ASPEK HUKUM DALAM BISNIS

ASPEK HUKUM DALAM BISNIS PENGAJAR : SONNY TAUFAN, MH. JURUSAN MANAJEMEN BISNIS INDUSTRI POLITEKNIK STMI JAKARTA

MINGGU Ke 4

Istilah Common Law

Civil Law (Indonesia)

Contract Agreement Agree Pact Covenant Treaty

Kontrak Sewa Perjanjian Persetujuan Perikatan

Sonny Taufan, MH.

2

Pengertian 3



Prof. Subekti 



Perikatan → hubungan hukum antara 2 pihak/lebih, dimana satu pihak berhak menuntut, sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan Perjanjian → suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau 2 orang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi

Perjanjian ≠ Kontrak ≠ Perikatan ?? Sonny Taufan, MH.

4



Menurut Ps. 1313 KUHPerdata “Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih lainnya”





Dalam praktek tidak dibedakan istilah kontrak atau perjanjian atau perikatan. Dalam teori dibedakan istilah perjanjian atau perikatan

Sonny Taufan, MH.

Sistematika Buku III KUHPerdata Sumber perikatan Prestasi Syarat sahnya perikatan Wanprestasi Keadaan memaksa Resiko s.d hapusnya perikatan

5

Bagian Umum (1233-1456)

Buku III

Lex specialis derogat lex generalis

Bagian Khusus

Asas keb. berkontrak

Nominat 15 Perj.

Inominat

Sumber: •Peraturan Per UU •Kebiasaan

1319 Sistem Terbuka Sonny Taufan, MH.

Pengaturan Hukum Perikatan 6

    

Buku ke III Bab I s.d Bab IV tentang Perikatan Pada Umumnya Bab V s.d Bab VII tentang Perjanjian Khusus Lihat pasal 1319 KUHPerdata Ketentuan Bagian Umum berlaku juga pada perjanjianperjanjian yang diatur dalam KUHD

Sonny Taufan, MH.

Perjanjian 7

Dalam perjanjian setidak-tidaknya melibatkan 2 pihak:  Yaitu pihak yang mengajukan penawaran dan pihak yang menerima penawaran tersebut  Dalam KUHPerdata disebutkan bahwa kedua belah pihak itu adalah pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi (debitur) dan pihak yang berhak menuntut terlaksananya prestasi tersebut (kreditur)

Sonny Taufan, MH.

Sumber Perikatan 8

Kongret Pacta Sunt Servanda

Peristiwa hukum

Perjanjian (1313) PERIKATAN Ps. 1233

UU saja UU

1354, 1359 Halal Krn Prb Man. PMH (1365) Sonny Taufan, MH.

9

3 Macam Prestasi (Ps. 1234 KUHPerdata) 1. Memberikan sesuatu (to Geven) 2. Berbuat sesuatu (to Doen) 3. Tidak berbuat sesuatu (Niet Doen)

Sonny Taufan, MH.

Perikatan Menurut Doktrin 10







Dilihat dari segi prestasi  Timbal Balik → saling memenuhi kewajiban utamanya  Timbal Balik Tidak Sempurna → saling memenuhi tetapi kewajiban tp tidak seimbang. Misal perjanjian pemberian kuasa (ps. 1792-1808)  Perjanjian Sepihak → hanya 1 pihak yang mempunyai kewajiban. Misal perjanjian hibah (ps. 1666) Dilihat dari segi pembebanan  Perjanjian Tanpa Beban → perjanjian hibah (pemberi hibah tidak menarik manfaat bagi dirinya sendiri)  Perjanjian Atas Beban (perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak melakukan prestasi) Dilihat dari segi kesepakatan  Perjanjian Konsesual → lahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak  Perjanjian Riel → lahir disamping kata sepakat Sonny Taufan, MH.juga diiikuti dengan penyerahan barang

Perikatan Menurut KUHPerdata 11 A. B.

Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu Bersyarat → jika digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang akan datang dan masih belum terjadi. Ada 2 macam: 1. 2.

C. D. E.

F.

G.

Syarat tangguh Syarat batal

Ketetapan waktu Alternatif (manasuka) Tanggung menanggung → Ps. 18 KUHD → firma, dikatakan tiap persero bertanggung jawab secara tanggung menanggung untuk perikatan firma Dapat dibagi/tidak dapat dibagi → prestasi dalam hal terdapat beberapa orang debitur/kreditur Ancaman hukuman → diwajibkan pada debitur untuk menjamin pelaksanaan perikatannya, melakukan sesuatu perbuatan, jika perikatan tidak terpenuhi. Ancaman hukum mengandung 2 maksud: 1. 2.

Untuk mendorong debitur melaksanakan kewajibannya Membebaskan kreditur dari pembuktian tentang jumlah/besarnya kerugian yang diderita. Sonny Taufan, MH.

Asas-asas hukum kontrak 12

Ada bbrp asas yg berlaku dlm hk kontrak baik yg secara tegas diatur di dlm maupun di luar KUHPer sbb: (1) Asas hk kontrak bersifat mengatur Sifat mengikatnya hk kontrak dibagi dlm dua bagian, yakni: hukum yg bersifat memaksa (dwingen recht) dan hukum yg bersifat mengatur (aanvullen recht) Hukum ttg kontrak pd prinsipnya tergolong dlm hk yg mengatur. Artinya bahwa hk tsb baru berlaku sepanjang Sonny Taufan, MH. para pihak tdk mengaturnya lain, kecuali UU menentukan lain

(2) Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) 13

1) 2) 3) 4)

Artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tsb, sepanjang memenuhi ketentuan sbb : Memenuhi syarat sbg suatu kontrak Tdk dilarang oleh undang-undang Sesuai dgn kebiasaan yg berlaku Dilaksanakan dgn itikad baik

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (open system) dari hk kontrak tsb Sonny Taufan, MH.

(3) Asas pacta sunt servanda 14

Asas ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yg penuh (janji itu mengikat) KUHPer juga menganut prinsip ini dgn menentukan bahwa suatu kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak (pasal 1338 KUHPer)

Sonny Taufan, MH.

4.Asas konsensual 15

Maksud dari asas konsensual ini adalah bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat (asalkan syarat-syarat sahnya kontrak telah terpenuhi) Berarti mulai saat itu sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak dan kontrak sudah mempunyai akibat hukum. Pengecualian: terhadap bbrp jenis kontrak tertentu disyaratkan dalam bentuk tertulis, atau harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat tertentu

Sonny Taufan, MH.

5. Asas obligatoir 16

Maksud dari asas obligatoir adalah bahwa setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tsb sudah mengikat, ttp baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak dan pd tahap ini hak milik belum berpindah ke pihak lain. Untuk memindahkan hak milik perlu adanya penyerahan (levering) Mengenai saat mengikatnya kontrak dan peralihan hak milik ini ada 3 teori: 1. Kontrak bersifat obligatoir 2. Kontrak bersifat riil Kontrak bersifat final 3. Sonny Taufan, MH.

6. Asas itikad baik (goede trouw) 17

Asas itikad baik dapat disimpulkan dr pasal 1338(3) KUHPer yg berbunyi : “perjanjian harus dilaksanakan dgn itikad baik” Maksudnya bahwa para pihak yakni kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yg teguh atau kemauan baik dr para pihak.

Sonny Taufan, MH.

7. Asas kepribadian (personalitas) 18

Asas kepribadian merupakan asas yg menentukan bahwa seseorang yg membuat kontrak hanyalah untuk kepentingan perseorangan saja. Ps 1315 KUHPer :” pd umumnya seseorang tdk dpt mengadakan perikatan atau perjanjian selain utk dirinya sendiri.” Ps 1340 KUHPer :” perjanjian hanya berlaku antar pihak yg membuatnya.” Sonny Taufan, MH.

Pengecualian 19

Ps 1317 KUHPer yg berbunyi :” Dapat pula perjanjian diadakan utk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yg dibuat utk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” (ttg perjanjian utk pihak ketiga) Ps 1318 KHUPer merupakan perjanjian utk kepentingan : Dirinya sendiri a. b. Ahli warisnya, dan c. Orang-orang yg memperoleh hak darinya. Sonny Taufan, MH.

Syarat-syarat sahnya perjanjian 20

Kesepakatan (Consensus) Subjektif

Kecakapan (Capacity) Ps. 1320 KUHPerdata Hal tertentu (Certanty of Terms) Objektif

Sebab yang halal (Legality)

Sonny Taufan, MH.

Kesepakatan (Consensus) 21

•

Kekhilafan

Bebas

•

Inti atau pokok perjanjian (objek/prestasi) thd suatu konsep Ketidaksesuaian kontrak dgn negosiasi

Paksaan

•Psychis (vis compulsiva) → relatif •Bukan paksaan fisik

Penipuan

Suatu rangkaian kebohongan yg diatur perlu dipertimbangkan: •Taraf pendidikan •Kecakapan org yang ditipu

Sonny Taufan, MH.

22



Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake), paksaan (dwang, dures), dan penipuan (bedrog, fraud). Secara a contrario, berdasarkan pasal 1321 KUHPer, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Sonny Taufan, MH.

Kecakapan (Capacity) 23

Ps. 1330 KUHPerdata •Orang belum dewasa •Dibawah pengampuan •Orang perempuan

Orang

Subjek Hukum

Badan Hukum

Sonny Taufan, MH.

Hal Tertentu (Certainty of Terms) 24

Ps. 1333 KUHPerdata

Pokok

Prestasi Ps. 1234 KUHPerdata 1. Memberikan sesuatu 2. Berbuat sesuatu 3. Tidak berbuat sesuatu

Sonny Taufan, MH.

Objek Perjanjian

Hal tertentu 25



Sesuatu yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurutpasal 1333 KUHPer, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurangkurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan

Sonny Taufan, MH.

Sebab yang halal (legality) 26





Yang dimaksud dengan Sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak (Ps. 1337 KUHPerdata) Isi dari perjanjian itu harus memuat suatu kausa yang diperbolehkan atau legal (geoorloofde oorzaak) yaitu: 1. 2. 3. 4.

Undang-undang Ketertiban umum (openbare orde/public policy) Kesusilaan (zenden/morality) PATIHA (Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian)

Sonny Taufan, MH.

Tidak terlaksananya perjanjian 27

Terdapat dua alasan tidak terlaksananya suatu perjanjian, yaitu: Wanprestasi 1. 2. Overmacht atau keadaan memaksa 1. Wanprestasi  Pengertian → debitur tidak memenuhi apa yang diperjanjikan atau lalai  Bentuknya 1. 2. 3. 4.  

Tidak melaksanakan perjanjian Tidak sempurna melaksanakan Terlambat melaksanakan Melakukan hal yang tidak boleh

Ps. 1238 KUHPerdata debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah/akta sejenis yang menyatakan lalai atau demi perikatannya (SOMASI) Hukuman (akibat) bagi debitur lalai 1. 2. 3. 4.

Ganti rugi Pembatalan perjanjian/pelaksanaan perjanjian Peralihan resiko Membayar biaya perkara Sonny Taufan, MH.

Pasal 1320 KUHPerdata 28

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN  1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian  2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian Syarat SUBJEKTIF  3. Suatu hal tertentu  4. Sebab yang halal Syarat OBJEKTIF

Sonny Taufan, MH.

29

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Sonny Taufan, MH.

Dapat Dibatalkan 30



Salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Sonny Taufan, MH.

Batal Demi Hukum 31



Perjanjian dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Sonny Taufan, MH.

Hukuman terhadap wanprestasi Segala pengeluaran yang nyatanyata sudah dikeluarkan

32

Ad 1. ganti rugi

Biaya

Pembatasan ganti rugi 1. Ps. 1247 2. Ps. 1248

Ganti rugi: 1. Bersifat material 2. Bersifat immaterial

Ganti Rugi

Rugi Kerusakan barang-barang kreditur akibat kelalaian debitur

Bunga Kerugian yang berupa Kehilangan keuntungan Sonny Taufan, MH.

33

Ad. 2 Pembatalan Perjanjian • Tujuannya → membawa kedua belah pihak kemabli pada keadaan sebelum perjanjian • Pasal 1266 KUHPerdata → perikatan bersyarat → syarat batal, selalu dianggap ada dicantumkan dalam perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tidak batal demi hukum tapi dapat dimintakan pembatalan pada hakim. Yang membatalkan perjanjian bukan kelalaian tetapi putusan hakim Ad. 3 Peralihan Resiko • Resiko → kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa objek perjanjian • Pasal 1237 → resiko dalam perjanjian pemberian barang

“Sejak lahirnya perjanjian resiko di tanggung oleh orang yang berhak menagih pembayaran” • •

Pasal 1460 → resiko dalam jual beli → berdasarkan jenis barangnya. Ps. 1461 s.d 1464 Pasal 1545 → resiko dalam perjanjian tukar menukar

Ad. 4 Pembayaran Ongkos Perkara • Pasal 18 (1) HIR “Debitur lalai/kalah, diwajibkan membayar biaya perkara” Sonny Taufan, MH.

2. Keadaan Memaksa (overmacht) 34

 



Overmacht/force majeur Tiga unsur overmacht adalah 1. Tidak memenuhi prestasi 2. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur 3. Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur Dua ajaran tentang overmacht: 1. Ajaran yang objektif (de objektive overmachtsleer) atau absolut  

2.

Ajaran yang subjektif (de subjective overmachtsleer) atau relatif  



Dalam keadaan memaksa Unsur impossibilitas Dalam keadaan memaksa Unsur diffikultas

Bentuk keadaan memaksa 1. Bentuk umum → karena iklim, kehilangan, dan pencurian 2. Bentuk khusus → undang-undang, peraturan pemerintah, dan Sonny Taufan, MH. pemogokan

Hapusnya perikatan 35

Dalam praktek hapusnya perikatan:  Jangka waktunya berakhir  Dilaksanakan objek perjanjian  Kesepakatan dua belah pihak  Pemutusan secara sepihak  Adanya putusan pengadilan Pasal 1381 KUHPerdata  Pembayaran  Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan barang (konsinyasi)  Pembaharuan hutang (novasi)  Perjumpaan hutang (kompensasi)  Percampuran hutang  Pembebasan hutangnya  Musnahnya barang yang terhutang  Batal dan pembatalan  Berlakunya syarat batal  Lewatnya waktu (daluarsa) Sonny Taufan, MH.

Kesimpulan 36



Hapusnya perikatan dapat terjadi karena beberapa sebab yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi: 1. Karena pemenuhan perikatan itu sendiri, yaitu pembayaran, penawaran pembayaran tunai disertai penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutang 2. Karena terjadi suatu peristiwa perdata yang menghapuskan kewajiban kedua belah pihak dalam perikatan, yaitu terjadi perjumpaan hutang, dan percampuran hutang 3. Karena terjadi suatu perbuatan hukum yang menghapuskan kewajiban debitur dalam perikatan yaitu pembebasan hutang oleh kreditur 4. Karena musnahnya objek dalam perikatan, dalam hal ini dikaitkan dengan suatu kebendaan yang harus diserahkan (jadi yang terkait dengan perikatan untuk meyerahkan sesuatu) 5. Karena tidak terpenuhi syarat lahirnya suatu perikatan 6. Karena terpenuhinya syarat batal dalam suatu perikatan bersyarat 7. Karena lewatnya waktu (daluarsa) Sonny Taufan, MH.

37

SELESAI

Sonny Taufan, MH.