Rapat Kerja dan Evaluasi Penyelenggara Pemilu Tahun 2014 dan Orientasi Tugas Hotel Sahid Entrop-Jayapura, Papua 18 September 2014
Peserta: Komisioner dari 29 KPU kab/kota (174 orang) se-Papua beserta sekretaris KPU masing-masing (29 orang). Pembicara: Ketua KPU Papua (Adam Arisoy), Sadrach Nawifa, Tarwinto, Izak hindom (Sekretaris KPU Papua), Sombuk Musa Yosep (Komisioner KPU Papua), anggota KPU Betty Wanane tidak hadir karena berada di Jakarta menghadiri acara Puskapol. Pembukaan pukul 11.47 Wita. Susunan acara: -
Pembukaan acara Doa ( Ketua KPU Kabupaten Supriori) Menyanyikan lagu Indonesia raya Laporan Sekretaris KPU Provinsi KPU Papua tentang pelaksanaan bimtek Kata Sambutan dari Ketua KPU Papua (Adam Arisoy) sekaligus membuka acara raker. Diskusi Panel dipimpin Sombuk Musa Yosef
Izak Hindo (Sekretaris KPU Papua) : tujuan kegiatan: meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dimasa datang terutama penyelenggaraan pilkada 2015 serta evaluasi pemilu 2014 di tingkat KPU Kab/kota se-Papua. Adam Arisoy (Ketua KPU Papua): dalam rangka rapat kerja pemilu 2014 KPU Papua. Saya mengucapkan prihatin atas diberhentikannya rekan-rekan KPU di beberapa kab/kota. Saya memperingatkan anggota KPU yang tak menjalankan tugasnya di kab/kota asalnya tapi selalu berada di Jayapura dan bermabukmabukan. Saya memperingatkan pada anggota KPU kab/kota yang sebentar lagi akan dipanggil oleh DKPP untuk mempersiapkan diri. Laporan kegiatan pemilu merupakan bagian dari manajemen penyelenggaraan pemilu yang baik, karenanya KPU melaksanakannya secara berjenjang. Kalau ada kendala-kendala dalam tahapan seperti di Yahukimo harus ditulis supaya menjadi catatan bagi temanteman yang akan melanjutkan proses pemilu berikutnya. Seluruh KPU kabu/kota harus mencatat semua proses dengan catatan tidak boleh mencatat yang baik-bauk saja tapi seluruhnya untuk jadi pelajaran. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan perencanaan dengan pelaksanaan untuk menghetahui input dan outpunya. Evaluasi juga melibatkan pihak luar KPU untuk mendapat pandangan tentang pelaksanaan KPU dari eksternal. Laporan dan catatan yang saudara buat kami harapkan bukan hannya
untuk kewajiban saja, bukan hanya untuk melepaskan tugas saja, tapi diperlukan kejujuran jika salah kita tulis salah kalau benar kita tulis benar. Catatan ini memang sesuatu yang ada dan benar terjadi. Kejujuran ini adalah sesuatu yang harus kita jamin dalam membuat evaluasi. Setelah evaluasi ini selesai saya percaya laporan akan diserahkan pada KPU Provinsi Papua karena batas akhir pelaporan ke KPU RI pertengahan Desember 2014. Sombuk Musa: evaluasi ini tidak hanya masalah penyelenggara tapi juga penyelenggaraan. Ada 2 kegiatan besar: 1. Evaluasi, kita harus membuat laporan sebagai kewajiban kita sebagai penyelenggara negara untuk membuat lapran yang akuntabel. Pemilu berlangsung di KPU kab/kota di provinsi hanya merekap. Dalam acara ini nanti hal-hal yang di lapangan dibagi bersama komisioner lainnya. Misalnya soal isu kemandirian dana. 2. Orientasi tugas, biasanya orientasi tugas dibuat saat pemilu dilantik tapi KPU papua itu diorientaiskan setelah 1 tahun 4 bulan dilantik. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Ada persoalan yang kita golongkan disorientasi contohnya KPU banyak digugat. Karenanya disorientasi tugas itu penting. Penyelenggara pemilu dari kab/kota ini di Papua sumber daya manusianya masih rendah dan tidak pernah di bimtek. Ini saatnya untuk kita sama-sama duduk untuk bagaimana ber-KPU yang benar. Kita kali ini akan dibantu oleh teman-teman dari Perludem. Jadi ada dua kegiatan sampai tanggal 21 november nanti, saya peringatkan bagi siapa saja yang keluar dari kegiatan ini akan saya beri surat peringatan dan laporkan ke DKPP. Jadi acara ini sangat penting untk belajar. Mari kita taat pada jadwal. Teman-teman yang akan pilkada tahun depan nanti akan kita adakan acara sendiri. Dan bagi teman-teman yang tidak ada pilkada tahun depan, usai pemilu bukan berarti selesai. Tapi masih ada tugas-tugas yang lain. Ibu Betty ke Jakarta karena dia mendapatkan 5 P (Perempuan Penyelenggara, peserta, pengawas dan pemilih). Malam hari ini acara kita akan berakhir pukul 8 malam. Komisioner KPU RI batal hadir disini karena kesibukannya di Jakarta. Nanti kita akan mendengar pandangan dari 3 pihak yang kita anggap eksternal, mereka akan memberikan tinjauan. Saya harap kita bisa mengambil pembelajaran dari mereka. Mereka akan presentasi setelah itu kita diskusi sampai jam 9 setelah itu pembagian kelompok. Acara hari ini kita selesai sampai pukul 9 malam nanti. Besok kita mulai acara pukul 9 malam. Paket bimtek itu telah tersusun jadi tidak boleh ada yang ditinggal agar kita memperoleh pemahamn yang utuh dan menyeluruh. Tarwinto (Komisioner KPU):Ada edaran KPU RI PKPU 29 pasl 50-54 ini catatan KPU Bogendiggol jangan bilang tahu aturan tapi tidak membaca peraturan bahwa pelantikan calon terpilih bila ia menggugat ke mahkamah partai dan menggugat ke MK berarti tetap bisa diangkat. Tapi kalau dia tidak menggugat ke mahkamah dan MK berarti dia menerima pemecatan maka ini harus diproses penggantinya. Untuk teman-teman juga saya ingatkan untuk berhati-hati karena proses pengaduan di DKPP tidak ada masa kadaluarsanya. Kita harus memperkuat dokumen-dokumen pendukung, karena apapun jawaban lisan kita jika tanpa dokumen sebagai bukti maka itu nonses. KPU Provinsi saja sudah 6 kali digugat. KPU
Papua menduduki rangking pertama untuk komisioner yang diberhentikan. Saya peringatkan pada anda untuk tidak menerima uang, apalagi ada bukti sms ini bisa menjadi bukti kuat walaupun uang yang diminta tidak pernah diberikan. Saya ingatkan Yahukimo yang terakhikan dapat teguran keras, kalau satu kali lagi pengaduan dan terbukti maka selesai. Hak penuh putusan ada di DKPP pusat bukan di tim pembina di provinsi. Pemilukada nanti resistensinya sangat tinggi kalau kita berpihak ini menjadi persoalan. Tolong kalau masih ada persoalan terkait permintaan pergantian calon terpilih tolong pelajari PKPU nomor 29 harus bersurat pada siapa, minta rekomendasi dari siapa semua sudah jelas. Kemarin ada kejadian juga rekomendasi Panwaslu yang salah. Kita tak boleh menghalang-halangi hak partai politik karena mereka peserta pemilu tapi juga ada hal yang membatasinya. Izak: Baik kita istirahat, nanti kita ada waktu diskusi dan lain-lain selama 3 hari. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum registasi kami persilakan untuk registrasi. Pukul 14.30 nanti acara kita sudah mulai. Pukul 13.00 kita sudah ada di ruangan. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya.
Rapat Kerja dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Pembicara: Hasjim Sangadji, moderator: Sombuk Musa Yopen Tema: Sistem Noken yang menjamin rasa keadilan dan dasar suatu daerah menggunakan sistem noken Pukul 13.30-15.50, Hotel Sahid-Entrop Jayapura Tidak ada dasarnya penggunaan sistem pemilu dengan noken tidak ada satupun pasal bahkan di pasal peralihanpun tidak ada. Di UU otsus Papua tidak ada , yang ada kalau kita lihat dalam pasal 18 B UUD 1945 ayat 20: negara menghormati kesatuan2 hukum2 adat sepanjang tidak bertentangan ini dikonstitusi ada tapi tidak ada dijelaskan dalam UU. Apalagi kalau kita kaitkan dengan sistem pemilu yang luber, tidak ada unsur bebas, rahasia dan langsung, hanya umumnya saja yang terpenuhi yakni setiap warga negara yg sudah memenuhi syarat untuk memilih itu saja yang lainnya tidak terpenuhi. Sejak pemilu 1997 selalu menggunakan noken sebagai kotak suara. Sejak 1977 sampai 2013 saya terlibat terus di pemilu. Sampai pemilu 1997 noken tidak dipermasalahkan. Pemilu 2004 juga tidak dipermalasalahkan. Pemilu 2009 ini baru dipermasalahkan di kabupaten Yahukimo terkait PHPU, pemilunya susulan noken pula. Tapi MK tidak secara tegas melarang juga tidak secara terang mengakui. Namun pemilu 2009 yang menggunakan sistem noken dinyatakan sah. Pemilu 2014 noken berkurang 2 kabupaten jadi tinggal 14 kabupaten. Harapan kami di pilkada 2015 ini kalau bisa diperkecil. Sekarang kita jangan berbicara noken lagi karena terkait e-voting nanti direncanakan pilkada serentak 2015 dilaksanakan secara e-voting. Menjadi pekerjaan bagi kita semua seluruh 28 kabupaten dan 1 kota apakah e-voting secara serentak di pilkada 2015 bisa dilaksanakan? Bagaimana sistem noken dari satu orang kepala suku mewakili 200 orang, jadi satu sidik jari memilih 200 kali. Jadi perlu ada diskusi khusus dan musyawarah antara KPU untuk menyikapi ini, apakah kita bisa? Nah itu harus dibicarakan bersama antara KPU kabupaten/kota dengan provinsi. Jadi repot di kita ini. Yang di Jayapura apalagi di puncak? Mulai dari puncak sampai Paniai memakai noken. Sistem ikat katakanlah satu TPS 500 pemilih seluruhnya kepada partai A, kepada partai a kemudian dipisahkan lagi dari 500 calon dibagikan lagi 300 ke calon e. Kalau noken lain lagi harus musyawarah kalau tidak musyawarh tidak sah. Harus didahului musyawarah. Ke depan kalau mau sistem noken harus didahului musyawarah dan harus ada berita acaranya. Tapi kalau sepert Biak, Jayapura,Serui jangan dipikirkan. Semoga ke depan bisa dikurangi sehingga pemilu berikutnya kita sudah tidak menggunakan sistem noken lagi. Ke depan kalau pilkada dibuat aturan yang jelas dan seragam kemudian harus dilakukan musywarah dan harus ada berita acara. Bapak-bapak harus membicarakan adanya musyawarah di kampung kalau ada 3 suku ya harus dibicarakan. Kalau ada 4 kepala suku yah harus tandatangan 4 kepala suku, dimusyawarahkan berapa suara untuk partai a berapa ke calon. Agar tidak ada perubahan di jenjang rekapitulasi berikutnya.
Noken ini dimulai 1977 dulu itu untuk memenangkan Gokar, tapi itu sudah berlalu. Dulu kita dibodohi Golkar itu bukan partai politik. Partai politik itu hanya PDI dan PPP. Golkar dinyatakan bukan partai politik tapi melakukan kegiatan partai politik. Proses pemilihan suara dengan menggunakan noken itu pesta, jadi berapa suara di bagi beras, kopi, teh, gula dan garam sekian kilo gram. Waktu itu dananya kami tidak tahu darimana. Waktu pemilu 1982 setelah pemilu selesai pemilu dengan noken ini masih tersisa dana khusus, biaya babi, beras dan biaya angkut tersisa 10 milyar. Dalam waktu dekat ini tidak mungkin kita merubah undang-undang karena ini menyangkut adat kebiasaan lebih tepat KPU berdiskusi dengan majelis rakyat adat papua sehingga bisa menjadi landasan hukum. Ke depan bila dilakukan musyawarah sebelum noken itu tidak jadi bermasalah. Karena di MK dikatakan itu. Dan itu belum pernah kita lakukan di papua. Karena pendekatan tadi suara sering berubah di tengah jalan. Yang penting adalah kehendak masyarakat adat suara jangan berubah di tengah jalan. Sejak 1977-2009 anggota PPD maupun KPU itu jarang sampai selesai periodenya karena diberhentikan di tengah masa jabatan . 2004 itu daftar tunggu KPU di Yapen itu sampai habis, dari seleksi 20 besar itu habis. Satu hal yang kami tegaskan integritas penyelenggara pemilu itu harus dijaga, dalam integritas itu ada kejujuran, kedisiplinan dipercaya semuanya ada disitu, kalau integritasnya kurang ini jadi masalah. Ada beberapa hal terkait ini, pertama noken ini perlu ada kesepakatan dari kita semua untuk bisa mengurangi yang sekarang tinggal 4 kabupaten dikurangi hingga pemilu berikutnya, kita coba ibukota dan kabupaten sekitarnya pemilu 2015 kecamatan mana yang boleh dan kecamatan yang tidak. Dengan demikian e-voting akan digunakan pada pemilu papua, tapi untuk 2015 barangkali ditanyakan pada KPU Papua apa bisa diterapkan. Musa Sombuk: ada yang miss dimusyawarah, ada cara wani piro? Noken ini semakin seksi di wilayah pegunungan, karena dia banyak bolongnya. Bagi daerah yang masih noken ini harus jadi perhatian. Kalau boleh noken itu kita kurangi pelan-pelan tahun ini berkurang 2 kabupaten. KPU Yalimo: Di pegununngan yang kami rasakan di pegunungan itu kemauan saja tidak ada, kalau kita tidak punya komitmen siapapun tidak akan berubah sistem noken ini. Kembali ke kemauan unsur-unsur pimpinan daerah yang ada. Pengalaman kami sistem noken itu bukan pesta budaya, pemilu itu demokrasi kita harus pahami baik-baik, ini sangat dipengaruhi oleh politik, ini penipuan dan kemauan penguasa dan diwarisi oleh orde baru. Pasti saya yakin masyarakat itu mau melaksanakan pemilu itu dengan norma dan aturan pemilu yang benar. Sekretaris KPU Paniai: Noken ini jadi alat politik, dia akan nampak sekali di pilkada yang menonjol disana kepentingan elit politik yang punya uang. KPU Yahukimo: Masalahnya pertama akses, akses ini sangat menyulitkan orang itu mencoblos karena waktu sudah tidak bisa kita geser jadi dari kampung ditarik ke distrik. Jadi kami prinsipnya di KPU semua telah kami lakukan hanya kondisinya seperti itu, Yahukimo ditempuh melalui pesawat, karena logistik itu
baru sebulan kita selesai jadi mereka pakai sistem ikat-ikat saja. Kedua intervensi pemerintah ini sangat besar untuk pilkada berikutnya. KPU Pegunungan Bintang: saya setuju e-voting karena di pegunugan Papua pemilihan menggunakan sistem noken itu mematikan hak. Masukan pada pimpinan e-votinng tahun 2015 itu diharuskan. Maria, KPU Merauke: Pertama, apa dasar pemilihan sistem noken dasar di uu otsus tidak ada di uu 32 juga tidak ada di uud pasal 18 B ayat B itu bahwa tersirat? Apakah ini yang dijadikan dasar? Kedua, siapasih yang bilang noken apakah masyarakatnya atau politisinya atau elit-elitnya? Supaya kita komisioner jelas jangan bikin kesepakatan tapi masyarakat tidak ? mengenai e-voting bagaimana, e ktp saja tidak jalan apalagi e-voting? Kalau sistem noken dan ikat itu bagaimana cara hitungnya di C1 dan seterusnya? Sangaji: dulu yang menggunakan noken itu Golkar tapi setelah era reformasi 1999 pikiran itu hilang PNS yang semula otomatis anggota Golkar dengan adanya UU Kepgawaian : PNS dilarang menjadi anggota partai politik. Makanya dulu sistem noken ini lengkap, gula, beras, the, kopi dan babi ada uangnya tidak perlu dipikir. Tapi itu sudah lewat sekarang kita berusaha yang tersisa pada saatnya nanti habis. Waktu pemilu 2004 kami ditanya apa dasarnya? Karena pemilu itu satu orang satu suara, kenapa satu orang 200 suara? Kalau KPU 2015 mulai pilkada serentak yah dibuat kesepakatan KPU itu selesai dengan demikian intervensi partai politik hilang dengan sendirinya. Noken itu semua berpulang pada kita sebagai penyelenggara. Dulu kami 2004 kami mintakan buatkan peraturannya tapi mereka beralasan tidak ada cantolannya dalam UU. Keputusan MK itu menjadi rujukan. Menjadi kewajiban dan niat kita semua untuk dalam waktu tertentu bisa kita hilangkan. Ada 3 bulan orang baru tinggal di Papua kemudian dia terpilih untuk 5 tahun padahal dia tidak mengenal dan dikenal diwilayahnya. Ini karena sistem noken. Mudah-mudahan 2015 e-voting sebagian besar sudah dilakukan di Papua. Kalaupun masyarakat ada yang masih berhendak menggunakan noken kita atur agar tidak berubah hasil perolehan suara saat rekapitulasi. Sesi ke-2 KPU Keerom: Saat raker dulu pimpinan daerah menginginkan sistem noken, yang menarik bahwa kalau kita mencermati persoalan demokrasi ini one person one vote jadi noken itu merupakan pelanggaran HAM. Kita harus menjungjung tinggi azas pemilu luber. Sepanjang kita sepakat dan berkomitmen untuk tidak melaksanakan noken ini adalah poin penting yang harus digarisbawahi. KPU Pegunungan Bintang; Kabupaten Pegunungan Bintang setelah dimekarkan tidak pernah melakukan noken tadi. Pileg, pilpres kami melakukan demokrasi, jangan mempolitisir. Saya lihat kita ini banyak yang
berjatuhan karena kita ini ada yang paham ada yang tidak, ada yang ikut bimtek ada yang tidak. Untuk itu menuju pilkada 2015 kita harus menentukan bagaimana kebijakan yang afirmatif? Kedua ulah semua ini ada di PPS dan di PPD, persoalan kami dipegunungan ini berbeda. Kami sudah melakukan bimtek tapi semua persoalan di bawa ke KPU. Evaluasi ini penting, supaya pemilu ke depan lebih baik, sosialisasi juga jangan berjarak dengan tokoh adat. Teman-teman dalam forum harus bicara ke bupati kalau lembaga KPU ini independen. Jangan lemah, kita harus pegang aturan kalau kita pegang aturan sampai ke MK juga kita menang. KPU Mappi: Terkait dengan tugas kita terkait pemilu demokratis maka kita harus menyelenggarakan pemilu demokratis tidak ada harus pakai sistem ini atau itu? Di sini kami di kabupaten yang tidak melaksanakan sistem noken tidak ada keadilan di sini. Persoalannya apa supaya kita bisa tahu apa masaaahnya untuk melaksanakan pemilu yang demokratis? Musa: Yang dari Keerom itu saya yang berdebat dengan gubernur waktu di Aston, saya tanya apa dasarnya noken itu? Saya yang meminta ke MK untuk bertanya apa dasarnya? KPU Papua sudah mengajukan ini ke KPU RI tapi sampai sekrang belum turun-turun. Sangaji: Terkait pertanyaan noken, kalau kita lihat penggunaan noken kalau tadi dari HAM itu melanggar hak asasi manusia kita terima dengan lapang dada. Karena memang tidak ada azas pemilu yang terpenuhi. Yang dominan di noken ini adalah sang tokoh. Dan dia dikendalikan siapa yang memberikan paling banyak. Akhirnya demokrasi hanya bagi orang yang punya duit atau berkuasa. Kita ingin wakil-wakil kita yang terpilih adalah yang terbaik tapi karena sistemnya seperti itu akhirnya hasilnya begitu. Saya harap diskusi kelompok di Sahid hari ini menghasikan rekomendasi untuk pemecahan masalah. Bisa menentukan kapan noken ini berakhir dan kalau masih boleh apa syarat-syaratnya supaya jelas agar tidak terjadi perubahan suara. 2004 sudah reformasi pesta itu sudah dihentikan. Pak Ramlan Subakti mengatakan jangan noken itu menguntungkan golkar sekarang partai kalau mau dapat suara harus berusaha. Pegunungan Bintang terkait politik kita usahakan supaya cepat selesai noken ini, tapi kalau sekalipun menggunakan noken kita upayakan suaranya tidak berubah. Dalam hal ini KPU Provinsi tidak bisa jalan sendiri kalau tidak ditopang KPU kabupaten/kota dalam membuat rekomendasi ini. Sehingga ke depan sikap independen dan mandiri itu tetap melekat pada kita. Musa: arahan saya pembahasan noken kita akan bahas dalam diskusi kelompok. Ada persoalan distorsi, KPU punya kewajiban untuk memecahkan masalah ini. Memilih kalau di Australia itu dibayar, kalau evoting di asutralia itu orang buka email bisa memilih lalu tekan enter. Pengaturan tentang noken akan mengurangi intervensi. Mengenai calon yang tidak dikenal itu di DPD bagaimana calon yang tinggal di Tangerang bisa terpilih. Ini ada politik balas jasa. Ada transaksi. Untuk DPD nanti kita diskusikan apakah sistemnya kita rubah atau apa?
Rapat Kerja dan Evaluasi Penyelenggara Pemilu Tahun 2014 Pembicara: Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua, Musa Isir S.Sos, MPA Moderator: Sombuk Musa Yopen Tema: Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Menyukseskan Pemilu 2014 di Papua Acara dimulai 16.00- Lokasi Hotel Sahid, Entrop Jayapura Sombuk: Kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Musa, waktu 20 menit. Mari kita dengar pandangan beliau dari sisi pemerintah daerah. Musa: Dasar hukum ; UU nomor 42 tahun 2008, nomor 2 tahun 2011 tentang parpol dan lain-lain. Peran pemerinntah dalam Pasal 126 UU nomor 15 tahun 2011 ada 6, pertama penugasan personil pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota,PPK, Panwslu kecamatan dan PPS. Saya tidak tahu apakah sudah konek atau belum, tapi saya percaya sudah konek. KPU ini harus bangga karena ada 2 komisi yang ada dalam amandamen UUD, yakni KPU dan KY. Jadi apapun keputusan KPU tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Baru sampai hari ini sekitar 11 kabupaten yang dilantik sebagian besar belum karena masih tarik menarik, tergantung pada personil. Tapi KPU sendiri dari Sabang sampai Merauke sudah jelas keputusannya tidak bisa diganggugugat tapi kalau tidak puas silakan gugat ke MK atau kemana. Kedua penyediaan sarana ruangan sekretariat panwaslu kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS. Ketiga, Pelaksanaan sosialisasi, jadi sosialisasi ini pemerintah punya tugas melakukan sosialisasi salah satunya seperti ini ada fasilitas-fasilitas misalnya GOR maka disiapkan. Keempat, Kelancaran transportasi pengiriman logistik. Semua sudah jalan walaupun ada yang terseokseok di beberapa kabupaten. Kelima, monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilu, kami memiliki posko untuk memantau. Pertanggunggjawabannya untuk kelancaran sudah luar biasa. Pemilu sebelumnya di DPRD tidak pernah dalam acara yang resmi KPU disapa dan tempatnya juga tidak diatur. Tapi kemarin itu tempatnya disiapkan khusus karena sudah melaksanakan tugas yang luar biasa. Keenam, melaksanakan kegiatan lain yang sesuai kebutuhan pelaksanaan. Anggaran pemilu berasal dari APBN dan APBD sudah disiapkan, bahkan ada yang mempertaruhkan jabatannya. Mereka terpaksa mengeluarkan memo atau disposisi mendahului dana hibah itu contoh Lanny Jaya, itu artinyabpemerintah meberikan dukungan maksimal pada KPU. Pemerintah mempunyai kewajiban membantu KPU memfasilitasi tempat kampanye. Pemerintah juga memberikan kesempatan yang sama pada tim kampanye.
Masalah distribusi logistik KPU dapat bekerjasama dengan pemerintah, TNI dan Polri. KPU kali ini KPU agak ringan karena berkoodinasi dengan pemerintah, TNI dan Polri, kemarin tidak ada logistik yang tercecer walaupun ada yang mengalami keterlambatan karena kondisi geografis. Perlindungan kepada pemantau pemilu, pemantau pemilu mempunyai hak mendapat perlindungan hukum keamanan dari pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri. Pasal 114 ayat 4 penganggaran ketentraman, ketertiban dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh dua orang yang ditetapkan oleh TPS; linmas disini diutus untuk membantu KPU sekarang sudah pisah sendiri menjadi satpol PP. Mereka tidak punya senjata mereka jaga saja. Pasal 9 ayat 2 UU nomor 5 tahun 2014 tentang para PNS harus netral. Program pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi; melalui pendidikan terhadap pemilih pemula dan lain-lain. Langkah antisipasi dari pemerintah dan pemerintah daerah: 1. Melakukan monitoring untk semua tahapan pemilu 2. Koordinasi antar berbagai lembaga Evaluasi pileg dan pilpres 2014 saya hanya mau menyoroti yang baik saja yang tidak baik nanti kita cari waktu. KPU itu benar saja masih disalahkan apalagi kalau salah. Peningkatan partisipasi pemilih, pemilu sudah berjalan maksimal, sah dan sukses. Penugasan personil dan penyediaan sarana ruangan pada badan penyelenggara terutama BP adhoc: pemerintah dan pemda sudah membantu dengan maksimal. Sosialisasi pemilu, dilakukan oleh pemerintah dan pemda dilakukan dalam berbagai bentuk seperti seminar, penyuluhan spanduk, banner, iklan layanan masyarakat pemilu dan lain-lain dan sasaran pertama sosialisasi pada pemilih pemula dan pemilih perempuan. #Kelancaran transportasi pengiriman logistik Masih terdapat beberapa daerah yang pengiriman logistiknya mengalami keterlambatan termasuk akibat faktor geografis. Mental di KPU itu luar biasa melihat lokasi geografis yang berbahaya tetap bisa melaksanakan tugas. Kesuksesan KPU bisa dilihat kita sudah punya wakil rakyat, presiden dan wapres. #Monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilu, pembentukan tim monitoring di daerah berdasar Pemendagri 61 tahun 2011. Sukses langkah teknis: 1. Langkah strategis pelaksanaan pemilu, kelembagaan KPU telah sukses; - Membuka ruang partisipasi, transportasi dan akuntabilitas pada setiap tahapan - Memperbaiki kualitas peraturan pemilu
-
Sukses menggunakan teknologi informasi pada sejumlah tahapan Menjalin kerjasama dengan multipihak
2. Sosialisai dan pendidikan pemilih -
sukses pemanfaatan media
-
sukses membangkitkan semangat relawan
3. 4. 5. 6. 7.
Sukses memobilisasi sosial Sukses pemanfaatn jejaring sosial pelaksanaan kampanye papol dan anggota DPD Sukses pengadaan dan distribusi logistik Sukses penggunaan silog Sukses memprioritaskan pencetakan dan distribusi ke daerah yang jauh Sukses punguthitung suara Sukses rekapitulasi suara Sukses rapat pleno terbuka di KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. – sukses penetapan hasil pemilu dan perolehan kursi dan calon terpilih 8. Sukses mengumumkan nama-nama calon terpilih secara luas kepada masyarakat melalui papan pengumuman di KPU. Kesimpulan pemerintah daerah telah mendukung penuh pelaksanaan pemilu dengan cara: 1. Memberikan bantuan dan fasiltas 2. Menjaga netralitas 3. Siap berkoordinasi
Sesi Ke-3 Pembicara: Yusak Reba (Akedemisi Universitas Cendrawasih, Fakultas Hukum Tata Negara) Tema: Potret Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Papua Moderator: Sombuk Musa Yopen Lokasi: Hotel Sahid Entrop, Jayapura Catatan saya yang pertama terkait pileg dan pilpres yang mempengaruhi kedaulatan rakyat itu. Hal pertama itu soal DPT apalagi terkait pemilu serentak 2014. Ada KTP, SIM dan KK yang mana menurut hukum memiliki kepastian. Ini harus dipikirkan oleh KPU ke depan karena DPT menjadi alat justifikasi bagaimana suara rakyat itu legitimate. Dalam sistem database kependudukan kita orang tidak dibuat bingung dan penyelenggara juga tidak dibuat bingung. Kasus di Jayapura menunjukkan hal ini karena orang tidak memiliki kepastian menggunakan hak suaranya. Di pemilu 2014 ada model 4 ini, DPS, DPSHP, DPT dan DPKTb. Berbagai persoalan yang dibawa ke MK sumbernya ada dalam 3 bentuk tadi. Orang senantiasa mempersoalkan pemilu itu pintu masuk atau akarnya itu DPT. Dalam rekomendasi kami harus ada deadline waktu pendaftaran DPK dan DPKTb. Kemudian pencatatan data kependudukan kkita harus dikembalikan , ketiga kepastian hukum data pemilih. Mobilisasi massa di pemilu sangat kuat sekali. Melalui pintu DPK dan DPKTb. Perlindungan hukum juga tidak diberi pada PPS, negara belum mampu memberikan perlindungan. Aspek eprlindungan hukum tidak cukup dalam UU kita. Berikutnya dalam kaitan perdebatan di Papua itu terkait Noken. Papua ke depan menghadappi pilkada, ini menjadi persoalan yang harus dibicakan secara serius. Demokrasi di indonesia dilaksanakan secara universal kalau terkait pelig dan pilpres. Tidak ada UU yang memberikan dasara hukum pada noke, kalau noken sebagai pengganti kotak suara ini bisa dimaklumi. Saya juga tidak sepakat kotak suara itu dikirim ke gunung kalau dihitung costnya. Menggunakan bahanbahan yang sudah tersedia untuk menjadi kotak suara, kalau terpaku pada kotak suara itu costnya tinggi. Jangan sampai soal ini menghambat proses pemilu. Pemilu satu orang satu suara bukan Musyawarah mufakat, kalau noken sebagai alat kesepakatan saya tidak sepakat. Walaupun KPU provinsi mengeluarkan peraturan yang membolehkan noken namun menurut saya belum memilki kepastian hukum. Pearturan KPU itu levelnya lebih rendah dari UU dan tidak mengikat keluar. Karena itu untuk menngikat rakyat maka harus didiskusikan kembali apakah noken sebgai pengganti kotak suara atau noken sebagai simbol kesepakatan. Berikutnya saya ingin sampaikan mengenai proses saat pemungutan suara banyak orang mempersoalkan validitas hasil pemilu. Kalau saya lihat akarnya orang mempersoalakan validatas dan kredibilitas hasil pemilu. Yang paling penting kalau bandingkan pileg dan pilpres orang banyak tidak
datang ke TPS. Fenomena yang terjadi kalau dipilpres mobilisasi orang itu kurang kalau dipileg itu banyak. Saya titip satu yang mungkin jadi perggumulan bagi semua mama-mama bicara kami ini hanya sampai buka pintu tidak sampai ke kamar. Mama itu kalau jadi caleg hanya sampai dinomor sepatu bukan di nomor beha (nomor jadi). 30 persen itu bukan hanya di calon saja tapi juga perwakilan di parlemen. Tantangan pemilu 2019 adalah bagaimana pileg dan pilpres sama-sama selesai dalam satu hari, ini yang harus didiskusikan. Sombuk: saya buka sesi bertanya KPU Biak: DPT ini akar masalah yang membuat penyelenggara negara menjadi bermasalah. DPK, DPKTb itu menimbulkan masalah karena tumpang tindih. Kita perlu membuat batasan. Untuk memperbaiki DPT kalau e-ktp itu berjalan baik akan sangat membantu. Untuk para pendata upahnya ditingkatkan mengingat cakupan luas wilayahnya dan sulitnya karena ini sama se-Indonesia. KPU Paniai: Pilkada 2015 ini menggunakan e-voting atau tidak, kedua terkait noken. Menurut kami ada hal yang terkait kebiasaan. Kalau bisa nanti ada satu rapat evaluasi menghadikan pakar hukum dan pemerintah membahas soal itu sehingga menjadi satu pikiran. Sebab kalau kita penyelenggara sendiri bicara soal hukum, e-voting kemudian pemerintah bicara sendiri ini kapan ketemunya. Kita harus mempertemukan berbagai elemen yang berkepentingan membahas ini. KPU Yalimo: sekretariat parrtai itu kadang-kadang aktifnya di garasi mobil. Saran saya mungkin kita perlu mengundang mereka untuk mengidentifikasinya. Karena sistem rekruitmen kader yang tidak bagus membuat partai tidak bagus, karena mereka ini bisa menggangu kinerja penyelenggara. Reba: saran untuk KPU kita harus sama-sama memecahkan ini, bagaimana menggabung itu semua menjadi satu persfektif yang sama. Saya juga heran waktu pemilu ada DPK, DPKtb kok tambah terus. Data pemilih bukan tanggungjawab KPU yang punya kewenangan itu pemerintah. KPU terima jadi kalau rakyat mau marah ya marah sama pemerintah. Saya mulai ragu dengan sistem elektronik data. Saya pikir kita kembali ke sistem manual. Kalau sistem ini masih dipakai di 2019 ini juga masalahnya kan sama. Saya berharap kalau KPU melakukan bimtek ke PPS saya harap dipastikan mereka mengerti. Harus dipastikan bahwa mereka mengerti setiap fase. Saya terganggu karena injuri time KPPS belum diangkat. Republik ini bisa berjalan karena adanya KPPS. Jadi menghargai mereka 350 ribu itu penghinaan. Musa Isir: Salah satu yang pak Reba sampaikan mengenai pemilih, dulu kita punya kabupaten hanya 11 bisa dihitung orangnya. Tapi sekarang intinya semua pihak harus jujur tapi politik tidak bisa jujur. Jadi ada 3 hal yang saya titip untuk KPU : 1. Melihat kondisi yang rumit di Papua ini diperjuangkan untuk pemilu berikutnya itu pemilu luarnegeri disamakan dengan Papua. Jadi saat pemilu luar negeri Papua juga didahulukan. 2. Mengenai noken, kemarin papua menggunakan kotak suara itu memakai kardus. Karena pertimbangannya efisiensi harus menggunakan bahan yang habis pakai . Pakai metal di papua
tidak bisa kalau mau pakai noken,noken yang bagaimana. Berjuang untuk ini apakah noken atau kardus ini dipertahankan atau bagaimana? 3. Personil di KPU, kita lihat di KPU itu bermuka dua, yang asli dan bukan. Untuk kasus di papua rekrut anggota ini satu saja yang lolos. Di KPU tidak ada uang kinerja, jadi ada yang mau tinggalkan KPU karena tidak ada tunjangan kinerja yang lain. Jadi bagaimana supaya KPU ada sebarkan blanko pegawai untuk bagaimana supaya kinerja itu diperjuangkan. Reba; ada 2 hal, pertama perlu UU pemilu memberikan sanksi pada pemda yang mengintervensi rekruitmen KPU, Kedua usahakan keseluruhan keuangan KPU berasal dari pusat supaya tidak ada beban, karena kalau sebagian keuangan KPU itu dari APBD itu agak repot. Ini untuk soal independensi. Sombuk: Banyak persoalan indepensi kita karena masalah keuangan. APBN hanya menanggung 30 persen sisanya dari APBD. Kita akhiri sesi ini.
