HAK ASASI MANUSIA DAN PEKERJAAN SOSIAL Oleh: Eva Nuriyah Hidayat10 Abstrak Hak asasi manusia dan pekerjaan sosial merupakan suatu hal yang saling berkaitan, dimana pekerjaan sosial di dalam prakteknya mendasarkan etika pada hak asasi manusia. Dalam praktek pekerjaan sosial, permasalahan yang muncul adalah hak asasi manusia yang seperti apa yang dapat diterapkan sebagai etika praktek pekerjaan sosial. Oleh karena itu mahasiswa perlu dibekali dasar-dasar hak asasi manusia yang sesuai dengan sistem sosial masyarakat.
10
Disampaikan dalam Seminar “Social Work Students Sensitized Orientation on Human Rights”, yang diselenggarakan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD bekerja sama dengan Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia, pada tanggal 13 Desember 2012 di Gedung D Lt II FISIP UNPAD Jatinangor.
69
A. Pendahuluan Manusia sempurna
dari
Manusia juga hadir ke dunia dengan adalah
makhluk
aspek
penciptaan
mengemban
paling
sampai setelah kematiannya manusia harus tetap dihormati, dengan segala hak yang
rohani (sebagian menyebutnya menambah
dimilikinya. Sebagian hak-haknya merupakan
unsur nafsani), merupakan makhluk tertinggi
hak asasi (Hak Asasi Manusia-HAM)15. Inilah
ciptaan Allah yang merupakan citra ArRahman).
khalifah
Tuhan pun menanggungnya. Karena itu
terdiri atas unsur lahir dan batin, jasmani dan
(Suratir
sebagai
Tuhan yang dengan segala kelebihannya
dan
kedudukannya11. Ia adalah makhluk yang
Rahman12
amanah,
yang disebut hak asasi manusia yaitu hak-
Sebelum
hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia
kelahirannya telah didahului oleh perjanjian
dalam kandungan dan merupakan pemberian
primordial dengan Tuhan13, sehingga ia
Tuhan.
terlahir dengan berkeimanan dengan fitrah suci yang dengan bekal akal budi dan hati
Istilah hak asasi manusia bukan
nuraninya potensial berlaku lurus14.
hanya
istilah
masyarakat
yang barat
dipergunakan saja.
Ide
oleh untuk
memperjuangkan hak dan martabat, hak
11
Mengenai hal ini banyak ayat Al Qur-an ataupun Hadits Rasul yang bisa dirujuk. Salah satu yang terkenal adalah, “Sesungguhnya manusia diciptakan dalam sebaik-baik kejadian”. Qur-an S. At- Tien: 5. 12 Dalam Teologi Kristiani juga ada pandangan ini. Magnis Suseno misalnya menyebut “Manusia diciptakan oleh Allah menurut CitraNya” atau “Bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah”. Lihat Franz Magnis Suseno. Kuasa & Moral. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001. h. 14-15 13 Istilah perjanjian primordial adalah istilah yang ditemkan Prof Nurcholish Madjid, untuk menyebut perjanjian perjanjain Tuhan dengan segenap Roh sebagaimana dilukiskan dalam Qur-an, Surat Al A’raf (7) ayat 172-173. 14 Kesucian asal itu bersemayam dalam hati nurani (nurani, artinya bersifat cahaya terang), yang mendorongnya untuk senantiasa mencari, berpihak dan berbuat baik dan benar. Jadi setiap pribadi mempunyai potensi untuk benar(Qur-an S. Al Ahzab/33:4). Maka, untuk hidupnya, manusia dibekali akal pikiran, kemudian agama, dan terbebani kewajiban terus menerus mencari dan memilih jalan hidup yang lurus, benar dan baik. Karena itu diwajibkan mengerjakan shalat, yang didalamnya harus membaca al Fatihah. Dalam surat itu ada doa yang harus dihayati dengan sepenuh hati dann diaminkan, yaitu doa memohon jalan yang lurus. Mencari, menemukan, memahami dan mengikuti jalan yang lurus adalah perjalanan yang
untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak memperoleh kemerdekaan, hak memperoleh persamaan dan hak untuk memperoleh perlindungan merupakan hak-hak yang tidak hanya diperjuangkan oleh semua bangsa. Von Senger menyatakan bahwa di berbagai belahan dunia dan di berbagai kultur di dunia ini, istilah hak asasi manusia dikenal oleh
tidak kenal berhenti. Maka shalat yang mencakup doa tersebut juga tidak berhenti, terus menerus sepanjang hayat (Surat Al Fatihah: ayat 7). 15
70
Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijungjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
semua manusia, meskipun penamaannya
Indonesia tidaklah berbeda dengan
atau istilahnya berbeda.16
negara-negara Asia dan Afrika lainnya yang pernah mengalami kemajuan budaya, namun tidak mengalaminya pada periode yang sama dengan
B. Hak Asasi Manusia di Indonesia
negara-negara
barat
dalam
mengembangkan gagasan demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia
HAM. Oleh karenanya, negara-negara Asia
bukanlah suatu wacana yang asing dalam pembentukan
bangsa.
Jauh
kemerdekaan, para founding fathers memperjuangkan
harkat
dan
dan Afrika, terkadang memiliki persepsi yang
sebelum
berbeda,
telah
para
pejuang
yang
antara negara dan masyarakat, manusia dan sesama manusia dan hak-hak masyarakat
RA. Kartini dalam surat-suratnya, Ki Hajar dan
pengalaman
berbeda tersebut terkait dengan hubungan
martabat
manusia ke arah yang lebih baik, misalnya
Dewantara,
dikarenakan
yang
yang
diperlawankan
dengan
hak-hak
individualistis.
memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Titik tolak
Bangsa
Indonesia
Hak
dalam
Asasi
Manusia
dengan
yang
memperjuangkan Hak Asasi Manusia adalah
berkesesuaian
Pasal
berdasarkan pemahaman bahwa bangsa
Universal Declaration of Human Right yang
Indonesia lahir dan memperjuangkan hak
menekankan pada dua aspek yang harus
dasar ini, terutama hak untuk merdeka. Dan
selalu
hal ini tidak hanya terbatas pada hak atas
terdapat prinsip-prinsip yang sangat terkait
kebebasan politik namun juga kebebasan
dengan
dari kemelaratan, kebodohan, ketidakadilan
individu, namun pada sisi lain, terdapat
sosial dan keterbelakangan ekonomi.
pernyataan terkait dengan kewajiban bagi
diseimbangkan.
hak-hak
29
Pada
dasar
dan
satu
dari
sisi,
kebebasan
individu terhadap masyarakat dan negara. Konsep Indonesia mengenai HAM
Implementasi
muncul dari dasar filsafat negara, Pancasila, terutama
dari
sila
keduanya
secara
adanya
hak individual dan kewajibannya terhadap masyarakat. Tanpa adanya keseimbangan,
kemudian terefleksi juga di dalam 4 sila yang
menuntut
hubungan yang saling seimbang antara hak-
yakni
kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini
lainnya
HAM
hak komunitas secara keseluruhan tidaklah
bersama-sama
dapat
mensiratkan gagasan mengenai harkat dan
dikesampingkan,
hal
menciptakan ketidakstabilan
martabat manusia baik sebagai anggota
anarki,
masyarakat dan individu.
terutama
bagi
ini dan
dapat bahkan
negara-negara
berkembang. Di Indonesia, seperti di banyak negara berkembang lainnya, hak-hak individu
16
Von Senger. H. 1993. “From the Limited to The Universal Consept of Human Rights: Two Periods of Human Rights” in Schmale, Human Rights and Cultural Diversity. Hlm: 47.
adalah
seimbang
dengan
hak
dari
masyarakat. Budaya Indonesia berdasarkan
71
hukum kebiasaan para leluhurnya, selalu mengedepankan
hak
dan
Sejalan
kepentingan
dengan
pandangan
ini,
Indonesia mendukung penuh kebijakan yang
masyarakat dan bangsa. Namun demikian,
temuat
hal ini dilakukan tanpa meminimalkan hak-
mempromosikan
hak
dari
dalam konteks kerjasama internasional. Saat
kelompok-kelompok
ini telah terdapat beragam kovensi-konvensi,
dan
kepentingan-kepentingan
individu-individu
dan
minoritas.
Kepentingan
terakhir
yang
diperhitungkan
dari
kelompok
disebutkan atas
dalam
sama
prinsip
dalam
mengukur
Piagam
dan
deklarasi-deklarasi
selalu
dasar
di
PBB
yang
perlindungan
HAM
dan
pengertian
yang
mengimplementasikan
kerjasama
internasional
dan yang
musyawarah mufakat, yang terkandung di
dikembangkan oleh PBB sejak tahun 1945.
dalam sistem politik dan bentuk demokrasi
Indonesia
Bangsa Indonesia.
representasi dari pemulaan budaya universal
Indonesia
tidak
sejak
1991
ini
merupakan
terciptanya kerjasama internasional dalam isu HAM.
yang telah disepakati oleh negara-negara Indonesia
hal
atas HAM yang merupakan dasar bagi
bermaksud
mengusulkan konsep alternatif HAM, selain
PBB.
melihat
merupakan
Namun
demikian,
kerjasama
mensyaratkan
penghargaan
anggota Komisi HAM PBB, dan mengakui
internasional,
peran penting yang dapat dimainkan oleh
bagi kedaulatan yang setara dari negara-
institusi
negara dan identitas nasional dari suatu
nasional
mempromosikan
dan
dalam
rangka
melindungi
HAM,
bangsa.
Indonesia
oleh
karenanya,
Indonesia pada tahun 1993 membentuk
memegang pandangan bahwa kerjasama
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Oleh
internasional, tidak boleh dilakukan atas
karenanya
dasar
Indonesia
menerima
dan
tuduhan
yang
tidak
mendasar,
mengakui keabsahan universal dari HAM
pengkhotbahan yang hanya berdasar pada
dasar
kehendak
dan
kebebasan
dasar.
Namun
sendiri,
atau
pencampuran
demikian, Indonesia menekankan pada perlu
(intervensi) terhadap negara lain. Tidak ada
dilakukannya pengakuan yang luas terhadap
suatu negara atau sekelompok
kompleksitas dari isu HAM yang muncul
negara memegang peran sebagai hakim
dikarenakan kebergamaan yang luas, baik
maupun
dari sejarah, budaya, sistem nilai, lokasi
merupakan hal yang penting dan sensitif.
juri
atas
negara
lain,
negara-
hal
ini
geographis dan tahap-tahap perkembangan antara
negara-negara
karenanya, memiliki
di
dunia.
Oleh
seluruh negara-negara harus sensitifitas
dari
C. Pendidikan Hak Asasi Manusia di
menghadapi
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
kompleksitas dari Isu HAM yang muncul. HAM meluas
72
menjadi
bahan
diperbincangkan
yang di
kian
berbagai
kalangan masyarakat. Namun yang paling
pada berbagai universitas di Fakultas Hukum.
mendominasi
Khusus di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
perhatian
materi/subtansinya
pembahasan
berpusat
dunia
FISIP UNPAD, pendidikan hak asasi manusia
akademik, suatu tempat penggodokan calon
diberikan kepada mahasiswa dalam judul
pemimpin masa depan –sebagai dosen,
mata kuliah “Pekerjaan Sosial dan Hak Asasi
pengacara, konsultan, legal drafter, legislator,
Manusia”. Meskipun mata kuliah tersebut
pejabat, notaris, dan lain-lain- yang akan
berupa
memiliki tempat dan pengaruh tersendiri di
dilaksanakan pada tahun ini, namun terdapat
kalangan
hal-hal
masyarakat.
di
Titik
sentral
mata
kuliah
yang
pilihan
penting
dan
dari
baru
substansi
permasalahannya meliputi sejarah, teori-teori,
perkuliahan yang garis besar matakuliah ini
kandungan aturan hukumnya sampai pada
terbagi menjadi:
pelaksanaannya. Secara
1.
tentang
HAM,
meliputi sejarah, teori-teori, dan aturan-
kuliah HAM ini harus sejalan dengan tujuan
aturan HAM nasional dan internasional,
Pendidikan
yang
dengan materi ini diharapkan mahasiswa
tertuang dalam pasal Pasal 3 UU No. 20
dapat memahami konsep HAM secara
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
utuh.
Nasional
(UU
pengajaran
dasar
mata
Nasional
umum,
Pengetahuan
sebagaimana
Sisdiknas).
Pasal
3
2.
menyatakan,
Permasalahan-permasalahan
yang
melanggar HAM baik lokal, nasional maupun
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”
yang
internasional. dibahas
Permasalahan
meliputi
kejahatan
genosida dan kejahatan kemanusiaan yang ada di masyarakat. Dengan materi ini diharapkan mahasiswa kritis terhadap permasalahan-permasalahan HAM yang dialami baik oleh individu, kelompok maupun masyarakat. 3.
Sistem sosial budaya masyarakat dan Hak Asasi Manusia, dengan materi ini
Berdasarkan hal itu, pengajaran ini
diharapkan
mahasiswa
memahami
secara umum untuk membekali mahasiswa
bahwa hak asasi manusia itu tidak
ilmu/pengetahuan tentang HAM yang meliputi
terlepas dari kultur budaya masyarakat.
sejarah,
teori-teori
(termasuk
ham
4.
Praktek pekerjaan sosial dan Hak Asasi
partikularistik-universal), kandungan aturan
Manusia, materi ini meliputi human rights
hukumnya sampai pada pelaksanaannya.
and human need, etics and human
Pengajaran tersebut, saat ini telah diberikan
rights, dan beberapa praktek
73
pekerja
sosial
di
lembaga-lembaga
nasional
menjadi tanggungjawab negara tetapi setiap
maupun internasional. Dengan materi-
orang,
materi tersebut diharapkan mahasiswa
organisasi masyarakat, lembaga swadaya
dapat lebih memahami praktek pekerjaan
masyarakat, perguruan tinggi, juga turut
sosial
mempunyai
serta
kesadaran calon
dapat
bagi
pekerja
martabat
menumbuhkan
mahasiswa sosial
akan
kemanusiaan
sehingga
sebagai
para
dalam
sosialisasi
harkat
hak
organisasi
untuk
dan
ikut
penegakan
politik,
melakukan hak
asasi
manusia.
pribadi,
memberikan
pertolongan ataupun intervesi
tidak
D.
melanggar hak-hak asasi manusia. Berkaitan
kelompok,
dengan
sosialisasi
Peluang dan Tantangan Bagi Praktek Pekerja Sosial
dan
Selaku
makhluk
individual
dan
penegakan hak asasi manusia telah ada
makhluk sosial, ia perlu berproses menuju
pengaturannya di dalam Pasal 100 Undang-
pencapaian jatidirinya. Dalam proses ini
Undang
termasuk melalui pendidikannya- ia akan
No.
39
Tahun
1999,
yang
menyatakan sebagai berikut :
mengalami berbagai benturan. Ada kalanya ia sanggup mengatasi, ada kalanya ia tak
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan,dan pemajuan Hak Asasi Manusia.
sanggup menghadapinya. Akibatnya banyak fakta
berbagai
yang dilakukan oleh individu maupun yang telah memegang jabatan. Berbagai bentuk pelanggaran yang diterima oleh korban baik yang dilakukan oleh
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Komnas HAM dapat pula melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai Hak Asasi Manusia. ketentuan bahwa
mengungkap
sederhana maupun kejahatan berat. Baik
Tahun 1999 menyebutkan,
menunjukkan
yang
pelanggaran oleh manusia, baik pelanggaran
Lebih lanjut Pasal 103 UU No. 39
Kedua
-
di
sosialisasi
aparat atau bukan, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2008 mencapai jumlah 4900 kasus, dan sampai tahun 2009 data pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Komnas HAM ini mengalami peningkatan yaitu mencapai 5300 kasus17. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat berbagai bentuk pelanggaran HAM ini tidak
atas, dan
penegakan hak asasi manusia tidak hanya 17
74
Laporan Komnas HAM 2009.
semuanya
mendapatkan
pelayanan
dan
Berbagai
advokasi yang maksimal. Kondisi
tersebut
menjadi
perlindungan. pelanggaran
untuk
(dalam
berat
pemerintah),
misalnya
dan masih banyak lagi kasus seperti
kasus
Marsinah,
perdagangan anak, dan lain-lain. Sederet
perilaku manusia dan lingkungan sosial serta
memperhatikan
ini
kemanusian
sosial mendasarkan intervensinya pada teori
dengan
hal
Trisakti,
meningkatkan kesejahteraannya. Pekerjaan
keadilan
manusia
Priok (1984), kasus Bulu Kumba, kasus
keluarga, kelompok dan masyarakat untuk
manusia
asasi
kejadian di Timor Timur (April 1999), Tanjung
serta lingkungannya pada tingkat individu,
asasi
hak
pelanggaran-
pembantaian masal pada tahun 1965-1970,
perubahan sosial dalam interaksi manusia
hak
Apalagi
(genosida) yang melibatkan para penguasa
penyelesaian
masalah, pemberdayaan dan mendorong
prinsip-prinsip
hak
yang belum mendapatkan pelayanan dan
suatu
Pekerjaan sosial sebagai sebagai profesi bantuan
pelanggaran
asasi manusia di Indonesia masih banyak
tantangan bagi profesi pekerjaan sosial.
pemberian
kasus
penanganan di atas belumlah mendapat
dan
penanganan yang berarti. Secara garis besar
faktor
masih jalan di tempat. Lembaga-lembaga,
budaya masyarakat.
baik lembaga negara seperti Komnas HAM maupun lembaga non pemerintah / LSM
Berdasarkan definisi tersebut maka hak asasi manusia merupakan dasar moral
hanya
praktek pekerjaan sosial baik level personal,
pelanggaran tanpa adanya
community
maupun
berarti dalam konteks penegakan HAM.
advokasinya.18 Hal-hal yang terkait dengan
Seperti yang disampaikan ELSAM (2007),
HAM ini adalah democracy, justice, feedom,
tidak adanya kemajuan penanganan HAM
equality and human dignity , menjadi prinsip-
adalah karena tidak koheren dan tidak
prinsip yang dijunjung oleh pekerja sosial.19
konsistennya instansi-instansi negara dalam
Berbicara mengenai hak asasi manusia
membuat
dalam profesi pekerjaan sosial tentu saja
penyebabnya
tidak terlepas dari konsep dan praktek
kesulitan
pekerjaan sosial.
Perspektif hak asasi
kebijakan yang telah dibuat dan institusi-
manusia menjadi hal yang ditekankan dalam
institusi yang seharusnya dibentuk untuk
pertolongan
mengimplementasikan kebijakan di bidang
development
individu
dalam
memperoleh
mampu
mencatat
kebijakan. yaitu
dalam
data-data
kemajuan yang
Ada
dua
pemerintah
hal sendiri
mengimplementasikan
HAM, tidak bisa dibentuk karena tidak
tujuan dari kesejahteraan sosial.
tersedianya
sarana
pembentukannya.
18
Ife, James William. 2001. Human Rights and Social Work. Toward Rights-Based Practice. UK: Cambridge University Press. 19 Schmale.W (ed). 1993. Human Rights and Cultural Diversity, Goldbach, Germany: Keip.
dan
Jikapun
prasarana institusi
itu
dibentuk, institusi itu tidak bisa bekerja dengan
baik
karena
tidak
dukungan dan sarana yang baik.
75
mendapat
Penulis mengambil contoh mengenai
sejauh manakah peran pekerja sosial dalam
hak pengungsi di Indonesia. Di tingkat
menghadapi
nasional,
manusia yang begitu banyak di Indonesia.
hak
dicantumkan
asasi
secara
pengungsi khusus.
tidak
Kebijakan,
Selain
program, pelayanan yang diberikan bagi
Berbagai organisasi non pemerintah (NGO)
orang termasuk kelompok masyarakat yang
perlindungan
yang
lebih
yang murni memperjuangkan HAM seperti
dan
ELSAM,
karena
permasalahan
Republik Indonesia tentang Badan Koordinasi Penanggulangan
Penanganan mengenai
Pengungsi
penanganan
Bencana dimuat
terhadap
yang
secara
serta
menangani
khusus
seperti
), masalah pengungsi (UNHCR ) dan lain-
yang
pengungsi
lain-lain,
dan lain-lain), masalah perempuan (UNIFEM
lain, masih memerlukan profesi pekerjaan
meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan
dan
masalah anak (Save the Children, UNICEF,
dan
aturan
pengungsi
Kontras,
organisasi-organisasi
kekhususannya. Dalam Keputusan Presiden
Nasional
dihadapi,
HAM ini sebenarnya masih terbuka lebar.
ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap
perlakuan
yang
asasi
berkiprah di dalam penanganan masalah
umum dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 5
memperoleh
tantangan
hak
sebenarnya peluang pekerja sosial untuk
pengungsi terkait hak asasinya dibuat secara
rentan
permasalahan
sosial.
yang
timbul akibat konflik yang terjadi di suatu daerah
termasuk
kegiatan
pencegahan, E. Penutup
tanggap darurat, penghapusan, pemindahan dan relokasi pengungsi. Pengungsi yang
Pendidikan Hak Asasi Manusia bagi
dimaksud dalam aturan ini lebih dikenal
mahasiswa
dengan istilah korban konflik atau korban
Sosial merupakan hal yang penting sebagai
bencana sosial. Dalam Kepres tersebut
dasar
belum diatur secara khusus penanganan dan
Dengan
pelayanan
korban
mahasiswa dapat lebih memahami praktek
Apabila
pekerjaan sosial serta dapat menumbuhkan
kebijakannya masih belum diatur, bagaimana
kesadaran bagi mahasiswa sebagai calon
membuat perlindungan terhadap hak-hak
pekerja
bagi pengungsi. Setelah diberikan sekedar
kemanusiaan para pribadi, sehingga dalam
bantuan, banyak sekali pengungsi korban
memberikan pertolongan ataupun intervesi
bencana alam ini diabaikan begitu saja.
tidak melanggar hak-hak asasi manusia.
pengungsi
kemanusiaan bencana
bagi alam.
Hal ini menjadi tantangan bagi pekerja sosial
dalam
pertolongan
dan
menjalankan pemberdayaan.
Jurusan
moral
praktek
mata
pekerjaan
Sudah
permasalahan
76
akan
dan
Kesejahteraan
pekerjaan
kuliah
sosial
Peluang
praktek
Ilmu
ini
diharapkan
harkat
martabat
tantangan
sosial
yang
hak
asasi
sosial.
praktek
menangani manusia
di
Indonesia masih terbuka lebar, khususnya
Schmale.W (ed). 1993. Human Rights and Cultural Diversity, Goldbach, Germany: Keip. Von Senger. H. 1993. “From the Limited to The Universal Consept of Human Rights: Two Periods of Human Rights” in Schmale, Human Rights and Cultural Diversity.
dalam organisasi-organisasi non pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA Ife, James William. 2001. Human Rights and Social Work. Toward Rights-Based Practice. UK: Cambridge University Press. Laporan Komnas HAM 2009.
77
