Bab I PENGANTAR HUKUM BISNIS. A. Tujuan Instruksional Umum. Memberikan penjelasan tentang : pengertian hukum secara umum dan definisi hukum bisnis serta prinsip syariah Islam dalam muamalah yang merupakan dasar hubungan antar manusia yang mempunyai relevansi dengan kegiatan bisnis, jenis-jenis muamalah dan kaitan muamalah dengan perubahan sosial masyarakat serta berbagai produk perundangundangan negara Republik Indonesia yang erat kaitannya dengan aturan-aturan dalam berbagai kegiatan bisnis. B. Tujuan Instruksional khusus : 1. Mahasiswa/i mampu menjelaskan pengertian hukum secara umum, pembagian berlakunya hukum dan pengertian hukum bisnis. 2. Mahasiwa/ i mampu menjelaskan prinsip syariah dalam muamalah yang merupakan dasar hubungan antar manusia yang mempunyai relevansi dengan kegiatan bisnis, jenis-jenis muamalah dan kaitan antara muamalah dengan perubahan sosial 3. Mahasiwa / mampu menjelaskan berbagai produk perundang-undangan sejak zaman Belanda sampai dengan sekarang yang eret kaitannya dengan aturan-aturan dalam berbagai kegiatan bisnis. C. Target Pembelajaran / sasaran belajar. Mahasiswa/i mampu memahami dan menerangkan pengertian hukum, pembagian berlakunya hukum dan pengertian hukum bisnis yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis serta prinsip syariah Islam dlam bidang muamalah yang selanjutnya diatur dalam proses pembuatan dan pemberlakuan berbagai produk perundang-undangan negara Republik Indonesia.
BAB I. PENGANTAR HUKUM BISNIS. 1. Pengertian / definisi hukum Memberi pengertian/ definisi hukum dalam batasan tertentu guna menjawab seluruh pertanyaan mengenai arti hukum adalah tidak mungkin, karena luas dan sangat kompleknya untuk menjawab berbagai pertanyaan / masalah yang menyangkut berbagai aspek hukum itu sendiri. Namun suatu definisi sangat diperlukan untuk memberikan patokan dan gambaran sederhana persoalan / pertanyaan yang dihadapi, sehingga dari berbagai definisi itu, setidaknya masyarakat awam yang belum mengerti hukum mempunyai abstraksi untuk memahami dari berbagai definisi hukum yang dikemukakan di bawah ini : A. S.M. Amin : Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari normanorma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. B. Utrecht
: Hukum adalah himpunan peraturan yang menurus tata tertib masyarakat
yang harus ditaati oleh masyarakat. C. Meyers : Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. (1) 1) Abdul.R. Saliman,Dkk,Esensi Hukum Bisnis Indonesia, teori dan Contoh Kasus, Penerbit Prenata Media Edisi Pertama, Jakarta, 2004., hal 1-5
D. Purnadi Purbacaraka : Menurut dia setidaknya ada sembilan arti hukum yang dipahami oleh masyarakat , yakni sebagai berikut : a. Hukum sebagai lmu pengetahuan
b. hukum sebagai disiplin c. hukum sebagai
kaidah d. hukum sebagai tata hukum e. hukum sebagai petugas f. hukum sebagai penguasa g. hukum sebagai pemerintahan h. hukum sebagai perilaku yang teratur i. hukum sebagai jalinan nilai-nilai. (2) 2)Ridwan Halim, Tanya Jawab Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hal 8-10
Dari berbagai definisi diatas, jelas bahwa hukum merupakan norma-norma yang berisi peraturan-peraturan yang mengandung
perintah dalan larangan yang harus
dilakukan atau tidak boleh dilakukan yang dibuat oleh penguasa / pemerintah yang 1
berlaku di masyarakat dan jika dilanggar akan menimbulkan sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. 2. Pembagian berlakunya hukum Pembagian hukum itu sangat luas sekali , Ridwan Halim membagi pemberlakuan hukum dari beberapa segi, yakni sebagai berikut : Wujudnya
: hukum ada yang tertulis seperti undang-undang dan ada yang
tidak tertulis seperti aturan hukum adat / norma sopan santun. Sumbernya : sumber hukum terdiri dari undang-undang, Doktrin / ajaran yang dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum, traktat / piagam perjanjian yang dibuat oleh organisasi secara Internasional yang ditaati oleh negara anggota, kebiasaan-kebiasaan yang ada sudah lazim dilakukan yang bisa dijadikan atran undang-undang dan yurisprudensi atau keputusan hakim atau suatu perkara; Wilayah berlakunya : Hukum lokal / perda dan hukum Nasional, Hukum antar negara dan Hukum Internasional, Hukum Publik dan hukum privat Penciptanya : Hukum ciptaan Tuhan, dan hukum ciptaan manusia (3). 3) ibid, Ridwan Halim, hal 16.
Setelah dibahas pembagian hukum sebagaimana tersebut diatas, maka letak hukum bisnis dari pembagian hukum diatas lebih dekat kepada hukum privat / perdata, karena kegiatan bisnis merupakan hubungan hukum yang umumnya terjadi antar pribadi / privat dari para pelaku bisnis, walaupun tidak tertutup kemungkinan dalam kegiatan transasksi bisnis melibatkan organisasi bisnis yang dipunyai oleh negara seperti Badan Usaha Milik Negara / Daerah ( Negara sebagai organisasi publik ); Namun untuk mempermudah pemahaman, berikut ini persamaan dan perbedaan antara hukum publik dengan hukum privat : 1. Persamaan antara hukum publik dengan hukum privat : Kedua-duanya merupakan norma aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia. kedua-duanya mempunyai sanksi hukum; 2.Perbedaannya adalah : Hukum publik lebih mengutamakan pengaturan kepentingan umum, sedangkan hukum privat / perdata lebih mengutamakan kepentingan individu.
2
Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum publik, maka yang berkepentingan untuk menuntut pelaku pelanggaran terhadap hukum publik adalah aparatur negara, yakni polisi, jaksa dan hakim pengadilan; sedangkan pada hukum privat yang berkepentingan untuk menuntut adalah pihak yang dirugikan (4) 4) Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern, Chitra Aditya Bhakti, Bandung, 2002., hal 8-10.
3. Pengertian Hukum Bisnis. 3.a. Menurut Abdul R.Saliman Dkk, : Hukum Bisnis atau Business Law / Bestuur Rechts adalah : “ Keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis “ .(5) 5)Op.Cit, Abdul.R.Saliman, Dkk, hal 12
3.b.Menurut Munir Fuady, Hukum bisnis adalah : “ Suatu perangkat kaedah hukum ( termasuk enforcementnya ) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan motif adalah untuk mendapat keuntungan tertentu “. Istilah hukum bisnis dewasa ini lebih banyak dipergunakan, walaupun ada istilah lain yang mirip-mirip dengan istilah hukum bisnis seperti : Hukum Dagang (Trade Law), Hukum Perniagaan (Commercial Law) dan Hukum Ekonomi (Economic Law); Namun istilah hukum dagang dan hukum perniagaan merupakan istilah yang cakupannya sangat sempit. Sebab pada prinsipnya kedua istilah diatas hanya melingkupi topik-topik yang terdapat dalam Kitab undang-undang Hukum dagang (KUHD) saja. Padahal, begitu banyak topik hukum bisnis yang tidak diatur atau tidak lagi diatur dalam KUHD, misalnya, mengenai : Perseroan Terbatas, Kontrak bisnis, pasar modal, merger dan akuisisi, perkreditan, asuransi, Hak atas kekayaan intelektual. Sementara dengan istilah “Hukum Ekonomi“ cakupannya sangat luas, berhubung dengan adanya pengertian ekonomi dalam arti makro dan mikro, ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial, ekonomi manajemen dan akutansi. (6) 6)ibid, Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, hal 20-21
3
Di dalam literatur Hukum Islam istilah hukum bisnis dapat dipadankan dengan pengertian Hubungan antara manusia yang merupakan bagian dari Muamalah yang mempunyai prinsip-prinsip sebagaimana diterangkan dibawah ini. 4. Prinsip-prinsip syariah dalam muamalah. Prinsip syariah dalam bidang muamalah adalah boleh, kecuali ada ketentuan syariat yang melarangnya. Ini artinya, selama dalil tidak ada yang melarang suatu kreasi jenis muamalah,maka itu dibolehkan. Dan inilah sisi rahmat ALLAH yang terbesaryang diberikan kepada ummat manusia. Namun perlu diperhatikan kaidah-kaidah umum yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam muamalah, yakni sebagai berikut : 4.a. Seluruh tindakan manusia tidak terlepas dari nilai-nilai Ketuhanan sesuai dengan Firman ALLAH dalam Al-Qur’an dalm surah Al-Dzariyah ayat 51 : ” Dan Aku tidak jadikan jin manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-KU ”.dan surah AlQashash ayat 77 yang artinya: ” Dan carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagian negeri akhirat, dan janganlah melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana ALLAH telah berbuat baik kepadamu ”. 4.b.Seluruh tindakan manusia tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah ALLAH di muka bumi 4.c.Melakukan perimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika memang untuk memenuhi kemaslahatan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individ, maka hal itu boleh bahkan harus dilakukan, karena kaedah fikih menetapkan bahwa : ” Apabila dua kemafsadatan bertentangan, kemafsadatan yang lebih besar kemudaratannya dihindarkan dengan mengambil yang lebih ringan kemafsadatannya ”. Ini artinya, bahwa untuk menghindarkan kemafsadatan yang lebih besar dibolehkan
4
melakukan kemafsadatan yang lebih kecil. Sebaliknya, jika bertentangan dua kemaslahatan, maka kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan khusus. 4.d.Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia. 4.e.Seluruh yang kotor dan keji adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan seperti penipuan, spekulasi, manipulasi, eksploitasi antar sesama manusia, penimbunan barang oleh pedagang dengan tujuan agar komoditi menipis di pasar dan harga melonjak, kecurangan-kecurangan, maupun kaitannya dengan materi yang diharamkan, seperti minuman keras, babi dan jenis najis lainnya sebagaimana firman ALLAH dalam surah Al-A’raf yang berbunyi : ” ....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka ”. 4.f. Seluruh yang baik dihalalkan sesuai dengan firman Allah Surah Al - Maidah Ayat 5 yang artinya : ”........pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik...”.(7) 7.H. Nasroen Haroen, Perdagangan saham di Bursa Efek, Tinjauan Hukum Islam, Penerbit Yayasan kalimah Ciputat ,2000, hal 20-23 )
5. Jenis-jenis muamalah. Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, para ulama fikih membagi jenis muamalah kepada : 5.1.) Jenis muamalah yang hukumnya ditunjuk langsung oleh Nash (Al-Qur’an dan alSunnah) dengan memberikan batasan tertentu, karena Allah mengetahui bahwa manusia sulit untuk menemukan kebenaran hakiki dalam persoalan-persoalan seperti ini, sekali pun mereka mengetahuinya, tetapi keinginan hawa nafsu mereka lebih mendominasi kebenaran tersebut. Di antara persoalan muamalah yang ditentukan oleh Allah tersebut adalah persoalan warisan, bilangan talak, iddah, khulu’ ( perceraian atas permintaan isteri dengan kesediaan memberi ganti rugi), rujuk, keharaman khamar, keharaman babi, keharaman, bangkai, keharaman judi, keharaman riba. Dalam persoalan pidana, misalnya Allah menetapkan jenis dan jumlah hukuman tertentu kepada pelaku pencurian,
5
perzinaan dan qazhp (menuduh orang lain berbuat zina). Di sisi lain Allah juga menetapkan kaedah umum yang harus ditegakkan seperti tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan terhadap manusia mana pun, atau kesewenang-wenangan dalam memanfatkan hak sendiri yang berakibat terganggunya hak orang lain. Hukum-hukum ini bersifat permanen, tidak dapat diubah dan tidak menerima perubahan dengan perubahan waktu dan tempat. Dalam Hukum-hukum seperti inilah, adakalanya manusia sulit menemukan kebenaran hakiki dari yang dikehendaki oleh Allah SWT 5.2.) Jenis muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nash, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan ummat manusia sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Untuk muamalah di bidang ini syariat islam hanya mengemukakan kaidah-kaidah dasar, kriteria-kriteria dan prinsip-prinsip umum yang sejalan dengan kehendak syara’(8) 8. ibid , Nasroen Haroen, hal 23-25
6. Muamalah dan Perubahan sosial Suatu hal yang membuat persoalan muamalah dalam hal-hal yang tidak secara jelas ditentukan oleh nash sangat luas disebabkan bentuk dan jenis muamalah tersebut akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Atas dasar itulah, persoalan muamalah amat terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat Selanjutnya kaitan antara muamalah dan perubahan sosial sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa syariah islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip dan kaidah umum dibanding dengan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara rinci. 6
Atas dasar itu, untuk menentukan jenis dan bentuk serta pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada kreasi para ahli di bidang itu. Bidang-bidang itulah menurut ahli usul fikih disebut dengan persoalan-persoalan ta’aqquliyat (yang bisa dinalar oleh manusia) atau ma’qulat al-ma’na (yang bisa dimasuki oleh logika). Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah subtansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Dalam kaitan ini para ulama menetapkan sebuah kaidah fikih : ” Yang menjadi patokan dalam setiap transaksi adalah makna yang dikandungnya dan tujuantujuannya, bukan dalam bentuk formal dan lafal-lafalnya ”. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan subtansi makna yang dikehendaki oleh syara’ yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan oleh syara’ dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia serta menghindari kemudaratan bagi mereka; maka jenis muamalah ini dapat diterima. Namun, sebaliknya jika muamalah yang diciptakan bersifat fiktif dan tujuan-tujuan yang tidak terpuji, maka muamalah jenis ini dinyatakan batal. Kemaslahatan manusia, baik yang bersifat individu dan kolektif dipengaruhi oleh faktor niat yang baik, jujur, adil dan seimbang dalam bertransaksi untuk menentukan keabsahan transaksi tersebut. Masyarakat senantiasa berubah, karena tidak ada satu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya sepanjang zaman. Perubahan masyarakat tersebut dapat mengenai niali-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekauasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain-lain sebagainya yang dapat membawa perubahan nilai-nilai positif kepada masyarakat dan dapat juga kepada nilai-nilai yang negatif. Dalam persoalan muamalah, perubahan sosial yang perlu mendapat perhatian dan pertimbangan adalah perubahan yang bersifat positif yang bertujuan menghindari kemafsadatan atau kemudaratan bagi umat manusia dari berbagai kegiatan bisnis yang dijalaninya . Dengan kata lain dalam prinsip muamalah yang tidak ditentukan secara jelas oleh nash (Al-
7
Qur’an dan al-Sunnah), maka kreasi untuk menciptakan bentuk hubungan muamalah terletak/ tergantung
pada niat
tujuan dan keyakinannya membuat itu transaski itu
menjadi halal, haram, sahih, fasad, taat dan maksiat dalam melakukan transaksi itu sesuai prinsip-prinsip dan kaidah maqashid syariah.(9) 9)ibid, Nasroen Haroen , hal 29-42
Faturahman Djamil menyatakan tentang Teori Maqashid syariah sebagai berikut : ” guna menetapkan hukum, kelima unsur pokok dibedakan menjadi tiga peringkat : daruriyat, hajiyyat, tahsiniyyat yang didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Urutan ini akan terlihat kepentingannya manakala kemaslahatan pada peringkat satu sama lain bertentangan, maka dalam hal daruriyat menempati urutan pertama, disusul peringkat hajjiyat dan disusul peringkat tahsiniyyat. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori Maqashid syariat berikut ini dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya yakni : Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memeihara keturunan dan memeihara harta.(10) 10.Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, Penerbit Logos, Jakarta, 1987, hal 40-41
Pemeringkatan itu bukan berarti terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan untuk menetapkan hukum berdasarkan peristiwa, keadaan, situasi dan kondisi dari hal yang ingin ditetapkan aturan hukumnya yang berdasarkan syariah. 7. Beberapa peraturan perundang-undangan RI dalam kegiatan Bisnis. Sebelum menyebutkan berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang dibuat setalah Indonesia merdeka , di Indonesia ada beberapa kitab undang-undang peninggalan Belanda yang masih berlaku yakni Ktab Undang_undang Hukum Perdata ( Burgelijke wet boek ) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( Wet Boek
Van
Koophandle
);
namun
keberadaan
kedua
undang-undang
diatas
pemberlakuannya karena masih sesuai atau karena belum ada peraturan yang baru yang menggantikannya, berikut ini beberapa peraturan yang terkait dengan kegiatan bisnis :
7.1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , misalnya pasal-pasal yang terkait dengan perjanjian/ kontrak, jual beli, hipotik atas kapal; sedangkan pasal-pasal mengenai
8
perburuhan, perkawinan sudah ada peraturan yang baru yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia. 7.2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang , pasal-pasal yang umumnya masih berlaku tentang keagenan dan distributor ( makelar dan komisioner ), surat berharga ( wesel, cek dan aksep ), Firma dan Commanditer Venonscap, Pengangkutan laut, sedangkan pasalpasal mengenai Pembukuan dagang, asuransi, Perseroan Terbatas dan kepailitan sudah ada peraturan yang baru yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia. 7.3.Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mencabut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995.; 7.4.Undang-undang 7 tahun 1992 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dan undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syari’ah. 7.5.Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 7.6.Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. 7.7. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Hak Cipta 7.8.Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten; 7.9.Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Hak Merk; 7.10.Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahsia Dagang; 7.11.Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat 7.12.Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen; 7.13. Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan 7.14.undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak pertambahan Nilai 7.15. undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB 7.16.Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Peradilan Pajak. 7.17.Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Asuransi; 7.18.Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Badan Arbitrasi Nasional Indonesia; 7.19. undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.(11) 11.Internet., khususnya tentang undang-undang.
9
Apa yang disebutkan diatas barulah hanya undang-undangnya saja, yang biasanya setiap undang-undang yang mengatur masalah atau tentang tertentu, ada aturan derivasinya / turunanya yang bisa berupa : Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Badan / lembaga terkait misalnya Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha , Peraturan Badan Pengawas pasar Modal sesuai yang menjadi kewenangan lembaga-lembaga tersebut.
10
Latihan soal Bab I 1. Sebutkan pengertian hukum ,pembagian ilmu hukum dan perbedaan serta persaman antara hukum publik dengan hukum privat ? 2. Sebutkan pengertian hukum bisnis menurut Abdul. R. Saliman Dkk dan menurut Munir Fuady ? 3. Jelaskan kenapa istilah hukum bisnis lebih tepat digunakan dibandingkan dengan istilah hukum dagang atau hukum ekonomi dalam mengatur berbagai kegiatan bisnis ? 4. Dalam literatur hukum Islam istilah hukum bisnis dapat dipadankan dengan istilah muamalah yang mengatur hubungan antara manusia, Jelaskan prinsip-prinsip syariah dan jenis-jenis dalam kegiatan muamalah ? 5. Sebutkan berbagai produk perundang-undangan yang merupakan peninggalan pada masa belanda yang masih berlaku di Indonesia serta undang-undang yang dibuat pada masa setelah Indonesia merdeka yang mengatur kegiatan bisnis ?
11
Daftar Pustaka. Abdul.R. Saliman,Dkk,Esensi Hukum Bisnis Indonesia, teori dan Contoh Kasus, Penerbit Prenata Media Edisi Pertama, Jakarta, 2004. Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, Penerbit Logos, Jakarta, 1987. Internet tentang berbagai undang-undang. Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern, Chitra Aditya Bhakti, Bandung, 2002. Nasroen Haroen, Perdagangan saham di Bursa Efek, Tinjauan Hukum Islam, Penerbit Yayasan kalimah Ciputat ,2000. Ridwan Halim, Tanya Jawab Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
12
