Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

SAMBUTAN KEPALA PUSAT Assalamu’alaikum wr. wb Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang

Maha

Kuasa

atas

terbitnya Buku Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tahun 2014, semoga dengan diterbitkannya buku yang menyajikan informasi perkembangan profesi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sepanjang tahun 2014 ini dapat bermanfaat bagi stakeholders dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagai bentuk perwujudan orientasi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sebagai instansi pada Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengatur, pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik di Indonesia, maka

secara

keseluruhan

buku

ini

diharapkan mampu

memberikan

gambaran umum tentang perkembangan kondisi profesi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dan profil singkat Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Sebagaimana diketahui, profesi Akuntan Publik merupakan profesi yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Akuntan Publik

berperan dalam peningkatan

kualitas dan kredibilitas informasi keuangan, serta mendorong peningkatan good corporate governance. Jasa profesional Akuntan Publik digunakan secara luas oleh publik seperti investor, kreditor, pemerintah dan stakeholder lainnya sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomis. Profesi Akuntan Publik juga merupakan salah satu profesi penunjang dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang merupakan salah satu syarat terwujudnya pasar yang efisien. Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat baik dari segi kualitas jasa maupun kuantitas penyedia jasa. Hal tersebut harus disikapi oleh profesi Akuntan Publik dengan terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Langkah yang senada juga dilakukan oleh PPPK selaku pengatur, pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik. Dalam rangka mengembangkan profesi Akuntan Publik baik dari segi kualitas maupun kuantitas, PPPK telah melakukan hal-hal sebagai berikut : menyelenggarakan perizinan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik , menyusun regulasi, mendukung pengembangan standar profesi, ujian profesi dan pendidikan

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

i

profesional berkelanjutan serta melakukan pengawasan terhadap profesi dalam rangka memberikan perlindungan kepada publik. Selain itu PPPK juga turut aktif dalam forum kerja sama internasional dan lembaga regulator lain dalam rangka mengembangkan profesi Akuntan Publik

di Indonesia.

Beberapa hal yang kini menjadi isu penting dan berdampak penting pada perkembangan profesi Akuntan Publik di Indonesia adalah adanya wacana ASEAN Economic Comunity (AEC) yang dicanangkan akan berlaku pada tahun 2015. Untuk menghadapi hal tersebut, profesi Akuntan Publik di Indonesia harus lebih mempersiapkan diri sebagai antisipasi dalam menghadapi persaingan dengan profesi Akuntan Publik dari negara lain. Terakhir, kami berharap perkembangan profesi AP dan KAP yang profesional dan handal dengan segala tantangan yang ada, secara signifikan akan mendukung perekonomian yang sehat dan efisien. Akhir kata, kami menyadari bahwa Buku Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tahun 2014 ini masih jauh dari sempurna, maka kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Wassalam, Jakarta,

2015

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan ttd Langgeng Subur


ii

Daftar Isi

Sambutan Kepala Pusat .......................................................................................................................... i Daftar Isi ............................................................................................................................................... iii Sekilas Pembinaan Profesi Akuntan Publik .......................................................................................... 1 Perkembangan Profesi Akuntansi dan Kantor Akuntan Publik ........................................................... 3 1. Perizinan Profesi Akuntan Publik ................................................................................................ 3 1.1. Izin Akuntan Publik Yang Terbit Selama 2014 ........................................................................ 3 1.2. Izin Akuntan Publik Yang Dicabut dan Yang Tidak Berlaku Selama Tahun 2014.................... 6 a. Pencabutan Izin Berdasarkan Pengajuan Pengunduran Diri.............................................. 6 b. Pengenaan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin.................................................. 7 c. Izin Akuntan Publik yang Dinyatakan Tidak Berlaku Selama Tahun 2014.......................... 7 1.3. Penghentian Pemberian Jasa Asurans untuk Sementara Waktu ............................................ 8 1.4. Akuntan Publik yang belum mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP ................................ 9 2. Perizinan Kantor Akuntan Publik .............................................................................................. 10 2.1. Izin Kantor Akuntan Publik Yang Terbit Selama 2014 .......................................................... 10

2.2. Pendaftaran Rekan Non Akuntan Publik selama Tahun 2014 ..................................... 12 2.3. Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha KAP dalam Tahun 2014 ..................... 13 3. Perizinan Cabang Kantor Akuntan Publik ................................................................................. 14 3.1. Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik selama Tahun 2014...................................... 14 3.2. Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Pendirian Cabang KAP dalam Tahun 2014 .............. 16 4. Kerja Sama KAP dengan Kantor Akuntan Publik Asing/Organisasi Audit Asing ....................... 16 4.1. Pendaftaran KAPA/OAA ........................................................................................................ 16 4.2. Pembatalan Pendaftaran KAPA/OAA .................................................................................... 17 4.3. Pendaftaran KAPA/OAA ........................................................................................................ 17 4.4. Pencabutan Persetujuan Pencantuman Nama KAPA/OAA bersama-sama dengan Nama KAP ................................................................................................................................................ 18 Profil Akuntan Publik & Kantor Akuntan Publik 2014 ................................................................... 19 1. Profil Akuntan Publik ................................................................................................................ 19 1.1. Komposisi Usia dan Gender Akuntan Publik ........................................................................ 19 1.2. Persebaran Domisili Akuntan Publik ..................................................................................... 21 2. Profil Kantor Akuntan Publik .................................................................................................... 21 2.1. Komposisi Kantor Akuntan Publik berdasarkan Bentuk Usaha............................................. 21


iii

2.2. Persebaran Domisili Kantor Akuntan Publik ......................................................................... 23 2.3. Komposisi KAP yang Berkerja sama dengan KAPA atau OAA................................................ 24 2.4. Profil Industri KAP berdasarkan Laporan Kegiatan Usaha tahun takwim 2013 .................... 24 2.4.1. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada KAP...................................... 25 2.4.2. Persebaran Tenaga Kerja KAP..................................................................................... 28 2.4.3. KAP dengan Jumlah Tenaga Kerja Terbesar untuk Tahun Takwim 2013.................... 30 2.4.4. Pertumbuhan Jumlah Klien Kantor Akuntan Publik Tahun Takwim 2013.................. 30 2.4.5. Persebaran Klien KAP.................................................................................................. 32 2.4.6. KAP dengan Jumlah Klien Terbesar untuk Tahun Takwim 2013 ................................ 35 2.4.7. Pertumbuhan Jumlah Pendapatan KAP Tahun Takwim 2013 .................................... 36 2.4.8. Persebaran Pendapatan KAP ..................................................................................... 37 2.4.9. KAP dengan Jumlah Pendapatan Terbesar Tahun Takwim 2013 ............................... 39

Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik ................................................................... 40 1. Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) dan Pemantauan Realisasi PPL yang telah diikuti oleh Akuntan Publik ................................................................ 41 2. Penyelenggaraan hearing dan sosialisasi/diseminasi Standar Profesional Akuntan Publik ..... 41 3. Pemantauan kegiatan usaha KAP melalui Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan Keuangan KAP....................................................................................................... 41 4. Pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan KAP....................................................................... 41 a. Pemeriksaan Berkala........................................................................................................... 42 b. Pemeriksaan Sewaktu-waktu.............................................................................................. 46 5. Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Akuntan Publik dan KAP ......................................... 46 a. Pengenaan Sanksi Adminstratif kepada Akutan Publik dalam Tahun 2014 ....................... 46 b. Pengenaan Sanksi Adminstratif kepada Kantor Akutan Publik dalam Tahun 2014............ 47 Penutup ........................................................................................................................................... 48


iv

SEKILAS PEMBINAAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK Penanganan profesi Akuntan Publik dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987 Tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1987. Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa pembinaan profesi Akuntan Publik

dilaksanakan oleh Direktorat

Lembaga Keuangan dan Akuntansi (DLKA), salah satu institusi dalam Direktorat Jenderal Moneter. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1992 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1992, Direktorat Jenderal Moneter berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan tugas pembinaan profesi Akuntan Publik dilaksanakan Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai. Dalam masa pembinaan profesi Akuntan Publik

dilaksanakan oleh Direktorat

Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan terkait pengaturan Jasa Akuntan Publik , yaitu PMK nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 34 tahun 1954 tentang Gelar Akuntan. Setelah terjadi reorganisasi dalam Kementerian Keuangan, pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 131/KMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, tugas pembinaan profesi Akuntan Publik dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pada masa tersebut, peraturan mengenai profesi Akuntan Publik

semakin

diperbaiki dengan terbitnya PMK 17/PMK.01/2008 menggantikan peraturan sebelumnya. Bahkan di tahun 2011, peraturan profesi Akuntan Publik diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang, yaitu UU Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik . Saat ini Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai sebagai regulator profesi Akuntan Publik telah berganti nama menjadi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan berdasarkan PMK Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

1

nomor 206/PMK.01/2014. Salah satu tugas fungsinya adalah penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas profesi Akuntan Publik

yang

dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang terkait, yaitu Bidang Pembinaan Profesi Akuntansi dan Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi. Selengkapnya struktur organisasi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan adalah sebagai berikut :

Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

Kepala Bidang Pembinaan Profesi Akuntansi

Kepala Bidang Pembinaan Penilai Publik dan Aktuaris

Kepala Bidang Pemeriksaan Akuntan Publik

Kepala Bidang Pemeriksaan Penilai Publik dan Aktuaris

Kepala Bagian Tata Usaha

Pembinaan profesi Akuntan Publik dimulai dari mekanisme perizinan Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik . Hal ini bertujuan untuk memastikan orang yang memperoleh izin untuk berpraktik sebagai Akuntan Publik adalah orang yang kompeten dan memiliki integritas yang tinggi. Setelah menyandang izin sebagai Akuntan Publik , berbagai kewajiban dan larangan harus dipatuhi dengan diawasi oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan sebagai regulator. Pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik akan dikenakan sanksi administratif, berupa rekomendasi hingga pencabutan izin tergantung dari berat-ringannya pelanggaran. Selain terhadap Akuntan Publik, pengawasan juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian jasa, yang disebut pihak terasosiasi. Dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap profesi Akuntan Publik, diharapkan profesi ini mampu menjalankan perannya sebagai penjaga kualitas dan kredibilitas informasi keuangan. Pada akhirnya keinginan untuk mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan dapat tercapai.


2


PERKEMBANGAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK & KANTOR AKUNTAN PUBLIK 1. Perizinan Profesi Akuntan Publik 1.1. Izin Akuntan Publik Yang Terbit Selama 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Menteri Keuangan berwenang memberikan izin menjadi Akuntan Publik dan memberikan sanksi dalam hal Akuntan Publik tidak mematuhi ketentuan dalam UU tersebut. AP dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif terberat yang dikenakan pada Akuntan Publik adalah sanksi pencabutan izin. Apabila seorang Akuntan Publik dikenai sanksi pencabutan izin, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan izin sebagai Akuntan Publik. Akuntan Publik menurut ketentuan dalam UU diperkenankan pula untuk mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu maupun permohonan pengunduran diri dengan memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal permohonan penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu tersebut disetujui, maka AP tidak dapat memberikan jasa asurans selama kurun waktu tersebut. Sedangkan apabila Menteri menyetujui permohonan pengunduran diri maka izin Akuntan Publik akan dicabut dan Akuntan Publik yang mengundurkan diri tersebut dapat mengajukan kembali permohonan izin sebagai Akuntan Publik setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengunduran diri disetujui. Dalam tahun 2014, PPPK telah menerbitkan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) izin akuntan publik yang diuraikan secara rinci dalam daftar berikut ini:

Izin Akuntan Publik yang Diterbitkan pada Tahun 2014 No

Nama Akuntan Publik

No. Register

No. Izin AP

Tanggal

1

David Kurniawan

AP.1023

843/KM.1/2014

18-Nov-14

2

Oke Andri Sugiarto

AP.1035

20/KM.1/2014

16-Jan-14

3

Bayu Nurcahyo Andini

AP.1036

57/KM.1/2014

30-Jan-14

4

Putra Kurniawan

AP.1037

85/KM.1/2014

18-Feb-14

5

Tri Purwanto

AP.1038

114/KM.1/2014

26-Feb-14

6

Liem Sian Liong

AP.1039

113/KM.1/2014

26-Feb-14

7

Nasib Mikael Saragih

AP.1040

153/KM.1/2014

6-Mar-14


3

No

Nama Akuntan Publik

No. Register

No. Izin AP

Tanggal

8

Lim Hendra

AP.1041

158/KM.1/2014

7-Mar-14

9

Susanto Bong

AP.1042

216/KM.1/2014

3-Apr-14

10

Wiwit Oktafianty Z.

AP.1043

217/KM.1/2014

3-Apr-14

11

Erna

AP.1044

218/KM.1/2014

3-Apr-14

12

Yonathan Augustine

AP.1045

219/KM.1/2014

3-Apr-14

13

Panata Bangar Hasioan Sianipar

AP.1046

240/KM.1/2014

14-Apr-14

14

Siska Darmawan

AP.1047

324/KM.1/2014

25-Apr-14

15

Tikkos Sitanggang

AP.1048

322/KM.1/2014

25-Apr-14

16

Rosyid Arifin

AP.1049

327/KM.1/2014

25-Apr-14

17

Toton Sucipto

AP.1050

337/KM.1/2014

5-May-14

18

Moh. Mahsun

AP.1051

338/KM.1/2014

5-May-14

19

M. Kuncara Budi Santosa

AP.1052

340/KM.1/2014

5-May-14

20

Maya Renata Tenardi

AP.1053

355/KM.1/2014

8-May-14

21

Pujilah Mennix Harrijanto

AP.1054

379/KM.1/2014

28-May-14

22

Rudiana

AP.1055

400/KM.1/2014

3-Jun-14

23

Mukhlisy Ilyas

AP.1056

396/KM.1/2014

3-Jun-14

24

Mimando

AP.1057

395/KM.1/2014

3-Jun-14

25

Yuni Nur Ikasari

AP.1058

425/KM.1/2014

13-Jun-14

26

Oyon Suharyono

AP.1059

438/KM.1/2014

23-Jun-14

27

Tubagus Manshur

AP.1060

439/KM.1/2014

23-Jun-14

28

Suherfi

AP.1061

440/KM.1/2014

23-Jun-14

29

Herman Ruslim

AP.1062

513/KM.1/2014

18-Jul-14

30

Santo

AP.1063

516/KM.1/2014

18-Jul-14

31

Sugeng Iscahyono

AP.1064

512/KM.1/2014

18-Jul-14

32

Derdjo Djony Saputro

AP.1065

510/KM.1/2014

18-Jul-14

33

Lukito

AP.1066

543/KM.1/2014

12-Aug-14

34

Dimas Muchammad Fajar

AP.1067

570/KM.1/2014

20-Aug-14

35

Yenny Wati Yahya

AP.1068

631/KM.1/2014

19-Sep-14

36

Lilik Hartatik

AP.1069

587/KM.1/2014

2-Sep-14

37

Fitri Ahmad Kurniawan

AP.1070

584/KM.1/2014

2-Sep-14

38

Iwansyah Chahyadi Iskandar

AP.1071

613/KM.1/2014

9-Sep-14

39

Ricky Utomo

AP.1072

608/KM.1/2014

9-Sep-14

40

Moh. Taufiqurrahman

AP.1073

609/KM.1/2014

9-Sep-14

41

Widya Nugrahanto

AP.1074

633/KM.1/2014

19-Sep-14

42

Auliffi Ermian Challen

AP.1075

670/KM.1/2014

1-Oct-14

43

Yeyen Hundaryanto

AP.1076

754/KM.1/2014

21-Oct-14

44

Pricillia Cynthia Elisabeth Weku

AP.1077

710/KM.1/2014

8-Oct-14

45

Atok Komarianto

AP.1078

712/KM.1/2014

8-Oct-14

46

Faisal Riza

AP.1079

716/KM.1/2014

8-Oct-14

47

Slamet Riyanto

AP.1080

711/KM.1/2014

8-Oct-14


4

No

Nama Akuntan Publik

No. Register

No. Izin AP

Tanggal

48

Samsul Erni

AP.1081

714/KM.1/2014

8-Oct-14

49

Jongky Titus Lazuardi

AP.1082

715/KM.1/2014

8-Oct-14

50

Deddy Gunawan

AP.1083

713/KM.1/2014

8-Oct-14

51

Marina

AP.1084

719/KM.1/2014

8-Oct-14

52

Ronady Surya Sembiring

AP.1085

718/KM.1/2014

8-Oct-14

53

Mellin

AP.1086

753/KM.1/2014

21-Oct-14

54

Andreas Haryono Tjahyadi

AP.1087

751/KM.1/2014

21-Oct-14

55

Cahyadi Muliono

AP.1088

795/KM.1/2014

29-Oct-14

56

William Tanuwijaya

AP.1089

752/KM.1/2014

21-Oct-14

57

Randie Harianto

AP.1090

785/KM.1/2014

28-Oct-14

58

Heru Kusdandaru

AP.1091

774/KM.1/2014

27-Oct-14

59

James Pardomuan Sitorus

AP.1092

749/KM.1/2014

21-Oct-14

60

Wagimin Sendjaja

AP.1093

793/KM.1/2014

28-Oct-14

61

Erik Eneddy

AP.1094

750/KM.1/2014

21-Oct-14

62

Shohibul Imam

AP.1095

781/KM.1/2014

28-Oct-14

63

Ashari

AP.1096

799/KM.1/2014

30-Oct-14

64

Karianton Tampubolon

AP.1097

809/KM.1/2014

5-Nov-14

65

Fardiman

AP.1098

835/KM.11/2014

17-Nov-14

66

Denny Tanuwijaya

AP.1099

839/KM.1/2014

18-Nov-14

67

Sheilla Anastasia

AP.1100

836/KM.1/2014

17-Nov-14

68

Bowo Priyatno

AP.1101

834/KM.1/2014

17-Nov-14

69

Winanto

AP.1102

860/KM.1/2014

21-Nov-14

70

Sich Jerry Matanari

AP.1103

870/KM.1/2014

25-Nov-14

71

Suhardi

AP.1104

891/KM.1/2014

8-Dec-14

72

Dodi Pribadi

AP.1105

913/KM.1/2014

10-Dec-14

73

Fiona Melinda Santo

AP.1106

883/KM.1/2014

2-Dec-14

74

Sultana Amri

AP.1107

890/KM.1/2014

8-Dec-14

75

Youngky Juarto

AP.1108

884/KM./2014

10-Dec-14

76

Rudi Setiadi Tjahjono

AP.1109

838/KM.1/2014

18-Nov-14

77

I Nyoman Dharma

AP.1110

935/KM.1/2014

17-Dec-14

78

Bisner Sitanggang

AP.1111

930/KM.1/2014

17-Dec-14

79

Sandra Kristani

AP.1112

962/KM.1/2014

24-Dec-14

80

Nirsihing Asmoro

AP.1113

938/KM.1/2014

17-Dec-14

81

Novida Winata

AP.1114

981/KM.1/2014

31-Dec-14

82

Tjun Tjun

AP.1115

978/KM.1/2014

31-Dec-14

83

Tubagus Arief Prima

AP.1116

980/KM.1/2014

31-Dec-14


5

Sejak tahun 2007, tercatat 893 (delapan ratus Sembilan puluh tiga) izin Akuntan Publik telah diterbitkan. Dan jumlah ini hingga tahun 2014 terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dalam grafik berikut ini:

Grafik Perkembangan Jumlah Akuntan Publik Tahun 2007-2014 1200 1000

893

2007

877

903

928

2008

2009

2010

985

1016

999

1053

800 600 400 200 0

2011

2012

2013

2014

Tahun

1.2. Izin Akuntan Publik yang Dicabut dan yang Tidak Berlaku Selama Tahun 2014 a.

Pencabutan Izin Berdasarkan Pengajuan Pengunduran Diri Menurut ketentuan UU Nomor 5 tahun 2011, dalam hal Akuntan Publik mengajukan permohonan pengunduran diri, maka izin akuntan publik yang bersangkutan akan dicabut. Dalam tahun 2014, jumlah pencabutan izin yang diterbitkan berdasarkan pengajuan pengunduran diri akuntan publik adalah sebanyak 7 (tujuh) izin, yang diuraikan secara rinci dalam daftar berikut ini : Izin Akuntan Publik yang Dicabut Berdasarkan Pengajuan Pengunduran Diri AP Tahun 2014 No

Nama AP

No. Reg AP

No. Surat Pencabutan

Tanggal Surat Pencabutan

1

Mulyana Mastam

AP.0491

64/KM.1/2014

10-Feb-14

2

Rasidi

AP.0070

65/KM.1/2014

10-Feb-14

3

Indra Muda J. Lubis

AP.0937

320/KM.1/2014

25-Apr-14

4

Jan Hoesada

AP.0476

478/KM.1/2014

30-Jun-14

5

Teguh Sujono

AP.0974

508/KM.1/2014

18-Jul-14


6

No

No. Reg AP

Nama AP

No. Surat Pencabutan

Tanggal Surat Pencabutan

6

Polim Mukri

AP.0863

912/KM.1/2014

10-Dec-14

7

Surti Kanti

AP.0973

933/KM.1/2014

17-Dec-14

b. Pengenaan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Selama tahun 2014, PPPK tidak mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin AP kepada Akuntan Publik. c.

Izin Akuntan Publik yang Dinyatakan Tidak Berlaku Selama Tahun 2014 Akuntan Publik yang meninggal dunia sehingga izin akuntan publiknya dinyatakan tidak berlaku selama tahun 2014 adalah sebanyak 13 (tigabelas) orang, sebagaimana diuraikan dalam daftar berikut ini : Izin Akuntan Publik yang Dinyatakan Tidak Berlaku Selama Tahun 2014 No Nama AP

Tanggal Meninggal

Nama KAP

1

Brigade Bangun

22 Maret 2014

2

Didy Soesetyo

03 Juni 2014

B. Bangun Supoyo, Sutjahjo, Rekan

Subyantara

&

4

Djajasumadi Tanuwibawa Farid Djahidin

5

Henky Tedjasukmana

17 Agustus 2014

Henky Tedjasukmana, Drs.

6

Martha Hadimargono

27 Februari 2014

Thomas Suharsono Wirawan & Rekan

7

Muhamad Zainal Arifin

05 September 2014

Risman & Arifin

8

Murni Anwar

17 Desember 2014

Murni

9

Risman Chaidir

14 April 2014

Risman & Arifin

10

Santoso

24 Januari 2014

Santoso & Rekan

11

Soewardhono

31 Desember 2014

Soewardhono, Drs. & Rekan

12

Willer Nainggolan

24 Desember 2014

Osman Bing Satrio & Eny

13

Zainal Ariffin

17 Desember 2014

Zainal, Juhana & Rekan

3

18 Desember 2014

Sukrisno Sarwoko dan Sandjaja

02 Juli 2014

Farid Djahidin, Nurdiono

1.3. Penghentian Pemberian Jasa Asurans untuk Sementara Waktu Ketentuan

dalam

UU

Nomor

5

tahun

2011

tentang

Akuntan

Publik

memperkenankan akuntan publik untuk mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu paling lama hingga berakhirnya masa berlaku izin akuntan publik yang bersangkutan. Pada masa tersebut, akuntan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

7

publik masih memegang izinnya sebagai akuntan publik namun tidak diperbolehkan untuk memberikan jasa asurans. Dalam tahun 2014, Menteri telah menyetujui permohonan penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu sebanyak 15 (lima belas) orang AP sebagaimana diuraikan dalam daftar berikut ini : Persetujuan atas Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Asurans untuk Sementara Waktu selama Tahun 2014

1

A. Kristiyanto Wahyu I

AP.0459

S-191/MK.1/2014

Tanggal Persetujuan 07 Maret 2014

2

Amir Abadi Jusuf

AP.0505

S-605/MK.1/2014

19 Agustus 2014

29 bulan

3

Andi B. Surya

AP.0192

S-113/MK.1/2014

27 Januari 2014

6 bulan

4

Ardihandiyani

AP.0976

S-114/MK.1/2014

27 Januari 2014

46 bulan

5

Arianto

AP.0523

S-606/MK.1/2014

19 Agustus 2014

29 bulan

6

Aryanto Agus Mulyo

AP.0504

S-608/MK.1/2014

19 Agustus 2014

29 bulan

7

Atjeng Sastrawidjaja

AP.0488

S-752/MK.1/2014

18 September 2014

29 bulan

8

Chandra Hartono

AP.0855

S-530/MK.1/2014

23 Juni 2014

36 bulan

9

Dedy Muliadi

AP.0270

S-190/MK.1/2014

07 Maret 2014

31 bulan

10

Ian Nugraha

AP.1034

S-607/MK.1/2014

19 Agustus 2014

53 bulan

11

Lucas Kurniawan

AP.0441

S-867/MK.1/2014

13 November 2014

36 bulan

12

Poppy Sofia

AP.0508

S-175/MK.1/2014

28 Februari 2014

15 bulan

13

Susanti Adiwinata

AP.0211

S-136/MK.1/2014

10 Februari 2014

32 bulan

14

Thomson E. Batubara

AP.0224

S-743/MK.1/2014

02 September 2014

26 bulan

15

Yuliana Setiawati

AP.0364

S-529/MK.1/2014

23 Juni 2014

18 bulan

No

Nama AP

No. Reg

No Persetujuan

Waktu Cuti 33 bulan

Selain itu, terdapat pula akuntan publik yang mengakhiri masa penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu sebanyak 7 (tujuh) orang AP, sebagaimana diuraikan dalam daftar berikut : Akuntan Publik yang mengakhiri masa Penghentian Pemberian Jasa Asurans untuk Sementara Waktu dalam Tahun 2014

1

Arianto

AP.0523

S-176/MK.1/2014

Tanggal Persetujuan 28-Feb-14

2

Amir Abadi Jusuf

AP.0505

S-177/MK.1/2014

28-Feb-14

3

Aryanto Agus Mulyo

AP.0504

S-174/MK.1/2014

28-Feb-14

4

Joseph Vittorio Pesik

AP.0853

S-531/MK.1/2014

23-Jun-14

5

Ali Hery

AP.0555

S-921/MK.1/2014

17-Dec-14

6

Merliyana Syamsul

AP.0763

S-922/MK.1/2014

17-Dec-14

7

Drs. Hasnil, CPA

AP.0301

S-920/MK.1/2014

17-Dec-14

No

Nama AP


No. Reg. AP

No Persetujuan

8

1.4. Akuntan Publik yang belum mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP Dalam UU nomor 5 tahun 2011 diatur bahwa Akuntan Publik dalam memberikan jasa harus melalui Kantor Akuntan Publik. Oleh karena itu, setelah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Akuntan Publik diberi waktu hingga paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari untuk mendirikan atau menjadi rekan pada suatu Kantor Akuntan Publik. Hingga akhir tahun 2014, Akuntan Publik yang belum mendirikan atau menjadi rekan KAP adalah sebanyak sebanyak 52 (lima puluh dua) AP sebagaimana diuraikan dalam daftar berikut ini: Akuntan Publik yang Belum Menjadi Rekan pada KAP No

Nama AP

No. Register

Keterangan

1

Liauw She Jin

AP.0132

AP Tanpa KAP

2

Agus We Djawatagi

AP.0489

AP Tanpa KAP

3

Didik Purwanto

AP.0890

AP Tanpa KAP

4

Syarnubi

AP.0946

AP Tanpa KAP

5

Hadi Hardjono

AP.0218

AP Tanpa KAP

6

Eddy Izwar

AP.0082

AP Tanpa KAP

7

Musfiari Haridhi

AP.0984

AP Tanpa KAP

8

Felix Ivanata Darmasetia

AP.0989

AP Tanpa KAP

9

Budinata Rahardja

AP.0969

AP Tanpa KAP

10

Ali Hery

AP.0555

AP Tanpa KAP

11

Rikanto Radix

AP.1024

AP Tanpa KAP

12

Juninho Widjaja

AP.1029

AP Tanpa KAP

13

Panata Bangar Hasioan Sianipar

AP.1046

AP Tanpa KAP

14

Chang Lucia Adrianti

AP.0025

AP Tanpa KAP

15

Heryanto S. Gani

AP.0216

AP Tanpa KAP

16

Lilik Hartatik

AP.1069

AP Tanpa KAP

17

Yenny Wati Yahya

AP.1068

AP Tanpa KAP

18

Widya Nugrahanto

AP.1074

AP Tanpa KAP

19

Pricillia Cynthia Elisabeth Weku

AP.1077

AP Tanpa KAP

20

Faisal Riza

AP.1079

AP Tanpa KAP

21

Erik Eneddy

AP.1094

AP Tanpa KAP

22

Patricia

AP.0749

AP Tanpa KAP

23

Fardiman

AP.1098

AP Tanpa KAP

24

Bowo Priyatno

AP.1101

AP Tanpa KAP

25

Denny Tanuwijaya

AP.1099

AP Tanpa KAP

26

Winanto

AP.1102

AP Tanpa KAP


9

No

Nama AP

No. Register

Keterangan

27

Hilda Ong

AP.0457

AP Tanpa KAP

28

Sich Jerry Matanari

AP.1103

AP Tanpa KAP

29

Bambang Irawan

AP.0010

AP Tanpa KAP

30

Iskandar Pane

AP.0397

AP Tanpa KAP

31

Fiona Melinda Santo

AP.1106

AP Tanpa KAP

32

Suhardi

AP.1104

AP Tanpa KAP

33

Agung Nugroho Soedibyo

AP.0171

AP Tanpa KAP

34

Eva Yulianti Basuki

AP.0265

AP Tanpa KAP

35

Youngky Juarto

AP.1108

AP Tanpa KAP

36

Bisner Sitanggang

AP.1111

AP Tanpa KAP

37

Nirsihing Asmoro

AP.1113

AP Tanpa KAP

38

Sandra Kristani

AP.1112

AP Tanpa KAP

39

Tjun Tjun

AP.1115

AP Tanpa KAP

40

Rudi Setiadi Tjahjono

AP.1109

AP Tanpa KAP

41

Ardihandiyani

AP.0976

Cuti

42

Yuliana Setiawati

AP.0364

Cuti

43

VJH. Boentaran Lesmana

AP.0274

Cuti

44

Budi Rahayu

AP.0210

Cuti

45

Susanti Adiwinata

AP.0211

Cuti

46

Thomson E. Batubara

AP.0224

Cuti

47

Harry Kesuma Tanoto

AP.0238

Cuti

48

Ian Nugraha

AP.1034

Cuti

49

Dedy Muliadi

AP.0270

Cuti

50

A. Kristiyanto Wahyu I

AP.0459

Cuti

51

Chandra Hartono

AP.0855

Cuti

52

Lucas Kurniawan

AP.0441

Cuti

2. Perizinan Kantor Akuntan Publik 2.1 Izin Kantor Akuntan Publik Yang Terbit Selama 2014 UU Nomor 5 tahun 2011 juga mengatur mengenai perizinan Kantor Akuntan Publik (KAP). Bentuk usaha KAP sesuai dengan ketentuan dalam UU adalah bentuk usaha perseorangan dan persekutuan/firma. KAP yang berbentuk usaha perseorangan harus didirikan oleh seorang Akuntan Publik sedangkan KAP yang berbentuk usaha persekutuan/firma dapat terdiri dari rekan Akuntan Publik dan Rekan non Akuntan Publik dengan komposisi paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah rekan adalah Akuntan Publik.


10

Dalam tahun 2014, izin usaha Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) KAP sebagaimana diuraikan dalam daftar berikut ini: Izin Kantor Akuntan Publik yang Terbit selama 2014 No

Nama KAP

No. Izin KAP

Tanggal Izin

1

Erfan & Rakhmawan

18/KM.1/2014

16 Januari 2014

2

Zulfikar dan Rizal

31/KM.1/2014

21 Januari 2014

3

Risman & Arifin

42/KM.1/2014

27 Januari 2014

4

Aria Kanaka

68/KM.1/2014

10 Februari 2014

5

Samuel Gunawan

112/KM.1/2014

26 Februari 2014

6

Tri Purwanto

244/KM.1/2014

15 April 2014

7

M. Yasin, Toni Ratim

325/KM.1/2014

25 April 2014

8

Nasib Mikael Saragih, S.E., CPA

352/KM.1/2014

08 Mei 2014

9

Maksum, Suyamto dan Hirdjan

353/KM.1/2014

08 Mei 2014

10

Nalem Sembiring, Ak., CPA, Drs.

377/KM.1/2014

28 Mei 2014

11

Daniel Limbong

378/KM.1/2014

28 Mei 2014

12

Tikkos Sitanggang

398/KM.1/2014

03 Juni 2014

13

Ichwan, Kurniawan & Rekan

436/KM.1/2014

23 Juni 2014

14

Moh. Mahsun, Ak., M.Si., CPA

437/KM.1/2014

23 Juni 2014

15

M.Kuncara Budi Santosa, S.E., Ak., M.M., CA., CPA

479/KM.1/2014

30 Juni 2014

16

Yuni Nur Ikasari

542/KM.1/2014

12 Agustus 2014

17

Herman Ruslim, Dr.; S.E., Ak., M.M.

586/KM.1/2014

02 September 2014

18

Maurice Ganda Nainggolan

588/KM.1/2014

02 September 2014

19

Thoufan dan Rosyid

607/KM.1/2014

09 September 2014

20

Asep, Rianita, Manshur & Suharyono

685/KM.1/2014

07 Oktober 2014

21

Lukito Darmawan

720/KM.1/2014

08 Oktober 2014

22

Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil

775/KM.1/2014

27 Oktober 2014

23

Arief Jauhari

784/KM.1/2014

28 Oktober 2014

24

Sriyadi Elly Sugeng & Rekan

786/KM.1/2014

28 Oktober 2014

25

Ventje Jansen Royke dan Liem

787/KM.1/2014

28 Oktober 2014

26

Johannes Juara & Rekan

789/KM.1/2014

28 Oktober 2014

27

Arman Hendiyanto & Rekan

792/KM.1/2014

28 Oktober 2014

28

Santo & Yonathan

800/KM.1/2014

30 Oktober 2014

29

Drs. Suherfi, Ak., CPA

807/KM.1/2014

05 November 2014

30

Toton Sucipto

810/KM.1/2014

05 November 2014

31

Aria Kanaka & Rekan

832/KM.1/2014

17 November 2014

32

Ladiman, Novita & Rekan

914/KM.1/2014

10 Desember 2014

33

Bayudi, Yohana, Suzy, Arie

915/KM.1/2014

10 Desember 2014

34

Siddharta Widjaja & Rekan

916/KM.1/2014

10 Desember 2014


11

No

Nama KAP

No. Izin KAP

Tanggal Izin

35

Arianto, CPA

918/KM.1/2014

10 Desember 2014

36

Slamet Riyanto

919/KM.1/2014

10 Desember 2014

37

Faisal Riza., Ak CA CPA

928/KM.1/2014

17 Desember 2014

38

Hertanto Grace Karunawan

929/KM.1/2014

17 Desember 2014

39

Dr. Wagimin Sendjaja, Ak, CA, CPA

936/KM.1/2014

17 Desember 2014

40

James & Komarianto

948/KM.1/2014

22 Desember 2014

41

Djoko Sidik & Indra

959/KM.1/2014

24 Desember 2014

42

Murni Anwar

991/KM.1/2014

31 Desember 2014

43

Pujilah Mennix Harrijanto

992/KM.1/2014

31 Desember 2014

44

Handoko Tomo Samuel Gunawan & Rekan

993/KM.1/2014

31 Desember 2014

45

Drs. Bakhtiar, S.H

994/KM.1/2014

31 Desember 2014

Dengan adanya izin baru yang diterbitkan dan pencabutan KAP yang tidak memenuhi ketentuan, jumlah kantor akuntan publik sampai dengan akhir Desember 2013 adalah 377 KAP. Pertumbuhan jumlah KAP dalam periode 6 tahun terakhir dapat ditunjukkan dalam grafik berikut ini: Perkembangan Jumlah Kantor Akuntan Publik Tahun 2007-2014 415 410

406

405

408

408 400

400

394

395 390

388

387

385 380

377

375 370 365 360 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

2.2 Pendaftaran Rekan Non Akuntan Publik selama Tahun 2014 Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatur bahwa setiap orang yang akan menjadi rekan non akuntan publik wajib mendaftar pada Menteri Keuangan. Selama tahun 2014, PPAJP telah melakukan pendaftaran rekan non Akuntan Publik sebanyak 14 (empat belas) orang sebagaimana diuraikan dalam daftar berikut : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

12

Pendaftaran Rekan Non Akuntan Publik selama Tahun 2014

1

L. Halim Santoso

No. Surat Tanda Terdaftar Rekan Non-AP S-198/MK.1/2014

2

R. Wedi Rusmawan K.

S-222/MK.1/2014

Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih

3

Saipudin

S-306/MK.1/2014

4

Soegeng Soetedjo

S-320/MK.1/2014

5

Annadyah Pratiwi

S-321/MK.1/2014

Thomas, Drs; Blasius, Widartoyo & Rekan -

6

Najemuddin

S-603/MK.1/2014

Thoufan dan Rosyid

7

Frizon Parsaoran Sitanggang

S-806/MK.1/2014

-

8

Ronny Budisantoso

S-813/MK.1/2014

-

9

Dwijono Kristijanto

S-825/MK.1/2014

-

10

Lantriningsih Soegianto

S-827/MK.1/2014


11

Deny Aryanto B Ningtyas

S-849/MK.1/2014

Ichwan, Kurniawan & Rekan

12

Setiadi Listyatmodjo Adi

S-883/MK.1/2014

-

13

Inneke Kusumo

S-884/MK.1/2014

-

14

Aryo Wibisono

S-919/MK.1/2014

-

No

Nama AP

Rekan Pada KAP -

2.3 Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Usaha KAP dalam Tahun 2014 Izin usaha KAP yang dicabut selama tahun 2014 adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) KAP sebagaimana diuraikan dalam daftar berikut : Izin Usaha KAP yang dicabut selama tahun 2014 No

Nama KAP

No KMK Pencabutan

Tanggal KMK Pencabutan

1

Toni H. Ratim

232/KM.1/2014

8-Apr-14

2

321/KM.1/2014

25-Apr-14

353/KM.1/2014

8-May-14

4

Indra Muda J. Lubis, Drs Maksum, Suyamto, Hirdjan & Rekan Heryanto Subrata Gani, Drs

391/KM.1/2014

3-Jun-14

5

Rasin, Ichwan & Rekan

436/KM.1/2014

23-Jun-14

6

Harry, Drs. & Rekan

507/KM.1/2014

18-Jul-14

7

Haryono Adi Prasetyo

569/KM.1/2004

20-Aug-14

8

Thoufan Nur, CPA

606/KM.1/2014

9-Sep-14

9

Asep Rahmansyah & Rekan

679/KM.1/2014

7-Oct-14

10

Rianita Soelaiman

680/KM.1/2014

7-Oct-14

11

Ahmad Adri, Drs, MBA

709/KM.1/2014

8-Oct-14

12

Hendrawinata Eddy & Siddharta

775/KM.1/2014

27-Oct-14

3


13

No

No KMK Pencabutan

Nama KAP

Tanggal KMK Pencabutan

13

Arie Rachim

779/KM.1/2014

28-Oct-14

14

J. Tanzil, Drs. & Rekan

780/KM.1/2014

28-Oct-14

15

Sriyadi, Elly & Rekan

786/KM.1/2014

28-Oct-14

16

Ventje Jansen dan Royke

787/KM.1/2014

28-Oct-14

17

Arman Dhani & Rekan

792/KM.1/2014

28-Oct-14

18

Rika Angelina

794/KM.1/2014

29-Oct-14

19

Aria Kanaka

831/KM.1/2014

17-Nov-14

20

Tjiendradjaja & Handoko Tomo

867/KM.1/2014

25-Nov-14

21

Polim Mukri, Drs

911/KM.1/2014

10-Dec-14

22

Jan, Ladiman & Rekan

914/KM.1/2014

10-Dec-14

23

Bayudi Watu & Rekan

915/KM.1/2014

10-Dec-14

24

Hertanto,Sidik & Indra

937/KM.1/2014

17-Dec-14

Sedangkan izin usaha KAP yang dinyatakan tidak berlaku selama tahun 2014 adalah sebanyak 4 (empat) KAP sesuai dengan daftar berikut ini: Izin Usaha KAP yang Dinyatakan Tidak Berlaku selama Tahun 2014 No

Nama KAP

No. Izin KAP

Tanggal Izin KAP

Keterangan

1

Risman & Ariffin

42/KM.1/2014

27 Januari 2014

AP Meninggal Dunia

2

B. Bangun, Drs

KEP-045/KM.17/2000

11 Februari 2000

AP Meninggal Dunia

3

Henky Tedjasukmana

1089/KM.1/2012

06 November 2012

AP Meninggal Dunia

4

Murni Anwar

991/KM.1/2014

31 Desember 2014

AP Meninggal Dunia

3. Perizinan Cabang Kantor Akuntan Publik 3.1 Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik selama Tahun 2014 Cabang Kantor Akuntan Publik dapat didirikan oleh KAP berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma. Izin pendirian cabang diberikan oleh Menteri setelah KAP tersebut memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam UU Nomor 5 tahun 2011. Dalam tahun 2014, Menteri Keuangan telah memberikan izin pendirian cabang KAP sebanyak 13 (tiga belas) cabang KAP sebagaimana diuraikan dalam daftar berikut: Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik selama Tahun 2014 No 1

Nama KAP Tanubrata Sutanto Fahmi dan Rekan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

No Izin Cabang 67/KM.1/2014

Tanggal Izin Cabang 10-Feb-14

Kota Bandung 14

2

Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan

19/KM.1/2014

Tanggal Izin Cabang 16-Jan-14

3

Zulfikar & Rizal

53/KM.1/2014

30-Jan-14

Depok

4

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

152/KM.1/2014 6-Mar-14

Bekasi

5

Erfan & Rakhmawan

159/KM.1/2014 7-Mar-14

Surabaya

6

Joachim Poltak Lian Michell & Rekan

339/KM.1/2014 5-May-14

Medan

7


808/KM.1/2014 5-Nov-14

Jakarta

8


820/KM.1/2014 10-Nov-14

Surabaya

9


823/KM.1/2014 11-Nov-14

Medan

10


841/KM.1/2014 18-Nov-14

Yogyakarta

11

Asep, Rianita, Manshur & Suharyono

869/KM.1/2014 25-Nov-14

Bandung

12

Y. Santosa dan Rekan

892/KM.1/2014 8-Dec-14

Jakarta Selatan

13

Angelina Yansen

932/KM.1/2014 17-Dec-14

Bekasi

No

Nama KAP

No Izin Cabang

Kota Cirebon

Pertumbuhan jumlah cabang KAP dalam periode 6 tahun terakhir dapat ditunjukkan dalam tabel dan grafik berikut ini : Tabel II.4 Pertumbuhan Jumlah Cabang KAP dalam 6 tahun terakhir No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Cabang KAP 100 106 110 119 119 110

Pertumbuhan Jumlah Cabang KAP dalam 6 tahun terakhir

125

119

120 115

110

110 105 100

119 110

106 100

95 90 Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011 Tahun 2012 Jumlah Cabang KAP


Tahun 2013

Tahun 2014

15

3.2 Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Pendirian Cabang KAP dalam Tahun 2014 Sedangkan izin usaha cabang KAP yang dinyatakan tidak berlaku selama tahun 2014 adalah sebanyak 7 (tujuh) cabang KAP sesuai dengan daftar berikut ini : Izin Usaha Cabang KAP yang Dinyatakan Tidak Berlaku selama Tahun 2014

1

Bayudi Watu & Rekan

Tanggal Pencabutan 915/KM.1/2014 10-Dec-14

2

Jan, Ladiman & Rekan

435/KM.1/2014 23-Jun-14

Jakarta

3


775/KM.1/2014 27-Oct-14

Jakarta

4


775/KM.1/2014 27-Oct-14

Medan

5

Wisnu B. Soewito & Rekan

156/KM.1/2014 7-Mar-14

Bandung

6

Y. Santosa dan Rekan

195/KM.1/2014 20-Mar-14

Jakarta

7

Thomas, Blasius, Widartoyo & Rekan

628/KM.1/2014 19-Sep-14

Jakarta

No

Nama KAP

No Pencabutan

Kota Semarang

4. Kerja Sama KAP dengan Kantor Akuntan Publik Asing/Organisasi Audit Asing 4.1 Pendaftaran KAPA/OAA

KAP juga diperkenankan untuk melakukan kerja sama antar KAP atau melakukan kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA) yang telah terdaftar pada Kementerian Keuangan. Selama tahun 2014, jumlah pendaftaran KAPA/OAA pada Menteri Keuangan adalah sebanyak 8 (delapan) KAPA/OAA sesuai dengan daftar berikut ini: KAPA/OAA yang terdaftar pada Menteri selama tahun 2014

No

Nama KAPA/OAA

Jenis

Nomor Persetujuan

Tanggal Persetujuan

1

PrimeGlobal

OAA

S-122/MK.1/2014

30-Jan-14

2

Praxity AISBL

OAA

S-150/MK.1/2014

18-Feb-14

3

Affilica International

OAA

S-229/MK.1/2014

3-Apr-14

4

TGS Global Network Limited

OAA

S-604/MK.1/2014

19-Aug-14

5

Moores Rowland CPAs

KAPA

S-826/MK.1/2014

21-Oct-14

6

TKNP International Intercontinental Groupingmof Accountants and Lawyers (IGAL) INAA I.N.P.A

KAPA

S-828/MK.1/2014

21-Oct-14

OAA

S-918/MK.1/2014

17-Dec-14

OAA

S-952/MK.1/2014

30-Dec-14

7 8


16

4.2 Pembatalan Pendaftaran KAPA/OAA

Selama tahun 2014, jumlah pembatalan KAPA/OAA pada Menteri Keuangan adalah sebanyak 1 (satu) KAPA/OAA sesuai dengan daftar berikut ini: Pembatalan KAPA/OAA selama tahun 2014 No 1

Nama KAPA/OAA

Jenis

No Surat

Tgl Surat

INAA (Guernsey) Limited

OAA

S-952/MK.1/2014

30-Dec-14

4.3 Persetujuan Pencantuman nama KAPA/OAA bersama-sama dengan nama KAP

Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan dalam UU dapat bekerja sama dengan KAPA/OAA yang terdaftar pada Menteri dan mencantumkan nama KAPA/OAA tersebut bersama-sama dengan nama KAP setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Selama tahun 2014, Menteri telah menerbitkan persetujuan pencantuman nama KAPA/OAA bersama-sama dengan nama KAP sebanyak 14 (empat belas) nama KAPA/OAA sebagaimana diuraikan dalam daftar berikut : Persetujuan Pencantuman Nama KAPA/OAA Bersama-sama dengan Nama KAP No

Nama KAP

KAPA/OAA

1

Anwar, Sugiharto & Rekan

DFK International

2

Indra, Sumijono & Rekan

Y.S. KOH & CO

3

J. Tanzil, Drs. & Rekan

PrimeGlobal

4

Gideon Adi & Rekan

Parker Randall International

5

Praxity AISBL

7

Samuel Gunawan Joachim Poltak Lian Michell & Rekan Jansen & Ramdan

8

Agus Ubaidillah dan Rekan

TGS Global Network Limited

9

Siddharta Widjaja & Rekan

KPMG International Cooperative

10

Johannes Juara & Rekan

INAA I.N.P.A

11

Samuel Gunawan

Moores Rowland CPAs

12

Y. Santosa dan Rekan Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Sriyadi Elly Sugeng & Rekan

Praxity AISBL

6

13 14


The Leading Edge Alliance, Inc. Affilica International

Kreston International Kudos International Network Limited

17

4.4 Pencabutan Persetujuan Pencantuman Nama KAPA/OAA Bersama-sama dengan Nama KAP

Dalam tahun 2014, Menteri telah mencabut persetujuan pencantuman nama KAPA/OAA bersama-sama dengan nama KAP sebanyak 8 (delapan) nama KAPA/OAA sesuai dengan daftar berikut : Pencabutan Persetujuan Pencantuman Nama KAPA/OAA Bersama-sama dengan Nama KAP No

Nama KAP

KAPA/OAA

1

Hasnil, M.Yasin & Rekan

Y.S.KOH & CO

2

Anwar & Rekan

DFK International

3

Tjiendradjaja & Handoko Tomo

Mazars

4

Samuel Gunawan

Praxity AISBL

5


Kreston International

6

Drs. J Tanzil & Rekan

PrimeGlobal

7

Johannes Patricia Juara & Rekan

INAA Group

8

Sriyadi, Elly & Rekan

Kudos International Network Limited


18


PROFIL AKUNTAN PUBLIK & KANTOR AKUNTAN PUBLIK 2014 1.

Profil Akuntan Publik Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa asurans sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Profesi akuntan publik merupakan profesi yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Akuntan Publik berperan dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan, serta mendorong peningkatan good corporate governance. Selaku regulator profesi akuntan publik, PPPK terus mengembangkan profesi akuntan publik di Indonesia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga menjadi semakin handal, professional dan berdaya saing tinggi. 1.1 Komposisi Usia dan Gender Akuntan Publik a. Usia

Komposisi Akuntan Publik di Indonesia berdasarkan usia dapat dilihat dari grafik berikut ini : Persebaran Usia AP Aktif <30 31 s/d 39 40 s/d 49 50 s/d 59 >59 Total


Jumlah 10 132 305 273 333 1053

% 0.94% 12,54% 28,97% 25,93% 31,62% 100%

19

Persebaran Usia AP Usia <30

Usia 30 s/d 39

Usia 40 s/d 49 1%

Usia 50 s/d 59

12%

Usia > 59

32%

29%

26%

b. Gender

Komposisi Akuntan Publik di Indonesia berdasarkan gender dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Komposisi Gender AP 900 800 700 600 Komposisi Gender AP

500 400 300 200 100 0

Perempuan 173 AP

Laki-Laki 880 AP


20

1.2 Persebaran Domisili Akuntan Publik

KAP harus memiliki kantor yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KAP juga diperkenankan untuk mendirikan kantor cabang yang juga harus berdomisili di wilayah Indonesia. Persebaran domisili Akuntan Publik dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut ini: Kalbar, Kalteng, Kalsel 9

Sumbagut 41

Sulut & Sulteng 7

Papua 1

Sumbagteng 21 Jabodetabek 729 Sumbagsel 21 Jabar 58

Jateng & DIY 45

2.

Jatim 97

Bali & NTB 15

Sulsel 9

Profil Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik merupakan badan usaha yang didirikan untuk memberikan jasa asurans maupun jasa lain yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen. Bentuk usaha KAP dapat berupa usaha perseorangan, persekutuan perdata maupun firma dan harus dipimpin oleh seorang Akuntan Publik. 2.1 Komposisi Kantor Akuntan Publik berdasarkan Bentuk Usaha

Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik menjabarkan bahwa Kantor Akuntan Publik dapat berbentuk usaha: a. perseorangan; b. persekutuan perdata; c. firma; atau d. bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam Undang Undang.


21

Berdasarkan data tahun 2014, Kantor Akuntan Publik yang berbentuk usaha persekutuan berjumlah 201 (dua ratus satu) dari total keseluruhan 388 Kantor Akuntan Publik. Lebih detailnya, komposisi Kantor Akuntan Publik di Indonesia berdasarkan bentuk usaha dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Bentuk Usaha Persekutuan ; 201

Persekutuan

Perseorangan; 187

Perseorangan

180

185

190

195

200

205

Pada Kantor Akuntan Publik dengan bentuk usaha persekutuan terdapat ketentuan terkait proporsi Kantor Akuntan Publik yang harus dipenuhi. Berikut ini adalah komposisi jumlah rekan pada Kantor Akuntan Publik dengan bentuk usaha Persekutuan tahun 2014: Komposisi Jumlah Rekan KAP 2 s.d. 5 6 s.d. 10 >10 Total


Jumlah 167 11 14 201

% 87% 6% 7% 100%

22

Komposisi Jumlah Rekan KAP Persekutuan Persekutuan dengan jumlah rekan 2-5 orang Persekutuan dengan jumlah rekan 6-10 orang Persekutuan dengan jumlah rekan >10 orang

6%

7%

87%

2.2 Persebaran Domisili Kantor Akuntan Publik Persebaran domisili Kantor Akuntan Publik dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut ini: Kalbar, Kalteng, Kalsel 8

Sumbagut 19

Sulut & Sulteng 4

Papua 1

Sumbagteng 8 Jabodetabek 253 Sumbagsel 11

Jabar 23

Jateng & DIY 20

Jatim 30


Bali & NTB 7

Sulsel 4

23

2.3 Komposisi KAP yang Bekerja Sama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA) Berdasarkan UU nomor 5 tahun 2011, Kantor Akuntan Publik di Indonesia dapat melakukan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA). Hingga akhir tahun 2014, jumlah KAP yang telah bekerja sama dengan KAPA/OAA adalah sebanyak 51 KAP dari 388 KAP sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut:

Proporsi KAP berdasarkan kerja sama dengan KAPA atau OAA Bekerjasama dengan KAPA 3%

Bekerjasama dengan OAA 10%

Tidak bekerjasama dengan KAPA/OAA 87%

2.4 Profil Industri KAP berdasarkan Laporan Kegiatan Usaha tahun takwim 2013 Kantor Akuntan Publik memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha dan laporan keuangan setiap tahun takwim kepada PPPK. Dalam laporan tersebut, KAP menginformasikan perkembangan jumlah tenaga kerja, jumlah klien dan jumlah pendapatan KAP selama satu tahun takwim. Pada tahun 2014, jumlah KAP yang telah menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan adalah sebanyak 370 KAP. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan KAP tersebut, dapat diuraikan profil industri KAP sebagai berikut :


24

2.4.1 Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada KAP Berdasarkan ketentuan UU nomor 5 tahun 2011, dalam menjalankan usahanya KAP harus memiliki sedikitnya 2 (dua) orang auditor yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Namun demikian, pada prakteknya KAP tidak hanya membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi tetapi juga kompetensi di bidang lain seperti manajemen, perpajakan, hukum hingga teknologi informasi untuk dapat menyesuaikan tuntutan kualitas yang diinginkan oleh klien maupun pemangku kepentingan lainnya. Bahkan beberapa KAP juga mempekerjakan tenaga ahli berkewarganegaraan asing dalam rangka meningkatkan kualitas jasa yang diberikan. Berdasarkan format laporan kegiatan usaha yang ditetapkan dalam PMK 17/PMK.01/2008, jenis tenaga kerja KAP dibagi dalam beberapa kategori: a. Rekan Akuntan Publik b. Rekan Non Akuntan Publik c. Tenaga Auditor d. Tenaga Profesional Lainnya e. Tenaga Administratif f. Tenaga Kerja Asing Berdasarkan data dalam laporan kegiatan usaha KAP tahun takwim 2013, secara umum total tenaga kerja yang bekerja pada KAP di Indonesia adalah sebesar 12.533 orang. Dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja tahun lalu sebesar 13.087 orang dapat disimpulkan terdapat penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 4,42%. Sedangkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada KAP selama 6 tahun terakhir dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini: Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja pada KAP dalam 6 tahun terakhir No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tahun Takwim 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Jumlah Tenaga Kerja 12.364 13.809 14.095 12.938 13.087 12.533

25

Grafik Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja pada KAP dalam 6 tahun terakhir

14.095 13.809

12.938

13.087 12.533

12.364

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sedangkan komposisi tenaga kerja pada tahun 2013 berdasarkan kategori sesuai dengan ketentuan PMK nomor 17/PMK.01/2008 dapat dilihat dalam tabel berikut: Komposisi Tenaga Kerja pada KAP Berdasarkan Jabatan dalam KAP Tahun Takwim 2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jabatan dalam KAP Rekan AP Rekan Non AP Tenaga Profesional Auditor Tenaga Profesional non Auditor Tenaga Administratif Tenaga Asing Total

Jumlah 956 36 9.177 728 1.508 128 12.533

Persentase 7,63% 0,29% 73,22% 5,81% 12,03% 1,02% 100,00%

Undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik memperkenankan KAP untuk mempekerjakan tenaga kerja profesional asing yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal KAP mempekerjakan tenaga kerja profesional asing, KAP harus memenuhi beberapa ketentuan, seperti memenuhi ketentuan batas maksimal jumlah tenaga kerja asing pada KAP dan menyampaikan laporan realisasi program profesi akuntan publik dan dunia pendidikan akuntansi yang disusun dan dijalankan oleh tenaga asing tersebut.


26

Berdasarkan laporan kegiatan usaha KAP, jumlah tenaga kerja profesional asing yang bekerja pada KAP dalam tahun takwim 2013 adalah sebanyak 128 orang. Hal ini merupakan peningkatan dibandingkan tahun lalu sebesar 0,78%. Ditinjau dari asal negara tenaga asing tersebut, PPPK mencatat bahwa sebagian besar tenaga kerja asing tersebut berasal dari negara Filipina, yaitu sejumlah 86 orang atau sebesar 67,19% dari seluruh tenaga kerja asing yang bekerja pada KAP untuk tahun takwim 2013. Informasi selengkapnya mengenai asal negara tenaga kerja profesional asing yang bekerja pada KAP tahun takwim 2013 diuraikan dalam tabel berikut ini: Daftar Negara Asal Tenaga Asing yang bekerja pada KAP Tahun Takwim 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Negara Asal Amerika Serikat Australia Belanda Cina Filipina Finlandia Inggris Jepang Jerman Korea Selatan Malaysia Perancis Peru Singapura

Total


Jumlah Tenaga Asing 4 7 2 2 86 2 2 9 1 4 5 1 1 2 128

% 3% 5% 2% 2% 67% 2% 2% 7% 1% 3% 4% 1% 1% 2% 100%

27

Grafik Komposisi Tenaga Asing yang bekerja pada KAP Tahun Takwim 2013 berdasarkan Negara Asal

Malaysia 4%

Perancis 1%

Peru 1%

Korea Selatan 3%

Singapura 2%

Amerika Serikat 3% Australia 5%

Jerman 1%

Belanda 1%

Jepang 7%

Cina 1%

Inggris 2% Finlandia 2%

Filipina 67%

2.4.2 Persebaran Tenaga Kerja KAP a. Berdasarkan Ukuran KAP Ukuran KAP yang digunakan sebagai dasar persebaran disusun berdasarkan komposisi jumlah rekan KAP sebagaimana diuraikan berikut ini :  KAP Kecil : KAP Perseorangan  KAP Menengah : KAP Persekutuan dengan 2-5 orang rekan  KAP Besar : KAP Persekutuan dengan 6-10 orang rekan  KAP Sangat Besar : KAP Persekutuan dengan >10 orang rekan, namun tidak termasuk KAP Big Four  KAP Big Four : KAP yang bekerja sama dengan OAA yang merupakan kategori Big Four di dunia. Berdasarkan kategori yang digunakan di atas, persebaran tenaga kerja KAP tahun takwim 2013 berdasarkan ukuran KAP adalah sebagai berikut :


28

Persebaran Tenaga Kerja KAP berdasarkan ukuran KAP No. 1 2 3 4 5

Jumlah Tenaga Kerja

Kategori KAP KAP Kecil KAP Menengah KAP Besar KAP Sangat Besar KAP Big Four Total

Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja 8,90 28,65 93,62 257,20 664,25

%

1.646 4.441 1.217 2.572 2.657 12.533

13% 35% 10% 21% 21% 100%

Grafik Persebaran Tenaga Kerja KAP berdasarkan ukuran KAP

KAP Big Four; 2.657; KAP Kecil; 1.646; 13% 21%

KAP Menengah; 4.441; 35%

KAP Sangat Besar; 2.572; 21%

KAP Besar; 1.217; 10%

KAP Kecil

KAP Menengah

KAP Besar

KAP Sangat Besar

KAP Big Four

b. Berdasarkan Domisili KAP Persebaran tenaga kerja KAP tahun takwim 2013 berdasarkan domisili KAP dan Cabang KAP adalah sebagai berikut : Persebaran Tenaga Kerja KAP berdasarkan Domisili KAP No.

Domisili KAP

1 2 3 4 5 6 7

Sumatera Jabodetabek Jabar & Banten Jateng & DIY Jatim Bali & Nusra Kalimantan, Sulawesi & Papua Total

Jumlah Tenaga Kerja 416 10.631 316 259 673 97

3% 85% 3% 2% 5% 1%

Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja 11,89 42,69 13,74 15,24 19,79 16,17

141

1%

10,85


%

12.533 29

Grafik Persebaran Tenaga Kerja KAP berdasarkan Domisili KAP

Jateng & DIY; 259; 2%

Jatim; 673; 5%

Bali & Nusra; 97; 1%

Jabar & Banten; 316; 3%

Kalimantan, Sulawesi & Papua; 141; 1% Sumatera; 416; 3%

Jabodetabek; 10.631; 85%

2.4.3 KAP dengan Jumlah Tenaga Kerja Terbesar untuk Tahun Takwim 2013 Berdasarkan laporan kegiatan usaha KAP tahun takwim 2013, 10 (sepuluh) KAP yang melaporkan jumlah tenaga kerja terbesar adalah : 1. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 2. Osman Bing Satrio & Eny 3. Purwantono, Suherman & Surja 4. Siddharta & Widjaja 5. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 6. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 7. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 8. Johan Malonda Mustika & Rekan 9. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 10. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 2.4.4 Pertumbuhan Jumlah Klien Kantor Akuntan Publik Tahun Takwim 2013 Jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik menurut Undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik adalah jasa asurans yang terdiri dari jasa audit umum atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya. Selain itu, akuntan publik dapat pula memberikan jasa lainnya yang Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

30

berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Undang-Undang juga menyatakan bahwa pemberian jasa oleh akuntan publik tersebut harus melalui KAP dan kegiatan pemberian jasa tersebut selanjutnya akan dilaporkan oleh KAP dalam laporan kegiatan usaha setiap tahunnya kepada PPPK. Berdasarkan data yang diterima PPPK dalam laporan kegiatan usaha KAP tahun takwim 2013, jumlah perusahaan yang menjadi klien KAP adalah sebanyak 30.536 perusahaan. Dengan capaian klien KAP selama tahun takwim 2013 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, disimpulkan bahwa terdapat peningkatan jumlah klien KAP sebesar 11.40% dibandingkan dengan jumlah klien untuk tahun takwim 2012. Sedangkan pertumbuhan jumlah klien KAP selama 6 tahun terakhir dapat ditunjukkan dalam tabel dan grafik berikut ini: Pertumbuhan Jumlah Klien KAP dalam 6 Tahun Terakhir No 1 2 3 4 5 6

Tahun Takwim 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Klien KAP 19.424 23.262 23.011 22.945 27.055 30.536

Jumlah Klien KAP 35.000

30.536

30.000

27.055

25.000 20.000

23.262

23.011

22.946

Tahun Takwim 2009

Tahun Takwim 2010

Tahun Takwim 2011

19.424

15.000 10.000 5.000 0 Tahun Takwim 2008

Tahun Takwim 2012

Tahun Takwim 2013

Jumlah klien KAP tahun 2013 dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis jasa yang dapat diberikan oleh KAP berdasarkan UU nomor 5 tahun 2011, yaitu : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

31

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis Jasa yang Diberikan Audit Umum Lap. Keuangan Prospektif Pelaporan Informasi Keuangan Proforma Review atas Laporan Keuangan Jasa Atestasi Lainnya Jasa Kompilasi Jasa Perpajakan Jasa Manajemen Jasa Konsultasi lainnya

Jasa Atestasi Lainnya 6,386% Review atas Laporan Keuangan 9,477%

Jumlah 24.378 3 163 2.894 1.950 215 497 145 291 30.536

Total

% 79,84% 0,01% 0,53% 9,48% 6,39% 0,70% 1,63% 0,48% 0,95% 100,00%

Jasa Kompilasi Jasa Perpajakan 0,704% 1,628% Jasa Manajemen 0,475% Jasa Konsultasi lainnya 0,953%

Pelaporan Informasi Keuangan Proforma 0,534%

Lap. Keuangan Prospektif 0,010%

Audit Umum 79,834%

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut proporsi klien terbesar berasal dari pemberian jasa audit sebesar 79,84%. 2.4.5 Persebaran Klien KAP a. Berdasarkan Ukuran KAP Persebaran klien KAP berdasarkan ukuran KAP untuk tahun takwim 2013 adalah sebagai berikut : No

Ukuran KAP

1 2 3 4 5

KAP Kecil KAP Menengah KAP Besar KAP Sangat Besar KAP Big Four Total

Jumlah Klien 3.821 9.956 2.590 9.640 4.529 30.536


% 13% 33% 8% 32% 15% 100%

Jumlah Klien Audit Umum 2.802 8.579 2.382 6.684 3.931 24.378

% 11% 35% 10% 27% 16% 100% 32

Grafik Proporsi Jumlah Klien Berdasarkan Ukuran KAP KAP Kecil; 3.821; KAP Big Four; 4.529; 12% 15%

KAP Menengah; 9.956; 33%

KAP Sangat Besar; 9.640; 32%

KAP Besar; 2.590; 8%

KAP Kecil

KAP Menengah

KAP Besar

KAP Sangat Besar

KAP Big Four

Grafik Proporsi Jumlah Klien Audit Umum Berdasarkan Ukuran KAP

KAP Big Four; 3.931 ; 16%

KAP Kecil; 2.802 ; 12%

KAP Sangat Besar; 6.684 ; 27%

KAP Menengah; 8.579 ; 35%

KAP Besar; 2.382 ; 10% KAP Kecil

KAP Menengah


KAP Besar

KAP Sangat Besar

KAP Big Four

33

b. Berdasarkan Domisili KAP Persebaran jumlah klien KAP berdasarkan domisili KAP dan Cabang KAP untuk tahun takwim 2013 adalah sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5 6 7

Domisili KAP

Jumlah Klien

%

Sumatera Jabodetabek Jabar & Banten Jateng & DIY Jatim Bali & Nusra Kalimantan, Sulawesi & Papua

1.346 25.636 523 914 1.532 375 210

Total

30.536

4% 84% 2% 3% 5% 1% 1% 100%

Jumlah Klien Audit Umum 813 20.779 330 827 1.130 344 155 24.378

% 3% 85% 1% 3% 5% 1% 1% 100%

Grafik Proporsi Jumlah Klien Berdasarkan Domisili KAP

Jatim; 1.532; 5% Jateng & DIY; 914; 3%

Bali & Nusra; 375; 1%

Kalimantan, Sulawesi & Papua; 210; 1% Sumatera; 1.346; 4%

Jabar & Banten; 523; 2%

Jabodetabek; 25.636; 84%


34

Grafik Proporsi Jumlah Klien Audit Umum Berdasarkan Domisili KAP

Jatim 5%

Bali & Nusra 2%

Kalimantan, Sulawesi & Papua 1%

Sumatera 3%

Jateng & DIY 3%

Jabar & Banten 1%

Jabodetabek 85%

2.4.6 KAP dengan Jumlah Klien Terbesar untuk Tahun Takwim 2013 Berdasarkan laporan kegiatan usaha KAP tahun takwim 2013, 10 (sepuluh) KAP yang melaporkan jumlah klien terbesar adalah : 1. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 2. Purwantono, Suherman & Surja 3. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 4. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 5. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 6. Osman Bing Satrio & Eny 7. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 8. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 9. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan 10. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny


35

Sedangkan untuk 10 (sepuluh) KAP yang melaporkan jumlah klien audit umum terbesar adalah : 1. Purwantono, Suherman & Surja 2. Hadori Sugiarto Adi & Rekan 3. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 4. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 5. Osman Bing Satrio & Eny 6. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 7. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 8. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 9. Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali 10. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan

2.4.7 Pertumbuhan Jumlah Pendapatan KAP Tahun Takwim 2013 Berdasarkan laporan keuangan KAP, selama tahun 2013, jumlah pendapatan yang diperoleh KAP adalah sebesar Rp 2.476.789.529.025.-. Hal ini merupakan penurunan dibandingkan pendapatan tahun lalu sebesar Rp. 2.710.528.190.835. Pendapatan yang diperoleh KAP tersebut berasal dari pendapatan dari jasa audit umum atas laporan keuangan, jasa atestasi selain audit umum, dan jasa non atestasi. Untuk pertumbuhan jumlah pendapatan KAP dalam 6 tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut: Pertumbuhan Pendapatan KAP dalam 6 (enam) Tahun Terakhir No 1 2 3 4 5 6

Tahun Takwim 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Jumlah Pendapatan Rp. 1.748.017.406.648 Rp. 2.117.730.764.040 Rp. 2.186.162.283.574 Rp. 2.286.122.669.696 Rp. 2.710.528.190.835 Rp. 2.476.789.529.025

36

Grafik Pertumbuhan Pendapatan KAP dalam 6 (enam) Tahun Terakhir

Rp 2.710.528.190.835 Rp 2.286.122.669.696 Rp 2.186.162.283.574 Rp 2.476.789.529.025

Rp 3.000.000.000.000

Rp 2.117.730.764.040 Rp 2.500.000.000.000 Rp 1.748.017.406.648 Rp 2.000.000.000.000 Rp 1.500.000.000.000 Rp 1.000.000.000.000 Rp 500.000.000.000 Rp 000 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2.4.8 Persebaran Pendapatan KAP a. Berdasarkan Ukuran KAP Persebaran pendapatan KAP berdasarkan ukuran KAP untuk tahun takwim 2013 adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5

Ukuran KAP KAP Kecil KAP Menengah KAP Besar KAP Sangat Besar KAP Big Four Total

Jumlah Pendapatan 82.384.051.459 385.537.299.411 89.696.328.535 383.442.084.888 1.769.468.426.542 2.478.350.779.025


% 3% 14% 3% 14% 65%

Rata-rata 286.159.992 1.613.073.096 2.268.720.849 26.265.583.936 470.418.597.563

37

Grafik Persebaran Pendapatan Berdasarkan Ukuran KAP KAP Kecil; 52.939.598.517; 2%

KAP Menengah; 250.026.329.861; 10%

KAP Besar; 29.493.371.032; 1%

KAP Sangat Besar; 262.655.839.364; 11%

KAP Big Four; 1.881.674.390.25 1; 76%

b. Berdasarkan Domisili KAP Persebaran pendapatan KAP berdasarkan domisili KAP untuk tahun takwim 2013 adalah sebagai berikut : No.

Domisili KAP

1 2 3 4 5 6 7

Sumatera Jabodetabek Jabar & Banten Jateng & DIY Jatim Bali & Nusra Kalimantan, Sulawesi & Papua Total

16.929.686.720 2.389.845.412.838 12.815.336.581 9.664.591.954 40.553.281.335 4.721.917.490

0,68% 96,43% 0,52% 0,39% 1,64% 0,19%

Rata-rata Jumlah Pendapatan 483.705.335 9.597.772.742 557.188.547 568.505.409 1.192.743.569 786.986.248

3.820.552.107

0,15%

293.888.624

Jumlah Pendapatan

%

2.478.350.779.025


38

Grafik Persebaran Pendapatan Berdasarkan Domisili KAP

Jateng & DIY; 9.664.591.954; 0%

Bali & Nusra; Jatim; 4.721.917.490; 40.553.281.335; 0% 2%

Kalimantan, Sulawesi & Papua; 3.820.552.107; 0%

Jabar & Banten; 12.815.336.581; 1%

Sumatera; 16.929.686.720; 1%

Jabodetabek; 2.633.177.247.053;

97%

2.4.9 KAP dengan Jumlah Pendapatan Terbesar Tahun Takwim 2013 Berdasarkan laporan kegiatan usaha KAP tahun takwim 2013, 10 (sepuluh) KAP yang melaporkan jumlah pendapatan terbesar adalah sebagai berikut : 1. Tanudiredja, Wibisana & Rekan 2. Purwantono, Suherman & Surja 3. Osman Bing Satrio & Eny 4. Siddharta & Widjaja 5. Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan 6. Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto 7. Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan 8. Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny 9. Tjiendradjaja & Handoko Tomo 10. Hendrawinata Eddy & Siddharta


39


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK Akuntan

Publik

mempunyai

peranan

yang

signifikan

dalam

mendukung

perekonomian nasional yang sehat dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan sehingga Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Dengan praktik Akuntan Publik yang baik dan handal, maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, dapat dipercaya dan mengedepankan independensi serta profesionalisme sehingga industri-industri Indonesia menjadi lebih reliable dan terciptalah perekonomian yang sehat. Sejalan dengan hal tersebut, peran PPPK dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap profesi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui penciptaan profesi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang handal dan dapat dipercaya. Sesuai tugas dan fungsinya, PPPK melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Dalam peraturan yang berlaku, setelah memperoleh izin dari Menteri, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan mematuhi larangan yang telah ditetapkan. PPPK sebagai regulator profesi melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka membantu akuntan publik tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PPPK dalam tugas pembinaan dan pengawasan profesi akuntan publik adalah sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) dan Pemantauan Realisasi PPL yang telah diikuti oleh Akuntan Publik. Sesuai dengan ketentuan dalam UU nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang menyatakan bahwa akuntan publik wajib menjaga kompetensinya melalui pelatihan profesional berkelanjutan. Jumlah pelatihan yang wajib diikuti saat ini adalah sebesar 30 satuan kredit PPL (SKP), dan 4 SKP diantaranya merupakan PPL di bidang pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh PPPK. Selama tahun 2014, PPL terkait pembinaan dan pengawasan yang telah diselenggarakan adalah sebanyak sebanyak 12 Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

40

(dua belas) kali penyelenggaraan di berbagai kota di Indonesia antara lain Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Padang, Denpasar, Palembang, Solo, dan Surabaya. 2. Penyelenggaraan hearing dan sosialisasi/diseminasi Standar Profesional Akuntan Publik Asosiasi Profesi Akuntan Publik telah memberlakukan standar profesional akuntan publik berbasis International Standard on Auditing (ISA) secara efektif untuk semua klien audit sejak 1 Januari 2014. Oleh karena itu, selaku regulator, PPPK bekerja sama dengan IAPI melakukan hearing dan sosialisasi/diseminasi Standar Profesi Akuntan Publik tersebut yang diselenggarakan di 3 (tiga) kota untuk menjaring masukan dan menyebarluaskan standar auditing terbaru kepada pihak-pihak yang terkait sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang sama dan berkesesuaian dengan kondisi di Indonesia. 3. Pemantauan kegiatan usaha KAP melalui Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan Keuangan KAP. Sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-undang nomor 5 tahun 2011 yang menyatakan bahwa KAP wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan KAP untuk setiap tahun takwim paling lambat pada akhir bulan April tahun berikutnya. Untuk tahun 2014, PPPK telah menerima sebanyak 370 laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan KAP yang merupakan 98,14% dari seluruh KAP yang seharusnya menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan. Dari seluruh laporan yang diterima tersebut, telah teridentifikasi sebanyak 64 laporan tahunan atau 17,30% laporan disampaikan tidak tepat waktu. 4. Pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan KAP Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap profesi Akuntan Publik sebagaimana amanat dari pasal 51 UU no 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, PPPK melaksanakan pemeriksaan atas Akuntan Publik, KAP dan Cabang KAP yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan Akuntan Publik, KAP dan Cabang KAP terhadap UU dan aturan pelaksanaannya serta terhadap SPAP. Pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan berkala dan pemeriksaan sewaktu-waktu. Pemeriksaan berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan rencana pemeriksaan tahunan, sedangkan pemeriksaan sewaktu-waktu merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan latar belakang khusus, seperti adanya pengaduan. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

41

Selama tahun 2014, jumlah pemeriksaan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Pemeriksaan Berkala Pemeriksaan berkala atau reguler pada tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: 14/SJ/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Rencana Pemeriksaan Tahunan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun 2014 (selanjutnya disebut RPT 2014). Berdasarkan RPT 2014, jumlah KAP yang direncanakan diperiksa pada tahun 2014 berjumlah 50 KAP dan telah direalisasikan seluruhnya. Jenis pemeriksaan berkala yang dilakukan atas 50 KAP tersebut terdiri dari: 

pemeriksaan berkala untuk menguji sistem pengendalian mutu KAP dan kepatuhan atas ketentuan administratif. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap 20 KAP; dan



pemeriksaan berkala untuk menguji kepatuhan AP dan KAP terhadap ketentuan administratif, sistem pengendalian mutu KAP dan SPAP dalam perikatan yang dilaksanakannya. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap 30 KAP.

Ditinjau dari domisili KAP, pemeriksaan pada tahun 2014 tersebar dalam berbagai wilayah di Indonesia dengan porsi pemeriksaan terbesar pada wilayah Jabodetabek sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :

Lokasi KAP yang diperiksa Jawa 14%

Bali 2%

Kalimantan 2%

Sulawesi 2%

Sumatera 6% Jabodetabek 74%

Sumber : Bidang Pemeriksaan Akuntan Publik

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPPK, tercatat berbagai temuan pelanggaran dengan kategori pelanggaran sebagai berikut : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

42

1) Pelanggaran administratif a) Pelanggaran oleh Akuntan Publik Selama tahun 2014, jumlah Akuntan Publik yang diperiksa sejumlah 57 orang dengan hasil terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh 6 Akuntan Publik. Jenis ketentuan administratif yang dilanggar adalah sebagai berikut : No

Jenis Pelanggaran AP

1 Tidak menyampaikan laporan realisasi PPL 2 Pemberian jasa tidak sesuai dengan peraturan perundangan– undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. 3 Tidak mengikuti PPL atau tidak memenuhi jumlah SKP minimal 4 Menjabat sebagai Pemimpin KAP dimasa penghentian pemberian jasa

Jumlah

1 3 1 1

b) Pelanggaran oleh KAP Jumlah KAP yang melakukan pelanggaran adalah sebanyak 29 KAP dari 50 KAP yang diperiksa. Jenis ketentuan administratif yang dilanggar oleh KAP adalah sebagai berikut : No Jenis Pelanggaran 1 Tidak menyelenggarakan dan memelihara catatan jam kerja auditor dan AP 2 Tidak mencantumkan Nomor Izin Akuntan Publik (NIAP) pada LAI 3 Tidak ada minimal 2 tenaga profesional pemeriksa di bidang akuntansi 4 Tidak mencantumkan nama lengkap dan Nomor Izin Usaha Kantor Akuntan Publik (NIUKAP) pada bagian depan kantor 5 Tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) secara lengkap 6 Tidak mencantumkan nama lengkap dan NIUKAP pada KOP surat 7 Tidak memiliki kantor yang terisolasi. 8 Nama KAP tidak sesuai dengan Izin Usaha KAP

Jumlah 18 5 4 4 4 1 1 1

2) Pelanggaran dalam Sistem Pengendalian Mutu KAP Pasal 27 UU nomor 5 tahun 2011 mewajibkan KAP untuk memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu sesuai ketentuan standar pengendalian


43

mutu yang berlaku. Saat ini sistem pengendalian mutu KAP harus mengacu pada SPM 1 yang ditetapkan oleh IAPI dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2013. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan PPPK, dari 50 KAP yang menjadi objek pemeriksaan, terdapat 27 KAP yang belum menyesuaikan sistem pengendalian mutunya dengan standar pengendalian mutu yang berlaku. 3) Pelanggaran terhadap SPAP Dari 30 KAP yang diperiksa dengan tujuan untuk menguji kepatuhan AP dan KAP terhadap SPAP, PPPK telah mengambil 38 sampel perikatan untuk dijadikan objek pemeriksaan. Perikatan audit tersebut terdiri dari 8 perikatan audit dengan klien emiten dan sisanya perikatan audit dengan klien non emiten. Untuk klien audit emiten, SPAP yang digunakan sebagai kriteria adalah SPAP yang berbasis ISA (International Standards on Auditing) yang telah berlaku efektif sejak 31 Desember 2013. Sedangkan untuk klien audit non emiten, SPAP yang digunakan masih SPAP yang lama karena SPAP berbasis ISA baru berlaku efektif per 31 Desember 2014 untuk audit klien non emiten. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPPK, pelanggaran SPAP yang dilakukan oleh Akuntan Publik dalam pelaksanaan perikatan yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut : a) Pelanggaran terhadap SPAP lama Perikatan audit yang diperiksa berjumlah 30 sampel yang dilakukan oleh . Temuan pemeriksaan berupa pelanggaran diuraikan dalam tabel dan grafik berikut : No Standar Auditing 1 Penggunaan Kemahiran Profesional dengan Cermat dan Seksama dalam Pelaksanaan Pekerjaan Auditor (SA 230) 2 Perencanaan dan Supervisi (SA 311) 3 Komunikasi Antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti (SA 315) 4 Perimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan (SA 319) 5 Surat Perikatan Audit (SA 320) 6 Perikatan Audit Tahun Pertama - Saldo Awal (SA 323) 7 Bukti Audit (SA 326) 8 Proses Konfirmasi (SA 330) 9 Representasi Manajemen (SA 333) 10 Penggunaan Pekerjaan Spesialis (SA 336) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Jumlah 7 17 1 3 1 6 22 2 4 1 44

No 11 12 13 14 15

Standar Auditing

Jumlah 3 1 3 3 2

Kertas Kerja (SA 339) Audit atas Estimasi Akuntansi (SA 342) Sampling Audit (SA 350) Komunikasi dengan Manajemen (SA 360) Kepatuhan Terhadap Prinsip Akuntansi yag Berlaku Umum di Indonesia (SA 410) 16 Pengungkapan Memadai dalam Laporan Keuangan (SA 431) 17 Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan (SA 508) 18 Bagian Audit Dilaksanakan oleh Auditor Independen Lain (SA 543) Jumlah

25

82

Pelanggaran SA-SPAP

22

20

4 1 1

17

15

6 4 1

1 SA 543

2

SA 508

3

SA 431

3

SA 410

1

SA 360

3

1

SA 350

4

SA 342

2

SA 339

1

SA 230 SA 311 SA 315 SA 319 SA 320 SA 323 SA 326 SA 330

0

1

3

SA 336

5

7

SA 333

10


b) Pelanggaran terhadap SPAP berbasis ISA Perikatan audit yang diperiksa berjumlah 8 sampel. Temuan pemeriksaan berupa pelanggaran adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6

SPAP Baru - ISA Dokumentasi Audit (SPA 230) Perencanaan Audit (SPA 300) Risiko Salah Saji Material (SPA 315) Bukti Audit (SPA 500) Konfirmasi Eksternal (SPA 505) Pihak Berelasi (SPA 550) Jumlah


Jumlah 6 1 1 3 1 1 13

45

Pelanggaran SA-SPAP Baru

6 6

3

4 1

2 0

ISA 230

ISA 300

1

ISA 315

1

ISA 500

ISA 505

1

ISA 550


b. Pemeriksaan Sewaktu-waktu Dalam tahun 2014, PPPK telah menerima 5 (lima) pengaduan terkait profesi akuntan publik. Dari kelima pengaduan tersebut, PPPK telah menindaklanjuti 3 (tiga) pengaduan dengan pemeriksaan sewaktu-waktu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 5. Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Akuntan Publik dan KAP Akuntan Publik dan KAP wajib mematuhi ketentuan dalam peraturan perundangundangan tentang Akuntan Publik antara lain : menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi, mematuhi dan melaksanakan standar profesional akuntan publik, dan menyampaikan kepada Menteri laporan kegiatan usaha, laporan keuangan KAP serta laporan realisasi program tahunan untuk tenaga asing. Dalam hal Akuntan Publik dan KAP tidak mematuhi kewajiban tersebut di atas, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan database Berikut ini akan diuraikan daftar sanksi administratif yang dijatuhkan pada Akuntan Publik dan KAP akibat pelanggaran yang dilakukan selama tahun 2014 : a.

Pengenaan Sanksi Administratif kepada Akuntan Publik dalam Tahun 2014 Akuntan Publik yang dikenai sanksi selama tahun 2014 disebabkan oleh beberapa pelanggaran terkait keterlambatan pelaporan PPL, tidak memenuhi jumlah SKP yang ditentukan, pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik maupun ketentuan administratif lainnya. Sanksi administratif yang dikenakan kepada Akuntan Publik selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

46

No

Jenis Sanksi

1

Rekomendasi

2

Peringatan

3 4

Pembekuan Denda

Jenis Pelanggaran Penyampaian laporan PPL SKP tidak terpenuhi SPAP Tidak Mengikuti PPL SPAP Keterlambatan laporan PPL Total sanksi yang diterbitkan

Jumlah AP yang dikenakan sanksi 41 37 9 18 1 28 134

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat Akuntan Publik yang dikenai sanksi pembekuan dalam tahun 2014 yaitu : No

Nama AP

1

Drs. Dharma Surjadi Latief, MM

No Surat Tanggal Sanksi Sanksi 603/KM.1/2014 9 Sep 2014

Masa beku 3 bulan

Dalam tahun 2014, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan juga melakukan pengaktifan terhadap akuntan publik yang telah dikenai sanksi pembekuan, yaitu: No 1

Nama AP Drs. Pamudji, Ak. Drs. Dharma Surjadi Latief, MM

2

1166/KM.1/2013

No Surat Pengaktifan S-223/MK.1/2014

24 Maret 2014

603/KM.1/2014

S-949/MK.1/2014

30 Des 2014

No Surat Sanksi

Tanggal Aktif

b. Pengenaan Sanksi Administratif kepada Kantor Akuntan Publik dalam Tahun 2014 Sanksi administratif yang dikenakan terhadap Kantor Akuntan Publik diakibatkan oleh pelanggaran terkait penyampaian laporan kegiatan usaha dan penerapan sistem pengendalian mutu KAP berdasarkan hasil pemeriksaan. Berikut adalah uraian sanksi yang dikenakan terhadap KAP selama tahun 2014 : No

Jenis Sanksi

1

Rekomendasi

2

Denda

Jenis Pelanggaran Penyampaian LKU 2012 Penyampaian LKU 2013 Komposisi Rekan Keterlambatan LKU 2012 Keterlambatan LKU 2013 Total sanksi yang diterbitkan


Jumlah AP yang dikenakan sanksi 25 27 1 58 64 175

47


PENUTUP Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tahun 2014 merupakan informasi publik mengenai profesi akuntan publik selama tahun 2014 di bawah regulasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sumber informasi terutama terdiri dari :  

kegiatan perizinan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan selama tahun 2014; laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan KAP tahun takwim 2013 yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh KAP yang bersangkutan.

Kritik dan saran untuk penyempurnaan substansi maupun format Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik selanjutnya dapat dilakukan melalui surat dan email berikut : PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan R.I. Gd. Djuanda II, Lt. 19-20 Jln. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp. : (021) 384 3237 (direct) Fax. : (021) 350 8573 Email: [email protected] Website: www.ppajp.kemenkeu.go.id


48

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Recommend Documents