GOOD GOVERNANCE KOPERASI BATIK INDONESIA MENUJU KEMANDIRIAN USAHA

GOOD GOVERNANCE KOPERASI BATIK INDONESIA MENUJU KEMANDIRIAN USAHA

Solichul Hadi Achmad BAKRI Ketua Koperasi Batik BATARI, Surakarta Ketua Yapertib, Surakarta PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tahun 1995 Ketika Indonesia menandatangani Perjanjian Pasar Bebas Asia Pasific (APEC) yang akan di mulai pada tahun 2020, ketika itu Tungki Aribowo, Menteri Perindustrian era Presiden Soeharto mengatakan bangsa Indonesia harus dipacu agar bisa lebih maju. Menurutnya, bangsa Indonesia jika dalam keadaan kepepet kemudian akan bangkit untuk membuat jalan keluar. Tampaknya teori kepepet ini sudah menjadi rahasia umum untuk mengambil sebuah keputusan baik perorangan yang sifatnya personal, bahkan sampai pada keputusan berbangsa dan bernegara. Pada Pertemuan Puncak ASEAN Keenam tahun 2000, mantan Perdana Menteri China Zhu Rongji mencetuskan ide Kawasan Pasar Bebas ACFTA untuk memperluas Kawasan Pasar Bebas ASEAN dengan jangkauan Kawasan Perdagangan Bebas ASEANChina. Ide ini disetujui oleh Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN kemudian pada tahun 2010 ini Indonesia resmi memasuki ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (Kawasan Pasar Bebas ASEAN plus China). Dan pada tahun 2020 nanti bangsa Indonesia akan memasuki Kawasan Pasar Bebas yang lebih luas lagi yaitu Kawasan Bebas Asia Pasific (APEC). Terhitung tanggal 1 Januari 2010 ini ACFTA mulai diberlakukan. Perdagangan bebas, artinya bahwa seluruh barang-barang yang masuk dari dan ke negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam) plus China, bebas keluar masuk tanpa batasan dan tanpa tarif. Sementara itu 10 tahun lagi, tepatnya 2020 Indonesia akan memasuki pasar bebas APEC.

Seminar nasional dan call for paper. UNIBA dan PLN Area Surakarta 8 Oktober 2014

Page 1

Kondisi UMKM di Jawa Tengah berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Tengah, jumlah UMKM sebanyak 70.222 yang terdiri dari dari: produksi/non pertanian 23.374 unit, pertanian 10.097 unit, perdagangan 28.362 unit, jasa 8.389 unit, penyerapan tenaga kerja 293.362 orang, asset 5.266 milyar, omzet 14.476 milyar. Perkembangan yang nyata pada UMKM pada tahun 2011-2012 jumlah UMKM meningkat 14.75%, produksi/non pertanian 11,97%, pertanian 31.15%, pedagangan 13.02%, jasa 8.66%, penyerapan tenaga kerja 17.81%, asset 29.43% dan omzet 31.06%. Menurut Assisten Deputi urusan export-import di Kementrian Koperasi dan UMKM Bonar Hutauruk, kendala-kendala yang paling sering muncul di UMKM yaitu kesulitan naik kelas dari mikro ke kecil dan dari kecil ke menengah, karena kesulitan pengembangan usaha yang salah satunya modal kerja dan manajemen yang tidak baik. Padahal di Indonesia keunggulan UMKM dibanding luar negeri adalah produk-produk UMKM lebih sukses dengan berbasis etnik dan budaya lokal, kearifan lokal menjadi salahsatu kunci sukses UMKM di Indonesia. Salahsatu masalah di sejumlah UMKM di kota-kota besar, yaitu tenaga kerja. UMKM terancam tidak dapat mengembangkan operasi usahanya, karena UMKM kesulitan dalam upaya untuk merekrut tenaga kerja untuk mendukung kegiatan produksi (Suara Merdeka, 2013, pada tanggal 30 April 2013). Dikabupaten Magelang menurut walikotanya, ada beberapa kendala dalam pemasaran produk-produk UMKM di Magelang, sehingga bapak walikota berharap bahwa produk-produk UMKM harus mampu menembus pemasaran luar daerah dan bahkan luar negeri untuk semua jenis bidang usaha, tidak hanya ‘Gethuk’ Magelang. Selama ini orang masih menganggap perlu mencari pemahaman kembali tentang pengertian koperasi. Sepertinya masyarakat usaha batik belum atau kurang paham tentang koperasi. Atau mungkin memang koperasi tidak mudah dipahami. Pernyataan ini sering muncul

karena wacana tentang koperasi di tengah masyarakat Indonesia

selama ini berkembang melebar sehingga sulit ditangkap ujung pangkalnya. Pandangan masyarakat Indonesia tentang koperasi saat ini memiliki visi yang berbeda-beda, mulai pandangan yang sangat idealistik dan cenderung berlebihan (ekstrim) sampai pandangan


Page 2

pragmatik yang memperlakukan koperasi seperti perusahaan biasa dengan baju badan hukum koperasi. Sebelum memasuki pembahasan praktis tentang bagaimana koperasi bisa menjadi salah satu wadah yang ideal masyarakat di dalam membangun perekonomian nasional dalam rangka bersaing di pasar global, ada baiknya masyarakat berbicara terlebih dahulu tentang dasar-dasar filososfis dan hukum di dalam Undang-undang Negara Indonesia. UUD 1945, yang dibuat oleh the founding fathers Indonesia merupakan landasan politik yang kuat bagi

penyusunan perekonomian nasional dan akan berpengaruh

terhadap perkembangan serta peran koperasi dalam perekonomian nasional. Baik dilihat dari sudut cita-cita menegakkan demokrasi ekonomi untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maupun dilihat dari segi operasional sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1), untuk menyusun perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang perlu dicermati disini adalah adanya berbagai pandangan tentang Pasal ini dan cara pelaksanaannya, telah menimbulkan perbedaan pengertian serta posisi koperasi dalam aspek operasional. Perbedaan tersebut kemudian sering memicu perdebatan yang tidak berkesudahan, dan bahkan dapat mengaburkan pengertian koperasi itu sendiri. Pasal 33 ayat (1) dapat ditafsirkan bahwa lapangan usaha koperasi sangat luas, nyaris mencakup segala kegiatan ekonomi. Dalam hubungan itu, sistem perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ditafsirkan sebagai sistem ekonomi koperasi dan merupakan sistem yang ideal. Presiden Soeharto (1984) menyatakan: ‘sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi koperasi’. Sedang Wakil Presiden Mohammad Hatta (1951) menyatakan: ‘suatu perekonomian yang berdasar atas koperasi adalah ideal kita’. Tafsiran ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sistem ekonomi koperasi itu dilaksanakan; bisa mengarah kepada pengertian operasionalisasi dengan mengkoperasikan semua kegiatan ekonomi atau setidak-tidaknya membenarkan pendapat bahwa semua bidang kegiatan ekonomi dapat dikoperasikan. Dengan merambah semua bidang kegiatan ekonomi, koperasi diharapkan dapat menjadi tulang-punggung atau soko-guru perekonomian nasional.


Page 3

Perlu dicermati disini bagaimana pada kenyataannya, operasionalisasi sistem ekonomi koperasi tersebut dalam prateknya berperan dan mampu mengelola perekonomian bangsa. Dampak dari pandangan ini cukup terasa, misalnya dengan banyaknya Koperasi Serba Usaha (KSU) yang mengerjakan apa saja, telah menimbulkan kerisauan karena banyak yang menyimpang dari jatidiri dan prinsip koperasi. Pendirian Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) didirikan pada tanggal 18 September 1948 di Yogjakarta. Tujuan utamanya adalah untuk mempersatukan semua koperasi batik di Indonesia dan mensejahterakan anggota-anggotanya. GKBI semula dimiliki oleh 40 anggota koperasi batik primer yang berlokasi di Indonesia dan mempunyai anggota lebih dari 8.000 pengusaha batik secara perorangan. Sejak pembentukan hingga lebih dari 66 tahun usianya, GKBI adalah satu-satunya koperasi yang aktifitasnya masih dalam bidang industri tekstil. Kegiatan usaha mulai dari pemintalan, penenunan, pemutihan sampai dengan industri hilirnya seperti; garmen dan Tekstil Produk Tekstil (TPT). Pada tahun 1993, GKBI membentuk sebuah perusahaan holding yang diberi nama PT. GKBI Investment untuk mengatur kebijaksanakan investasi dan mengelola perusahaan-perusahaan yang berada di naungan GKBI Group secara lebih professional. Ada enam perusahaan tekstil yang tergabung dalam GKBI Group, yang memproduksi benang, greige/grey, cambric/mori, kain printing, garmen dan dryer fabrics.

Lima

perusahaan diantaranya merupakan perusahaan dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan swasta Jepang yaitu PT. Primatexco Indonesia berlokasi di Sambong, BatangJawa Tengah, PT. Tokai Texprint Indonesia di Cikarang-Jawa Barat, PT. Dayani Garment Indonesia di Purwakarta-Jawa Barat dan PT. Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia di Plumbon, Cirebon-Jawa Barat. Satu perusahaan dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia (PT. Primissima) berlokasi di Sleman Yogjakarta dan satu perusahaan milik penuh GKBI (PC. GKBI Medari) di Sleman Yogjakarta. Dalam memasuki globalisasi ekonomi, GKBI telah memperluas jaringan usahanya dengan melakukan diversifikasi usaha, seperti bisnis perdagangan umum bidang tekstil dan kerajinan (PT. Rehal Traco), jasa rental/sewa mobil (PT. Gekabei Motor) dan perdagangan bidang energy, bahan kimia dan suku cadang (PT. Absah Internasional). Seminar nasional dan call for paper. UNIBA dan PLN Area Surakarta 8 Oktober 2014

Page 4

B. Permasalahan Umum yang akan Dikaji Tujuan dari perusahaan adalah menciptakan kesejahteraan bagi pemiliknya. Jika perusahaan itu milik pribadi maka ia menciptakan kesejahteraan bagi pemiliknya, jika perusahaan itu milik orang banyak dalam bentuk saham (perseroan) atau kerja sama (koperasi), maka perusahaan tersebut dapat menciptakan kesejahetaraan bagi para pemegang saham atau anggota koperasi. Awalnya Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) ketika berdiri hanya beranggotakan 4 (empat) Koperasi Primer, kemudian tahun 1954 menjadi 20 anggota, dan tahun 1960 anggota GKBI berjumlah 40 Koperasi Primer dengan jumlah anggota perorangan pengusaha batik sekitar 10.000 orang pada saat itu. Saat ini Koperasi Pusat GKBI beranggotakan 39 Koperasi Primer. Jika ditilik dari tujuan perusahaan, GKBI hingga tahun 1968, telah berhasil menciptakan kesejahteraan yang dituju. Setiap anggota GKBI ketika itu, mempunyai pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, mempunyai rumah yang sesuai dengan pola lingkungan yang sehat, dan anak-anaknya dididik hingga memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi dari orang tua mereka. Hingga pada tahun 1969 GKBI berada dalam puncak kejayaannya. Namun pada tahun 1970 hingga 1990 adalah masa kritis karena keadaan menjadi berubah, sementara anggota GKBI tidak siap untuk mengantisipasinya. Usaha komersial GKBI sendiri juga mengalami penurunan, menyusul kejatuhan usaha para anggota GKBI yang harus bersaing ketat dengan perusahaan batik printing dan perilaku busana yang berubah. Artinya, di samping pasar produk anggota GKBI (batik tradisional) semakin sempit ditambah konsumen terhadap batik pun semakin berkurang. Faktor yang lebih melemahkan GKBI lainnya adalah usia para anggota GKBI yang semakin tua, sedangkan generasi muda keturunan anggota GKBI, karena pendidikannya semakin tinggi tidak mau bekerja meneruskan usaha orang tuanya sebagai enterpreneur. Anak-anak pengusaha batik kemudian lebih banyak menjadi pegawai atau profesional yang pendapatannya lebih pasti dan jelas.


Page 5

Tahun 1990 hingga 2000 para profesional GKBI mampu mengatasi masalah dengan mengadakan berbagai perubahan. Misalnya berdirinya PT. GKBI Investment pada tahun 1993 adalah upaya GKBI untuk dapat menyelamatkan dan mengelola aset secara lebih profesional sehingga ancaman terhadap jatuhnya GKBI dapat terhindari. Setiap dekade memiliki catatannya tersendiri bagi perjalanan sebuah organisasi perusahaan. Yang perlu dicatat bahwa setiap usaha harus ditangani secara profesional dan para pemegang kebijakan organisasi di dalamnya harus jeli terhadap peluang-peluang, kemudian peluang itu perlu dikelola dengan sambil memperhatikan ancaman-ancaman yang membahayakan terhadap jalannya perusahaan. Bagi GKBI ke depan, peluang untuk menjadi lebih besar lagi masih sangat mungkin. Terbukti dengan kemauan GKBI melakukan perubahan dalam menyelamatkan organisasi maka usaha GKBI tetap berlanjut. Begitu pula para anggota perorangan pengusaha batik, yang semula berjumlah sekitar 10.000 orang, untuk mampu bertahan harus melakukan perubahan dalam menyelamatkan kehidupan ekonominya.

Berkait dengan kebijakan pemerintah dan

perubahan paradigma di GKBI, anggota pengusaha batik berubah menjadi Usaha Kecil Menengah (UKM).

Bagi UKM yang semula anggota pengusaha batik, untuk dapat

berkembang harus mampu mengembangkan dirinya tidak hanya bergerak bidang UKM batik, setidaknya pada bidang tekstil produk tekstil (TPT). Demikian pula dengan GKBI baik sebagai Koperasi maupun sebagai perusahaan persero, harus dengan cermat melihat peluang-peluang perubahan dan melakukan penyesuaian untuk pengembangan kesejahteraan anggotanya yang saat ini berbentuk UKM. Tidak ada hal lain yang harus dilakukan oleh seseorang atau sebuah lembaga kecuali harus berubah untuk berubah menjadi lebih baik. Pertanyaannya bagaimana kondisi koperasi nasional menghadapi era globalisasi perdagangan bebas yang saat ini sudah mulai Indonesia masuki? Apakah koperasi di Indonesia sudah siap mengahadapinya, atau masih terus dalam perdebatan yang tidak ada hentinya yang mempertanyakan apa fungsi koperasi yang sebenarnya? Apakah itu jati diri koperasi? Dan sejauh mana koperasi telah mampu memberdayakan perekonomian anggotanya.


Page 6

KAJIAN TEORI 1. Pemberdayaan Masyarakat Penelitian ini menggunakan teori Community Development (CD) atau disebut pengembangan masyarakat sebagai teori dasar yang merupakan landasan kerangka berpikir dan memberikan arah atau warna serta napas penelitian (Ife, 1995). Prinsipprinsip pengembangan masyarakat oleh Ife diperinci menjadi dua puluh dua prinsip, yaitu; 1) pembangunan terpadu (integrated development); 2) melawan ketidakberdayaan struktural (confronting structural disadvantages); 3) hak asasi manusia (human rights); 4) keberlanjutan (sustainability); 5) pemberdayaan (empowerment); 6) kaitan masalah pribadi

dan

politik (the

komunitas (community

personal

ownership);

and

the

political);

8)

kemandirian (self

7)

kepemilikan reliance);

oleh 9)

ketidaktergantungan pada pemerintah (independent from the state); 10) keterkaitan tujuan jangka pendek dengan visi jangka panjang (immediate goals and ultimate vision); 11)

pembangunan

bersifat

organik (organic

development);

12)

kecepatan

pembangunan (the pace of development); 13) keahlian dari luar (external expertise); 14) pembangunan komunitas (community building); 15) kaitan proses dengan hasil (process and outcome); 16) integritas proses (the integrity of process); 17) tanpa kekerasan (non violence); 18) keinklusifan (inclusiveness); 19) konsensus (concensus); 20) kerjasama (co-operation); 21) partisipasi (participation); dan 22) perumusan kebutuhan (defining need). Pengembangan masyarakat merupakan salah satu cara pendekatan yang harus menjadi prinsip baku bagi seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah, begitu juga pihak perusahaan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sosial (Ambaddar, 2008). Sedangkan menurut Giarci (2001), membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan biologi, fisik serta kesejahteraan sosial. Soedjatmoko (1983) menekankan motivasi, tujuan, dan makna dalam proses pembaharuan diri pada pembangunan masyarakat, serta bukan kemakmuran material


Page 7

semata. Sehingga kesimpulan pada pengembangan masyarakat merupakan tindakan dalam membantu masyarakat untuk mengatasi segala keterbatasan. Menurut masyarakat

Riyadi

dan

Supriyadi

Bratakusumah

(2005),

pengembangan

merupakan semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-

upaya secara sadar dan terencana dengan baik dan berkelanjutan. Sedangkan menurut Siagian (1983), sebagai suatu perubahan, untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, meningkatkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitaf. Batik (atau kata Batik) berasal dari bahasa Jawa “amba” yang berarti menulis dan “nitik”. Kata batik sendiri meruju pada teknik pembuatan corak menggunakan canting atau cap dan pencelupan kain dengan menggunakan bahan perintang warna corak “malam” (wax) yang diaplikasikan di atas kain, sehingga menahan masuknya bahan pewarna. Dalam bahasa Inggris teknik ini dikenal dengan istilahwax-resist dyeing. Jadi kain batik adalah kain yang memiliki ragam hias atau corak yang dibuat dengan canting dan cap dengan menggunakan malam sebagai bahan perintang warna. Teknik ini hanya bisa diterapkan di atas bahan yang terbuat dari serat alami seperti katun, sutra, wol dan tidak bisa diterapkan di atas kain dengan serat buatan (polyester). Kain yang pembuatan corak dan pewarnaannya tidak menggunakan teknik ini dikenal dengan kain bercorak batik biasanya dibuat dalam skala industri dengan teknik cetak (print) bukan kain batik. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa di masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga di masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya “Batik Cap” yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak “Mega Mendung”, dimana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki.


Page 8

Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tadisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia (Jawa) yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto, yang pada waktu itu memakai batik pada Konferensi PBB.

Tabel 1. Perbedaan Masing-Masing Bentuk Badan Usaha dalam Berbagai Dimensi No. 1. 2. 3. 4.

5. 6.

7.

8.

Dimensi Pengguna Jasa Pemilik Usaha

Perorangan bukan pemilik Individu

Yang punya hak suara Pelaksanaan Voting

tidak perlu

Penentuan Kebijaksanaan Balas Jasa Terhadap modal Penerima Keuntungan

orang yang bersangkutan tidak tidak terbatas terbatas orang ybs

para sekutu secara proporsional

yang bertanggung jawab

Pemilik

para sekutu

tidak perlu

Firma PT Umumnya umumnya bukan pemilik bukan pemilik sekutu usaha pemegang saham para sekutu pemegang saham menurut biasanya besarnya menurut saham yang besarnya dimiliki modal melalui RUPS Penyertaan para sekutu direksi

Koperasi Umum / Anggota anggota anggota satu anggota satu suara dan Tidak boleh diwakilkan pengurus

tidak terbatas

terbatas

pemegang saham secara proporsional pemegang saham sejumlah saham

anggota sesuai jasa/ partisipasi

anggota sejumlah modal equity


Page 9

terhadap rugi

yang dimiliki

Dasar usaha koperasi adalah kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama di antara para anggotanya. Untuk itu, hakikat usaha koperasi adalah sejauh mana koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya. Lebih jauh lagi, sejauh mana koperasi dapat mempromosikan dan melakukan efisiensi dalam usaha anggotanya, serta dapat meningkatkan nilai tambah hasil produksi anggotanya. Selain perbedaan dari 8 dimensi di atas beberapa pakar melihat perbedaan antara koperasi dengan PT dari dimensi lain. Perbedaan antara Koperasi dengan PT Menurut R.S. Soeriaatmadja adalah sebagai berikut: Tabel 2. Perbedaan Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) No. 1.

Dimensi Tujuan

2.

Keanggotaan, Modal dan keuntungan

3.

Tanda Peserta

4.

Pemilikan dan hak Suara Cara kerja

5.

Koperasi Tidak semata-mata mencari keuntungan terutama meningkatkan kesejahteraan anggota. Anggota adalah utama koperasi adalah kumpulan orang, modal sebagai alat keuntungan dibagi pada anggota sesuai jasa masing-masing Hanya mengenal satu macam keanggotaan dan tidak diperjualbelikan

Tidak ada perbedaan hak suara. Satu anggota satu suara dan tidak boleh diwakilkan Bekerja secara terbuka dan

PT Mencari keuntungan, sebesar-besarnya.

Modal adalah primer, jadi merupakan kumpulan modal. Orang adalah sekunder, jumlah modal menentukan besarnya suara dan keuntungan dibagi menurut besar / kecilnya modal. Dinamakan persero atau saham. Terdapat lebih dari satu jenis saham dan tiap jenis mempunyai hak berbeda. Saham dapat diperjual belikan, saham dapat terpusat pada satu atau beberapa orang, sehingga kebijaksanaan perusahaan bisa hanya ditentukan satu atau dua orang dimana saham berpusat. Hak suara dapat diwakili tidak terbuka dan direksi pemegang peranan dalam pengelolaan usaha. Bekerja secara tertutup dan direktur


Page 10

diketahui oleh semua anggota.

memegang kendali perusahaan.

Tunggal (2002) menyatakan saham/sero pada PT identik dengan simpanan pokok pada koperasi. Perbedaan yang menyolok antara simpanan pokok dalam perkumpulan koperasi dan saham/sero dalam perseroan terbatas adalah sebagai berikut: Tabel 3. Perbedaan Saham pada PT dan Simpanan Pokok pada Koperasi

Saham / Sero Perseroan Terbatas a. Besarnya tergantung kepada besarnya modal pertama / dasar. Setelah modal pertama ditentukan, baru dibagi-bagi dalam sejumlah saham. b. Saham dijual kepada siapa saja yang mau dan mampu membelinya dan pembeli inilah yang menjadi anggota persero. c. Dapat diperjualbelikan dan oleh karenanya selalu pindah tangan. d. Bila berhenti sebagai anggota, saham dapat dijual kepada orang lain. e. Menentukan hak suara dalam rapat anggota. f. Menentukan bagian keuntungan.

Simpanan Pokok Koperasi a. Besarnya menurut keputusan rapat anggota mengikat kekuatan anggota masing-masing.

b. Siapa yang akan menjadi anggota dipilih lebih dahulu, baru diwajibkan membayar simpanan pokok. c. Tidak dapat diperjualbelikan dan oleh karenanya tetap tinggal dalam tangan anggota semula. d. Bila berhenti sebagai putusan rapat anggota dapat diminta kembali dari perkumpulan. e. Tidak menentukan hak suara dalam rapat anggota. f. Tidak menentukan bagian keuntungan.

Tabel 4. Perbedaan Dilihat dari segi Pembagian Keuntungan Koperasi Perusahaan Organisasi non profit Keuntungan tidak dimiliki Sisa hasil usaha dapat dibayarkan kepada Laba dapat oleh anggota secara individu, anggota atas transaksi dalam koperasi dibagikan dalam tetapi dimiliki oleh bentuk deviden organisasi tergantung sifat saham / di investasikan kembali dalam perusahaan Peraturan koperasi membatasi / melarang Tidak ada pembayaran jasa / bunga / share pembatasan atas deviden saham Beberapa koperasi terstruktur sebagai Seminar nasional dan call for paper. UNIBA dan PLN Area Surakarta 8 Oktober 2014

Page 11

organisasi non profit, SHU tidak dibagikan kepada anggotanya KERANGKA PEMIKIRAN DAN LINGKUP KAJIAN

-

KOPERASI PRIMER KOPERASI PUSAT GKBI SEKUNDER

PT. GKBI INVESTMENT HOLDING (SAHAM) UMKM GARMENT

UMKM BATIK

PT. PRIMATEXCO INDONESIA

POLA

PT. TOKAI TEXPRINT INDONESIA

KEMITRAAN

UMKM PRINTING

UMKM TRADING

PT.DAYANI GARMENT INDONESIA

PT. DAIWABO INDUSTRIAL FABRICS INDONESIA


Page 12


Page 13

P E N U TU P 1. Peningkatan kemampuan indrustri batik yang mencakup; 1) pembiayaan, harus ada kebijakan menyangkut proporsi % besarnya anggaran. 2) personalia, harus ada penetapan kualifikasi pendidikan tertentu sebagai prasyarat menjadi staf lembaga yang sehat. 3) sarana/prasarana, harus ada peralatan standar yang harus dimiliki oleh lembaga pengelolaan. 2. Peningkatan kemampuan indrustri batik yang mencakup; 1) efesiensi 2) efektivitas 3) produktivitas 4) kualitas layanan (quality of service) 5) responsivitas 6) responsibilitas 3. Peformasi diri industri batik yang menyangkut : 1) reformasi sistim 2) reformasi prosedur 3) reformasi mekanisme 4) reformasi kelembagaan 5) reformasi sumberdaya manusia

DAFTAR PUSTAKA Amato, P.R. and Zuo, J. 2005. Rural Poverty, Urban Poverty, and Psychological Well-Being. International Journal of Sociological Quarterly. Vol. 33, No. 2, pp: 229–240. Bass, S., and Clayton, B.D. 2002. Sustainable Development Strategic. Earthscan Publication Ltd. London. Ife, Jim. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice. Longman. Australia. Kotler, P., and Lee, N. 2005. Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey. Mardikanto, T. 1998. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta. ____________. 2010. Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Sebelas Maret University Press, Surakarta. Miles, M. B. and Huberman, A. M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (Edisi terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohedi). UI Press. Jakarta. Rogers, E.M. 1999. Diffusion of Innovations. Third edition. The Free Press. London: Collier Macmillan Publishers. Seminar nasional dan call for paper. UNIBA dan PLN Area Surakarta 8 Oktober 2014

Page 14

Santoso, S. 2006. Dinamika Kelompok. Bumi Aksara. Jakarta. Sikor, TO. 1994. Participatory Methods and Empowerment in Rural Development: Lessons From Two Experimental Workshops With a Chilean NGO. Inter-national Journal Agriculture and Human Values. Vol. 11, No. 2, pp. 151-158. Suhardjanto, D., Greg Tower, and Alistair Brown, 2008. Indonesian Stakeholder’s Perceptions on Environmental Information Research Approach. Journal of The Asia-Pasific Centre for Environmental Accountability. Vol.14 Number 4. December 2008. University of South Australia. Sularso, Kosnaryatmo, Adnan Abdul Haris, dkk., I-2009; 60 Tahun Gabungan Koperasi Batik Indonesia, Gabungan Koperasi Batik Indonesia, Katalog Dalam Terbitan (KDT) ISBN: 978-979-19211-0-7; Jakarta, Indonesia. Sutopo, H.S. 2002. Basics of Qualitative Research Methodology Theory and Its Application in Research. Surakarta: UNS Press. Stoner, J.A.F., R.E. Feeman and D.R. Gilbert. 1995. Management. Sixt Edition. New Jersey: Prentice Hall. Inc. Soy, S. 1997. The Case Study as a Research Method. Texas: University of Texas at Austin. Downloaded October 16, 2012 Taruna, T. 2010. Designs of Community Development Planning. Surakarta: Postgraduate Sebelas Maret University. Yin, R.K. 1987. Case Study Research: Desains and Methods. SAGE Publication. California.


Page 15

GOOD GOVERNANCE KOPERASI BATIK INDONESIA MENUJU KEMANDIRIAN USAHA

Recommend Documents