HERMENEUTIKA HUKUM ISLAM ABÛ ISHÂQ AL-SYÂTHIBÎ

HERMENEUTIKA HUKUM ISLAM ABÛ ISHÂQ AL-SYÂTHIBÎ Kurdi Fadal

Fakultas Ushuluddin STAIN Pekalongan Jawa Tengah Jl. Kusuma Bangsa no 09 Pekalongan E-mail: [email protected]

Abstact:Hermeneutics of Islamic Law Abû Ishâq al-Syâthibi. Methodological steps must be taken by every juris, mujtahid or law reviewer when he intends to decide a law. The first step is to understand thoroughly the text of Alquran (and Hadith of the Prophet), to be aware of the texts’ context and to recognize the context of community life as the subject of the law, so that Islamic law is actually capable to providevirtuousness for society. Hermeneutics is a method that proposes these characteristics since it emphasizes on how perception or result of ijtihadprovidesvirtuousness in society life. Keywords: hermeneutics, ijtihâd, maqâshid al-syarî‘ah Abstrak: Hermeneutika Hukum Islam Abû Ishâq al-Syâthibî. Langkah-langkah metodologis harus ditempuh setiap juris, mujtahid atau pengkaji hukum ketika mereka hendak menetap kan hukum. Langkah pertama adalah memahami secara mendalam terhadap teks-teks Alquran dan Hadis Nabi, mengetahui konteks munculnya teks-teks tersebut (sabab al-nuzûl dan sabab al-wurûd), serta memahami konteks kehidupan masyarakat sebagai subyek hukum tersebut sehingga hukum benar-benar mampu bernilai aplikatif dan memaslahatkan. Hermeneutika dikenal sebagai metode yang menawarkan ciri-ciri tersebut, terutama penekanannya pada bagaimana pemahaman atau hasil ijtihad hukum mampu mewujudkan kebaikan dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: hermeneutika, ijtihâd, maqâshid al-syarî‘ah

Pendahuluan Pengertian dasar hermeneutika adalah pemahaman atau memahami (understanding), interpretasi atau penafsiran.1 Sebuah pe­ mahaman atau penafsiran terhadap teks (dalam arti luas teks meliputi teks verbal dan nonverbal; tertulis dan tidak tertulis) tidak bisa dipaksakan adanya unifikasi antara satu penafsir dengan pembaca yang lain, sebab hasil pemahaman bersumber dari pembaca

yang berbeda sudut pandang dan latar belakang. Tidak terkecuali pemahaman atau penafsiran terhadap teks-teks agama (Alquran dan Hadis). Pedoman umat Muslim ini telah berhenti berproduksi: Alquran telah rampung dalam 23 tahun pewahyuannya, dan Rasul Muhammad sebagai mubayyin awal telah meninggalkan umatnya dengan warisan dua sumber tersebut. Sehingga, proses ijtihad (penafsiran dan pemahaman) harus terus dilakukan untuk menjawab setumpuk persoalan umat yang terus bermunculan di setiap lokus dan tempus.

Lihat selanjutnya dalam Richard E. Palmer, Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiemacher, Dilthey, Heideger, and Gadamer, (Evanston: Northwestern University Press, 1969), h. 14. 1

33

34|  AL-‘ADALAH Vol. XI, No. 1 Januari 2013 Dalam sejarah perkembangan penafsiran dan ijtihad telah muncul sederet karya tafsir dan kitab fikih sebagai bukti dari keragaman tersebut. Beberapa aliran tafsir muncul (seperti tafsir shûfî, falsafî, ‘ilmî,2dan tafsir fiqhî, dan beberapa metode tafsir lainnya) dan sekian banyak aliran fikih juga ikut meramaikan khazanah Islam. Empat mazhab (Hanâfiyah, Mâlikiyah, Syâfi’iyyah, dan Hanâbilah) muncul sebagai arus besar, di samping beberapa aliran fikih lain yang “sepi peminat” (al-mazhab al-mundarisah). Semua aliran itu sama-sama berusaha agar pesan Tuhan tersampaikan dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut se­ perangkat metodologi digunakan. Pemahaman terhadap teks-teks agama menjadi syarat dan langkah awal yang harus ditempuh setiap penafsir dan mujtahid. Sebab, teks itulah sebagai penghubung antara pembaca (penafsir, mujtahid) dan Pengarang (Mutakallim). Pola hubungan ini dalam hermeneutika dikenal dengan “tiga horizon”, yakni horizon teks, horizon pengarang (mukhathib; author) dan horizon pembaca teks (reader).3 Seorang pembaca teks tidak boleh hanya terpaku pada horizon teks, namun juga pada horizon Pengarang (Allah), sehingga makna yang tersimpul dalam lipatan teks tersebut bisa terungkap dan pesan atau maksud Sang Pengarang bisa ditangkap. Selanjutnya, pesan tersebut bisa bernilai guna bagi masyarakat sebagai pelaksana dari pesan tersebut, sehingga pemahaman terhadap teks dan kesadaran pada konteks, serta upaya kontekstualisasi menjadi langkah yang benar-benar ditempuh setiap penafsir/mujtahid. Tulisan ini membahas tentang pemikiran Abû Ishâq al-Syatîbî, seorang juris dan teoritisi abad 8 H./14 M. yang sangat dikenal melalui Quraish Shihab mendefinisikan tafsîr ilmi sebagai bentuk tafsir terhadap ayat-ayat Alquran sesuai dengan ilmu pengetahuan dan temuan-temuan baru. Lihat Quraish Shihab, Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1992), h. 47. 3 Fahruddin Faiz, Hermeneutka Alquran: Tema-tema Kontroversial, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), h. 10. 2

konsep maqâshid al-syarî’ah. Fokus kajian di sini adalah bagaimana ia membangun konsep tersebut secara sistematis dalam upaya memahami syariah (hukum Islam) dan upaya menjadikannya lebih bersifat aplikatif bagi setiap manusia mukallaf, serta tawarannya tentang langkah-langkah ijtihad yang sejalan dengan pesan utama Syâri’. Hermeneutika Sebagai Teori Secara fungsional hermeneutika adalah “theory of the operations of understanding in their relation to the interpretation of text” (teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap teks).4 Sementara F. Schleiermacher mendefinisikan hermeneutika sebagai “the art of understanding rightly another man’s language, particularly his written language” (seni memahami secara benar bahasa orang lain, khususnya bahasa tulis).5 Mengenai perkembangan pengertian istilah hermeneutika, Richad E. Palmer mencatat terdapat enam tahapan, yaitu: (1) hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci; (2) hermeneutika sebagai metode filologi secara umum; (3)hermeneutika sebagai ilmu memahami bahasa (linguistics); (4) hermeneutika sebagai sistem interpretasi, baik recollectife maupun iconoclasic yang digunakan manusia untuk meraih makna dibalik mitos dan simbol; (5) hermeneutika sebagai fenomenologi eksistensi dan pemahaman eksistensial; dan (6) hermeneutika sebagai pondasi metodologis geisteswessenschaften (ilmu kemanusiaan, humaniora atau non-eksakta).6 Pada lain pihak, Friedrich Ast (17781841) mengemukakan, tugas hermeneutika adalah sebagai klarifikasi karya melalui

4 Paul Ricoeur, Hermeneutics and the Human Sciences, (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), h. 43; E. Sumaryono, Hermeneutika Sebagai Metode Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 100. 5 Jean Grondin, Introduction to Philosophical Hermeneutics, (New Haven: Yale University Press, 1991), h. 104 6 Richard E. Palmer, Hermeneutics: Interpretation Theory, h. 33-45.

Kurdi Fadal: Hermeneutika Hukum Islam Abû Ishâq al-Syâthibî  |35

pe­ n gembangan makna internalnya dan hubungan bagian-bagian dalamnya dengan masing-masing yang lain dan dengan spirit masa yang lebih luas. Secara eksplisit, Ast membagi tugas ini ke dalam tiga bagian atau bentuk pemahaman: pertama, pemahaman “historis”, yaitu pemahaman yang berkaitan dengan isi sebuah karya, baik berupa karya artistik, saintis, atau karya umum; kedua, pemahaman “gramatis”, yakni pemahaman yang berhubungan dengan bahasa; dan yang ketiga adalah pemahaman “geistige”, yaitu pemahaman karya yang terkait dengan pandangan utuh sang pengarang dan pandangan utuh (geist) masa itu, yakni masa pada saat karya dikarang.7 Karena kajian hermeneutika adalah tentang teks, maka bahasa teks masih men­ dapat porsi yang cukup tinggi. Pandangan ini dikemukakan Gadamer yang menjadikan teks sebagai obyek utama hermeneutikanya. Menurutnya, teks tertulis menjadi tugas hermeneutika yang sebenarnya.”8 Lebih jauh dari itu, salah satu ciri khas hermeneutika Gadamer adalah mengenai teori “Penerapan atau aplikasi” (Anwendung: application). Gadamer menegaskan, adanya rentang waktu yang jauh berbeda antara munculnya teks dan masa ketika seorang penafsir hidup dengan kondisi sosio-politik, ekonomi, dan budaya. Karena itu, makna obyektif teks harus mendapat perhatian penafsir dalam proses penafsiran. Ketika makna obyektif telah dipahami, maka reader atau penafsir teks harus mempraktikkannya ke dalam kehidupan sehari-hari.9 Inilah yang menarik dari tawaran hermeneutika Gadamer. Berkaitan dengan makna yang hendak diperoleh, terdapat tiga aliran hermeneutika yang berkembang selama ini:10 Richard E. Palmer, Hermeneutics, h. 33-45. Gadamer, Truth and Method, (London-New York: Continuum, 2004), h. 427. 9 Gadamer, “Text and Interpretation”, dalam B. R. Wachterhauser (ed.), Hermeneutics and Modern Philosophy, (New York: Albany State University of New York Press, 1986), h. 393-394. 10 Sahiron Syamsuddin, Integrasi Hermeneutika Hans 7

8

1. Aliran obyektivisme Model hermeneutika objektif menilai bahwa penafsiran berarti memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarangnya, sebab apa yang disebut teks adalah ungkapan jiwa pengarangnya. Sehingga apa yang disebut makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan penafsir melainkan diturunkan dan bersifat instruktif.11 Model penafsiran ini banyak dikembangkan tokoh klasik, khususnya Schleiermacher (17681834) dan Wilhelm Dilthey (1833-1911).12 Menurut Schleiermacher, sebuah teks akan dapat ditentukan maknanya jika dikaitkan dengan bahasa orisinal yang dikomunikasikan oleh pengarang kepada publik. Selain itu, makna dari setiap kata harus ditentukan dengan konteks keberadaan kata tersebut.13 2. Aliran subjektivisme Hermeneutika subyektif adalah model penafsiran yang dikembangkan oleh tokohtokoh seperti Derrida.14 Golongan ini memahami bahwa hermeneutika bukan usaha menemukan makna objektif yang dimaksud si penulis seperti yang diasumsikan model hermeneutika objektif melainkan memahami apa yang tertera dalam teks itu sendiri.15 Penekanan mereka adalah isi dan kandungan teks itu sendiri secara mandiri, bukan pada ide awal si penulis. Menurut pandangan hermeneutika subjektif, teks bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan oleh siapa saja, sebab ketika sebuah teks dilepas oleh pengarangnya, maka ia telah menjadi berdiri

Georg Gadamer ke dalam Ilmu Tafsir, h. 11-12. 11 Nashr Hâmid Abû Zayd, Isykâliyât al-Ta`wîl wa Aliyât al-Qirâ’ah, (al-Qâhirah: al-Markaz al-Tsaqafi, t.t.), h. 11; Sumaryono, Hermeneutik, h. 31. 12 Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 9-10. 13 Friedrich D. E. Schleiermacher, “General Hermeneutics”, terj. J. Duke dan J. Forstman dalam The Hermeneutics Reader: Texts of the German Tradition from the Enlightenment to the Present, Ed. Kurt Mueller Vollmer, (New York: The Continuum Publishing Company, 1992), h. 80. 14 E. Schleiermacher, “General Hermeneutics”, h. 13 15 Bertens, Filsafat Barat Abad XX, I, (Yogyakarta, Kanisius, 1981), h. 231

36|  AL-‘ADALAH Vol. XI, No. 1 Januari 2013 sendiri dan tidak lagi berkaitan dengan si pengarang. 3. Aliran quasi-objektivisme Aliran ini berada di tengah-tengah antara dua aliran di atas. Aliran ini memberikan keseimbangan antara pencarian makna asal teks dan peran pembaca dalam penafsiran. Di antara tokoh yang bisa dimasukkan dalam aliran ini adalah Gadamer (1900-2002). Bagi Gadamer, situasi sekarang yang merupakan sebuah pra-penilaian bagi setiap penafsir tidak terpotong kondisi dari masa lalu, namun merupakan permulaan yang dapat membuka wawasan. Pra-penilaian tersebut adalah kondisi positif yang memungkinkan pemahaman positif.16 Biografi al-Syâtibî Al-Syâtibî bernama lengkap Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ ibn Muhammad alLakhamî17 al-Gharnâtî. Ia lahir sebelum tahun 720 dan wafat pada tahun 790 H./1388 M. di hari Selasa, 8 Sya’bân tahun 790 H dalam usia 70 tahun.18 Al-Syâtibî telah terbiasa dengan suasana ilmiah di hampir sepanjang hidupnya. Sejak usia dini ia telah mengenyam pendidikan dilingkungan tempat tinggalnya, Granada. Beberapa forum diskusi ia ikuti untuk mendalami ilmu-ilmu syar’i dan ilmu umum sampai ia tumbuh sebagai orang alim yang kharismatik pada masa itu. Bidang keilmuan yang ditekuninya tidak hanya pada satu bidang. Al-Marînî menyebutkan bidang ilmu yang ditekuni al-Syâtibî berkisar antara ilmu wasâ’il dan ilmu maqâshid. Ilmu wasâ’il adalah bidang ilmu yang dipelajari sebagai sarana untuk 16 Gadamer, Philosophical Hermeneutics, Pen. & Ed. David E. Linge, (California: University of California Press, 1976), h. xivxv. 17 Lakhm adalah nama sebuah kabilah atau suku Arab di daerah Qahthaniyyah, Yaman. Sebagian suku mereka pernah menjadi penguasa pada zaman Jahiliyah, sebagian yang lain masuk ke negeri Andalusia. Lihat Ibn al-Manzhûr, Lisân al-‘Arab, (al-Qâhirah: Dâr al-Ma’ârif, t.t.), h. 538. 18 Al-Tanbakatî, Nayl al-Ibtihâj, (Turabulis: Kulliyah alDa’wah al-Islamiyyah, t.t.), h. 50.

mengetahui ilmu-ilmu maqâshid seperti ilmu nahwu, sharraf, balaghah, ushûl fiqh.19 Sementara ilmu maqâshid meliputi bidang ilmu tafsir, hadis dan semacamnya.20 Melalui pengalamannya dalam meng­ uasai pelbagai bidang ilmu tersebut, alSyâtibî tampil sebagai sosok ulama yang berpengaruh. Ia juga sering terlibat dalam pelbagai diskusi bersama para ulama yang lain mengenai masalah-masalah khilâfiyah (perbedaan) dalam mazhab fikih yang ber­ kembang saat itu. Mazhab Mâliki adalah aliran fikih yang banyak dianut masyarakat Granada Andalusia saat itu, dan al-Syâtibî termasuk salah satunya meski ia bukan penganut fanatik.21 Beberapa karya yang pernah ditulis al-Syâtibî adalah al-Muwâfaqât min Ushûl al-Syarî’ah, al-I’tishâm, Kitâb al-Majâlis, alIfâdât wa al-Insyâdât, Syarh al-Khulâshah, Unwân al-Ittifâq fi ‘Ilm al-Isytiqâq, dan Ushûl al-Nahw. Al-Muwâfaqât min Ushûl al-Syarî’ah adalah karyanya yang paling monumental dan paling dikenal di antara karya-karya lainnya. Kitab ini pada awalnya ia beri judul ”’Unwân al-Ta’rîf bi Asrâr alTaklîf ”,22 yang diganti setelah salah seorang gurunya menceritakan mimpinya.23 Kitab ini menawarkan seperangkat metode bagaimana hukum Allah diketahui, ditetapkan, dan dilaksanakan. Pada masa al-Syâtibî, kondisi sosial ke­ agamaan masyarakat mengalami keter­puruk­ an. Hampir semua ulama yang hidup pada masa itu adalah orang-orang yang tidak

Lihat al-Marînî, al-Qawâ’id al-Ushûliyyah ‘inda al-Imâm al-Syâthibî, (al-Qâhirah: Dâr Ibn ‘Iffân, 2002), h. 32. 20 Bidang keilmuan lain yang dikuasai al-Syâthibî selanjut­ nya lihat dalam ‘Abd al-Rahman, al-Imâm al-Syâthibî, ‘Aqîdatuh wa Mawqifuh min al-Bida’ wa Ahlihâ, (Riyâdh: Maktabah alRusyd, 1998), h. 66. 21 Lihat al-Tanbakatî, Nayl al-Ibtihâj, (Nailu al-Ibtihâj bi Tathwîr al-Dîbâj, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiah, t.t.), h. 46. 22 Al-Tanbakatî, Nayl al-Ibtihâj, h. 46. 23 Menurut ’Umar Ridhâ, dua judul kitab tersebut adalah dua kitab yang berbeda milik Syâthibî, judul kitab tersebut lebih panjang, yakni ’Unwân al-Ta’rîf bi Asrâr al-Taklîf fi al-Ushûl Syarh ’ala al-Khulâshah fi al-Nahw fi Asfâr Arba’ah Kibâr. Lihat ‘Umar Ridhâ Kuhâlah, Mu’jam al-Muallifîn,vol. 1, h. 77. 19

Kurdi Fadal: Hermeneutika Hukum Islam Abû Ishâq al-Syâthibî  |37

memiliki latar belakang ilmu agama yang cukup. Penguasa Granada mengangkat Dewan Fatwa dari kalangan yang kurang mumpuni, sehingga tidak mengherankan jika fatwa-fatwa yang dihasilkan sangat jauh dari kebenaran. 24 Di samping itu, perilaku bid’ah dan kesesatan merajalela, serta fanatisme mazhab (khususnya mazhab Mâliki) yang berlebihan oleh para ulama Granada dan masyarakat Andalusia. Bahkan mereka memandang setiap orang yang tidak menganut mazhab Mâliki adalah sesat. Keterpurukan ini terjadi hampir di seluruh penjuru negeri. Kemudian al-Syâtibî bangkit menentang dan melawannya. Selain fenomena tersebut, faham esoteris (batiniah) dan eksoteris (zahiriah) juga melanda masyarakat Granada. Sebagian dari mereka menafsirkan ayat-ayat Alquran jauh melampaui kandungan makna yang sewajarnya. Sebagian yang lain memaksakan pemahamannya dari aspek tekstualnya. Ia juga tidak segan-segan menolak keras sikap kedua kelompok ekstremis ini. Mazhab esoteris, khususnya dari kalangan kaum Syi’ah, meyakini bahwa pengetahuan otoritatif berada di tangan Imam al-Ma’shûm. Untuk menjustifikasi idiologi tersebut, mereka merekayasa sebuah teori yang me­ negas­ kan bahwa kaki-pijak referensial maqâshid al-syarî’ah (the objenctions of syariah) tidak berada dalam palung teks maupun berdasarkan pemahaman atasnya melainkan ada pada garis keturunan Ali. Sementara di pihak lain, kaum eksoterik meyakini penafsiran harus bertumpu pada bunyi literal tekstual. Kelompok skriptualekstrem ini tidak mau mencari pesan Alquran dibalik bunyi teks. Selain kedua kelompok tersebut, sasaran kritik al-Syâtibî juga bermuara pada sebagian kalangan ahl al-qiyâs yang berlebihan untuk selalu mendasarkan analoginya daripada suara teks.25 Bentuk kritiknya terhadap perilaku

bid’ah telah menghasilkan sebuah karya alI’tishâm, sementara bentuknya penentang­ annya terhadap dua kelompok ekstrem esoteris dan eksoteris serta kalangan ahl al-qiyâs membuahkan karya monumental al-Muwâfaqât min Ushûl al-Syarî’ah yang sebelumnya dia beri judul ’Unwân al-Ta’rîf bi Asrâr al-Taklîf.26 Hermeneutika al-Syatibi Pendekatan Kebahasaan Secara konseptual, al-Syâtibî berpendapat bahwa bahasa Arab memiliki dua petunjuk makna:27 (1) makna primer (grundbedeutung), dan (2) makna sekunder atau makna relasional (relational bedeutung). Makna primer (grundbedeutung) adalah makna berdasarkan bunyi teks yang akan tetap melekat dalam sebuah ungkapan bahasa, meski ungkapan tersebut dipisahkan dari konteks pembicaraan. Menurut al-Syâtibî, makna yang tersimpul sebagai makna primer ini akan secara mudah dipahami setiap pen­ dengarnya saat ia disampaikan. Misalnya, Umar hendak menyampaikan berita tentang “kepergian Muhammad”, maka melalui susunan “ ” setiap penerima pesan atau pendengarnya akan secara langsung mampu menangkap berita tersebut. Makna ini disebut sebagai “makna sederhana” karena ia sangat mudah dipahami tanpa ada pesan lain yang hendak disampaikan melalui struktur kalimat tersebut. Dalam aspek ini, al-Syâtibî menilai bahasa Arab memiliki kesamaan dengan bahasa lain. Artinya, ungkapan “ ” yang hanya di­maksud­kan untuk menyampaikan pesan yang sederhana, yakni tentang kepergian Muhammad yang juga bisa diungkapkan melalui media bahasa lain.28 Sedangkan makna sekunder (pendukung) atau makna relasional merupakan makna yang ditunjukkan melalui beberapa relasi Abû al-‘Ajfân, Fatâwâ, h. 32. Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât, vol. 2, h. 102. 28 Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât, vol. 2, h. 105. 26

Al-Tanbakatî, Nayl al-Ibtihâj, h. 34-35. 25 Lihat Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât, vol. 3, h. 133 24

27

38|  AL-‘ADALAH Vol. XI, No. 1 Januari 2013 dan konteks yang melingkupi setiap tuturan. Artinya, sebuah susunan bahasa dipahami berdasarkan konteks atau relasi yang meng­ iringinya. Konteks yang dimaksudkan alSyâtibî meliputi “bentuk berita” “penyampai berita,” “sesuatu yang diberitakan”, dan “isi berita” yang disampaikan.29 Beberapa konteks tersebut harus dipahami untuk mengungkap maksud yang diinginkan penutur. Karena itu, segala motif dan latar belakang disusunnya sebuah kalimat harus diperhatikan, untuk apa ia dituturkan, bagaimana keadaan orang atau pihak-pihak yang diberitakan dalam kalimat itu. Semua pesan harus diungkap oleh penafsir, sebab dua ungkapan bahasa atau susunan teks tertulis yang sama bisa membawa pesan makna yang berbeda, apalagi struktur teks yang berbeda.30 Pandangan al-Syâtibî ini menjadi sum­ bang­an berharga bagi perkembangan studi tafsir kontemporer. Nashr Hâmid Abû Zayd, misalnya, mengembangkan beberapa level konteks ayat yang harus diperhatikan oleh setiap penafsir. Beberapa konteks tersebut meliputi konteks sosio-kultural (al-siyâq alshaqâfî al-ijtimâ’î), konteks eksternal (al-siyâq al-khârijî atau siyâq al-takhâtub), konteks internal (al-siyâq al-dâkhilî), konteks bahasa (al-siyâq al-lugawî) dan konteks pembacaan atau penakwilan (siyâq al-qirâah atau siyâq alta’wîl).31 Pemahaman tentang konteks bahasa (al-siyâq al-lugawî) meliputi analisis terhadap fenomena-fenomena struktur kalimat (alzhawâhir al-uslûbiyyah) berupa fenomena al-taqdîm, al-ta’khîr, al-hazf, al-idhmâr, hubung­an antar kalimat, dan nilai sastra serta analisis kebahasaan secara umum. 32 Namun demikian, al-Syâtibî memandang makna sekunder tidak bisa dijadikan dasar satu-satunya dalam proses penetapan aturan hukum tanpa makna primernya. Sebab, menurutnya, makna sekunder hanya sebagai Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât, vol. 2, h. 105. Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât, vol. 2, h. 105. 31 Lihat Abû Zayd, al-Nashsh wa al-Sulthah wa al-Haqîqah (Bayrut: Al-Markaz al-Saqâfî al-‘Arabî, 2000), h. 96. 32 Abû Zayd, Al-Nashsh wa al-Sulthah, h. 108. 29 30

penguat, pendukung atau penyempurna bagi makna primer, tidak lebih. Sebab, apapun yang berstatus sebagai penyempurna (mutammim) tidak boleh menafikan sesuatu yang disempurnakan (mutamman), karena itu keduanya tidak boleh dinafikan. Tujuantujuan Tuhan, lanjut al-Syatibi, harus di­ perhatikan dari kedua petunjuk maknanya baik yang primer maupun yang sekunder. Keduanya tidak boleh diabaikan dan dipisah­ kan satu sama lain dalam menetapkan aturan hukum.33 Pandangan al-Syâtibî ini tidak men­ dapat dukungan sebagian tokoh Muslim kontemporer seperti Fazlurrahman dengan konsepnya double movement34 dan Nasr Hamid Abu Zayd melalui konsepnya al-tafsir attarikhi al-siyaqi.35 Mereka memandang bahwa makna asal (primer) yang bersifat historis hanya sebagai pijakan awal bagi pembacaan Alquran di masa kini. Bagi mereka, makna asal literal tidak lagi dipandang sebagai pesan utama Kitab suci Alquran. Sajanasarjana Muslim saat ini, lanjut mereka, harus juga berusaha memahami makna di balik pesan literal, yang disebut dengan ratio legis dalam istilah Rahman, atau disebut maghza (signifikansi ayat) menurut Abu Zayd. Makna dibalik pesan literal inilah yang harus diimplementasikan pada masa kini dan akan datang.36 Konsep Pemahaman terhadap Konteks Dalam kajian hermeneutika, pemahaman terhadap konteks pada saat dan tempat di mana sebuah teks muncul menjadi syarat bagi setiap penafsir. Begitupun me­ nurut al-Syâtibî, ia berpandangan bahwa pengetahuan yang memadai tentang sebabAbû Zayd, Al-Nashsh wa al-Sulthah, h. 160. Lihat Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intelectual Tradition, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 5-7. 35 Lihat Nashr Hâmid Abû Zayd, Al-Nashsh wa alSulthah wa al-Haqîqah, (Bayrut: al-Markaz al-Saqâfî al-‘Arabî, 2000), h. 116. 36 Lihat Sahiron Syamsuddin, Integrasi Hermeneutika Hans Georg Gadamer ke dalam Ilmu Tafsir, h. 11-12. 33 34

Kurdi Fadal: Hermeneutika Hukum Islam Abû Ishâq al-Syâthibî  |39

sebab turunnya ayat menjadi poin penting bagi setiap pengkaji ilmu-ilmu Alquran. Sebab, memahami nilai-nilai î’jaz Alquran sangat ditentukan oleh pelbagai konteks yang melingkupi munculnya sebuah teks; dan ketidakpahaman terhadap latar belakang turunnya ayat akan menyebabkan penafsir keliru dalam melakukan penafsiran.37 Oleh karena itu, setiap penafsir (reader) harus memperhatikan seluruh aspek yang mengitari munculnya sebuah teks (khitâb). Konteks yang dimaksud al-Syâtibî meliputi konteks bahasa (text; khitâb), penyampai (outhor; mukhâtib), dan konteks audien (mukhâtab). Dalam konteks khitâb (susunan bahasa), sebuah kata, frasa atau kalimat dalam Alquran harus diperhatikan pelbagai kemungkinan pesan makna di dalamnya sehingga pemahaman yang utuh tentang semua cakupan makna yang tersimpul dapat diraih. Kata interogatif (istifhâm: pertanyaan) misalnya, dapat dipahami melalui beberapa makna yang dimilikinya. Susunan kalimat interogatif bisa bermakna taqrîr (pengakuan) dan taubîkh (celaan). Artinya, tidak setiap kalimat interogatif menunjukkan ketidak­ tahuan pihak penutur yang hanya meng­ inginkan jawaban dari pihak yang suguhi pertanyaan (taqrîr), namun kata interogatif juga bisa sebagai sebuah celaan terhadap audien. Demikian pula kalimat afirmatif (perintah; amr) juga bisa bermakna îjâb (wajib)-sebagai makna dasarnya, ibâhah (boleh), tahdîd (ancaman), ta’jîz dan maknamakna lainnya.38 Untuk menentukan pilihan makna tersebut dibutuhkan pemahaman yang memadai terhadap konteks yang melatar­ belakangi sebuah ungkapan tersebut. Pemahaman tentang konteks mukhâtab (penerima pesan; audien) dimaksudkan agar seorang reader dapat mengidentifikasi audien. Siapa yang menjadi objek pembicara­ an dan bagaimana kondisi mereka pada saat pewahyuan. Sedangkan pengetahuan 37 38

Al-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, vol. 4, h. 146. Al-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, vol. 4, h. 146.

tentang mukhâtib (outhor; penyampai pesan) dimaksudkan untuk mengenal dan me­ mahami lebih jauh tentang tujuan-tujuan yang hendak disampaikannya melalui medium bahasa. Menurut al-Syâtibî, sebuah ungkapan bahasa yang sama sekalipun bisa memiliki pesan makna dan tujuan yang berbeda ketika ungkapan tersebut disampaikan pada konteks yang berbeda, meskipun ungkapan bahasa tersebut berasal dari satu sumber penutur.39 Dalam konteks Alquran, tujuan-tujuan yang harus dipahami adalah maksud-maksud Tuhan dalam me­ nurunkan ayat-Nya. Maksud dan tujuan ini dalam istilah al-Syâtibî disebut Maqâshid al-Syâri’. Karena itu, pilihan-pilihan makna, tegas Syâtibî, sangat bergantung pada semua konteks yang melatarbelakangi turunnya ayat. Jika semua konteks tersebut gagal dipahami penafsir, maka pesan atau makna yang menjadi pilih­an akan salah sasaran. Untuk itulah pemahaman terhadap sabab nuzûl menjadi sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam menggapai pesan-pesan yang tersimpul dalam ayat yang sedang dikaji.40 Secara umum, kesadaran terhadap konteks sejarah (historical consiousness) turun­nya Alquran sebenarnya telah menjadi bagian yang ditekuni oleh hampir setiap sarjana ilmu Alquran sejak periode klasik, namun tingkat perhatian mereka dan cara mengaktualisasikannya tergantung pada kecenderungan masing-masing. Apa yang terjadi selama ini hanya bersifat deskriptif ilustratif yang hanya menuturkan peristiwaperistiwa sejarah (al-waqâ’i’ fî al-târîkh), bukan deskriptif analitis yang berusaha menganalisis dan mengambil hikmah dan pesan dibalik peristiwa tersebut (qirâ’ah târikhîyyah). Pemahaman tentang aspek historisitas teks ini tidak hanya berupa aspek partikular (sebab mikro). Al-Syâtibî juga melihat pentingnya menelaah konteks umum 39 40

Al-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, vol. 3, h. 347. Al-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, vol. 3, h. 347.

40|  AL-‘ADALAH Vol. XI, No. 1 Januari 2013 (sebab makro) bangsa Arab saat Alquran diturunkan. Secara tegas ia mengungkapkan: “Pemahaman terhadap semua adat dan tradisi orang Arab, baik perkataan, perbuatan maupun situasi umum yang terjadi di sekitar mereka pada saat turun­ nya wahyu, meskipun tidak ada sebab khusus yang melatarbelakanginya, adalah keharusan bagi siapapun yang hendak mendalami ilmu Alquran. Jika tidak, dia akan terjerumus pada kesalahan dan kemusykilan yang sulit dihindari.”41 Pendekatan historis yang digunakan alSyâtibî di atas dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Menurut Rahman, setiap ayat Alquran yang menyinggung tentang sosial, politik dan ekonomi memiliki latarbelakang yang berakar pada sejarah.42 Pendekatan historis Rahman adalah untuk menetapkan worldview atau Weltanschauung (pandangan dunia) Alquran. Rahman membedakan antara prescription (ketentuan) dan description (gambaran) dalam Alquran, antara Alquranic legal provisions (ketentuan-ketentuan hukum Alquran) dan tujuan-tujuan utama (maqâshid), dan antara historical circumstances (kondisi historis) dan essential Islamic principle (prinsip esensial Islam). Pandangan Rahman ini lumrah disebut “double movement”, atau gerak ganda dalam kerja penafsiran Alquran. Gerak pertama adalah menilai ayat dalam konteks sosio-historisnya, sekaligus untuk menangkap maksud dan tujuan utama ayat tersebut. Sebagaimana al-Syâtibî, Rahman juga memandang penting kajian terhadap situasi makro masyarakat Arab. Setelah

41

LihatAl-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, vol. 3, h. 204. 42 Yusuf Rahman, The Hermeneutical Theory of Nasr Hamid Abu Zayd: an Analytical Study of His Method of Interpreting the Alquran, a Thesis of Doctor of Philosophy McGill University Montreal Canada, 2001, h. 171; Rahman, “Islam: Legacy and Contemporary Challenge,” in Islam in the Contemporary World, ed. Cyriac K. Pullapilly, (Notre Dame: Cross Road Books, 1980), h. 409.

ber­ hasil melakukan pembacaan terhadap latar belakang sosio historis ini, penafsir bisa melangkah pada tahap kedua, yakni mendapatkan tujuan-tujuan moral-sosial umum yang “disaring” dari teks-teks spesifik. Langkah inipun telah dilakukan al-Syâtibî melalui metode istiqrâ’ (pengamatan induktif) yang menghasilkan konsep maqâshid alsyarî’ah sebagai hasil kesimpulannya. Sementara langkah Rahman kedua adalah peng­­a plikasi­k an prinsip-prinsip tersebut dalam konteks sosio-historis kontemporer. Dari hasil analisisnya, Rahman memandang semua ketentuan yang bersifat partikular dalam Alquran harus dilihat nilai-nilai yang tersembunyi didalamnya, kemudian nilai-nilai itulah yang harus dibumikan dalam konteks masyarakat kekinian. Ketentuan ini berbeda dengan al-Syâtibî yang tidak mengeneralisir setiap aturan yang bersifat teknik-operasional dalam Alquran, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Selain itu, lanjut al-Syâtibî, pembacaan terhadap ayat-ayat Alquran khususnya bidang hukum harus dilakukan secara utuh (holistik). Seorang penafsir harus menelaah setiap ayat dari surat tersebut dari awal hingga akhir. Perhatiannya terhadap aturan hukum dalam satu ayat tertentu tidak boleh melewatkan ayat-ayat sebelum dan setelahnya,43 sebab sebagian ayat dapat menjelaskan tentang pengantar menuju aturan tersebut, yang lain sebagai muakkid (penegas), sebagian menjelaskan tema intinya, dan sebagian lagi bisa menjadi tuturan penutupnya. Surat alBaqarah misalnya, merupakan satu susunan Kalam yang bersifat utuh di mana pada setiap bagian ayatnya menjelaskan setiap pesan yang dikandungnya. Ayat “wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu ber­ takwa,”44 hingga ayat “Demikianlah Allah 43 44

Yusuf Rahman, The Hermeneutical Theory, h. 409 Q.s. al-Baqarah [2]: 183:

Kurdi Fadal: Hermeneutika Hukum Islam Abû Ishâq al-Syâthibî  |41

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”45 adalah satu topik pembahasan walaupun diturunkan dalam waktu yang berbeda. Serangkaian ayat ter­ sebut menjelaskan tentang satu tema “puasa”, yakni mengenai aturan intinya (hukum wajibnya), cara pelaksanaannya, termasuk ketentuan rukhshah (keringanan hukum) dan semua hal yang berkaitan dengan puasa. Karena itu, setiap bagiannya harus diper­ hatikan oleh seorang mufasir.46 Rumusan di atas menunjukkan pilihan dan sikap obyektivisme al-Syâtibî dalam upaya memahami dan menafsirkan Alquran. Maqâshid al-syarî’ah yang menjadi inti pokok pemikirannya dirumuskan untuk tujuan bagaimana seorang penafsir Alquran mampu memahami secara utuh dan benar terhadap tujuan-tujuan yang telah ditetapkan Pengarang (Tuhan) dalam setiap KalamNya. Pengetahuan terhadap situasi audien (masyarakat Arab) pada saat wahyu diturunkan di tengah-tengah mereka, termasuk tentang kultur sosial, ekonomi, politik, dan terutama bahasa mereka, juga menjadi poin penting bagi al-Syâtibî sebagai modal pengetahuan bagi setiap penafsir. Pemahaman terhadap makna teks Alquran sangat ditentukan oleh pengetahuan akan faktor-faktor tersebut. Pandangan semacam ini seide dengan pilih­ an hermeneutika versi Schleiermacher di mana sebuah teks, menurutnya, akan dapat ditentukan maknanya jika dikaitkan dengan bahasa orisinal yang dikomunikasikan oleh pengarang kepada publik, dan makna dari setiap kata harus ditentukan dengan konteks keberadaan kata tersebut.47 Ide al-Syâtibî juga sealiran dengan pandangan Friedrich Ast (1778-1841), inspirator Schleiermacher, khususnya dalam membagi tugas hermeneutik 45

Q.s. al-Baqarah [2]: 187.

Al-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, Vol. 4, h. 268. Friedrich D. E. Schleiermacher, General Hermeneutics, Pen. J. Duke dan J. Forstman dalam The Hermeneutics Reader: Texts of the German Tradition from the Enlightenment to the Present, Ed. Kurt MuellerVollmer, (New York: The Continuum Publishing Company, 1992), h. 80.

ke dalam tiga bagian pemahaman: (1) “historis”, “gramatis”, dan “geistige”, yakni pemahaman terhadap karya yang terkait dengan pendangan utuh sang pengarang dan pandangan utuh (geist) masa itu, yakni masa pada saat karya dikarang.48 Pada sisi lain, ide utama (Grundidee, fondasi ide) direpresentasikan melalui pan­ dangan hidup (Anschauung, sudut pandang, khususnya “historisitas” pengarang), serta konsepsi dasar yang semuanya diwujudkan dan diungkapkan dalam sebuah karya.49 Pandangan inilah yang bisa disamakan dengan ide al-Syâtibî dalam memahami Alquran dan Hadis yang bisa dikenal dengan maqâshid al-syarî’ah, bahwa syariah ditetapkan tiada lain kecuali untuk kemaslahatan manusia. Ijtihad: Hermeneutika “Aplikasi” al-Syâtibî Sepeninggal Rasulullah umat Islam hanya diwarisi Alquran sebagai pedoman hidup dan Sunnah Rasul-Nya sebagai bayân ter­ hadapnya. Dua harta pusaka ini dianggap cukup sebagai pedoman dasar. Namun masalah demi masalah harus dihadapi setiap generasi umat yang membutuhkan jawaban hukum pasti. Di sisi lain, keduanya muncul dalam locus dan tempus tertentu dan dengan bahasa yang khas (bahasa Arab). Karena itu dibutuhkan ijtihad dari para ahli (mujtahid), yakni upaya menggali hukum yang bisa diterapkan bagi setiap umat di setiap generasi yang berbeda. Hasil ijtihad hukum tersebut harus sejalan dengan kehendak (maqâshid) Tuhan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hukum Tuhan ditetapkan untuk terwujudnya kemaslahatan manusia. Karena itulah al-Syâtibî menetapkan dua syarat bagi seorang mujtahid:50 a). Memahami maqâshid syarî’ah (tujuantujuan syariah) secara utuh;

46 47

48 Richard E. Palmer, Hermeneutik; Teori Baru me­ngenai Interpretasi, h. 87. 49 Richard E. Palmer, Hermeneutik, h. 87. 50 Al-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, vol. 5, h. 41.

42|  AL-‘ADALAH Vol. XI, No. 1 Januari 2013 b). Memiliki kemampuan untuk melakukan penafsiran. Menurut al-Syâtibî, kecakapan sese­ orang dalam melakukan penafsiran sangat ditentukan oleh pemahamannya terhadap tujuan-tujuan syariah. Hal yang laik diper­ hatikan adalah bahwa al-Syâtibî tidak me­ netapkan penguasaan terhadap bahasa Arab sebagai salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi seorang penafsir. Sebab, menurutnya, terdapat space dalam kerja ijtihad yang tidak membutuhkan penguasaan terhadapnya. Penguasaan bahasa Arab dibutuhkan hanya ketika penafsiran berhubungan langsung dengan teks. Sebaliknya, jika penafsiran hanya berkaitan dengan pesan-pesan kemaslahatan dan mafsadat yang hendak digali dan tidak berhubungan secara langsung dengan teks Alquran maka mujtahid tidak diwajibkan memenuhi syarat tersebut.51 Al-Syâtibî me­ negaskan:

52

Selain itu, proses jitihad juga tidak membutuhkan pengetahuan bahasa Arab yang baik jika berkaitan dengan ijtihad qiyâsî (analogi hukum) yang tidak mem­ butuhkan analisis terhadap teks secara langsung. Ijtihad semacam ini adalah ijtihad yang berhubungan dengan maqîs (masalah yang hendak di­analogikan). Karena itu, untuk mengetahui maqîs hanya di­ butuhkan nalar akal untuk menentukan nilai kemaslahatannya. Lain halnya ijtihad yang berkaitan dengan maqîs ‘alaih, masalah yang ketentuan hukumnya disebutkan secara tekstual dalam ayat. 53

Lebih lanjut, al-Syâtibî memberikan dua bentuk ijtihad untuk memahami teks Alquran: a). Discontinuous Ijtihad (ijtihad yang ber­ sifat final). b). Continuous Ijtihadbased on demands (Ijtihad yang bersifat terus menerus sesuai tuntutan). Model ijtihad pertama adalah ijtihad untuk menentukan ratio-legis (‘illah hukum) teks Alquran atau Hadis. Sebab, tidak semua nas menjelaskan secara lengkap ‘illah hukum, baik karena teks tidak menyebutkan sama sekali illah tersebut, teks semacam ini biasa disebut takhrîj al-manât,54 atau teks telah menyinggung beberapa wasf namun tidak disebutkan secara langsung wasf yang dijadikan sebagai ratio-legisnya. Metode ijtihad semacam ini lumrah diistilahkan dengan tanqîh al-manât.55 Namun masalah ini telah dibahas para ulama terdahulu, sehingga bisa jadi hal itu tidak dibutuhkan untuk mengkajinya kembali untuk zaman-zaman berikutnya. Karena itu, menurut al-Syâtibī, ijtihad semacam ini ada kemungkinan sudah terputus sebelum dunia berakhir.56 Sementara bentuk ijtihad yang kedua berhubungan dengan tahqîq al-manât, yakni proses penerapan ratio-legis (‘illah hukum) pada masalah-masalah furû’iyyah (cabangcabang hukum).57 Bagi al-Syâtibî, beberapa ketentuan yang disebutkan dalam Alquran dan Hadis telah menunjukkan maknanya secara jelas, namun pada proses aplikasinya saat hendak diterapkan pada setiap individu dan kasus-kasus partikular di tengah-tengah masyarakat, makna tersebut masih harus di­ pastikan posisinya melalui proses ijtihad. Hal ini didasarkan pada keyakinan al-Syâtibî bahwa tidak setiap ketentuan hukum dijelaskan secara detail dalam Alquran dan Hadis. Syariat datang membawa prinsip-prinsip umum Wahbah al-Zuhaylî, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, vol. 1, h. 794. Al-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, h. 19-21. 56 Al-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, h. 11. 57 Al-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, h. 12 54

Al-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, vol. 5, h. 124-125. 52 Al-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, vol. 5, h. 124. 53 Al-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, vol. 5, h. 125. 51

55

Kurdi Fadal: Hermeneutika Hukum Islam Abû Ishâq al-Syâthibî  |43

dan ungkapan-ungkapan mutlak yang tidak terbatas. Karena itu, khusus masalah ini pintu ijtihad harus terus dilakukan pada setiap fase kehidupan umat agar aturan syariat bisa up to date dengan perkembangan zaman dan diterapkan dalam setiap ruang dan waktu dalam kehidupan umat manusia.58 Karena itu, menurut al-Syâtibî, setiap kasus yang terjadi di tengah-tengah masya­ rakat harus dianalisis dan diketahui secara detail terlebih dahulu sebelum dipastikan status hukumnya sehingga seorang mujtahid, mufti atau juris tidak boleh memberikan keputusan hukum secara serampangan. Karena itu, para praktisi hukum (juris dan mujtahid) tidak boleh memberikan jawaban hukum yang bersifat optional (pilihan) kepada masing-masing individu yang meminta kepastian hukum.59 Keinginan al-Syâtibî di atas juga sejalan dengan tradisi yang dicontohkan Rasulullah dalam setiap memberikan jawaban kepada sahabat. Rasulullah sering memberikan ke­ putusan yang berbeda kepada orang yang berbeda meskipun masalah yang mereka hadapi sama. Misalnya ketika Nabi ditanya tentang amal perbuatan yang paling utama. Pada satu kesempatan Nabi memberikan jawaban secara berurutan “beriman kepada Allah”, lalu “jihad di jalan Allah” dan kemudian “haji mabrur”.60 Namun dalam kesempatan lain mengenai hal yang sama, Nabi menjawab bahwa amal yang paling utama adalah “melakukan shalat pada waktunya” kemudian “berbakti kepada kedua orang tua” lalu “berjuang di jalan Allah.”61 Menurut Qâdhî ‘Iyâdh, perbedaan jawaban yang diberikan Nabi tersebut terjadi berdasarkan perbedaan kondisi sahabat

Al-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, h. 14-15, 17-18. 59 Lihat Al-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, h. 92 60 Lihat hadis lengkapnya dalam al-Bukhârî, al-Jâmi’ alShahîh, vol. 2, (Bayrut: Dâr Ibn Katsîr, 1987), h. 553“Kitâb al-Hajj, Bâb Fadhl al-Hajj al-Mabrûr”, hadis nomor 1447. 61 Lihat dalam al-Bukhârî, al-Jâmi’ al-Shahîh, vol.3, h. 1025, “Kitâb al-Jihâd wa al-Siyar, Bâb Fadhl al-Jihâd wa alSiyâr”, hadis nomor 2630. 58

sebagai audien saat itu.62 Dalam Alquran juga disebutkan aturan yang bersifat pilihan, seperti dalam sebuah ayat: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orangorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”63 Ayat ini, menurut al-Syâtibî, secara mutlak bersifat optional (pilihan) sehingga untuk menjatuhkan pilihan pada salah satunya dibutuhkan proses ijtihad dan pengamatan terlebih dahulu yang disesuaikan dengan kondisi individu masyarakat yang hendak dijatuhi hukuman tersebut. Dalam ayat di atas disebutkan beberapa bentuk hukuman bagi orang yang membangkang atau me­ merangi Allah, yakni berupa pembunuhan ( ) penyaliban ( ) potong tangan dan kaki ( ) atau pengasingan ( ). Untuk menentukan bentuk hukuman tersebut dibutuhkan ijtihad yang berpijak pada situasi dan kondisi yang sesuai dengan nilai kemaslahatan.64 Contoh lain yang diketengahkan alSyâtibī adalah mengenai keadilan seorang saksi. Dalam sebuah ayat disebutkan: “Ajukan­lah persaksian dengan dua orang yang adil”.65 “Sifat adil” bagi saksi merupakan ketentuan yang telah dijelaskan secara sharîh dalam Alquran, namun tingkat keadilan setiap orang tidak sama antara satu dengan lainnya, sehingga untuk mengatakan se­ 62 Dikutip dalam al-Nawâwî, Syarh al-Nawâwî ‘alâ Muslim, vol. 2, (Bayrût: Dâr Ihyâ’ al-Turats, 1392 H.), h. 78. Terhadap perbedaan jawaban Nabi di atas, al-Nawâwî menjelaskan bahwa Abû Hurairah saat itu tidak bisa melaksanakan ibadah haji, yakni haji sunah, lantaran ia sibuk mengurusi ibunya. Lihat alNawâwî, Syarh al-Nawâwî ‘alâ Muslim, vol. 11, h. 136. 63 Q.s. Al-Mâ’idah [5]: 33. 64 Al-Syâthibî, al-Muwâfaqat, vol. 5, h. 38. 65 Q.s. Al-Thalâq [65]: 2.

44|  AL-‘ADALAH Vol. XI, No. 1 Januari 2013 se­orang itu adil dan keadilannya bisa di­ jadikan parameter untuk menetapkannya laik menjadi saksi tetap membuka ruang perbedaan dikalangan mujtahid dan para juris, karena itu dibutuhkan upaya ijtihad untuk memutuskannya.66 Dalam konteks kekinian, tidak sedikit persoalan bermunculan berkaitan dengan masalah penerapan aturan hukum dalam masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuanketentuan dalam Alquran dan Hadis. Diantara­nya adalah mengenai euthanasia (al-qatl al-rahîm; mercy killing). Dalam Alquran memang telah dijelaskan dilarang­ nya tindakan pembunuhan dan sanksinya pun telah ditentukan,67 namun apa yang dimaksud sebagai tindakan “pembunuhan” dan apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak tentu tidak mudah diputuskan tanpa melalui proses penelitian ilmiah dan ijtihad yang benar. Berdasarkan contoh-contoh di atas, setiap aturan dalam Alquran secara aplikatif harus disesuaikan aspek lokalitas dan temporalitasnya. Alquran memang telah menetapkan secara tegas mengenai pelbagai persoalan. Namun kondisi masyarakat terus bergerak dan persoalan demi persoalan terus berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan coraknya masing-masing, sehingga setiap perkembangan masalah tersebut tidak bisa didudukpaksakan pada dalil-dalil yang terbatas. Artinya, tidak setiap peristiwa di masyarakat akan ditemukan jawabannya secara detail dalam teks. Bahkan tidak semua hal pernah diputuskan pada generasi mufasir atau mujtahid sebelumnya. Pada titik inilah, tegas al-Syâtibî, proses ijtihad atau penafsiran menjadi hal yang niscaya. Proses itu bisa dilakukan baik melalui metode qiyâs (analogi hukum) atau metode penafsiran yang lain. Karena itu, jika proses ijtihad berhenti, khusus ­nya mengenai ketentuan-ketentuan aplikasinya,

maka masyarakat akan terbiarkan mengikuti keinginan hawa nafsu mereka, atau masalah tersebut diputuskan tanpa berdasarkan cara atau metode yang benar (syar’î) yang juga tidak bisa dibenarkan.68 Pada konteks inilah al-Syâtibî tidak bersikap kaku dalam me­ mahami teks-teks agama. Ia tidak bersikukuh hanya mengandalkan teks karena banyak teks yang tidak menyediakan detail persoalan masyarakat. Berdasarkan “teori aplikasi” yang di­ tawaran al-Syâtibî di atas, ia laik diposisikan sebagai hermeneutika dalam aliran quasi obyektivisme, sebagaimana permintaan yang ditawarkan Sahiron Syamsuddin.69 Gadamer adalah termasuk dalam aliran hermeneutika ini. Gadamer menyarankan pembacaan ter­ hadap teks yang mengandung pesanpesan yang harus dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan hal ini, bagi Gadamer, menuntut penafsir untuk melakukan proses pemahaman yang di­sesuaikan dengan konteks masanya, yang disebut teori “penerapan” (anwendung), dengan tujuan untuk membumikan pesanpesan atau ajaran-ajaran pada masa ketika teks kitab suci itu ditafsirkan.70 Gadamer menyatakan: “It is part of the idea of a rule of law that the judge’s judgment does not proceed from an arbitrary and unpredictable decision, but from the just weighing up of the whole. Every lawyer and every counsel is able, in principle, to give correct advice-i.e., he can accurately predict the judge’s decision on the basis of the existing laws. Applying the law is not simply a matter of knowing the law. If one has to give a legal judgment on a particular case, of course it is necessary to know the law and all the elements that have determined.”71 68 69

Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât, vol. 5, h. 13. 67 Q.s. Al-Nisa’ [4]: 92, 93. 66

11-12.

70 71

Al-Syâthibî, Al-Muwâfaqât, vol. 5, h. 38-39. Lihat Sahiron Syamsuddin, Integrasi Hermeneutika, h. Gadamer, Truth and Method, h. 313. Gadamer, Truth and Method, h. 325-326.

Kurdi Fadal: Hermeneutika Hukum Islam Abû Ishâq al-Syâthibî  |45



(Merupakan bagian dari ide tentang ketentuan hukum di mana keputusan hakim tidak dihasilkan berdasarkan ke­ p utusan yang bersifat sewenangwenang dan tanpa perhitungan, namun berdasarkan pertimbangan segala sesuatu­ nya. Setiap hakim dan setiap keputusan pada prinsipnya mampu menetapkan keputusan yang benar, ia bisa memper­ timbangkan keputusan hakim secara benar berdasarkan hukum-hukum yang ada. Menerapkan hukum tidak hanya perkara mengenal hukum. Jika seseorang harus memberikan keputusan hukum tentang kasus partikular, tentu penting mengetahui hukum itu dan semua unsur yang telah ditentukan). Namun demikian, jika Gadamer mem­ berlakukan secara general terhadap teori aplikasinya untuk setiap kasus masalah yang dihadapi setiap individu masyarakat, maka tidak demikian dengan al-Syâtibî yang tidak memberlakukan ketentuan tersebut secara mutlak. Al-Syâtibî masih membedakan antara masalah-masalah yang bernuansa ta’aqqulî dan ta’abbudî.

hukum Islam harus terus diupayakan sesuai konteks reader di mana dan siapa yang akan menjadi subjek dari hukum Tuhan tersebut. Makna subsider/sekunder mengantarkan pada kesimpulan bahwa triadic hermeneutic berupa konteks teks, pembicara, dan pembaca harus benar-benar diperhatikan. Sehingga, hukum yang hendak diterapkan di tengah-tengah masyarakat bisa tepat sasaran. Karena alasan inilah, bagi al-Syâtibî, ijtihad tidak boleh tertutup.[]

Penutup Dari uraian di atas, ada beberapa hal yang bisa diambil kesimpulan. Pertama, Hermeneutika al-Syatibi muncul karena adanya kegelisahan wacana keagamaan yang berkembang di Granada Spanyol dari kelompok ekstrem kanan (ahl al-zâhir) dan kiri (ahl al-bâtin) yang sangat membatasi ruang gerak dalam penafsiran Alquran. Kelompok kanan (ahl al-zâhir) hanya fokus pada makna literlejk ayat sementara dan golongan kiri (ahl al-bâtin) terlalu leluasa menafsirkan Alquran sesuai keinginan dan kepentingan mereka. Hermeneutika al-Syatibi sebagai kritik terhadap dua arus pemikiran tersebut. Kedua, Pendekatan bahasa yang ditawarkan al-Syatibi memberikan jalan bahwa Alquran dipahami tidak hanya dari aspek makna primernya, namun juga makna sekundernya. Dan ketiga, Pembaharuan

_______, “Text and Interpretation”, dalam B. R. Wachterhauser (ed.), Hermeneutics and Modern Philosophy, New York: Albany State University of New York Press, 1986.

Pustaka Acuan Bukhârî, al-Jâmi’ al-Shahîh, vol. 2, Bayrut: Dâr Ibn Kashîr, 1987. Bertens, Filsafat Barat Abad XX, I, Yogyakarta: Kanisius, 1981. Faiz, Fahruddin, Hermeneutka Alquran: Tema-tema Kontroversial, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005. Grondin, Jean, Introduction to Philosophical Hermeneutics, New Haven: Yale University Press, 1991. Gadamer, Hans George, Truth and Method, London-New York: Continuum, 2004.

_______, Hans George, Philosophical Hermeneutics, Pen. & Ed. David E. Linge California: University of California Press, 1976. Howard, Roy J., Hermeneutika, Wacana Analitis, Psikososial dan Ontoligis, Bandung: Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2001. Kuhâlah, ‘Umar Ridhâ, Mu’jam al-Muallifîn, Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1993. Manzhûr, Ibn al-, Lisân al-‘Arab, al-Qâhirah: Dâr al-Ma’ârif, t.t. Marînî, al-Jîlâlî, al-Qawâ’id al-Ushûliyyah

46|  AL-‘ADALAH Vol. XI, No. 1 Januari 2013 ‘inda al-Imâm al-Syâtibî, al-Qâhirah: Dâr Ibn ‘Iffân, 2002. Nawawî, Syarh al-Nawâwî ‘alâ Muslim, vol. 2, Bayrût: Dâr Ihyâ’ al-Turash, 1392 H. Rahmân, Abd al-, al-Imâm al-Syâtibî, ‘Aqîdatuh wa Mawqifuh min al-Bida’ wa Ahlihâ, Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 1998 Rahman, Fazlur, Islam dan Modernitas, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985 _______, Islam and Modernity: Transformation of an Intelectual Tradition, Chicago: University of Chicago Press, 1982. _______, “Islam: Legacy and Contemporary Challenge,” in Islam in the Contemporary World, ed. Cyriac K. Pullapilly, Notre Dame: Cross Road Books, 1980. Râzî, Muhammad Fakh al-Dîn al-, al-Mahshûl fî ‘Ilm al-Ushûl, Bayrût: Muassasah alRisâlah, 1992.

Schleiermacher, Friedrich D. E., General Hermeneutics, Pen. J. Duke dan J. Forstman dalam The Hermeneutics Reader: Texts of the German Tradition from the Enlightenment to the Present, Ed. Kurt MuellerVollmer, New York: The Continuum Publishing Company, 1992. Shihab, Quraish, Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan, 1992. Sumaryono, E., Hermeneutika sebagai Metode Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 1993 Tanbakati, Ahmad al-Sudani al-, Nailu alIbtihâj bi Tatwîr al-Dîbâj. Bayrut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiah, t.t. Zayd, Nashr Hâmid Abû, Isykâliyât al-Ta`wîl wa Aliyat al-Qirâ’ah, al-Qâhirah: alMarkaz al-Tsaqafi, t.t. _______, al-Nashsh wa al-Sultah wa alHaqîqah, Beirut: Al-Markaz al-Saqâfî al-‘Arabî, 2000.