Bab II SUBYEK HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS. A. Tujuan Instruksional Umum ( TIU ) Memberikan penjelasan tentang : pengertian subyek hukum dan obyek hukum serta pembagian jenis badan hukum yang terlibat dalam kegiatan bisnis dan pertanggung jawaban pengurus perusahaan dalam kegiatan bisnis yang dilakukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Tujuan Instruksional khusus ( TIK ) 1. Mahasiswa / i mampu menjelaskan pengertian subyek hukum dalam kegiatan bisnis dan pembagian subyek hukum berdasarkan teori dan undang-undang yang berlaku. 2. Mahasiswa / i mampu menjelaskan berbagai bentuk perusahaan sebagai subyek hukum, proses pendirian suatu perusahaan untuk dapat disebut sebagai badan hukum dan pertanggung jawaban pengurus perusahaan dalam kegiatan bisnisnya berdasarkan ketentuan Kitab undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang serta perundang-undangan Republik Indonesia lainnya. 3. Mahasiswa / i mampu menjelaskan tentang : pengertian Perseroan Terbatas berdasarkan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007; Proses pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum; akte pendirian perseroan terbatas yang dibuat oleh Notaris yang memuat anggaran dasar perseroan terbatas dan keterangan-keterangan lainnya dalam anggaran dasar P.T.; Macam-macam modal dalam P.T., pengertian saham dan klasifikasi saham dalam Perseroan Terbatas berdasarkan undang-undang Nomor 40 tahun 2007; Organ-organ Perseroan Terbatas yang terdiri dari : 1. Rapat Umum Pemegang saham (RUPS); 2. pengertian Direksi, peranan direksi dan tanggung jawab direksi jika terjadi kerugian dan kepailitan, serta 3. Peranan Dewan komisaris, syarat pengangkatan dewan komisaris dan tanggung jawab dewan komisaris dalam hal kerugian perseroan dan kepailitan serta hal-hal lainnya tentang komisaris.
10
C. Target Pembelajaran / sasaran belajar 1. Mahasiswa / i mampu memahami, menerangkan dan menjelaskan pengertian subyek hukum, pembagian subyek hukum dan obyek hukum serta teori badan hukum sebagai subyek hukum; 2. Mahasiswa / i mampu memahami, menerangkan dan menjelaskan berbagai bentuk perusahaan yang dapat disebut sebagai subyek hukum berdasarkan ketentuan dalam Kitab undang-undang hukum perdata dan
kitab-undang
hukum dagang peninggalan belanda yang masih berlaku sampai sekarang beserta berbagai ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya; 3. Mahasiswa / i mampu memahami, menerangkan dan menjelaskan tentang :
Pengertian Perseroan Terbatas menurut undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan beberapa alasan suatu P.T. didirikan berdasarkan perjanjian ; Proses pendirian perseroan terbatas untuk dapat disebut sebagai badan hukum yang sah; Akte pendirian Perseroan terbatas yang dibuat oleh atau dihadapan notaris yang memuat anggaran dasar perseroan dan keterangan-keterangan lainnya dalam anggaran dasar P.T beserta contohnya yang terdapat dalam lampiran I ; Macam-macam modal dalam P.T., pengertian saham dan klasifikasi saham dalam P.T. berdasarkan undang-undang Nomor 40 tahun 2007 beserta contoh akta penjualan saham yang terdapat dalam lampiran I dan lampiran II; Organ-organ Perseroan Terbatas yang terdiri dari :
Rapat Umum Pemegang saham berikut contoh aturan pasal yang mengatur RUPS dalam anggaran dasar perseroan sebagaimana terdapat dalam lampiran I; Pengertian direksi, peranan direksi dan tangung jawab direksi jika terjadi kerugian dan kepailitan perseroan; peranan Dewan komisaris, syarat pengangkatan dewan komisaris dan tanggung jawab dewan komisaris dalam hal kerugian perseroan dan kepailitan serta hal-hal lainnya yang mengatur tentang komisaris dalam undang-undang P.T.
4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sebagai tambahan wawasan kepada mahasiawa tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana terdapat dalam lampiran III yang merupakan aturan terbaru dalam undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang P.T. serta kejahatan yang dapat dilakukan oleh perusahan ( korporasi ) sebagaimana terdapat dalam lampiran IV, V dan VI.
11
B A B
II
SUBYEK HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS. 1. Pengertian subyek hukum Subyek Hukum adalah sesuatu yang menurut hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Undang-undang membagi subyek hukum menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut : 1) Manusia / orang pribadi ( naturlijke persoon ) yang sehat rohaninya/ jiwanya, dan tidak dibawah pengampuan. 2) Badan hukum ( rechts persoon ). Menurut pasal 330
KUH Perdata ( B.W), seseorang belum menjadi subyek
hukum yang cakap sebelum berusia 21 tahun atau belum dewasa; Namun ketentuan pasal 330 BW tersebut tidak berlaku,
jika ia sudah menikah, maka orang tersebut
dikategorikan dewasa, ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 47Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk pria usia minimal 19 tahun dan wanita 16 tahun. Sementara itu menurut hukum adat seseorang dapat dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagai subyek hukum, didasarkan pada kriteria jika ia sudah mandiri atau sudah bekerja, sudah menikah dan mempunyai tempat tinggal terpisah dari orang tuanya Sedangkan badan hukum sebagai subyek hukum berwenang melakukan tindakan hukum dilakukan oleh pengurusnya atas nama suatu badan hukum tersebut sesuai atau berdasarkan kewenangan yang ditentukan oleh anggaran dasar badan hukum tersebut. Menurut hukum yang dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi syarat tertentu. Misalnya Perseroan Terbatas ( P.T.) dimana akta pendirian perusahaannya harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM serta diumumkan dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia, sedangkan badan hukum lain seperti misalnya Yayasan tunduk kepada Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, Koperasi tunduk kepada undang-undang perkoperasian dan Badan Usaha Milik Negara selain terikat pada undang-undang No.19 tahun 1969 dan undang-undang terkait lainnya (1) 1)Abdul R. Saliman,DKK, Abdul.R. Saliman,Dkk,Esensi Hukum Bisnis Indonesia, teori dan Contoh Kasus, Penerbit Prenata Media Edisi Pertama, Jakarta, 2004, hal 6-7.
12
2. Teori Badan Hukum sebagai subyek Hukum Ada beberapa teori yang melandasi badan hukum dikategorikan sebagai subyek hukum , yakni sebagai berikut : a. Teori fiksi yang menyatakan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum selaholah badan hukum adalah manusia, sehingga badan hukum sebagai subyek hukum memang dikehendaki oleh hukum. b. Teori kekayaan, yang menyatakan badan hukum sebagai subyek hukum karena badan hukum itu mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. c. Teori Organ, yang menyatakan badan hukum sebagai subyek hukum mempunyai organ-organ untuk melakukan perbuatan hukum.(2) 2) M.Muchtar Riva’i, Diktat Hukum Bisnis, untuk kalangan sendiri, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta, tanpa tahun.
3. Obyek Hukum. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dapat dilakukan oleh subyek hukum , biasanya dinamakan benda atau hak yang dimiliki atau dikuasai oleh subyek hukum. Menurut pasal 503 KUH Perdata ( BW ) benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut : a. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indera manusia, misalnya tanah, rumah, surat berharga, perhiasan, kendaraan dan lain-lain. Hak kebendaan ini dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian utang piutang / kredit.dan masing-masing mempunyai akibat hukum sendiri dalam pengikatan jaminan dalam suatu perjanjian accesoir. b. Benda tidak berwujud, ialah semua hak, misalnya hak cipta, hak merek, hak paten. ( akan dibahas sendiri dalam Hak Atas Kekayaan intelektual ) (3) 3)Op.Cit, Abdul.R.Saliman, hal 8
4. Berbagai bentuk perusahaan sebagai subyek hukum. Abdul
Kadir
Muhammad
sebagaimana
dikutip
Abdul.R.Saliman
mengklasifikasikan perusahaan sebagai berikut : a. dari pemiliknya : perusahaan perseorangan ( perusahaan dagang ), perusahaan persekutuan ( dua orang atau lebih bersekutu mendirikan usaha ) 13
b. dari status pemilik perusahaan : Perusahaan swasta dan perusahaan negara c. dari bentuk hukumnya : Perusahaan bukan berbadan hukum, seperti : Persekutuan perdata, Firma, dan CV dan perusahaan berbadan hukum, seperti : Perseroan Terbatas , koperasi, perusahaan saling menanggung (4) 4.Loc.Cit, Abdul.R.saliman Dkk, hal 61
A.Perusahaan perseorangan / perusahaan Dagang. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan ciri-ciri : a. modal milik satu orang saja; b. didirikan atas kehendak seorang pengusaha; c. keahlian, technologi, manajemen dikelola satu orang saja d. jika ada orang lain maka dia hanya sebagai pegawai/karyawan; e. perusahaan bukan badan hukum f.
resiko dan untung rugi ditanggung sendiri;
g. tidak melalui proses pendirian perusahaan sebagaimana mestinya, kecuali surat izin usaha dari kantor perdagangan setempat; h. wajib untuk membuat catatan keuangan, termasuk kewajiban terhadap pajak dan retribusi daerah. B.Persekutuan Perdata /Maatschap/ venonscapt/patnership. Menurut pasal 1618 KUH Perdata ( BW ), persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untk memasukkan sesuatu ( modal ) ke dalam persekutuan dengan maksud untk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karena menjalankan usaha. Ciri-ciri persekutuan perdata : pendirian : 1) berdasarkan perjanjian para pihak ( pasal 1320 KUH Perdata ); 2) dapat dilakukan dengan sepakat para sekutu atau dapat secara lisan ( pasal 1624 KUH Perdata. 3) tiap sekutu wajib memasukkan dalam kas persekutuan berupa uang, benda atau manajemen ( pasal 1619 KUH Perdata )
14
perbedaan para sekutu. Biasanya pengelolaan persekutuan dijalankan oleh pengurus yang ditetapkan oleh persekutuan a) sekutu statuter : a. tidak dapat diberhentikan , kecuali atas dasar hukum ( sakit, tidak cakap ) diberhentikan oleh persekutuan perdata; b. telah ditetapkan secara khusus dalam perjanjian persekutuan untuk menjadi pengurus persekutuan; c. mempunyai wewenang secara penuh untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan kepengurusan persekutuan. b) sekutu mandater a. kekuasaan dapat dicabut sewaktu-waktu b. diangkat setelah persekutuan didirikan; c. memiliki wewenang yang terbatas berdasarkan pemberian kuasa dan dapat ditarik kembali. c. Pembagian keuntungan. Biasanya jika tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembagian keuntungan dilakukan menurut asas “ keseimbangan pemasukan “. d. Kekayaan persekutuan pemasukan ( inbreng ) dari masing-masing sekutu penagiahn-penagihan ke dalam; penggantian kerugian kepada persekutuan dari sekutu-sekutu; penagihan-penagihan keluar kepada pihak ketiga. e. Berakhirnya persekutuan lampaunya waktu; musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi pokok persekutuan perdata; kehendak dari beberapa orang atau salah seorang sekutu; salah satu sekutu meninggal dunia, dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit ( 1646 KUH Perdata ) berdasarkan suara bulat dari para sekutu;
15
berlakunya syarat bubar (5) 5. Ali Rido, SH. Hukum Dagang, tentang Aspek-aspek hukum dalam asuransi udara, asuransi jiwa dan perkembangan Perseroan Terbatas dan perkembangan, P.T.CV Remaja Karya.Bandung, 1986, hal 257-268 yang diolah sendiri oleh penulis.
C. F i r m a. Yang dimaksud dengan firma yaitu nama orang ( sekutu ) yang digunakan menjadi nama perusahaan. Perusahaan dalam bentuk firma diawal penyebutannya sering disingkat dengan “ Fa “ Misalnya, Fa.Hasan & Co. “. a. Ciri-ciri firma Dari pengertian diatas persekutuan firma adalah persekutuan perdata khusus, dimana kekhususan tersebur terletak pada hal-hal sebagai berikut : menjalankan perusahaan yang merupakan syarat formal (pasal 16 KUHD) dengan nama bersama; pertanggung jawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan, yang merupakan syarat material, maksudnya pertanggung jawaban sekutu firma tidak terbatas pada modal yang dimasukkannya, melainkan juga bertanggung jawab secara pribadi atas harta kekayaan milik pribadi terhadap persekutuan firmanya ( pasal 18 KUHD ). disamping tiga hal tersebut diatas, firma bukanlah persekutuan badan hukum dengan alasan : a) tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh menteri kehakiman dan HAM b) tidak
ada
keharusan
pemisahan
persekutuan dengan pribadi
harta
kekayaan
antara
sekutu-sekutu.
b. Prosedur pendirian firma. a. adanya akta pendirian persekutuan yang dipersyaratkan dengan akta autentik ( anggaran dasar persekutuan firma ) yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Apabila suatu firma tidak didirikan dengan akta autentik, maka hal tersebut tidak berpengaruh kepada pihak ketiga. Artinya, ketiadaan akta autentik tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga ( Ps 22 KUHD ).
16
b. Akta pendirian tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dalam daerah hukum dimana persekutuan firma berdomisili ( pasal 23 KUHD ) c. Setelah dilakukan pendaftaran, akta pendirian tersebut diumumkan dalam Berita Negara RI ( pasal 28 KUHD ). d. selama pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung, maka terhadap pihak ketiga persekutuan firma harus dianggap sebagai : 1.
menjalankan segala macam urusan perniagaan;
2. didirikan untuk waktu yang tidak terbatas; 3. tidak ada sekutu yang dikecualikan untuk bertindak dan
menandatangani surat
bagi persekutuan firma / ps 29 KUHD (6) 6)op.cit, Abdul. R.Saliman, hal 63-65.
c. Sistim tanggung jawab para partner dalam firma. Terhadap setiap tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama firma, maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah para pesero itu secara renteng untuk seluruh hutang dari firma tsb, tanpa melihat siapakah diantara pesero yang secara nyata melakukan tindakan tersebut. Ini wajar karena firma bukanlah suatu badan hukum, sehingga tidak ada kekayaan yang khusus disisihkan untuk berbisnis, tetapi haqrta yang digunakan untuk berbisnis adalah harta pribadi para pesero tersebut.(7) 7. Munir fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di era Global, Citra adiyta bahkti, Bandung, 2002, hal 43-44.
d. Kewajiban membuat pembukuan. Menurut pasal 6 KUHD, perusahaan wajib membuat pembukuan agar diketahui hak dan kewajibannya, namun pasal 6 itu dihapus setelah berlakunya undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang didalam pasal 11 disebutkan sebagai berikut : 1) catatan suatu perusahaan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan rugi /laba, rekening, jurnal, transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
17
2) bukti-bukti pembukuan yang terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang dan modal. 3) data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti dari pembukuan.(8) 8)Heni Wijayanti, Diktat Kuliah Hukum Dagang, Universitas Muhammadiyah Jakarta, untuk kalangan sendiri, tanpa penerbit dan tahun.
e. Berakhirnya firma Karena firma sebenarnya adalah perketuan perdata, maka bubarnya Firma sama dengan persekutuan perdata yang diatur dalam pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata. D. Persekutuan komanditer / Commanditer Venonschap/ CV. Ialah persekutuan yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer, sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai modal kepada persekutuan; namun tidak ikut campur dalam pengurusan persekutuan dan tanggung jawabnya terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya. Artinya sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi kepada persekutuan, sebah hanya sekutu komplementer yang diserahi tugas untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga ( pasal 19 KUHD ) Dari pengertian diatas, dalam persekutuan komanditer ada dua / 2 macam sekutu, yakni :
sekutu kerja / komplementer / aktif, yaitu sekutu yang mengurus persekutuan.
Sekutu tidak kerja / komanditer pasif, ia hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dimasukkannya (pasal 20 KUHD ), sekutu komanditer berhak mengawasi pengurusan persekutuan secara intern(pasal 21 KUHD ) a. Macam-macam sekutu dalam CV . sekutu komanditer diam-diam, yaitu sekutu yang belum menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai sekutu dalam CV tersebut. sekutu terang-terangan, yaitu sekutu dalam Cv yang telah diketahui oleh pihak ketiga;
18
sekutu dengan saham, yaitu sekutu yang memasukan modalnya melaui saham-saham yang disebutkan dalam anggaran Dasar pendirian CV tersebut. b. Prosedur pendirian CV. Dalam KUHD tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran maupun pengumuman, sehingga CV dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja ( Ps 22 KUHD ). Dalam Praktik di Indonesia untuk mendirikan CV dapat dibuatkan akta pendirian berdasarkan akta notaris, didaftarkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang prosedur pendirian firma. c. Berakhirnya CV Karena CV pada hakekatnya adalah persekutuan perdata, maka berakhirnya CV sama dengan berakhirnya persekutuan perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 1646 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata.(9) 9)Loc.Cit, Abdul.R.Saliman, hal 66-67.
E. Perseroan Terbatas (P.T.) Perseroan Terbatas adalah bentuk yang paling popoler dari semua bentuk usaha bisnis. Yang dimaksud dengan perseroan menurut Undang-undang Nomor 40/2007 yang mencabut undang-undang Nomor 1 tahun 1995 adalah sebagai berikut : “ Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan lainnya “.
Beberapa alasan suatu perseroan terbatas minimal didirikan oleh dua pihak berdasarkan perjanjian, yakni sebagai berikut : 1. Karena PT pada dasarnya merupakan asosiasi modal, sehingga sewajarnya apabila modal tersebut minimal dimiliki oleh dua pihak 2. Karena secara A Contrario kepemilikan modal oleh satu orang terjadi kecendrungan yang menonjol sifat subyektifitas yang mengakibatkan terjadinya percampuran harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham, hal ini mengingat dalam kenyataan menurut kepustakaan, di Indonesia masih terjadi manajemen yang tidak terpisah, sehingga kebijakan Direksi sebagai 19
organ perseroan sering dalam kendali pemegang saham sehingga seolah-olah terjadi Direksi bayangan. 3. Apabila dikaitkan dengan Pasal 33 UUD’45, pendirian PT minimal dua pihak atau lebih mencerminkan dengan asas kekeluargaan. a) P.T. Sebagai badan hukum. P.T. mempunyai kekayaan sendiri, mempunyai tanggung jawab sendiri dan P.T. tidak dapat bertindak sendiri, tetapi diwakili oleh organ-organ yang dimiliki oleh P.T. yang memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar P.T. dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana proses didahului dengan membuat akte pendirian dibuat atau dihadapan notaris. Dengan ditandatanganinya akte pendirian PT dihadapan Notaris tersebut, berarti PT sudah lahir, tetapi belum berbadan hukum, status badan hukum tersebut baru akan diperoleh setelah akte tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman. Pesona Standi in Yudicio adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan mengatasnamakan perseroan, maka perseroan itu sendiri yang akan bertanggung jawab, segala keuntungan maupun kerugian akan menjadi tanggung jawab PT, yang terlepas dari tanggung jawab pemegang saham, untuk mengimbangi adanya asas pertanggung jawaban terbatas bagi para pemegang saham yang dalam hal ini mempunyai potensi untuk disalahgunakan maka : 1. Hukum perseroan telah memuat asas Piercing the Corporate Viel yang tersurat dalam pasal 3 ayat 3 UU PT (Yang pada prinsipnya melindungi kreditur), hal ini memungkinkan pemegang saham dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi sehingga tidak hanya terbatas pada nilai saham yang mereka miliki, yaitu dalam hal-hal apabila pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan etikat buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadinya. 2. Apabila pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan 3. Apabila pemegang saham secara melawan hukum menggunakan harta kekayaan perseroan yang mengakibatkan asset perseroan menjadi tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang perseroan.
20
b) Proses pendirian Perseroan Terbatas. a. P.T. mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah RI, yang ditentukan dalam anggran dasar ( Pasal 4 UUPT). b. P.T. didirikan oleh dua orang lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. ( pasal 7 ayat (1) UUPT ) ; c. setiap pendiri P.T. harus mengambil bagian saham pada saat P.T. didirikan; d. Akta pendirian harus disahkan oleh menteri hukum & HAM, kemudian didaftarkan
dalam
daftar
perseroan
yang
diselenggarakan
oleh
kementerian hukum dan HAM, yang selanjutnya diumumkan dalam tambahan berita negara RI; e. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum tersebut ( ps 7 (4) UUPT ), jika pemegang saham kurang dari dua orang dlm jangka waktu 6 bulan terhitung sejak disahkan, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain, karena jika dalam jangka waku tersebut pemegang saham kurang dari satu orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepntingan Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.( ps 7 ayat (5 )dan (6) UUPT ), ketentuan perseroan wajib didirikan oleh dua orang tidak berlaku bagi : Pesero yang seluruhnya dimiliki oleh negara , pesero yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan lembaga lain sebagaimana yang diatur dala UU pasar modal (pasal 7 ayat (7) UUPT
c. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan, keterangan lain yang dimaksud memuat sekurang-kurangnya : 1) nama lengkap, tempat dan tangal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
21
2) nama direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat; 3) rincian jumlah saham, nilai nominal saham, saham yang ditempatkan dan saham yang telah disetor penuh. Secara garis besar proses pendirian P.T. adalah pembuatan akta pendirian ke notaris, selanjutnya akta pendirian harus memuat anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan dari Menhukum & Ham RI sekaligus daftar perusahaan yang kemudian diumumkan dalam Berita Nasional RI.( pasal 29 dan pasal 30 UUPT )
d. Hal-hal yang diatur dalam anggaran dasar perseroan : 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan; 2) jangka waktu berdirinya perseroan; 3) maksud, tujuan dan kegiatan usaha perseroan; 4) modal; 5) saham ; 6) surat saham ; 8) daftar pemegang saham; 10) direksi;
7) penggantian surat saham;
9) pemindahan hak atas saham;
11 ) tugas dan wewenang direksi ;
13) dewan komisaris ;
12) rapat direksi;
14) tugas dan wewenang komisaris ;
15) rapat dewan komisaris ;
16) tahun buku;
17) RUPS ;
18) RUPS tahunan ; 19) RUPS luar biasa ; 20) tempat dan pemanggilan RUPS ; 21) Pimpinan dan berita acra RUPS ; 22) Kuorum hak suara dan keputusan ; 23) penggunaan laba ;
24) penggunaan dana cadangan ;
25) perubahan anggaran dasar ;
26) penggabungan, peleburan dan pengambilalihan ;
27) pembubaran perseroan dan likuidasi.(10) 10) Aspek hukum perseroan terbatas, Arif Djohan, T.Harvarindo, Jakarta,2008, hal 41-42.
e.) MODAL DAN SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS. 1. MODAL DALAM PERSEROAN Modal dasar P.T. terdiri atas seluruh nilai nominal saham, yang jumlahnya paling sedikit Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ( ps 31 ayat 1 dan ps 32 ayat 1 ), namun pasal 32 ayat 2 undang-undang P.T. ini juga memberikan bahwa suatu P.T. yang bergerak dalam kegiatan perbankan dan pasar modal misalnya undang-
22
undang yang mengatur badan usaha yang bergerak dibidang kegiatan bisnis dapat menentukan jumlah modal minimum untuk suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan atau dibidang pasar modal ( rujuklah ke berbagai peraturan yang mengatur kedua bidang tersebut ) Modal yang ditempatkan adalah modal yang paling sedikit 25 % dari modal dasar sebagimana yang dimaksud dalam pasal 32 UUPT harus ditempatkan dan sudah disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah ke dalam rekening bank atas nama perseroan ( pasal 33 ayat 1 dan ayat berikut penjelasan UUPT modal yang disetor adalah penyetoran atas modal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang dan / atau dalam bentuk lainnya, didalam penjelasan pasal 34 UUPT, pada umumnya penyetoran saham dalam bentuk uang. Namun tidak tertutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan secara nyata telah diterima oleh perseroan. Dalam hal penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergarak maka harus dimumkan dalam surat kabar dalam jangka waktu 14 hari (pasal 34 ayat 3 UUPT)(11) 11)Tim Redaksi tatanusa, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 yang dilengkapi dengan penjelasan dan petunjuk,Cetakan pertama oktober 2007 Jakarta, hal 30-32
2. SAHAM DALAM PERSEROAN. a. Pengertian saham Saham adalah surat berharga, dimana berdasarkan pasal 31 ayat 1 Juncto pasal 49 UUPT, disebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas nilai nominal saham, hal ini dimaksudkan agar diketahui dapat diketahui dengan jelas status asal negara dari saham yang dikeluarkan oleh suatu perseroan. Kemudian Saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. Dimana persyaratan kempemilikan saham dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang mengawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , misalnya Bank Indonesia mengawasi saham yang dikeluarkan oleh perseroan yang berbentuk Bank atau BPR, Menteri Energi dan Pertambangan untuk perusahaan yang bergerak di bidang energi dan pertambangan.( pasal 48 ayat 2 dan penjelasan UUPT ).
23
Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang memuat, nama dan alamat pemegang saham , jumlah, nomor, tanggal perolehan saham, dan klasifikasi saham serta nama atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atau atau penerima jaminan fidusia dari saham yang perseroan tersebut ( pasal 50 ( 1) item a, b dan d UUPT ) b. Hak pemegang saham Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham dan memiliki hak-hak yakni : menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden dan sisa hasil kekayaraan perseroan karena likuidasi yang berlaku sejak saham dicatat dalam daftar pemegang saham ( pasal 52 ayat 1 dan 2 UUPT ); namun ketentuan pasal 52 ayat 1 hurp a dan c UUPT tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu, misalnya klasifikasi saham tanpa hak suara maka pemilik saham tidak bisa mengeluarkan suara dalam RUPS, atau misalnya kalsifikasi saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu hasil likuidasi perseroan dari pemegang saham klasifikasi lain. c. Klasifikasi saham adalah sebagai berikut : 1. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara 2. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan / atau anggota dewan komisaris; 3. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan saham klasifikasi lain; 4. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pemabgian deviden secara kumulatif atau nonkumulatif; 5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Ketentuan mengenai macam-macam klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari dua atau lebih klasifikasi. Pengalihan hak atas saham memerlukan RUPS, akta pengalihan hak atas saham dan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak asasi manusia.(12)
24
12)ibid, hal 43-47.
3. ORGAN-ORGAN PERSEROAN TERBATAS 1. Rapat umum Pemegang Saham ( RUPS ) 2. Direksi ; 3. Dewan Komisaris. Ad.1. Rapat Umum Pemegang Saham RUPS adalah organ perseroan yang mepunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan anggaran dasar perseroan ( Psl 75 ( 1) UUPT ). RUPS terdiri dari : RUPS tahunan yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya yang diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan ( Ps 75 ayat 2 UUPT ) yang arus didahului dengan pemanggilan RUPS yang dapat dilakukan atas permintaan : satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sepersepuluh atau lebih dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara , kecuali anggaran dasar perseroan menentukan lain atau diminta oleh dewan komisaris melalui surat tercatat yang disertai dengan alasannya dan Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal permintaan RUPS diterima ( Ps 79 UUPT ) Dalam forum RUPS , pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan / atau dewan komisaris sehubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentang dengan kepentingan perseroan.( ps 75 ayat 2 UUPT ) Ad.2.Direksi 2.1. Peranan Direksi Direksi adalah organ P.T. yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan P.T. untuk kepentingan P.T., sesuai dengan maksud dan tujuan P.T. serta mewakili P.T. baik
di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar( pasal 98 UUPT ), kecuali jika anggota Direksi yangt bersangkutan terjadi perkara di Pengadilan atau mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan ( ps 99 ayat 1 UUPT ).
25
Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian dan untuk selanjutnya anggota direksi diangkat dalam RUPS ( pasal 8 ayat 2 b UUPT ). Peranan Direksi dalam Perseroan, adalah sebagai berikut : menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan didirikannya perseroan; mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan; c.menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat enam ( 6 ) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Kewajiban Direksi perseroan, adalah sebagai berikut : membuat daftar pemegang saham, daftar khusus pemegang saham, risalah RUPS dan risalah rapat direksi ( ps 100 ayat 1 a UUPT ); membuat laporan tahunan
sebagaimana dimaksud oleh pasal 66 UUPT dan
dokumen keuangan perusahaan sebagimana dimaksud oleh UU Dokumen perusahaan ( ps 100 ayat 1 b UUPT ); memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perusahaan .( pasal 100 ayat 1 c ). Melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan / atau keluarganya yang selanjutnya dicatat dalam daftar khusus ( Pasal 101 ayat 1 UUPT ) Meminta persetujuan RUPS untuk : mengalihkan kekayan perseroan ; atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan 50 % kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak. ( pasal 102 ayat 1 poin a dan b UUPT ). 2.2. Tanggung jawab Direksi dalam UUPT, adalah sebagai berikut : A. Tanggung jawab, jika terjadi kerugian. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dengan i’tikad baik dan penuh tanggung jawab ( ps 97 ayat 1 dan 2 ) dan setiap anggota direksi bertanggung
26
jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan jika perseroan memiliki dua atau lebih, tangung jawab dilakukan secara tanggung renteng oleh setiap anggota direksi ( ps 97 ayat 3 dan 4 UUPT ); namun anggota direksi tidak diminta pertanggung jawaban atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan : kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan i’tikad baikdan kehatian-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut ( ps 97 ayat 5 UUPT ). B.Tanggung jawab direksi jika terjadi kepalitan Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS
dengan tidak
mengurangi ketentuan perundang-undangan di bidang kepailitan ( UU No.37/2004 tentang pailit ). Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian direksi dan tutntutan / gugatan dari pihak ketiga serta harta perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebu, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut ( pasal 104 ayat 2 UUPT ), tanggung jawab tersebut juga berlaku bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan ( pasal 104 ayat 3 UUPT ) ; Namun anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalainnya, telah melakukan pengurusan dengan i’tikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas pengurusan yangh dilakukan; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepalitan. ( pasal 4 ayat 4 UUPT ). Anggota direksi dapat diberhentikan oleh dewan komisaris dengan menyebutkan alasannya dan anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
27
Ad. 3. Dewan Komisaris A. Peranan Komisaris Dalam perseroan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau / khusus dan memberi nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris yang anggota lebih dari satu orang merupakan majelis dan setiap anggota komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris ( ps 108 UUPT ). B. Syarat pengangkatan komisaris dalam perseroan Yang dapat diangkat menjadi Dewan komisaris adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan memenuhi persyaratan yakni dalam jangka waktu lima tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau/ yang berkaitan dengan sektor keuangan. (pasal 110 ayat 1 UUPT ) dan persyaratan tambahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ( ps 110 ayat 2 ), karena pengangangkatan dewan komisaris dapat batal secara hukum jika tidak memenuhi persyaratan dan jika terlanjur sudak diangkat pembatalannya diumumkan melalui surat kabar. C. Tanggung Jawab Dewan Komisaris. C.a. tanggung jawab jawab atas kerugian perseroan Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dengan i’tikad baik , kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan ( pasal 114 ayat 1 dan 2 UUPT ) dan setiap anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi apabila yan bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan jika dewan komisaris lebih dari satu orang, maka kerugian perseroan ditanggung secara tanggung renteng ( pasal 114 ayat 3 dan 4 UUPT ). Anggota dewan komisaris tidak diminta pertanggung jawaban atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan : telah melakukan pengawasan dengan i’tikad baik dan kehatian-haian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
28
tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. ( pasal 114 ayat 5 UUPT ) C.b. Tanggung Jawab dalam hal kepailitan perseroan. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. ( pasal 115 ayat 1 UUPT ). Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. ( pasal 115 ayat 2 UUPT ) Anggota dewan komisaris tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas kepailitan perseroan, apabila dapat membuktikan : a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan tugas pengawasan dengan i’tikad baik dan kehatihatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; c. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan d. telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan. ( pasal 115 ayat 3 ).(13) 13)Ibid, hal 87-100.Bandingkan dengan buku Chatamarrasyid,Menyingkap Tabir Perseroan (peircing The Corporate Veil) Kapita Selekta hukum Perusahan yang menyatakan :Pertangungjawaban terbatas tidaklah erlaku secara mutlak, karena Pemegang saham, Direksi dan komisaris dapat diminta pertanggung jawaban jika melakukan kesalahan, perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian atau tidak cukup untuk melunasi utang, Citra aditya bakti, Bandung, hal 3,39-50.
D. Hal-hal lainya tentang komisaris dalam UUPT Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai dewan pengawas syari’ah yang
29
diangkat dalam RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah ( pasal 109 UUPT ). Anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang sahamutama, anggota direksi dan / atau dewan komisaris. ( pasal 120 ayat 1 Jo ayat 2 UUPT ). satu orang Komisaris utusan dapat diangkat berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris yang tugas dan wewenangnya ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang dewan komisaris dan tidak mengurangi tugas dan wewenang yang dilakukan oleh direksi ( ps 120 ayat 1 jo ayat 4 UUPT ). Dalam menjalankan tugas pengawasan, dewan komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya diangkat dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris, contoh komite misalnya komite audit, komite remunerasi dan komite nominasi ( pasal 121 ayat 1 dan 2 berikut penjelasannya. )
30
Latihan soal Bab II. 1. Sebutkan pengertian subyek hukum dan pembagian subyek hukum ? 2. Sebutkan berbagai bentuk perusahaan yang diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke Wet Boek) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wet Boek Van Koophandle ) yang masih berlaku sampai sekarang ini ? 3. Sebutkan pengertian perseroan sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (1) dan Daftar perseroan dan pengumuman sebagaimana yang diatur oleh pasal 29 undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ? 4. Dalam suatu akta pendirian Perseroan Terbatas yang disahkan oleh notaris, harus memuat Anggaran dasar ( pasal 8 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ), sebutkan hal-hal yang harus ada dalam anggaran dasar suatu perseroan sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 UUPT ? 5. Aturan hukum hanya memberikan perlindungan kepada seseorang yang mempunyai i’tikad baik. Dalam prinsip atau doktrin ” The Piercing Corporate Veil ” atau menyingkap tabir perseroan, bahwa prinsip tanggung jawab terbatas pada perseroan tidak berlaku, jika pemegang saham, Direksi dan atau komisaris dalam menjalankan perseroan karena kelalaian dan kesalahannya dapat diminta pertanggung jawaban sampai kepada harta pribadinya yang mengakibatkan kerugian dan atau pailitnya perseroan ! Terkait dengan pernyataan diatas, jawablah hal-hal dibawah ini : a. Sebutkan bunyi pasal 3 ayat (2) UUPT yang menyangkut tangung jawab pemegang saham ? b. Sebutkan bunyi pasal Pasal 97 UUPT yang menyangkut salah satu tanggung jawab dari beberapa kewajiban Direksi ? c. Sebutkan bunyi pasal 114 dan 115 yang merupakan tanggung jawab komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap suatu perseroan ? 6. Didalam pasal 74 UUPT diatur mengenai Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseoan / Coorporate Sosial Resvonsibility ( CSR ) sebagai bagian dari penerapan Keputusan Menteri Negara BUMN / Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No.Kep-23/M-PM.PBUMN tahun 2000 tentang Good Corparate Governance ( GCG ) ! Jawablah pertanyaan dibawah ini yang terkait dengan pernyataan diatas : d. Sebutkan pengertian , tujuan GCG dan penerapan GCG ? e. Sebutkan bunyi pasal 74 UUPT tentang CSR joKeputusan Menteri BUMN No.Kep-236/MBU/2003 tentang Program kemitraan dan Bina lingkungan di Lingkungan perusahaan BUMN ?
31
Daftar Pustaka : 1.
Abdul R. .Saliman, Dkk, Esensi hukum bisnis Indonesia, teori dan contoh kasus, Penerbit Prenata Media, edisi Pertama, Jakarta, 2004.
2.
Ali Rido, SH. Hukum Dagang, tentang Aspek-aspek hukum dalam asuransi udara, asuransi jiwa dan perkembangan Perseroan Terbatas dan perkembangan, P.T.CV Remaja Karya.Bandung, 1986.
3.
Arif Djohan, Aspeh Hukum Perseroan Terbatas, Harvarindo, Jakarta, 2008.
4.
Chatamarrasyid, Menyinkap Tabir Perseroan (piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
5.
Henny Wijayanti, Diktat mata kuliah Hukum Dagang, untuk kalangan sendiri Universitas Muhammadiyah Jakarta, tanpa tahun
6.
Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, menata bisnis di era modern, chitra aditya Bahkti, Bandung, tahun 2002.
7.
M.Muchtar Riva’i, Diktat Hukum Bisnis, untuk kalangan sendiri, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi hmad Dahlan Jakarta, tanpa tahun.
8.
Tim Redaksi tatanusa, UU No.40/2007 tentang Persreoan Terbatas yang dilengkapi dengan penjelsan dan petunjuk,Penerbit P.T. Tatanusa, tahun 2007.
32
33
