Bergerak Menuju Kemandirian

EDISI 27I AGUSTUS 2016 I 16 HALAMAN TabloidVerbeek

Informasi, Interaksi, Inspirasi

@TabloidVerbeek

Dipublikasikan oleh Divisi Komunikasi PT Vale Indonesia Tbk

- Tidak Diperjualbelikan -

SOSOK > HAL 9

KEMITRAAN > HAL 12

EVENT > HAL 16

Rusnadi Padjung, Staf Ahli Kemendes: “PMDM Bisa Dijadikan Model Pelaksanaan UU Desa”

Diklat Berjenjang Tingkatkan Kompetensi Guru PAUD

Pelatihan bagi Pelaku PMDM Tingkat Desa dan Kecamatan

Laporan Kinerja PMDM Fase II (2015-2016)

Bergerak Menuju Kemandirian

Kemitraan > Hal 11

Toga yang Memberdayakan Warga Desa Wawasan > Hal 10

Laporan Utama > Hal 8

Implementasi UU Desa di Luwu Timur

Manfaat Mengonsumsi Pangan Organik

Replikasi atau Integrasi dengan PMDM? Pembuatan gerbang Desa Lioka, Kecamatan Towuti, merupakan salah satu kegiatan PMDM di fase kedua. Sepanjang 2015, PMDM menuntaskan 362 kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di 37 desa terdampak operasi PT Vale.

SCAN ME!

2

EDITORIAL Verbeek edisi 27 | 2016

Pembaca yang budiman, Dengan rasa gembira Verbeek mengucapkan selamat kepada seluruh pelaku Program Mitra Desa Mandiri (PMDM), yang tahun 2016 ini telah memasuki fase ketiga. Inilah fase amat penting bagi keberlanjutan program. Ibaratnya, mengutip Busman Dahlan Shirat, Senior Manajer Program Pengembangan Sosial PT Vale, “pesawat PMDM” sudah mencapai ketinggian ideal. Penumpang dan awak kabin sudah merasa nyaman berada di dalamnya. Masyarakat sudah paham aturan main di dalam pesawat. "Walaupun pada fase tertentu pesawat akan melakukan proses landing dan ikat pinggang perlu dikencangkan lagi," kata Busman. Berkat kerja keras semua pelaku, program mulai diterima secara luas. Masyarakat makin mengerti bahwa selain bantuan peralatan, peningkatan kapasitas pelaku juga amat penting. Tepat di sini, ke depan, kapasitas pelaku PMDM perlu ditingkatkan. Penguatan ini dilakukan terhadap seluruh pelaku, mulai dari tingkat desa, pemerintah, hingga ke lingkup PT Vale. Dengan demikian seluruh pelaku PMDM memiliki cara pandang yang sama. Bahwa ukuran keberhasilan program bukan hanya dari hasil-hasil yang terlihat, melainkan juga dari proses dan perubahan pola pikir di masyarakat. Bahwa dalam PMDM terdapat prinsip kemitraan, prinsip keberlanjutan, dan program ini adalah bagian dari kepatuhan PT Vale terhadap aturan yang berlaku. Dari sisi pembangunan fisik, sekadar contoh, sepanjang fase kedua, PMDM mewujudkan pembangunan 372 unit jamban keluarga di empat wilayah terdampak operasi PT Vale. Di sektor pendidikan, PMDM membangun 10 unit prasarana pendidikan anak usia dini. Di sektor kesehatan, di Kecamatan Towuti dibangun 4 Posyandu pada 2015. Di desa-desa lainnya, dana PMDM sektor kesehatan banyak dialokasikan untuk merenovasi Posyandu, penambahan fasilitas, pelatihan kader, dan pemberian makanan tambahan bagi bayi dan Balita. Pembaca, Verbeek kali ini menyajikan laporan utama terkait pencapaian PMDM fase kedua dan beberapa penyesuaian pada PMDM fase ketiga. Semoga laporan utama kami kali ini bisa meringkas secara jernih prestasi PMDM dan catatan untuk perbaikan ke depan. Selamat membaca.

SURAT PEMBACA KEGIATAN DI BP3K MODEL

Apakah tabloid Verbeek hanya mengulas kegiatan seputar PTPM saja? Bagaimana jika ada kegiatan di luar PTPM yang menarik untuk dimuat, terutama kegiatan yang dilakukan di BP3K Model? Misalnya kunjungan siswa untuk belajar dunia pertanian, kegiatan ujicoba tanaman baru yang bibitnya didatangkan dari luar Luwu Timur atau bahkan dari luar Sulawesi, atau jika temanteman PPL mencoba media tanam baru misalnya menanam padi SRI Organik di dalam pot, dan sebagainya. Menurut saya, informasi seperti itu bisa memberi wawasan dan inspirasi kepada banyak orang. Fatma, staf BP3K Model Kecamatan Nuha. Tabloid Verbeek pernah mengulas aktivitas yang berlangsung di BP3K Model-Kecamatan Nuha karena fasilitas tersebut merupakan bagian penting dari Program Pertanian Berkelanjutan di bawah PTPM. Silakan hubungi redaksi jika ada kegiatan yang menurut Ibu Fatma penting dan menarik.

SENANG DENGAN VERSI DIGITAL

Halo Redaksi Verbeek, Selama ini saya kesulitan mendapatkan tabloid Verbeek versi cetak. Kadang saya dapat di kantor desa, tapi sering juga kehabisan. Karena itu, saya senang sekali bisa membaca Verbeek versi digital lewat HP. Saya paling senang baca berita-berita lewat Facebook karena up to date dan banyak fotonya. Kalau bisa lebih aktif lagi Verbeek meng-upload berita lewat Facebook. Link ke tulisan panjangnya juga boleh supaya kami di desa bisa baca berita PMDM secara lengkap. Hasmawati, KPMD Baruga, Kecamatan Towuti.

ULASAN LENGKAP KEGIATAN PMDM

Beberapa edisi Verbeek mengulas tuntas tentang program padi organik, dari awal sampai panen. Bisakah program PMDM yang bagus diulas tuntas juga seperti itu? Misalnya pembangunan jamban. Saat ini sudah hampir 1.000 jamban yang dibangun oleh PMDM dan akan terus bertambah. Manfaatnya juga besar. Bisakah program ini diulas mulai dari perencanaan, pembuatan RAB, pembangunan, sampai ke pemeliharaannya. Menurut saya akan bagus. Terima kasih. Suhaebah, KPMD Parumpanai, Kecamatan Wasuponda.

Kegiatan pembangunan jamban sudah beberapa kali kami tayangkan di tabloid Verbeek. Usulan Ibu Suhaebah sejalan dengan rencana kami untuk mengulas kegiatan-kegiatan terbaik dari PMDM. Terima kasih.

Halo Ibu Hasmawati, Tabloid Verbeek versi digital bisa diakses kapanpun oleh pelaku PMDM dan masyarakat melalui website vale.com/indonesia dan melalui akun resmi media sosial kami. Di dalamnya terdapat edisi lengkap Verbeek yang bisa diunduh.

Liputan terkini tabloid Verbeek bisa diakses melalui media sosial Facebook dengan nama akun Tabloid Verbeek.

Tabloid ini diterbitkan sebagai upaya mengampanyekan transparansi dari pelaksanaan Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) PT Vale. Juga sebagai media alternatif masyarakat dalam memperoleh informasi dan wawasan. Kirimkan kritik dan saran Anda untuk tabloid Verbeek melalui email atau surat ke alamat redaksi. 08114056715

570946F9

Tabloid Verbeek

TabloidVerbeek

@TabloidVerbeek

Tabloid Verbeek

Pelindung: Dewan Direksi PT Vale | Penasihat: Basrie Kamba (Direktur Komunikasi & Hubungan Luar), Busman Dahlan Shirat (Senior Manajer Program Pengembangan Sosial) | Penanggung Jawab: Bayu Aji Suparam (Senior Manajer Komunikasi) | Redaktur Pelaksana: Sihanto B. Bela | Editor:La Ode M. Ichman, Aswaddin, Asriani Aminuddin, Megawati Ihyamuis, Iskandar Ismail, Baso Haris, Misdar | Redaksi: Rohman Hidayat Yuliawan, Nala Dipa Alamsyah, Nuki Adiati, Maman Ashari, Wahyudi | Fotografer: Doni Setiadi | Desain & Tata Letak: Azwar Marzuki | Infografis: Sri Widya Wanti | Alamat Redaksi: Kantor Departemen Komunikasi & Hubungan Luar, Jl. Ternate No. 44 Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan - 92984.

LAPORAN UTAMA Verbeek edisi 27 | 2016

3

Bergerak Menuju Kemandirian di Akhir Fase Kedua PMDM Penerimaan masyarakat makin positif. Keberlanjutan menjadi tonggak pencapaian penting.

S

ebagai bagian dari Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM), Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) disusun dalam kerangka lima tahun (2013-2017) dan dibagi dalam lima fase. Saat ini, PMDM telah menuntaskan fase kedua yang bergulir sepanjang 2015. Satu per satu desa dan kecamatan menuntaskan seluruh 24 tahapan PMDM pada fase kedua. Pemerintah desa dan kecamatan, pelaku PMDM, serta masyarakat, merumuskan kegiatan, menjalankan, hinga melakukan evaluasi. PMDM merupakan program bottom-up alias program yang diusulkan oleh masyarakat dan didukung oleh Pemerintah dan PT Vale. Dana PMDM digulirkan ke 37 desa di empat kecamatan terdampak operasi PT Vale. Akhir sebuah fase PMDM ditandai dengan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST). MDST merupakan bentuk mekanisme pertanggungjawaban terhadap seluruh pengelolaan kegiatan dan pemanfaatan dana kepada masyarakat setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, merupakan desa pertama yang menyelesaikan fase kedua PMDM dan melaksanakan MDST pada Desember 2015. Bertepatan dengan MDST, masa jabatan Komite Desa berakhir. Sebanyak 362 kegiatan dilakukan di desa-desa di Kecamatan Nuha, Towuti, Wasuponda, dan Malili sepanjang fase kedua PMDM. Jumlah kegiatan lebih sedikit jika dibandingkan dengan fase pertama yang mencapai 488. “Pada fase kedua, saya berani berkata masyarakat sudah berdaya dan bergerak menuju mandiri. Indikatornya banyak. Tanpa dikendalikan, mekanisme PMDM sudah berjalan. Dari sisi perencanaan dan implementasi, masyarakat kita sudah fasih sekali. Pelaku PMDM—seperti fasilitator, Komite Desa, dan sebagainya— tinggal menjalankan fungsi pengendalian. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah sangat diterapkan. Tidak ada lagi kongkalikong untuk menyelewengkan dana dan kontrol masyarakat sudah bagus. Perubahan pola pikir seperti itu menjadi indikator sebuah masyarakat yang berdaya,” kata Senior Manajer Program Pengembangan Sosial PT Vale Busman Dahlan Shirat.

Makin diterima

PMDM menerapkan mekanisme yang sangat berbeda dibandingkan program terdahulu. Jika program sosial sebelumnya berbasis proposal, PMDM berbasis kebutuhan masyarakat desa. Tidak heran jika pro dan kontra terjadi pada awal perjalanan PMDM hingga akhir fase pertama, yang berlangsung sepanjang 2014. Pada fase pertama, masyarakat masih sangsi PMDM bisa dijalankan dengan

Anggaran PMDM program pendidikan di Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, sepenuhnya dialokasikan untuk membangun gedung PAUD di Jl. G. Semeru yang diproyeksikan sebagai PAUD percontohan PMDM. Pekerjaan finishing dan pengadaan kelengkapan akan dilanjutkan di fase ketiga.

lancar, pesimistis audit bisa terlaksana, adanya kelompok masyarakat yang menganggap pemanfaatan dana meleset dari kelompok sasaran, hingga mengkritisi tumpang-tindih peran antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan. Namun pada fase kedua, penerimaan masyarakat makin membaik. “PMDM ini hasilnya kelihatan di mata. Semua orang rasakan. Kalau Comdev yang dulu hanya kelihatan buat sebagian kecil orang saja,” kata Amir Latto, tokoh masyarakat Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, yang mendapat penghargaan PMDM Award 2015 untuk kategori Tokoh Masyarakat Terbaik. Hal senada diungkapkan pelaku PMDM. “Di periode pertama, masyarakat masih banyak yang menolak PMDM. Mereka menganggap bantuan yang diberikan PT Vale tidak merata. Periode kedua, alhamdulillah sudah banyak perubahan. Masyarakat makin mengerti bahwa mereka yang tidak mendapat bantuan peralatan masih bisa ikut pelatihan dan menikmati hasil dari pembangunan fasilitas umum. Tidak ada lagi kecemburuan di antara penerima manfaat. Masyarakat justru puas merasakan manfaatnya,” kata Hasmawati Muin, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Baruga, Kecamatan Towuti, yang terpilih menjadi KPMD selama dua fase PMDM.

jamban keluarga sehat di empat kecamatan terdampak operasi PT Vale. Di sektor pendidikan, PMDM membangun 10 unit prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD). Sementara di sektor kesehatan, sebanyak 4 Posyandu di Kecamatan Towuti dibangun pada 2015. Di desa-desa lainnya, dana PMDM sektor kesehatan banyak dialokasikan untuk merenovasi Posyandu, penambahan fasilitas, pelatihan kader, dan pemberian makanan tambahan bagi bayi dan Balita. Pada fase kedua, keberlanjutan kegiatan mulai menjadi perhatian masyarakat. Di Desa Laskap, Kecamatan Malili, misalnya, diadakan kursus menjahit yang pesertanya 80% berasal dari kelompok rumah tangga miskin. Setelah menamatkan kursus, para peserta direkrut menjadi karyawan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga kegiatan terus berjalan meskipun tidak lagi memanfaatkan

dana PMDM dan kesempatan kerja terbuka lebar. Di Kelurahan Magani, dalam MDST dibentuk Tim Pemelihara Kegiatan yang akan mengelola dan memantau kegiatan yang telah didanai PMDM fase kedua. Di Desa Tole, Kecamatan Towuti, masyarakat mendapat bantuan genset (generator set) yang menjadi satu-satunya sumber penerangan di malam hari. Warga Desa Tole membentuk tim pengelola dan membayar iuran bulanan yang digunakan untuk membeli bahan bakar dan memelihara genset dari kerusakan. Tujuan besar PMDM adalah perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku menuju kemandirian. Dengan mulai dijalankannya prinsip keberlanjutan pada fase kedua PMDM, perjalanan menuju kemandirian masyarakat semakin menemui cahaya terang.[]

Pencapaian

Penerimaan masyarakat tentu tak lepas dari pencapaian PMDM. Sepanjang fase kedua, PMDM mewujudkan pembangunan 372 unit jamban keluarga di empat wilayah terdampak operasi PT Vale, plus 2 WC umum di Kecamatan Towuti. Jika ditotal selama dua fase, PMDM telah mewujudkan pembangunan 930 unit

Jamban yang dibangun oleh warga Desa Mahalona, Kecamatan Towuti. PMDM memberi bantuan berupa material dasar dan warga memodifikasi sendiri desain jamban di rumah mereka dengan dana swadaya.

4


Jumlah kegiatan dan anggaran PMDM per sektor

Rekapitulasi PMDM Fase Kedua PMDM fase kedua dilakukan di 37 desa di 4 kecamatan

Ekonomi

Pendidikan

123 Kegiatan

51 Kegiatan

Rp5.810.000.000

Rp3.320.000.000

Kesehatan

Pengembangan Kapasitas Masyarakat

112 Kegiatan

76 Kegiatan

Rp4.150.000.000

Rp3.172.550.000

Jumlah penerima manfaat Laki-laki 20.944 Orang Perempuan 22.351 Orang Total 43.295

Total kegiatan 362 Total anggaran Rp16.452.550.000

Aktivitas PMDM per sektor

Kesehatan membangun 372 unit jamban keluarga dan 2 WC umum

Alokasi anggaran PMDM 2015 Biaya operasional program 7% Peningkatan kapasitas 13%

Pendidikan

Kesehatan 25%

membangun 10 unit prasarana PAUD

Ekonomi Pendidikan 20%

Ekonomi 35%

membangun 3 Pujasera, mendistribusikan 73.295 sak pupuk kandang bagi petani

PMDM dari Fase ke Fase

Komponen Kegiatan pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru-guru sekolah dasar seKecamatan Nuha, Januari 2016. Pelatihan empat hari tersebut merupakan salah satu kegiatan PMDM sektor pendidikan di Kecamatan Nuha.

PMDM 2015

PMDM 2016

Anggaran Desa

Rp 350 juta

Rp 400 juta

Rp 300 juta*

Anggaran Kecamatan

Rp 400 juta

Rp 450 juta

Rp 200 juta*

Sektor

Kesehatan, Ekonomi Peningkatan Kapasitas

Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Peningkatan Kapasitas

Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Peningkatan Kapasitas

Jumlah Kegiatan per Sektor

Tidak Terbatas

Tidak Terbatas

Maksimal 3

24

12

Tahapan Kegiatan

Rapat koordinasi (Rakor) KPMD diadakan tiga kali dalam tiap fase PMDM. Di Rakor tersebut dibahas capaian per desa. KPMD menyampaikan kendala yang dihadapi untuk dicarikan solusi bersama.

PMDM 2014

Rp 350 juta 52

Tahapan Pencarian Dana

3 Kali

2 Kali

2 Kali

Jumlah Komite Desa

9 Orang

5 - 9 Orang

3 Orang

** Nominal kontribusi PT Vale pada tahun anggaran 2016 disesuaikan dengan kondisi keuangan Perusahaan. Penyesuaian tetap mengacu pada azas kepatutan dan kewajaran sesuai Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.


5

Catatan dari Dua Fase PMDM Peningkatan kapasitas pelaku dan pemahaman masyarakat menjadi sorotan.

"S

etelah pindah ke Pujasera baru ini, pengunjung jadi lebih ramai. Karena memang tempatnya lebih luas, lebih bersih, jadi orangorang tertarik datang," kata Yanto, salah satu pedagang di Pujasera Simpang Tiga, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha. Pujasera Simpang Tiga merupakan salah satu infrastruktur yang pembangunannya didukung oleh Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) fase kedua. Jika dibandingkan dengan fase pertama PMDM, kemajuan pesat terjadi pada fase kedua. Pada fase pertama yang bergulir di 2014, partisipasi masyarakat masih minim jika diukur dari tingkat kehadiran dalam tiap musyawarah tingkat desa dan kecamatan. Pada fase pertama juga masih banyak usulan yang didasarkan pada keinginan, bukan kebutuhan, dan tumpang-tindih peran antar-pelaku kegiatan masih mendominasi. Pada fase kedua, isu-isu mendasar sudah banyak terpecahkan. Kendati demikian, tersisa sejumlah catatan untuk berbenah. “Saat ini, yang masih perlu dipertajam adalah kapasitas pelaku PMDM,” kata Senior Manajer Program Pengembangan Sosial PT Vale Busman Dahlan Shirat. Penguatan kapasitas perlu dilakukan terhadap seluruh pelaku, mulai dari pelaku di tingkat desa, pemerintah, hingga ke lingkup PT Vale. “Kita harus akui bahwa belum semua karyawan PT Vale paham dengan PTPM/PMDM. Masih ada yang mengukur keberhasilan program sosial dari hasil-hasil yang terlihat, bukan mengukur dari proses dan perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku yang terjadi di masyarakat sesuai semangat PTPM/PMDM,” lanjut Busman. Selain itu, pemahaman di masyarakat juga masih perlu ditanamkan lebih dalam dan lebih luas. “Tidak semua masyarakat paham bahwa di dalam PMDM ada kemitraan, ada prinsip keberlanjutan yang harus dipikirkan, bahwa PMDM adalah bagian dari kepatuhan PT Vale terhadap aturan yang berlaku, dan sebagainya,” tambah Busman. Hal itu terbukti dalam kunjungan Tim Monev ke penerima manfaat PMDM. Sebagian besar masyarakat penerima bantuan atau anggota keluarganya tidak tahu-menahu dari mana bantuan berasal. Ketika seorang penerima manfaat bantuan jamban di Desa Mahalona ditanya sumber bantuan, dia hanya mengangkat bahu.

[Atas] Di fase kedua, September 2015, diselenggarakan PMDM Award yaitu sebuah ajang apresiasi bagi pelaku program dan penerima manfaat PMDM. Menurut rencana ajang penghargaan dua tahunan ini akan kembali diadakan pada Agustus 2017. [Bawah] Salah satu kegiatan unggulan PMDM fase kedua adalah pembangunan Pujasera Simpang Tiga di Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha. Bangunan tersebut berkontribusi pada kebersihan dan keindahan kota sekaligus menggerakkan ekonomi warga.

Pemahaman kurang

Pemahaman seputar program memang belum merata dan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. “Kalau Komite Desa dan KPMD sudah paham semua aturan main PMDM. Tapi ada pihak yang masih belum mengerti kalau penerima manfaat PMDM diprioritaskan buat rumah tangga miskin. Mereka masih menganggap semua warga desa layak dapat bantuan. Orang yang berkecukupan pun akhirnya dapat bantuan. Mereka bilangnya supaya adil harus dapat semua. Padahal kalau dipikir lebih jauh dan disesuaikan dengan PTO PMDM, justru yang bagi rata seperti itu, kan, sangat tidak adil,” kata Samsinar, KPMD Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda. Pada fase kedua, masih banyak anggota Komite Desa atau KPMD yang menemui kesulitan ketika hendak membuat laporan kegiatan. Hal itu disebabkan karena proses pengumpulan dokumen

pelengkap agak tersendat. “Prinsip akuntabilitas sangat penting di PMDM. Hal itu belum sepenuhnya disadari oleh mereka yang terlibat di dalam kegiatan. Kadang untuk menagih nota pembelian barang saja masih susah. Akhirnya laporan lama selesainya cuma karena masalah yang kelihatannya sepele. Kalau semua sudah paham prinsip dan mekanismenya, pasti tahapan kegiatan bisa berjalan lebih mulus,” kata Lusiana, Sekretaris Komite Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha. Kualitas usulan juga menjadi tantangan pada fase kedua PMDM. Dalam empat kali rapat koordinasi (Rakor) yang mempertemukan KPMD dari desa-desa penerima manfaat PMDM, isu kualitas usulan sempat mengemuka. “Dari pelaksanaan PMDM dua tahun ini, saya melihat kegiatan di desa terlalu banyak. Apa mungkin di pelaksanaan PMDM tahun-tahun mendatang kita batasi saja jumlah kegiatannya? Sehingga

lebih fokus, lebih berkualitas, dan tahapan kegiatan juga lebih cepat selesai,” kata Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Magani, Said Abdullah. Pada fase ketiga, kegiatan per sektor dibatasi maksimal tiga. “Kami, sebagai pelaku PMDM, berharap tahun ketiga ini adalah tahun kualitas kegiatan. Dengan dibatasinya jumlah kegiatan, masyarakat benar-benar memilih kegiatan mana yang menjadi prioritas sesuai kebutuhan. Bahkan dari tahap pengusulan kegiatan juga sudah disaring betul mana yang menjadi kebutuhan desa,” kata Fasilitator PMDM-Kecamatan Towuti Faisal Halim. Dengan semakin jelinya masyarakat desa memilih kegiatan prioritas—yang artinya mereka jeli melihat masalah dan memetakan potensi setempat—masyarakat semakin dekat dengan tujuan besar PMDM: Menciptakan kemandirian.

6


Sejumlah Penyesuaian Fase Ketiga PMDM Beberapa penyesuaian dilakukan di 2016 berdasarkan masukan masyarakat dan hasil monitoring evaluasi.

S

etahun yang lalu, Senior Manajer Program Pengembangan Sosial PT Vale Busman Dahlan Shirat, berujar bahwa fase ketiga adalah penentu keberlanjutan PMDM. “Jika diibaratkan, fase pertama PMDM seperti pesawat yang bersiap lepas landas dan pada fase kedua telah meninggalkan landas pacu. Pada fase ketiga, pesawat tersebut sudah mencapai ketinggian ideal di mana penumpang dan awak kabin sudah merasa nyaman berada di dalamnya. Pada tahun itu, masyarakat sudah paham aturan main di dalam ‘pesawat’, sehingga tidak perlu lagi terlalu diarahkan,” kata Busman. Berkat upaya semua pelaku, harapan Busman itu bukanlah pepesan kosong. Perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat semakin terasa pada pelaksanaan PMDM fase kedua jika dibandingkan sebelumnya. “Penerimaan masyarakat semakin bagus. Bisa dibilang, seluruh masyarakat sudah melihat dan merasakan manfaat PMDM. Mereka semakin yakin bahwa ini program yang bagus dan menyentuh seluruh lapisan,” kata Fasilitator PMDM-Kabupaten, Andi Narwis. Kendati demikian Busman mengingatkan, penumpang pesawat tidak boleh terlena, karena ancaman turbulensi masih perlu diwaspadai. Turbulensi atau guncangan, baik skala besar maupun kecil, yang dimaksud bisa datang dari ketidakpahaman sebagian kecil masyarakat terhadap PMDM. Mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku adalah hal yang sangat sulit, sehingga kemungkinan terjadinya gesekan masih ada. Program sosial akan selalu menemukan dinamikanya, seiring dinamika yang terjadi di masyarakat.

tahapan dipangkas menjadi 24. Di tahun ketiga, perampingan kembali dilakukan sehingga kegiatan tersisa 12 tahapan saja. Penyesuaian tahapan ini dilakukan tanpa mengurangi kualitas setiap proses. “Jika dulu ada musyawarah dusun dan musyawarah desa sampai berkali-kali untuk menentukan usulan, sekarang usulan bersumber dari Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes). Penyesuaian itu dilakukan untuk mempersingkat tahapan PMDM, sehingga durasi satu fase bisa lebih cepat. Selain itu, juga untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014,” kata Andi Narwis. Penyederhanaan juga dilakukan dalam hal jumlah kegiatan. Pada dua fase sebelumnya, jumlah kegiatan per sektor PMDM—sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan peningkatan kapasitas—tidak dibatasi. Akibatnya butuh waktu lama untuk menyelesaikan satu putaran PMDM, karena banyak desa yang punya kegiatan hingga puluhan. Jumlah kegiatan yang tak terbatas juga membuat desa tidak fokus mengembangkan potensinya. Pada fase ketiga, kegiatan bidang peningkatan kapasitas masyarakat tidak lagi ditangani dan didanai oleh PMDM Desa, melainkan diambil alih oleh PMDM Kecamatan. Karena kondisi keuangan PT Vale sedang mengalami tekanan akibat merosotnya harga nikel, seluruh komponen biaya disesuaikan. Termasuk dana untuk program sosial yang disesuaikan berdasarkan azas kapatutan dan kewajaran, mengacu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Anggaran

PMDM 2016 di tiap desa sebesar Rp300 juta, sementara anggaran PMDM Kecamatan adalah Rp200 juta.

Penguatan pelaku

Jumlah personel Komite Desa dirampingkan menjadi hanya tiga orang. “Tahun sebelumnya Komite Desa ada 5-9 orang. Dalam prosesnya, ada laporan bahwa pembagian kerja tiap personel Komite tidak merata. Akhirnya justru muncul gesekan di dalam Komite sendiri, karena ada yang merasa sudah bekerja keras sementara temannya tidak banyak berkontribu-

Persentase anggaran sektoral per desa PMDM fase ketiga, 2016

Menyederhanakan tahapan

Ada beberapa penyesuaian dalam PMDM 2016. Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi fase sebelumnya dan masukan masyarakat. Yang tidak berubah adalah prinsip-prinsip PMDM, yang meliputi keberpihakan kepada masyarakat miskin dan rentan, keberpihakan kepada perempuan, bertumpu pada pembangunan sumberdaya manusia, partisipatif, akuntabel, transparan, mengedepankan kemandirian, serta mengusung kemitraan. Sepanjang perjalanan, PMDM mengalami penyesuaian dalam hal besaran dana, jenis dan jumlah kegiatan, persentase pendanaan, serta jumlah pelaku program. Penyesuaian dilakukan berdasarkan masukan pelaku kegiatan dan masyarakat, kajian terhadap program, serta temuan di lapangan. Jika pada fase pertama pelaku PMDM dan masyarakat harus melewati 52 tahapan kegiatan, maka pada fase kedua jumlah

Pembangunan Pujasera Wasuponda yang dilakukan di fase pertama dan kedua PMDM. Pedagang kuliner yang semula berjualan di pasar atau di depan rumah kini memiliki etalase dagang yang lebih bersih, menarik, dan berada di lokasi yang strategis.

si. Semoga dengan jumlah personel yang sedikit, Komite menjadi lebih solid,” kata Andi Narwis. Jika pada fase pertama dan kedua masyarakat mengenal Komite Kecamatan sebagai pelaku PMDM di tingkat Kecamatan, pada fase ketiga perannya digantikan oleh Forum Lintas Pelaku (FLP) yang berjumlah 10 orang. FLP terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, BP3K, Puskesmas, Ikatan Guru TK, dan tokoh masyarakat. Selain menggerakkan kegiatan PMDM Kecamatan, FLP juga bertugas melakukan verifikasi dan monitoring.[]

Persentase anggaran PMDM Kecamatan fase ketiga, 2016 Rapat Koordinasi Rp 5 Juta

25%

40%

Pendidikan

Ekonomi

Monev Rp 5 Juta

RP 5 Juta 2,5%

Verifikasi Usulan

2,5%

Rp 20 Juta

Rp Rp 75 Juta

10%

Rp 120 Juta

80%

10%

25%

Biaya Operasional

Kesehatan

Rp 75 Juta

Rp 30 Juta

Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Fasilitas Umum Rp 160 Juta

5%

BOP Forum Lintas Perilaku Rp 10 Juta


7

Fenomena Menarik di Awal Fase Ketiga PMDM Jumlah desa penerima manfaat PMDM genap 38. Program diharapkan berjalan makin transparan dan keterlibatan perempuan kian terasa.

Kepala Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, bersama perwakilan PT Vale, Fasilitator PMDM-Kabupaten, Fasilitator PMDM-Kecamatan, Komite Desa terpilih, dan warga desa, berfoto bersama usai Musyawarah Desa Sosialisasi PMDM fase ketiga. Masyarakat Wewangriu menganggap fase kedua sebagai pembelajaran penting untuk melangkah lebih baik di tahun-tahun selanjutnya.

B

anyak hal menarik yang layak mendapat catatan khusus di awal fase ketiga PMDM. Sesuai tahapan yang tertera dalam Panduan Teknis Operasional, awal fase PMDM dimulai dengan dilaksanakannya Musyawarah Desa Sosialisasi (MDSos) di empat kecamatan dan diikuti MDSos di desa-desa penerima dana stimulan PMDM. Pertama-tama, mari kita ucapkan selamat bergabung kembali kepada Desa Wewangriu di Kecamatan Malili. Pada fase kedua, dana PMDM untuk desa ini tidak dicairkan sebagai sanksi atas penyalahgunaan anggaran yang ditemukan oleh tim audit. Pada fase ketiga, sanksi dicabut. Dalam MDSos yang dilakukan awal Mei 2016, warga desa yang hadir di musyawarah sepakat untuk melangkah ke depan, membuka lembaran baru, dan berupaya menjalankan PMDM sesuai alur dan mekanisme dalam PTO. “Hari ini kita duduk bersama agar Wewangriu bisa maju bersama PMDM, seperti desadesa lain. Apa yang terjadi di periode lalu kita jadikan sebagai pembelajaran bersama,” kata Officer PTPM PT Vale, Iskandar Ismail, saat menghadiri MDSos di Desa Wewangriu. Dengan bergabung kembalinya Desa Wewangriu, jumlah desa penerima manfaat PMDM menjadi genap 38. “Kita sama-sama berharap kejadian seperti tahun lalu tidak terulang, karena masih banyak waga desa yang layak mendapat bantuan PMDM. Masih banyak yang miskin dan rentan. Bantuan sektor ekonomi kepada para nelayan paling dibutuhkan,” kata Dicky, yang dalam MDSos hari itu terpilih sebagai Ketua Komite Desa Wewangriu.

Semakin transparan

Salah satu prinsip utama PMDM adalah transparansi di setiap proses, tahapan, kegiatan, hingga hasil dan pemeliharaan tiap kegiatan. Siapapun bisa memonitor langsung kegiatan PMDM dan melaporkan jika ada indikasi penyelewengan. Dalam MDSos di desa dan kecamatan, PT Vale mensosialisasikan Vale Whistleblower Channel (VWC), yang dibuat sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran oleh oknum karyawan PT Vale. VWC merupakan layanan pelaporan yang dikelola secara independen dan profesional oleh perusahaan penyedia jasa whistleblowing di Indonesia, dan terkoneksi langsung dengan kantor pusat Vale di Brasil. Kerahasiaan dan ketidakberpihakan dijamin dalam penanganan, penyelidikan, dan penyimpanan informasi yang diterima VWC. Sistem tersebut membuka peluang pelaksanaan PMDM yang semakin transparan. Pada fase ketiga, sudah tidak ada lagi masyarakat yang mempertanyakan atau meragukan PMDM. “Masyarakat sudah bergerak ke tahap selanjutnya. Mereka mulai bertanya dan berpikir, bagaimana program ini bisa berjalan lebih transparan, bagaimana meningkatkan kualitas usulan, dan sebagainya. Sudah sangat terlihat kemajuannya,” kata Senior Koordinator PTPM Bidang Ekonomi La Ode M. Ichman. Hal menarik lain yang mengawali perjalanan fase ketiga adalah semakin besarnya antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam PMDM. “Kalau pada fase pertama dan kedua, masyarakat masih main tunjuk-tunjuk saat pemilihan Komite Desa dan KPMD. Dan yang ditunjuk seringkali tidak bersedia. Sekarang mereka kelihat-

an sekali lebih bersemangat, orang yang ditunjuk hampir semua bersedia, bahkan di beberapa desa suasananya sudah seperti kompetisi untuk menentukan pelaku PMDM. Luar biasa keinginan masyarakat untuk berkontribusi. Padahal kalau kita pikir-pikir tidak ada keuntungan materi, jadi mereka ini memang niatnya untuk berkontribusi terhadap kemajuan desa,” kata Fasilitator PMDM-Kabupaten, Andi Narwis. Keuntungan materi memang nyaris tidak ada, karena alokasi biaya operasional pelaku PMDM terbilang minim. Namun anggota Komite Desa dan para Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bisa melihat PMDM sebagai peluang pengembangan kapasitas individu dan media untuk mengasah kemampuan berorganisasi. Ada kader yang semula aktif sebagai pelaku PMDM kini sudah sukses menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Sedikit banyak, mereka mendapat pembelajaran seputar pemberdayaan masyarakat dari program ini.

Partisipasi perempuan

Dalam MDSos yang dilakukan di Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, calon-calon Komite Desa semuanya berasal dari kaum perempuan. “Wah, kok perempuan semua? Dapat apa bapakbapaknya?” celetuk seorang peserta musyawarah, yang disambut tawa dan tepuk tangan seluruh peserta. Demi pemerataan, akhirnya pemilihan di-

ulang dan didapat calon Komite Desa dari kalangan pria. Fenomena menarik itu tidak hanya terjadi di Desa Sorowako, melainkan di banyak desa yang masuk jangkauan PMDM. “Mungkin mereka melihat perempuan kerjanya lebih jujur, teliti, dan cepat. Kalau diminta bikin laporan, pasti beres kalau komitenya perempuan. Kalau sudah dikasih tanggung jawab juga pasti selesai. Mungkin laki-laki sudah banyak pekerjaannya jadi suka nanti-nanti, seperti bukan prioritas ini PMDM,” kata Suarni, yang terpilih sebagai Sekretaris Komite Desa Sorowako pada fase ketiga PMDM. Dia menambahkan, partisipasi perempuan sangat penting untuk kemajuan desa juga penting sebagai pengembangan kapasitas. “Perempuan yang selama ini lebih banyak diam di rumah, sekarang punya kesempatan bagus untuk ikut dalam program. Menurut saya, sudah seharusnya perempuan diberi peluang dan harus mau ketika peluang itu datang. Kita bisa banyak belajar dari program ini.”[]

Suasana MDSos di Desa Sorowako, Kecamatan Nuha. Calon-calon Komite Desa didominasi oleh kaum perempuan.

8


Implementasi UU Desa di Luwu Timur

Replikasi atau Integrasi dengan PMDM?

K

eberadaan UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014) memberi angin segar bagi hampir 75 ribu desa di Indonesia untuk mengembangkan wilayahnya secara mandiri. Pasalnya, keberadaan alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar tiap tahun per desa dalam UU tersebut, menjawab satu dari sekian persoalan desa selama ini yang dianggap sulit berkembang lantaran minimnya sumber dana. Namun di luar itu, spirit UU Desa tidak hanya dalam hal ketersediaan anggaran yang mumpuni. Namun juga diperlukan kesiapan personel, pemahaman teknis dan ide dari para aparat desa, kader desa hingga masyarakat desa dalam berinovasi untuk memajukan desanya. Pasalnya, pengelolaan dana sebesar itu kelak sepenuhnya dikelola desa. Aspek-aspek keterlibatan, transparansi, akuntabilitas dan inovasi tentu menjadi modal implementasi kegiatan agar sesuai harapan. Hal itu diungkapkan Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) Rusnadi Padjung ketika berkunjung ke Sorowako dan melihat aktivitas Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM), khususnya Program Mitra Desa Mandiri (PMDM), pertengahan Juni 2016 silam. “Bagaimana pun juga pemerintah masih memerlukan dukungan pihak swasta dalam penerapan UU Desa,” ujar Rusnadi. Peran pihak swasta khususnya melalui program pertanggungjawaban sosial memang sempat menjadi topik pembahasan yang hangat dalam implementasi UU Desa. Pasalnya, di satu sisi, CSR merupakan kewajiban perusahaan yang beraktivitas/berbisnis di Indonesia (sesuai UU Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1). Dan kerap kali desa menjadi target perusahaan dalam merealisasi program tersebut, misalnya melalui village project. Di sisi lain, keberadaan program/dana CSR dapat berpotensi tumpang tindih dengan program pembangunan desa dalam penerapan UU Desa. Apalagi masih banyaknya desa tertinggal dan minimnya pendamping desa, dapat menggiring masyarakat desa terjebak dalam replikasi program CSR/pemerintah sebelumnya. Sejalan dengan hal itu, Kemendes melihat semangat UU Desa tersebut ternyata sejalan dengan pelaksanaan Program Masyarakat Desa Mandiri (PMDM) yang dirancang PT Vale bersama Pemda Luwu Timur. “Model PMDM ini adalah yang ideal dalam UU Desa. Rencana pembangunan desa dirancang masyarakat, ada pendamping, dan ada keterlibatan peran swasta,” tambah Rusnadi. Agenda kunjungan Kemendes ke Luwu Timur adalah mensosialisasikan penerapan UU Desa agar program CSR dapat seja-

Kegiatan peningkatan kapasitas bagi pemuda Desa Sorowako pada Oktober 2015 merupakan bagian dari PMDM. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan usulan warga yang dibahas melalui musyawarah desa. Hal itu sejalan dengan prinsip partisipatif yang ditekankan dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014.

lan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan diinkorporasikan (dimasukan) dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes). Poin yang terdapat di Pasal 72 angka 1 huruf b UU Desa tersebut merupakan salah satu poin krusial. Namun, Kemendes menilai keberadaan mekanisme PMDM sejalan dengan semangat UU Desa juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Untuk implementasi inkorporasi dana tersebut, Kemendes masih mempelajari efektivitas CSR dengan konsep PMDM termasuk menyiapkan rencana adopsi konsep PMDM dalam penerapan UU Desa di Indonesia. “Bahkan, bila memungkinkan CSR seluruh perusahaan di Indonesia konsepnya seperti PMDM dengan modifikasi tertentu,” tambah Rusnadi.

sebaiknya pelaksanaan UU Desa di Luwu Timur, khususnya di empat wilayah pemberdayaan PT Vale dilaksanakan melalui PMDM. Dari sisi pemerintah juga tidak perlu khawatir lagi soal audit. Karena bisa menggunakan audit dari kami,” ujar Busman Dahlan Shirat. Implementasi UU Desa di Luwu Timur menurut Busman juga belum diputuskan akan berupa replikasi atau integrasi dengan aktivitas PMDM. Bila replikasi, artinya benar-benar metode PMDM yang di-

terapkan dalam pelaksanaan UU Desa. Sedangkan kalau terintegrasi, antara PMDM dengan program desa non-PMDM jalan beriringan dan sinergis. Kita tunggu saja bentuk implementasi UU Desa di Luwu Timur tersebut. Apakah replikasi atau integrasi. Yang rencananya akan dapat dilihat wujudnya melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes, Pemda Luwu Timur dan PT Vale, jelang akhir tahun 2016 nanti. []

Nota kesepahaman

Terkait rencana mengadopsi konsep PMDM dan inkorporasi dana CSR ke APBDes, Senior Manajer PT Vale Busman Dahlan Shirat berkomentar,”Bila dana CSR PT Vale masuk ke APBDes, Perusahaan artinya mendukung pembangunan desa dan realisasi CSR hanya dari segi pendanaan. Sedangkan aktivitas pemberdayaan PT Vale jadi tidak tampak. Proses perubahan transformasi di masyarakat jadi sulit kami ukur. Padahal di situlah inti program pemberdayaan masyarakat yang kami gagas. Maka itu

Musyawarah desa merupakan tahapan penting dalam PMDM. Di situlah warga menyalurkan aspirasi, menuntut transparansi, sekaligus melakukan evaluasi untuk kemajuan PMDM. Tahapan PMDM dinilai oleh Kemendes sudah sesuai dengan semangat UU Desa.


9

Rusnadi Padjung, Staf Ahli Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

PMDM Bisa Dijadikan Model Pelaksanaan UU Desa

P

elaksanaan Program Mitra Desa Mandiri (PMDM) di empat wilayah pemberdayaan PT Vale di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, mengundang perhatian pemerintah pusat. Khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) yang tertarik menjadikan PMDM sebagai model implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Tidak hanya itu saja Luwu Timur dengan PMDMnya bahkan diproyeksikan Kemendes dijadikan learning center pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia. Selama tiga hari rombongan Kemendes mengunjungi Sorowako pertengahan Juni silam. Apa saja kesan dan rencana ke depan Kemendes dengan PT Vale dan Pemda Luwu Timur. Mari simak wawancara kami dengan Staf Ahli Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rusnadi Padjung.

Apa agenda kunjungan Kemendes ke Sorowako kali ini?

Hal ini berhubungan dengan implementasi UU Desa yang masih banyak tantangan. Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana agar dana CSR perusahaan yang ada di daerah-daerah dapat masuk ke dana desa/kabupaten melalui mekanisme perencanaan desa. Karena dana CSR adalah sumber dana desa dari pihak

Rusnadi Padjung mengunjungi kegiatan pelatihan pengenalan tanaman obat di Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kemitraan tiga pilar antara PT Vale, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan masyarakat.

ketiga, selain dari APBD dan APBDes. Bila sumber dana dari pihak ketiga dikelola dengan begitu terencana dan terukur, maka akuntabilitas dana di desa dapat lebih jelas. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga tidak tumpang tindih dan dapat bersinergi dengan program pembangunan pemerintah lainnya.

Kemendes mendorong UU Desa dan model pemberdayaan yang dilakukan perusahaan swasta ke arah sana?

Iya. Tapi ternyata hal ini sudah dilaksanakan PT Vale de-

ngan PMDM-nya. Meski dana CSR PT Vale tidak masuk ke APBDesa. Tapi model sudah seperti yang kami harapkan. Misalnya soal perencanaan program dan pendamping desa. Untuk implementasi UU Desa kami menyiapkan pendamping desa. Namun jumlahnya hanya 14 ribu orang untuk 74 ribu lebih desa di Indonesia. Artinya rata-rata satu pendamping untuk 4 desa. Tentu hal itu membuat tidak optimal. Model yang diterapkan PMDM dengan satu kader atau pendamping untuk 38 desa pemberdayaan PT Vale ini ideal. Sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai contoh atau model bagi pemerintah daerah dalam pemanfaatan dana CSR ke depan. Kedua, bagi perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Jadi tidak melulu dan berat pada charity yang bersifat temporer dan tidak berkelanjutan.

Jadi PT Vale bisa dikatakan perusahaan tambang atau perusahaan swasta pertama di Indonesia yang menerapkan model pemberdayaan masyarakatnya sejalan dengan ide UU Desa? Setahu saya, iya.

Apa pendapat Anda tentang model PMDM?

Manual (Panduan Teknis Operasional, red) yang dibikin PT Vale dan Pemda

Luwu Timur ini sudah bagus sekali. Patut dijadikan good practices dalam penerapan UU Desa. Mungkin hanya memerlukan sedikit modifikasi agar dapat menyesuaikan dengan daerah lain dan dapat diadopsi korporasi lainnya.

Kabarnya Anda dan rombongan juga sempat bertemu dan berdiskusi dengan Bupati Luwu Timur?

Benar. Kami mendiskusikan tentang hal ini. Rencana ke depan akan ada nota kesepahaman yang akan ditandatangani antara Kemendes, Pemerintah Daerah Luwu Timur, dan PT Vale.

Apa isi MoU itu nantinya?

Intinya untuk mendorong pembangunan desa, memanfaatkan CSR dengan memasukkannya dana tersebut ke dalam APBDesa. Termasuk mengenai penyiapan satu pendamping di tiap satu desa lain non pemberdayaan PT Vale. Terakhir adalah menjadikan Luwu Timur dan PMDM-nya sebagai learning center bagaimana mengelola dana desa dan aktivitas pendampingan berjalan.

Dua hari Anda dan rombongan berada di Sorowako. Apa komentar Anda tentang kota ini?

Tempat ini indah dan tenang. Danaunya bagus, airnya jernih dan bersih. Banyak pohon yang masih hijau. Enak untuk tempat kerja. []

10

WAWASAN Verbeek edisi 27 | 2016

Manfaat Mengonsumsi Pangan Organik Selain lebih sehat, lebih lezat dan berkontribusi bagi kelestarian lingkungan.

S

ecara umum, konsumen pangan organik, produsen, dan petani organik sangat yakin bahwa praktik pertanian ramah lingkungan punya banyak manfaat bagi kesehatan, kelestarian lingkungan, bahkan membantu meningkatkan taraf hidup petani kita yang rata-rata masih tergolong miskin. Meskipun ada sebagian kecil orang masih sangsi dan hanya memandang pangan organik dari sisi harga yang mahal, tidak bisa dipungkiri manfaat berikut ini akan dinikmati oleh konsumen makanan organik.

Tinggi antioksidan

Sebuah studi skala besar yang dipublikasikan dalam British Journal of Nutrition 2014 menyimpulkan, makanan organik mengandung antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan pangan konvensional. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya bahan kimia dari luar yang merusak nutrisi yang terkandung dalam pangan organik. Antioksidan dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kronik, seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit-penyakit degeneratif, khususnya yang menyerang sistem saraf dan beberapa jenis kanker. Makanan organik memberi asupan antioksidan lebih tinggi 20-40% dibandingkan pangan konvensional tanpa kenaikan kalori yang signifikan.

Bebas residu pestisida

Pada pertanian konvensional, pestisida merupakan perangkat utama pengendalian hama. Sekilas pestisida terlihat hanya disemprotkan pada permukaan tanaman. Namun ternyata residu pestisida menetap di dalam padi, sayur, dan buah-buahan yang disemprot racun dalam proses penanaman. Residu juga ditemukan di air, tanah, dan udara. Penelitian membuktikan bahwa penggunaan pestisida dalam dosis rendah sekalipun dapat meningkatkan risiko beberapa jenis kanker. Anak, janin, dan wanita hamil adalah kelompok paling rentan terhadap paparan pestisida. Pangan organik rendah, atau bahkan bebas, pestisida. Makanan organik juga jarang mengandung logam berbahaya yang kerap ditemui pada pangan yang dibudidayakan secara konvensional. Salah satu logam berbahaya adalah kadmium yang dapat menyebabkan gagal ginjal, kerusakan hati, dan perlunakan tulang. Kadmium bisa terakumulasi di dalam tubuh sehingga paparan paling minim sekalipun terhadap logam tersebut bisa sangat berbahaya dalam jangka panjang. Kasus kematian akibat penumpukan kadmium pernah terjadi di Kabupaten Magelang, Jawa Te-

ngah, pada 2007. Sepuluh warga Desa Kanigoro meninggal dunia dan 31 orang dirawat di rumah sakit. Semuanya petani. Di lambung mereka ditemukan senyawa karbamat yang digunakan sebagai pestisida, dan di sampel darah ditemukan kadmium dengan kadar sangat tinggi. Petani organik menggunakan cara-cara alami untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Mereka memasang perangkap, melakukan seleksi terhadap benih, sehingga didapat tanaman yang lebih tahan hama, melestarikan musuh alami sehingga tercipta rantai makanan sehat di sawah maupun kebun, serta menggunakan mikro-organisme lokal sebagai pestisida alami. Dengan demikian, residu kimia bisa ditekan drastis.

Bebas modifikasi genetik

Tanaman transgenik atau tanaman yang disisipi gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya, selalu menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, rekayasa genetika bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan, misalnya tanaman yang tahan suhu tinggi, tahan kekeringan, dan resisten terhadap organisme pengganggu tanaman. Sebagian besar rekayasa atau modifikasi sifat tanaman dilakukan untuk mengatasi kebutuhan pangan penduduk dunia yang semakin meningkat dan juga permasalahan kekurangan gizi. Di sisi lain, masyarakat khawatir tanaman tersebut akan mengganggu keseimbangan lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Meskipun efeknya bagi manusia masih menjadi perdebatan, uji coba terhadap hewan menunjukkan pangan transgenik terkait dengan penurunan kekebalan tubuh, kenaikan angka kematian janin, menyebabkan kanker, dan lebih sensitif terhadap pemicu alergi.

Pada budidaya pangan organik, misalnya beras organik, petani memilih varietas lokal asli Indonesia. Hal itu disebabkan karena padi hibrida, atau padi hasil persilangan, kurang cocok ditanam secara organik. Meskipun merupakan varietas unggul tahan hama dan penyakit tertentu, umumnya padi hibrida hanya tumbuh dan berproduksi optimal bila disertai dengan aplikasi pupuk kimia dalam jumlah banyak. Tanpa pupuk kimia, padi tersebut tidak akan tumbuh subur dan berproduksi optimal. Varietas padi yang paling cocok ditanam secara organik adalah benih padi varietas lokal tanpa rekayasa genetika seperti rojolele, mentik susu, atau pandan wangi. Dengan varietas lokal alami, konsumen tidak perlu khawatir terhadap potensi dampak negatif kesehatan yang mungkin muncul akibat rekayasa genetika.

Bebas pengawet

Sayuran dan buah-buahan yang ditumbuhkan dengan pupuk kimia dan pestisida terkadang juga mengalami proses iradiasi yang membuatnya lebih awet. Hal ini memang menguntungkan, namun proses tersebut juga mengubah struktur dan molekul makanan yang berpotensi tak aman bagi tubuh. Meski buah dan sayuran organik lebih cepat busuk, mereka lebih aman dan sehat. Tampilan buah dan sayuran organik memang tidak secantik bahan makanan yang dibudidayakan secara konvensional. Ternyata hal itu disebabkan oleh ketiadaan bahan pengawet pada pangan organik. Selain bebas pengawet, makanan organik bebas pemanis buatan, pewarna, dan perasa buatan, serta monosodium glutamat. Meskipun bebas pengawet, Guru Besar Keamanan Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor Ahmad Sulaeman mengatakan, pangan organik umumnya lebih tahan lama. “Hal ini mungkin dise-

babkan karena sayur dan buah organik sempurna matangnya. Selain itu, tanpa campur tangan manusia, tanaman organik memiliki pertahanan alami sendiri, baik terhadap hama maupun cuaca sehingga tidak mudah busuk,” kata Ahmad sebagaimana dikutip dari nationalgeographic.co.id.

Lebih enak

Orang-orang yang indera perasanya peka mengakui bahwa makanan organik terasa lebih lezat dan renyah dibandingkan pangan non-organik. Beberapa orang mengatakan, sayur berpestisida masih mengandung rasa pahit, bahkan setelah dicuci, sementara sayur organik terasa lebih manis. Jika dianalisis lebih jauh, makanan organik umumnya dibudidayakan oleh petani setempat yang tidak memerlukan perjalanan jauh dan tidak perlu dibekukan, sehingga lebih segar ketika sampai di tangan konsumen.

Ramah lingkungan

Jika Anda peduli terhadap kelestarian Bumi yang artinya peduli terhadap masa depan anak-cucu, mengonsumsi pangan organik menjadi pilihan bijak. Praktik pertanian organik dirancang untuk memberi manfaat kepada lingkungan dengan cara mengurangi polusi, menghemat air, dan menjaga kualitas tanah. Seorang pakar serangga dari Cornell University, David Pimentel, pernah menuliskan bahwa hanya sekitar 0,1% pestisida yang disemprotkan dapat menjangkau hama tanaman. Sementara selebihnya yaitu 99,9% meninggalkan jejak berbahaya bagi lingkungan.

Membuat Anda merasa lebih baik

Keseimbangan psikologi membawa dampak positif bagi kesehatan secara umum. Ketika Anda mengonsumsi makanan organik, pikiran menjadi tenang karena tidak mengkhawatirkan dampak buruk makanan. Anda tentu juga akan merasa lebih baik, karena telah membuat pilihan yang menyehatkan lingkungan dan berkontribusi menyejahterakan petani lokal.[]

KEMITRAAN Verbeek edisi 27 | 2016

11

Toga yang Memberdayakan Warga Desa Di Kecamatan Nuha dan Wasuponda, masyarakat dan pemerintah desa membudidayakan tanaman herbal, merintis kebun bibit, hingga membangun Rumah Toga.

S

ejak pelatihan pengenalan dan pemanfaatan tanaman herbal yang diadakan di Sorowako, awal Maret 2016, warga desa semakin sibuk. Setiap petang, tampak pria dan wanita menggarap bidang-bidang lahan. Ada yang menyelesaikan pembangunan rumah kompos, membangun pagar, sebagian lagi membuat kompos, mengisi media tanam, hingga mulai menanam tanaman obat keluarga (Toga). Di Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, misalnya. Kesibukan tiap sore tampak di lahan percontohan yang berlokasi di depan area F-Lagoon. Sebuah rumah kompos telah berdiri, lahan yang dibagi per RT sudah tertata, bahkan ada pot-pot gantung yang mempercantik lahan, sekaligus sebagai tempat menanam sebagian tanaman herbal. Di Kelurahan Magani, lokasi Toga dipusatkan di seberang sentra PKL, yang sering disebut warga sebagai lokasi ex-Pelangi. Selain sibuk menanam, warga juga sibuk “berburu” tanaman obat. Mereka mengumpulkan tanaman sekitar yang semula tidak diperhatikan untuk dibudidayakan di lahan-lahan percontohan. Selain budidaya Toga oleh masyarakat, dibangun pula tempat pembibitan tanaman obat keluarga di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Model Kecamatan Nuha. Hal itu merupakan salah satu wujud tujuh fungsi BP3K model sebagai kebun bibit masyarakat. Saat ini sudah tersedia 70 jenis tanaman herbal yang diambil dari Kecamatan Nuha dan sekitarnya serta dari luar pulau. Tanaman yang diambil dari luar antara lain tempuyung, bawang dayak, komprey, jati belanda, dan jintan. Budidaya Toga sepenuhnya dilakukan secara organik, mulai dari penggunaan

media tanam, yang merupakan campuran kompos dan tanah, hingga penggunaan mikro organisme lokal (MOL) sebagai pupuk cair. Salah satu tanaman yang menarik untuk dibudidayakan adalah “si ajaib” kelor (Moringa oleifera) yang terbukti berfungsi sebagai antioksidan, anti-inflamasi, penurun kolesterol, hingga berguna untuk mengobati kanker. Dalam 100 gram daun kelor, terkandung vitamin A lebih tinggi 10 kali lipat dibandingkan wortel, 12 kali vitamin C pada jeruk, 17 kali kalsium susu, 15 kali potasium pisang, dan 25 kali zat besi bayam. Selain kelor, bawang dayak (Eleutherine americana), komprey (Symphytum officinale L.) dan daun dewa (Gynura segetum (Lour) Merr) juga merupakan tanaman berkhasiat yang banyak dicari warga. Budidaya tanaman obat keluarga merupakan bagian dari PTPM PT Vale di sektor kesehatan. Dalam program tersebut, PT Vale bermitra dengan Pemerintah Daerah Lutim dan menggandeng konsultan Yayasan Aliksa Organik SRI.

Harapan besar

Di Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, anggota PKK dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Mandiri diberi pelatihan selama tiga hari, mulai dari pengenalan dasar, praktik pembuatan kompos dan MOL, dan pengenalan aneka Toga berikut pengolahannya. Pelatihan diberikan oleh dr. Rianti Maharani, master herbal medik Universitas Indonesia. Saat ini anggota PKK dan KWT sudah mulai menjalankan budidaya Toga dengan dibantu oleh seorang pendamping dari Yayasan Aliksa Organik SRI. Upaya mereka mendapat dukungan dari Camat Wasuponda, Kepala Puskesmas, Koordinator dan penyuluh BP3K, Babin-

Aktivitas anggota Tim Penggerak PKK Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, dalam mengolah kebun percontohan Toga dan tanaman hias. Kegiatan itu dimotori oleh Kepala Desa Nikkel Basar Tosalili.

Pelatihan pengenalan dan pemanfaatan tanaman herbal dilakukan sebulan sekali selama satu tahun, dan sudah berlangsung sejak Maret 2016. Kini, kebun percontohan Toga sudah terwujud di beberapa desa.

sa, dan Kepala Desa Tabarano Rimal Manuk Allo. Rimal bahkan sudah merasakan sendiri manfaat tanaman herbal ini untuk kesehatan. Dia mencoba hasil olahan tanaman sidaguri yang membuat penyakit pinggangnya sembuh. Anggota KWT juga telah mencoba hasil olahan nenas kerang dicampur sambiloto untuk penyakit batuk. Banyak ibu-ibu PKK yang mencoba meneteskan kitolod yang membuat mata lebih segar. Pemerintah desa pun tidak ragu membangun Rumah Toga Organik sebagai fasilitas untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan tersebut. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Toga mempunyai tiga program utama, yaitu pengembangan SDM untuk pelayanan kesehatan berbasis terapi herbal, pengembangan rumah sehat, dan program promosi kesehatan. Para ibu di Desa Tabarano mengerjakan sendiri seluruh proses budidaya tanaman

herbal. Mereka mencacah batang pisang, mencampurkannya dengan hijauan dan kotoran hewan, lalu seluruh bahan tersebut dimasukkan ke dalam rumah kompos. Mereka juga tidak mengeluh ketika harus bekerja keras membersihkan lahan. Untuk koleksi Toga, sebagian besar dipetik dari sekitar rumah mereka lalu dibawa ke lahan percontohan. Namun terkadang mereka membawa bibit dari kampung halaman mereka di Toraja. Mereka punya harapan besar agar kelak lahan percontohannya bisa dijadikan fasilitas agrowisata. Setiap orang bisa belajar budidaya dan teknik mengolah tanaman herbal di lahan tersebut. Bahkan sudah ada yang menyatakan ketertarikan untuk menjadi herbalis. Selain Toga, anggota PKK dan KWT berencana menanam sayuran organik. Mereka sudah mulai mengolah lahan yang akan ditanami sayur organik. [] (Laporan: Aswaddin)

Warga Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, menyiapkan media tanam untuk mengisi Rumah Toga Organik yang berdiri atas swadaya pemerintah desa dan didukung penuh oleh Kelompok Wanita Tani di desa tersebut.

12


Diklat Berjenjang Tingkatkan Kompetensi Guru PAUD Program PTPM sektor pendidikan bermitra dengan pemerintah dan menyasar para pendidik anak usia dini.

U

sai istirahat makan siang, peserta seminar, workshop, maupun Diklat biasanya perlu usaha keras untuk menahan kantuk. Tapi tidak dengan 226 guru pendidikan anak usia dini (PAUD) yang mengikuti Diklat Berjenjang Tingkat Dasar di aula D-gym, Sorowako, Kecamatan Nuha, awal April 2016. Instruktur Diklat meminta guru-guru berkumpul di tengah ruangan. Tak lama kemudian, mereka diminta menari mengikuti irama musik tradisional. Instruktur dari Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Provinsi Sulawesi Selatan mengajarkan gerakan tari sederhana yang bisa dipraktikkan bersama siswa di kelas. Cipta tari hanya salah satu materi yang dipelajari guru selama mengikuti Diklat Dasar 48 Jam. Selain itu, mereka juga menambah wawasan seputar konsep dasar pendidikan anak usia dini, etika dan karakter anak, perkembangan anak, perencanaan pembelajaran, cara belajar anak usia dini, kesehatan dan gizi, dan pembelajaran mikro (micro-teaching). Peserta yang merupakan tenaga pengajar PAUD se-Kabupaten Luwu Timur itu dibagi ke dalam dua gelombang belajar demi efektivitas Diklat. Diklat Berjenjang Tingkat Dasar bagi Guru PAUD merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) PT Vale. Pendanaan Diklat dialokasikan dari dana PMDM sektor pendidikan di Kecamatan Nuha, Towuti, dan Wasuponda. Selain mendatangkan pembicara dari IGTKI Provinsi, kegiatan belajar lima hari itu mendatangkan pemateri dari Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pengurus Pusat IGTKI PGRI, dan dokter spesialis anak dari RS Inco.

Memenuhi kualifikasi

Usia dini merupakan periode emas pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada umur 0–6 tahun itu, seluruh potensi anak berkembang sangat pesat, terutama kecerdasannya. Karena itu, para pakar sepakat menyebut periode usia dini sebagai golden age (usia emas). Begitu pentingnya usia emas ini, maka pemerintah, pendidik, orangtua, hingga masyarakat harus memperhatikan betul pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan PAUD sebagai salah satu program prioritas pendidikan nasional. Kualitas pendidik berperan penting untuk memacu mutu PAUD. Salah satu program strategis yang digulirkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk

mendongkrak mutu PAUD adalah program pendidikan dan pelatihan berjenjang bagi para pendidik PAUD. Sekaligus sebagai pembinaan karier melalui peningkatan kompetensi, yang telah dilaksanakan sejak 2011. Permendiknas mensyaratkan kualifikasi dan kompetensi yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik. Guru PAUD perlu memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) Pendidikan Guru PAUD (PG-PAUD). “Namun kenyataannya masih banyak guru PAUD yang belum sarjana, bahkan baru lulusan SMA. Karena itu, Diklat ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pendidik PAUD secara berkesinambungan dan berjenjang,” kata Ketua IGTKI Luwu Timur, Saidah Saleng. Diklat meliputi Diklat Dasar, Diklat Lanjutan, dan Diklat Mahir. Melalui Diklat, para pendidik diharapkan dapat memiliki kompetensi maupun legalitas sebagai pendidik PAUD. Diklat akan mempertajam kemampuan para pendidik yang mempunyai jiwa untuk memotivasi dan mengembangkan anak-anak usia dini. Sementara para pendidik yang sudah bergelar S-1, diharap akan lebih baik lagi membimbing anak usia dini.

Tugas mandiri

“Banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan dari Diklat ini. Terutama yang menyangkut K13 (Kurikulum 2013—red). Kalau kemarin-kemarin saya baru dengardengar saja itu K13, sekarang saya sudah paham dan masih perlu banyak belajar,” kata Rabiah, guru TK Pembina, yang mengikuti Diklat bersama 18 rekan sejawatnya dari Kecamatan Burau. Meskipun sudah memiliki ijazah S-1, Rabiah memandang Diklat yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru masih sangat penting untuk diikuti. “Pengetahuan itu, kan, selalu berkembang. Kalau tidak rajin-rajin ikut Diklat, kursus, atau semacamnya, pasti kita akan ketinggalan.” Setelah mengikuti Diklat Dasar selama 48 jam, para peserta harus melaksanakan tugas mandiri terkait dengan pembelajaran di PAUD selama 25 hari efektif (setara 200 jam). Dengan demikian, total seluruh peserta akan mendapatkan pelatihan selama 248 jam. Peserta tidak keberatan mengerjakan tugas. Isnar, guru TK Dian Utami Kecamatan Wotu, misalnya, menganggap tugas mandiri akan melengkapi wawasan yang dia dapatkan dari Diklat. “Ini, kan, semacam PTK (penelitian tindakan kelas—red) yang harus kita buat setelah mendapat pelatihan. Jelas akan memperkaya wawasan, sekaligus kita bisa menerapkan teori dalam Diklat ke dalam kegiatan mengajar.”[]

Suasana Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Guru PAUD, April 2016, di aula D--Gym, Kecamatan Nuha. Guru-guru mendapatkan bimbingan teori, praktik, dan diminta menyerahkan tugas mandiri 25 hari setelah Diklat usai.


13

Kabar dari Kolaka

Pelatihan dan Sertifikasi Industri bagi Pemuda Kolaka

PT Vale bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menjalankan sejumlah program sosial. Termasuk kegiatan peningkatan kapasitas bagi kelompok pemuda angkatan kerja.

P

T Vale bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka menggelar pelatihan sekaligus sertifikasi keterampilan industri berbasis kompetensi bagi 100 warga Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Program ini merupakan bagian dari aktivitas tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) PT Vale tahun 2015 di Kolaka yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Pelatihan berbasis 360 jam belajar (45 hari) ini, yang berlangsung di Balai Latihan Kerja Pemerintah Kabupaten Kolaka, terbagi dalam lima jurusan, yakni listrik, las listrik dan karbit, mekanik alat berat, operator loader, dan operator eskavator. Bidang kejuruan tersebut menyesuaikan dengan peluang kerja yang dibuka oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kolaka dan sekitarnya. Seratus peserta pelatihan tersebut merupakan hasil penyaringan terhadap 567 pendaftar dari empat kecamatan pemberdayaan PT Vale di Pomalaa, Baula, Wundulako dan Tanggetada. “Kegiatan ini untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi warga agar mempunyai bekal kerja yang lebih baik. Juga merupakan salah satu komitmen PT Vale di area pemberdayaannya,” ujar Direktur Komunikasi dan Hubungan Luar PT Vale Basrie Kamba.

Menurut Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka La Ode Rahmat, program pelatihan dan sertifikat kompetensi itu bertujuan untuk mengklasifikasi, sekaligus menghasilkan tenaga kerja lokal berkualitas dan siap kerja. Metode pelatihan 360 jam intensif ini juga mengadopsi konten belajar berstandar internasional, dipandu instruktur-instruktur berpengalaman. Pelatihan berakhir 6 April 2016, ditutup oleh Bupati Kolaka Ahmad Safei, didampingi manajemen PT Vale, kepala dinas terkait, Direktur BPJS Ketenagakerjaan, camat, tokoh masyarakat, LSM, dan media. Penyerahan sertifikat & kartu BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Bupati Kolaka, disaksikan oleh Basri Kamba. Pada acara tesebut PT Vale juga menyerahkan peralatan pelatihan sebagai aset Balai Latihan Kerja Kabupaten Kolaka. “Pelatihan ini sangat membantu program pemerintah daerah Kolaka dalam menciptakan 1.000 tenaga kerja terampil setiap tahunnya. Sekaligus persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mensyaratkan penyediaan tenaga kerja lokal yang mampu berkompetisi langsung dengan tenaga kerja asing,” ungkap Ahmad Safei. Bupati mengapresiasi PT Vale yang telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah dalam bentuk infrastruktur maupun peningkatan sumberdaya manusia. Ahmad Safei juga menyampaikan kepada peserta dan seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka agar mendukung investor yang ingin berinvestasi untuk pengembangan daerah. Pada 2015, dana program sosial yang dialokasikan PT Vale di sektor peningkatan kapasitas masyarakat di Sulawesi Tenggara mencapai Rp700 juta. [](Laporan: Misdar)

Pelatihan industri bagi 100 pemuda Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang disesuaikan dengan peluang kerja yang ditawarkan perusahaan-perusahaan setempat. Tujuannya untuk mencetak angkatan kerja yang terampil dan lulus sertifikasi.

14

EVENT Verbeek edisi 27 | 2016

Peresmian Rumah Kemitraan di BP3K Model

U

ntuk mencapai kemajuan, proses tukar pikiran punya peran penting. Perkembangan di bidang pertanian tak luput dari diskusi yang dilakukan petani, pelaku usaha tani, atau siapapun yang peduli pada kemajuan agroindustri. Di banyak daerah di Indonesia, saung tani difungsikan sebagai wadah untuk mengumpulkan informasi dan bertukar pikiran oleh petani terkait aktivitas mereka sehari-hari di sawah. Keberadaan saung tani dikaitkan dengan peningkatan hasil produksi, pendalaman wawasan para pelaku usaha tani, dan percepatan proses transfer teknologi. Dengan harapan yang sama, Rumah Kemitraan dibangun di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Model-Kecamatan Nuha. Peresmian dilakukan pertengahan Mei 2016 lalu, dihadiri oleh Kepala Badan Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Luwu Timur Nursih Hariani, serta Direktur Komunikasi dan Hubungan Luar PT Vale Basrie Kamba. “Terinspirasi dari perjalanan ke Joglo Tani, Yogyakarta, beberapa waktu lalu, Rumah Kemitraan di BP3K Model ini akhirnya mewujud. Kami berharap bangunan sederhana ini bisa dimanfaat-

Rumah Kemitraan, sesuai namanya, menitikberatkan pada sinergi berbagai pihak untuk memajukan sektor pertanian di Luwu Timur. Bangunan sederhana itu sudah digunakan sebagai lokasi pelatihan pemanfaatan tanaman herbal dan akan terus dimanfaatkan untuk aneka kegiatan berbasis masyarakat.

kan secara maksimal untuk mendukung kemajuan sektor pertanian di Luwu Timur,” kata Basrie Kamba. Senior Manajer Program Pengembangan Sosial PT Vale Busman Dahlan Shirat, menambahkan, Rumah Kemitraan bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti sharing penyuluh, diskusi kelompok tani, hingga berbagai pelatihan dan workshop. Peresmian Rumah Kemitraan ditandai dengan seremoni potong tumpeng

yang dilakukan oleh Kepala BP4K. “Tahun ini, BP3K Model Kecamatan Nuha akan mewakili Luwu Timur dalam Lomba BP3K, yang diadakan tiap tahun. Kita perlu mengkreasikan kegiatan yang inovatif dan bermanfaat di tempat ini supaya keberadaan prasarana ini semakin hidup dan gaungnya terdengar, bahkan hingga tingkat nasional. Semua tujuannya untuk mengoptimalkan fungsi BP3K, memajukan pertanian kita, dan memberi inspirasi

bagi teman-teman petani, penyuluh, dan masyarakat di tempat lain,” kata Nursih. Sebagai kegiatan perdana, pelatihan pengenalan dan pemanfaatan tanaman herbal telah dilakukan di baruga tani BP3K Model pada akhir Mei 2016. Peserta berasal dari BP4K, Dinas Kesehatan Luwu Timur, BP3K Nuha, Puskesmas Nuha, dan masyarakat yang tertarik mendalami tanaman obat keluarga.

Panen Padi SRI Musim Kedua di Desa Ledu-Ledu

S

elain di Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti, lahan percontohan padi budidaya System of Rice Intensification (SRI) Organik juga berada di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda. Seperti di Libukan Mandiri, kenaikan produktivitas juga dijumpai di Desa Ledu-Ledu. Di sepetak sawah seluas 20 are yang digarap oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) BP3K Wasuponda, Darlan, produktivitas di musim kedua (Februari-Mei 2016) naik menjadi 7 ton per hektar. Di musim tanam perdana, Agustus-Desember 2015, produktivitas di sawah yang sama tercatat 6,3 ton per hektar. “Bahkan ada lokasi sawah saya yang baru satu musim menggunakan SRI Organik sudah naik dari 3 ton saat masih memakai pola konvensional menjadi 7 ton dengan SRI Organik musim ini,” kata Darlan. Padi varietas aromatik sintanur menghasilkan rata-rata 253 bulir dalam satu malai. Di samping kanan dan kiri petak sawah milik Darlan, terlihat banyak sawah konvensional yang gagal panen. “Habis semua dimakan tikus musim ini. Sedikit sekali yang bisa panen,” kata Darlan sambil menunjuk ke sawah-sawah tetangga yang berbatasan langsung de-

Kenaikan produktivitas dari 6,3 ton per hektar di musim pertama menjadi 7 ton di musim tanam kedua terjadi di sawah yang digarap dengan pola SRI Organik di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda. Produktivitas naik utamanya karena serangan hama jauh berkurang.

ngan lahan miliknya yang hanya sedikit diserang tikus. Bagaimana bisa sawah-sawah lain diserang hama sementara sawah Darlan “dilewati” begitu saja oleh tikus? Berbagai literatur menyebutkan bahwa pemberian air macak-macak, salah satu prinsip dasar SRI Organik, merupakan kunci penting pengendalian hama. SRI Organik menganut paham bahwa pertahanan terbaik adalah menciptakan

ekosistem pertanian yang sehat. Banyak jenis serangga yang hidup bersama padi yang tidak sempat menjadi hama karena kondisi ekosistemnya tidak memberi cukup waktu bagi serangga untuk berkembangbiak secara leluasa. Serangan keong dapat ditekan karena sawah tidak direndam. Keong kini justru dimanfaatkan petani sebagai bahan pembuat mikro organisme lokal (MOL). Ketika keong tidak ada

di sawah, maka tikus pun enggan “mampir”, karena tidak menjumpai keong untuk dimakan. Selama ini petani mengira tikus begitu rakus memakan batang padi sampai habis. Padahal makanan utama tikus adalah keong dan hewan-hewan kecil di sawah. Namun sebagai hewan pengerat, tikus memerlukan batang padi untuk mengasah gigi agar tidak tumbuh terlalu panjang.

GALERI Verbeek edisi 27 | 2016

15

G aleri Foto Mo

men yang tert kamera sepanja angkap n Program Terpa g pelaksanaan du Pengemban gan Masyarakat (P TP memiliki fotofo M). Jika Anda to dengan pelaksa yang terkait n silakan kirim k aan PTPM, e Verbeek melalu Redaksi Tabloid i verbeek@gma email tabloid. il.c foto minimal 5 om (ukuran 00KB). Foto ya ng dimuat akan m endapatkan suvenir menari k.

lasan dari Direktur Komunikasi Paulic dan keluarga mendapat penjeKelompok Tani Harapan Mulya Direktur Operasional PT Vale Lovro milik lahan ke njung berku saat a but bertujuan untuk melihat & Hubungan Luar PT Vale Basrie Kamb Towuti, Juli 2016. Kunjungan terse nian di Desa Libukan Mandiri, Kecamatan ik sebagai bagian dari Program Perta Organ SRI aya budid pola n rapka capaian petani dalam mene . PTPM ung diduk yang Berkelanjutan

Kunjungan Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur ke kebun percontohan Toga dan tanaman hias di Desa Nikkel, Kecamatan Nuha. Kebun tersebut digarap secara mandiri oleh Kepala Desa dan anggota PKK. Untuk pembangunan rumah kompos, pembelian bibit, dan pemeliharaan tanaman, dana bersumber dari Kepala Desa Nikel Basar Tosalili.

amatan Nuha, akhir Pelatihan pemanfaatan tanaman herbal di Rumah Kemitraan BP3K Model-Kec desa-desa se-Kecamatan Nuha, Juni 2016. Pelatihan bulan keempat itu diikuti oleh anggota PKK dari ingin mendalami pengobatan dan perwakilan Puskesmas Nuha, staf BP3K dan BP4K, serta warga yang teknik budidaya tanaman herbal.

Tim Program Pengembangan Sosial PT Vale dan Danramil Nuha Alex Makale mengunjungi Desa Kalosi, Kecamatan Towuti. PT Vale membantu pembangunan gorong-gorong untuk mengalirkan air dari Sungai Indo Angi. Berkat pembangunan tersebut, 80 hektar sawah teraliri air yang sebelumnya, sejak 2010, selalu gagal panen akibat musim kering berkepanjangan.

Bupati Luwu Timur Thoriq Husler dan Dewan Direksi PT Vale dalam acara Safari Ramadhan di Kantor Camat Towuti, pertengahan Juni 2016. Safari Ramadhan menjadi agenda rutin di Bulan Suci untuk menyambung silaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan masyarakat.

16

EVENT Verbeek edisi 27 | 2016

Pelatihan Pelaku PMDM Tingkat Desa dan Kecamatan

S

ebelum memasuki pelaksanaan kegiatan dalam Program Mitra Desa Mandiri (PMDM), para pelaku program mendapatkan pembekalan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas. Pelatihan Pelaku PMDM Tingkat Desa dan Kecamatan fase ketiga pertama kali dilakukan bagi Komite Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan Forum Lintas Pelaku (FLP) di Kecamatan Malili, awal Juni 2016. Pelatihan yang berlangsung di Kantor Camat Malili dan diikuti 40 orang peserta itu diisi berbagai materi, mulai dari prinsip, mekanisme, tahapan PMDM, hingga seputar format dan cara mengisi dokumen pelaporan, serta menyusun rencana anggaran biaya. Memasuki fase ketiga, PMDM memunculkan wajahwajah baru. Pemilihan Komite Desa, KPMD, dan FLP melalui musyawarah menunjuk nama baru untuk mengawal program pemberdayaan tersebut. Bagi pelaku yang masih baru, lokalatih memberikan manfaat yang sangat besar. Antusiasme juga terpancar dari para peserta. Mereka memperhatikan materi, rajin mencatat, dan mengajukan banyak pertanyaan kepada para pemateri yaitu Fasilitator PMDM-Kabupaten Andi Narwis, Fasilitator Teknik PMDM-Kabupaten Alwi Chaidir, dan Fasilitator PMDM-Kecamatan Malili Sangkala. Dari 8 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Malili, hanya satu desa yang tidak mengirimkan wakilnya karena

[Kiri] Pelatihan Pelaku PMDM di Kecamatan Malili dan [Kanan] Pelatihan serupa di Kecamatan Nuha. Usai pelatihan, barulah PMDM bisa melangkah ke tahapan selanjutnya yaitu verifikasi usulan kegiatan oleh anggota Forum Lintas Pelaku.

Musyawarah Desa Sosialisasi belum dilakukan. Diharapkan peserta bisa meneruskan materi pelatihan kepada Komite Desa dan KPMD yang tidak hadir. Selanjutnya, Pelatihan Pelaku PMDM digelar di Kecamatan Wasuponda, Towuti, dan ditutup dengan Kecamatan Nuha pada pertengahan Juli 2016. Pelatihan PMDM Tingkat Desa dan Kecamatan yang

dilakukan secara terpadu menjadi semakin penting dan menarik karena persepsi pelaku terhadap program menjadi bisa diukur. Selain pemahaman teknis, pelatihan juga membuka ruang interaksi di antara pelaku program. Setiap orang bisa mengenal pelaku PMDM dari desa-desa lainnya yang bermanfaat untuk diskusi di kemudian hari. (Laporan dan foto: Andi Narwis)

Jawablah pertanyaan di bawah ini. Abjad pertama merupakan petunjuk jawaban.

KUIS

Sepuluh pengirim jawaban kuis yang beruntung akan mendapat suvenir menarik dari Tabloid Verbeek. Kirimkan jawaban Anda ke email: tabloid.verbeek@gmail. com atau melalui surat ke alamat redaksi kami; Communications & External Affairs PT Vale, DP 23B, Jl. Ternate No. 44, Pontada-Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 92984.

1. Serangga yang membawa virus demam berdarah:

N

2. Bagian dari inti di tengah yang sangat gelap ketika terjadi gerhana bulan:

U

3. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk obat yang berasal dari alam:

H

4. Zat yang terkandung di Air Susu Ibu yang berfungsi meningkatkan kekebalan bayi:

K

5. Jenis ikan air tawar yang banyak terdapat di Danau Towuti. Pernah dimanfaatkan ibu-ibu PKK Desa Matompi untuk bahan baku pembuatan camilan sosis dan nugget:

N

6. Penyakit ND yang menyerang ternak ayam lebih dikenal di Indonesia sebagai penyakit:

T

7. Unsur kimia dengan lambang “O” yang penting bagi pernapasan makhluk hidup:

O

8. Jenis tanaman pakis-pakisan yang dimanfaatkan warga Desa Nuha untuk membuat anyaman:

T

9. Jenis sakit kepala dengan ciri-ciri seperti berputar ketika mendapat serangannya:

V

10. Istilah medis untuk gigi berlubang:

K

Bergerak Menuju Kemandirian

Recommend Documents