ASPEK HUKUM DALAM SISTEM MANAJEMEN MUTU KONSTRUKSI Disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Wawasan Sistem Manajemen Mutu Konsruksi (Angkatan 2) Hotel Yasmin - Karawaci – Tangerang 25 – 27 April 2016 PENDAHULUAN Bidang Jasa Kosntruksi merupakan bidang yang utama dalam melaksanakan pembangunan disetiap Negara. Menyangkut tentang Jasa Konstruksi atau segala sesuatu yang berkaitan dengan jasa konstruksi telah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 1999 beserta PP Nomor 28, 29, dan 30 Tahun 2000 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sebagaimana diketahui bahwa UU Nomor 18 Tahun 1999 ini menganut asas : kejujuran dan keadilan, asas manfaat, asas keserasian, asas keseimbangan, asas keterbukaan, asas kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 1999). Selanjutnya pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk: (1) Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. (2) Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan 1
perundang-undangan yang berlaku. (3) Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Para pihak dalam suatu pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat merupakan orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum. Penyedia jasa konstruksi yang merupakan perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil. Sedangkan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Dalam pelaksanaannya, Jasa Konstruksi meliputi beberapa aspek hukum, yaitu : Keperdataan, Administrasi Negara, Pidana, dan aspek hukum lain yang mengatur sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa konstruksi. Munculnya kasus hukum pada proyek konstruksi terjadi karena adanya penyimpangan terhadap kontrak baik penyimpangan terhadap volume, kualitas maupun waktu proyek. Kasus hukum ini dapat memberikan dampak berupa sanksi hukum baik perdata maupun pidana. Oleh karenanya, agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek konstruksi terhindar dari hal tersebut maka perlu untuk mengetahui aspek hukum konstruksi dalam upaya meningkatkan manajemen mutu konstruksi. 2
ASPEK HUKUM DALAM JASA KONSTRUKSI Pada pelaksanaan Jasa Konstruksi harus memperhatikan beberapa aspek hukum : Keperdataan ; menyangkut tentang sahnya suatu perjanjian yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan jasa konstruksi, yang memenuhi legalitas perusahaan, perizinan, sertifikasi dan harus merupakan kelengkapan hukum para pihak dalam perjanjian. Pidana : meliputi tentang ada tidaknya unsur pekerjaan yang menyangkut ranah pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Administrasi Negara; menyangkut tatanan administrasi yang harus dilakukan dalam memenuhi proses pelaksanaan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konstruksi. PERMASALAHAN HUKUM DALAM JASA KONSTRUKSI A. DALAM ASPEK HUKUM PERDATA Pada umumnya adalah terjadinya permasalahan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan (kontrak), baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu : 3
-
Karena kesalahan salah satu pihak baik karena
-
kesengajaan maupun karena kelalain Karena keadaan memaksa (force majeur), jadi diluar kemampuan para pihak, jadi tidak bersalah.
Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang sifatnya langsung melawan hukum dan/atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; Hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata mulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Pada Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian persetujuan dan Undang-Undang.Serta dalam suatu perjanjian dianut asas kebebasan dalam membuat perjanjian, hal ini disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan ; segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dimana sahnya suatu perjanjian adalah suatu perjanjian yang memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, mengatur tentang empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : 1. 2. 3. 4.
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang diperkenankan.
Kontrak dalam jasa konstruksi harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif tersebut.
Kontrak Kerja Konstruksi Pengaturan hubungan kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja
4
konstruksi. Suatu kontrak kerja konstruksi dibuat sekurangkurangnya harus mencakup uraian adanya : 1. para pihak 2. isi atau rumusan pekerjaan 3. jangka pertanggungan dan/atau pemeliharaan 4. tenaga ahli 5. hak dan kewajiban para pihak 6. tata cara pembayaran 7. cidera janji 8. penyelesaian tentang perselisihan 9. pemutusan kontrak kerja konstruksi 10. keadaan memaksa (force majeure) 11. tidak memenuhi kualitas dan kegagalan bangunan 12. perlindungan tenaga kerja 13. perlindungan aspek lingkungan. Khusus menyangkut dengan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual.
B. DALAM ASPEK HUKUM PIDANA Pidana Umum Bilamana terjadi cidera janji terhadap kontrak, yakni tidak dipenuhinya isi kontrak, maka mekanisme penyelesaiannya dapat ditempuh sebagaimana yang diatur dalam isi kontrak karena kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang memembuatnya. Hal ini juga dapat dilihat pada UUJK pada bab X yang mengatur tentang sanksi dimana pada pasal 43 ayat (1), (2), dan (3). Yang secara prinsip isinya sebagaimana berikut, barang siapa yang merencanakan, melaksanakan maupun mengawasi pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi (saat berlangsungnya pekerjaan) atau kegagalan bangunan (setelah bangunan diserahterimakan), 5
maka akan dikenai sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5 % (lima persen) untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak untuk perencanaan dan pengawasan, dari pasal ini dapat dilihat penerapan Sanksi pidana tersebut merupakan pilihan dan merupakan jalan terakhir bilamana terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan karena ada pilihan lain yaitu denda. Dalam hal lain mungkin terjadi bila tidak dipenuhinya suatu pekerjaan sesuai dengan isi kontrak terutama merubah volume dan matrial memungkinkan terjadinya unsur Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, yaitu yang diatur dalam ; Pasal 378 KUHP (penipuan) ; “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Pasal 372 KUHP (penggelapan) ; “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yag seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900,-“
6
Tindak Pidana Korupsi Selama ini, cidera janji selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam hal kontrak kerja konstruksi untuk proyek yang dibiayai uang negara baik itu APBD atau APBN dimana cidera janji selalu dihubungkan dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001 (UU TIPIKOR), Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan unsur-unsurnya adalah ; 1. Perbuatan melawan hukum; 2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian; 4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Selanjutnya ketentuan Pasal 3 UU TIPIKOR menyebutkan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau
orang
lain
atau
suatu
korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Unsur-unsurnya: 1. Menyalahgunakan sarana
yang
ada
kewenangan, padanya
kesempatan
karena
jabatan
atau atau
kedudukan. 7
Ketentuan ini ditetapkan kepada pegawai negeri karena
hanya
menyalahgunakan sarana
yang
pegawai
negeri
kewenangan,
ada
padanya
yang
kesempatan
karena
jabatan
dapat atau atau
kedudukan. 2. Perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ditinjau dari aspek pembuktian, dapat lebih mudah dibuktikan memerlukan
karena
unsur
dimensi
“menguntungkan”
apakah
tidak
tersangka/terdakwa
menjadi kaya atau bertambah kaya; 3. Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam ketentuan tsb, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan
dipenuhinya
unsur-unsur
perbuatan
yang
sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
Dalam kasus tindak pidana korupsi, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal-pasal tersebut harus dapat dibuktikan secara formil apakah tindakan seseorang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sehingga dapat memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat menyebabkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara. Kemudian institusi yang berhak untuk menentukan kerugian Negara dapat dilihat di UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan 8
Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Pasal 10 ayat (1) UU BPK yang menyebutkan : BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
Jika BPK menemukan kerugian Negara tetapi tidak ditemukan unsur pidana sebagaimana UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001, maka aparat penyidik dapat memberlakukan pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yaitu : Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Pasal ini memberikan kesempatan terhadap gugatan perdata untuk perbuatan hukum yang tidak memenuhi unsur tindakpidana korupsi, namun perbuatan tersebut dapat dan / atau berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sehingga dapat ditarik kesimpulan apabila terjadi kerugian negara maka upaya penuntutan tindak pidana korupsi bukan merupakan satu-satunya cara, akan tetapi ada cara penyelesaian yang lain yaitu cara penyelesaian masalah melalui gugatan perdata.
9
Suatu proyek dapat terjerumus dalam kasus hukum lazimnya diakibatkan karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek itu senidiri. Misalnya saja, dalam perencanaan. Ketidakmatangan perencanaan dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kuantitas dan/atau kualitas proyek, atau contoh lain terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan (lelang dan sebagainya); dan jika suatu proyek terpaksa harus terjerambab dalam kasus hukum maka pihak-pihak yang harus bertanggungjawab adalah pihakpihak yang memiliki kapasitas dan kualifikasi dalam pemenuhan unsur-unsur TIPIKOR baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. Hal ini sangat mungkin dialami baik oleh Pengguna Jasa maupun Pemberi Jasa karena hukum tidak pandang bulu; C. ASPEK SANKSI ADMINISTRATIF Sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu ; 1. 2. 3. 4.
Peringatan tertulis Penghentian sementara pekerjaan konstruksi Pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi Larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan
konstruksi dikenakan bagi pengguna jasa. 5. Pembekuan Izin Usaha dan atau Profesi 6. Pencabutan Izin Usaha dan atau Profesi.
KESIMPULAN Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dalam sarana pembangunan, sudah sepatutnya diatur dan dilindungi secara hukum agar terjadi situasi yang objektif dan kondusif dalam pelaksanaannya.
10
Hal ini juga harus ditunjang dengan kesadaran dan kecakapan hukum para pelaku jasa konstruksi. Dan oleh karenanya, para pelaku jasa konstruksi sangat disarankan untuk memiliki pengetahuan hukum yang cukup dan baik.
11
