SAMBUTAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN/ SEKRETARIS DEWAN KETAHANAN PANGAN PADA SIDANG REGIONAL DEWAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH TIMUR Hotel Aston – Pontianak, 3 Agustus 2016 Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Yang kami hormati:
Gubernur Provinsi Kalimantan Barat; Walikota Pontianak; Para Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se – Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota se – Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; Anggota Kelompok Kerja Ahli dan Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan; Undangan dan hadirin yang berbahagia.
Pertama-tama, marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir pada pagi hari ini dalam kondisi sehat wal afiat. Saya sangat mengapresiasi dan menilai acara ini sangat
strategis dalam rangka pemantapan pembangunan pangan dan gizi baik di tingkat pusat maupun daerah melalui sinergi program pangan dan gizi menuju kedaulatan pangan nasional. Hadirin yang Kami Hormati, Pangan dan Kualitas Sumber Daya Manusia adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Pemenuhan pangan yang cukup secara kuantitas dan kualitas menjadi salah satu aspek mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini harus terus-menerus dipersiapkan dengan baik guna menghadapi persaingan global yang semakin ketat saat ini. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui bersama pemenuhan pangan dan gizi ini selalu menjadi prioritas pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia menjadi tanggung jawab negara yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan Hal ini berarti negara dan bangsa Indonesia berhak menentukan kebijakan pangan secara mandiri sesuai potensi sumber daya lokal, memaksimalkan kemampuan negara dan bangsa untuk memproduksi pangan dari dalam negeri, untuk mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga tingkat perseorangan. Dengan demikian ditekankan bahwa pemenuhan hak atas pangan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri sehingga kita mampu menjadi negara yang mandiri dan berdaulat serta tentu saja dengan tujuan akhir yaitu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Para Hadirin yang berbahagia, Saat ini kita dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang besar dalam pembangunan pangan dan gizi. Kapasitas sumberdaya alam yang semakin terbatas, adanya kompetisi pemanfaatan komoditas pangan sebagai sumber pangan, pakan dan energi, serta perubahan iklim global yang berdampak besar terhadap produksi komoditas pangan menjadi tantangan nyata yang harus kita pecahkan 2
bersama dalam upaya menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Disamping itu, tingginya pertumbuhan penduduk, yang saat ini masih mencapai 1,45 % per tahun dan adanya fenomena peningkatan proporsi penduduk kelas menengah semakin mendorong permintaan pangan tidak hanya dari sisi keragamannya saja tetapi juga kualitas dan keamanannya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku pangan khususnya di sektor hulu bagaimana menyediakan pangan yang tidak hanya beragam, namun juga berkualitas. Selain sisi ketersediaan dan permintaan tersebut, sisi distribusi pangan juga mengambil peran penting dalam penentu akses pangan masyarakat. Kelangkaan pangan, perilaku para pelaku perdagangan pangan yang sering kali mengambil profit diatas wajar serta panjangnya rantai pemasaran turut memperparah kondisi akses pangan yang ada. Hal tersebut berujung pada terjadinya gejolak harga pangan yang akan berdampak langsung terhadap masyarakat. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Pertanian sejak tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) yang pada intinya adalah mendekatkan produsen kepada konsumen. Selain itu, kegiatan ini memotong rantai pasok, mengurangi keuntungan middlemen dan merubah struktur pasar yang diharapkan mampu melindungi harga di tingkat produsen dan menekan harga di tingkat konsumen. Daerah yang menjadi sasaran utama adalah daerah yang menjadi barometer fluktuasi harga dan pasokan komoditas pangan pokok strategis. Pada tahun ini akan dibentuk 1000 unit TTI yang didukung oleh 500 gapoktan/LUPM di 33 Provinsi, konsentrasinya di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Bentuk bantuan yang dialokasikan melalui dana APBN dalam bentuk dana dekonsentrasi provinsi sebesar Rp. 200.000.000,pergapoktan/LUPM. Diharapkan pada tahun 2016 ini, seluruh provinsi dapat melaunching TTI.
3
Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengapresiasi program penguatan PUPM sebagai salah satu upaya nyata dalam pengendalian inflasi. Hal ini didasarkan pada fakta yang membuktikan bahwa fluktuasi harga pangan berpengaruh terhadap terjadinya inflasi. Saya mengingatkan kembali bahwa Presiden RI dalam rapat terbatas tanggal 26 April 2016 yang lalu telah mengamanatkan bahwa harga pangan khususnya beras, minyak goreng dan daging sapi harus turun agar terjangkau oleh masyarakat khususnya pada bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1437 H mendatang. Pada kesempatan sidang ini, saya mengharapkan dukungan seluruh kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi program lintas sektor melalui forum Dewan Ketahanan Pangan dalam rangka meningkatkan produksi pangan, menjaga infrastuktur pendukung program Upaya Khusus dan menjaga stabilitas harga di setiap wilayah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani sebagai pelaku produksi pangan. Para Hadirin Sekalian, Dalam forum ini, saya ingin mengingatkan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota beserta jajarannya untuk segera menindaklanjutinya Kebijakan Strategis dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (KSRAN-PG) 2016 – 2019 dengan menyusun rencana aksi yang lebih operasional di daerah (RAD-PG). Selain itu, tahun 2016 merupakan babak awal dalam upaya perwujudan SDGs (Sustainable Development Goals), dimana Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan SDGs yang telah ditargetkan pada tahun 2030. Bila kita perhatikan 7 dari 17 tujuan SDGs mengarah pada peningkatan produksi pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Kedua fokus ini berhubungan erat dengan kegiatankegiatan yang dilakukan oleh Bapak/Ibu sekalian di kabupaten/kota. Dengan demikian, kerja keras Bapak/Ibu dalam mewujudkan keberhasilan kegiatan di daerah masing-masing akan memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pencapaian SDGs. Para Hadirin Sekalian, Sidang Regional DKP tahun 2016 merupakan forum komunikasi antar DKP Kabupaten/kota dalam berbagi best practise dalam pelaksanaan 4
program ketahanan pangan dan gizi di daerah. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan forum ini untuk memperkuat kerjasama antar daerah dan menetapkan langkah strategis pembangunan pangan dan gizi wilayah untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Selain itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan pula bahwa pada esok hari tanggal 4 Juli 2016 di Lapangan Radakang, Kota Pontianak akan dilaksanakan kegiatan yang tak kalah pentingnya, yaitu Gelar Pangan Nusantara (GPN) dan Launching Toko Tani Indonesia (TTI) Center Provinsi Kalimantan Barat. Marilah kita manfaatkan moment ini untuk memperkuat kerjasama lintas sektor dan antar daerah serta sungguh-sungguh melaksanakan program pembangunan pangan dan gizi yang telah kita rencanakan demi terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Akhirnya, dengan mengucap bismillahirohmannirohim, Sidang Regional DKP tahun 2016 untuk wilayah timur Indonesia saya nyatakan dibuka. Selamat bersidang, semoga Allah Subhanahu Wata’ala melindungi kita semua. Terima Kasih. Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Menteri Pertanian/ Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan,
AMRAN SULAIMAN
5
