontrak, salah satu pihak melakukan penawaran (offer) dan pihak lain melakukan penerimaan (acceptance) terhadap penawaran tersebut. c. Pembatalan suatu Tawaran Penawaran dapat dibatalkan sebelum penerimaan tawaran dilakukan oleh pihak lawan.

Sri Wahyu Lelly HS

d. Perlu tidaknya Suatu Consideration Suatu consideration merupakan prestasi dari pihak lawan sebagai akibat adanya prestasi dari pihak yang melakukan penawaran kontrak. Jika barang ditawarkan oleh pihak penjual maka yang merupakan consideration adalah harga barang yang harus dibayar oleh pihak pembeli. e. Keharusan Kontrak Tertulis Indonesia tidak ada keharusan kontrak dilakukan dengan tertulis. Ada negara penganut Statute of Fraud, bahwa kontrak tertentu harus dilakukan secara tertulis, seperti jual beli dengan harga di atas harga tertentu. Sri Wahyu Lelly HS

f. Waktu Dianggap Tercapainya Kata Sepakat Saat diterimanya oleh pihak penawar pengiriman penerimaan tawaran. Akan tetapi, ada juga menyatakan pada saat pihak penawar mengetahuinya secara nyata (actual knowledge) bahwa tawarannya sudah diterima oleh pihak lawan dan masih banyak lagi teori yang lain.

Sri Wahyu Lelly HS

DASAR HUKUM JUAL BELI INTERNASIONAL • Ketentuan dalam kontrak tersebut, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. • Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Hukum Kontrak (nasional) • Kebiasaan bisnis (trade usage) • Yurisprudensi • Kaidah Hukum Perdata Internasional • KOnvensi internasional, seperti United Nations Convention Contracts for the International Sale Sri Wahyu Lelly HS

PENGATURAN RESIKO DALAM JUAL BELI INTERNASIONAL • Untuk pengaturan resiko dam jual beli internasional ini, hukum memberikan jalan yuridis sebagai berikut : a. Resiko dapat diatur sendiri dalam kontrak ybs b. Resiko mengikuti kepemilikan. Apabila hak milik sudah berpindah kepada penjual maka resiko pun berpindah kepada penjual. c. Resiko mengikuti pengaturan hukum mana yang berlaku. d. Resiko mengikuti prinsip reservasi kepemilikan. Ditentukan dalam kontrak bahwa hak milik belum berpindah meskipun barang sudah diserahkan, misalnya karena harga belum di bayar lunas. Karena itu adalah adil jika ditentukan dalam kontrak bahwa resiko pun Sri Wahyu HS mestinya belum berpindah keLelly pihak pembeli.

e. Resiko mengikuti penyerahan benda. Jika benda sudah diserahkan maka resiko pun sudah harus berpindah. Tentang saat penyerahan benda ini terdapat berbagai kemungkinan bergantung model mana yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak etrsebut. Misalnya dapat dipilih model FOB (free on board), CIF (cost, insurance and freight) dan lain-lain.

Sri Wahyu Lelly HS

METODE PEMBAYARAN INTERNASIONAL 1.

Metode Pembayaran Terlebih Dahulu Pihak penjual (eksportir) baru akan mengirim barang dagangannya setelah menerima pengiriman harga barang. 2. Metode Pembayaran Secara Open Account Metode ini harga baru dibayar oleh pembeli setelah harga diterima oleh penjual. 3. Metode Pembayaran Atas Dasar Konsinyasi Harga barang baru dibayar pada saat barang tersebut telah dijual lagi oleh pembeli kepada pihak ketiga dan harga sudah dilunasi oleh pihak ketiga tersebut kepada pihak pembeli. Sri Wahyu Lelly HS

4.

Metode

Colletion

Pembayaran

Secara

Documentary

Dilakukan dengan menggunakan dokumen Bills of Exchange, yakni harga barang segera harus dibayar setelah shipping documents tiba di banknya importir. Tanpa shipping documents, pihak importir tidak dapat mengambil barang tersebut. 5. Metode Pembayaran Secara Documentary Credit Pembayaran dilakukan tanpa menunggu tibanya barang atau tibanya dokumen. Dibayar pada saat pihak pembeli telah membuka letter of credit di suatu bank dan bank tersebut meneruskannya kepada bank koresponden. Sri Wahyu Lelly HS

LETTER OF CREDIT • L/C adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank (issuing bank) bertindak atas nama dan perintah dari sorang nasabah (pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengekspor atau pihak ketiga (beneficiary) atau membayar atau mengaksep wesel2 yang ditarik oleh beneficiary, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran, atau untuk mengaksep atau emngambil alih (negosisasi) wesel-wesel tersebut.

Sri Wahyu Lelly HS

UNSUR-UNSUR YURIDIS DARI PENERBITAN SUATU L/C a. b.

c.

Adanya kontrak jual beli Atau dipakai surat pesanan, proforma invoice atau confirmation of sale, jika kontrak jual beli tersebut tidak ada. Menyediakan sejumlah dana yang harus di setor kepada bank sesuai peraturan dan ketentuan perbankan yang berlaku.

Sri Wahyu Lelly HS

WORLD TRADE ORGANIZATION • WTO merupakan organisasi kelanjutan dari general agreement on tariffs and trade (GATT). Merupakan suatu forum dan suatu lembaga internasional di bidang perdagangan, yang berwujud suatu kontrak atau traktat antara para pihak peserta kontrak, untuk mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama dalam bidang perdagangan internasional.

Sri Wahyu Lelly HS

GATT MEMILIKI BEBERAPA SISTEM DAN FORUM a.

Sistem yuridis Berfungsi sebagai pembuat aturan main 9rule making) b. Forum negosiasi Berfungsi sebagai pelaksana negosiasi putaran perundingan, dengan sasaran untuk mencapai pengembangan terhadap perjanjian multilateral, tariff dan non tarif, dsb. c. Forum pengambilan keputusan Berfungsi sebagai pengendali arah GATT sebagai suatu sistem d. Sistem Penyelesaian Sengketa Fungsinya adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dengan mekanisme yang baik dan adil e. Sistem Organisasi Internasional Berfungsi untuk mengarahkan operasi GATT secara terpadu, sehingga dapat mengendalikan GATT sebagai lembaga. Sri Wahyu Lelly HS

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Sri Wahyu Lelly HS

PENGERTIAN DAN URGENSI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA • Pengadilan sengketa konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. • Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dimana pihak penyelesai sengketa (arbiter) tersebut dipilih oleh pihak yang bersangkutan, yang etrdiri dari orang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan. Sri Wahyu Lelly HS

Di Indonesia syarat untuk menjadi arbiter adalah : a. Cakap dalam melakukan tindakan hukum b. Berumur minimal 35 tahun c. Tidak mempunyai hubungan sedarah dengan kedua belah pihak yang bersengketa. d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentigan lain atas putusan arbitrase e. Mempunyai pengalaman atau menguasai secara aktif dalam bidangnya paling sedikit selama 15 tahun. f. Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak boleh menjadi arbiter. Sri Wahyu Lelly HS

MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA 1. Arbitrase Cara penyelesaian sengketa perdata swasta di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. 2. Negosiasi Suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara pihak. Sri Wahyu Lelly HS

3. Mediasi Suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa. 4. Konsiliasi konsiliasi mirip dengan mediasi. Tetapi mediasi mempunyai kewenangan untuk mengusulkan penyelesaian sengketa, hal itu tidak dimiliki oleh konsiliasi. 5. Pencari Fakta Suatu proses yang dilakukan untuk melakukan proses pencarian fakta yang akan menghasilkan suatu rekomendasi yang tidak mengikat. Sri Wahyu Lelly HS

6. Minitrial sistem pengadilan swasta untuk menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan terhadap kasus-kasus perusahaan yang dilakukan oleh orang yang disebut dengan ‘manajer’ yang diberi wewenang untuk menegosiasikan suatu settlement diantara pihak yang bersengketa. 7. Ombudsman seorang pejabat publik yang independen yang diangkat untuk melakukan kritik, investigasi dan publikasi Sri Wahyu Lelly HS

8. Penilaian Ahli Penilaian ahli untuk memberikan pendapat saja 9. Pengadilan Kasus Model pengadilan dalam sistem peradilan biasa tetapi dengan memakai prosedur dan sistem pembuktian yang sederhana, pengadilan hanya berwenang mengadili kasus-kasus kecil dengan prosedur cepat dan tidak dibenarkan memakai pengacara. 10. Peradilan Adat Contoh : Kerapatan Adat Nagari di MInangkabau atau Tuha Peut di Aceh Sri Wahyu Lelly HS

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN ARBITRASE • Kelebihan Arbitrase 1. Prosedur tidak berbelit 2. Biaya lebih murah 3. Putusan tidak diekspos di depan umum 4. Hukum terhadap pembuktian dan prosedur luwes 5. Para pihak dapat memilih hukum mana yang diberlakukan oleh arbitrase 6. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter 7. Dapat dipilih arbiter dari kalangan ahli di bidangnya 8. Putusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi 9. Putusan umumnya inkracht 10. Putusan arbitrase juga dapat dieksekusi oleh pengadilan tanpa atau dengan sedikit review 11. Prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat banyak 12. Menutup kemungkinan forum shopping (coba-coba memilih atau menghindari pengadilan) Sri Wahyu Lelly HS

• Kelemahan Arbitrase : 1. Tersedia dengan baik untuk perusahaan besar 2. Due process kurang etrpenuhi 3. Kurangnya unsur finality 4. Kurangnya power untuk menggiring para pihak ke settlement 5. kurangnya power dalam hal law enforcement dan eksekusi 6. Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti atau saksi 7. Dapat menyembunyikan dispute dari public scrutiny. Sri Wahyu Lelly HS

EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE 1. Eksekusi Secara Paksa Eksekusi yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua Pengadilan \negeri mana pun, tetapi para pihak melaksanakan sendiri secara sukarela etrhadap apa-apa yang telah diputuskan oleh arbitrase yang bersangkutan. 2. Eksekusi Secara Paksa Campur tangan pihak pengadilan diperlukan, yaitu dengan memaksa para pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut. Sri Wahyu Lelly HS

LISENSI DAN WARALABA

Sri Wahyu Lelly HS

LISENSI • Perjanjian lisensi untuk hak milik intelektual telah diatur dalam undang-undang tentang : 1. Lisensi merek diatur dalam Undang-Undang tentang merek 2. Lisensi paten diatur dalam Undang-Undang tentang paten 3. Lisensi hak cipta diatur dalam Undang-Undang tentang hak cipta

Sri Wahyu Lelly HS

A. LISENSI PATEN Pemilik paten, dapat memberikan persetujuan terhadap orang lain untuk membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk disewakan atau dijual dan sebagainya. Paten dapat beralih misalnya karena pewarisan dan dapat juga dialihkan. Apabila yang dialihkan itu pemilikannya cara yang ditempuh adalah melalui : - hibah - wasiat - perjanjian sedangkan apabila yang ditransfer itu pemakaiannya, maka dapat dilakukan dengan lisensi. Sri Wahyu Lelly HS

• •

Lisensi terkena wajib daftar dalam Daftar Umum Paten Permohonan lisensi wajib harus menunjukkan bukti yang meyakinkan terhadap : a. harus diajukan ermohonan oleh yang ingin memperoleh lisensi wajib b. harus membayarkan royalti kepada pemegang paten c. diajukan setelah lewat jangka awaktu 36 bulan sejak tanggal pemberian paten d. jika paten ybs dilaksanakan dengan cara yang merugikan kepentingan masy. Di Ind oleh pemegang paten atau pemegang lisensi paten e. kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten ybs f. mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten ybs g. harus diajukan permohonan oleh yang ingin mem[peroleh lisensi wajib Sri Wahyu Lelly HS

• Pembayaran • Model pembayaran royalti dari pemegang lisensi kepada pemilik paten minimal dikenal 6 (enam) metode pembayaran sbb : a. pembayaran suatu jumlah sekaligus b. persentase harga jual c. pembayaran jumlah etrtentu dihitung tiap masing2 komponen yang dibuat d. persentase dari profit e. partisipasi pihak pemberi lisensi dalam perusahaan penerima lisensi melalui pemilikan saham f. membayarnya dengan barang 9imbal jual) atau dengan jasa seperti jasa melakukan riset, dan sebagainya. Sri Wahyu Lelly HS

FRANCHISE (WARALABA) • Franchise atau waralaba adalah suatu cara melakukan kerja sama di bidang bisnis antara dua atau lebih eprusahaan, dimana satu pihak akan bertindak sebagai franchisor dan pihak yang lain sebagai franchisee. • Franchhise adalah suatu lisensi kontraktual yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee yang : 1. mengizinkan atau mengharuskan franchisee selama jangka waktu franchise

Sri Wahyu Lelly HS