GLOSSARY. 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Kata Pengantar

Buku ini merupakan bagian dari lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027. Buku rencana ini menguraikan tentang konsepsi dan strategi penataan ruang serta arahan rencana struktur ruang dan rencana alokasi pemanfaatan ruang berikut indikasi Program Pembangunan 20 tahun selama periode tahun 2007 – 2027, yang telah dibahas dalam forum seminar dan telah direvisi serta ditetapkan sebagai Buku Rencana (Laporan Akhir). Pada akhirnya buku rencana ini akan menjadi suatu kebijaksanaan yang sangat penting yang akan memayungi rencana-rencana lain di bawahnya baik yang berupa Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kota-kota/kawasan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Sesuai dengan arahan yang telah dituangkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, produk RTRW ini akan merupakan kebijaksanaan pengembangan makro yang ditekankan pada arahan pembentukan struktur ruang wilayah. Dalam pembahasan dan analisis pada RTRW ini dilakukan dengan tingkat kedalaman peta skala 1 : 85.000 sampai 1 : 25.000, dengan demikian kebijaksanaan teknis yang lebih detail/rinci perlu dilakukan dengan skala yang lebih detail dengan mengacu pada produk RTRW ini sebagaimana telah diatur dalam pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan atau tertentu) tentang perencanaan yang berjenjang. Dengan terususunnya Buku Rencana (Laporan Akhir) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung ini, diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran seutuhnya tentang arahan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung. Pada Kesempatan ini, kepada semua pihak yang telah membantu pada keseluruhan proses penyusunan laporan ini diucapkan terimakasih.

Soreang, 19 September 2008

BUPATI BANDUNG Ttd. OBAR SOBARNA

i

Penjelasan Istilah

GLOSSARY

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Bupati adalah Bupati Bandung. 6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. 13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii

1

Penjelasan Istilah

16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Bandung; 21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 22. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. 23. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan. 24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. 26. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 27. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 28. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah. 29. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. 30. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 31. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 32. Daya tampung lingkungan hidup kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukan kedalamnya.

iii

Penjelasan Istilah

33. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. 34. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. 35. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut. 36. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 37. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya. 38. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. 39. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 40. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 41. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena kondisi alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. 42. Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan dan perlindungan terhadap habitatnya. 43. Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. 44. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. 45. Kawasan rawan bencana gunung berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gunung berapi. 46. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/ lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. iv

Penjelasan Istilah

47. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 48. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 49. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 50. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan. 51. Kawasan tertentu/khusus adalah kawasan yang memiliki nilai strategis dan penataan ruangnya diprioritaskan. 52. Pusat kegiatan nasional yang selanjutnya disingkat PKN atau Hierarki I adalah hierarki fungsional kota sebagai pusat kegiatan yang berpotensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional, dan mempunyai potensi mendorong daerah sekitarnya, serta sebagai pusat pelayanan keuangan/bank/jasa, pusat pengolahan/pengumpul barang, pusat jasa pemerintahan, simpul transportasi serta pusat jasa-jasa kemasyarakatan yang lain untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi. 53. Satuan wilayah pengembangan yang selanjutnya disebut SWP adalah suatu wilayah dengan semua kota didalamnya mempunyai hubungan hierarkhi yang terikat oleh sistem jaringan jalan sebagai prasarana perhubungan darat, dan/atau yg terkait oleh sistem jaringan sungai atau perairan sebagai prasarana perhubungan air. 54. Wilayah pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang secara geografis berada dalam satu pelayanan pusat sekunder; 55. Hierarki IIA adalah hierarki fungsional kota sebagai pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank, pusat pengelolaan/pengumpul barang, simpul transportasi, pusat perdagangan, kesehatan dan pemerintahan yang melayani satu Kabupaten. 56. Hieraki IIB adalah hierarki fungsional kota sebagai pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank, pusat pengelolaan/pengumpul barang, simpul transportasi, pusat perdagangan, kesehatan dan pemerintahan yang melayani beberapa kecamatan. 57. Hieraki III adalah hierarki fungsional kota sebagai pusat jasa-jasa pelayanan bagi daerah yang merupakan hinterland-nya/daerah belakangnya. 58. Hierarki IIIo adalah hierarki fungsional kota yang dilayanani langsung oleh kota hierarki I (Kota Bandung). 59. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum. v

Penjelasan Istilah

60. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. 61. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 62. Kawasan Peruntukan Industri adalah Tanah yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau adalah suatu kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan industri secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan industri, dapat memberikan manfaat:         

meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya meningkatkan pembangunan lintas sektor dan lintas sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya tidak mengganggu fungsi lindung meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam meningkatkan pendapatan masyarakat meningkatkan pendapatan daerah dan nasional meningkatkan kesempatan kerja meningkatkan ekspor meningkatkan kesejahteraan masyarakat

vi

Daftar isi KATA PENGANTAR

i

PENJELASAN ISTILAH (GLOSSARY)

ii

DAFTAR ISI

vii

DAFTAR TABEL

xi

DAFTAR GAMBAR

xii

DAFTAR LAMPIRAN

xiii

BAB 1 PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………………… 1-1 1.1 LATAR BELAKANG …………………………………………………………………………………..……… 1-1 1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN …………………………………………………………..………

1-1

1.3 FUNGSI DAN KEDUDUKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANDUNG .…………………….………………………………………………………………………………. 1-2 1.4 LANDASAN HUKUM ………………………………………………………………………………… ……

1-3

1.5 LINGKUP WILAYAH …………………………………………………………………………………………. 1-9 1.6 LINGKUP MATERI ……………………………………………………………………………………………. 1-10 1.7 PENDEKATAN DAN METODOLOGI PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN BANDUNG … 1-11 1.7.1 KONSEPSI PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN BANDUNG …………………………..

1-11

1.7.2 PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RTRW…………………………………………………….

1-13

1.8 SISTEMATIKA PEMBAHASAN …………………………………………………………………………….

1-14

BAB 2 STRATEGI DAN KONSEP PENGEMBANGAN ……………………………………………………………. 2-1 2.1 ISU STRATEGIS MENYANGKUT TATA RUANG DAN ISU REGIONAL…………………….

2-1

2.1.1 ISU STRATEGIS MENYANGKUT TATA RUANG…………………………………………….

2-1

2.1.2 ISU REGIONAL

…………………………………………………………………………………………. 2-1

2.2 ARAH KEBIJAKAN MAKRO PENGEMBANGAN WILAYAH………………………………………. 2-3 2.2.1 KEBIJAKAN TATA RUANG NASIONAL…………………………………………………………

2-3

2.2.2 KEBIJAKAN TATA RUANG PROVINSI JAWA BARAT …………………………………..

2-11

2.2.3 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN BANDUNG………………………….

2-11

2.2.4 FUNGSI DAN PERAN KABUPATEN BANDUNG DALAM KONTEKS MAKRO…….

2-15

2.3 ARAH KEBIJAKAN MIKRO PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANDUNG …

2-19

2.3.1 ISU STRATEGIS…………………………………………………………………………………………..

2-19

2.3.2 TUJUAN PEMBANGUNAN…………………………………………………………………………...

2-21

2.3.3 PENGEMBANGAN WILAYAH………………………………………………………………………... 2-21 2.3.4 ARAH PENGEMBANGAN SEKTORAL DAN BIDANG PEMBANGUNAN……………... 2-24

vii

Daftar isi 2.3.5 ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR STRATEGIS…………………………………………...… 2-26 2.4 ARAH PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN SDM …………………… 2-29 2.5 STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG…………………………………………………………. 2-33 2.5.1 TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH……………………………………………………………. 2-33 2.5.2 STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG MAKRO …………………………………….. 2-33 2.5.3 STRATEGI PENGEMBANGAN MIKRO……………………………………………………………... 2-34 2.6 KONSEP PERENCANAAN WILAYAH KABUPATEN BANDUNG………………………………… 2-35 2.6.1 KONSEP STRUKTUR TATA RUANG………………………………………………………………… 2-35 2.6.2 KONSEP POLA PEMANFAATAN RUANG…………………………………………………….…… 2-38 2.6.3 KONSEP PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI………………………………….…… 2-42 2.6.4 KONSEP PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA WILAYAH ……………..…… 2-44 2.7 PEMANFAATAN RUANG ………………………………………………………………………………….…… 2-47 2.8 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG……………………………………………………………… 2-47 BAB 3 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG…………………………………. 3-1 3.1 RENCANA STRUKTUR TATA RUANG…………………………………………………………………… 3-1 3.1.1 SISTEM KOTA-KOTA…………………………………………………………………………………... 3-1 3.1.2 PEMBAGIAN WILAYAH PENGEMBANGAN…………………………………………………….. 3-3 3.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN BANDUNG……………. 3-6 3.2.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN TATA RUANG, PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG …………………………………………………….. 3-6 3.2.2 STRATEGI PERENCANAAN TATA RUANG, PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG ……………………………………………………… 3-8 3.3 RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG ……………………………………………………………

3-12

3.3.1 RENCANA POLA PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG……………………………….

3-12

3.3.2 RENCANA POLA PEMANFAATAN KAWASAN BUDIDAYA …………………………….

3-19

3.4 RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA ………………….……. 3-29 3.4.1 RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG ………………………………………..

3-29

3.4.2 RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN BUDIDAYA……………………………………….

3-31

3.4.3 RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN TERTENTU/KHUSUS ……………………….

3-42

3.5 RENCANA SISTEM PRASARANA WILAYAH……………………………………………………………

3-43

3.5.1 RENCANA SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI…………………………………………

3-43

3.5.2 RENCANA SISTEM PRASARANA PENGAIRAN……………………………………………..

3-50

3.5.3 RENCANA SISTEM TELEKOMUNIKASI ………………………………………………………..

3-55

3.5.4 RENCANA SISTEM PRASARANA ENERGI ……………………………………………………

3-56

viii

Daftar isi 3.5.5 RENCANA SISTEM PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN ………………….

3-59

3.6 RENCANA SISTEM SARANA WILAYAH………………..……………………………………………... 3-69 3.6.1 PENDIDIKAN…………………………………………………………………………………………....

3-69

3.6.2 KESEHATAN …………………………………………………………………………………………….

3-68

3.6.3 PEMERINTAHAN / PELAYANAN UMUM………………………………………………………

3-70

3.6.4 PERDAGANGAN………………………………………………………………………………………..

3-70

3.6.5 PERIBADATAN ………………………………………………………………………………………….

3-70

3.7 RENCANA PENGELOLAAN DAN PENANGANAN RAWAN BENCANA …………………….. 3-70 3.7.1 BANJIR……………………………………………………………………………………………………..

3-71

3.7.2 GEMPA BUMI DAN BAHAYA GUNUNG BERAPI……………………………………………

3-71

3.7.3 TANAH LONGSOR ……………………………………………………………………………………

3-74

BAB 4 PEMANFAATAN RUANG ……………………………………………………………………………………….. 4-1 4.1 RENCANA PENATAGUNAAN TANAH, AIR, UDARA, DAN SUMBER DAYA LAINNYA .. 4-1 4.1.1 RENCANA PENATAGUNAAN TANAH ………………………………………………………….

4-1

4.1.2 RENCANA PENATAGUNAAN AIR ……………………………………………………………….

4-2

4.1.3 RENCANA PENATAGUNAAN UDARA………………………………………………………….

4-4

4.1.4 RENCANA PENATAGUNAAN SUMBER DAYA LAINNYA ………………………………..

4-5

4.2 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN ……………………………………………………….. 4-6 4.2.1 TAHAPAN PENGEMBANGAN ..………………………………………………………………….

4-6

4.2.2 KRITERIA TAHAPAN PENGEMBANGAN ………………………………………………………

4-6

4.2.3 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN ……………………………………………………………………

4-7

4.2.4 INSENTIF DAN DISINSENTIF ………………………………………………………………………

4-7

4.2.5 PROGRAM PENATAAN KAWASAN ………………………………………………………………

4-8

4.2.6 PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG………………………………………….

4-10

4.2.7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA PERTANIAN………………….

4-12

4.2.8 PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN BERDASARKAN FUNGSI WILAYAH PENGEMBANGAN…………………………………………………………………………………………….4-14 4.2.9 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS ……………………………………….

4-16

4.2.10 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI…………….

4-17

4.2.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI ….……………………………………… 4-21 4.2.12 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE ……………………………………….. 4-22 4.2.13 PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN AIR BERSIH …………………………………. 4-22 4.2.14 PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI ……………………….. 4-23

ix

Daftar isi 4.2.15 PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN LISTRIK ………………………………………. 4-24 4.2.16 PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN …………………………………………………

4-24

4.2.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA ………………………………………………………

4-26

4.2.18 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN BENCANA …………………………. 4-28 4.3 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG……………………………………………. 4-30 BAB 5 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG………………………………………………………………. 5-1 5.1 PRINSIP PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG ……………………………………………..

5-2

5.2 PEDOMAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG ………………………………………….

5-3

5.2.1 PERIJINAN PEMANFAATAN RUANG …………………………………………………….….

5-4

5.2.2 PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG ……………………………………………..……

5-5

5.2.3 PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG ……………………………………………..……..

5-8

BAB 6 HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT……………………………………………………….. 6-1 6.1 KETENTUAN UMUM …………………………………………………………………………….……………. 6-1 6.2 KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAAN RUANG ……………………………………………………………………………………………………………….. 6-1 6.3 PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT………………………………………….

6-2

6.3.1 HAK MASYARAKAT ………………………………………………………………………………….

6-3

6.3.2 KEWAJIBAN MASYARAKAT ……………………………………………………………………..

6-4

6.3.3 PERAN SERTA MASYARAKAT ……………………………………………………………………

6-4

6.3.4 TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG ………

6-5

6.3.5 PEMBERDAYAAN PERAN SERTA MASYARAKAT ………………………………………..

6-5

LAMPIRAN

x

Daftar tabel 1.1

Wilayah Perencanaan RTRW Kabupaten Bandung …………………..…………………………

2.1

Kawasan Lindung Nasional di Wilayah Provinsi Jawa Barat ………………………………

2.2

Pengembangan Kawasan Andalan Darat, Sektor Unggulan, Sistem Kota, dan Outlet Pendukung di Provinsi Jawa Barat…………………………………………………………..

2.3

SWS Kritis dan DAS Kritis Nasional ……………………..……………………………………………..

2.4

Kawasan Tertinggal Nasional …………………………………………………………………………....

2.5

Sektor Unggulan di Kawasan Andalan di Provinsi Jawa Barat ………………………....

2.6

Kontribusi PDRB Kab. Bandung thd PDRB Metropolitan Bandung Dan Jawa Barat Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan ………………………………………

1-8 2-7 2-8 2-8 2-8 2-9 2-14

2.8

Strategi Dasar Pengembangan Sektor dan Bidang Pembangunan menurut Investasi dan Peletakannya …………….................................................. Kriteria Pengembangan Jaringan Jalan ………………………………………………………………

3.1

Sistem Kota di Kabupaten Bandung …………………………………………………………………..

3.2

Arahan Fungsi Kawasan Pusat – Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Bandung ….

3.3

Kriteria Kawasan Lindung ……………………………………………………………………………………

3.4

Kriteria Kesesuaian Lahan Budidaya Perdesaan dan Perkotaan ……………………….

3.5

Rencana Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Tahun 2026 di Kabupaten Bandung …………………………………………………………………………………………………………….

3-24

3.6

Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Bandung Tahun 2027.……………………………………………………………………………………

3-26

3.7

Ketentuan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Fungsi Kawasan …………………………

3.8

Arahan Perubahan Penggunaan Lahan untuk tiap Kawasan Rencana Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung ……………………………………………………………….

3.9

Pola Penggunaan Lahan pada Kawasan Industri ………………………………………………..

3.10

Standar Tipologi Terminal ...............................................................

3.11

Perencanaan Pembangunan Embung dan Waduk Sebagai Sumber Air Baku ….…

3.12

Kriteria Penyaringan Penentuan Lokasi SPA di Kabupaten Bandung …………..

3.13

Kebutuhan Lahan Untuk SPA ………………………………………………………………………..

3.14

Kebutuhan Staff Untuk Operasional SPA ……………………………………………………..

3.15

Kebutuhan Alat Berat di SPA …………………………………………………………………………

3.16

Dasar Penerapan Sistem Pengelolaan Air Limbah Berdasarkan Kepadatan Penduduk dan Pelayanan Air Bersih ………………………………………………………………...

3.17

Beban Pencemaran Pada Sungai Citarum (Rata-rata tahun 2000-2004) .........

5.1

Kebutuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung ……..

2.7

xi

2-16 2-31 3-2 3-4 3-13 3-19

3-37 3-40 3-43 3-51 3-57 3-60 3-61 3-61 3-62 3-63 3-65 5.10

Daftar gambar

1.1

Kedudukan RTRW Kabupaten Bandung Diantara Dokumen Perencanaan Lainnya …….

1-3

1.2

Peta Orientasi Kabupaten Bandung …………………………………………………………………………..

1-7

3.1

Contoh Skema Pemilahan Berbasis Pengumpulan Terjadwal …………………………………….

3-64

3.2

Skema Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung ..........................................

3-64

xii

Daftar lampiran Tabel 1

Rencana Pengembangan jaringan Jalan Kabupaten Bandung 2007-2027 …………………………………………………

Lamp-1

Tabel 2

Kawasan / Sentra Unggulan Perikanan ............................……………………………………………………………………..

Lamp-4

Tabel 3

Kawasan / Sentra Unggulan Peternakan ..........................................................................................................................

Lamp-5

Tabel 4

Jumlah Fasilitas Pendidikan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2007 ………………………………………….

Lamp-6

Tabel 5

Proyeksi Jumlah Fasilitas Pendidikan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2012 ……………………………….

Lamp-7

Tabel 6

Proyeksi Jumlah Fasilitas Pendidikan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2017 ………………………………

Lamp-8

Tabel 7

Proyeksi Jumlah Fasilitas Pendidikan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2022 ………………………………

Lamp-9

Tabel 8

Proyeksi Jumlah Fasilitas Pendidikan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2026 …………….........................

Lamp-10

Tabel 9

Jumlah fasilitas Rekreasi/ Taman/Olahraga (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2007 ...............................…

Lamp-11

Tabel 10

Proyeksi Jumlah fasilitas Rekreasi/ Taman/Olahraga (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2012 ................…

Lamp-12

Tabel 11


Lamp-13

Tabel 12


Lamp-14

Tabel 13


Lamp-15

Tabel 14

Jumlah Fasilitas Peribadatan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2007 ………………………………………....

Lamp-16

Tabel 15

Proyeksi Jumlah Fasilitas Peribadatan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2012 ……………………………..

Lamp-17

Tabel 16

Proyeksi Jumlah Fasilitas Peribadatan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2017 ………………………………

Lamp-18

Tabel 17


Lamp-19

Tabel 18


Lamp-20

Tabel 19

Jumlah Fasilitas Perekonomian (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2007 ……………………………………....

Lamp-21

Tabel 20

Proyeksi Jumlah Fasilitas Perekonomian (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2012 ……………………………

Lamp-22

Tabel 21


Lamp-23

Tabel 22


Lamp-24

Tabel 23


Lamp-25

Tabel 24

Jumlah Fasilitas Kesehatan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2007 ……………………………………………

Lamp-26

Tabel 25

Proyeksi Jumlah Fasilitas Kesehatan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2012 ………………………………..

Lamp-27

Tabel 26


Lamp-28

Tabel 27


Lamp-29

Tabel 28


Lamp-30

Tabel 29

Rencana Pemanfaatan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Bandung (Ha) ………………………………………………...

Lamp-31

Tabel 30

Rencana Kebutuhan Perumahan & Permukiman di Kabupaten Bandung Tahun 2007- 2027 ........................................

Lamp-32

Tabel 31

Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 ..........................................................................

Lamp-33

Tabel 32

Perkiraan Timbulan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 ......................................................

Lamp-34

Tabel 33

Rekapitulasi Kebutuhan Air Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 .............................................................................

Lamp-35

Tabel 34

Perkiraan Kebutuhan Energi Listrik di Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 ............................................................

Lamp-37

Tabel 35

Perkiraan Kebutuhan Telekomunikasi di Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 ........................................................

Lamp-38

Tabel 36

Indikasi Program Utama 5 Tahunan .................................................................................................................................

Lamp-39

Gambar 1

Rencana Struktur Ruang Kota……………………………………………………………………………………........ ………….

Lamp-49

Gambar 2

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang ………………………………………………………………………………………………

Lamp-50

Gambar 3

Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan ……………… ……………………………………………………………. ….

Lamp-51

Gambar 4

Rencana Pengembangan jaringan Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2027...............................................................…..

Lamp-52

Gambar 5

Rencana Peningkatan, Pembangunan Terminal dan Pengembangan Prasarana Angkutan Masal Tahun 2027 ............

Lamp-53

Gambar 6

Rencana Jaringan Jalan Keretaapi dan Stasiun ...............................................................................................................

Lamp-54

Gambar 7

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase ...................................................................................................................

Lamp-55

Gambar 8

Rencana Pengembangan Wilayah Pelayanan Air Bersih ………………………………………………………………………

Lamp-56

Gambar 9

Rencana Pengembangan Air Baku ……………………………………………………………………………………………….

Lamp-57

Gambar 10

Wilayah Pelayanan Persampahan ………………………………………………………………………………………………..

Lamp-58

Gambar 11

Rencana Pengolahan Air Limbah …………………………………………………………………………………………………

Lamp-59

xiii

Daftar lampiran Gambar 12

Potensi Bencana ……………………………………………………………………………………………………………………

Lamp-60

Gambar 13

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang dan Zona Kendala Pengembangan……………………………………………………..

Lamp-61

Gambar 14

Zona Konservasi Air tanah …………………………………………………………………………………………………………

Lamp-62

Gambar 15

Potensi Pertambangan …………………………………………………………………………………………………………….

Lamp-63

Gambar 16

Saluran Irigasi dan Bendung Teknis .………………………………………………………………………………………….....

Lamp-64

xiv

Pendahuluan

1.1

LATAR BELAKANG

melihat kesesuaian dan atau ketidaksesuaian

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata

ruang,

pengendalian

pemanfaatan pemanfaatan

ruang ruang.

dan Tujuan

penyelenggaraan penataan ruang di daerah

antara rencana dengan fungsi ruang. Dalam UU No.26 tahun 2007 pasal 26 ayat 5 disebutkan bahwa RTRW

Kabupaten ditinjau kembali 1

(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

adalah terlaksananya perencanaan tata ruang

Sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2007 tentang

secara terpadu dan menyeluruh; terwujudnya

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, maka

tertib

serta

RTRW Kabupaten Bandung perlu disesuaikan

pemanfaatan

dengan adanya pemekaran Kabupaten Barat

pemanfaatan

ruang;

terselenggaranya pengendalian ruang.

tersebut.

Rencana

Tata

Kabupaten

Ruang

Bandung

pelaksanaan

Wilayah

(RTRW)

merupakan

arahan

pembangunan

dan

payung

kebijakan (policy) dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang

Dengan

demikian

perlu

adanya

kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten Bandung dan penyusunan RTRW Kabupaten Bandung Barat. 1.2

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

A. Maksud Penyusunan RTRW

lingkup penataan ruang meliputi perencanaan

Maksud penyusunan RTRW adalah sebagai

tata

pedoman

ruang,

pemanfaatan

ruang

dan

yang

operasional

dalam

pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya,

pengelolaan pembangunan yang mampu

berdasarkan

pengendalian

memadukan kepentingan sektor-sektor dan

pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui

keseimbangan perkembangan antar wilayah

kegiatan

sesuai dengan fungsi yang diembannya

Pasal

35,

penetapan

zonasi,

perizinan,

sesuai

dengan

pengenaan sanksi. Dalam penjelasan pasal 35,

lingkungannya

secara

pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan

melalui proses yang partisipatif.

pemberian

agar

insentif

pemanfaatan

dan

ruang

disinsentif,

serta

serta

dilakukan

sesuai

penjelasan

tersebut,

dapat

evaluasi

adalah

berkelanjutan

Tujuan penataan ruang Kabupaten Bandung adalah :

disimpulkan bahwa salah satu muatan substansi dalam

dukung

B. Tujuan Penataan Ruang

dengan rencana tata ruang. Berdasarkan

daya

menilai

1. Mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

kemajuan

pemanfaatan ruang yang dapat diukur dengan

1-1

Pendahuluan

ketahanan nasional; 2. M e n c i p t a k a n keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan; 3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang; 4. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah kota serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;

mengintegrasikan antarpusat kegiatan dan jaringan prasarana.

3. Terumuskannya rencana pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung baik yang menyangkut

kawasan

maupun kawasan terbuka hijau.

4. Terumuskannya rencana pengembangan sarana

dan

prasarana

5. Terumuskannya kawasan-kawasan yang

dan mencegah serta menanggulangi

diprioritaskan

dampak negatif terhadap lingkungan.

Kabupaten Bandung.

pengembangannya

pemanfaatan telah

1.3

tata

ruang

mempunyai masa perencanaan untuk 20 tahun (2007-2027).

melalui

sasaran

yang

penyempurnaan

ingin

dicapai

Rencana

Rencana

RUANG

Tata

RENCANA

WILAYAH

Ruang

a. Sebagai

Tata

(RTRW)

Wilayah

(RTRW)

matra

keruangan

dari

pembangunan daerah;

b. Sebagai

dasar

pemanfaatan

kebijakan

pokok

ruang

di

wilayah

untuk

mewujudkan

kabupaten;

Bandung

c. Sebagai

secara fungsional yang terkait dengan

alat

keseimbangan

konstelasi pengembangan ruang yang

perkembangan

antar

wilayah kebupaten dan antar kawasan

lebih luas di Wilayah Propinsi Jawa

serta keserasian antar sektor;

Barat khususnya kabupaten-kabupaten

d. Sebagai alat untuk mengalokasikan

yang berbatasan.

investasi yang dilakukan pemerintah,

2. Terumuskannya struktur tata ruang Bandung

KEDUDUKAN

sebagai:

1. Terumuskannya konsep dan strategi Kabupaten

DAN

Kabupaten Bandung diharapkan dapat berfungsi

ini adalah:

Kabupaten

Kabupaten

KABUPATEN BANDUNG

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung

pengembangan

FUNGSI TATA

tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka

Sedangkan

di

ditetapkannya

tentang Penataan Ruang menjadi UU No. 26 perencanaan

ruang

Bandung.

perubahan terhadap UU No. 24 tahun 1992

selanjutnya

di

6. Terumuskannya pedoman pengendalian

C. Sasaran penyempurnaan RTRW dengan

Kabupaten

Bandung

5. mewujudkan perlindungan fungsi ruang

Sejalan

terbangun

masyarakat dan swasta;

yang

e. Sebagai pedoman untuk penyusunan

1-2

Pendahuluan

rencana rinci tata ruang kawasan;

f.

Sebagai

dasar

pengendalian

pemanfaatan ruang;

g. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar. Sedangkan

kedudukan

RTRW

Kabupaten

Bandung dalam dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada Gambar 1.1.

1.4

LANDASAN HUKUM

Landasan

hukum

yang

menjadi

dasar

pertimbangan dalam Penyempurnaan RTRW Kabupaten

Bandung

tahun

anggaran

2007

adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); GAMBAR 1.1

KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN BANDUNG DIANTARA DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPJ RPJM

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Lain yang Bersifat Umum/ Paradigmatis (Desentralisasi, Good Governance) & Regulatif Penataan Ruang

RPJP Da

Rencana Tata Ruang Wilayah

Perda Propinsi yang Bersifat Umum (Non Spasial)/ & Regulatif Pengelolaan Jalan

RPJM Da Prop

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

RPJP Da Kab/Kota RPJM Da Kab/Kota

RTR Kawasan RDTR Kawasan RTRK Kawasan

1-3

Perda Kabupaten yang Bersifat Umum (Non Spasial)/ & Regulatif Pengelolaan Jalan

Pendahuluan

2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2931); 4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368); 5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 7. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 8. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

9. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 10. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 11. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 12. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan. 13. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 14. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) 15. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tetang Pertanahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 16. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002

1-4

Pendahuluan

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 17. Undang-Undang RI Nomor 2003,tentang Panas Bumi;

27

Tahun

18. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 19. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

24. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 25. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat; 26. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 27. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );

20. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 25, tambahan lembaran negara nomor 4411);

28. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 1982 tentang Pengaturan Tata Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

21. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4421);

29. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

22. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

30. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3445);

23. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

34. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

31. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 tahun 1992, tentang Cagar Budaya; 32. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 33. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

1-5

Pendahuluan

1999, tentang Pengelolaan Kualitas Udara;

Nomor 3538); 35. Peraturan Pemerintah RI nomor 191 Tahun 1995, tentang Pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya; 36. Peraturan Pemerintah RI nomor 67 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataan; 37. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 38. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 39. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 40. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 41. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); 42. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 43. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun

44. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 45. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 46. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 47. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 48. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); 49. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 50. Peraturan Pemrintah RI Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242) 51. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan

1-6

Pendahuluan

Lembaran Negara Nomor 4385 );

Republik

Indonesia

52. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489; 53. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 54. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pela ksa na a n Pemba ng una n Untuk Kepentingan Umum; 55. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 56. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20); 57. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan; 58. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2008, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

64. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah; 66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan; 68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; 69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah; 70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

59. Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2002 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

73. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.14/Menhut-II/2006 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

60. Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;

74. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan;

61. Keputusan Presiden RI Nomor 57 tahun 1989, tentang Kriteria Kawasan Budidaya; 62. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 63. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;

75. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II; 76. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Nomor 35/MENLH/12/1998, tanggal 30

1-7

Pendahuluan

Desember 1998, tentang Amdal Regional Bandung Utara;

(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1, Seri C);

77. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/ M/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;

87. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1, Seri D);

78. Keputusan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat; 79. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 80. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 375/M/ KPTS/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Primer menurut peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor – 1, Kolektor – 2, Kolektor – 3 81. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 376/M/ KPTS/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya; 82. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 369/KPTS/M/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 83. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1997 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 3, Seri C); 84. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pembangunan di Pinggir Sungai dan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 1 A, Seri C); 85. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2, Seri D); 86. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat

88. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 21, Seri C); 89. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 22, Seri C); 90. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Seri C) jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8, Seri E); 91. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4, Seri C); 92. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2, Seri E); 93. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 6, Seri E); 94. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat; 95. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

1-8

Pendahuluan

96. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

b. Batas-batas :  Sebelah Barat,

97. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);

utara Kota

:

Kabupaten

Bandung

dan

Bandung Kabupaten

Sumedang.  Sebelah timur : Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut  Sebelah selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur

98. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Ketertiban, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan;

 Sebelah

barat

:

Kabupaten

Bandung

Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi b. Batas astronomis : 6o 49' – 7o 18' Lintang

1.5

Selatan dan di antara 107o 14' – 107o 56'

LINGKUP WILAYAH

Bujur Timur

Lingkup wilayah Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung ini

c. Luas wilayah : 176.238,67 Ha

adalah seluruh wilayah administrasi Kabupaten

d. Jumlah Kecamatan : 31 Kecamatan

Bandung dengan data-data sebagai berikut :

GAMBAR 1.2 PETA ORIENTASI KABUPATEN BANDUNG

1-9

Pendahuluan Tabel 1.1 Wilayah Perencanaan RTRW Kabupaten Bandung Jumlah Penduduk No

Wilayah Pengembangan

Kecamatan

Luas Wilayah (Ha) 2006

1.

Wilayah Soreang

Kec. Soreang

2.550,68

97.412

169.889

Kec. Kutawaringin

4.730,26

84.858

130.996

Kec. Katapang

1.572,46

97.141

236.982

Kec. Rancabali

14.837

48.766

58.948

Kec. Pasirjambu

2.

3.

Wilayah Baleendah

Wilayah Banjaran

23.957,64

78.140

113.633

Kec. Ciwidey

4.846,92

75.193

93.350

Kec. Baleendah

4.155,54

179.777

389.694

Kec. Dayeuhkolot

1.102,91

112.994

200.154

Kec. Bojongsoang

2.781,22

81.406

259.627

Kec. Banjaran

4.291,79

106.380

237.706

Kec. Pangalengan

4.

Wilayah Majalaya

19.540,93

132.168

136.899

Kec. Cangkuang

2.461,06

57.206

127.827

Kec. Cimaung

5.500,02

70.191

117.877

Kec. Arjasari

6.497,79

88.522

214.104

Kec. Pameungpeuk

1.462,32

62.631

110.191

Kec. Majalaya

2.536,46

147.483

194.770

Kec. Ciparay

4.617,57

141.814

247.857

Kec. Pacet

9.193,96

98.349

155.485

15.207,36

65.001

84.493

Kec. Paseh

5.102,90

110.217

169.340

Kec. Ibun

5.456,51

71.429

106.398

Kec. Solokan Jeruk

2.400,66

74.671

96.294

Kec. Cicalengka

3.599,23

100.768

141.131

Kec. Nagreg

4.930,29

45.466

62.226

Kec. Cikancung

4.013,63

74.161

125.127

Kec. Cileunyi

3.157,51

127.366

302.502

Kec. Rancaekek

4.524,83

158.812

455.532

Kec. Kertasari

5.

6.

7.

8.

Wilayah Cicalengka

Wilayah Cileunyi

Wilayah Cimenyan-Cilengkrang Kec. Cimenyan

Wilayah Margaasih-Margahayu

2026

5.308,33

89.236

116.523

Kec. Cilengkrang

3.011,94

40.001

56.815

Kec. Margaasih

1.834,49

121.698

321.307

Kec. Margahayu

1.054,33

115.344

237.626

176.238,67

2.943.284

5.459.083

Jumlah

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2006

1 - 10

Pendahuluan

1.6 LINGKUP MATERI

Bandung adalah:

Adapun lingkup materi yang akan dibahas

a. Keseimbangan

pertumbuhan

antar

dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Bandung

bagian wilayah. Rencana tata ruang

ini mengacu kepada UU No.26/2007 tentang

perlu diperankan sebagai instrumen

Penataan Ruang, dan ketentuan dan arahan

untuk mensinergikan perkembangan di

dalam Kepmen Kimpraswil Nomor 327/KPTS/

seluruh Wilayah Kabupaten Bandung

M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

menurut

Tata

sehingga

Ruang

Wilayah

Kabupaten.

Mengacu

asas

perbedaan

kepada peraturan tersebut, maka substansi

antar

data dan analisis dalam penyempurnaan RTRW

integrasi

Kabupaten Bandung akan meliputi :

komplementer.

a. Kebijaksanaan Pembangunan

daerah

lingkungan.

c. Ekonomi dan sector unggulan

lingkungan

d. Sumberdaya Manusia

ruang,

perkembangan

diarahkan

fungsi

b. Perlindungan

b. Analisis Regional

demokratisasi

menuju

ruang

secara

terhadap

kelestarian

Masalah

pelestarian

pada

dasarnya

telah

menjadi pertimbangan dalam penataan

e. Sumberdaya buatan

ruang

f. Sumberdaya alam

terdahulu,

fungsi

g. Sistem Permukiman

dan

namun

kriteria

kejelasan

perlindungan

lingkungan menjadi semakin lengkap

h. Penggunaan Lahan

sesuai dengan peraturan perundangan

i. Skema Pembiayaan Pembangunan j. Kelembagaan

yang berlaku.

c. Peranserta masyarakat sebagai subyek 1.7 PENDEKATA N

DA N

PENYEMPURNAAN

METODOLOGI

RTRW

KABUPATEN

BANDUNG

penataan ruang perlu dilembagakan menurut mekanisme yang diatur dalam peraturan-perundangan, sesuai dengan

1.7.1 K O N S E P S I

PENYUSUNAN

RTRW

perkembangan

dan

berdasarkan

kemampuan setempat.

KABUPATEN BANDUNG Dalam konteks perkembangan dan perubahan

d. Keterbukaan dan akuntabilitas proses

yang berlangsung, beberapa tahapan dilakukan

penataan

sebelum

mewujudkan good governance yang

melakukan

Penyusunan

RTRW

menjadi

Kabupaten Bandung, yakni: 1. Reorientasi

Prinsip

Penataan

Ruang

Kabupaten Bandung

ruang salah

pengelolaan Indonesia.

dalam satu

rangka

persyaratan

pembangunan

Penyempurnaan

di

RTRW

Kabupaten Bandung dapat diperankan

Secara garis besar, prinsip yang menjadi

sebagai bagian dari proses menuju good

orientasi

governance dalam penataan ruang.

penataan

ruang

Kabupaten

1 - 11

Pendahuluan

2. Memperjelas Kedudukan dan Substansi

3. Mengintegrasikan Pembangunan Sektoral

Penataan Ruang Pada Tingkat Kabupaten

Arti

Bandung dan Kecamatan

penting

pembangunan sektoral yang terintegrasi

Pada skala nasional telah dilangsungkan

adalah

pembaharuan

pemanfaatan

dalam

pembangunan menuju

daerah,

otonomi

kebijaksanaan yaitu

daerah

perkuatan

pada

pengendalian

pemanfaatan

Bandung

bahwa

sebagai

salah

alam

terhindarnya

antar akan

mengidentifikasi

perlu

sektor.

secara konflik Dengan

berperan prioritas

untuk

pemanfaatan

ruang serta menciptakan keterhubungan

diposisikan kembali secara tepat. Dapat dipahami

serta

dalam

demikian, Penyusunan RTRW Kabupaten

dan

ruang

efisiensi

sumberdaya

kepentingan

peran dan fungsi Kabupaten Bandung dalam pemanfaatan,

tercapainya

kolektif,

tingkat

Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, perencanaan,

terselenggaranya

antar sektor melalui prasarana dan sarana

satu

wilayah berskala kabupaten.

konsekuensi otonomi daerah, setiap Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang

4.

lebih besar untuk mengembangkan potensi

Ruang

masing-masing, namun kondisi ini sekaligus membuka peluang bagi terjadinya konflik

Memperkuat Pelembagaan Penataan

Pelembagaan penataan ruang mencakup

kepentingan antardaerah Kabupaten/Kota.

proses perencanaan, pemanfaatan, dan

Oleh

pengendalian

karenanya,

peran

pengarahan

dari

Pemerintah

menjadi

penting

untuk

terjadinya

konflik

(guidance)

pemanfaatan

pada hakekatnya berfungsi sebagai suatu

mencegah

mekanisme yang menjamin berlangsungnya

kepentingan

melalui

penyelenggaraan penataan ruang secara taat

dan Kota. Dalam rangka mengintegrasikan

mengintegrasikan

da n

antardaerah

pe mba ngu na n

antardaerah Kabupaten/Kota, beberapa hal pokok yang perlu diatur dalam RTRW Kabupaten Bandung adalah delineasi dan pengelolaan

kawasan

pengembangan

jaringan

berfungsi

primer,

lindung, infrastruktur

pengelolaan

daerah

aliran sungai, penetapan fungsi dan hirarki pusat-pusat

pembentuk

yang

Provinsi

kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten me ns i ne rg i ka n

ruang

struktur

ruang

asas

serta

secara

rencana

tata

Kabupaten/Kota

iteratif ruang maupun

secara vertikal antara Daerah Propinsi dengan

Daerah

K a b u p a t e n / K o ta .

Penyempurnaan RTRW Kabupaten Bandung diharapkan dapat berperan sebagai bagian dari proses pelembagaan penataan ruang untuk

mencapai

perencanaan

konsistensi

dengan

antara

implementasinya

kota, penetapan kawasan strategis dan

serta keterpaduan antara perencanaan tata

kepe nting a n

ruang terkait.

p erta ha na n-k ea ma na n

nasional.

1 - 12

Pendahuluan

1.7.2

PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN

dan

sektor

unggulan,

manusia, sumber daya buatan, fisik

Proses penyusunan dokumen meliputi :

dasar dan sumber daya alam, sistem

1. Tahap Persiapan dan Identifikasi

permukiman,

penggunaan

a) Penajaman metode dan rencana kerja

Pembiayaan

b) Penyiapan perangkat survey

Kelembagaan).

c) Penyiapan peta dasar dan Citra Satelit awal

data

Perumusan Design/Pedoman survai.

2. Tahap Survai Lapangan, Pengumpulan Data

Berdasarkan

yang

telah

digambarkan

secara

ditabulasi

maupun

grafis,

kemudian

karakteristiknya.

diidentifikasi

Karakteristik

yang

diperoleh pada tahap sebelumnya, yakni

a) Pelaksanaan Survai lapangan b) Penyerapan

Aspirasi

Masyarakat/

Stakeholders

meliputi:

Interpretasi Karakteristik

yang

terkait

atau

merupakan karakteristik dari Kabupaten Bandung dan Propinsi Jawa Barat yang lebih luas, sekaligus pelengkapan kembali data internal maupun eksternal yang telah dikumpulkan pada tahap pengumpulan data awal apabila pada saat pengumpulan data awal data yang diperoleh belum/kurang lengkap. Data tersebut meliputi aspekaspek :

SDA,

Klimatologi,

Wilayah dan Wilayah Eksternal Terkait.

data-data

dan

sarana

yang

Kondisi fisik dan SDA wilayah (DAS, Geologi,

Internal

Data yang dikumpulkan pada tahap ini

fasilitas

sarana & fasilitas di wilayah

d) Identifikasi Data kebijakan dan Teori

Kondisi

mempengaruhi hirarki pusat pelayanan

c) Pengumpulan, Tabulasi, Kompilasi, dan

adalah

data-data

diidentifikasi sesuai dengan data-data yang

& Identifikasi

e) Identifikasi

Pembangunan,

Masalah Kawasan

terhadap

sekunder f)

Lahan,

3. Tahap Analisis dan Identifikasi Potensi dan

d) Pengumpulan data awal e) Pengkajian

sumberdaya

Topografi, Jenis

Hidrologi,

tanah,

Rawan

bencana, dll.)

Kondisi perekonomian dan pembiayaan kota

yang

struktur

diidentifikasi ekonomi

pertumbuhan

meliputi: wilayah,

ekonomi,

profil

dan

perkembangan investasi, pendapatan perkapita, dan perkembangan sektor utama.

Sedangkan

pembiayaan

daerah

pengembangan Kemampuan

identifikasi penunjang

wilayah

Pembiayaan

meliputi Kota

dan

kemungkinan bantuan dari Pemerintah



Kebijaksanaan Pembangunan Daerah



Data-data untuk Analisis Regional



Data karakteristik wilayah (ekonomi

yang lebih tinggi tingkatannya maupun

1 - 13

bentuk-bentuk/pola-pola

kerja

sama

Pendahuluan

pembiayaan dengan pihak lain (swasta,

Rumusan konsep RTRW yang dilengkapi

masyarakat,

peta-peta dengan tingkat ketelitian skala

maupun

Pemerintah

Negara lain).

Kondisi

kependudukan

&

sosial

1:25.000 : 1. Renca na Struktur da n Po la Pemanfaatan Ruang; 2. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya; 3. Rencana Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan, dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan; 4. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Hutan, dan Sumberdaya Alam Lainnya; 5. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan.

di

wilayah Kabupaten maupun yang lebih luas (Metropolitan Bandung). Kondisi sosial kependudukan yang diidentifikasi meliputi:

jumlah,

kepadatan,

dan

perkembangan penduduk, pola migrasi, ketenagakerjaan, penduduk,

serta

dan

IPM &

kondisi

IKM

lainnya

sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan RTR (Rencana Tata Ruang) menurut Kepmen Kimpraswil 327/M/ KPTS/2001.

Kondisi

infrastuktur

yang

meliputi

infrastruktur transportasi, pengairan, Kondisi Kelembagaan pembangunan di kawasan

Kabupaten

Bandung,

yang

meliputi kelembagaan Pemerintah Kota serta kelembagaan non

pemerintah

lainnya yang menunjang pengembangan kawasan Kota Bandung.

Identifikasi

Klasifikasi

Hirarki

Pusat

Pelayanan Sarana dan Fasilitas

Identifikasi

penggunaan

Ruang

dan

kondisi Pertanahan. 4. Tahap Penyusunan Rencana dan Indikasi Program Berdasarkan hasil kajian makro maupun mikro

Kabupaten

dilakukan

Bandung,

perumusan

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika

energi, telekomunikasi, dll.

1.8

selanjutnya

strategi

dan

kebijakan tata ruang Kabupaten Bandung.

Rencana

Dokumen Tata

Rencana

Ruang

Kabupaten Bandung

Penyusunan

Wilayah

(RTRW)

Tahun 2007 – 2027 ini

dibagi dalam enam bagian, yaitu: Bab 1 Bab ini merupakan bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metode pendekatan serta hasil keluaran dari kegiatan Penyusunan RTRW Kabupaten Bandung. Bab 2 Bab ini menjelaskan Konsep dan Strategi Pengembangan, yang mencakup arah kebijakan makro dan mikro, serta konsep tata ruang. Bab 3 Bab ini merupakan produk akhir dari kegiatan, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung, meliputi Rencana Struktur Tata Ruang, Rencana Pola Pemanfaatan Ruang, Rencana Pengelolaan dan Pengendalian Kawasan.

1 - 14

Pendahuluan

Bab 4 Bab ini menguraikan mengenai pemanfaatan ruang yang meliputi pola penatagunaan tanah, air dan udara serta rencana program pembangunan di Kabupaten Bandung. Bab 5 Bab ini merupakan bab yang menguraikan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bandung. Bab 6 Merupakan bab terakhir yang menjabarkan mengenai peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

1 - 15

Konsep dan Strategi Pengembangan

2.1

ISU STRATEGIS MENYANGKUT TATA

 Konflik

antara

2.1.2 ISU REGIONAL Sedangkan

RUANG

Isu

regional

yang

ada

di

Kabupaten Bandung antara lain:

Isu Strategis Menyangkut Tata Ruang Wilayah, antara lain:

ruang

masyarakat, dunia usaha serta pemerintah;

RUANG DAN ISU REGIONAL 2.1.1 ISU STRATEGIS MENYANGKUT TATA

pemanfaatan

a. Sinergi/keterpaduan rencana tata ruang wilayah perbatasan Kab/Kota, antara lain:

 Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan di cekungan

 Sinergi rencana struktur ruang antara Kab/

Bandung umumnya, yaitu pada sumber

Kota berbatasan di Metropolitan Bandung

daya udara, air, lahan, hutan, dan mineral/

(peran dan fungsi kota)

batuan;

 Rencana

Pola

Pemanfaatan

ruang

 Penurunan kualitas lingkungan (estetika

menyangkut kaw lindung dan budidaya

dan fungsi) antara lain pada sungai dan

(contoh: pengembangan zona industri Kab.

saluran,

Sumedang dengan rencana tata ruang Kec

danau-waduk,

situ,

mata

air,

hutan, pemukiman, fasilitas umum dan lain

R a n c a e k ek/ Ka b .

-lain;

pencemaran S. Cikijing)

 Pengelolaan dan penanganan hasil kegiatan

 Pengembangan

t ek n i s

b.

hutan

yang

besar

Isu menyangkut aspek Infrastruktur di Kabupaten Bandung

kepedulian masyarakat;  Perambahan

skala

Bage dengan rencana Kota Baru Tegalluar)

p e m b u a ng a n ,

kelembagaan, peraturan dan partisipasi/

Kawasan

k a r e na

(contoh: Pengembangan Kota Baru Gede

berupa bahan limbah (padat, cair dan gas) m e n y a ng k ut

B a nd u n g

menyebabkan

terjadinya erosi, banjir, kekeringan dan bencana lainnya

 Permasalahan Transportasi antara lain:  Terjadinya urban sprawl dan spill over perkembangan

 Rendahnya kualitas dan kuantitas prasarana

menyebabkan

Kota

Bandung

kemacetan

di

yang wilyah

dan sarana dasar/ infrastruktur wilayah

perbatasan,

(sarana

dengan Kota Bandung yang disebabkan

dan

prasarana

lingkungan

permukiman perdesaan dan permukiman,

adanya

kesehatan dan pendidikan).

berkembang;

2-1

khususnya

commuter

yang

Kab.

Bandung

sangat

cepat


 Belum

terwujudnya

sistem

angkutan

massal yang didukung dengan prasarana jalan yang memadai yang menghubungkan

timbulnya

pencemaran

terhadap

lahan

pertanian di Kec. Rancaekek Kab. Bandung  Belum memadainya fasilitas pengelolaan limbah domestik / IPLT untuk memenuhi

antar Kabupaten dan Kota  Permasalahan Drainase yaitu belum adanya

kebutuhan

permukiman,

khususnya

metropolitan Bandung

sewerage

 Fasilitas Pengelolaan Sampah , dengan isu

terpadu yang mampu menangani persoalan

utama yaitu Belum tersedianya fasilitas

terjadinya genangan banjir khususnya pada

pengelolaan sampah yang memadai untiuk

kawasan-kawasan permukiman padat di

melayani

perbatasan Kab dengan Kota Bandung serta

persampahan dalam konteks metropolitan

persoalan drainase lainnya yang bersifat

Bandung (GBWMC)

sistem

drainase

dan

sistem

kebutuhan

penge;lolaan

lintas Kab/kota.(contoh pada persimpangan

 Konservasi Sumber Daya Alam , dengan isu

antara jalan TOL Padaleunyi dengan jalan-

utama antara lain:  Masih tingginya areal Lahan Kritis  Belum mantapnya pengelolaan Sumber daya air (mata air, sungai dan perairan umum lainnya)  Masih tingginya exploitasi air bawah tanah, baik oleh industri maupun domestik

jalan propinsi, yaitu : ruas jalan kopo, jalan Moh Toha, jalan Buah Batu, jalan Cibaduyut, Jl. Margaasih dan lain-lain)  Permasalahan Air Bersih antara lain:  Sistem penyediaan Air Bersih yang belum

terpadu

antara

Kabupaten

Bandung dengan Kota Bandung

serta

Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat serta kabupaten lainnya.  Exploitasi Air bawah tanah masih tinggi  Pemanfaatan air permukaan dengan teknologi recycle masih kurang  Terbatasnya sumber-sumber air untuk penyediaan air baku untuk skala metro Bandung (waduk/tandon/danau) c. Isu menyangkut Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bandung antara lain:  IPAL

dan IPLT, dengan isu utama

antara lain:  Tidak berfungsinya sistem IPAL industri di

Kab.

Sumedang

berimplikasi

Danau Cisanti, hulu sungai Citarum di Gunung Wayang

2-2


2.2 ARAH KEBIJAKAN MAKRO

pertumbuhan, dekat dengan dan dapat

PENGEMBANGAN WILAYAH

menjadi

pusat-pusat

permukiman

dan

dimungkinkan untuk pengadaan prasarana 2.2.1

KEBIJAKAN

TATA

RUANG

pendukung secara ekonomis.

NASIONAL 2. Kawasan

Tertentu/Kawasan

Khusus

Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN)

mengandung pengertian sebagai kawasan

merupakan arah kebijakan tata ruang yang

yang

bersifat

penanganan khusus yang meliputi kawasan-

menyeluruh,

pengembangan wilayah

pusat-pusat

Indonesia.

merupakan

mengatur

kegiatan

RTRWN

memerlukan

perhatian

dan

di

kawasan yang cepat pertumbuhannya atau

merupakan

mempunyai potensi untuk tumbuh lebih

yang

cepat dari kawasan lainnya, kawasan yang

memerlukan penjabaran lebih lanjut ke

peka atau menghadapi krisis lingkungan,

dalam kebijakan ruang lain yang lebih

kawasan

rendah dengan tingkat kedetailan yang

kawasan perbatasan yang penting baik dari

lebih tinggi.

segi

Dalam

kebijakan

arahan

Rencana

Tata

ruang

Ruang

dan

pola

pemanfaatan

ruang

sangat

ekonomi

tertinggal

maupun

serta

pertahanan

keamanan.

Wilayah

Nasional (RTRWN) telah ditetapkan struktur

yang

A. STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN

wilayah

RUANG WILAYAH NASIONAL

nasional, yang salah satu komponennya

Arah kebijakan pokok pembangunan daerah

adalah penetapan kawasan andalan dan

ke

kawasan tertentu. Kedua jenis kawasan

depan

dalam

pertumbuhan

tersebut mengandung pengertian sebagai

kebijakan

RTRWN

adalah

tahapan sebagai

berikut :

berikut:

a. Memacu pembangunan dan hasil-hasilnya 1. Kawasan Andalan mengandung pengertian sebagai

kawasan

yang

secara

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

nasional

rakyat

sesuai

dengan

keunggulan

menyangkut hajat hidup orang banyak, baik

komparatif dan kompetitif

ditinjau dari sudut kepentingan politik,

mewujudkan daya saing nasional.

ekonomi,

sosial,

budaya,

daerah dalam

lingkungan

b. Meningkatkan prakarsa dan peran serta

maupun pertahanan dan keamanan. Selain

aktif masyarakat, swasta dan pemerintah

itu, kawasan ini dapat juga merupakan

daerah

kawasan yang prospektif untuk berkembang

c. Meningkatkan pendayagunaan/pengelolaan

mempunyai peluang untuk dikembangkan

potensi daerah secara optimal dan terpadu

karena didalamnya terdapat sumber daya

dalam semangat otonomi daerah dalam

alam, mempunyai akses terhadap pusat

kerangka NKRI.

2-3


d. Mengupayakan

pemerataan

hasil-hasil

Hirarki

fungsional

kota

dalam

wilayah

pembangunan di seluruh wilayah tanah air,

nasional

terdiri

daerah

Nasional

(PKN), Pusat Kegiatan Wilayah

dan

berkembang

kawasan (seperti

yang Kawasan

kurang Timur

Indonesia, daerah terpencil dan daerah perbatasan) Struktur

Pola

langkah-langkah

Pemanfaatan

Ruang

yang

perlu

pengembangan

dan

dibuktikan pengelolaan

kawasan untuk mewujudkan tata ruang yang diinginkan. Struktur dan pola ini diharapkan

dapat

dicapai

dengan

menerapkan strategi:

Arahan-arahan di dalam kebijakan struktur Pengembangan

Sistem

Kota,

dengan tujuan :  Menata dan mengarahkan perkembangan kota-kota di bagian Utara dan Tengah.  Mengembangkan secara terbatas kota-kota di bagian Selatan.  Menata distribusi Pusat Kegiatan Nasional

Arahan

kawasan berfungsi budidaya Pemanfaatan

Ruang

pelestarian

pengembangan

sistem

kota

di

wilayah Kabupaten Bandung adalah : Wilayah

Nasional menggambarkan secara indikatif kegiatan

a. Arahan

kegiatan pembangunan antar wilayah.

2. Strategi pengembangan dan pengelolaan

sebaran

(PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

yang mendukung keserasian perkembangan

kawasan berfungsi lindung

dan

Kegiatan

(PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

1. Strategi pengembangan dan pengelolaan

Pola

Pusat

ruang meliputi :

dan

Wilayah Nasional meliputi strategi atau dalam

dari

alam

kegiatan budaya produksi serta persebaran permukiman. Pola ini secara spasial dapat memperlihatkan pola kawasan

1. Mengembangkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), meliputi Metropolitan Bandung. 2. Mengembangkan (PKL),

Pusat

meliputi:

Kegiatan

Majalaya,

Lokal

Cileunyi,

Banjaran, Soreang, Pangalengan, Ciwidey dan Ciparay.

Arahan-arahan dalam Kebijakan Struktur Ruang RTRWN

b. Arahan

Pengembangan

Infrastruktur

Wilayah, dengan tujuan:

Struktur Ruang Wilayah Nasional adalah suatu struktur yang memperlihatkan pola jaringan prasarana transportasi, kelistrikan, telekomunikasi dan air dalam mendukung sistem permukiman dan kawasan-kawasan andalan serta kawasan kerjasama dengan negara tetangga.

1. Meningkatkan

dan

mempertahankan

tingkat pelayanan infrastruktur transportasi yang ada untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. 2. Mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau. 3. Meningkatkan

dan

mempertahankan

jaringan irigasi yang ada dalam rangka swasembada pangan.

2-4


4. Meningkatkan

ketersediaan

energi

dan

nasional dengan prinsip selalu terpadu dan

jaringan telekomunikasi.

optimal

5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur

dalam

ke

air

transportasi.

IPLT/IPAL

dan

Fasilitas

Pengelolaan Sampah (FPS) Regional serta infra struktur

lai nnya

(kes ehata n,

dinamika

perkembangan kawasan, yang dijabarkan

permukiman seperti prasarana pengolahan bersih,

menunjang

dalam

kriteria

 Mempertahankan

penetapan

dan

sistem

memelihara

pendidikan, faslitas, pelayanan, ekonomi

jaringan transportasi nasional, dijabarkan

dll).

dengan

strategi

mengamankan

daerah-

daerah sempadan jalur kereta api, jalan

c. Arahan Pengembangan Kawasan Andalan

(termasuk tol/arteri), pelabuhan laut dan

Penetapan beberapa wilayah di Provinsi

jalur pelayaran, serta bandar udara dan

Jawa

jalur

Barat

sebagai

kawasan

andalan

mempertahankan

adalah untuk mendorong : berperan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan

tersebut

dan

kawasan

 Mengembangkan

yang telah direncanakan. 2. Sinergisasi

keselarasan

rangka

keberadaan

sistem

jaringan

transportasi

nasional

sekitarnya serta dapat mendukung struktur ruang Propinsi Jawa Barat sesuai dengan

dalam

transportasi nasional.

1. Terwujudnya suatu kawasan yang mampu bagi

penerbangan

 Memanfaatkan nasional

pengembangan

secara

dengan

antar wilayah dan antar sektor.

jaringan

transportasi

bersyarat, diupayakan

st r a t e gi

me n g e m ba n gk a n

transportasi di pesisir secara bersyarat

Pengembangan wilayah Kabupaten Bandung

ketat.

dapat lebih meningkat melalui penciptaan integrasi dan kerjasama menguntungkan antar

wilayah

berbatasan.

Tujuan Nasional Pemanfaatan Ruang

Bentuknya

Salah satu muatan RTRWN adalah tujuan

berupa pemanfaatan dan pengembangan

nasional

potensi dan sektor unggulan wilayah secara maksimal

dengan

pemanfaatan

ruang.

Memperhatikan tata ruang yang ada dan

memanfaatkan

skenario

keunggulan komparatif dan kompetitif tiap

ruang

2020

yang

diinginkan,

tujuan nasional pemanfaatan ruang adalah

wilayah.

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

d. Arah Kebijakan Pengembangan Jaringan

pertahanan keamanan, yang diupayakan

Transportasi Nasional, yang diwujudkan

melalui :

dalam strategi sebagai berikut:  Menetapkan

a. Pemanfaatan sumber daya nasional yang jaringan

transportasi

optimal, meliputi:

2-5




pemanfaatan sumber daya alam yang seoptimal

mungkin

dengan

tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan; 

pengaturan lokasi pemanfaatan lahan yang menghasilkan sinergi keterkaitan sektor

dalam

wilayah

nasional

dan

menghindari konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya; 

penetapan

kawasan

kriteria

budidaya

serta

kebijaksanaan pengelolaannya.

b. Keseimbangan kawasan

melalui

antar

pemanfaatan

ruang kawasan secara serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan dalam rangka meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi,

mempercepat

pertumbuhan

kawasan

tertinggal dan meningkatkan daya dukung

Untuk

c. Pencegahan kerusakan fungsi lingkungan

 peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, keanekaragaman

hayati,

tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa; pemeliharaan keanekaragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam serta kearifan tradisional; 

penetapan

mewujudkan

keamanan,

dan

peningkatan

perlu

dirumuskan

arah

kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang

nasional

berupa

pemanfaatan kawasan lindung, kawasan budidaya (termasuk dengan pertahanan dan arah kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang berupa sistem perkotaan, sistem

tra nsportasi,

pokok-pokok

kriteria

berdasarkan prinsip meningkatkan dan

da n

sistem

infrastruktur wilayah pendukung lainnya. Pentahapan Rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional rencana

nasional

menggunakan Capital

hidup, meliputi :



dinamis

kesejahteraan masyarakat dan pertahanan

wilayah

iklim,

yang

memperkuat integrasi nasional.

Pentahapan

lingkungan nasional.

air,

negara

pertahanan

keamanan), dan kawasan tertentu, beserta

perkembangan

nasional

keamanan

memelihara

pemanfaatan

pokok-pokok

penentuan

d. Kemampuan

pengembangan

dilakukan

pendekatan

Output

Ratio

dengan

Incremental

(ICOR), skenario

ekonomi Indonesia, dan kebijakan nasional. Berdasarkan pendekatan ICOR, diperoleh tingkat

efisiensi

pembangunan

daerah

(kabupaten/kota). Hal ini dilakukan dengan mengkaji kinerja daerah dari berbagai aspek, yaitu jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia/IPM, nilai tambah PDRB,

ketersediaan

infrastruktur,

dan

tingkat manajemen pembangunan daerah.

memelihara fungsi lindung fisik wilayah

Sedangkan dari kajian terhadap skenario

dan

sosial

penentuan

budaya

bangsa

dalam

ekonomi Indonesia, terdapat dua tahapan

kawasan

lindung

serta

yang terakomodasikan dalam pengaturan

kebijaksanaan pengelolaannya.

RTRWN, yaitu pada:

2-6


 Tahapan pemulihan ekonomi (hingga 2004)

pengembangan agrobisnis

terpadu

yang

sempat menurun, terutama di Pantai Utara

 Tahapan pertumbuhan ekonomi (hingga

dengan

2020)

mendorong

ekspor-impor

dan

keterkaitan dengan pulau lainnya.

Kebijakan nasional yang dimaksud adalah kebijakan pembangunan yang telah ada

Struktur

dalam berbagai peraturan perundangan dan

pemulihan kembali fungsi kota-kota PKN

memiliki implikasi keruangan ke depan

(semua

yang berarti (signifikan). Paling tidak ada

pemulihan kembali fungsi Jalan Lintas

tiga

Utara dan Tengah, yang didukung oleh

kebijakan

yang

termasuk

dalam

ruang

yang

kriteria)

terwujud

dan

adalah

didukung

oleh

pemulihan bandara dan pelabuhan serta

kategori ini, yaitu i) Kebijakan prioritas pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), ii) Kebijakan pembangunan Kawasan Perbatasan dan Tertinggal, dan iii) K e b i j a k a n pembangunan yang mewujudkan Indonesia sebagai negara yang memiliki nilai kompetitif dari negara maritim dan agraris. Secara singkat dapat disebutkan bahwa dengan kebijakan, prinsip “ship follows the trade” harus dirubah menjadi “trade follows the ship”(keberpihakan).

kereta

api,

pemulihan listrik

demikian

prasarana

dan

pula

dengan

sumberdaya

telekomunikasi

air,

mendukung

pemulihan sistem kota dan kawasan. B. Tahapan Pertumbuhan Skenario

ruang

diindikasikan

tahun

dengan

2004-2020

meningkatnya

investasi masuk dalam berbagai usaha industri, pertanian, pertambangan, jasa dan lain-lain. Dengan demikian, secara

A. Tahapan Pemulihan

ruang

akan

ada

kemungkinan,

yaitu

Skenario pengembangan ekonomi wilayah

munculnya kawasan/lokasi baru kegiatan

nasional pada tahap pemulihan ekonomi

ekonomi

(sampai

dengan

pengelolaan

bahwa

pengembangan

2004)

menggambarkan ruang

dan

semakin

intensifnya

kawasan/lokasi

akibat

peningkatan kegiatan ekonomi baru.

juga

Dan

Kawasan/sentra

dalam RTRWN pada tahapan pertumbuhan

produksi yang sempat berhenti, diharapkan

ini menjabarkan bahwa Kabupaten Bandung

mulai kembali berproduksi. Perkembangan

yang

kawasan baru relatif tidak ada akibat tidak

merupakan salah satu kawasan andalan

ada investasi. Secara ruang, jika dilihat

yang paling diprioritaskan. Berdasarkan

melalui skenario ini maka khusus untuk

kebijakan yang telah ditetapkan dalam

ekonomi

RTRWN,

mengalami

pemulihan.

wilayah

Pulau

Jawa

dengan

hulu

maupun

hilir

Kawasan

Cekungan

Bandung

memiliki arahan pengembangan sebagai :

infrastruktur yang baik, mendorong baik industri

berada dalam kawasan Cekungan

serta

2-7


1. Kawasan pengembangan andalan prioritas nasional

Sedangkan kota-kota yang berperan sebagai PKL memenuhi kriteria sebagai pusat jasajasa pelayanan keuangan/ bank, pusat

2. Pengembangan

pusat

kawasan

andalan

prioritas–1

pengelolaan/ pengumpul barang, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan yang melayani satu kabupaten atau beberapa

Sistem Kota-kota

kecamatan.

Faktor penting dalam pembentuk struktur ruang

adalah

adanya

sistem

pembagian

kota-kota, fungsi

dan

yaitu skala

B. POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH NASIONAL

pelayanan kota menurut hirarkinya. Dalam

Pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten

kaitan

Kabupaten

Bandung menggambarkan secara indikatif

RTRWN

sebaran kegiatan pelestarian alam dan

menetapkan beberapa kota prioritas. Kota

cagar budaya, kegiatan produksi, serta

Kota prioritas tersebut di atas dimaksudkan

persebaran

untuk dapat berperan sebagai:

Pola ini secara spasial memperlihatkan pola

ini,

Bandung

untuk dan

wilayah

sekitarnya,

persebaran

 Kota-kota pusat pertumbuhan  Pusat penyebaran pelayanan sektor-sektor ekonomi serta sekaligus sebagai counter magnet

kegiatan

strategis

kawasan

nasional.

lindung,

pola

pengembangan kawasan budidaya dan pola pengembangan kawasan fungsional. 1) Pengembangan Kawasan Lindung

 Kota-kota

sebagai

penyangga

buffer

untuk

city

atau

mengantisipasi

Pola

pengelolaan

kawasan

lindung

perkembangan kota-kota besar lainnya.

menggambarkan kawasan berfungsi lindung

Kota yang ditetapkan sebagai PKN pada

dalam ruang wilayah, baik di darat, laut

dasarnya memenuhi kriteria sebagai pusat yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah

sekitarnya;

pelayanan

pusat

keuangan/

jasa-jasa

bank,

pusat

pengolahan/ pengumpul barang, simpul, pusat jasa pemerintahan, serta pusat jasajasa

kemasyarakatan

yang

lain

untuk

nasional atau meliputi beberapa provinsi.

2-8

dan

udara.

keterkaitan dengan

Pola

ini

memperlihatkan

kawasan-kawasan

lokasi

pengembangan

lindung kawasan

budidaya dan sektor produksi di dalamnya serta keterkaitan dengan lokasi kawasan fungsional.

Kawasan-kawasan

lindung

tersebut meliputi kawasan lahan gambut, cagar budaya, rawan bencana (banjir, longsor, tsunami, kenaikan muka air laut akibat pernanasan global, dsb).

Konsep dan Strategi Pengembangan Tabel 2.1 Kawasan Lindung Nasional di Wilayah Provinsi Jawa Barat Nama Kawasan Lindung

2) Pengembangan Kawasan Budidaya Penetapan

Luas (Ha)

TN. Gunung Gede-Pangrango

arahan

15000

kawasan

yang

budidaya

mencakup

memuat kegiatan

sektor-sektor produksi dan jasa (pertanian

CA. G.Tangkuban Perahu

1290

CA. Leuweung Sancang

2157

pertambangan, pariwisata, perindustrian

CA. Gunung Tilu

8000

dan permukiman).

CA. Gunung Papandayan

6620

CA. Gunung Burangrang

2700

CA. Kawah Kamojang

7636

CA. Gunung Simpang

15000

tanaman

pangan,

kehutanan,

Pengelolaan kawasan budidaya di Jawa Barat diarahkan sebagai berikut : 1) Kawasan budidaya yang perkembangannya berada di kawasan lindung diupayakan

SM. Cikepuh

8127

agar tidak semakin meluas kegiatannya,

SM. Gunung Sawal

5400

karena

TW. Gunung Tampomas

1250

kerusakan

CAL. Leuweung Sancang

1150

CAL. Pulau Sangiang

1228

Jumlah

akan

dapat

lingkungan.

menimbulkan Upaya

yang

dilakukan dari kawasan lindung perlu dilakukan agar fungsi kawasan lindung tidak terganggu.

75558

2) Wilayah Keterangan:

lambat

yang

perkembanganya

(tertinggal)

didorong

sangat melalui

TN : Taman Nasional

CA : Cagar Alam

peningkatan keterkaitan dengan wilayah

TW: Taman Wisata

SM : Suaka Margasatwa

lainnya yang telah berkembang. Untuk itu

CAL: Cagar Alam Laut

Sumber : Draft RTRWN, 2004

perlu adanya dukungan prasarana yang memadai agar keterkaitan tersebut dapat

Penetapan pada

kawasan

kawasan

ditetapkan penyesuaian

di

lindung

lindung dalam

didasarkan

yang

RTRWN

berdasarkan

telah dengan

terwujud. 3) Perlu peningkatan keterkaitan di kawasan budidaya baik keterkaitan antar kawasan

penetapan

perdesaan

kawasan lindung dari RTRWP masing-masing

dan

perkotaan

maupun

keterkaitan antar kawasan lainnya.

Provinsi. Luas kawasan lindung di Jawa Barat diperkirakan seluas sekitar 75.558

4) Pengembangan kawasan budidaya yang

Ha. Kawasan lindung yang terdapat di

berada di bagian hulu sungai dilakukan

Provinsi Jawa Barat

dengan

terdiri dari Taman

memperhatikan

kawasan

yang

Nasional, Taman Wisata, Cagar Alam Laut,

berada di bagian hilir, sehingga dampak

Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.

negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan

2-9


yang

berada

di

hulu

sungai

tidak

adalah

SWS dan DAS. Wilayah Sungai

berpengaruh terhadap kegiatan yang ada

Citarum merupakan SWS Kritis di Jawa

di bagian hilir sungai.

Barat, dengan salah satu DAS nya, yaitu DAS Citarum Hulu terletak di Kabupaten

3) Pengembangan Kawasan Andalan

Bandung.

Dengan mengacu pada RTRWN (2004), telah ditetapkan

arahan

bagi

5) Kawasan Tertentu

pengembangan

kawasan-kawasan andalan di Jawa Barat.

Pola kawasan tertentu memperlihatkan

Kabupaten Bandung sendiri termasuk ke

indikasi

dalam Kawasan Andalan Cekungan Bandung

sebaran

kawasan

fungsional

tertentu, dan Kawasan Tertinggal yang

(lihat Tabel 2.2).

perlu dikembangkan hingga 2020 untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional

4) Kawasan Kritis

yaitu

mengurangi

kesenjangan

wilayah

Dengan mengacu pada RTRWN (2004), telah

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

menetapkan

Indonesia

beberapa

kawasan

yang

(NKRI).

Adapun

kawasan

dianggap kritis secara ekologi sehingga

tertinggal di Jawa Barat menurut RTRWN

secara

dapat dilihat pada Tabel 2.4.

fungsional

tidak

bisa

berfungsi

dengan optimal. Kawasan-kawasan tersebut Tabel 2.2 Pengembangan Kawasan Andalan Darat, Sektor Unggulan, Sistem Kota, dan Outlet Pendukung di Provinsi Jawa Barat Provinsi / Kawasan Andalan

Sektor Unggulan

Kota Dalam Kawasan

WS yang melayani

PKN

PKW

Pelabuhan

Jawa Barat KW.Cekungan Bandung

Industri

Perkotaan Bandung

Tanaman Pangan

Kota Inti: Bandung

Pariwisata

Kota Satelit:

Perkebunan

Soreang Jatinangor Kota Lainnya

Sumber : Draft RTRWN, 2004

2 - 10

Sumedang

Citarum

Bandar udara

Konsep dan Strategi Pengembangan Tabel 2.3 SWS Kritis dan DAS Kritis Nasional

No

Propinsi

1 Jawa Barat

DAS

SWS

RTRW Kabupaten Bandung adalah bahwa RTRW Kabupaten/Kota perlu melakukan

Ciujung-Ciliman

Ciujung

penyesuaian

Cisadeg-Cikuningan

Cisadeg

RTRWP Jawa Barat

Cikuningan Citarum

Citarum Hulu Citarum Hilir

Cimanuk

Cimanuk Cisanggarung

Jawa Barat/ Tengah

Jawa Barat terkait de ngan Penyempurnaan

Ciwulan

Ciwulan

Citanduy

Citanduy

terhadap

keterpaduan

dan

materi

terhadap

untuk menjamin

keserasian

penataan

ruang sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 2.

Kebijakan Pemanfaatan Ruang

Tujuan kebijakan struktur

tata ruang

wilayah Jawa Barat adalah mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dengan

Sumber: RTRWN, 2004

mempertahankan lingkungan,

Tabel 2.4 Kawasan Tertinggal Nasional PROPINSI JAWA BARAT

keseimbangan

ketersediaan

sumber

daya

alam. Struktur tata ruang Jawa

KAB/KOTA YG TERMASUK DLM KWS. TERTINGGAL

Barat diarahkan pada :

Priangan Timur

Tasikmalaya dan Ciamis

Cianjur

Kab. Cianjur(Cianjur selatan)

1. Pengaturan

Sukabumi

Sukabumi bagian selatan

wilayah

Bandung Selatan

Kab. Bandung

sistem

utara

dan

kota-kota tengah

di

serta

mengembangkan secara terbatas kotakota di wilayah selatan. Pengaturan sistem

Sumber: RTRWN, 2004

kota-kota

dibagi

menjadi

3

(tiga) pusat 2.2.2

KEBIJAKAN

TATA

RUANG pertumbuhan

PROVINSI JAWA BARAT

utama

yang

jangkauan

pelayanannya mencakup skala pelayanan A. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

nasional, utara,

operasional,

Bodebek,

tengah,

dan

selatan

akan

difungsikan sebagai pusat kegiatan wilayah

Untuk mewujudkan rencana tata ruang yang dan

Metropolitan

Bandung, dan Cirebon. Beberapa kota di

1. Kebijakan Perencanaan Tata Ruang

berkelanjutan

yaitu

yang

maka

skala

pelayanannya

mencakup

beberapa wilayah kabupaten/kota. Skala

kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi

2 - 11


pelayanan

ini

menciptakan mendorong

diharapkan suatu

akan

dapat

interaksi

yang

terwujudnya

keseimbangan

dalam perkembangan wilayahnya.

utama,

yaitu

pariwisata,

agribisnis,

jasa,

bisnis

industri,

kelautan,

dan

sumber daya alam di 8 (delapan) kawasan andalan.

Kebijakan

pengembangannya

adalah : 2. Pengembangan difokuskan didorong

infrastruktur

pada

wilayah

wilayah-wilayah

perkembangnnya,

yaitu

yang pada

wilayah bagian utara dan tengah. Kebijakan pengembangan infrastruktur untuk wilayah bagian selatan sangat dibatasi mengingat perkembangan

wilayah

ini

perlu

dikendalikan karena sebagian besar fungsi pemanfaatannya Kebijakan

bersifat

pengembangan

lindung.

infrastruktur

wilayah adalah :

1. Mewujudkan mampu

suatu

kawasan

mendorong

yang

pertumbuhan

ekonomi bagi kawasan tersebut dan sekitarnya struktur

serta ruang

dapat Jawa

mendukung Barat

sesuai

dengan yang telah direncanakan. 2. Menciptakan

sinergi

pengembangan

keselarasan

antarwilayah

dan

antarsektor. 4. Pengembangan

kawasan

pertahanan

keamanan,

untuk

mengamankan

pelayanan infrastruktur transportasi yang

kepentingan

pertahanan

dan keamanan

ada untuk mendukung tumbuhnya pusat-

negara

beberapa

kawasan

pusat

disesuaikan dengan rencana tata ruang

a. Mempertahankan

dan

pertumbuhan

meningkatkan

dan

kawasan

yang

pertahanan keamanan.

andalan. b. Menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyediaan dan penampung air baku untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau. c. Mempertahankan

di

dan

meningkatkan

jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan.

Kebijakan pola tata ruang pada masa datang difokuskan pada aspek kemampuan daya dukung dan daya tampung wilayah Jawa Barat. Salah satu kebijakan yang disusun

adalah

pemanfaatan mewujudkan

melakukan ruang,

fungsi

pengaturan khususnya

kawasan

lindung

dengan menetapkan 45% dari luas Jawa

d. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi.

Barat sebagai kawasan lindung. Sementara itu, kawasan budidaya lebih diarahkan

e. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman.

untuk mempertahankan lahan sawah yang ada, serta mengoptimalkan sentra-sentra

3. Pengembangan kawasan andalan dilakukan melalui pengembangan 6 (enam) kegiatan

2 - 12

produksi yang mendukung pengembanga agribisnis dan agroindustri di Kawasan


Andalan.

2. Menjadikan pemberian ijin pemanfaatan ruang sebagai salah satu alat pengendalian

Dengan mempertimbangkan kondisi daya

pemanfaatan ruang dan yang merupakan

tampung

kewenangan

lingkungan

eksisting,

maka

Kabupaten/Kota

kebijakan pola tata ruang wilayah Jawa

pelaksanaannya

Barat meliputi :

mempertimbangkan RTRWP.

1. Kebijakan pola tata ruang kawasan lindung

dalam

memperhatikan

dan

B. RENCANA TATA RUANG WILAYAH

yaitu meningkatkan luas kawasan yang berfungsi lindung dan menjaga kualitas

1. Rencana Struktur Tata Ruang

kawasan lindung. 2. Kebijakan

pola

tatar

uang

Pengembangan sistem kota-kota bertujuan

kawasan

untuk

budidaya yaitu mempertahankan lahan

keselarasan

sawah. 3. Kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan daya

hidup,

dukung

yaitu

lingkungan

mewujudkan

sesuai

fungsi

dukung

dan

keseimbangan

pembangunan yang daya

dan

antarwilayah

diembannya, tampung

daya

lingkungan

meningkatkan

hidup. Rencana pengembangan sistem kota-

alamiah

kota di Jawa Barat adalah :

dan

buatan serta menjaga keseimbangan daya tampung lingkungan untuk menjaga proses

a. Menata dan mengarahkan perkembangan pusat-pusat kegiatan di bagian utara dan

pembangunan berkelanjutan. 3. Kebijakan

Pengendalian

tengah;

Pemanfaatan

Ruang

b. Mengembangkan secara terbatas pusatpusat kegiatan di bagian selatan;

Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang adalah menjaga konsistensi pemanfaatan

c. Menata distribusi PKN dan PKW yang

ruang dengan rencana tata ruang yang

mendukung

telah

kegiatan pembangunan antarwilayah.

ditetapkan.

Sasarannya

adalah

terminimalisasinya penyimpangan terhadap RTRWP

yang

dilaksanakan

Sasaran

melalui

dari

keserasian

rencana

perkembangan

tersebut

adalah

berkembangnya 3 (tiga) Pusat Kegiatan

pengawasan dan penertiban.

Nasional, diantaranya PKN Metropolitan

Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Bandung. Kota Bandung ditetapkan sebagai

adalah :

PKN, karena kecenderungan perkembangan perkotaan yang terjadi di kota tersebut

1. Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui pengawasan

dan

penertiban

cukup intensif. Hal ini dapat dilihat pada

yang

pertumbuhan

didasarkan kepada RTRWP.

2 - 13

berbagai

sektor


pembangunan yang cukup tinggi baik di

Pengairan

kabupaten maupun Kota Bandung sebagai

Telekomunikasi.

bagian

dari

Bandung.

wilayah

PKN

Kegiatan

PKN

saat

ini

pesat, yang diindikasikan dengan alih fungsi lahan menuju kawasan perkotaan yang Kabupaten

persentase

Bandung

tingkat

Prasarana

Pos

dan

Metropolitan

menunjukan kinerja perkembangan yang

tinggi.

dan

memiliki

urbanisasi

C. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN LINDUNG Pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk

mewujudkan

kelestarian

fungsi

meningkatkan

daya

sebesar

63,32% dan Kota Bandung sebesar 100 %. Pengembangan PKN Metropolitan Bandung dapat dilakukan di Kota Bandung dengan strategi mengarahkan perkembangan di Kabupaten Bandung. Hal ini mengingat tingkat jenuh untuk suatu wilayah. Selain itu

pengembangan

Bandung

PKN

Metropolitan

diupayakan

untuk

tidak

memberikan arahan pengembangan yang tinggi

dibagian

barat

daya

PKN

Metropolitan Bandung. Hal ini mengingat kondisi DAS Citarum yang memiliki tingkat erosi

yang

tinggi

dan

juga

adanya

kewajiban melakukan alih fungsi lahan menjadi lahan lindung pada level sangat tinggi

dalam

memenuhi

target

45

%

kawasan lindung di Provinsi Jawa Barat. 2. Rencana

Pengembangan

Prasarana

lingkungan

keseimbangan guna

dan

ekosistem

mendukung

menjaga

antar

proses

wilayah

pembangunan

berkelanjutan di Jawa Barat.

Pengembangan kawasan andalan bertujuan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan

Berdasarkan kondisi wilayah, potensi dan kepentingan

wilayah

prasarana

wilayah

diarahkan

untuk

Darat,

dukung

hidup,

Arahan Pengembangan Kawasan Andalan

Wilayah

sistem

lingkungan

jaringan

maka

Jawa

Barat

dikembangkan Prasarana

Prasarana

sistem yang adalah

Perhubungan

Perhubungan

Laut,

Prasarana Perhubungan Udara, Prasarana

2 - 14

pembangunan kegiatan

wilayah

utamanya

sesuai

melalui

dengan

penyediaan

prasarana wilayah. Rencana pengembangan kawasan

andalan

kawasan

yang

pertumbuhan

adalah

menetapkan

mampu

mendorong

ekonomi

tersebut

maupun

Sasaran

dari

bagi

kawasan

rencana

kawasan sekitarnya.

pengembangan


kawasan andalan berkembangnya kegiatan-

2.2.3 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

kegiatan yang menjadi unggulan di setiap

METROPOLITAN BANDUNG

kawasan andalan. 1. ARAHAN

Arahan: pengembangan sumberdaya manusia dalam

Arahan

rangka mendukung industri, perdagangan, jasa,

pertanian

pariwisata,

perikanan,

peternakan, pendidikan dan pengetahuan.

sprawl)

dan

b. Meningkatkan penataan

potensi

pariwisata

penyediaan

pertumbuhan

menerus

aksesibilitas

pembangunan

peni ngka ta n

serta

ka pa sita s

melalui

fisik

dan

pela ya na n

transportasi di sepanjang koridor Bandung-

prasarana dan sarana pendukungnya  Meningkatkan

adalah

(konurbasi) di koridor Bandung-Soreang.

informasi  Meningkatkan

Bandung

ekspansif yang tidak terkendali (Urban

manusia teknologi

Metropolitan

ruang

a. Mengendalikan pertumbuhan kota secara

 Mengembangkan pusat kualitas sumberdaya pemanfaatan

pemanfaatan

sebagai berikut:

Tujuan:

 Meningkatkan

kebijakan

Wilayah

holtikultura,

perkebunan,

PENGEMBANGAN

PEMANFAATAN RUANG

Kawasan Cekungan Bandung sebagai pusat

dan

KEBIJAKAN

sarana

Soreang.

dan

prasarana untuk mengantisipasi peluang

c. Relokasi kegiatan-kegiatan industri pada

kerja di dalam dan luar negri.

kawasan-kawasan industri di Banjaran, dan sebagainya.

Sasaran:  Termanfaatkannya pendidikan melakukan

dan

lembaga-lembaga pelatihan

sinergisasi

tersebut

melalui

antar

dengan

d. Mendorong pengaturan dan pembatasan daerah pengambilan air tanah pada zona-

lembaga

pembentukan

zona konservasi air tanah di Cekungan

forum

Bandung.

komunikasi lembaga terkait. sumberdaya

e. Diarahkan untuk meningkatkan spesialisasi

manusia daerah Cekungan Bandung dalam

fungsi jasa pendidikan, teknologi sistem

pembuatan

 Meningkatnya

kemampuan

khas

daerah.

informasi, industri dan pariwisata (urban

dilakukan

dengan

tourism).

cinderamata

Peningkatan

dapat

mengadakan pelatihan-pelatihan.

f. Meningkatka n

 Meningkatkan prasarana komunikasi dan dalam

menyediakan

kegiatan prasarana

bisnis

dan

pendukung

pelaya nan

pemerintahan yang mendukung terjaganya

media dengan mendorong jasa telepon dan internet

kua litas

minat investasi di sektor perkotaan. g. Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation).

komunikasi lainnya.

2 - 15


2. ARAHAN

STRUKTUR

PEMANFAATAN

RUANG

o Rancabali – Tanggeung – Sagaranten – Jampang Kulon.  Mengembangkan sistem transportasi massal

Penataan struktur ruang Wilayah Metropolitan Bandung meliputi penataan

intra urban yang sinergis dengan pusat-

sistem kota-kota dan sistem transportasi.

pusat

Penataan sistem kota - kota dilakukan

kegiatan usaha.

permukiman

dan

pengembangan

dengan: 3. ARAHAN POLA PEMANFAATAN RUANG  Memantapkan pembagian peran dan fungsi Soreang sebagai pusat pengembangan, agro -industri dan permukiman.  Mempertahankan sebagai

pusat

nasional

yang

fungsi

Arahan pola pemanfaatan ruang terutama dilakukan dengan menentukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan

Bandung

pertumbuhan mendukung

Raya

wilayah pelayanan

pengembangan wilayah di sekitarnya dan bahkan untuk seluruh wilayah nasional,

lindung

yang

berada

di

Wilayah

Metropolitan Bandung antara lain:  Telaga Patenggang di Kabupaten Bandung  Gunung Tangkuban Perahu di Kabupaten Bandung

dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi

 Gunung Malabar di Kabupaten Bandung

keterkaitan

 Gunung Cigenteng – Cipanji di Kabupaten

dengan

pusat-pusat

Bandung

pertumbuhan wilayah.

 Gunung Yunghun di Kabupaten Bandung Sementara itu, penataan sistem transportasi

Penetapan kawasan lindung di wilayah

meliputi:

tersebut diperuntukkan untuk melindungi Wilayah

 Pengembangan jalan tol :

Metropolitan

sekitarnya o Cikampek – Purwakarta – Padalarang

lingkungan.

o Bogor – Sukabumi – Padalarang  Pembangunan

dan

peningkatan

dari

jalan

Bandung

ancaman

Selain

kawasan

diperuntukkan

bagi

permukiman

dan

degradasi

kawasan

penetapan

dan

lindung,

budidaya

kawasan budidaya

budidaya perkotaan.

Penetapan kawasan budidaya perkotaan

penghubung:

dilakukan dengan menerapkan sistem kota o Cicalengka – Majalaya – Banjaran – Soreang – Batujajar – Padalarang o Pengalengan – Caringin – Cidaun Sindangbarang

–

yaitu Kota

Bandung

sebagai PKN dan

Kabupaten Bandung sebagai PKL. Arahan Pengembangan Kawasan Andalan Selain rencana pengembangan kota-kota,

2 - 16


dalam RTRWP Jawa Barat juga terdapat

tata ruang yang tertuang dalam RTRWN dan

rencana

Wilayah

RTRWP Jawa Barat, dapat disimpulkan

kawasan

bahwa dalam konteks wilayah yang lebih

pengembangan

Metropolitan andalan.

Bandung

Kawasan

sebagai

andalan

bertujuan

luas,

arahan

menciptakan pertumbuhan dan pemerataan

Metropolitan

pembangunan

berikut:

kegiatan

wilayah

utamanya

sesuai

melalui

dengan

penyediaan

adalah

konsep

Wilayah sebagai

dekonsentrasi

pertumbuhan di lima kota kecil, yaitu Padalarang, Soreang, Banjaran, Majalaya dan Cicalengka  Pembatasan

Sektor Unggulan 1 2 3 4 5 6 7 8

di

kegiatan perkotaan melalui peningkatan

Tabel 2.5 Sektor Unggulan di Kawasan Andalan di Provinsi Jawa Barat

Cekungan Bandung dsk

Bandung

 Pengembangan

prasarana wilayah.

Kawasan

kebijakan

pertumbuhan

terutama

ke

kawasan konservasi di bagian Utara dan

Industri Perdagangan dan Jasa Pariwisata Pertanian Holtikultura Perkebunan Perikanan Peternakan Pendidikan dan pengetahuan

antara

Jalan

Tol

Panci

dan

Citarum

(kawasan penyangga)  Pembatasan pengembangan

industri

(di

Batujajar, dan Padalarang):  Pengembangan

jalur

terbuka

hijau

sepanjang Sungai Citarum (Majalaya sampai

Sumber: PP No.47 Tahun 1997

ke Saguling)

Rencana pengembangan kawasan andalan

 Perlindungan

terhadap

kawasan

Sungai

Citarum dan Waduk Saguling

adalah menetapkan 8 (delapan) kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan

ekonomi

bagi kawasan tersebut maupun

kawasan

sekitarnya. Sasaran dari rencana pengembangan kawasan

andalan

berkembangnya kegiatan-kegiatan yang menjadi

unggulan

di

setiap kawasan andalan. Didasarkan tinjauan arahan

pada

terhadap

kebijaksanaan

Sungai Citarum melintasi kawasan industri Baleendah

2 - 17


 Pengembangan

kegiatan

perumahan

kawasan yang penting dalam memberikan

(Batujajar, Banjaran, Ciparay, Rancaekek

kontribusi terhadap Propinsi Jawa Barat

dan Cicalengka).

dan Metropolitan Bandung

Selain itu, dapat dirumuskan pula kawasankawasan yang diarahkan sebagai pusat

dalam hal

kegiatan perekonomian. Mengenai

peranan

Kabupaten

Bandung

pelayanan dan pengembangan di wilayah

ditinjau dari kontribusi perekonomiannya

metropolitan Bandung, yakni :

terhadap pembentukan PDRB Jawa Barat,

 Margaasih – Margahayu - Dayeuh Kolot –

selama

periode

2001-2003

Kabupaten

Bojongsoang - Baleendah (pusat pelayanan

Bandung memberikan sumbangan rata-rata

lokal dan fungsi penyangga),

sebesar 21% per tahun untuk wilayah

 Soreang (pusat pelayanan regional/kota satelit),

Metropolitan

Bandung

sedangkan

untuk

Jawa Barat hampir 100%.

 Banjaran (pusat pelayanan regional/kota Ditinjau dari segi geografis, Kabupaten

satelit),  Majalaya (pusat pelayanan regional/kota

strategis

satelit),  Cicalengka (pusat pelayanan lokal/kota

ditinjau

Kabupaten

dari

Bandung

skala

regional.

memiliki

sejumlah

potensi yang dapat menunjang percepatan

satelit),  Padalarang (pusat pelayanan regional/kota

pertumbuhan

dan

perkembangan

di

Kabupaten Bandung, di antaranya :

satelit),  Lembang (pusat pelayanan regional),  Pangalengan (fungsi khusus pariwisata dan agropolitan) 2.2.4

Bandung memiliki kedudukan yang cukup

BANDUNG DALAM KONTEKS MAKRO RTRW

khususnya

lintas regional Jawa, yang menghubungkan Pulau Jawa dengan propinsi-propinsi lain di

FUNGSI DAN PERAN KABUPATEN

Menurut

Kabupaten Bandung berada pada jalur jalan

Provinsi

dalam

pemanfaatan Kabupaten

pola

ruang Bandung

Pengembangan jaringan kereta api untuk Barat,

memperluas daya hubung antar wilayah di

pengembangan

Pulau Jawa maupun Sumatera-Jawa dan

Jawa

kawasan

budidaya,

diarahkan

untuk

kegiatan industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan,

pertanian perikanan,

Pulau Sumatera.

holtikultura, peternakan,

pendidikan dan pengetahuan. Selama ini Kabupaten Bandung merupakan salah satu

2 - 18

meningkatkan transportasi antar moda baik penumpang atau barang. Faktor-faktor

tersebut

keuntungan

lokasional

Bandung

dalam

memberikan

bagi

Kabupaten

pengembangan

perdagangan, jasa, dan industri. Selain itu, hal tersebut memberikan akses yang tinggi


terhadap faktor-faktor perdagangan dan

2.3

ARAH KEBIJAKAN MIKRO

industri serta pengembangan pemasaran

PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN

produk-produk

BANDUNG

kabupaten

yang

Bandung.

memberikan

dihasilkan

oleh

Hal

yang

keuntungan

lain

adalah


bahwa

kedekatan Pulau Sumatera dengan Pulau

Bandung

Jawa

pedoman bagi pelaksanaan pembangunan

(Kabupaten

merupakan

Bandung)

wilayah

dengan

yang

dan

konsentrasi

sesungguhnya

pemanfaatan

ruang

merupakan di

Kabupaten

tinggi, sehingga

Bandung. RTRW Kabupaten Bandung ini

merupakan pangsa pasar yang sangat besar

harus sesuai dan mengacu pada peraturan

bagi produk industri maupun perdagangan.

perundang-undangan penataan ruang yang

penduduk

yang cukup

berlaku, yaitu Undang - undang Penataan Berdasarkan kebijakan makro, Kabupaten

Ruang dan peraturan mengenai penataan

Bandung berfungsi sebagai daerah belakang

ruang lainnya, diantaranya yang mengenai

Metropolitan Bandung yang berpusat di

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

Kota

kebijakan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Kabupaten

Bandung

Barat, serta Rencana Tata Ruang Kawasan

pengembangannya

sebagai

Metropolitan Bandung.

Bandung.

makro

di

diarahkan

Berdasarkan

atas,

berikut : - Pengenda li a n

pema nfaa ta n

rua ng

2.3.1 ISU STRATEGIS

terbangun di bagian utara dan selatan

Dari

dengan

permasalahan Kabupaten Bandung, dalam

adanya

keterbatasan

tinjauan

perkembangan

dan

pengembangan ruang karena mengemban

pengembangan

fungsi sebagai kawasan konservasi.

Bandung dihadapkan pada beberapa isu

- Pembatasan pengembangan di Margaasih – Margahayu - Dayeuh Kolot – Bojongsoang Baleendah yang memiliki fungsi penyangga untuk

membatasi

Kabupaten

strategis berikut : 1. Lingkungan Isu

pengembangan urban

lingkungan

di

Kabupaten

Bandung

meliputi : penurunan kualitas dan kuantitas

sprawl Kota Bandung. - Pengembangan

wilayahnya,

Kecamatan

linngkungan;

Lembang,

konflik

penyediaan

lahan

Padalarang, Soreang, Banjaran, Majalaya

Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) dan

dan Cicalengkan sebagai kota-kota satelit

pencemaran

di sekitar Kota Bandung.

meningkatnya areal lahan kritis; degradasi

- Pengembangan Kecamatan

fungsi-fungsi

Ciwidey

dan

khusus

lingkungan

sekitar

FPS;

kuantitas air tanah; perubahan bentang

di

alam;

Pangalengan

belum

menurunnya

(pariwisata).

terkelolanya kualitas

limbah

udara;

B3;

masih

rendahnya kepedulian masyarakat terhadap

2 - 19


pengelolaan

lingkungan

rendahnya

penegakan

hidup;

masih

hukum.

Isu

 Pembangunan Jalan Tol Purbaleunyi, dan Rencana

Tol

lingkungan tersebut terjadi terutama dipicu

Cisumdawu,

oleh masih rendahnya pengelolaan kawasan

 Pembangunan

lindung yang ada terutama di Kawasan Bandung Utara dan Bandung Selatan, serta kawasan

sempadan

sungai.

Hal

ini

mengakibatkan penurunan luas kawasan resapan air, dan sedimentasi yang tinggi, yang

kemudian

menyebabkan

banjir

terutama di Kecamatan Baleendah, Dayeuh

Soreang-Pasirkoja, Kawasan

Gedebage,

Tol dan

Kawasan Terpadu Tegalluar  Rencana pengembangan Agrowisata dan Agropolitan,  Rencana pembangunan Waduk Cileunca, Ciwidey, Sentosa dan Cimeta. 3. Alih Fungsi Lahan

Kolot, Majalaya, dan menurunnya muka air

Masalah alih fungsi lahan ini terkait dengan

tanah hampir di seluruh bagian wilayah

aspek kelembagaan yang saat ini banyak

Kabupaten Bandung.

menjadi sorotan, yaitu masalah koordinasi antar

2. Struktur Ruang Kota

institusi

yang

ada

dalam

hal

pemberian ijin pelaksanaan pembangunan.

Fungsi kota satelit yang diarahkan untuk kota-kota kecil di sekitar Kota Bandung

4. Pelayanan Infrastruktur

(Soreang, Banjaran, Majalaya, Cileunyi-

Pelayanan

Rancaekek dan Cicalengka) ternyata belum

dinikmati secara maksimal oleh penduduk

terwujud,

ketergantungan

Kabupaten Bandung secara merata. Sistem

Kabupaten Bandung terhadap Kota Bandung

transportasi terpadu antar moda belum

masih sangat tinggi. Hal ini juga dipicu

dikembangkan. Sistem jaringan jalan yang

rendahnya

kota-kota

ada tidak berbeda dengan kondisi lima

satelit ini dengan Soreang sebagai Ibukota

tahun yang lalu. Sementara itu pengelolaan

Kabupaten

lalu

sehingga

aksesibilitas Bandung.

Kabupaten

antar

Penyusunan

Bandung

ini

RTRW

dilakukan

infrastruktur

lintas

banyak

jalan

beberapa

utama.

Selain

strategis yang akan

kurang

dapat

optimal

mengakibatkan timbulnya kemacetan di

diantaranya juga terkait dengan munculnya rencana

yang

belum

terutama itu,

di

jalan-jalan

dengan

terjadinya

mempengaruhi struktur ruang kota yang

musibah di Fasilitas Pengelolaan Sampah

telah direncanakan, yaitu :

(FPS) Leuwigajah dan ditutupnya FPS ini

 Kebijakan

pengembangan

Kabupaten

Bandung bagian selatan karena wilayah ini relatif dibanding

tertinggal wilayah

perkembangannya lain

di

Kabupaten

Bandung;

mengakibatkan

pengelolaan

sampah

menjadi persoalan khusus saat ini. 5. Keterpaduan

Rencana

Pengembangan

Wilayah Kabupaten Bandung merupakan bagian dari

2 - 20


pengembangan Kawasan Andalan Cekungan

2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan

Bandung.

investasi

Sehingga

dalam

infrastruktur

dan

pendekatan

pengembangannya menuntut keterpaduan

peletakannya pada ruang wilayah berupa

agar dalam skala pengembangan makro

rencana penggunaan lahan.

dapat

tercipta

rencana

pengembangan

ruang yang terintegrasi antar satu wilayah

Investasi pembangunan secara garis besar

dengan

Keterpaduan

dibedakan atas Social Overhead Capital

tersebut terutama dalam aspek rencana

(SOC) atau investasi publik, dan Directly

pemanfaatan

Productive Activity (DPA) atau investasi

wilayah

pengembangan

lainnya. lahan,

jaringan

rencana

prasarana

privat.

dan

antar

kesejahteraan

pengembangan bagian

publik

adalah

fasilitas sosial/umum, dan penanganannya

2.3.2 TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH

melalui

investasi

berupa prasarana kota dan sarana atau

aspek institusi/kelembagaan.

Mewujudkan

Bentuk

oleh

masyarakat

yang

wilayah

Pemerintah

(baik

pusat

maupun

daerah). Sementara investasi privat berupa

seimbang

kegiatan-kegiatan

produktif

langsung

berdasarkan

seperti : industri, perdagangan, jasa-jasa

karakteristik dan potensi wilayah dengan

komersial, pengangkutan, perumahan dan

memperhatikan daya dukung dan daya

ba ngu na n -ba ngu na n

tampung lingkungan yang didukung dengan

sebagainya ; yang umumnya merupakan

penyediaan infrastruktur wilayah

investasi swasta atau masyarakat. Urutan yang

2.3.3 PENGEMBANGAN WILAYAH Perencanaan

pembangunan

ideal,

pembangunan terdiri

pro p erti

atau yang

da n

lazimnya

dalam

terencana,

adalah

dari

investasi SOC (publik) mendahului investasi

tujuan-tujuan

pembangunan,

yang

DPA (private). Namun dalam kasus-kasus

berimplikasi

spasial.

tidak

khusus

ke

Secara

dapat

saja

investasi

DPA

langsung, produk rencana dan kebijakan

diletakkan tanpa menunggu investasi SOC

yang

terlebih dulu.

dapat

digunakan

dalam

menata

struktur ruang kota : 1. Peratura n

guna

Dan pendekatan peletakan pembangunan lahan

(renca na

penggunaan lahan) 2. Investasi infrastruktur 3. Pajak

fisik dapat dibedakan, yaitu pada :  kawasan-kawasan yang telah terbangun (built up area),  kawasan-kawasan

Dalam rangka mewujudkan tata ruang kota

pengembangan

baru

(development area).

yang sesuai dengan rencana tata ruang,

Investasi SOC berupa prasarana dan sarana

maka strategi pengembangan sektor-sektor

di kawasan terbangun biasanya berdasarkan

dan bidang pembangunan dapat dilihat dari

2 - 21


Tabel 2.7 Strategi Dasar Pengembangan Sektor dan Bidang Pembangunan menurut Investasi dan Peletakannya Peletakkannya

Kawasan Terbangun (Built Up Area)

Investasi

Kawasan Pengembangan Baru (Development Area)

SOC / Publik : Prasarana, Sarana / Fasilitas

1 Memenuhi kebutuhan karena “kekurangan”

2 Mendahului pembangunan untuk merangsang / menarik kegiatan atau investasi lainnya

DPA / Privat : Kegiatan produktif, dan pembangunan oleh swasta / masyarakat

3 Memapankan kegiatan 4 Peningkatan / intensifikasi 5 Bila jenuh cenderung akan pindah

6 Mengikuti investasi SOC yang mendahuluinya 7 Untuk kegiatan tertentu mungkin mendahului SOC (tetapi sangat terbatas)

Catatan :  Kawasan terbangun kepadatan tinggi terletak di bagian tengah di sekitar wilayah Kota Bandung  Kawasan pengembangan baru terletak di bagian pinggir wilayah Kabupaten Bandung mengikuti kawasan terbangun sebelumnya, dan pada sub-pusat / kota kecamatan. prinsip memenuhi kebutuhan yang masih

masuk ke kawasan-kawasan pengembangan

kurang

nyata.

baru. Sementara untuk investasi DPA di

kawasan-

kawasan pengembangan baru relatif akan

kawasan pengembangan baru bertujuan

mengikuti sejauh mana investasi SOC telah

untuk merangsang atau menarik agar sektor

diletakkan di kawasan baru tersebut. Untuk

-sektor pembangunan lainnya, terutama

kegiatan-kegiatan investasi yang sangat

investasi DPA, masuk ke kawasan tersebut.

khusus

menurut

Sementara

kebutuhan

investasi

SOC

di

mungkin

mendahului Investasi pada

DPA

di

prinsipnya

kawasan adalah

terbangun

memapankan

kegiatan

saja

investasi ini

investasi SOC.

sangat

DPA

Lazimnya

tinggi

tingkat

komersialnya.

kegiatannya atau bahkan meningkatkan kegiatannya,

sehingga

muncul

prinsip

intensifikasi

kegiatan.

Namun

dengan

keterbatasan-keterbatasan ruang, mungkin sesekali kawasan terbangun tersebut telah "jenuh"

untuk

investasi

DPA

yang

bersangkutan. Oleh karena itu ada gejala pendorong untuk investasi DPA ini pindah ke luar kawasan terbangun, dan diharapkan

2 - 22

A. I n t e n s i f i k a s i

/

Ekstensitikasi

Pemanfaatan Ruang Sebagaimana kawasan

umumnya

pusat

kota

karakter dan

kota,

sekitarnya

merupakan kawasan dengan nilai tanah (land value) yang relatif tinggi dan diisi oleh

kegiatan-

(perdagangan

dan

kegiatan jasa).

komersial Kawasan

ini


dikelilingi oleh kawasan perumahan yang

A. Pengembangan

cenderung lebih padat. Untuk kawasan

Sistem

Prasarana

sistem

prasarana

Transportasi

pusat kota dan permukiman sekitarnya ini cenderung

berkembang

intensifikasi.

oleh

Pengembangan

pola

fisik

pola

ini

transportasi diarahkan untuk meningkatkan

bangunan

rapat

dan

interaksi antar pusat pertumbuhan atau

Secara

ditunjukkan

dengan

wilayah

konstruksinya yang bertingkat.

interaksi

di kawasan pusat kota tersebut dapat bangunan

bertingkat

kegia ta n-kegi ata n

Arahan

perbelanjaan, pasar, kantor-kantor jasa

berpola

belum

terbangun

(regional)

ini.

Berbarengan dengan itu pada lokasi-lokasi

pusat

selain

ekstensifikasi

wilayah

dapat

jaringan

dan

transportasi

dipadukan

dengan

permukiman dan

pengembangan

dengan

dan sub terminal) serta jenis moda pada masing-masing simpul didasarkan pada

dalam

hirarki dan fungsi permukiman serta tingkat perkembangan kawasan.

satu faktor penting yang akan menentukan

(jalan,

juga

2. Kebutuhan pelayanan sarana (terminal

pengembangannya. Dengan demikian salah

permukiman

dapat

pelayanan transportasi;

diatas akan "membutuhkan" penyediaan

terutama

selain

1. Pusat-pusat permukiman sebagai simpul

Kedua pola (intensifikasi dan ekstensifikasi)

prasarana,

primer

menggunakan pertimbangan :

jalan-jalan utama kota.

kemungkinan

Kabupaten

jalan

pengembangan,

pengembangan sistem

akan

pula halnya di lokasi-lokasi tertentu di tepi

adalah

diharapkan

diselaraskan

seintensif kawasan pusat kota. Demikian

(infrastruktur)

jaringan

b) Pengembangan

muncul pula intensifikasi, walau tidak

prasarana

di

meningkatkan aksesibilitas antar wilayah;

tertentu yang mencirikan sebagai pusat pelayanan,

transportasi

sistem

meningkatkan keterhubungan antar pusat-

ekstensifikasi, dewasa

melalui

pengembangan

a) Pengembangan

berupa pengembangan lokasi-lokasi baru yang

dilakukan

Bandung sebagai berikut:

perkembangan fisik kota terutama ke arah akan

dari

prasarana

komersial, rumah susun, yaitu kompleks

pinggiran

tersebut

menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan.

pertoko a n/ pusat

Di samping pola intensifikasi di atas,

dengan

peningkatan kapasitas jalan khususnya yang

dengan

hunian yang bertingkat, dan lain-lainnya.

juga

wilayah penunjangnya. Upaya peningkatan

Pola intensifikasi dalam pemanfaatan ruang berupa

pengembangan,

pengembangan prasarana

air

bersih.

dasar

C. Pengembangan Fasilitas dan Utilitas Kota

listrik,

Pengembangan

sanitasi, drainase, dan lain-lainnya).

kepada

fasilitas

penjenjangan

akan

mengacu

pelayanan

serta

besarnya jumlah penduduk yang dilayani.

2 - 23


Untuk

itu

dapat

kecenderungan

didekati

pertumbuhan

dengan penduduk

yang dilayani, standar-standar yang ada yang disesuaikan dengan karakteristik yang ada di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini standar

pelayanan

setiap

fasilitas

diperhitungkan dari tingkat pelayanan serta kapasitas rata-rata saat ini.

telah

berkembang

sesuai

dengan

kebutuhan riil dan perkembangan fisik kota.

Bila

sifatnya

dibutuhkan

lebih

BIDANG PEMBANGUNAN Arah kebijakan pengembangan setiap sektor di

Kabupaten

Bandung

adalah

sebagai

berikut : A. Sektor Industri  Pembangunan sarana dan prasarana serta

Pada prinsipnya fasilitas yang ada dewasa ini

2.3.4 ARAH PENGEMBANGAN SEKTORAL DAN

meningkatkan efisiensi dan produktifitas, serta daya saing melalui keterkaitan sektor industri yang berorientasi ekspor.

pengembangan

kepada

peningkatan.

Sementara pengembangan fasilitas baru cenderung

pada

kawasan-

kawasan pengembangan baru. Pengembangan berupa

utilitas,

prasarana,

prinsipnya

sama

pe ng e mb a n g a n Hanya

saja

pada dengan

Pengembangan dan penataan pendukung sektor industri diharapkan bisa mendatangkan investasi yang cukup besar.

fa s i li ta s .

pada

kawasan

terbangun perlu dikaji apakah masih kurang penyediaannya. Untuk itu diperlukan kajian atau

rencana

pengembangan

sektoral

prasarana yang bersangkutan. Pada bagianbagian wilayah kota tertentu, seringkali ditemui

masih

prasarana

kurangnya

berupa

penyediaan

jaringan-jaringan

prasarana, atau mungkin diperlukan bentuk -bentuk pengembangan prasarana berupa pemenuhan "volume" sesuai kebutuhan, atau mungkin diperlukan bentuk-bentuk prasarana

baru

sejalan

dengan

perkembangan yang ada.

2 - 24

 Penyempurnaan menciptakan dalam

upaya

infrastruktur

dan

kemudahan-kemudahan memperbesar

peluang

investor.  Mendorong industri barang modal utama yang mendukung sektor pertanian agar terus berkembang, demikian pula agroindustri

yang

mengolah

hasil-hasil

pertanian.  Meningkatkan desentralisasi industri ke daerah-daerah, sesuai dengan potensinya.  Untuk industri baru dikembangkan di Kawasan Kota baru Tegalluar.


B. Sektor Pertanian dan Kehutanan

hanya sekedar peningkatan produksi tetapi mencakup

Pertanian  Pembangunan pertanian dan kehutanan harus

menempatkan

secara

kepentingan

anggota

masyarakat.  Upaya peningkatan produksi perkebunan

efisien

guna

menggerakan

dan

memacu

sumberdaya yang ada serta terpadu dan

peningkatan ekspor dan bidang lain seperti

saling menunjang dengan pembangunan di

industri

sektor

intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi.

lain

terutama

pembangunan

industri, pembangunan daerah pedesaan, transmigrasi

serta

upaya

memelihara

kelestarian alam dan lingkungan hidup.  Dalam

kebijaksanaan

umum

Bandung sesuai dengan peruntukannya dan fungsinya sebagai hutan lindung,  Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di seluruh bagian wilayah kabupaten,

meliputi keterpaduan wilayah, keterpaduan

 Penataan jalur hijau di sepanjang jalan.

komoditi dan keterpaduan usaha tani. u s a ha

i n t e n s i f ik a s i ,

ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, serta

melaksanakannya

secara

terpadu

Sumberdaya Air dan Drainase  Menjaga stabilitas air sebagai bahan baku air bersih, dan irigasi

disesuaikan dengan kondisi tanah, air dan iklim dengan tetap memelihara kelestarian

 Pengelolaan

sumber alam dan lingkungan hidup serta memperhatikan

pola

kehidupan

masyarakat.  Pembangunan tanaman

sub

pangan

sektor untuk

areal,

 Pemantapan kawasan hutan di Kabupaten

diperhatikan perwilayahan komoditi yang

 Melanjutkan

perluasan

Kehutanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

perlu

berpegang pada asas keterpaduan yang

melaui

pertanian

drainase

kabupaten

untuk

mencegah terjadinya banjir dan genangan. C. Sektor Transportasi  Membangun pemeliharaan

meningkatkan

jalan

baru,

sarana

meningkatkan

dan

prasarana

produksi, meningkatkan pendapatan petani

perhubungan darat, untuk memperlancar

dan efisiensi usaha tani, memperbaiki gizi

arus orang, barang dan jasa yang dapat

masyarakat,

terbukanya

menunjang kegiatan di berbagai bidang.

kesempatan

 Meningkatkan daya dukung jalan untuk

kesempatan

mendorong kerja

dan

berusaha, serta meningkatkan ekspor.  Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani

menunjang

mobilitas

membangun

jalan

baru

barang,

serta

dalam

rangka

yang dikonsumsi masyarakat, peningkatan

pemerataan pembangunan di Kabupaten

produksi

Bandung

peternakan

dilanjutkan, perikanan

harus

pembangunan

terus

dilanjutkan

sub dan

tetap sektor

 Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

tidak

baru untuk mengurangi pergerakan ke arah pusat Kota Bandung.

2 - 25


D. S e k t o r

Pariwisata,

Pos

dan

Telekomunikasi

kota, sehingga pencerminan kebijaksanaan

 Mengembangkan objek wisata terutama mengembangkan potensi

yang pokok dalam membentuk tata ruang

wisata

alam

dan

terkait

budaya

dengan

Kabupaten

Bandung.

rencana

tata

ruang

wilayah

dapat

diwujudkan secara terstruktur dan dinamis. Sebagai

p r io r i ta s

utama

d a la m

kebijaksanaan RTRW ini adalah pengisian

 Mengembangkan

sektor

kepariwisataan

fungsi

pusat

dan

sub

pusat

yang

yang potensial, misalnya wisata perairan di

direncanakan

beberapa waduk.

kelengkapan sarana penunjangnya. Hal ini

dengan

dimaksudkan

agar

pola

fasilitas struktur

dan pusat

D. Sektor Perumahan dan Permukiman

pelayanan dapat terbentuk terlebih dahulu

 Pembangunan dan perbaikan perumahan

sehingga upaya pendistribusian kegiatan

dan

dan pola persebaran penduduk/ kepadatan

diperluas sehingga makin merata dengan

yang dikehendaki terutama menyangkut

senantiasa

rencana

prasarana jaringan jalan yang merupakan

pengembangan dan keterpaduan dengan

kerangka pokok tata ruang wilayah kota.

lingkungan sosial di sekitarnya.

Penerapan struktur hirarki akan sangat

diupayakan

lebih

ditingkatkan

memperhatikan

 Mulai diarahkan pengembangan perumahan vertikal

pada

kawasan-kawasan

dengan

penduduk padat, untuk tetap menjaga keseimbangannya dengan ruang terbuka hijau terutama pada daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. 2.3.5 ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR

mendukung pola tata ruang yang dituju serta menjamin tingkat aksesibilitas lokasi secara efektif dan efisien. Tahap

berikutnya

pembangunan

terminal terpadu yang secara bertahap akan memadukan beberapa jenis/ moda transportasi

STRATEGIS

adalah

darat.

Transportasi

darat

meliputi sistem perangkutan penumpang

Sinkronisasi

program

pembangunan

dan barang oleh kendaraan umum dan

dilandaskan pada perhitungan-perhitungan

kereta api.

berbagai hal, terutama

Tahapan program pembangunan tersebut

terhadap

pertimbangan

keterbatasan

kemampuan

dilaksanakan

oleh

pihak

pemerintah

pendanaan pembangunan oleh pemerintah

(Pemerintah Pusat dan Daerah), kerjasama

dan kondisi kemampuan pihak swasta/

swasta

investor. Hal ini mengharuskan adanya

relevansi penanganan programnya. Dengan

sistem

adanya skala prioritas pengembangan ini

prio ri tas

pembangunan

dengan

da la m kriteria

pro gram bahwa

program yang dirumuskan kerangka dasar

2 - 26

dan

diharapkan

masyarakat

dapat

percepatan

sesuai

memacu

dengan

mekanisme

pertumbuhan

dan


perkembangan

sektor-sektor

utama

diarahkan pengembangan industri dalam

kegiatan kota, utamanya yang mencakup

bentuk

pembangunan infrastruktur/ prasarana dan

Kecamatan Margaasih dan di rencana Kota

sarana pelayanan permukiman, dan lain-

Baru Tegalluar. Namun ada kecenderungan

lain. Atas dasar tahapan dan prioritas

pula berkembangnya industri secara sendiri

pengembangan tersebut disusun indikasi

-sendiri

program

tersebut, terutama karena kecenderungan

pembangunan

sesuai

dengan

arahan struktur tata ruang kota.

kawasan

di

industri

yaitu

luar kawasan/zona

perkembangan

industri

di

industri

yang

telah

berkembang saat ini.

Sehubungan dengan kondisi daya dukung dan daya tampung Kabupaten Bandung,

Untuk

maka untuk menunjang rencana tata ruang

sendiri-sendiri

yang ada, direkomendasikan bentuk-bentuk

kawasan/zona industri) direkomendasikan

pengembangan khusus antara lain yaitu :

pada

pengembangan sistem blok di tepi jalan-

berkembang

jalan

pembangunan

Rancaekek dll) dengan pembatasan pada

bangunan secara vertikal, saluran samping

jenis industri ringan dan industri rumah

jalan-jalan utama, pengembangan ruang

tangga. Namun untuk itu harus dapat

tepi sungai-sungai besar, dan intensifikasi

dipenuhi prinsip-prinsip dasar, yaitu :

utama

kota

dan

pemanfaatan ruang.

Besarnya potensi pertanian dan wisata di utara

Bandung,

dan

serta

kawasan

selatan

bentuk

industri

yang

(Majalaya,

telah

Banjaran,

potensi

 Pengembangan pola industrial estate untuk

Kabupaten kemampuan

mengantisipasi perkembangan industri.  Mendorong perubahan dari zona industri yang

Industri.

Sektor yang dapat dikembangkan ke arah pertanian

dan

pariwisata,

ke

dalam

bentuk

Kawasan

Sebagaimana karakter kota pada umumnya,

tetap terjaga fungsinya tanpa mengabaikan ekonominya

ada

3. Intensifikasi Pemanfaatan Ruang

sehingga lahan berfungsi lindung tersebut kemampuan

dalam

(bukan

berat);

harus dikembangkannya secara seimbang. adalah

secara

yang tidak berdampak polusi (berdampak

lahannya sebagai kawasan berfungsi lindung

ini

industri

 Industri yang dikembangkan adalah industri

1. Pengembangan Kawasan Agrowisata

bagian

pengembangan

di

untuk

Kabupaten

Bandung

kecenderungan

intensifikasi pemanfaatan ruang di kawasan

dikembangkan.

yang berbatasan langsung dengan kota

2. Pengembangan Industri Di Luar Kawasan/

Ba nd ung

Zona Industri

s eba ga i

Metropolitan

p usa t

Bandung.

wila ya h

Kecamatan-

kecamatan Margaasih, Margahayu, Dayeuh

Dalam rencana pemanfaatan ruang/ lahan

2 - 27


Kolot, Bojongsoang dan Baleendah akan

jalan ini relatif menerus dan penuh, maka

berkembang

lahan yang terletak di belakangnya kurang

kawasan

lebih

lain

pengembangan

pesat

bila

dibandingkan

tidak

dibatasi

akses ke jalan. Bahkan di bagian-bagian

terbangunnya.

Terkait

kota

yang

lama

cenderung

menjadi

dengan fungsinya sebagai penyangga untuk

lingkungan kumuh dan nilai tanahnya relatif

membatasi pengembangan urban sprawl

rendah.

Kota

Bandung,

maka

pengembangan

kawasan terbangun di wilayah ini dilakukan melalui

intensifikasi

lahan

dengan

bangunan vertikal. Dengan

upaya

diharapkan

intensifikasi

dapat

tersebut

mengurangi

tekanan

terhadap ruang, dan dapat memberikan ruang

terbuka

yang

memadai.

Dalam

rencana detail hal ini dapat dirumuskan dengan penetapan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) Bangunan)

dan

KLB

(Koefisien

Lantai

menurut

blok-blok

dalam

wilayah perencanaannya.

utama yang lama, baru, atau direncanakan.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam intensifikasi pemanfaatan ruang ini antara lain adalah :

yang

mengantisipasi

kemungkinan

tersebut diatas, maka direkomendasikan pengembangan dengan sistem blok (block terhadap

 kepadatan lalu lintas, prasarana

Untuk

system). Dengan sistem blok ini, 'tekanan'

 keindahan kawasan/ kota (landscape),  dukungan

Di Kabupaten Bandung ada jalan-jalan

memadai,

misalnya air bersih, pemadam kebakaran, untuk bangunan bertingkat.

jalan

dikurangi,

utama

misalnya

kebutuhan

dapat parkir,

ruang terbuka, pedagang bergerak, dan sebagainya. Pengembangan dengan

4. Pengembangan Sistem Blok

tersebut

sistem

blok ini

dapat pula diterapkan pada lahan/ruang di Perkembangan yang terjadi sebelumnya di

sekitamya pusat kota bila akan dilakukan

tepi-tepi jalan utama lazimnya cenderung

renovasi

kepada kegiatan perdagangan dan jasa,

kawasan-kawasan kumuh.

campuran

antara

hunian

dan

atau

renewal,

misalnya

pada

usaha.

Ataupun perumahan dengan kapling besar

Melihat

pergeseran

dan mewah. Karena kapling-kapling di tepi

terjadi

di

2 - 28

fungsi

Kabupaten

lahan

Bandung

yang akibat


pertumbuhan penduduk yang meningkat

2.4

tiap tahun, dan ketersediaan lahan yang tidak

mencukupi

permukiman

untuk

maka

pembangunan

penting

adanya

ARAH PENGEMBANGAN

KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN SDM Jumlah Penduduk

pembangunan vertikal dengan ketentuan

Berdasarkan

yang berlaku.

Nasional

hasil

Survey

Ekonomi

(Susenas) penduduk Kabupaten

Bandung Tahun 2001 berjumlah 3.763.090 5. Pengembangan Ruang Tepi Sungai

jiwa (sebelum pemekaran wilayah). Pada

Besarnya masalah keruangan di sekitar

Tahun 2005,

sungai-sungai

bertambah

di

Kabupaten

Bandung,

penduduk kabupaten ini

menjadi

4.274.431

jiwa

pemekaran

wilayah).

Laju

diantaranya banjir, maka secara bertahap

(sebelum

perlu dikembangkan pola/konsep water

pertumbuhan

front city (bangunan hadap air), disertai

dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian

pula

dan migrasi. Berdasarkan hasil sensus, laju

dengan

(retaining

pembangunan

wall),

penataan

tanggul

penduduk

pertumbuhan

sempadan

secara

penduduk

alami

Kabupaten

sungai, dan pembangunan jalan (jalan

Bandung periode 2001 – 2005 mengalami

inspeksi).

peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 3,3 % pertahun dalam rentang waktu empat tahun. Penambahan jumlah penduduk yang lebih dari 100.000 jiwa per tahun menunjukkan bahwa rata -rata perkembangan penduduk di Kabupaten Bandung sangat pesat. Persebaran dan kepadatan penduduk. Penduduk Kabupaten Bandung tersebar di 30

Selain fungsi, keindahan kawasan sekitar sungai menjadi pertimbangan dalam pengembangannya

k e ca ma ta n

perkembangan berbeda-beda.

dengan

dan

t i ng ka t

kepadatan

yang

Konsentrasi penduduk

yang cukup tinggi pada umumnya tersebar

Pengembangan ruang di tepi sungai dapat

di wilayah kecamatan yang selama ini

pula

pengembangan

menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang

pariwisata. Pembangunan hotel, restoran,

pada umumnya berada di wilayah tengah

sarana

dan

dikaitkan rekreasi,

dengan dan

lainnya

dapat

merupakan bentuk-bentuk pengisiannya.

timur

Kabupaten.

Selain

itu

penyebaran penduduk yang tinggi juga terjadi di wilayah-wilayah kecamatan yang

2 - 29


berbatasan langsung dengan Kota Cimahi

Sektor Pendidikan

dan Kab. Bandung Barat seperti; Margaasih, serta wilayah yang berbatasan dengan Kota

Salah satu tujuan nasional yang diemban

Bandung seperti; Margahayu, Bojongsoang,

pemerintah adalah upaya mencerdaskan

Dayeuhkolot

kehidupan

penduduk

dan yang

umumnya

Cileunyi. relatif

terdapat

di

Penyebaran

keberhasilan

upaya

pada

tersebut tercermin 3 faktor yang dapat

selatan

diangkat sebagai rekayasa dalam kerangka

Rancabali,

Dispute Kualitatif yakni belajar, kurikulum

rendah wilayah

Kabupaten Bandung, seperti

bangsa,

dan guru.

Pasirjambu dan Kertasari. Sektor Tenaga Kerja Permasalahan yang dihadapi sektor tenaga

kerja

antara

ketidakseimbangan

lain

antara

perbandingan jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja. Permasalahan lain di

sektor

rendahnya tenaga

ketenagakerjaan keahlian

kerja

dan

sehingga

adalah

keterampilan menyebabkan

rendahnya produktivitas usaha. Arah kebijakan pengembangannya, yaitu :

Akses pendidikan diperluas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Mengembangkan usaha-usaha yang banyak

Permasalahan utama sektor pendidikan di

menyerap tenaga kerja guna menampung

Kabupaten

dan mengurangi jumlah pengangguran.

sarana dan prasarana pendidikan, belum

Melaksanakan usaha-usaha untuk menaikan produktivitas

tenaga

melaksanakan

kerja

Bandung

adalah

kurangnya

adanya kawasan pendidikan unggulan yang

dengan

terpadu, banyaknya anak putus sekolah

program-program

sebagai akibat dari krisis ekonomi dan mutu

pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus

pendidikan yang masih harus ditingkatkan.

keterampilan, serta kegiatan magang. Memberikan jaminan pelaksanaan hak-hak

Tantangan dunia pendidikan antara lain,

pekerja dan perlindungan pekerja dengan

pertama sebagai akibat krisis ekonomi

cara memberdayakan organisasi-organisasi

dunia

buruh dan LSM, serta pengawasan terhadap

mempertahankan

penerapan standar upah minimum.

pendidikan yang sudah dicapai. Kedua,

2 - 30

pendidikan

dituntut

pogram

untuk

pembangunan


untuk mengantisipasi era globalisasi dunia

tidak terlepas dari pembangunan sektor

pendidikan

menyiapkan

kesehatan. Tingkat kesehatan dapat diukur

sumber daya manusia yang mampu bersaing

dari beberapa indikator kesehatan, antara

di tingkat global. Ketiga, sejalan dengan

lain angka kematian bayi, pertolongan

diberlakukannya

maka

kelahiran, angka kematian ibu melahirkan,

banyak

angka harapan hidup, dan angka penyakit

materi

dituntut

untuk

otonomi

pendidikan

daerah

harus

lebih

mamperhatikan keberagaman daerah dan

dan sebagainya.

mendorong pemberdayaan masyarakat.

terjadi

Arah Kebijakannya, yaitu :

terutama

berpenghasilan pembangunan

sarana

dan

memberikan

terhadap

terjadinya

penyakit,

ditunjang

pola

kontribusi penyebaran

dengan

aktifitas

yang

mengakibatkan terganggunya keseimbangan

dengan

lingkungan dan berdampak pada munculnya

prasarana

penyakit berbasis lingkungan. Sementara

masyarakat rendah

warming yang

manusia dalam pengelolaan sumber daya

MeningkatkaSn akses masyarakat kepada pendidikan

telah

Global

itu, globalisasi telah berdampak pula pada

pendidikan. Merehabilitasi

dan

perbaikan

perubahan gaya hidup dan peningkatan

terhadap

sarana dan prasarana pendidikan yang

penyakit

degeneratif

atau

penyakit-

sudah rusak.

penyakit non infectious. Disamping itu munculnya kembali penyakit-penyakit yang

Mewujudkan adanya sekolah unggulan yang terpadu dalam rangka menciptakan SDM

dulu

unggul.

menjadi pertimbangan dalam pemecahan

terpadu yang melibatkan orang tua, guru

punah,

saat

ini

Arah kebijakannya, yaitu :

dan aparat pemerintahan kota agar dapat

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk

dihindari adanya kanakalan remaja.

meningkatkan

Pembinaan dan pengembangan pendidikan

semua

non formal di masyarakat. kesempatan

sudah

masalah kesehatan.

Pengawasan terhadap anak didik secara

Memperluas

dianggap

memperoleh

derajat

penduduk

meningkat,

kesehatan

bagi

kualitas

SDM

agar

kebijaksanaan

ini

ditempuh

pendidikan melalui bea siswa bagi anak

malalui upaya pencegahan, penyembuhan,

berprestasi dan kurang mampu, pengadaan

pemulihan dan rehabilitasi kesehatan.

sarana

belajar

dan

optimalisasi

peran

Prioritas pelayanan kesehatan ditujukan kapada penduduk berpenghasilan rendah

swasta dalam dunia pendidikan. Pembinaan pendidikan buta aksara.

dan atau

keluarga

Pra

sejahtera

dan

keluarga sejahtera 1 (satu). Sektor Kesehatan

Melaksanakan upaya-upaya pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan melalui

Peningkatan kualitas sumber daya manusia

2 - 31


pembangunan kesehatan,

sarana

dan

peningkatan

prasarana

kuantitas

meliputi

pendaftaran

dan

pencatatan

dan

penduduk secara tertib dan rapi serta

kualitas tenaga medis dan penanganan

terciptanya Bank data Kependudukan yang

penyakit menular.

dapat menampung, mengolah, menyimpan,

Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat

akan

hidup

sehat

dan

kawasan

berbagai jenis data kependudukan. Meningkatkan peran wanita dan generasi

kesehatan lingkungan. Melaksanakan

menemukan kembali dan mendistribusikan

konsep

berwawasan

pembangunan lingkungan

dan

muda dalam proses pelaksanaan program Keluarga Berencana.

kesehatan yang berkelanjutan pada setiap Kesejahtaraan Sosial

sektor pembangunan. Sektor

Kependudukan

dan

Keluarga

Dampak dari krisis ekonomi di Kabupaten Bandung antara lain meningkatnya jumlah

Berencana

penyandang masalah sosial antara lain anak Keseluruhan program pembangunan menuju

jalanan, penduduk miskin, tuna susila,

pada

gelandangan

perbaikan

taraf

hidup

seluruh

dan

pengemis,

kenakalan

penduduk. Kondisi kependudukan meliputi

remaja, kriminalitas dan tindak kekerasan.

pertumbuhan

Selain itu penyandang masalah sosial yang

penduduk,

penduduk,

kepadatan

komposisi

penduduk

dan

persebaran penduduk merupakan faktorfaktor

yang

harus

dicermati

lain adalah penyandang cacat, lanjut usia dan sebagainya.

dalam

menyusun kebijaksanaan dan pelaksanaan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi

pemecahan

dalam penyelenggaraan pembinaan bagi

masalah pertumbuhan penduduk adalah

penyandang sosial ini antara lain, krisis

pelaksanaan

Keluarga

ekonomi yang berkembang menjadi krisis

Berencana. Program ini sudah terlaksana

sosial yang sampai sekarang belum tuntas

dengan

penyelesaiannya. Terbatasnya sarana dan

pembangunan.

Salah

satu

program-program

baik

akan

tetapi

sangat

membutuhkan kesadaran dan peran serta

pra sa ra na ,

masyarakat untuk menyukseskan program

masyarakat

ini.

masalah sosial, termasuk korban bencana

masyarakat

terhadap

para

kepedulia n penyandang

alam dan kebakaran.

Arah Kebijakannya, yaitu : Mendorong

kura ngnya

untuk

berperan

aktif dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana.

Arah kebijakannya, yaitu: Meningkatkan kepedulian terhadap para penyandang

Memantapkan administrasi kependudukan,

2 - 32

masalah

sosial

melalui

penyediaan lapangan kerja dan pengakuan


sebagai anggota masyarakat. Mengupayakan

Mengefektifkan

kehidupan

yang

layak

daya dukungnya, melalui penyiapan sarana

Menyediakan sarana dan prasarana serta

dan

fasilitas pembinaan. dalam

kemitraan

sosial,

semua

pihak

penanganan

perkotaan

termasuk

sesuai

prasarana perkotaan, melalui pengarahan

penanganan

dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.

2.5 STRATEGI PENGEMBANGAN TATA

2.5.2

RUANG

STRATEGI

PENGEMBANGAN

TATA

RUANG MAKRO

Strategi

pengembangan

Kabupaten

Bandung

tata

mencakup

ruang

Strategi pengembangan tata ruang makro

strategi

wilayah Kabupaten Bandung adalah :

pengembangan tata ruang makro dan tata ruang mikro. Strategi ini akan menjadi konsep

pengembangan

Peningkatan hubungan eksternal Kabupaten

wilayah

Bandung dengan Kota Bandung sebagai

Kabupaten Bandung dan rencana tata ruang

pusat

wilayah Kabupaten Bandung.

Diharapkan

peningkatan

eksternal

dapat

2.5.1

yang

Memanfaatkan secara efisien sarana dan

bencana alam.

dasar

prasarana

dengan fungsi yang ditetapkan.

menyelenggarakan

masalah

lahan

perkotaan yang tersedia sesuai dengan

berdasarkan atas rasa kemanusiaan.

Meningkatkan

pemanfaatan

TUJUAN PENGEMBANGAN

Kabupaten

WILAYAH

Metropolitan

ini

Bandung

Bandung. hubungan

mendukung sebagai

peran

kawasan

belakang dan menjadi kawasan produksi

Tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Bandung

dari

yang

menjadi

utama bagi Kota Bandung.

dasar

penetapan strategi pengembangan tata ruang makro dan mikro adalah : Mengarahkan perkembangan kawasan perkotaan / sistem kota-kota yang terstruktur, melalui penentuan hirarki dan fungsi kota-kota yang ada. Memantapkan fungsi kawasan lindung, melalui pembatasan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung sesuai dengan daya dukung lingkungan. Jalur distribusi penunjang pengembangan potensi wilayah

2 - 33


Peningkatan hubungan eksternal Kabupaten

 Memperkuat keterkaitan antar kawasan

Bandung dengan pusat-pusat pertumbuhan

perdesaan dan kawasan perkotaan (Urban-

lain di sekitarnya (Bandung Barat, Cimahi,

Rural Linkage)

Subang,

Garut,

pertumbuhan sebagai

Sumedang).

tersebut

pusat

Pusat

dimanfaatkan

pemasaran

komoditas

maupun pusat koleksi baik secara langsung maupun tidak langsung dan diharapkan dengan peningkatan hubungan eksternal tersebut

dapat

Kabupaten

mendukung

Bandung

pertumbuhan

bagi

peran

sebagai

pusat

wilayah-wilayah

 Pengembangan kawasan berfungsi lindung dan konservasi dengan konsep Ekowisata, agar fungsi lindung tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi dalam pembangunan.

 Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan

yang

memiliki

daya

dukung

lingkungan rendah, dan pemulihan kawasan lindung terutama pada kawasan rawan

tersebut.

bencana dan berfungsi lindung. 2.5.3 STRATEGI PENGEMBANGAN MIKRO

 Karena

secara

geografis

Kabupaten

Strategi pengembangan tata ruang mikro

Bandung mempunyai potensi yang sangat

wilayah Kabupaten Bandung adalah :

besar terkait dengan fungsi dan peran Kota

 Penetapan dan pemantapan peran dan

Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa

fungsi kota-kota secara hirarkis dalam

Barat,

kerangka ‘sistem wilayah pengembangan

sebagai kawasan belakang Kota Bandung,

ekonomi’

hal

dan

‘sistem

pembangunan

dan

peran

tersebut

Kabupaten

perlu

Bandung

ditunjang

oleh

perkotaan’. Mengembangkan sistem pusat-

ketersediaan fasilitas yang mencukupi baik

pusat permukiman sebagai satu kesatuan

dari segi kuantitas maupun kualitas.

pengembangan sehingga terbentuk fungsi

 Banyaknya kawasan rawan bencana maupun

dan hirarki pusat permukiman. Tujuan

kawasan lindung memerlukan pertimbangan

kebijakan

mewujudkan

dalam menentukan kawasan yang layak

keseimbangan

dibangun baik untuk kegiatan perkotaan

wilayah

maupun

ini

pemerataan pertumbuhan penjalaran dengan

adalah dan

antar

perkembangan

mengoptimalkan

melalui

yang

serasi,

pemanfaatan

sumberdaya.

 Peningka ta n

permukiman,

sehingga

fungsi-

fungsi lindung tetap terjaga.

 Perlu pengaturan pola penggunaan lahan, yang saat ini cenderung berkembang pesat

penyedia a n

ja ringa n

transportasi wilayah yang menghubungkan antar simpul-simpul secara hirarkis untuk memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa

2 - 34

akibat desakan pengembangan kawasan terbangun dari Kota Bandung.


2.6 KONSEP PERENCANAAN WILAYAH

B. Struktur Ruang

KABUPATEN BANDUNG Struktur

2.6.1 KONSEP STRUKTUR TATA RUANG

ruang

wilayah

dan

kegia ta n dengan

visi,

dilihat

f u ngsio na l

dari

unsur

ka wa sa n nya ,

dihubungkan oleh sistem transportasi serta

Kabupaten Bandung, maka sektor-sektor

didukung oleh ketersediaan sarana dan

perekonomian yang akan dikembangkan

prasarana

terutama

Kabupaten Bandung merupakan penjabaran

sektor

dan

dapat

tujuan

pada

misi

kerangka

struktural yang menampilkan bentuk ruang

A. Fungsi Wilayah Sesuai

merupakan

sekunder

yang

memiliki keterkaitan dengan sektor primer

wilayah.

Struktur

ruang

struktur ruang Provinsi Jawa Barat.

pada skala regional Metropolitan Bandung tujuan

pembentukan

konsep

dan Provinsi Jawa Barat, yaitu Industri

Adapun

Pengolahan,

struktur tata ruang Kabupaten Bandung

serta

Pertanian, dan Pariwisata,

sektor

jasa

pada

skala

adalah

lokal

mewujudkan

Kabupaten Bandung. Fungsi kawasan yang

pertumbuhan

telah berkembang saat ini dan berpotensi

mempertahankan daya dukung serta daya

untuk terus dikembangkan adalah :

tampung

1. Fungsi

pemerintahan

dan

lingkungan,

wilayah yaitu

dengan diarahkan

pada :

perkantoran:

yaitu pemerintah tingkat kabupaten.

antara

keseimbangan

 Pengaturan

sistem

pusat-pusat

2. Fungsi jasa perdagangan, keuangan, dan

pertumbuhan, dengan arah pengembangan

jasa publik : mencakup jasa pendukung

barat timur, dan pengembangan secara

kegiatan perdagangan dan jasa distribusi

terbatas

produk

tingkat

wilayah utara dan selatan dengan maksud

regional metropolitan Bandung, serta jasa

meningkatkan peran pusat pertumbuhan

pelayan publik tingkat kabupaten.

sebagai pusat pelayanan dengan tetap

pertanian

dan

industri

serta

industri

di

ke kawasan lindung.

(konveksi dll), dan industri rumah tangga makanan)

pertumbuhan

membatasi perkembangan fisik terbangun

3. Fungsi Industri : mencakup industri ringan (pengolahan

pusat-pusat

 Mendayagunakan fasilitas pelayanan yang

lainnya yang memperhatikan daya dukung

penyebarannya

dan

berjenjang sesuai kebutuhan dan tingkat

daya

tampung

lingkungan

secara

berkelanjutan.

alam dan wisata buatan/terpadu.

secara

pelayanan, dan difokuskan pada wilayahwilayah yang didorong perkembangannya,

4. Fungsi wisata :mencakup wisata lokal dan regional bahkan nasional, yaitu

dilakukan

yaitu pada wilayah bagian barat dan timur.

wisata

 Menciptakan daya tarik bagi seluruh bagian wilayah

2 - 35

pembangunan

(WP)

dengan


penyebaran

pusat-pusat

pelayanan

ke

seluruh kawasan Kabupaten Bandung.

Metropolitan Bandung, maupun kebijakan RTRW Kabupaten Bandung

 Menciptakan dinamika perkembangan kota

sebelumnya,

diantaranya :

yang sinergis. Kota-kota/simpul-simpul perwilayahan,

antara

dalam lain

sistem

memenuhi

kriteria sebagai berikut :

a. Mempunyai

potensi

o Pengembangan kota – kota satelit dan fungsi khusus. Pengembangan kota satelit Kota

Bandung

mencakup

Soreang,

Banjaran, Majalaya dan Cicalengka. dan

cenderung

berkembang pesat serta dapat menarik

o Pembatasan perkembangan pada kawasan rawan lindung (penyangga) dan bencana

minat investasi

(longsor dan banjir) yang menunjukkan

b. Berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa

perkembangan

kegiatan

relatif

pesat.

dan produksi yang didukung oleh tingkat

Pembatasan ini antara lain Dayeuh Kolot,

ketersediaan

sarana

Bojongsoang, dan Baleendah serta wilayah

memadai

bagian selatan (antara lain Pangalengan

lingkungan

prasarana

permukiman

dan yang

serta memberikan manfaat :

dan Ciwidey).

Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor, terutama sektor ekonomi Meningkatkan

pendapatan

 Permasalahan terwujudnya

dan

kesejahteraan masyarakat

yang

terjadi

dari

tidak

RTRW Kabupaten Bandung

2001-2010, yaitu tidak efektifnya fungsi pusat-pusat pengembangan kawasan.

Tidak mengganggu upaya pelestarian SDA dan fungsi lindung, serta aman dari bahaya bancana alam. Memiliki akses yang berorientasi dalam skala pelayanan regional dan lokal.

 Kecenderungan perkembangan yang terjadi (menyangkut fisik), kawasan

penduduk,

yang

mengindikasikan

tersebut

Berdasarkan

ekonomi,

untuk

hasil

dan

potensi

berkembang.

analisis

dapat

Perumusan struktur tata ruang Kabupaten

diidentifikasikan kawasan yang memiliki

Bandung di masa mendatang diarahkan

fungsi kegiatan khusus, yakni :

untuk

mengintegrasikan

kawasan

budidaya

limitasi

dan

lingkungan.

dan

kendala

Dasar

pengembangan pertimbangan daya

pertimbangan

dukung dalam

pengembangan sistem kota-kota di wilayah Kabupaten Bandung adalah :  Arahan kebijakan yang telah ada, baik dalam lingkup nasional, provinsi,

dan

2 - 36

• Margaasih-Margahayu-Dayeuh Bojong

Soang-

Kolot

Baleendah

–

(pusat

pelayanan : permukiman, perdagangan dan jasa, industri, fungsi husus: penyangga, kawasan banjir) • Soreang (pusat pelayanan : pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa)


• Banjaran (pusat pelayanan : permukiman,

 Kota-kota kecil di Kabupaten Bandung yang

perdagangan dan jasa, industri),

terletak di sekitar Kota Bandung yang difungsikan sebagai counter magnet dapat

• Majalaya (pusat pelayanan : permukiman,

dikatakan tidak tercapai.

perdagangan dan jasa, industri)

diindikasikan dari tingginya ketergantungan

• Cicalengka-Rancaekek (pusat pelayanan : permukiman,

perdagangan

dan

Hal tersebut

perkembangan fisik, sosial dan ekonomi

jasa,

Kabupaten

industri,)

Bandung

terhadap

Kota

Bandung.

• Pangalengan (fungsi khusus : pariwisata serta agropolitan)

 Sistem

transportasi

belum

mendukung,

padahal peranannya sangat penting dalam menghubungka n

Ko ta

Bandung

sebagai kota inti dengan kota-kota di Kabupaten Bandung, serta antar kotakota di Kabupaten Bandung.  Keberadaan

kawasan

konservasi

yang dimaksudkan untuk membatasi perkembangan Kawasan agropolitan di Bandung Selatan • Ciwidey (fungsi khusus : pariwisata serta agropolitan).  Keterbatasan

daya

dukung

Kota

Bandungi

kawasan

pinggiran

Bandung)

ternyata

ke

(Kabupaten tidak

dapat

berfungsi sebagaimana mestinya.  Strategi tata ruang yang dikembangkan belum

lingkungan

memperkirakan

keberlanjutan

kegiatan industri dalam kaitannya dengan

terutama daya dukung lahan dan sumber

daya

daya air dalam mendukung perkembangan

dukung

demikian

kawasan budidaya secara berkelanjutan.

sumberdaya

upaya

untuk

air.

Dengan

mengembangkan

kota-kota kecil sebagai kawasan industri

 Sebagian besar wilayah utara dan selatan

seperti Majalaya, Rancaekek – Cicalengka

Kabupaten Bandung merupakan kawasan

tidak dapat dipertahankan dan memerlukan

konservasi dan kawasan budidaya pertanian

relokasi.

yang akan menjadi potensi pengembangan

Berdasarkan

budidaya yang unggul.

tersebut, maka konsep struktur tata ruang

Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini

menjadi

pengembangan Bandung, yaitu :

dasar

Kabupaten

pertimbangan

wilayah

pertimbangan-pertimbangan Bandung

adalah

sebagai

berikut :

Kabupaten

1. Mengembangan

2 - 37

pusat

primer

untuk


Kabupaten wilayah

Bandung

(Soreang).

Kabupaten

mengelili ngi

terutama diarahkan untuk menata fungsi

yang

dan struktur jaringan jalan yang sesuai

Bandung,

dengan sebaran fungsi kegiatan primer dan

Bandung

Kota

kekompakan

Bentuk

Inti

pengembangannya

diwujudkan,

hal

ini

sulit

menyulitkan

sekunder,

pada

pembentukan

jaringan jalan dengan pola ring-radial,

pemerataan pelayanan dan perencanaan

sehingga

sistem transportasi. Dengan adanya pusat

terbentuk

primer

jaringan jalan tersebut.

dan

dukungan

pengembangan

struktur

pusat-pusat saling

WP

yang

akan

dihubungkan

dengan

jaringan jalan yang akan menghubungkan wilayah-wilayah

di

Kabupaten

Bandung

menuju pusat ini, maka akan membantu pusat ini untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga ketergantungan Kabupaten Bandung terhadap kota inti dapat dikurangi.

wilayah

Konsep pengembangan pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung diwujudkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung untuk

2. Membagi wilayah kabupaten menjadi 6 (enam)

2.6.2 KONSEP POLA PEMANFAATAN RUANG

pengembangan

yang

menciptakan

berlangsungnya antar

3. Mengembangkan sistem kota-kota dengan sesuai

pembagian

jenjang

pelayanannya (hirarki IIa, IIb, III dan IV).

yang potensial untuk dikembangkan di sekitar kota Bandung, yaitu pada pusatpusat

WP

yang

akan

dikembangkan:

Soreang sebagai pusat utama Kabupaten Bandung, yang didukung oleh kota hirarki yang lebih kecil.

serta

dimaksudkan

pola

pemanfaatan

berbagai

kegiatan

keterkaitan

fungsional

sehingga

tercipta

kegiatan,

keserasian antara satu kegiatan dengan kegiatan

lain

kelestarian

4. Penciptaan fungsi-fungsi baru di kawasan

dan

ruang yang mampu menjadi wadah bagi penduduk

dilayani oleh Pusat Primer Soreang.

hirarki

lingkungan,

serta

tetap

menjaga

lingkungan.

Dalam

mengembangkan

konsep

pemanfaatan

ruang kota ini disesuaikan dengan potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung, dengan tetap mempertimbangkan hal-hal berikut :  Keserasian

arahan

pemanfaatan

ruang

Pusat-pusat ini harus

Wilayah Pembangunan Kabupaten Bandung

didukung dengan ketersediaan sarana dan

dengan arahan tata ruang Propinsi Jawa

prasarana perkotaan yang memadai, untuk

Barat,

mengalihkan

keserasian

pemusatan

pergerakan

ke

kota inti. 5. Pengembangan

Metropolitan dengan

Bandung

tata

ruang

dan Kota

Bandung. sistem

transportasi

2 - 38

 Peran dan fungsi Kabupaten Bandung sesuai


dengan struktur tata ruang Propinsi Jawa

penyangga (bukan lagi sebagai kawasan

Barat.

konservasi).

 Pola

penggunaan

kecenderungan

lahan

eksisting

perkembangannya,

perkembangan

kawasan

terbangun

dikendalikan

dengan

strategi

baik

pengembangan

kawasan

terbangun

konsep pemanfaatan ruang yang mudah dilaksanakan (realistis).

vertikal. 4. Pengembangan kegiatan industri dilakukan melalui relokasi industri-industri yang ada di kota inti dan kota-kota kecil lainnya

 Potensi dan kendala fisik alam.

menjaga

kawasan

kelestarian

yang menghadapi masalah ketersediaan air

lindung daya

tanah ke kawasan yang dekat dengan

guna

sumber air permukaan

dukung

lingkungan.

5. Peningkatan kawasan

Berdasarkan tersebut,

pertimbangan-pertimbangan

maka

pemanfaatan

konsep

ruang

permintaan

dan

fisik, sosial maupun ekonomi ke dalam

 Mengamankan

Pesatnya

wilayah

konservasi

budidaya

pengembangan

keterkaitan

pengembangan

dengan

perta nia n,

kawasan

perkebuna n,

perikanan, dan peternakan dalam suatu

diarahkan

kawasan

sebagai berikut :

agropolitan;

di

ma na

perlindungan terhadap kawasan konservasi

1. Perkembangan wilayah terbangun

menjadi

lebih

optimal

di

lain

pihak

diarahkan dan diprioritaskan ke arah barat

pengembangan budi daya menjadi lebih

dan timur serta bagian selatan-tengah.

baik. Kawasan agropolitan ini terletak di selatan Kabupaten Bandung.

2. Dalam kaitannya dengan keterbatasan daya dukung Bandung

lingkungan, ini

wilayah

perlu

pembatasan

Kabupaten

didukung

Pemanfaatan Kawasan Lindung

pengendalian

Pengembangan kawasan lindung diarahkan

perkembangan pada kawasan-kawasan yang

dengan mengembangkan kawasan lindung

berdasarkan

yang

menda pa t

dan

dengan

aspek

lingkungan

perli ndungan

perlu

(kawasa n

telah ditetapkan, dan kawasan-

kawasan lain yang dapat berfungsi lindung

konservasi), terutama di bagian utara dan

(pertanian,

bagian selatan serta bagian tengah yang

mengendalikan pemanfaatan sumber daya

berada di sempadan sungai Citarum dan

alam dan buatan pada kawasan lindung.

perkebunan),

serta

anak-anak sungainya. Pengembangan kawasan yang memberikan

3. Pembatasan pengembangan kawasan, yaitu kawasan (Margaasih,

di

sekitar Margahayu,

kota

Bandung

Dayeuh

Kolot,

perlindungan

terhadap

kawasan

bawahannya

dilakukan

dengan

mempertahankan

Bojong Soang, Baleendah) sebagai kawasan

2 - 39

dan

mengfungsikan


kembali

kawasan

resapan

air

untuk

dan mendorong pengembangan kawasan

menjamin ketersediaan sumber daya air

budidaya

dan

Pengembangan

melindungi

kawasan

dari

bahaya

longsor dan erosi.

yang

sesuai

dengan

kawasan

RTRW.

budidaya

ini

meliputi : 1.

Pengembangan Kawasan Perumahan Pengembangan

Kawasan

Perumahan

diarahkan untuk : a. Membatasi

pengembangan

kawasan

perumahan di bagian utara dan selatan yang berfungsi lindung. Pembatasan dalam hal luas lahan perumahan, maupun besaran KDB dan KLB pada setiap kavling rumah. b. Membatasi proporsi kawasan perumahan maksimum 60% dari luas lahan yang sesuai Pengembangan kawasan lindung di Bandung Selatan melibatkan peran petani di sekitar hutan

untuk perumahan, c. Mengembangkan

Untuk kawasan perlindungan setempat,

vertikal

pengemba ng a nnya

denga n

diantaranya

Margahayu,

yang

Dayeuhkolot,

dan

melindungi

ada la h

kawasan

lindung

di

perumahan

kawasan

padat

secara penduduk

Margaasih,

Bojongsoang

ditetapkan dari alih fungsi lahan, serta

kecamatan-kecamatan

mengembangkan kawasan yang potensial

penduduk, meliputi rumah susun 4 lantai,

sebagai jalur hijau, terutama sempadan

apartemen 8 lantai dan apartemen lebih

sungai.

dari 8 lantai.

Untuk

kawasan

pelestarian

pengemba ng a nnya melindungi

ada la h

kawasan

alam, denga n

lindung

yang

ditetapkan dari alih fungsi lahan.

diupayakan

kawa san

melalui

yang

padat

d. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh, dan

diarahkan

untuk

dikembangkan

menjadi rumah susun sederhana. 2. Pengembangan Kawasan Jasa Pemerintahan

Pemanfaatan Kawasan Budidaya Pengemba ng a n

lain

serta

Pengembangan Kawasan Jasa Pemerintahan budidaya

pengendalian

alih

adalah

kawasan

kabupaten,

pemerintahan

yaitu

tingkat

mempertahankan

fungsi lahan yang tidak sesuai dengan

kawasan pemerintahan yang telah ada di

peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW,

Soreang.

2 - 40


3. Pengembangan

Kawasan

Perdagangan

dan

Jasa a. Pengembangan pasar dilakukan melalui : - Mengatur, menata dan mengendalikan pasar yang

mengganggu

lalu

lintas

yang

diintegrasikan dengan keberadaan terminal serta fasilitas penduduk lainnya. - Merelokasi

pasar

bila

tidak

didukung

prasarana yang memadai. b. Pengembangan

pusat

belanja

dan

jasa

Industri makanan kecil sebagai produsen oleholeh khas yang cukup diminati terutama pada kunjungan wisatawan di akhir minggu

dilakukan melalui : a. Pengembangan Pertanian Tanaman Lahan Mengarahkan pengembangan pusat belanja dan jasa terutama di Soreang sebagai ibukota Kabupaten

Bandung,

untuk

mengurangi

ketergantungan masyarakat ke Kota Bandung. Kemudian diikuti pengembangan pusat belanja dan jasa hirarki lebih rendah di setiap pusat WP.

Diarahkan pada sawah-sawah yang telah ada saat

ini,

terutama

makanan, dan garmen), dan industri rumah tangga, yang tidak boros air, dipertahankan di kawasan industri yang telah ada saat ini, yaitu Margaasih,

Pameungpeuk,

Katapang,

Dayeuhkolot,

Bojongsoang,

Rancaekek,

oleh

sawah seluas paling sedikit lahan yang dialih yang

lokasinya

lahan

sawah

sesuai dan

untuk

didukung

prasarana irigasi. Lahan yang sesuai untuk sawah terdapat di Kutawaringin,

diantaranya di Soreang,

Ciwidey,

Pameungpeuk,

Banjaran, Ciparay, Rancaekek dan kecamatan lain. a. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering

Majalaya, Solokanjeruk dan Cicalengka.

Diarahkan pada lahan-lahan yang saat ini

5. Pengembangan Kawasan Pertanian Pengembangan kawasan pertanian diarahkan terutama terkait dengan daya dukungnya sebagai kawasan pertanian, yaitu :

didukung

sawah harus diikuti dengan pencetakan lahan

kesesuaian

Pengembangan industri ringan (pengolahan

yang

prasarana irigasi. Rencana alih fungsi lahan

fungsikan,

4. Pengembangan Kawasan Industri

di

Basah

telah berkembang, dan dilakukan pembatasan kawasan Ciwidey,

terbangun,

Cikancung.

2 - 41

Arjasari,

yaitu

di

Cimenyan,

Kertasari,

Pacet,


a. Pengembangan Pertanian Tanaman Tahunan (Perkebunan)

2.6.3 KONSEP PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI Konsep Pengembangan Sistem Jaringan Jalan

Dapat digolongkan sebagai kawasan budidaya luasannya

Dalam pengembangan sistem jaringan jalan

dipertahankan tidak berkurang, yaitu pada

yang akan dikembangkan pola ring radial.

kawasan perkebunan yang telah ada saat ini

Pola ring berfungsi untuk meningkatkan peran

(Rancabali,

Kabupaten Bandung melalui peningkatan pusat

fungsi

lindung,

sehingga

Pasirjambu,

Pangalengan,

-pusat pelayanan menghubungkan pusat-pusat

Kertasari).

pengembangan wilayah hirarki II dan III mulai a. Pengembangan Kawasan Perikanan Darat

dari

Soreang.

Diarahkan di Bojongsoang, dan Majalaya, serta

Kabupaten

Radial dalam

Banjaran,

dan

berfungsi

untuk

mendukung

upaya

Bandung,

yaitu

dari

Soreang

menuju Ciwidey untuk wilayah Selatan bagian

6. Pengembangan Kawasan Hutan hutan

Rancaekek,

penyebaran pembangunan di wilayah selatan

lokasi pada perairan umum.

kawasan

Pola

meningkatkan

beberapa waduk yang ada serta beberapa

Pengembangan

Cileunyi,

Barat dan dari Banjaran menuju Pangalengan

terutama

untuk wilayah Selatan bagian Timur

terkait dengan fungsi konservasi yang juga dapat dimanfaatkan fungsi ekonominya yaitu

Guna mendukung pola tersebut, maka konsep

hutan produksi dan hutan rakyat. Seperti

pengembangan yang dikembangkan adalah:

halnya kawasan perkebunan, maka kawasankawasan

hutan ini akan menjadi kawasan

 Peningkatan kualitas pergerakan, Peningkatan

pelindung hutan lindung dari kemungkinan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan akan sangat dibatasi untuk mempertahankan fungsi lindungnya.

kualitas pergerakan dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas ruas jalan dan daya dukung struktur dari jalan, perbaikan geometrik jalan, peningkatan fungsi jalan dan pembangunan jalan tol.

7. Pengembangan Kawasan Pariwisata Pariwisata

yang

dikembangkan

akan

terutama

pariwisata alam, yaitu di Ciwidey dan Pangalengan. Serta lokasi lain yang

mempunyai

potensi

dikembangkan sebagai pariwisata alami. Selain itu dikembangkan pula

pariwisata

buatan/ Pengembangan jalan ditujukan untuk peningkatan mobilitas orang dan barang pariwisata terpadu.

2 - 42


Tabel 2.8 Kriteria Pengembangan Jaringan Jalan

No

Jalan Arteri Primer

Jalan Kolektor Primer

1

Jalan arteri primer dalam kota merupakan terusan jalan arteri luar kota

Jalan kolektor primer dalam kota merupakan terusan jalan kolektor primer luar kota

2

Jalan arteri primer melalui dan menuju kawasan primer

Jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer

3

Jalan arteri primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam

Jalan kolektor primer dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam

4

Lebar perkerasan jalan arteri primer tidak kurang dari 8 meter

Lebar perkerasan jalan kolektor primer tidak kurang dari 7 meter

5

Lalu lintas jarak jauh pada jalan arteri primer adalah lalu lintas regional, tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik dan lalu lintas lokal yang bersumber kegiatan lokal

Lalu lintas jarak jauh pada jalan kolektor primer adalah lalu lintas regional, tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik dan lalu lintas lokal yang bersumber kegiatan lokal

6

Jumlah jalan masuk/akses ke jalan arteri primer sangat dibatasi secara efisien, jarak antar jalan masuk/akses tidak boleh lebih pendek dari 500 meter

Jumlah jalan masuk/akses ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien, jarak antar jalan masuk/akses tidak boleh lebih pendek dari 400 meter

7

Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan Kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum umum bus dapat diijinkan melalui jalan ini bus dapat diijinkan melalui jalan ini

8

Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya

Persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang sesuai dengan volume lalu lintasnya

9

Jalan arteri primer mempunyai kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata

Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata

10

Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan tidak diijinkan

Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan tidak diijinkan pada jam sibuk

11

Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperi rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan dan lain-lain

Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup, seperi rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan dan lain-lain

12

Jalan arteri primer harus dilengkapi dengan median

Jalan kolektor primer tidak harus dilengkapi dengan median

13

Jalur khusus disediakan yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya

Dianjurkan tersedia jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan kendaraan lambat lainnya

2 - 43


 peningkatan kapasitas jalan

pengembangan

 peningkatan fungsi jalan (menjadi kolektor

pengembangan angkutan umum ini bertujuan

primer):  Pembangunan jalan dan jembatan baru serta pengembangan dan pembangunan terminal .

untuk meningkatkan akses Kabupaten Bandung

Dalam lingkup penataan ruang yang lebih luas

Sedangkan dalam lingkup regional, sistem

(kaitannya

angkutan umum yang dikembangkan

dengan

daerah

lain

di

terminal.

Konsep

sebagai wilayah yang pendukung Kota Bandung sebagai PKN dan pusat produksi pertanian..

luar

dapat

Kabupaten Bandung), penataan jaringan jalan

mendukung terciptanya struktur keterkaitan

meliputi jaringan jalan yang menghubungkan

Kabupaten Bandung dengan wilayah-wilayah

daerah lainnya. Oleh karena itu, kebijakan

lainnya. Selain itu, jenis moda dan jumlah

berfokus pada pengembangan sarana dan

angkutan yang dioperasikan diusahakan untuk

prasarana jalan yang menghubungkan wilayah

mencakupi

pengembangan

angkutan umum Angkutan Kota Antar Provinsi

untuk

mengakomodir

kebutuhan

masyarakat

akan

(AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP),

kebutuhan pergerakan.

angkutan kota dan angkutan perdesaan. Moda Pengembangan

jalan

ditujukan

untuk

angkutan

yang dikembangkan untuk skala

mendukung pergerakan orang dan barang

pelayanan

regional

antar simpul-simpul wilayah pengembangan di

masal (menggunakan jalan maupun jalur rel

dalam Kabupaten Bandung, serta mendukung

kereta api, monorail dan LRT (light rapid

pergerakan barang dan jasa untuk keluar

transport)) yaitu kendaraan dengan daya

masuk Kabupaten Bandung.

angkut

lebih

merupakan

besar

dan

angkutan

pengembangan

angkutan kereta api dari Ciwidey – Bandung – Pengembangan jaringan jalan terdiri dari jaringan

jalan arteri

kolektor

primer.

dikembangkan

dan

jaringan

Jaringan untuk

jalan

primer

melayani

Cicalengka.

jalan dan

2.6.4 KONSEP PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA WILAYAH

menghubungkan Kabupaten Bandung dengan

Tujuan pengembangan prasarana dan sarana

Kota

Kabupaten

Bandung

dan

kabupaten

lainnya.

Bandung

diantaranya

untuk

Jaringan jalan primer juga melayani beberapa

mendukung pencapaian fungsi pelayanan lokal

kawasan

dan regional secara merata dan menyeluruh

pengembangan

di

Kabupaten

ke

Bandung. Konsep Pengembangan Sistem Angkutan Umum

seluruh

kawasan

tersebut.

Dengan

prasarana

dan

Kabupaten

adanya

sarana

Bandung

pengembangan

diharapkan

dapat

Pengembangan sistem angkutan umum di

memacu perkembangan Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung selain untuk keperluan

secara

lokal juga saling terintegrasi dengan sistem

prasara na

angkutan umum yang melayani skala regional,

dikembangkan di

pengembangan

antaranya

angkutan

umum

masal,

2 - 44

merata

dan

dan

menyeluruh. sara na

Kabupaten

meliputi

ya ng

Adapun aka n

Bandung,

penyediaan

di

sistem


jaringan air

bersih,

persampahan,

jaringan

jaringan

drainase,

listrik,

jaringan

Bandung

tetap

memanfaatkan

jaringan

drainase

yang

sistem

sudah

membangun sistem jaringan drainase baru,

telepon, serta fasilitas umum dan sosial.

serta memanfaatkan sungai-sungai yang

Sistem Jaringan Air Bersih

ada di Kabupaten Bandung dan sekitarnya

Dalam pengembangan system jaringan air

sebagai jaringan pembuangan akhir.

bersih

Adapun

bertujuan

kebutuhan bersih

hidup

guna

kesehatan.

untuk

memenuhi

masyarakat

menunjang

Pemenuhan

akan

minim.

meratanya

pelayanan

konsep

pengembangan sistem jaringan drainase

peningkatan

yang berhirarki di Kabupaten Bandung,

kebutuhan

Hal ini

langkah-langkah

air air

bersih penduduk Kabupaten Bandung masih sangat

ada,

terlihat

belum

air bersih

untuk

berupa:  Mengatur kembali sistem jaringan drainase yang

berhirarki

dan

terpadu

sesuai

fungsinya, baik secara kualitas maupun

seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.

kuantitasnya.

upaya

 Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran

yang memenuhi

pembuangan akhir, yaitu sungai-sungai,

standar yang akan ditentukan, baik dari

agar tidak terjadi luapan sungai akibat air

segi kualitas maupun segi kuantitasnya.

sungai tidak dapat dialirkan dengan cepat.

Untuk

itu

penyediaan

perlu air

dilakukan

bersih

upaya

 Pengembangan kolam retensi atau kanal

adalah

sebagai sistem jaringan drainase primer

keterbatasan sumber air yang tersedia,

yang dibangun sesuai kondisi topografinya

baik itu sumber air tanah maupun sumber

dengan kapasitas yang dapat menampung

air permukaan.

limpasan air hujan dari saluran sekunder

Sedangkan

kendala

penyediaan

air

utama

bersih

ini

dan tertier, yang selanjutnya dialirkan ke Adapun

konsep

pengembangan

sistem

sungai atau catchment area untuk mengisi

jaringan air bersih Kabupaten Bandung dilakukan dengan cara mengembangkan

air tanah  Pengembangan sistem jaringan drainase

sistem jaringan perpipaan PDAM ke seluruh

sekunder

wilayah dengan mengikuti pola jaringan

alirannya

jalan dan jalan baru juga pengembangan

topografinya,

sistem

genangan di badan jalan pada saat musim

perpipaan

pada

wilayah-wilayah

yang belum terlayani sistem perpipaan.

hujan,

sistem jaringan drainase di Kabupaten

setiap

disesuaikan

yang

sisi

jalan

yang

dengan

kondisi

tidak

terjadi

sehingga selanjutnya

dialirkan

ke

saluran primer atau ke saluran pembuangan

Sistem Jaringan Drainase Pada prinsipnya, konsep pengembangan

pada

akhir  Pembuatan sistem saluran drainase tersier

2 - 45


secara terpadu dan terintegrasi dengan

mengelola persampahan harus dilakukan

sistem jaringan drainase kotanya, terutama

secara reguler.

di wilayah permukiman yang belum ada jaringan

drainasenya

dan

di

wilayah

Sistem Pengelolaan Air Limbah Pengembangan

permukiman baru

limbah

Sistem Pengelolaan Sampah

sistem

domestik

pengelolaan

dilakukan

air

dengan

menyusun master plan pengelolaan air

Konsep pengelolaan sampah di Kabupaten

limbah domestik, meningkatkan jumlah

Bandung,

tangki septic individual maupun komunal

khususnya

merupakan

di

kawasan

pusat-pusat

yang

perkotaan

dilakukan dengan melalui proses berikut :  Proses

pengumpulan

dan

pengangkutan

pengumpulan

sampah

site

sanitation),

revitalisasi

dan

pemanfaatan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) domestik yang ada, pembangunan

sampah dilaksanakan secara terpilah  Proses

(on

terpilah

dilakukan baik secara individual maupun komunal melalui bak-bak penampungan

saluran penampung buangan air limbah rumah

tangga

dan

pembangunan

IPAL

domestik.

terpilah yang disediakan di setiap unit

Sedangkan pengembangan pengelolaan air

lingkungan

limbah industri industri dilakukan melalui

perumahan

maupun

unit

kegiatan komersil dan perkantoran. Proses pengumpulan sampah ini dapat dilakukan dengan

sistem

menggunakan selanjutnya

door

to

door

dengan

gerobak

sampah

dikumpulkan

di

penampungan pelaksanaannya

bak-bak

terpilah

dapat

yang

dilakukan

yang oleh

masing-masing unit lingkungan  Proses Pengangkutan Sampah ke TPS / FPS  Proses pengangkutan sampah dilakukan dari bak-bak penampungan terpilah ke Tempat Pembuangan Sampah

Sementara

(TPSS)

transfer dipo, selanjutnya diangkut dengan menggunakan truck/dump truck menuju Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS).  Peningkatan kesadaran masyarakat untuk

2 - 46

pembangunan dan optimalisasi IPAL di masing-masing industri, pembangunan IPAL terpadu

di

zone

industri,

penerapan

manager pengendali pencemaran (MPP), pembangunan IPAL industri kecil terpadu, serta

penerapan

manajemen

produksi

bersih. Sistem Jaringan Listrik Sebagai bagian dari Kota Metropolitan, Kabupaten Bandung harus didukung oleh ketersediaan fasilitas dan utilitas yang memadai. Listrik merupakan kebutuhan primer bagi sebuah kota saat ini. Hampir semua aktivitas masyarakat membutuhkan dukungan energi listrik. Untuk mengembangkan jaringan listrik di masa

mendatang

maka

diperlukan


penambahan daya listrik. Hal ini mengingat

pemeliharaan fasilitas yang telah ada, dan

tingkat kebutuhan energi listrik penduduk

melengkapi fasilitas yang kurang di wilayah

semakin

belum atau kurang terlayani.

meningkat

sejalan

dengan

perkembangan Kabupaten Bandung sebagai pengaruh

kemajuan

Pengembangan

teknologi.

jaringan

listrik

2.7

di

Rencana pemanfaatan ruang diwujudkan

Kabupaten Bandung ini dilakukan secara bertahap

mengikuti

dilakukan

secara

perkembangan terpadu

berdasarkan

dan

pengembangan

lahan, yaitu : 1. Menjabarkan dan menyusun tahapan

Propinsi Jawa Barat.

dan

Sistem Jaringan Telekomunikasi sistem

telekomunikasi meningkatkan

konsep

struktur tata ruang dan pola pemanfaatan

dengan

pengembangan jaringan lainnya yang ada di

Pengembangan

PEMANFAATAN RUANG

kualitas

persoalan

jaringan

adalah dan

prioritas

mendesak

ditangani,

dengan

program

serta

berdasarkan yang

antisipasi

harus arah

pengembangan di masa depan.

jangkauan

2. Mendorong kemitraan dengan swasta

pelayanan telekomunikasi.

dan

masyarakat

dalam

penyediaan

pelayanan kota. 3.

Menyusun

m ek a nis me

dan

perangkat insentif untuk mendorong pengembangan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang. 4.

Menyusun perangkat

m ek a nis me disinsentif

mengendalikan

dan untuk

perkembangan

kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 2.8

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pengendalian pemanfaatan ruang mengacu Pengembangan

Fasilitas

Umum

pada rencana yang lebih rinci dari RTRW

dan

ini,

Fasilitas Sosial Diarahkan

melalui

penyediaan

standar

fasilitas

dengan

WP skala

dan

lingkungan

pelayanannya,

memperhatikan

teknis,

kelengkapan

ketentuan, prasarana,

kualitas ruang dan standar kinerja kegiatan

sosial dan fasilitas umum di pusat-pusat pelayanan

dengan

yang

sesuai

ditetapkan.

Pengendalian

pemanfaatan ruang meliputi :

melalui

2 - 47


1. Mekanisme Perijinan

h. Menerapkan

a. M e n y e l e n g g a r a k a n pemanfaatan

ruang

pengendalian

melalui

mekanisme

perijinan yang efektif. b. Menyusun ketentuan teknis, standar teknis, kualitas ruang dan standar kinerja sebagai rujukan bagi penerbitan ijin. c. Menerapkan proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perijinan bagi kegiatan yang berdampak penting.

a. Menyusun mekanisme dan kelembagaan pengawasan yang menerus dan berjenjang dengan melibatkan aparat wilayah dan masyarakat. b. Menyerahkan pengawasan kepada

tanggung teknis

instansi

jawab

pemanfaatan yang

utama ruang

meneribitkan

perijinan. c. Mengefektifkan TKPRD untuk koordinasi pengendalian. d. Menyediakan

mekanisme

peran

serta

masyarakat dalam pengawasan. 3. Penertiban e. Mengintensifkan upaya penertiban secara tegas dan konsisten terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau tidak berijin. f. Mengefektifkan menertibkan

fungsi

penyidik

pelanggaran

dalam

pemanfaatan

ruang. g.

Menyusun dan menerapkan perangkat sanksi administratif dan fiskal yang sesuai dan tepat.

2 - 48

ketidaksesuaian

penggunaan yang rasional dalam penertiban pemanfaatan ruang, yaitu kegiatan yang sudah ada dan berijin tetapi tidak sesuai rencana tata ruang dapat diijinkan dengan ketentuan tidak mengubah fungsi, tidak memperluas kecuali sesuai fungsi dalam rencana tata ruang, dan apabila ijin habis , maka fungsi dan ketentuan harus mengikuti peruntukan yang ada dalam rencanan tata ruang.

2. Pengawasan

prinsip

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

3.1

RENCANA STRUKTUR TATA RUANG

3.1.1

SISTEM KOTA-KOTA

Struktur

tata

ruang

Kabupaten

Menjaga keberadaan kawasan lindung

•

Mengintegrasikan fungsi dan sistem kotakota / pusat permukiman

Bandung

dibentuk oleh : •

•

•

Mengantisipasi perkembangan kegiatan di masa mendatang

Sistem kota-kota, yang terdiri dari kotakota/simpul-simpul

dengan

fungsinya

Secara

konseptual

struktur

tata

ruang

masing-masing

dalam

lingkup

Kabupaten Bandung merupakan pola polisentrik (polisentrik Urban Region), dengan dua pusat

pengembangan wilayah.

utama. Sistem kota yang akan dikembangkan di •

Jaringan prasarana utama wilayah yang

Kabupaten

mengaitkan secara fungsional dan spasial

pertimbangan :

antar kota-kota yang akan dikembangkan.

1. Hirarki

sistem

2.

limpahan

secara

ekspansif

dan

3.

tidak

perkemba nga n

yang

ketersediaan lingkungan

mendukung struktur yang direncanakan

dan

kawasan

didukung

oleh

tingkat

prasarana

dan

sarana

permukiman

yang

memadai

serta memberikan manfaat : meningkatkan

dan meningkatkan aksesibilitas antar sub untuk

perkotaan

kegia tan

Berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa dan produksi

Mengembangkan sistem transportasi yang

wilayah

dianalisis

minat investasi.

beraturan ke arah Kabupaten Bandung

pusat

yang

terbangun yang pesat serta dapat menarik

perkembangan

perkotaan dari Kota Bandung untuk tidak



Memiliki fungsional

Membatasi

kota

Kabupaten Bandung.

adalah :

meluas

sistem

berdasarkan

aksesilbilitas dari setiap kecamatan di

kota-kota/pusat

permukiman di wilayah Kabupaten Bandung



dilakukan

berdasarkan Indeks Sentralitas dan tingkat

Beberapa prinsip dasar pertimbangan dalam pengembangan

Bandung

ketersediaan

mengurangi

untuk

pengembangan

wilayahnya, meningkatkan perkembangan

ketergantungan kepada Kota Bandung

lintas sektor, terutama sektor ekonomi, meningkatkan

pendapatan

dan

kesejahteraan masyarakat. 4. Daya dukung lahan terkait dengan sebaran kawasan

lindung

dan

kawasan

rawan

bencana di sekitar pusat-pusat pemukiman yang ada.

3-1

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 5. Sebaran penduduk perkotaan dan desa-desa

pusat kota hirarki II a dan II b, yaitu : dari

yang mempunyai sifat perkotaan (desa

timur melalui Cileunyi, Rancaekek, Majalaya,

urban).

Banjaran

dan

Soreang.

Peningkatan

akses

wilayah selatan bagian barat; Soreang-Ciwidey

6. Memiliiki akses yang berorientasi pada

dan Banjaran-Pangalengan dan untuk melayani

skala pelayanan regional dan lokal.

pergerakan dan peningkatan akses wilayah selatan,

7. Arahan kebijakan yang telah ada.

selatan-timur,

serta

Cileunyi-

Cicalengka di bagian timur memanfaatkan jaringan jalan yang telah berkembang saat ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian ditentukan hirarki dari masing-masing kota di

Kecamatan

wilayah Kabupaten Bandung seperti dapat

langsung

dilihat pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.1.

–

kecamatan

dengan

Kota

yang

berbatasan

Bandung

diarahkan

sebagai wilayah yang berfungsi hirarkhi III 0, oleh

yang berorientasi pada fungsi Kota Bandung

jaringan jalan yang membentuk pola ring-

sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah

radial. Pola ring akan menghubungkan pusat-

Kecamatan Margahayu, Margaasih, Cilengkrang

Sistem

kota-kota

tersebut,

didukung

Tabel 3.1 Sistem Kota di Kabupaten Bandung Hirarki I Kota Bandung

Hirarki IIa Soreang – Kutawaringin - Katapang

Hirarki IIb:

Hirarki III CiwideyPasirjambu

Hirarki Io

Hirarki IV Rancabali.

Banjaran

Pangalengan, Cangkuang,

Cimaung, Arjasari, Pameungpeuk. Kutawaringin

Majalaya

Ciparay

Kertasari, Pacet, Ibun, Solokanjeruk. Paseh.

Baleendah

Dayeuhkolot Bojongsoang

CileunyiRancaekek Cicalengka

Nagreg, Cikancung Cimenyan, Cilengkrang, Margahayu, Margaasih,

Sumber : Hasil Analisis, 2006

3-2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung dan Kecamatan Cimenyan. Wilayah-wilayah tersebut

dalam

perkembangannya

2. WP Banjaran dengan pusat Kota Banjaran,

sangat

meliputi

Kecamatan

terpengaruh oleh perkembangan Kota Bandung,

Pameungpeuk,

sehingga dapat dijadikan sebagai buffer zone/

Cimaung, Pangalengan.

wilayah penyangga bagi wilayah pengembangan

3. WP

lainnya di Kabupaten Bandung.

Baleendah

dengan

Arjasari,

pusat

Kota

Dayeuhkolot, Bojongsoang. 4. WP Majalaya dengan pusat Kota Majalaya,

Pengembangan wilayah Kabupaten Bandung

meliputi Kecamatan

tidak hanya diarahkan pada kawasan perkotaan mencakup pula

Cangkuang,

Baleendah, meliputi Kecamatan Baleendah,

3.1.2 PEMBAGIAN WILAYAH PENGEMBANGAN

melainkan

Banjaran,

Majalaya, Ciparay,

Solokanjeruk, Pacet, Kertasari, Paseh, dan

kawasan bukan

Ibun.

perkotaan. Sistem kota - kota merupakan arahan untuk menetapkan sistem perwilayahan

5. WP Cileunyi-Rancaekek dengan pusat kota

dengan hirarki pusat – pusat pelayanan jasa dan

Cileunyi meliputi Kecamatan Cileunyi, dan

produksi sesuai dengan fungsi, kecenderungan

Rancaekek

perkembangan perkembangannya.

dan Sistem

orientasi kota

-

6. WP

kota

Cicalengka

dengan

pusat

kota

Cicalengka meliputi Kecamatan Cicalengka,

dilakukan melalui pengembangan pusat – pusat

Nagreg, dan Cikancung.

permukiman sebagai pusat pelayanan jasa ekonomi, jasa pemerintahan dan jasa sosial

7. WP yang ketersediaan fasilitas pelayanan

lainnya, bagi kawasan permukiman perkotaan

wilayahnya merupakan bagian dari PKN

dan

Kota

perdesaan,

maupun

dalam

hubungan

Bandung

meliputi

Kecamatan

interaksi antar pusat-pusat permukiman dengan

Margahayu, Margaasih, Cilengkrang

wilayah-wilayah

Cimenyan,

hirarkis.

yang

Dengan

permukiman

dilayaninya

demikian,

sebagaimana

secara

pusat-pusat

dimaksud

Untuk mewujudkan struktur ruang dan arah

diatas

pengembangan di tiap kota

meliputi pusat-pusat permukiman perkotaan

fungsi pengembangan yang harus ditetapkan agar

Berdasarkan penentuan sistem kota di atas, homogenitas kawasan, serta interaksi pengembangan.

ada

ketegasan

dalam

kebijaksanaan

pengembangan di masa mendatang. Penetapan

antar

fungsi didasarkan pada pertimbangan :

wilayah, maka sistem kota disusun dalam wilayah

maupun tiap

wilayah pengembangan maka perlu adanya

dan perdesaan.

satuan

dan

Wilayah

· Hiraki kota/kawasan perkotaan

Pengembangan (WP) di Kabupaten Bandung

· Jangkauan pelayanan perkotaan tersebut

meliputi: (lihat Gambar 3.1):

terhadap wilayah belakangnya · Basis

1. WP Soreang-Kutawaringin-Katapang dengan

ekonomi

kota/kawasan

perkotaan

dalam wilayah yang lebih luas

pusat Kota Soreang, meliputi Kecamatan

· Kedudukan perkotaan tersebut dalam skala

Soreang, Katapang, Kutawaringin, Ciwidey,

regional.

Pasirjambu, Rancabali.

3-3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Berdasarkan pertimbangan di atas, fungsi kota di Kabupaten Bandung dapat dilihat

pada

Tabel 3.2. Tabel 3.2 Arahan Fungsi Kawasan Pusat – Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Bandung No 1.

Wilayah Pengembangan WP Soreang – Kutawaringin Katapang

Pusat Pertumbuhan

Fungsi Utama Kawasan

Fasilitas Pelayanan Minimal

Soreang

 Pemerintahan

 Sarana Pemerintahan

 Jasa Perdagangan  Permukiman  Pertanian  Pariwisata  Industri non polutif (Kec. Katapang)

 Pendidikan : SD, SLTP, SMU, PT/Akademi

 Kesehatan : RSD,

pengembangan program pelayanan kesehatan prefentif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.

 Terminal Type B  Peribadatan  Perekonomian : pasar, perdagangan, grosir

 Fasilitas rekreasi dan olahraga

 Akomodasi : Hotel 2.

WP Banjaran

Banjaran

 Industri  Jasa dan

Perdagangan

 Permukiman  Pertanian  Pariwisata  Konservasi


 Kesehatan : Peningkatan

sarana dan fasilitas DTP Banjaran dan Pangalengan pengembangan program pelayanan kesehatan prefentif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.



 Akomodasi : Hotel

3-4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 3.

WP Baleendah

Baleendah

 Jasa dan Perdagangan

 Pertanian  Industri non polutif  Permukiman  Pendidikan

 Pendidikan : SD, SLTP, SMU, PT/Akademi  Kesehatan : Puskesmas Perkotaan dan kesehatan matra pengembangan program pelayanan kesehatan prefentif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.

 Terminal Type C  Peribadatan  Perekonomian : pasar, perdagangan, grosir

 Fasilitas rekreasi dan olahraga 4.

WP Majalaya

Majalaya

 Industri

 Akomodasi : Hotel  Pendidikan : SD, SLTP,

 Permukiman

 Kesehatan : RSUD,

 Pertanian  Jasa dan Perdagangan

SMU, PT/Akademi Puskesmas Majalaya, dengan kesehatan Matra dan pengembangan program pelayanan kesehatan prefentif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.


 Fasilitas rekreasi dan olahraga  Akomodasi : Hotel/ penginapan lainnya 5.

WP CileunyiRancaekek

Cileunyi

 Permukiman  Jasa dan Perdagangan

 Industri  Pertanian  Konservasi

 Pendidikan : SD, SLTP, SMU, PT/Akademi  Kesehatan : Peningkatan fasilitas, dan sarana pada DTP, dan pengembangan Puskesmas perkotaan pengembangan program pelayanan kesehatan prefentif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.



 Akomodasi : Hotel/ penginapan lainnya

3-5

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 6.

WP Cicalengka

Cicalengka

 Industri  Jasa Perdagangan  Pertanian  Permukiman


 Kesehatan : RSD, dan

Puskesmas UGD dan pengembangan program pelayanan kesehatan prefentif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.



 Akomodasi : Hotel/ penginapan lainnya WP yang merupakan bagian dari PKN Kota Bandung

Margahayu

 Industri

Margaasih

 Permukiman  Jasa Perdagangan

Cilengkrang

 Konservasi

Cimenyan

 Permukiman  Lahan Pertanian  Pariwisata  Perdagangan dan

 Pendidikan : SD, SLTP, SMU,

 Kesehatan : Puskesmas

DTP di Margaasih, RSIA di Bihbul dan pembangunan Puskesmas Bihbul pengganti dan pengembangan program pelayanan kesehatan prefentif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.

 Peribadatan  Pendidikan : SD, SLTP, SMU,

 Kesehatan : Puskesmas  Peribadatan  Akomodasi dan pendukungnya

Jasa

Sumber : Hasil Analisis, 2006 -

-

Untuk wilayah industri sarana pelayanan

3.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN

kesehatan dilengkapi dengan pelayanan

RUANG KABUPATEN BANDUNG

kesehatan kerja.

3.2.1 Kebijakan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Health village Centre dikembangkan di kawasan pedesaan

-

Wilayah

pariwisata

A. Kebijakan Perencanaan Tata Ruang : sarana

pelayanan

Pada dasarnya kebijakan perencanaan tata ruang meliputi :

kesehatan dilengkapi dengan UGD dan Kesehatan Matra dengan pelayanan 24 jam.

3-6

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung ·

Penyus unan kera ngka regulasi (perangkat lunak) sebagai penjabaran dari RTRW

·

Peninjauan kembali penyempurnaan RTRW

dan

B. Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pada dasarnya ruang meliputi : · 1.

kebijakan

pemanfaatan

Kebijakan Pengembangan Ruang yang terdiri dari:

Struktur Jaringan irigasi penunjang pengembangan potensi

Kebijakan Pengembangan Sistem Kotakota, antara lain : - Kebijakan pengembangan kota-kota

pertanian Kabupaten Bandung - Kebijakan Pengembangan Listrik dan Energi

Pembangunan/ infrastruktur sistem

- Kebijakan Sistem Persampahan (Pengembangan fasilitas pengelolaan sampah)

- Kebijakan Pengembangan Sistem Kota – kota sesuai fungsi utamanya 2.

3.

- Kebijakan Sistem Sanitasi Lingkungan yang terdiri dari:

Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis yaitu melalui Pengembangan Kawasan Strategis di Kabupaten Bandung

a. Kebijakan Peningkatan Kualitas Sistem Sanitasi Permukiman

Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

b. Kebijakan Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah dan B3

- Kebijakan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi, yang terdiri dari : 

c. Kebijakan Pengembangan Pengolahan Limbah Tinja 4.

Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan



Kebijakan Pengembangan Angkutan Umum Massal

Sistem



Kebijakan Pengembangan Transportasi

Sarana

- Kebijakan Pengembangan Sistem Drainase yaitu Kebijakan Peningkatan Kualitas Sistem Drainase - Kebijakan Pengembangan Jaringan Air Bersih yaitu Kebijakan Peningkatan Kualitas Sistem Air Bersih dan pelayanan air bersih Jaringan

3-7

Sistem

Kebijakan Pengembangan Pola Ruang 

Kebijakan Pengelolaan Pemantapan Kawasan lindung



Kebijakan pengendalian, pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi Kawasan Lindung



Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan (ketersediaan air, kawasan konservasi, iklim mikro dll) dan kesesuaian lainnya



Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan secara efisien dengan memperhatikan kelayakan teknis, sosial, ekonomi, politik / demokratis dan lingkungan.



Kebijakan pengembangan sosial dan fasilitas umum.

fasilitas



Kebijakan Pengembangan perekonomian daerah

potensi

- Kebijakan Pengembangan Sistem Irigasi yaitu Kebijakan Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air

- Kebijakan Pengembangan Telekomunikasi

Jaringan

dan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung C. Kebijakan Pengendalian Tata Ruang: Kebijakan terdiri dari : 

Pengendalian

Tata

B. Strategi pemanfaatan ruang Ruang

Berikut merupakan Strategi yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pada aspek pemanfaatan tata ruang;

Pengaturan zonasi rencana pola ruang (land use plan compatibilty)



Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang



Penerapan Mekanisme dan prosedur perizinan



Penerapan disinsentif



Arahan / Penerapan sanksi

sistem

a. Strategi pengembangan tata ruang makro wilayah Kabupaten Bandung adalah :

Pengawasan

insentif



dan

3.2.2 Strategi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang



A. Strategi Perencanaan Tata Ruang Berikut merupakan Strategi yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pada aspek perencanaan tata ruang; a. Strategi dalam melaksanakan kebijakan penyusunan kerangka regulasi (perangkat lunak) sebagai penjabaran dari RTRW, meliputi: 

Penyusunan regulasi / perangkat lunak sebagai tindak lanjut RTRW



Penyusunan perencanaan terperinci tata ruang (spesifik) kawasan strategis berbasis potensi kawasan



Pendataan skala besar penyusunan sistem dan prosedur untuk kemudahan operasionalisasi RTRW dan peraturan terkait lainnya (IMB, Site Plan, PBS)

b. Strategi pengembangan tata ruang mikro wilayah Kabupaten Bandung adalah : 

b. Strategi untuk melaksanakan kebijakan peninjauan kembali dan penyempurnaan RTRW meliputi: 

Peningkatan ketersediaan data yang lebih akurat dan aktual, baik data spasial berupa peta dasar dan peta tematik maupun data non spasial



Review RTRW dengan mempertimbangkan perkembangan/ dinamika wilayah

Peningkatan hubungan eksternal Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung sebagai pusat dari Metropolitan Bandung. Diharapkan peningkatan hubungan eksternal ini dapat mendukung peran Kabupaten Bandung sebagai kawasan belakang dan menjadi kawasan produksi utama bagi Kota Bandung. Peningkatan hubungan eksternal Kabupaten Bandung dengan pusatpusat pertumbuhan lain di sekitarnya (Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang). Pusat pertumbuhan tersebut dimanfaatkan sebagai pusat pemasaran komoditas maupun pusat koleksi baik secara langsung maupun tidak langsung dan diharapkan dengan peningkatan hubungan eksternal tersebut dapat mendukung peran Kabupaten Bandung sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah-wilayah tersebut.

3-8

Penetapan dan pemantapan peran dan fungsi kota-kota secara hirarkis dalam kerangka ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ dan ‘sistem pembangunan perkotaan’. Mengembangkan sistem pusat-pusat permukiman sebagai satu kesatuan pengembangan sehingga terbentuk fungsi dan hirarki pusat permukiman. Tujuan kebijakan ini adalah mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan antar wilayah melalui penjalaran perkembangan yang serasi, dengan mengoptimalkan p e m a n f a a ta n sumberdaya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 











Peningkatan penyediaan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar simpul-simpul secara hirarkis untuk memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa Memperkuat keterkaitan antar kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan (Urban-Rural Linkage) Pengembangan budidaya pada kawasan berfungsi lindung harus dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan rendah, dan pemulihan kawasan lindung terutama pada kawasan rawan bencana dan berfungsi lindung. Secara geografis Kabupaten Bandung mempunyai potensi yang sangat besar terkait dengan fungsi dan peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Banyaknya kawasan rawan bencana maupun kawasan lindung memerlukan pertimbangan dalam menentukan kawasan yang layak dibangun baik untuk kegiatan perkotaan maupun permukiman, sehingga fungsi-fungsi lindung tetap terjaga.







d. Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem kota –kota sesuai fungsinya, meliputi : 







Pengembangan WP Soreang – Kutawaringin - Katapang sebagai pusat p e m e r i n ta h a n melalui peningkatan aksesibilitas/interkoneksi dengan wilayah lain serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai Pengembangan WP Banjaran, WP Majaya, WP Cileunyi-Rancaekek dan WP Cicalengka melalui penyediaan/ pembangunan sarana dan prasarana pendukung sebagai sistem kota-kota dengan hierarki II b Pengembangan WP Margaasih, Margahayu, Cilengkrang dan Cimenyan yang lebih dititikberatkan kepada pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan dasar serta fasilitas pelayanan kesehatan (skala puskesmas)

Perlu pengaturan pola penggunaan lahan, yang saat ini cenderung berkembang pesat akibat desakan/ pengaruh pengembangan kawasan terbangun dari Kota Bandung.

c. Strategi untuk melaksanakan Kebijakan Pembangunan/pengembangan infrastruktur sistem kota-kota, meliputi:

3-9

Pengembangan WP Soreang – Kutawaringin - Katapang dengan pusat Kota Soreang sebagai pusat pemerintahan serta jasa dan perdagangan serta membatasi pengembangan industri dan tetap mempertahankan kawasan sebagai sentra kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering) Pengembangan WP Baleendah dengan pusat Kota Baleendah sebagai kawasan permukiman, kawasan pertanian dan kawasan industri Pengembangan WP Banjaran dengan pusat Kota Banjaran sebagai kawasan industri, permukiman serta kawasan agropolitan  Pengembangan WP Majalaya dengan pusat Kota Majalaya sebagai kawasan industri melalui pengenda lia n kegiata n industri tekstil, jasa/ perdagangan serta kawasan permukiman dan pertanian  Pengembangan WP Cicalengka dengan pusat Kota Cicalengka sebagai kawasan permukiman, perdagangan/ jasa serta kawasan industri dan pertanian

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 





Pengembangan WP CileunyiRancaekek dengan pusat kota Cileunyi sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan industri Pengembangan WP (Margahayu Margaasih yang merupakan bagian dari PKN Kota Bandung) melalui pengendalian kawasan permukiman perkotaan Pengembangan WP (CimenyanCilengkrang yang merupakan bagian dari PKN Kota Bandung) dengan tetap mempertahankan fungsi konservasi kawasan bandung utara

e. Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Bandung, yaitu melalui pengembangan Kawasan Strategis dengan menitikberatkan kepada pengembangan potensi ekonomi, pemberdayaan potensi masyarakat lokal dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, serta penerapan sistem insentif dan disinsentif f. Strategi untuk melaksanakan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan yaitu melalui pengembangan sistem jaringan jalan sesuai hirarki dan fungsinya yang diarahkan untuk memecahkan kemacetan lalulintas dan pengembangan wilayah secara lebih terpadu g. Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem angkutan umum massal meliputi:

h. Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sarana transportasi meliputi: Pengembangan sistem angkutan umum berdasarkan hierarki wilayah yang murah/ekonomis, aman dan nyaman  Pengembangan sistem terminal terpadu dengan fasilitas pasar/perdagangan 

i.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem prasarana sumber daya air meliputi: Pengembangan sistem irigasi yang terintegrasi dengan rencana pengembangan budidaya pertanian (intensifikasi lahan basah, pencetakan sawah baru dan kegiatan pertanian lainnya)  Pengembangan sumber daya air secara terpadu dan menyeluruh dengan pendekatan sub DAS 

j. Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas sistem drainase yaitu melalui penataan dan pengembangan sistem drainase dengan memperhatikan karaktristik wilayah perkotaan secara terpadu dan menyeluruh dengan infrastruktur lain k. Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas sistem air bersih dan pelayanan air bersih meliputi pengembangan sistem pelayanan jaringan air bersih secara lebih terpadu dengan melibatkan berbagai stakeholder melalui :

Pengembangan insentif bagi sistem angkutan masal berupa: penyediaan infrastruktur dan insentif lainnya (sistem retribusi, pajak, dll)  Pengembangan sistem angkutan masal Kereta Api atau Monorel/LRT melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Propinsi serta BUMN terkait.



Identifikasi sumber-sumber air (mata air, air permukaan, air tanah)



Perbaikan manajemen



Pengembangan sumber-sumber air baku baru



Kemitraan pemerintah, masyarakat serta swasta





Peningkatan infrastruktur

l. Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan jaringan telekomunikasi yaitu melalui pengembangan sistem telekomunikasi di kabupaten bandung melalui pemanfaatan teknologi komunikasi / informasi berdasarkan rencana induk/ Peningkatan kualitas dan cakupan air bersih, baik di perdesaan ataupun di perkotaan

3 - 10

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung masterplan pengembangan yang terpadu

telekomunikasi

m. Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan jaringan listrik dan energi yaitu melalui pengembangan jaringan listrik dan energi yang diarahkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil serta pengembangan energi alternatif n. Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah yaitu melalui pengembangan sistem pelayanan persampahan dengan pendekatan 4 R (reduce, reuse, recycle dan recovery) o. Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas sistem sanitasi permukiman adalah melalui pengembangan sistem sanitasi lingkungan yang didorong ke arah sistem sanitasi berbasis komunal

lindung yaitu dengan mempertahankan kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi lahan serta meningkatkan kualitas kawasan lindung melalui perbaikan sistem, aturan, prosedur, kriteria, standar teknis s.

t. Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan (ketersediaan air, kawasan konservasi, iklim mikro) dan kesesuaian lainnya meliputi:

p. Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem air limbah dan B3 yaitu melalui pengembangan sistem pengolahan air limbah dan B3 melalui: 

Pengembangan sistem IPAL terpadu/ kolektif pada zone-zone industri



Mengarahkan zone-zone industri untuk menjadi kawasan industri dengan fasilitas pengelolaan lingkungan yang terpadu



Mengarahkan pembangunan industri ke dalam zone industri yang sudah ada (infilling)



Mengatur secara ketat terhadap industriindustri polutif (tekstil, makanan dll)



Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian, pemulihan, pelestarian, dan rehabilitasi Kawasan Lindung yaitu melalui pengendalian/pengaturan secara ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi merusak/mengganggu kawasan lindung serta pembatasan/pengalihan kegiatan-kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana



Pengembangan kegiatan-kegiatan budidaya yang berfungsi lindung melalui pengembangan tanaman-tanaman yang berfungsi konservasi dan yang bernilai ekonomi



Pengembangan kegiatan pertanian dan peternakan dengan cara intensifikasi (pemanfaatan teknologi) berdasarkan kesesuaian lahannya

u. Strategi untuk melaksanakan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan secara efisien dengan memperhatikan kelayakan teknis, sosial, ekonomi, politik dan lingkungan meliputi: 

Pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan secara kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, dengan bertumpu pada keswadayaan masyarakat, adil dan terbuka, serta mempercepat penyusunan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan teknis sebagai pedoman operasionalisasi pengembangan perumahan



Pengembangan sistem insentif bagi pembangunan rumah vertikal untuk masyarakat bawah dan menengah

Tidak memberikan ijin pengambilan air tanah dalam untuk proses produksi bagi industri polutif tetapi mengarahkan industri untuk menerapkan sestem daur ulang (recycling)

q. Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem pengolahan limbah tinja, meliputi;

r.



Mendorong sistem pengolahan limbah tinja dengan menggunakan sistem penyaluran limbah on site



Mendorong kesadaran masyarakat untuk memperhatikan/berpartisipasi dalam hal sanitasi lingkungan

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pemantapan kawasan

v.Strategi untuk melaksanakan Kebijakan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum yaitu melalui pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum melalui inventarisasi aset, penyebaran infrastruktur,

3 - 11

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung peningkatan kesehatan

fasilitas

pendidikan

dan

w.Strategi untuk melaksanakan Kebijakan Pengembangan potensi perekonomian daerah yaitu melalui pengembangan potensi perekonomian daerah melalui promosi investasi, aplikasi teknologi, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro (UKM) yang terintegrasi dengan sistem ekonomi makro

Menteri Kehutanan. ·

Penggunaan lahan eksisting (berdasarkan Citra SPOT 2004).

·

Konsep struktur tata ruang yang akan diterapkan.

·

Pengalokasian

peruntukan

lahan

sesuai

kebutuhan luas dan kesesuaiannya. Didasarkan pada pertimbangan di atas, rencana

C. Strategi Pengendalian Ruang

pola pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, meliputi:

meliputi alokasi pemanfaatan ruang : 1. Kawasan Lindung, yang terdiri dari kawasan

Pengaturan zonasi rencana pola ruang berdasarkan land use plan compatibilty

yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya



Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang secara konsisten

ka wa sa n

resa pa n



Penerapan Mekanisme dan prosedur perizinan yang efisien dan efektif

kawasan sekitar danau dan mata air),



Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk mendukung perwujudan tata ruang sesuai rencana



Arahan / Penerapan sanksi yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan



(hutan a ir),

lindung, ka wa sa n

perlindungan setempat (sempadan sungai, kawasan suaka alam, dan kawasan rawan bencana. 2. Kawasan

Budidaya,

yang

terdiri

dari

kawasan permukiman/perkotaan, kawasan pertanian

(lahan

basah,

lahan

kering

dengan tanaman tahunan, dan lahan kering 3.3

RENCANA

POLA

PEMANFAATAN

dengan tanaman semusim), serta kawasan

RUANG

hutan produksi (tanaman tahunan).

Pola pemanfaatan ruang yang akan dikembangkan di Kabupaten Bandung dirumuskan berdasarkan pertimbangan :

3.3.1

·

Kawasan

Arahan

pola

pemanfaatan

ruang

berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi

Jawa

Barat

dan

Metropolitan

Bandung. ·

·

Analisis

RENCANA

POLA

PEMANFAATAN

KAWASAN LINDUNG lindung

adalah

kawasan

yang

ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan

daya

dukung

pengembangan

nilai

sejarah

serta

budaya

guna

wilayah, terutama daya dukung lahan untuk

kepentingan

berbagai

Secara keseluruhan, pola spasial pemanfaatan

kegiatan

budidaya

dan

pembangunan

bangsa

berkelanjutan.

sumberdaya air.

ruang kawasan lindung tersebar terutama di

Penetapan status hutan berdasarkan SK

bagian utara dan selatan Kabupaten Bandung.

3 - 12

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tabel 3.3 Kriteria Kawasan Lindung No 1.

Pemanfaatan Ruang Kriteria Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

1.1

Kawasan Hutan Lindung

 Hutan konservasi  Hutan lindung dan atau kawasan hutan lainnya dengan nilai skor > 125 (kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan); dan atau

 Lereng lapangan > 40% dan pada daerah yang tanahnya peka terhadap erosi dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%; dan atau

 Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut. 1.2

Kawasan Resapan Air

 Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun  Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuranminimal 1/16 mm;  Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1m/hari;

 Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 m terhadap permukaan tanah setempat

 Kelerengan kurang dari 15%;  Kedudukan muka iar tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam. 2.

Kawasan perlindungan setempat

2.1

Kawasan Sekitar Danau/Situ/ Waduk

 Daratan sepanjang tepian waduk dan situ yang lebarnya proporsional

Kawasan Sempadan Sungai

 sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di

2.2

dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat

luar kawasan perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggu dalam kawasan perkotaan;

 Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai besar dan 50 m di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul perkotaan

di luar kawasan

 Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m;

 Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m

 Sekurang-kurangnya 30 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m;

 Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai untuk sngai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

 sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di

luar kawasan perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggu dalam kawasan perkotaan;

2.3

Kawasan sekitar Mata Air

 Kawasan di sekitar mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter, bagian hilir dapat difungsikan utk kawasan berfungsi lindung sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi konservasi

3 - 13

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2.4

 Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunannya.

Kawasan Suaka Alam

 Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

 Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas.

 Mempunyai ciri khas yang dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konversi.

3

Kawasan Pelestarian Alam

3.1

Taman Hutan Raya

 Wilayah dengan ciri khas asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh atau kawasan yang sudah berubah

 Memiliki keindahan alam, tumbuhan, satwa, dan gejala alam  Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk membangun koleksi tumbuhan dan/atau satwa baik jenis asli dan/atau tidak asli

 Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata 3.2

Taman Wisata Alam

 Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk untuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan serta memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan;  Memenuhi kebutuhan rekreasi dan atau olah raga serta mudah di jangkau;

4

Kawasan Rawan Bencana

4.1

Kawasan Rawan Gunung Berapi

Bencana

 Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang

terpengaruh langsung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda;

 Kawasan berupa lembah yang akan menjadi daerah aliran lahar dan 4.3

Kawasan Rawan Gempa Bumi

lava  Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak;

 Derah yang dilalui oleh patahan aktif;  Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 pada skala richter;

 Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk;

 Kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor

4.3

4.4

Kawasan Tanah

Rawan

Gerakan

 Daerah dengan kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini

Kawasan Rawan Banjir

 Daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir

5.

Kawasan Pertahanan Keamanan

dan

 kawasan latihan/sekolah militer, kawasan pangkalan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara, kawasan militer TNI Angkatan Darat, dan TNI POLRI.


3 - 14

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Kawasan ini pada dasarnya merupakan kawasan yang berdasarkan analisis daya dukung mempunyai keterbatasan untuk dikembangkan karena adanya faktor-faktor limitasi yang menjadi kriteria (lereng, jenis tanah, curah hujan, ketinggian; serta zona bahaya gunung api, zona kerentanan gerakan tanah, dan zona konservasi air potensial sangat tinggi). Kriteria kawasan lindung tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Berdasarkan kriteria pada Tabel 3.3,

Berdasarkan Kriteria pada Tabel 3.3, kawasan

Ibun, Paseh, Cimaung.

kawasan hutan lindung di Kabupaten Bandung meliputi lahan seluas

±

34.240,39 Ha ( 19,43 % ), yang tersebar di bagian selatan dan utara Kabupaten Bandung, yaitu : Kecamatan Cileunyi, Cilengkrang,

Cimenyan,

Ciwidey,

Rancabali, Pasirjambu, Pangalengan, Kertasari, Banjaran, Arjasari, Pacet,

lindung di Kabupaten Bandung meliputi lahan seluas ± 46.171,71 ha

( 26,20 %) . Kawasan

lindung di Kabupaten Bandung meliputi : 1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya Pengembangan kawasan ini diarahkan pada fungsi perlindungan wilayah atau yang memiliki keterkaitan kuat dengan fungsi hidrologis.

Kawasan

perlindungan

yang

kawasan

memberikan

bawahannya

Kabupaten Bandung terdiri dari :

di Kawasan lindung di Kecamatan Kertasari

a. Kawasan Hutan Lindung

b. Kawasan Resapan Air

Kawasan hutan lindung adalah kawasan

Kawasan resapan air adalah kawasan

hutan yang memiliki sifat khas yang mampu

memberikan

kepada

kawasan

yang mempunyai kemampuan tinggi

perlindungan

sekitar

untuk meresapkan air hujan sehingga

maupun

merupakan tempat pengisian air bumi

bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah

banjir

memeliha ra

dan

erosi

kes uburan

yang berguna sebagai sumber air.

serta tana h.

Perlindungan

Perlindungan terhadap kawasan hutan

resapan

lindung dilakukan untuk memelihara

hutan

tutupan

vegetasi.

diharapkan

dapat

kawasan

dilakukan

untuk

memberikan ruang yang cukup bagi

dan mempertahankan kawasan hutan dengan

air

terhadap

peresapan

Kawasan

air

hujan

pada

daerah

tertentu untuk keperluan penyediaan

menjamin

kebutuhan

ketersediaan unsur hara tanah, air

penanggulangan

tanah, dan air permukaan.

air

tanah

banjir,

baik

dan untuk

kawasan bawahannya maupun kawasan

3 - 15

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung yang bersangkutan. Kawasan ini dapat

Di Kabupaten Bandung, danau yang

berupa

menjadi

kawasan

perkebunan

dan

budidaya

hutan,

pertanian

lahan

kawasan

perlindungan

setempat ini adalah Waduk Cileunca

kering. Pembangunan dapat dilakukan

dan

melalui disintensif antara lain tidak

Kecamatan

membangun infrastuktur pada kawasan

Ciharus dan Pangkalan yang terdapat

ini dan pembatasan KDB (Koefisien

di Kecamatan Ibun, Danau Patengan

Dasar

dan Waduk Santosa di Kecamatan

Bangunan).

Untuk

kawasan

resapan air yang telah terbangun,

resapan

parit

atau

Berdasarkan

resapan, danau

kriteria

b.

sumur

resapan.

seperti

perencanaan

tersebar

Utara)

dan

Danau

sungai

adalah

kawasan

sepanjang kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer,

di

yang

Kecamatan Cimenyan dan Cilengkrang (Bagian

Pangalengan,

di

Sempadan Sungai

Sempadan

pada

Tabel 3.3, kawasan resapan air di kawasan

terdapat

Rancabali.

upaya pengendalian dilakukan dengan membangun

Cipanunjang

untuk

beberapa

mempunyai

manfaat

mempertahankan

penting

kelestarian

fungsi sungai. Perlindungan terhadap

kecamatan di Bagian selatan antara

sempadan

lain: Kecamatan Rancabali, Ciwidey,

melindungi

Pasirjambu, Kertasari, Pangalengan,

sungai sungai

dilakukan dari

untuk

kegiatan

manusia yang dapat mengganggu dan

Paseh, Pacet, Ibun, Cimaung dan lainlain. 2. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas : Kawasan lindung yang merupakan kawasan perlindungan setempat terdiri dari : a. Kawasan Sekitar Danau/Situ/Waduk Dalam Keppres No 32 tahun 1990 terdapat

pasal

mengenai

pengelolaan

perlindungan kawasan

yang

setempat.

sekitar

mengatur kawasan Kriteria

danau/situ

yang

Penetapan kawasan sempadan sungai untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai

lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik/danau antara 50 – 100 m dari titik pasang tertinggi kearah

merusak kualitas air sungai, kondisi

darat atau sesuai dengan peraturan

fisik pinggir dan dasar sungai serta

yang berlaku.

mengamankan aliran sungai.

3 - 16

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tujuan ditetapkan kawasan sempadan

kawasan sekitar mata air dilakukan

sungai adalah melindungi sungai dari

untuk

kegiatan

dapat

kegiatan budidaya yang dapat merusak

menggangu dan merusak kualitas air

kualitas air dan kondisi fisik dengan

sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar

jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

sungai,

manusia

serta

yang

mengamankan

aliran

air

dari

Bandung cukup banyak dijumpai di

Kriteria

kawasan

sempadan

sungai

sekitar perbukitan utara, timur dan

adalah

sekurang-kurangnya

(atau

selatan. Daerah yang tidak dijumpai

sesuai peraturan yang berlaku) :

sumber

sungai

yang

berada

di

sekitar

meter kiri kanan anak sungai bila

Margahayu

dan

sekitar

danau/situ/waduk,

mata

air,

seperti

halnya

dapat berupa kawasan budidaya hutan, pe rta nia n

Sesuai Keppres No 32 Tahun 1990, perlu

Keca ma ta n

kawasan resapan air, pemanfaatannya

berada di area permukiman.

tersebut

meliputi

daerah

kawasan sempadan sungai dan kawasan

50 kiri – kanan sungai besar dan 25

sungai

adalah

Rancaekek.

luar

Kawasan

sepanjang

air

Bojongsoang,

permukiman,

pada

mata

da ta ra n,

100 meter kiri – kanan sungai besar dan 50 meter di kiri – kanan anak



mata

Daerah-daerah mata air di Kabupaten

sungai.



melindungi

–

k eri ng

da n

perkebunan/tanaman tahunan.

sungai

ditetapkan

la ha n

sebagai

d. Kawasan Hutan Suaka Alam

kawasan sempadan sungai di wilayah permukiman berupa daerah sepanjang

Berdasarkan kriteria pada Tabel 3.3,

sungai yang diperkirakan cukup untuk

kawasan suaka alam yang terdapat di

dibangun jalan inspeksi.

Kabupaten Bandung adalah Cagar Alam

Sungai-sungai Bandung

utama

adalah

di

8.592,14

Kabupaten

Sungai

Kecamatan Pangalengan, Pasirjambu,

Citarum,

dan

Cirasea, Citarik, Cipamokolan, Cijaura, Cikapundung,

Cisangkuy,

mata

air

Kawasan pelestarian alam yang terdapat di

adalah

wilayah

air.

kelestarian

Perlindungan

Kabupaten

Bandung

terdapat

seluas 265,37 Ha, antara lain adalah

mempunyai manfaat penting untuk mata

Taman

Cimaung, Pasirjambu, dan Rancabali.

kawasan di sekeliling mata air yang mempertahankan

Sedangkan

3. Kawasan Pelestarian Alam

c. Kawasan Sekitar Mata Air sekitar

Rancabali.

Wisata Alam terletak di Pangalengan,

Citepus,

Ciwidey, Cimahi dan Sungai Cimeta.

Kawasan

Ha. Cagar Alam terletak di

Taman

fungsi

Hutan

Raya

di

Kecamatan

Cimenyan, juga terdapat di Kecamatan

terhadap

Rancabali.

3 - 17

Taman

Hutan

Raya

adalah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung kawasan pelestarian alam yang didalamnya

Berdasarkan kriteria seperti pada Tabel

terdapat jenis-jenis tumbuhan, satwa atau

3.3, kawasan rawan

ekosistem yang khas, yang dikelola dengan

tanah (longsor) secara umum menyebar di

sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk

bagian

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan,

Bandung, yaitu terdapat di Kecamatan

pendidikan,

Rancabali,

pariwisata

dan

rekreasi.

utara

dan

bencana selatan

Pasirjambu,

Kabupaten Rancabali,

Perlindungan terhadap taman hutan raya

Cileunyi,

dilakukan untuk menjamin berlangsungnya

Kertasari, Cicalengka, Nagreg. Kawasan

fungsi

bencana banjir terletak di Kecamatan

perlindungan

sistem

penyangga

Cilengkrang,

gerakan

kehidupan, pengawetan keanekaragaman

Bojongsoang,

jenis

Solokanjeruk,

tumbuhan

dan

satwa,

serta

Pangalengan,

Baleendah,

Pameungpeuk,

Majalaya,

Cicalengka,

pemanfaatan secara lestari sumberdaya

Banjaran, Rancaekek, Dayeuhkolot dan

alam

Katapang.

hayati

dan

ekosistemnya,

untuk

pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata,

serta

peningkatan

kualitas

3.3.2

Kabupaten Bandung adalah Taman Wisata Alam

Talaga

seluas

Patengan

799,91

dan

Cimanggu

ha yang terdapat di

Kecamatan Rancabali. Taman Wisata Alam adalah Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk untuk mempunyai luas yang cukup

dan

lapangannya

tidak

membahayakan serta memiliki keadaan yang

menarik

dan

indah

baik

secara

alamiah maupun buatan;

rawan

bencana

PEMANFAATAN

Kawasan

budidaya

adalah

kawasan

yang

ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, manusia dan buatan. Termasuk dalam kawasan budidaya

ini

adalah

kawasan

permukiman

kawasan dan

pertanian,

industri.

Pola

pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara spasial mengarah pada bagian wilayah barattimur, mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi, baik untuk pengembangan

4. Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan

POLA

KAWASAN BUDIDAYA

lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran. Taman Wisata Alam di

RENCANA

alam

adalah

kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam. Kriteria kawasan lindung untuk bencana seperti gerakan tanah dan banjir

kawasan

budidaya

perdesaan/pertanian

maupun

perkotaan.

Kriteria

penetapan

kawasan budidaya dapat dilihat pada Tabel 3.4. Kawasan

Budidaya

di

Kabupaten

Bandung

terdiri dari budidaya perdesaan, perkotaan dan kawasan tertentu. Luas dan persentase masingmasing peruntukan lahan lindung dan budidaya dapat dilihat pada Tabel 3.5.


3 - 18

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tabel 3.4 Kriteria Kesesuaian Lahan Budidaya Perdesaan dan Perkotaan JENIS Kawasan Hutan Produksi

FUNGSI

KRITERIA

Hutan Produksi dan Hutan Rakyat

 Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng,

jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masingmasing dikalikan denga angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan hutan lindung.

 Nilai skore fisik wilayah 125 – 175  Kemiringan lereng > 40 %  Kedalaman efektif tanah >60 cm  Iklim tipe A menurut Oldeman  Berfungsi sebagai resapan air tanah  Daerah kritis/bahaya lingkungan : daerah longsoran, patahan aktif, daerah krisis erosi Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian Lahan Basah

 Ketinggian < 1000 m dpl dpl kecuali lahan sawah yang sudah ada dan tidak mengganggu kelestarian tanah dan air

 Kemiringan lereng < 40% kecuali jenis tanah

regosol, litosol, rezina, dan organosol dengan kemiringan < 15 %

 Kedalaman efektif tanah > 30 cm  Terdapat sistem irigasi (teknis, setengah teknis dan sederhana)

 Bukan daerah kritis/ bahaya lingkungan beraspek geologi seperti daerah patahan aktif, erosi dan longsoran

 Terdapat sistem irigasi (teknis, setengah teknis dan sederhana)

 Bukan daerah rawan bencana  Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah.

 Meningkatkan

upaya pelestarian dan meningkatkan/menjaga ketahanan pangan daerah.

 Secara ruang apabila digunakan untuk pertanian lahan basah dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan berfungsi lindung.

3 - 19

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Kawasan Pertanian Lahan Kering

 Ketinggian < 1000 m dpl  Nilai skor fisik wilayah < 125  Kemiringan tanah < 40 % kecuali lahan-lahan yang pemanfaatannya memakai kaidah-kaidah teknis konservasi tanah dan air

 Kedalaman efektif tanah >30 cm  Mempunyai tipe iklim A, B1, B2, C2 atau D2 menurut Oldeman

 Daerah kritis/ bahaya lingkungan: daerah longso-

ran, patahan aktif, daerah krisis erosi permukaan

 Kemiringan lereng < 40%  Kedalaman efektif tanah > 30 cm  Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kawasan pertanian lahan kering.

 Secara ruang dimungkinkan untuk kegiatan perta-

nian lahan kering dan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat.

 Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian menjaga ketahanan pangan daerah serta mendorong pendayagunaan infestasi.

 Menjaga fungsi lindung  Bukan daerah rawan bencana

Kawasan Tanaman Tahunan/ Perkebunan

 Ketinggian < 2000 m dpl kecuali lahan yang  sudah ditanami tanaman tahunan dan tidak mengganggu kelestarian tanah dan air

 Nilai skor fisik wilayah < 125  Kemiringan tanah < 40 %, kecuali jenis tanah  regosol, litosol, rezina, dan organosol dengan  kemiringan < 15 %  Kemiringan lereng < 40%  Kedalaman efektif tanah > 30 cm  Di luar kawasan hutan lindung  Mempunyai tipe iklim A, B1, B2, C2 atau D2  menurut Oldeman  Berfungsi sebagai resapan air tanah  Wilayah kritis/bahaya lingkungan : daerah long-

soran, patahan aktif, daerah krisis erosi permukaan

 Kawasan yang sudah ditanami tanaman tahunan /

perkebunan yang tidak mengganggu tanah dan air

 Di luar kawasan lindung  Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan

3 - 20

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung  Secara ruang sesuai untuk kegiatan perkebunan dan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 Menjaga fungsi resapan air  Bukan daerah rawan bencana Kawasan Peternakan

 Tersediahijauan makanan ternak  Tersedia pasokan air  Iklim dan lahan pendukung usaha peternakan  Wilayah yang potensial untuk pengembangan peternakan dan secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan.

 Secara ruang kegiatan peternakan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat

 Meningkatkan fungsi lindung Kawasan Perikanan

 Tersedia sumber air yang mencukupi  Bukan daerah rawan bencana alam (banjir/ kekeringan)

 Wilayah potensial untuk pengembangan perikanan yang secara teknis memenuhi persyaratan perikanan

 Wilayah yang secara ruang apabila digunakan untuk perikanan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 Meningkatkan fungsi lindung. Kawasan Pertambangan

Kawasan Perkotaan

 Mempunyai potensi bahan tambang, dan apabila

dimanfaatkan tidak mangganggu kelestarian lingkungan hidup dan secara ruang akan memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

Kawasan Permukiman

 Kemiringan lereng < 15%.  Ketersediaan air terjamin  Tidak berada pada daerah resepan air dan rawan    

Kawasan Peruntukan Industri

    

3 - 21

bencana Berada dekat dengan pusat kegiatan Bebas dari bahaya gangguan setempat Aksesibiltas dan sirkulasi transportasi baik Berorientasi langsung ke jalan arteri/kolektor

Ketinggian < 1000 m dpl Kemiringan lereng < 3% Ketersediaan air baku yang cukup Adanya sistem pembuangan limbah Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung    

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kemiringan lereng < 15% Ketersediaan air terjamin Aksesibilitas baik Terletak di pusat kota/kegiatan

 Memiliki panorama dan atau panorama alam  MEmiliki Tinggalan Budaya dan atau sejarah  Memiliki dukungan sarana dan prasarana transpor-

Kawasan Pariwisata

tasi dan komunikasi

 Memiliki dukungan seni dan kerajinan/potensi

souvenir (makanan, minuman, produk seni lainnya)

 Memiliki dukungan SDM sekitar  Memiliki luasan yang cukup

Sumber : Keppres No 57 Tahun 1989 tentang Kawasan Budidaya, dan Hasil Analisis. A. KAWASAN

BUDIDAYA

PERDESAAAN

/

PERTANIAN 1.

dikelompokan

pada

peruntukan

pertanian lahan basah (padi sawah) dan pertanian

Kawasan Hutan Produksi

lahan

kering

(tanaman

pangan lahan kering, tanaman tahunan,

Kawasan hutan produksi merupakan

perkebunan,

kawasan

Delineasi kawasan pertanian didasarkan

budidaya

yang

berfungsi

dan

hutan

produksi).

lindung. Kawasan ini di Kabupaten

pada

kriteria yang dipakai mengacu

Bandung terdiri dari Hutan Produksi,

pada

Pedoman

Hutan Rakyat. Dan Kawasan Tanaman

menurut

Hutan. Hutan Produksi seluas ± 40,29

Agroklimat (1982). Parameter untuk

ha

terdapat di Kecamatan Kertasari.

menilai

kriteria

Hutan Rakyat seluas ± 2.855,40 Ha,

efektif,

kesuburan

terdapat hampir di setiap kecamatan di

drainase, erodibilitas, lereng, banjir

Kabupaten Bandung.

dan iklim. Dalam hal ini lahan yang

Kesesuaian

Pusat

Lahan

Penelitian yaitu

dan

kedalaman

tanah,

tekstur,

diarahkan untuk kawasan pertanian 2. Kawasan Pertanian

budidaya adalah lahan yang cukup

Kawasan budidaya pertanian adalah

sesuai. Kondisi lahan lainnya seperti

kawasan

dengan

utama

lahan yang sesuai marginal dan tidak

pertanian,

didasarkan

kondisi

sesuai saat ini, apabila secara eksisting

buatan.

telah dilakukan perbaikan dan atau

alami,

manusia,

fungsi pada dan

Pemanfaatan lahan untuk pertanian

3 - 22

memungkinkan

dilakukan

perbaikan


Kawasan pertanian lahan basah (padi sawah) Terdapat seluas ± 33.654,42 Ha, tersebar

di

seluruh

kecamatan

dengan jumlah terbesar terletak di Kecamatan Ciparay dan Pacet. ·

Kawasan pertanian lahan kering (dengan

tanaman

tahunan

dan

tanaman semusim) Terdapat seluas ± 11.658,51 Ha,

Kegiatan budidaya hortikultura di Bandung Selatan

tersebar diasumsikan

cukup

pemanfaatan pengembangan pertanian

sesuai.

ruang

berdasarkan

·

halnya

produksi,

kawasan

merupakan

hutan

kawasan

Di kabupaten Bandung kawasan ini terdapat seluas ± 40.750,63 Ha hampir

di

seluruh

kecamatan terutama di kecamatanke ca ma t a n Kabupaten

bagian Bandung,

s e la ta n kecuali

di

Kecamatan Katapang, Margahayu, Dayeuhkolot,

Kawasan perikanan Kawasan

perikanan

dikembangkan

budidaya yang berfungsi lindung.

tersebar

dan Pasirjambu. ·

atau perkebunan Seperti

Kecamatan Arjasari, Pangalengan,

kesesuaian

Kawasan tanaman tahunan dan

Bojongsoang,

dapat

berdasarkan

hasil kesesuaian lahan seluas

±

740,97 ha dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok kawasan yaitu kawasan pembenihan ikan tersebar di Kecamatan Ciparay, Pacet, Ibun dan Majalaya. Kawasan pendedelan ikan

tersebar

di

Kecamatan

Banjaran, Dayeuhkolot, Cileunyi, Bojongsoang, Pameungpeuk, Pacet, Majalaya, Ciparay, dan Rancaekek. Kawasan pembesaran (Kolam air deras)

Rancaekek, Cangkuang.

setiap

dengan jumlah terbesar terdapat di

budidaya

lahan adalah sebagai berikut :

di

kecamatan di Kabupaten Bandung

Pola untuk

kawasan

hampir

tersebar

di

Kecamatan

Ciwidey, Soreang, Pacet, Banjaran, Cangkuang, Majalaya, dan Ibun.

3 - 23

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tabel 3.5 Rencana Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Tahun 2027 di Kabupaten Bandung No. I

KAWASAN

POLA RUANGTAHUN 2027

Lindung

LUAS (HA)

%

46.171,71

26,20

947,32

0,54

1

Perairan

2

Hutan Konservasi

9.652,47

5,48

3

Hutan Lindung

34.240,39

19,43

4

Ruang Terbuka Hijau

303,53

0,17

5

Sempadan

1.028,00

0.58

II

Budidaya Berfungsi Lindung

43.646,32

24,77

40,29

0,02

1

Hutan Produksi

2

Hutan Rakyat

2.855,40

1,62

3

Kawasan Tanaman Tahunan

40.750,63

23,12

III

Tidak berfungsi lindung

86.420,64

49,04

A

Kawasan Budidaya Pertanian

46.161,17

26,19

1

Kawasan Pertanian Lahan Basah

33.654,42

19,10

2

Kawasan Pertanian Lahan Kering

11.658,51

6,62

3

Kawasan Perikanan

740,97

0,42

4

Kawasan Peternakan

107,27

0,06

B

Kawasan Budidaya Non Pertanian

40.259,46

22,84

1

Kawasan Permukiman

31.029,59

17,61

2

Kawasan Peruntukan Industri

5.543,03

3,15

3

Pemerintahan/Fasum

336,91

0,19

4

Perdagangan/jasa

2.251,22

1,28

5

Kawasan Hankam

599,.99

0,34

6

Kawasan Pariwisata terpadu

498,74

0,28

176.238,67

100,00

Jumlah

Sumber : Hasil Analisis. ·

Kawasan peternakan Kawasan

peternakan

perah, seluas

±

107,27ha terbagi dalam 3 kawasan pengembangan yaitu kawasan sapi

3 - 24

terdapat

di

Kecamatan

Pangalengan,

Ciwidey,

Arjasari,

Pasirjambu,

Cilengkrang

dan

Cangkuang. Kawan pengembangan sapi potong terdapat di Kecamatan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Cikancung, Nagreg dan Cimenyan. Kawasan

pengembangan

domba

tersebar di Kecamatan Ibun, Paseh, Pa cet,

Ba nja ra n,

Arja sa ri,

Baleendah, Bojongsoang, Soreang, dan

Margahayu.

Luas

pengembangan unggas tersebar di Kecamatan Cikancung, Rancaekek, Majalaya,

Ciparay,

Arjasari,

Cimaung, dan Ciwidey. 3. Kawasan Pariwisata Kawasan

pariwisata

di

Kabupaten

Bandung sebagian besar merupakan kawasan wisata alam. Kawasan wisata tersebut

dibagi dalam 4 (empat)

kawasan (sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten

Bandung)

yaitu kawasan

pariwisata alam, kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata agro dan kawasan pariwisata terpadu dan olah raga. Rincian wisata dan lokasi adalah sebagai berikut:

a. Kawasan Pariwisata Alam Gunung

Patuha/Kawah

Putih,

Ranca Upas, Cimanggu, Walini, Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk

(Kecamatan

Gunung

Puntang

Rancabali), (Kecamatan

Cimaung), Cibolang, Punceling, Situ Cileunca,

Kawah

Papandayan,

Gunung

Arung

Jeram

Palayangan

(Kecamatan

Pa nga lenga n),

Situ

(Kecamatan

Cisa nti

Kertasari),

Kawah

kamojang, Situ Ciarus (Kecamatan Ibun), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey),

Curug

Cinulang

(Kecamatan Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan

Majalaya),

Sipatahunan

Situ

(Kecamatan

Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan Cimenyan), Batukuda (Kecamatan Cilengkrang),

Curug

Cilengkrang

(Kecamatan Cilengkrang),

Curug

Simandi Racun (Kecamatan Pacet). b. Kawasan Pariwisata Budaya Kawasan meliputi

Pariwisata :

Budaya,

Gunung

Padang

(Kecamatan Ciwidey), Rumah adat Cikondang,

Rumah

Hitam

(Kecamatan Pangalengan), Rumah Adat

Bumi

Alit

(Kecamatan

Banjaran), Situs Kampung Mahmud (Kecamatan Agrowisata strawberry “petik sendiri” semakin diminati.

3 - 25

Karang

Margaasih),

Gantung

Situs

(Kecamatan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Pacet),

Situs

(Kecamatan Se ni

Bojonmenje

Rancaekek),

J el eko ng

Sentra

(K ec a ma ta n

Baleendah), Sentra Seni Cimenyan (Kecamatan

Cimenyan),

Sentra

Kerajinan (Kecamatan Pasirjambu), Sentra

wisata

seni

Benjang

(Kecamatan Cileunyi).

Olahraga Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olahraga, meliputi : Stadion Si J a la k

Ha rupa t

(Keca ma ta n

Soreang), Arena Golf Margahayu/ BIG (Kecamatan Margahayu), arena Dago Golf (Kecamatan Cimenyan), Kawasan Wisata Terpadu Cimenyan

c. Kawasan Pariwisata Agro

(Kecamatan Cimenyan) Arena Golf

Agrowisata Strawberry :

(Kecamatan Cikancung).

Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali,

d. Kawasan Pariwisata Terpadu dan

Kecamatan

Ciwidey,

B. KAWASAN BUDIDAYA PERKOTAAN

Kecamatan

Kawasan budidaya non-pertanian atau

Arjasari, Kecamatan Pangalengan,

kawasan perkotaan adalah kawasan

Kecamatan Ibun, Kecamatan Paseh.

yang berdasarkan analisis fisik dasar

Kecamatan

Pacet,

(kemiringan/lereng, Agrowisata Teh:

fondasi,

daya

hidrogeologi,

kerentanan

Kertamanah, Malabar (Kecamatan

gerakan

Pangalengan),

bahaya gunung api) mempunyai daya

Rancabali

tanah,

dukung dan

dukung

(Kecamatan Pasirjambu)

sebagai kawasan perkotaan (lihat Tabel

Agrowisata Sayuran :

permukiman

Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan

Kecamatan Pacet,

Di

Ciwidey, Kecamatan

Kertasari, Kecamatan

Arjasari,

Kecamatan Pangalengan.

beberapa

untuk

erosi,

(Kevamatan Rancabali), Gambung

3 .6 ).

tinggi

potensi

dikembangkan

da la mnya dan bagian

terma suk

industri. kawasan

Karena yang

mempunyai daya dukung tinggi untuk pengembangan kawasan perkotaan ini ternyata kesesuaian

tumpang-tindih lahan

untuk

dengan pertanian,

maka dalam hal ini pola pemanfaatan

Agrowowisata Herbal:

ruang

Kecamatan Rancabali, Kecamatan pasirjambu, Kecamatan Ciwidey.

kawasan

perkotaan

tidak

sepenuhnya sama dengan potensi daya dukungnya

tetapi

juga

mempertimbangkan keberadaan lahan sawah beririgasi teknis sebagai faktor

3 - 26

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Stadion si Jalak Harupat menjadi salah satu landmark Kabupaten Bandung

kendala

di

samping

kecenderungan

Klasifikasi

permukiman

tersebut

perkembangan kawasan terbangun.


Secara spasial pola pemanfaatan ruang

Rencana pengembangan kawasan

kawasan

budidaya

mengarah

pada

bagian wilayah barat-timur, sementara ke arah utara dibatasi oleh kawasan resapan air (konservasi potensial sangat tinggi), dan ke selatan dibatasi hanya bersifat linear sepanjang jalan utama yang

menghubungan

kota

Bandung

dengan Kota Ciwidey, serta dengan

permukiman hingga

di

tahun

Kab. 2026

Bandung seluas

±

31.029,59 ha ( 17,61 %) dari total luas wilayah Kab. Bandung. Dari keseluruhan pemukima n diarahkan

luas

tersebut,

untuk

pemukima n

kawasan ya ng

pengembangan

untuk

kawasan

Pangalengan.

perkotaan seluas ± 13.936,85 ha

1. Kawasan Permukiman

luar

dan pengembangan permukiman di

Kawasan permukiman di Kabupaten Bandung dalam

per 4

berdasarkan

kecamatan

dibagi

(empat)

kategori

jumlah

penduduk.

kawasan perkotaan seluas ±

17.092,74

Pengembangan

permukiman di kawasan perkotaan diarahkan

untuk

terorganisir,

perumahan sedangkan

pengembangan permukiman di luar kawasan

3 - 27

ha.

perkotaan

diarahkan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tabel 3.6 Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Bandung tahun 2027 NO KAWASAN PERKOTAAN

LUAS WILAYAH

LUAS PEMUKIMAN (HA) PERSENTASE (%)

1

Soreang/Katapang

2.688,06

2.112,07 78.57

2

Ciwidey/Pasirjambu

1.846,09

1.060,90 57.47

3

Banjaran

1.837,56

840,75 45.75

4

Ciparay

1.606,45

785,45 48.89

5

Majalaya

3.448,69

1.367,83 39.66

6

Baleendah/Dayeuhkolot/Bojongsoang

4.472,05

2.674,51 59.81

7

Cileunyi/Rancaekek

3.170,83

2.708,14 85.41

8

Cicalengka

1.248,47

816,38 65.39

9

Pangalengan

984,90

468,66 47.58

10

Margahayu/Margaasih

2.888,84 24.191,94

TOTAL

1365,53 47.27 14.200,22

58.70

Sumber: Hasil Analisis, 2006

untuk permukiman yang tumbuh

kecamatan,

alami,

dalam

perdagangan / jasa yang memiliki

pengembangannya dibatasi sesuai

fungsi untuk melayani kecamatan

dengan

/KWT

lain terletak di kota-kota hirarki II

Terbangun

dan III, yaitu Kecamatan Soreang,

disesuaikan dengan daya dukung

Banjaran, Majalaya, dan Cileunyi.

dan daya tampung lingkungan).

Luas kawasan ini di Kab. Bandung ±

namun fungsi

(Koefisien

ruangnya

Wilayah

perdagangan

dan

kawasan

2.251,22 Ha.

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan

dan

jasa

3. Kawasan Peruntukan Industri

tingkat

Kawasan peruntukan industri lama

pelayanannya, yaitu yang memiliki

yang telah berkembang terletak di

fungsi

Kecamatan Margaasih, Katapang,

dibedakan

berdasarkan

pelayanan

kecamatan

dicirikan dengan pengelompokkan

Da yeuhko lo t,

Pa me u ngpeuk ,

letak,

Baleendah,

Bojongsoang,

terletak

di

seluruh

3 - 28

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Solokanjeruk, Banjaran, Arjasari, Cileunyi,

Majalaya,

4. Kawasan Konservasi Budaya dan

Cikancung,

Se j a ra h

Rancaekek, Cicalengka, Arjasari, Margahayu

dan

Peruntukan

industri

Bersejarah)

Pameungpeuk. lama

Kawasan konservasi budaya dan sejarah di Kabupaten Bandung yang harus dilindungi adalah sebagai berikut :

ini

terutama di wilayah selatan Kota Bandung diperuntukan bagi jenis industri rumah tangga, pengolahan makanan dan industri yang

tidak

·

Rumah adat Cikondang Kecamatan Pangalengan

·

Kampung Mahmud - Kecamatan Margaasih

·

Situs (Candi) Bojong Menje – Kecamatan Rancaekek

menggunakan air banyak. Rencana luas

kawasan

Bandung

Industri

di

Kab.

adalah seluas ± 5.43,03

Ha. Ketentuan mengenai kawasan industri/zona industri dilaksanakan melalui : ·

·

·

·

·

Peningkatan nilai tambah p e m a n f a a ta n ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Mengarahkan kegiatan industri yang non polutif dan tidak menggunakan air dalam jumlah besar ke Kawasan Industri Margaasih. Penataan zona-zona industri yang terbatas hanya mengisi ruang kosong di antara industri yang telah ada (infilling), agar tercapai keserasian dan optimasi pemanfaatan ruang/lahan. Pengembangan jenis-jenis industri yang ada di zona-zona industri adalah industri yang ramah lingkungan (non polutif) dan tidak boros air tanah dalam maupun air permukaan. Bagi industri polutif pada zona industri non polutif dapat diijinkan dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

(A rte fa k / B a ngu na n

3.4 RENCANA

PENGELOLAAN

-

KAWASAN

LINDUNG DAN BUDIDAYA Berdasarkan pola pemanfaatan ruang yang telah

dirumuskan,

selanjutnya

dirumuskan

pedoman pengelolaan kawasan, yang meliputi pengelolaan kawasan lindung, dan kawasan budidaya di Kabupaten Bandung. Kawasan budidaya dibagi menjadi kawasan perdesaan, perkotaan

dan

tertentu/khusus.

Rencana

pengelolaan kawasan ini merupakan bentukbentuk upaya pengelolaan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan. 3.4.1

RENCANA

PENGELOLAAN

KAWASAN

LINDUNG Pemantapan

kawasan

lindung

merupakan

perwujudan dari pengembangan struktur tata ruang wilayah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah kawasan lindung ini ditetapkan sebagai wilayah limitasi atau kendala bagi pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Bandung, maka perlu dimantapkan

3 - 29

agar

kawasan

lindung

dapat

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung terjaga dan berfungsi sesuai dengan perannya.

hujan

5. memberikan

Hasil analisis kesesuaian lahan,

·

Kriteria menurut Keppres No. 32 tahun

Rencana sektoral (perkebunan, kehutanan

terhadap

serta mengamankan aliran sungai 6. memberikan kawasan

perlindungan

sekitar

terhadap

danau/waduk

untuk

melindungi waduk dari kegiatan budidaya lindung

yang

perlu

yang

dimantapkan

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan

bawahannya

(Hutan

Suaka

Alam;

(4)

sekitarnya. Secara

umum

kawasan

kebijaksanaan

lindung

diarahkan

pemantapan pada

upaya

meliputi : fungsi

lindung

terhadap

tanah, air, dan iklim.

1. Mempertahankan status, fungsi dan kualitas kawasan lindung (dalam dan luar hutan)

2. mempertahankan keanekaragaman flora,

yang

ada

fauna dan tipe ekosistem serta keunikan

konservasi,

alam.

lindung.

3. mempertahankan/memantapkan

fungsi

lindung dari kawasan hutan lindung yang dilakukan

terhadap

kualitas air dan kondisi fisik kawasan

Bencana.

1. meningkatkan

perlindungan

mata air dari kegiatan budidaya yang dapat

Pelestarian Alam; dan (5) Kawasan Rawan

diarahkan untuk :

kelestarian

kawasan sekitar mata air untuk melindungi

Kawasan

Secara umum pengelolaan kawasan lindung

mengganggu

7. memberikan

Lindung); (2) Kawasan Perlindungan Setempat; Kawasan

dapat

fungsinya

fungsinya di Kabupaten Bandung terdiri dari :

(3)

perlindungan

kondisi pinggir sungai dan dasar sungai

dsb).

terhadap

mempunyai

mengganggu dan merusak kualitas sungai,

1990 dan UU No. 41 Tahun 1999,

Kawasan

yang

sempadan sungai dari kegiatan yang dapat

·

·

kawasan

fungsi konservasi potensial tinggi

Pertimbangan – pertimbangan yang digunakan bagi pemantapan kawasan lindung ini yaitu :

pada

untuk

mencegah

terjadinya

erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan air tanah dan air permukaan 4. mempertahankan fungsi kawasan resapan air yang dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air

3 - 30

melalui dan

upaya

rehabilitasi,

pengelolaan

kawasan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2. Mengarahkan secara bertahap kawasan-

gerakan tanah, kecuali tidak mengganggu

kawasan yang sesungguhnya sesuai untuk kawasan lindung dan secara kriteria lokasi dan

standar

teknis

memenuhi

untuk

fungsi lindung kawasan tersebut. 2. Kegiatan budidaya yang sudah ada dan tidak

ditetapkan sebagai kawasan lindung (antara

dampak

sekaligus

di luar hutan secara bertahap ke fungsi yang

telah

melalui

hidroorologis

ditetapkan

3. Kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung,

sesuai

peningkatan

kawasan

di

agar tidak berkembang lebih lanjut.

di

dikembalikan

fungsinya

ketentuan-ketentuan yang berlaku pada

fungsi

lindung

harus

sebagai kawasan lindung, sesuai dengan

kriteria dan standar teknisnya. Upayanya dilakukan

lindung

dapat diijinkan, dan harus dikendalikan

mengembalikan kawasan berfungsi lindung semula

fungsi

kawasan lindung yang telah ditetapkan

lain kawasan hutan produksi). 3. M e n g u r a n g i

mengganggu

peraturan pemerintah No.29/1986.

luar

kawasan hutan, yakni kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, rawan

3.4.2

4. Mengatasi

dan

KAWASAN

BUDIDAYA

bencana, dan kawasan perkebunan yang masuk dalam kriteria skor >175.

RENCANA PENGELOLAAN

Dalam satu wilayah kabupaten terdapat dua

mencegah

dampak

jenis

kawasan

fungsional

yaitu

kawasan

perkembangan permukiman dan kegiatan

perdesaan dan kawasan perkotaan serta bisa

budidaya yang berada di kawasan lindung

terdapat kawasan tertentu. Kawasan budidaya

saat ini.

yang akan dikembangkan di Kabupaten Bandung secara garis besar mencakup kawasan budidaya

5. Mencegah terjadinya alih fungsi lahan dari

perdesaan yang didominasi kegiatan pertanian,

kawasan lindung ke kawasan budidaya,

kawasan budidaya perkotaan dan kawasan

melalui pengendalian yang efektif dan

khusus.

kontinyu. A. Setelah (super kawasan

dilakukan impose)

diketahui

lindung

Berdasarkan

analisis dan

bagi

terdapat

kegiatan

kenyataan

kebijaksanaan

tumpang

konflik

budidaya.

tersebut,

pengarahan

tindih

maka

kegiatan

budidaya yang telah ada di kawasan lindung adalah :

RENCANA

PENGELOLAAN

KAWASAN

PERDESAAN/PERTANIAN Kawasan

Pedesaan

adalah

kawasan

yang

mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan

pelayanan sosial

dan

jasa

pemerintahan,

kegiatan

ekonomi.

pada

Keberadaan kawasan perdesaan masih berperan

kawasan lindung mencakup kawasan hutan

besar di Kabupaten Bandung, yang dapat

lindung,

rawan

dilihat dari cakupan wilayahnya jauh lebih

bencana gunung berapi dan kawasan rawan

besar dibandingkan dengan kawasan perkotaan.

1. Pelarangan

kegiatan

cagar

alam,

budidaya kawasan

3 - 31

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Di kawasan perdesaan sesuai dengan daya

penduduk

dukung lahannya dapat dikembangkan kegiatan

semakin kecil oleh rumah tangga pertanian di

-kegiatan budidaya yang berbasis pada lahan,

kawasan

yakni :

mempunyai dampak terhadap besarnya tekanan

agraris.

Penguasaan

perdesaan

pada

lahan

dasarnya

yang akan

terhadap kawasan berfungsi lindung, selain



Hutan Produksi



Hutan Rakyat



Pertanian tanaman pangan lahan basah (sawah)



Pertanian lahan kering dengan tanaman semusim



Pertanian lahan kering dengan tanaman tahunan / perkebunan.



Pariwisata.

potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan



Industri berbasis pertanian (agro-industri).

pertanian sebagai berikut :



Peternakan.



Perikanan.

Mengingat

mendorong

migrasi

desa-kota

yang

semakin besar. Pengelolaan pemanfaatan kawasan budidaya pertanian di Kabupaten Bandung diarahkan untuk

mengoptimalkan

pemanfaatan

ruang

kawasan yang berdasarkan kesesuaian lahannya

1. Pemanfaatan

kawasan

budidaya

hutan

produksi dan hutan rakyat, diarahkan untuk

sempitnya

Kabupaten

arus

kawasan

Bandung,

lindung

beberapa

di

kawasan

Pemanfaatan

kawasan

hutan

(budidaya

terbatas) dilakukan dengan Pengembangan

budidaya di atas dapat difungsikan sebagai

budidaya

kawasan lindung, yaitu Hutan Produksi, Hutan

mempertimbangkan

Rakyat,

Dalam hal ini perlu dilakukan upaya-

Pertaninan

perkebunan.

tanaman

Pengelolaan

tahunan kawasan

/ ini

diarahkan untuk mempertahankan keberadaan kawasan-kawasan budidaya berfungsi lindung

sektor pertanian di Kabupaten Bandung terus dari

pertanian

perdagangan-jasa,

ke

industri

pengembangan

Pemanfaatan kawasan pertanian perkebunan dan kawasan hutan karena fungsinya dapat dikategorikan kawasan lindung, maka kawasan ini harus dimantapkan atau bahkan diperluas seperti halnya kawasan lindung,

·

Pelarangan perambahan atau fungsi lahan pada kawasan ini.

·

Pengembangan budidaya perkebunan/buah-buahan partisipasi masyarakat

·

Pengembangan unit usaha pengolahan hasil pertanian.

perdesaan tetap perlu mendapat perhatian. Hal masih besar selain pertumbuhan penduduk terhadap lahan.

Upaya-upaya pengembangan

kawasan perdesaan

justru menjadi

sangat

penting sebagai salah satu strategi untuk mengurangi arus migrasi desa-kota sebagai akibat

dari

semakin

besarnya

tekanan

3 - 32

lahan.

·

kawasan

perdesaan sendiri dapat memberikan tekanan

konservasi

Ketentuan pokok tentang status dan fungsi hutan, pengurusan huta n,perenca naa n huta n dan pengelolaan

dan

ini mengingat daya serap tenaga kerjanya yang

dengan

·

menurun seiring dengan perubahan struktur ekonomi

tahunan

upaya :

tersebut. Selain itu, meskipun secara ekonomi peranan

tanaman

alih

hutan, dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2. Pemanfaatan kawasan budidaya pertanian

5. Peternakan

lahan basah, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan

pangan

serta

Pemanfaatan

peningkatan

diarahkan

produksi. Dalam hal ini perlu dilakukan

Intensifikasi pertanian

·

Perbaikan saluran irigasi dan bangunan

dalam hal ini perlu

irigasi lainnya

-

Penyediaan hijauan makanan ternak

Penurunan ketergantungan pada pupuk

-

Pencegahan dan penyediaan penyakit hewan menular

Pencegahan konversi lahan

-

lahan kering dengan tanaman semusim diarahkan untuk peningkatan produktivitas

6. Pemanfaatan kawasan perikanan diarahkan untuk

·

pengembangan

komoditas

bernilai

ekonomis 4. Pemanfaatan kawasan budidaya pertanian

dengan lahan

untuk

peningkatan

mempertimbangkan dan

kawasan

perluasan

kritis.

Dalam

lahan hal

bagi

Penyediaan benih/bibit unggul

-

Penyediaan pakan alami

-

Pengendalian lingkungan perairan

-

Mengembangkan budidaya di perairan umum

produksi

-

konservasi

Penanganan dan pengendalian hama/ penyakit ikan

terutama ini

ikani

-

lahan kering dengan tanaman tahunan diarahkan

protein

upaya:

upaya-upaya : peningkatan intensifikasi pertanian

penyediaan

masarakat. Dalam hal ini perlu upaya-

komoditas. Dalam hal ini perlu dilakukan

·

Pengolahan dan pemanfaatan limbah ternak.

pertanian dan peningkatan nilai ekonomis

perlu

-

dilakukan upaya-upaya :

Peningkatan

difersifikasi

pengolahan

hasil perikanan

Penganekaragaman budidaya tanaman

B.

tahunan

·

protein

Penyediaan bibit unggul

3. Pemanfaatan kawasan budidaya pertanian

·

penyediaan

-

buatan

·

peternakan

upaya-upaya:

·

·

untuk

hewani masyarakat

upaya-upaya :

·

kawasan

RENCANA

PENGELOLAAN

KAWASAN

BUDIDAYA PERKOTAAN

peningkatan produktivitas lahan dengan

Kawasan

multi kultur

mempunyai kegiatan utama bukan pertanian

pengembangan budidaya di kawasan lahan kritis

Perkotaan

adalah

kawasan

yang

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman distribusi

3 - 33

perkotaan,

pelayanan

jasa

pemusatan

dan

pemerintahan,

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Karena

Banjaran, Baleendah, Majalaya, Banjaran,

menyangkut

Cileunyi-Rancaekek, dan Cicalengka.

secara

pengertian kawasan perkotaan

fungsional,

delineasi

kawasan

perkotaan di Kabupaten Bandung mencakup : ·

Aglomerasi urban)

desa-desa

menurut

didasarkan

pada

perkotaan

definisi

pertanian,

dan

perkotaan

dalam

konteks

pengembangan kota satelit yang lebih kecil lagi ukurannya tetapi mempunyai peranan

yang

penting karena mengemban fungsi khusus

penduduk,

dan diperkirakan dapat tumbuh pesat (kota

persentase penduduk bekerja di sektor bukan

Kawasan

(desa

BPS,

kepadatan

·

jumlah

hirarki III di Kabupaten Bandung)

fasilitas Pengendalian

perkotaan

pemanfaatan

kawasan

non-

pertanian atau perkotaan dilakukan dengan ·

Kawasan terbangun yang telah ada dan

prinsip :

kecenderungan perkembangannya • ·

Membatasi

perkembangan

Kawasan yang berdasarkan analisis fisik

perkotaan

dasar mempunyai daya dukung tinggi untuk

ekspansif dan tidak beraturan;

untuk

tidak

kawasan

meluas

secara

pengembangan kawasan perkotaan. 

Mempertahankan

keberadaan kawasan

Dengan dasar pertimbangan di atas, kawasan

lindung dan kawasan pertanian lahan

perkotaan yang dikembangkan di kabupaten

basah (sawah beririgasi teknis)

Bandung meliputi : •

Mengintegrasikan fungsi pengembangan dan sistem kota-kota

•

Mengantisipasi perkembangan kegiatan di masa mendatang yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.

Penataan kota-kota agar tercipta integritas keruangan ·

Kawasan

perkotaan

di

kecamatan-

Pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya non-pertanian/ kawasan perkotaan dilakukan sesuai pembagian wilayah pengembangan yang pada dasarnya akan memberi arahan pengembangan / pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi utamanya masin-masing. Secara rinci arahan pemanfaatan ruang tiap Wilayah Pengembangan (WP) adalah sebagai berikut :

kecamatan yang terletak di pinggiran luar kota

Bandung

yang

selama

ini

telah

mengalami proses suburbanisasi. ·

Kawasan

perkotaan

dalam

konteks

pengembangan kota-kota hirarki II a dan II b di Kabupaten Bandung yaitu Soreang ,

1. WP Soreang-Katapang dengan pusat Kota Soreang, meliputi Kecamatan Soreang, Katapang, Kutawaringin, Ciwidey, Pasirjambu, Rancabali. Fungsi kegiatannya adalah pemerintahan, Industri non polutif, perdagangan, permukiman, pertanian,

3 - 34

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung pariwisata, industri (zone yang sudah ada), konservasi di bagian selatan. Arahan pemanfaatan ruangnnya adalah :

a. Penataan perkotaan

a. Penataan sarana pemerintahan dan kabupaten.

c. Pembangunan industri pada zone-zone industri yang ada (infilling) dan diarahkan untuk menjadi kawasan industri.

dan prasarana perkotaan skala

e. P e n g e m b a n g a n Pangalengan f.

d. Pembangunan industri pada zone-zone diarahkan

ada

untuk

(infilling)

menjadi

dan

e. Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis sebagai lumbung padi Metropolitan Bandung

ekowisata

di

Pengembangan industri yang mendukung pertanian (agroindustri)

g. Pengembangan agribisnis

kawasan

industri;

prasarana

d. Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis sebagai lumbung padi Metropolitan Bandung

c. Jasa yang mendukung kegiatan fungsi wilayah, baik skala WP maupun skala Kabupaten

yang

dan

b. Pengembangan permukiman.

b. Perdagangan, untuk mengantisipasi pengalihan perdagangan dari Kota Bandung

industri

sarana

3. WP Baleendah dengan pusat Kota Baleendah, meliputi Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot dan, Bojongsoang. Fungsi kegiatannya adalah industri non polutif, perdagangan, permukiman, dan pertanian. Arahan pemanfaatan ruangnya : a. Penataan perkotaan

sarana

dan

prasarana

b. Pengembangan permukiman. f.

c. Pembangunan industri pada zone-zone industri yang sudah ada (infilling) dan diarahkan untuk menjadi kawasan industri.

Pengembangan ekowisata di Ciwidey

g. P e n g e m b a n g a n industri yang mendukung pertanian (agroindustri)

d. Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis sebagai lumbung padi Metropolitan Bandung

h. Pengembangan agribisnis 2. WP Banjaran dengan pusat Kota Banjaran, meliputi Kecamatan Banjaran, Pameungpeuk, Cangkuang, Arjasari, Cimaung, Pangalengan. Fungsi kegiatannya adalah industri, jasa, perdagangan, permukiman, pertanian, pariwisata, konservasi di bagian selatan. Arahan pemanfaatan ruangnya :

e. P e n g e m b a n g a n industri yang mendukung pertanian (agroindustri) 4. WP Majalaya dengan pusat Kota Majalaya, meliputi Kecamatan Majalaya, Ciparay, Solokanjeruk, Pacet, Kertasari, Paseh, dan Ibun. Fungsi kegiatannya adalah

3 - 35

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung permukiman, perdagangan, Industri, dan pertanian. Arahan pemanfaatan ruangnya :

berorientasi langsung kepada PKN Kota Bandung , meliputi : Kecamatan Margahayu, Margaasih, Cilengkrang dan Cimenyan. Arahan pemanfaatan ruangnya adalah:

a. Pengembangan permukiman b. Pengembangan jasa serta perdagangan grosir

a. Pengembangan permukiman.

c. Pengembangan industri pada zone-zone industri yang sudah ada (infilling) dan diarahkan untuk menjadi kawasan industri.

b. Pengembangan perdagangan dan jasa c. Pengembangan pertanian d. Kawasan Konservasi (untuk Cilengkrang dan Cimenyan)

d. Pengembangan pertanian 5. WP Cileunyi-Rancaekek dengan pusat kota Cileunyi meliputi Kecamatan Cileunyi dan Rancaekek. Fungsi kegiatannya adalah jasa, perdagangan, permukiman serta industri ramah lingkungan. Arahan pemanfaatan ruangnya adalah :

C.

PEDOMAN

PEMANFAATAN

RUANG

KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA Pemanfaatan

ruang

kawasan

lindung

dan

budidaya diatur berdasarkan ketentuan teknis pemanfaatan ruang di Kabupaten Bandung. Ketentuan teknis pemanfaatan kawasan lindung

a. Pengembangan permukiman

adalah :

b. Pengembangan perdagangan grosir c. Pengembangan industri pada zone-zone

a. Di

dalam

melakukan

industri yang sudah ada (infilling).

kecuali

kawasan kegiatan

lindung

dilarang

budidaya

apapun,

pembangunan

prasarana

vital

dengan luas areal maksimum 2% dari luas

d. Pengembangan pertanian

kawasan lindung. 6. WP Cicalengka dengan pusat kota Cicalengka meliputi Kecamatan Cicalengka, Nagreg dan Cikancung. Fungsi kegiatannya adalah Industri ramah lingkungan jasa dan perdagangan, pertanian, dan permukiman. Arahan pemanfaatan ruangnya adalah : a. Pengembangan industri pada zone-zone industri yang sudah ada (infilling).

b. Di dalam kawasan non-hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan budidaya secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi

lindung

kawasan

dan

wajib

melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di

b. Pengembangan perdagangan grosir

kawasan lindung dan mempunyai dampak

c. Pengembangan pertanian

penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung harus

d. Pengembangan permukiman

dikembaikan

7. Wilayah WP yang karena letaknya berbatasan langsung dan secara geografis

3 - 36

bertahap

ke sesuai

fungsi

lindung

dengan

secara

peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Sedangkan ketentuan pemanfaatan kawasan

2.

budidaya adalah : 1. Pemanfaatan

Pemanfaatan tanah di kawasan budidaya yang belum di atur dalam rencana rinci

tanah

yang

tidak

tata

sesuai

ruang

dilaksanakan

dengan

mempertimbangkan kriteria dan standar

dengan rencana tata ruang tidak dapat

pemanfaatan ruang.

ditingkatkan pemanfaatannya.

Tabel 3.7 Ketentuan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Fungsi Kawasan

FUNGSI KAWASAN Lindung

PEMANFAATA N RUANG Hutan Lindung

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

 

Resapan Air

 

Sempadan



Sungai

   

Sempadan Mata



Air



Budidaya

H u t a n Produksi



Pertanian

Terbatas Budidaya Pertanian Tanaman

− Lebar sungai <2,5m, areal penanaman berjarak minimum 10 m − Lebar sungai 2,5 m – 10 m,areal penanaman berjarak minimum 50m − Lebar > 10 m, areal penanaman minimum 100 m Tidak diperkenankan adanya budidaya termasuk mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan atau bangunan merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum dan Pariwisata Perlindungan sumber mata air dilakukan dengan penanaman tanaman keras minimal sampai radius 100 m. Tidak diperkenankan adanya budidaya termasuk mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan atau bangunan merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum Tidak diperkenakan adanya bangunan kecuali bangunan berupa fasilitas bagi pengelolaan hutan produksi dan wisata dan bangunan pengamanan hutan produksi



Luas bangunan maksimum sebesar 2% dari luas hutan produksi



Diperkenakan adanya kegiatan budidaya yang meningkatkan dan atau mempertahankan kelestarian konservasi air dan tanah Tidak diperkenankan adanya bangunan kecuali bangunan penunjang unit produksi perkebunan seperti pabrik, gudang, pembibitan, perumahan karyawan dan Akomodasi Wisata Luas bangunan penunjang dibatasi sesuai hasil kajian detil dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.



Tahunan/ Perkebunan

Hutan lindung yang ditetapkan bersifat mutlak sehingga tidak boleh dikonversi untuk kepentingan lain Tidak diperkenankan adanya budidaya termasuk mendirikan bangunan kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan atau bangunan merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum Pengambilan air tanah dilarang pada semua kedalaman kecuali untuk keperluan air minum rumah tangga penduduk setempat Kegiatan budidaya non pertanian diperkenankan dengan persyaratan teknis yang sangat ketat dibuktikan dengan kajian lingkungan sehingga tidak merubah fungsi kawasan sebagai resapan air. Perlindungan tebing-tebing/bantaran sungai yang potensial terhadap erosi dan longsor dilakukan dengan penanaman tanaman keras dengan ketentuan (jarak dari bibir sungai) :



3 - 37

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Pertanian Tanaman Tahunan

 Diperkenankan adanya budidaya peternakan, permukiman pedesaan dan

Pertanian Lahan Kering

 Diperkenankan adanya budidaya peternakan, permukiman pedesaan dan

Pertanian Lahan Basah

 Diperkenankan adanya bangunan:  Bangunan yang menunjang fungsi kawasan/kegiatan utama untuk

kegiatan pariwisata beserta fasilitas penunjangnya

 Lahan terbangun dibatasi disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. kegiatan pariwisata beserta fasilitas penunjangnya.  Lahan terbangun dibatasi disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan kajian detil.

kepentingan umum

 Jalan sesuai dengan kebutuhan  Permukiman perdesaan dan pariwisata/agrowisata Permukiman

Permukiman Perkotaan

 Dapat dibangun fasilitas yang dapat menunjang fungsi perkotaan.  Dapat dibangun akomodasi pariwisata perkotaan serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan

 Pemanfaatan air tanah dalam/ sumur bor harus dikendalikan secara ketat sesuai peraturan yang berlaku.  Sistem Prasarana Drainase − Koefisien pengaliran permukaan (run off) melalui pembuatan sumur resapan kolam retensi serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) − Harus mempertimbangkan badan sungai yang ada sebagai saluran penerima − Perhitungan drainase berdasarkan banjir 10 tahunan

 Air Bersih

Permukiman Perdesaan

− Pengambilan air baku diutamakan dari air permukaan − Untuk meningkatkan recharge air tanah dianjurkan membuat sumur resapan terutama pada tanah yang stabil dan mempunyai daya serap tinggi − Perhitungan kebutuhan air bersih rata-rata120 liter/orang/hari  Lahan terbangun dibatasi disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.  Dapat dibangun fasilitas yang dapat menunjang fungsi perdesaan.

 Diperkenankan adanya : •

Bangunan yang menunjang fungsi kawasan/kegiatan utama untuk kepentingan umum • Jalan sesuai dengan kebutuhan • Permukiman perdesaan dan pariwisata/agrowisata  Lahan terbangun dibatasi berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan kajian detil (permukiman kepadatan rendah).

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2006 3. Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang

4. Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang

di atas dan atau di bawah tanah yang tidak

di

terkait dengan penguasaan tanah dapat

dilaksanakan

dilaksanakan apabila tidak mengganggu

perundangan yang berlaku.

penggunaan dan pemanfaatan tanah ybs.

3 - 38

atas

dan

atau

di

bawah

berdasarkan

tanah

peraturan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Ketentuan

pemanfaatan

ruang

Kabupaten

Ketinggian < 1000 m dpl diarahkan pada

Bandung didasarkan pada kemiringan lereng,

fungsi budidaya pertanian dan budidaya

ketinggian lahan, fungsi kawasan, kepadatan

permukiman, ketinggian 1000 – 2000 m dpl

bangunan, intensitas bangunan dan ketentuan

diarahkan pada fungsi lindung dan budidaya

perubahan guna lahan.

pertanian, sedangkan ketinggian > 2000 m dpl diarahkan dan dipertahankan sebagai

a. Topografi (Kemiringan Lereng)

fungsi lindung.

Kemiringan lereng atau topografi suatu kawasan akan ikut berpengaruh terhadap

c. Fungsi Kawasan

sistem

Ketentuan pemanfaatan atau pengaturan

sistem

ruang untuk kawasan lindung dan budidaya

pengaliran jaringan drainase dan utilitas

di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada

lainnya,

Tabel 3.7.

peruntukan

lahan

perencanaan

jaringan

dan

peletakan

aspek

maksimum

seperti

bangunan-bangunan,

visual. yang

dikembangkan

jalan,

Kemiringan

lereng

diperbolehkan

untuk

d. Kepadatan Bangunan

di Kabupaten Bandung

Ketentuan

kepadatan

bangunan

di

adalah 30%, sedangkan kemiringan lereng

Kabupaten Bandung diatur secara lebih

30% - 40% diarahkan sebagai kawasan

terperinci di dalam rencana tata ruang

pembatas (buffer) atau budidaya terbatas

yang detil (RDTRK). Untuk wilayah-wilayah

yang berfungsi lindung dan kemiringan

yang

lereng >40% diarahkan dan dipertahankan

ketentuan

sebagai kawasan lindung.

dalam tabel 3.8 berikut:

b. Ketinggian Ketinggian Kabupaten Bandung mempunyai keterkaitan dengan jumlah curah hujan. Semakin semakin

tinggi tinggi

suatu juga

wilayah/area, curah

hujannya

sehingga berpengaruh terhadap fungsinya sebagai

kawasan

konservasi

potensial.

Pembagian ketinggian lahan di Kabupaten Bandung sesuai dengan karakteristiknya terbagi menjadi tiga bagian yaitu : Ketinggian < 1000 m dpl Ketinggian 1000 - 2000 m dpl Ketinggian > 2000 m dpl

3 - 39

belum

memiliki

kepadatan

rencana

detil,

bangunan

diatur

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tabel 3.8 Arahan Penggunaan Lahan untuk tiap Kawasan Rencana Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG Kawasan Lindung No.

Kawasan Budidaya

KATEGORI PENGGUNAAN

Kawasan Budidaya Pertanian (KBP)

KB-NP

KHL

KSA

KRA

SSKSW

KR B

LB

LK-TS

LK-TT

KHP

KPERM/ KPERK

Perumahan

X

X

X

X

X

B

B

B

X

I

Industri

X

X

X

X

X

B

B

B

X

T/B

Perdagangan dan Jasa

X

X

X

X

X

B

B

B

X

I

Bangunan Umum – Fasos Fasum/Pemerintahan

X

X

X

X

X

B

B

B

X

I

2.

Permukiman Perdesaan

X

X

X

X

X

T

T

T

T

I

3.

Pertanian Sawah

X

X

X

X

T

I

I

I

B

T

Ladang/Tegalan

X

X

T

T

T

T

I

I

T

T

Perkebunan

X

X

T

T

T

T

I

I

T

X

Peternakan

X

X

T

X

X

B

T

T

B

X

Hutan Produksi

X

X

T

T

T

T

T

T

T

X

Hutan Lindung

I

I

I

I

I

X

X

X

T

T

5.

Pariwisata

T

T

B

B

B

B

B

B

B

B

6.

Pertambangan

X

X

X

X

B

B

B

B

B

B

7.

Prasarana Utama Wilayah IPAL

X

X

X

B

B

B

B

B

B

B

FPS

X

X

X

X

X

B

B

B

B

T/B

1.

4.

Permukiman Perkotaan

Hutan

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2006 Keterangan

dibatasi.

:

diizinkan

sesuai

dengan

berupa

standar

atau peraturan tambahan lainnya.

rencana

pemanfaatan ruang kawasan utamanya

dapat

pembangunan minimum, pembatasan kegiatan,

I : Penggunaan lahan atau kategori penggunaan lahan

Pembatasan

B : Penggunaan lahan memerlukan izin penggunaan

T : Penggunaan lahan dizinkan secara Terbatas atau

3 - 40

bersyarat. Izin ini diperlukan untuk penggunaan-

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung penggunaan

yang

memiliki

potensi

dampak

e. Intensitas Bangunan (KDB dan KLB)

penting terhadap kawasan sekitarnya / wilayah

Intensitas bangunan yang diatur adalah

yang lebih luas.

Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan. Koefisien Dasar Bangunan

X : Penggunaan lahan atau kategori penggunaan

(KDB)

lahan tidak diizinkan.

perbandingan bangunan

KAWASAN LINDUNG KHL

adalah

persentase antara

terhadap

berdasarkan

luas

lantai

dasar

luas

persil

yang

dikuasai. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah besaran ruang yan dihitung dari

: Kawasan Hutan Lindung

perbandingan antara luas seluruh lantai KSA

: Kawasan Suaka Alam

KRA

:

Kawasan

Resapan

Air

/

Kawasan

terhadap

dikuasai.

Ketentuan

maksimum

Konsenservasi Potensial Sangat Tinggi KRB

bangunan

di

luas

persil

yang

dan

KLB

KDB

Kabupaten

Bandung

ditentukan melalui rencana yang lebih terperinci atau melalui kajian detil.

: Kawasan Rawan Bencana

D.

SS-KSW : Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Waduk

KETENTUAN / KRITERIA / PERSYARATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG BUDIDAYA

KAWASAN BUDIDAYA

Untuk perencanaan lokasi fasilitas-fasilitas

Kawasan Budidaya Pertanian LB :

yang merupakan pendukung kegiatan budidaya (fasiltas

Pertanian Lahan Basah

umum/sosial

maupun

fasilitas

komersil), baik yang dibiayai oleh pemerintah LK-TS

: Pertanian Lahan Kering dengan Tanaman

atau swasta atau merupakan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, antara lain:

Semusim

fasilitas LK-TT

: Pertanian Lahan Basan dengan Tanaman

kesehatan,

pelayanan

ekonomi, fasilitas pemerintahan, TPU/TPBU, fasilitas

Tahunan

Pendidikan, pengelolaan

lingkungan

(IPAL,

Persampahan, air bersih, sanitasi lingkungan) HP:

Hutan Produksi

dan fasilitas penunjang transportasi (SPBU, rest area), fasilitas kebudayaan dan pariwisata

Kawasan Budidaya Non-Pertanian KPerm/KPerk

:

Kawasan

serta fasilitas pendukung kegiatan budidaya

Permukiman

/

(exact location) dalam zonasi pemanfaatan

Perkotaan

ruang tetapi lebih ditentukan berdasarkan

Ketentuan pembatasan serta persyaratan ditentukan lebih

lanjut

lainnya tidak diatur secara secara spesifik

dalam

peraturan

yang

lebih

kajian

teknis,

estetika ruang.

terperinci

3 - 41

keserasian

lingkungan

serta

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung E.

TOLERANSI AKURASI PEMETAAN UNTUK

mengikuti ketentuan pemanfaatan kawasan

PERENCANAAN RUANG

lindung dan budidaya.

Perencanaan RTRW ini berbasis peta dasar

Rencana

dengan skala 1 : 25.000 sehingga akurasi

melalui

geometrik

konsorsium swasta atau dilakukan melalui

di

dalam

penentuan

lokasi

pemerintah

dengan

Rencana Induk, Rencana Detil Kawasan KBT

Antara 15 – 30 m.

yang diatur secara lebih spesifik dalam peraturan tersendiri. Dalam pengembangan

POTENSI KEBENCANAAN

KBT Kegiatan pengembangan budidaya yang sesuai dengan RTRW, namun berdasarkan kajian detail menimbulkan

bencana

tidak

dapat

dikembangkan

Kasiba/Lisiba

berdiri sendiri. 2. Kawasan Industri Margaasih

diizinkan. 3.4.3

diarahkan

namun dengan tetap mengacu kepada

pengembangan budidaya mempunyai toleransi

berpotensi

kerjasama

KBT

mekanisme pengembangan secara parsial,

perencanaan aktivitas pemanfaatan ruang /

F.

pengembangan

Kawasan ini diharapkan dapat menjadi

RENCANA

PENGELOLAAN

KAWASAN

STRATEGIS

prioritas pengembangan kawasan industri di bagian barat Kabupaten Bandung dengan luas ±

500 ha yang terletak di Desa

Kawasan Strategis merupakan kawasan prioritas

Margaasih

yang

kawasan ini ditunjang oleh kegiatan lainnya

membutuhkan

pengembangan/

Kecamatan

Margaasih.

Pada

penanganan mendesak atau kawasan yang

yang sesuai dengan fungsi kawasan .

mempunyai potensi pengembangan yang dapat

Ketentuan teknis pemanfaatan kawasan

memajukan

industri adalah sebagai berikut :

perekonomian

wilayah,

atau

kawasan yang mempunyai permasalahan yang

·

Harus memperhatikan lingkungan

·

Harus dilengkapi pengolahan limbah

·

Harus memperhatikan suplai air bersih

·

Jenis industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan dan memenuhi baku mutu lingkungan/ nilai ambang batas yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

·

Pengelolaan limbah industri sebaiknya dikelola secara terpadu.

·

Pembatasan pembangunan perumahan baru di kawasan peruntukan industri.

·

Harus memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/UPL-UKL).

harus segera ditangani. Dikaitkan dengan fungsi khusus, struktur dan pola

pemanfaatan

ruang

yang

ingin

direncanakan di Kabupaten Bandung, kawasan prioritas yang akan dikembangkan adalah : 1. Kawasan Kota Baru Tegalluar (KBT) Kawasan ini dikembangkan sebagai Kota Baru

untuk

pengembangan

kawasan

pemukiman skala besar, kawasan industri, pengembangan

waduk/danau

buatan,

kawasan jasa/perdagangan serta kawasan komersial lainnya. Pengelolaan Kawasan ini

3 - 42

kelestarian

dengan

instalasi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tabel 3.9 Pola Penggunaan Lahan pada Kawasan Industri

Kawasan ini merupakan kawasan khusus olah raga yang diprioritaskan penataan ruangnya dengan luas ± 740 ha terletak di

Jenis Penggunaan

Struktur Penggunaan (%)

1

K a v l i n g Industri

Maksimal 60%

Setiap kavling karus mengikuti ketentuan yang berlaku

2

Jalan dan Saluran

8-12%

Terdapat jalan primer dan jalan sekunder. Tekanan gandar primer minimal 8 ton dan sekundre minimal 5 ton. Perkerasan jalan minimal 7 m.

yang di dukung dengan faslitas-fasilitas

Dapat berupa jalur hijau, taman.

3.5

No

3

4

R u a n g Terbuka Hijau

Minimal 20 %

Fasilitas Penunjang

6-12%

Keterangan

Kecamatan

Dapat berupa perumahan terbtas, perdagangan, jasa, peribadatan, kesehatan.

Kutawaringin. dapat

Kawasan

menjadi

pusat

dan

Kecamatan

ini

diharapkan

kegiatan

untuk

pengembangan kawasan olahraga terpadu lainnya a.l: jasa, perdagangan, perumahan, industri terbatas/selektif. Rencana detil pengembangan kawasan olahraga ini diatur dalam peraturan tersendiri. RENCANA

SISTEM

PRASARANA

SISTEM

PRASARANA

prasarana

transportasi

WILAYAH 3.5.1

RENCANA

TRANSPORTASI Rencana

sistem

dirumuskan dalam rangka pengembangan

sistem

Sumber: hasil analisis

Katapang

prasarana

transportasi

untuk

meningkatkan pelayanan jaringan transportasi ·

·

·

·

Memperhatikan penataan kawasan perumahan di sekitar kawasan peruntukan industri. Pembangunan kawasan industri minimal berjarak 2 km dari permukiman dan berjarak 1520 dari pusat kota. Persyaratan pemanfaatan air tanah dalam sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pola penggunaan lahan pada Kawasan Industri dapat dilihat pada Tabel berikut. Di dalam Kawasan Industri Margaasih ini, dapat dimungkinkan kegiatankegiatan komersil lainnya, a.l: jasa, perdagangan, perumahan.

wilayah. Rencana sistem prasarana transportasi meliputi : Penentuan fungsi jalan, rencana pembangunan jalan, rencana pengembangan terminal, dan rencana pengembangan sistem angkutan umum. Jaringan jalan di Kabupaten Bandung memiliki pola berbentuk radial, yang memusat kearah Kota Bandung. Jaringan-jaringan jalan utama merupakan garis lurus yang ditarik dari arah pusat

Kota

Bandung.

Bentuk

tersebut

menunjukkan bahwa orientasi perkembangan wilayah

adalah

ke

Kota

Bandung.

Fungsi

jaringan jalan tersebut selain sebagai jalan internal wilayah Kabupaten Bandung, juga mempunyai fungsi regional sebagai penghubung

3. Kawasan Sekitar Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat

wilayah

kabupaten dengan Kota

Bandung.

Keadaan ini mengakibatkan jaringan jalan

3 - 43

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung utama berstatus Jalan Propinsi dan Jalan

Rencana sistem prasarana transportasi untuk

Kabupaten.

Kabupaten Bandung akan diarahkan untuk menunjang struktur ruang yang akan dibentuk.

Selain jaringan jalan regional, terdapat juga

Dalam

jaringan jalan yang menghubungkan kota - kota

pemenuh kebutuhan wilayah, maka demand

kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung.

pergerakan

Jaringan jalan tersebut sebagian berstatus

Bandung dan Cimahi sebagai kota inti perlu

jalan kabupaten. Jaringan jalan penghubung

ditanggulangi

kota-kota

transportasi yang sesuai untuk menanggulangi

kecamatan

tersebut

berpola

konteks

transportasi

eksisting

yang

dengan

sebagai

alat

mengarah

segera.

ke

Konsep

melingkar dan berorientasi pada jalur regional.

permasalahan

Dengan demikian, dari pola jaringan jalan yang

menyediakan sarana transportasi massal antar

sudah ada tampak hubungan antara kota-kota

wilayah. Moda yang paling sesuai untuk itu

kecamatan dengan ibukota Kabupaten Bandung

adalah kereta api, oleh karena itu arahan

sebagai pusat pertumbuhan wilayah kabupaten

transportasi

masih lemah. Hal ini juga diakibatkan oleh

transportasi

kondisi geografis wilayah yang dipisahkan oleh

transportasi (monorel).

tersebut

adalah

Kabupaten kereta

dengan

Bandung

api

atau

adalah

ligth

rail

wilayah Kota Bandung, akibatnya interaksi antar wilayah timur – barat dan utara – selatan,

A. Kriteria Pengembangan Jaringan Jalan

harus melalui wilayah Kota Bandung. Kriteria jaringan jalan berdasarkan fungsinya Hubungan pusat wilayah kecamatan sudah

yang

relatif baik, dengan dibangunnya jaringan jalan

Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006

kabupaten

tentang Jalan diuraikan sebagai berikut :

yang

memotong

jaringan

jalan

diatur

dalam

Peraturan

Pemerintah

radial diatas. Interaksi yang masih kurang adalah hubungan antar kota kecamatan yang

1. Jalan Arteri Primer

berlokasi jauh di bagian selatan (misalnya Kecamatan Ciwidey)

Kertasari,

dan

wilayah

Pangalengan bagian

timur

dan laut

Kriteria jalan arteri primer antara lain: a. Jalan

arteri

primer

didesain

Cilengkrang).

berdasarkan kecepatan rencana paling

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum

rendah 60 (enam puluh) kilometer per

Kabupaten Bandung dan SK Bupati Bandung,

jam dengan ruang manfaat jalan (lebar

panjang jaringan jalan di Kabupaten Bandung

badan jalan) paling sedikit 11 (sebelas)

menurut status jalannya adalah untuk jalan

meter dan ruang pengawasan jalan

negara sepanjang

paling sedikit 15 (lima belas) meter.

(misalnya

sepanjang

Kecamatan

29,94 Km, jalan propinsi

178,21

km,

jalan

kabupaten

sepanjang 813,88 km dan jalan desa sepanjang 4.566,69

km,

sehingga

panjang

jalan

keseluruhan di Kabupaten Bandung adalah 5.588,72 Km.

b. Jalan

arteri

primer

mempunyai

kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. c. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh

3 - 44

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal,

tertentu

dan kegiatan lokal.

ketentuan sebagaimana dimaksud pada

dibatasi

e. Jalan kolektor primer yang memasuki

sebagaimana

kawasan perkotaan dan/atau kawasan

dimaksud pada point (a), point (b), dan

pengembangan perkotaan tidak boleh

point (c) harus tetap terpenuhi.

terputus.

ketentuan

e. Persimpangan arteri

sebidang

primer

pada

dengan

jalan

3. Jalan Lokal Primer

pengaturan

Kriteria jalan lokal primer antara lain:

tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (a),

a. Jalan lokal primer didesain berdasarkan

point (b), dan point (c) f.

memenuhi

rupa

sehingga

sedemikian

tetap

point (a), point (b), dan point (c).

d. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer

harus

kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan

Jalan arteri primer yang memasuki

lebar badan jalan paling sedikit 7,5

kawasan perkotaan dan/atau kawasan

(tujuh koma lima) meter.

pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

b. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan

2. Jalan Kolektor Primer

tidak

boleh

terputus.

Kriteria jalan kolektor primer antara lain: a. Jalan

perdesaan

kolektor

primer

B. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan

didesain

Jalan

berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per

Rencana pengembangan jaringan jalan meliputi

jam dengan ruang manfaat jalan (lebar

peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru

badan jalan) paling sedikit 9 (sembilan)

berdasarkan starus dan fungsi jalan.

meter dan ruang pengawasan jalan paling sedikit 10 (sepuluh) meter. b. Jalan

kolektor

primer

1.

dengan

direncanakan

masuk

dibatasi

sehingga

dan

ketentuan

2.

sebagaimana dimaksud pada point (a) dan point b (2) masih tetap terpenuhi. d. Persimpangan

sebidang

pada

Jalan

kel engkapan

Nasional fasil itas

 Cileunyi-Tasik  Cileunyi-Sumedang

lalu lintas rata-rata. jalan

Jalan

jalannya:

mempunyai

kapasitas yang lebih besar dari volume

c. Jumlah

Peningkatan

Peningkatan Jalan

kelengkapan fasilitas jalannya: Moh. Toha-Dayeuhkolot

jalan

kolektor primer dengan pengaturan

3 - 45

Propinsi dengan

Dayeuhkolot-Baleendah Baleendah-Pameungpeuk

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Majalaya-Ibun

Baleendah-Banjaran

Gambung-Palayangan

Banjaran-Cimaung

Palayangan-Pintu

Cimaung-Pangalengan

Rancabali-Cisabuk (Bts. Cianjur)

Buahbatu-Bojongsoang

Banjaran-Arjasari Arjasari-Pinggirsari

Bojongsoang-Baleendah

Pinggirsari-Garduh Cicalengka-Sawahbera

Baleendah-Ciparay

Ciwidey-Datarpuspa

Ciparay-Majalaya

Tugu-Kulalet-Munjul

Majalaya-Cijapati

Ciparay-Sapan

Nagreg-Lebakjero

Sapan-Tegalluar Tegalluar-Solokanjeruk

Soreang-Cihampelas

Peundeuy-Bj.Salam Bj.Salam-Tj.Laya

Kopo-Katapang

Tanjunglaya-Bojongemas

Katapang-Soreang

Bojongemas-Tegalluar

Soreang-Pasirjambu

Majalaya-Bojong

Pasirjambu-Ciwidey

Bojong-Rancaekek Sp.Solokanjeruk-Rancaekek

Ciwidey-Rancabali

Lingkar Majalaya Ciparay-Pacet

Rancabali-Cidaun

Pacet-Kertasari

Bojongsoang-Dayeuhkolot

Kertasari-Santosa Santosa-Cibatarua (Bts.Garut)

3.

Peningkatan Jalan Kolektor Primer 4 (Jalan Kabupaten) dengan kelengkapan

4.

Peningkatan Jalan Lokal Primer (Jalan

fasilitas jalannya:

Kabupaten

Soreang-Cangkuang

fasilitas jalannya:

Cangkuang-Banjaran

)

dengan

Mengger-Sukapura

Pangalengan-Pintu-Talun-Santosa

Sukapura-Cipagalo

Andir-Rancamanyar

Tonjong-Rancakole-Ciketut

Rancamanyar-Katapang

Maruyung-Cibulakan-Babakan

Rancamanyar-Sayuran

Cangkring-Arjasari

Sayuran-Cibaduyut

Neglasari-Garduh

Asem-Sukasari

Biru-Neglasari

Sukasari-Rancamanyar

Maruyung-Padasuka

Sayati-Cangkuang

Andir-Mandalasari-Mekarjaya

Cangkuang-Palasari

Wangisagara-Ibun

3 - 46

kelengkapan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Ibun-Dukuh

Cigondewah-TKI

Panundaan-Cibodas

TKI-Soreang

Cibodas-Rancabolang

Ciwastra-Buahbatu-Rancamanuk

Cangkuang-Cikalong Cikalong-Pataruman Cimaung-Gunung Puntang

7. Pembangunan

Banjaran-Sindangpanon

Primer

Sindangpanon-Pasirhuni-Pasirmulya

4

Jalan

(Jalan

Kabupaten)

kelengkapan fasilitas jalannya:

Kamasan-Tarajusari Tarajusari-Bojongsereh Kopo-Jatisari

Gor-Soreang

Jatisari-Cantilan

Lingkar Tengah Soreang

Kawah Putih-Rancabolang

Terusan Lingkar Majalaya

Citaman-Payadap Panyadap-Bojong

Lingkar Majalaya-Biru

Cikurutug-Narawita

Biru-Ciparay

Ciluluk-Cicalengka

Cipagalo –Tegalluar

Cigentur-Curugdedes-Drawati-Loa

Ciherang-Bojong

Cijagra-Los Logawa-Cipeujeuh-Cipaku Bojong-Sukamanah

Bojong-Narawita

Sukamanah-Cipaku

Narawita-Cikasungka

Panggilingan-Sudi-Ibun-Laksana

Jaksanarata-Bojongmalaka

Cipaku-Loa-Patrol-Walahir

Bojongmalaka-Katapang

Pintu-Wates Cicalengka-Sindangwangi

Katapang-Stadion

Ciririp-Bangsaya-Buninagara

Akses Barat Stadion

Citere-Kertamanah-Sukamenak Kaler

5.

Pembangunan dengan

Jalan

Baru

kel en gkapan

Bojong-Bojongwaru

Nasional fasil itas

jalannya:

Pembangunan dengan

Cebek-Gor Soreang Cebek-Lkr.Tengah Sangkali-Ds.Cingcin

 Cicalengka – Nagreg 6.

Jalan

Bojong-Cembul

Baru

kel en gkapan

Baru

Propinsi fasil itas

jalannya:

Citeureup-Ciodeng Gandasari-Citaliktik Soreang-Sekarwangi

Cirengit-Rancaketan

Murugul - Parungserab

Rancaketan-Rancamanyar

Balahuni - Sekarwangi

Rancamanyar-Sayuran

Lembur Tegal-Sukarame

Sayuran-Cibaduyut

Lingkar Selatan Soreang

3 - 47

Kolektor dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Rencana Jalan Tol Soroja atau jalan akses tol pasirkoja

Lingkar Tengah Soreang - Panyirapan CPI-Cincinkolot-Citaliktik

Rencana Jalan Tol Ujungberung - Gdbage - Majalaya (Tol Tegalluar)

Gd.Tutuka-Gandasari

Rencana Jalan Cileunyi -Sumedang - Dawuan

Bojongemas-Cibulukadu Lingkar Utara Soreang

Adapun rencana pengembangan jaringan jalan

Lingkar tengah Utara Soreang

di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel

Lingkar Banjaran

di bagian lampiran.

Lingkar Ciparay By Pass Cisisrung – Batas Kota

8.

Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer (Jalan Kabupaten) dengan kelengkapan fasilitas jalannya: Stasiun Rancaekek-Bojongmalati Bojongmalati-Cibiruhilir Rancaekek-Cileunyi Cileunyi-Cibiruhilir Cibiru-Babakan Ciburial-Galumpit

B. Rencana Pengembangan Sistem Angkutan

Taraju-Langonsari

dan Terminal

Langonsari-Bojongsereh Sekeawi-Bojongwaru

Rencana pengembangan sistem angkutan dan

Cipeer- CPI

terminal dapat diuraikan sebagai berikut:

Rencana Jalan TKI

1. Penataan angkutan umum

Sadu-Lingkar Tengah Soreang

9.

Pembangunan

Jalan

Baru

Lokal

Sekunder (Jalan Kabupaten) dengan kelengkapan fasilitas jalannya:

maka diperlukan penataan angkutan umum pendek, yang diperlukan terlebih dahulu adalah penataan angkutan umum yang akan

Sekebulu-Maribaya

dilakukan

Padamulya-Balekambang

Provinsi Jalan

untuk

Angkutan

Kota

Antar

Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam

Cileunyi Terpadu Pembangunan

yang disebabkan oleh angkutan umum, dan pengembangan terminal. Untuk jangka

Sindangsari-Cibiruhilir

10.

Untuk mengatasi permasalahan pergerakan

Tol

dengan


3 - 48

(AKDP),

angkutan perdesaan.

angkutan

kota

dan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung merupakan kelanjutan dari berbagai upaya yang dilakukan dalam tahap menengah. 2. Pengembangan sistem angkutan massal

Untuk upaya peningkatan jalur kereta api,

Sistem angkutan massal yang diusulkan

pada tahap jangka panjang yang dilakukan

untuk berupa monorail, double decker,

adalah

busline, LRT dan peningkatan jalur kereta

sepanjang

api.

penambahan sarana KRD dan perluasan

Untuk

jangka

menengah,

yang

lanjutan

perbaikan

stasiun

Padalarang-Cicalengka,

dilakukan adalah penyediaan busline dan

dipo/bengkel

monorail serta peningkatan beberapa jalur

beberapa jalur baru yang diusulkan yaitu

kereta api dan pembuatan jalur LRT.

jalur Cimahi-Tanjungsari (36 km), Alun-

Peningkatan jalur kereta api yang diusulkan

alun-Majalaya (25,5 km), dan Stasiun-Kopo-

untuk jangka menengah adalah jalan rel

Soreang (19 km). Penambahan jalur ini juga

tunggal Rancaekek-Jatinangor (4,5 km) dan

memerlukan penambahan sarana LRT, dipo

jalan rel kedua Kiaracondong-Cicalengka

dan pusat pengendalian dan komunikasi.

(16,5 km). Peningkatan jalur kereta api ini

Sedangkan dalam transportasi kereta api,

juga disertai upaya pendukung seperti

permasalahan yang ada antara lain:

perbaikan

stasiun

sepanjang

Untuk

LRT

ada

jalur

Padalarang-Cicalengka,

perbaikan

persinyala n

Gedebage-

s epa nja ng

KRD.

Cicalengka, penambahan sarana KRD baru beserta perbaikan dipo/bengkelnya, serta perbaikan persilangan antara KA dan jalan. Pembuatan jalur LRT yang diusulkan adalah jalur

Stasiun-Batununggal-Cicaheum

(9,2

km), Batununggal-Soreang (24,2 km), Alunalun-Dayeuhkolot Bandara

(8,4

Husein-Cipedes

km), (6,8

Stasiunkm)

dan

Stasiun-Dago (3,2 km). Pembuatan jalur

o

Kondisi

jaringan

LRT juga disertai upaya pendukung seperti

mengikuti

penyediaan

menghubungkan

sarana

LRT,

dipo,

kantor,

pengendalian dan komunikasi.

Bandung–Soreang,

Banjaran

,

Bandung

Bandung–Majalaya,

Cielunyi–Rancaekek,

diupayakan

Pengembangan

Pulau

jalan

arteri

kota-kota

api: yaitu pusat

angkutan massal untuk jangka panjang

3 - 49

jalan

kereta

merupakan

Jawa

api

yang

jalur

lintas

Utara-Tengah

koridor

Padalarang – Bandung – Cicalengka

melalui

sistem

Jaringan beroperasi

Bandung

yang berkapasitas lebih besar dari angkutan (angkot).

o

-

penggantian moda angkutan jalan raya kota

kereta

kegiatan ekonomi primer.

Pada beberapa ruas jalan utama seperti koridor

jalur

jalan

o

Jaringan jalan kereta api tidak aktif adalah: · Koridor Soreang – Ciwidey · Koridor Rancaekek

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Sehingga

pembangunan

jaringan

jalan

3.5.2

RENCANA

kereta api dan stasiun diarahkan pada: ·

Koridor Bandung – Ciwidey

·

Koridor Bandung – Dayeuhkolot – Banjaran

·

Koridor Rancaekek – Tanjungsari

·

Koridor Kiaracondong – Cicalengka

A. Rencana Sistem Prasarana Irigasi

sangat

Pembangunan Pengembangan

tipe

B

di

terminal

tipe

B

di

Pengembangan

tipe

B

di

Pengembangan Pengembangan Pengembangan

didukung sistem pengairan yang efektif dan Hal

ini

dimaksudkan

untuk

menggantikan lahan-lahan yang dikonversi oleh tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Lahan-

terminal

tipe

C

di

terminal

tipe

C

di

terminal

tipe

C

di

lahan yang akan dibuka sebagai persawahan merupakan

Pangalengan ·

meningkat. Oleh karena itu di sektor pertanian

perumahan terorganisasi dan industri, yang terminal tipe C di

Ciparay ·

industri.

pertanian cenderung turun walaupun produksi

efisien. terminal

Cicalengka ·

sektor

perlu adanya pencetakan sawah baru dengan

Banjaran ·

samping

perkembangan

pangan khususnya tanaman padi cenderung terminal

Majalaya ·

di

dalam

Namun demikian laju pertumbuhan PDRB sektor A di

Soreang ·

berperan

perekonomian

Pembangunan terminal tipe Pembangunan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian di Kabupaten Bandung yang

Cileunyi ·

PRASARANA

PENGAIRAN

3. Pengembangan Terminal ·

SISTEM

lahan

yang

sesuai

untuk

pengembangan kegiatan pertanian lahan basah, dan bukan bukan lahan yang termasuk kriteria lindung

Ciwidey Pengembangan terminal antar moda di

Di wilayah Kabupaten Bandung terdapat 29

Rancaekek

Daerah Irigasi (DI), dengan rincian 26 Irigasi

Pengembangan terminal tipe C di

Teknis dan 3 irigasi setengah teknis.

Patengan Rancabali

dari luasnya, irigasi fungsional mencapai 85,99

·

Pengembangan terminal tipe C Pacet

% dari luas baku irigasi.

·

Pengembangan

· ·

terminal

tipe

C

Kertasari ·

Pengembangan terminal tipe C Ibun

·

Pengembangan Pengembangan Nagreg

sistem

mikro

irigasi

dapat

dibedakan menjadi irigasi teknis, setengah

terminal

tipe

C

terminal

tipe

C

Cikancung ·

Berdasarkan

Dilihat

teknis dan sederhana. Ketiga jenis ini semua dana

pembangunan

maupun

perawatannya

diberikan oleh pemerintah daerah. Selain itu ada juga irigasi desa, yang mana saluran irigasi ini

dibangun

oleh

pemerintah

tapi

perawatannya diserahkan pada masyarakat / desa yang bersangkutan.

3 - 50

Tabel 3.10 Standar Tipologi Terminal Tipe A

Tipe B

Tipe C

Keterangan

Fungsi Terminal

Melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan atau angkutan antar kota dan angkutan pedesaan

Melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan

Melayani angkutan pedesaan

Fungsi Terminal (KM 31 Thn 1985) Pasal 2

Fasilitas Utama Terminal

a. b. c. d. e. f. g. h. a. b. c. d. e. f. g. h. a.

Jalur pemberangkatan dan kedatangan Tempat parkir Kantor terminal Tempat tunggu Menara pengawas Loket penjual karcis Rambu-rambu dan papan informasi Pelataran parkir pengantar atau taksi Kamar kecil/toilet Mushola Kios/kantin Ruang pengobatan Ruang informasi dan pengaduan Telepon umum Tempat penitipan barang Taman Terletak dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara. b. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurangkurangnya kelas III A c. Jarak antar dua terminal penumpang tipe A sekurangkurangnya 20 km d. Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 Ha e. Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 100 meter. Dirjen Hubungan Darat setelah mendengar pendapat Gubernur dan Kepala Kanwil Departemen Perhubungan setempat/Kadis Perhubungan Setempat.

a. b. c. d. e. f. g. h. a. b. c. d. e. f. g. h. a.

Jalur pemberangkatan dan kedatangan Tempat parkir Kantor terminal Tempat tunggu Menara pengawas Loket penjual karcis Rambu-rambu dan papan informasi Pelataran parkir pengantar atau taksi Kamar kecil/toilet Mushola Kios/kantin Ruang pengobatan Ruang informasi dan pengaduan Telepon umum Tempat penitipan barang Taman Terletak dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi dalam propinsi. b. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurangkurangnya kelas III B c. Jarak antar dua terminal penumpang tipe A sekurandengan Tipe B sekurang-kurangnya 20 km d. Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 3 Ha e. Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 50 meter. Gubernur setelah mendengar pendapat dari Kepala Kanwil Departemen Perhubungan dan mendapat persetujuan dari Dirjen/Kadis Perhubungan Setempat.

a. b. c. d.

Jalur pemberangkatan dan kedatangan Kantor terminal Tempat tunggu Rambu-rambu dan papan informasi

Fasilitas Terminal (KM Thn 1985) Pasal 3

a. Kamar kecil/toilet b. Mushola c. Kios/kantin d. Ruang pengobatan e. Ruang informasi dan pengaduan f. Telepon umum g. Tempat penitipan barang h. Taman a. Terletak didalam wilayah Kabupaten dan dalam jaringan pedesaan. b. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III C c. Luas lahan yang tersedia sesuai dengan permintaan angkutan d. Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal sesuai dengan kebutuhan.

Fasilitas Terminal (KM Thn 1985) Pasal 5

Walikota setelah mendengar pendapat dari Kepala Kanwil Departemen Perhubungan dan mendapat persetujuan Gubernur/Kadis Perhubungan Setempat

Instansi Penetap Lokasi Terminal (KM 31 Thn 1985) Pasal 14

Direktorat Jenderal

Gubernur

Walikota

Penyelenggaraan Terminal (KM 31 Thn 1985) Pasal 17

Fasilitas Penunjang Terminal

Lokasi Terminal

Instansi Penetap Lokasi Terminal

Penyelenggaraan Terminal

Lokasi Terminal (KM Thn 1985) Pasal 11, 12 dan 13

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Faktor penunjang meningkatnya produksi di

1. Perencanaan Umum Sistem Drainase

lahan basah tersebut (padi) adalah adanya

Konsep perencanaan sistem drainase yang

prasarana pengairan. Oleh karena itu arahan

akan dikembangkan di Kab. Bandung adalah

pengembangan dari sistem jaringan prasarana

sistem drainase makro yang akan menjadi

pengairan akan sangat tergantung pada arahan rencana

sektor

pertanian.

Tingginya

limpahan

laju

perkotaan.

pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung merupakan

suatu

tantangan

pertanian.

Walaupun

bagi

bukan

juga

harus terintegrasi dengan pengembangan jalan

karena

akan

pelaksanaan

meningkatkan

dan

seluruh

tersebut maka sistem jaringan irigasi atau

perubahan

terhadap

prasarana

diharapkan

tanaman

pengairan

dikembangkan prasarana

pangan

baik

jaringan

khususnya

ini

perlu

berupa baru

padi untuk

bisa

mempermudah pelayanannya. perencanaan tata

guna

sinergis

dan lahan

dengan

pengembangan sistem drainase yang ada

penambahan

pada

dikembangkan

sepanjang aliran. Disamping itu sistem ini

Selanjutnya

produksi

drainase

dengan menggunakan sistem embung di

Jawa Barat. dan

Dapat

sistem

sistem sehingga aliran air dapat ditahan

merupakan

peranan terhadap persediaan bahan pangan di

mempertahankan

dari

konsep ekodrainase dalam pengembangan

sektor

penyumbang terbesar namun cukup memberi

Untuk

utama

disekitarnya

lahan-lahan

dengan

memperhitungkan

sawah yang belum terjangkau jaringan irigasi

kecukupan kapasitas badan penerima yang

yang sebetulnya mempunyai potensi sebagai

tersedia.

sentra produksi padi maupun meningkatkan

Parameter

fungsi jaringan irigasi yang telah ada melalui

arah

B. Rencana Sistem Drainase

belum

drainase

memadainya

eksisting

Dapat

baru

besar.

mencakup

2. Rencana Pengembangan Sistem Drainase

dikatakan

banyak

terdapat fungsi saluran drainase yang masih digunakan

harus

ekonomis tidak membutuhkan biaya yang

sebagian besar berada di daerah pusat-pusat saja.

drainase

dapat berjalan dengan baik dan secara

jaringan

sebagian kecil dari daerah pelayanan dan kegiatan

Sistem

tinggi ke rendah sehingga secara teknis

drainase baik dalam jumlah maupun kapasitas. Sistem

aliran.

mengikuti prinsip gravitasi dari daerah

Pembangunan rencana sistem drainase saat ini lain

dalam

pengembangan drainase adalah penentuan

usaha intensifikasi.

antara

terpenting

bersama-sama

dengan

sistem

penyaluran air limbah baik domestik maupun industri (sistem tercampur) sehingga terjadi penurunan kapasitas aliran pada saat musim hujan.

Rencana pengembangan sistem drainase di Kabupaten Bandung diarahkan pada sistem drainase

makro

dan

sistem

drainase

perkotaan. Apabila memungkinkan dapat dikembangkan sistem ekodrainase pada penerapannya di lapangan. Sasaran dari rencana pengembangan sistem drainase ini adalah tersedianya sistem yang memadai

3 - 52

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung ditinjau

dari

segi

kapasitas

dan

bisa

1. Perkiraan kebutuhan air Bersih

mengatasi berbagai gangguan yang selama

Perkiraan

ini menjadi penyebab kurang berfungsinya

pembahasan

sistem drainase tersebut. Adapun pokok-

berdasarkan

pokok rencana tersebut antara lain : ·

·

kebutuhan

air

perkapita,

penduduk,

pengklasifikasian

drainase yang ada

kebutuhan.

Pembangunan

dan

pengembangan

Perlu

Pembangunan

dan

drainase

juga

perkembangan

diperhitungkan

jenis

adanya

perkembangan tingkat perekonomian dan kemampuan

pengembangan di

dan

pada

diperhitungkan

dan

penyedia

dalam

melayani

perkembangan kebutuhan air bersih untuk

kawasan

masa yang akan datang. Diterbitkannya PP

perkotaan. Pembuatan

embung

penampung

16/2005 yang mengharuskan para penyedia

air

air harus mampu mendistribusikan air layak

tersebar di seluruh kecamatan. ·

ini

bersih

pertumbuhan

jaringan

·

air

Normalisasi dan pemeliharaan jaringan

kolam retensi di kawasan perkotaan ·

kebutuhan

minum (potable water) pada tahun 2026

Pengelolaan sumberdaya air dengan

juga harus menjadi pertimbangan.

bekerjasama

pemerintahan

kebutuhan air bersih yang akan digunakan

daerah terdekat di Daerah perbatasan

dalam studi ini ditetapkan sebesar 120 L/

dengan

orang/hari, untuk perkotaan dan 80 L/

dengan Kota/Kabupaten Lain.

orang/hari. Kehilangan air tahun 2007 dengan sistem peripaan pelayanan PDAM

C. Rencana Sistem Penyediaan Air Minum Setelah

diidentifikasi

terdapat

sekitar

beberapa

air

bersih

untuk

pelayanan sistem perpipaan, PDAM Kabupaten Bandung

pada

tahun

2006

hanya

dan

agar

akan

mencapai

diprediksikan target

yang

ditetapkan oleh standar yaitu mencapai

kabupaten

Bandung. Walaupun saat ini lebih terfokus pada

41,9%

menurun

beberapa permasalahan menyangkut sistem penyediaan

Untuk

maksimal 20% pada tahun 2026. 2. Pengembangan Sistem Penyediaan Air

dapat

Bersih

melayani 25,15% penduduk administrasi daerah pelayanan

perkotaan

penduduk

administrasi

perdesaan

atau

dan

sebesar

daerah

sebesar

6,43%

8,95%

pelayanan dari

total

Target

yang

dicanangkan

pemerintah

diharapkan 80% penduduk perkotaan dan 50% penduduk perdesaan dapat terlayani

penduduk. Kondisi pelayanan air perpipaan

oleh

tersebut masih cukup rendah karena belum

dilakukan di Kabupaten Bandung adalah

terpasangnya

menjadikan

seluruh

jaringan

distribusi.

air

bersih.

Pengembangan

seluruh

kecamatan

yang dapat

Penggunaan air tanah dangkal oleh sebagian

terlayani oleh sistem perpipaan pada akhir

penduduk seperti sumur dan mata air juga

tahun perencanaan. Rencana utama dari

sangat mempengaruhi tingkat pelayanan sistem

sistem penyediaan air besih di Kabupaten

perpipaan (PDAM Kab. Bandung, 2006)

Bandung adalah :

3 - 53

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung a. Pembangunan

sistem

baru

untuk

Sumber air baru diharapkan dapat teratasi

melayani daerah yang belum terlayani b. Peningkatan kapasitas produksi PDAM dan menurunkan kehilangan air c. P e r ba i ka n ,

p e m e li ha ra a n

dan

transmisi dan distribusi

untuk

beberapa

kelompok kecamatan berikut : · Cileunyi , Ciparay.

Rancaekek,

Majalaya,

· Soreang, Margahayu, Margaasih, Katapang, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Baleendah, Pangalengan, Cimaung, Banjaran dan Pameungpeuk · Ciwidey, Pasirjambu Secara

umum

serta penyadapan air baku dari Waduk yang

berkaitan

penyediaan

air

pembangunan

dengan baku

dari

embung

peningkatan waduk

adalah

dan

sebagai

berikut :

d. Mengembangkan sistem penyediaan air regional

dengan pembangunan embung dan waduk, Saguling. Beberapa rencana pengembangan

rehabilitasi terhadap kapasitas sistem

bersih

infrastruktur yang berkaitan dengannya.

kebijakan

dalam

sistem

penyediaan air bersih meliputi (Laporan Penunjang Penataan Ruang Metropolitan

1. Pembangunan Waduk 34.082 m3/hari

Sukawana

,

2. Pembangunan Waduk Tegalluar (Luas 10 km2 dan kedalaman 5 m), 82,192 m3/hari 3. P e m b a n g u n a n Waduk (Cisangkuy), 85.205 m3/hari

Santosa

4. Pembangunan Embung Cikuda, 4.384 m3/hari 5. Pembangunan Embung (Cirasea), 9.753 m3/hari

Peuris

6. Pembangunan Embung (Cidurian), 3.425 m3/hari

Hilir

Sekejolang

7. Penyediaan Suplesi Cibatarua ke Sungai Cisangkuy,

Bandung) :

8. Pembangunan Waduk Ciwidey m3/hari

§

Peningkatan Penyediaan Sumber Air

9. Pembangunan Waduk Patrol

Baku

10. Pembangunan Waduk Kadaleman Ds. Pakutandang Kec. Ciparay 5.000 m3/ hari

§

Konservasi

Daerah

Resapan

dan

Bantaran Sungai §

Meningkatkan Distribusi

Pelayanan

Sistem

Mengembangkan

Sungai

di

Kawasan

12. Pembangunan Embung Bojongbambu (Ciwidey) dan Embung lain di Ciwidey, 10.822 m3/hari

Sistem

Jaringan

13. Pembangunan Embung di Pangalengan, 71.233 m3/hari

Perpipaan

Perkotaan §

11. Penyediaan Suplesi dari Cipamokolan, 82.192 m3/hari

5.000

Pelayanan Lintas Wilayah

Selain pembangunan beberapa embung dan akan

suplesi waduk di atas, pemanfaatan air

difokuskan kepada upaya pengeksplorasian

permukaan untuk menambah sumber air

sumber air baru sekaligus peningkatan

baku

jaringan

menggunakan sumber air permukaan antara

Pengembangan

sistem

distribusi

air

air

bersih

bersih

dan

3 - 54

baru

perlu

dilakukan

dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung lain dari Sungai Cisangkuy dan Sungai

membatasi penggunaan air tanah terutama

Citarik. Lebih lengkap pemanfaatan air

sekali oleh pihak industri. Namun yang tak

permukaan

kalah

digambarkan

pada

peta

di

pentingnya

adalah

pendataan

bawah.

kembali penggunaan air tanah.

Pemanfaatan air dari S. Cisangkuy dapat

Sementara peningkatan sistem air bersih

diperoleh melalui sudetan antar wilayah

itu sendiri meliputi

sungai dari Cibatarua ke S. Cisangkuy

distribusi air bersih PDAM di Bandung

termasuk B. Santosa (volume 16, juta m3)

Timur. Pembangunan sistem penyediaan air

untuk memperoleh tambahan 1 m3/det.

bersih

Pemanfaatan air tersebut harus diikuti

terminal air dan hidran umum, terutama

dengan peningkatan kapasitas pipa-pipa

untuk desa-desa di Kabupaten Bandung,

yang ada dan instalasi pengolahan air dari

seperti Kecamatan Rancaekek, Kecamatan

S. Cisangkuy ke Bandung. Pemanfaatan S.

Cicalengka,

Citarum dilakukan dengan pembangunan

Kecamatan Ibun.

intake

sungai,

pekerjaan

instalasi

dengan

Kecamatan

menggunakan

Ciparay

dan

Untuk mengurangi pengambilan air tanah

pengolahan air dan transmisi di Citarum

dilakukan penyediaan air olahan untuk

Hulu. Perlu

pedesaan

peningkatan jaringan

standar industri (Klasifikasi D). Daerah dilakukan

identifikasi,

industri Majalaya dari Citarum Hulu dan

perlindungan dan penggunaan mata air

daerah industri Rancaekek-Cicalengka dari

secara optimal sebagai sumber air bersih

Citarik

dengan

keseluruhan dapat mencapai 3,6 m3/det.

kualitas

signifikan

bagi

masyarakat,

pula

dan

kuantitas

pemenuhan

terutama

pedesaan.

Untuk

itu

yang

kebutuhan

untuk perlu

permukaan. Telah diidentifikasi beberapa embung serta waduk yang dapat dijadikan sebagai

Sungai Citarum, yaitu Gunung Wayang, dan

pengaturan

jelas

air

baku

dan

mempertahankan kualitas air sungai.

beserta

dapat

dilihat

pada

tabel

perencanaannya pada Tabel 3.11.

sungai, terutama Sungai Cikapundung dan

sumber

potensial

kondisi suplai air bersih eksisting. Lebih

lahan di daerah resapan, hulu, bantaran

sebagai

air

tambahan persentase pelayanan terhadap

pemanfaatan

Citarik, untuk meningkatkan potensinya

sumber

daerah pelayanan yang direncanakan serta

kembali

daerah bantaran sungai dan DAS. Selain itu ditingkatkan

secara

embung dan waduk sebagai sumber air

pelaksanaan arboretum di daerah hulu penataan

debit

air bersih direncanakan akan menggunakan

dilakukan

sungai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara

serta

dengan

Perencanaan pengembangan sumber daya

wilayah

konservasi daerah resapan dan bantaran

perencanaan

Hulu

3.5.3

RENCANA SISTEM TELEKOMUNIKASI

Pengembangan jaringan telepon di Kabupaten Bandung sifatnya hanya eksentifikasi saja dan

Konservasi air tanah perlu dilakukan untuk

tidak ditemui masalah prinsip dalam hal ini.

3 - 55

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Namun PT. Telkom tetap harus selalu siap

pembagi kerumah – bangunan

mengantisipasi

bawah tanah/sistem instalasi yang menyatu

tingkat

kebutuhan

ini,

mengingat perkembangan Kabupaten Bandung di

masa

mendatang,

berkembangnya kegiatan

terutama

kegiatan

permukiman.

dengan rencana kawasan tersebut.

dengan

komersial

Kondisi

sudah sistem

ini

dan perlu

Untuk

kabel primer

dan sekunder dibawah

tanah harus diatur pola

jaringannya dengan

diantisipasi oleh PT. Telkom untuk selalu siap

mengikuti pola jaringan jalan yang ada disisi

menyediakan

permintaan

jaringan jalan sebelah kanan, tidak satu jalur

sambungan baru, seiring semakin meningkatnya

dengan jaringan pipa air bersih dan dengan

kebutuhan penduduk di Kabupaten Bandung di

jaringan kabel listrik. Begitu pula dengan

masa mendatang.

jaringan kabel atas dari rumah box telepon

dan

melayani

pembagi ke rumah-rumah bangunan-bangunan Sebagai

acuan,

standar

pengadaan

sarana

telepon

adalah

4

untuk

hendaknya mengikuti pola jaringan jalan atau

setiap 100

gang/lorong yang ada disisi sebelah kanan.

penduduk. Berdasar standar tersebut, maka

Kabel primer-sekunder bawah tanah tersebut

pengembangan jaringan

hendaknya ditempatkan dalam satu box utilitas

Bandung

unit

telepon Kabupaten

direncanakan

mengembangkan/meningkatkan menambah

Rumah

Kabel

dengan

telepon

khusus.

Penempatan

box

utilitas

STO

serta

telepon

(RK)

guna

dengan kondisi jalan yang ada dan atau

meningkatkan kapasitas sambungan telepon

tersebut

hendaknya

disesuaikan

rencana jalan yang ada.

terpasangnya. Sistem jaringan telepon yang akan dikembangkan masih tetap memanfaatkan

Sedangkan untuk rumah box pembagi telepon

sentral telepon otomat (STO) yang ada di

harus diatur peletakannya agar terciptanya

Kabupaten Bandung, sehingga akan menghemat

keindahan dan kerapihan kota. Rumah box

dalam pembangunan jaringannya. Dari sentral

pembagi telepon tersebut hendaknya diletakan

telepon tersebut, kemudian diteruskan ke

pada luasan tertentu. Tidak terletak dibahu

rumah-rumah kabel (RK), dan diteruskan ke

jalan atau trotoar dan untuk box telepon umum

jaringan transmisi, yang selanjutnya ke drop

direncanakan pada pusat-pusat kegiatan kota,

wire dan akhirnya ke rumah-rumah atau ke

mulai dari pusat utama kota, pusat sub kota

tempat kegiatan lainnya.

bagian wilayah kota, pusat kota kecamatan, pusat sub pembagian kota/kelurahan/ pusat

Sistem Pola Jaringan Kabel Telepon. Sistem

lingkungan dan kawasan-kawasan fungsional

jaringan kabel primer dan sekunder

kota

saat ini

dan

ruas-ruas

jalan

utama

serta

sudah menggunakan kabel bawah tanah, hanya

pertemuan 3 jalan utama atau lebih serta di

dari

komplek fasilitas bangunan umum.

kabel

rumah

box

telepon

pembagi

menggunakan kabel atas. Untuk dimasa yang akan datang dalam kurun waktu tahun 2007 – 2026

sistem

tersebut

diharapkan

dapat

ditingkatkan, untuk kawasan baru hendaknya sistem kabel atas dari rumah box telepon

3.5.4

RENCANA SISTEM PRASARANA ENERGI

Sistem jaringan listrik Kabupaten Bandung sampai saat ini masih menggunakan sistem jaringan kabel atas. Namun untuk 15 tahun

3 - 56

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tabel 3.11 Perencanaan Pembangunan Embung dan Waduk Sebagai Sumber Air Baku No.

Embung/Waduk

Debit produksi

Daerah Pelayanan

(m3/hari)

Debit pemakaian

Tambahan Persentase

(m3/hari)

Pelayanan (%)

1

E. Sekejolang

3425

Cimenyan

3425

12

2

E. Cikuda

4884

Cimenyan

4884

19

3

E. Peuris Hilir

9758

Cilengkrang

9758

76

4

E. Pasir Sangiang

36896

Tanjungsari

22489

100

Cimanggung

14407

63

35616

76

5

E. Ciwidey

35616

Soreang

6

E. Citarum

41096

Pacet

25367.2

80

Ibun

15728.8

67

Pangalengan

35247.2

80

Cimaung

18302.4

80

Banjaran

17683.4

34

7

E. Pangalengan

8

E. Babakan

9 10

11

71233

7425

Pasirjambu

7425

29

E. Cangkorah

10959

Pasirjambu

10959

61

E. Bojongbambu

40822

Rancabali

12555.2

80

Gununghalu

18671

80

Bojongsoang

20034.4

80

Baleendah

46603.2

80

18567

90

38795.2

80

36912

80

6485

26

Kertasari

17281.6

80

Banjaran

27029.28

80

Arjasari

22307.2

80

Dayeuh Kolot

12690

80

Kota Bandung

73710

18

W. Santosa

85205

Pameungpeuk 12

W. Cipamokolan

82192

Majalaya Ciparay Solokanjeruk

13

14

W.Tegalluar

Suplesi Cibatarua

82192

86400

3 - 57

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung kedepan idealnya sudah harus dipikirkan sistem

pelayanan ideal mencapai 8 Km hingga

jaringan kabel listrik bawah tanah khususnya

maksimum berjarak 12 Km.

untuk bagian wilayah pusat kota dan pada jaringan-jaringan

utama

serta

kawasan-

·

jaringan

mengikuti

kabel

listrik

·

dengan pipa air bersih dibawah tanah. Untuk tinggi

hendaknya

Bandung

masa

di

mendatang

berupa

peningkatan dan pengembangan jaringan listrik diprioritaskan baru

pada

melalui

penyediaan

menggunakan

distribusi

melingkar

penyaluran

melalui

sistem

dengan

kabel

sistem

tanah

yang

dikembangakan di permukiman penduduk.

hijau tanpa bangunan. Kabupaten

yang

udara dengan biaya yang rendah yang

tersebut harus bebas bangunan, dijadikan jalur

listrik

merupakan

pusat pemerintahan, serta melalui kabel

yaitu 25 meter kesamping dan disisi jaringan

jaringan

Rendah,

prioritas pengembangannya dilakukan di

diatur pengamanannya terhadap lingkungan

Pengembangkan

Tegangan

langsung

rendaah direncanakan disisi kiri jalan satu jalur tegangan

Jaringan

jaringan distribusi dari GD ke konsumen

jaringan kabel listrik tegangaan menengah dan

sambungan

berfungsi

kebutuhan sehari-hari konsumen domestik;

yang ada

melintasi daerah tertentu. Sedangkan untuk

yang

yang

rendah 380 V / 220 V, untuk melayani

direncanakan

pola jaringan jalan

kabel

(GD),

menengah 70 KV – 150 KV menjadi tegangan

kecuali untiuk jaringan tegangan tinggi dapat

jaringan

Distribusi

sebagai penurun tegangan, dari tegangan

kawasan khusus. Pola

Gardu

Untuk menunjang realisasi tersebut, maka direncanakan sistem penerangan listrik dengan penekanan faktor-faktor sebagai berikut : a.

penyambungan

Jumlah

pemadaman

per

tahun

yang

sekecil mungkin

jaringan yang ada ke wilayah baru mengikuti jaringan listrik yang sudah ada. Pengembangan

q

listrik meliputi penentuan lokasi yang akan

Waktu

pemadaman

per

gangguan

yang sependek mungkin

dilayani, jenis pelayanan, distribusi jaringan (tegangan

menengah,

distribusi

q

dan

Kualitas

tegangan

yang

baik,

tegangan yang stabil pada titik

sebagainya) serta distribusi gardu.

beban Prinsip dasar perencanaan jaringan listrik di Kabupaten Bandung dalam pendistribusiannya

b.

Efesien

sistem

yang

baik,

dengan

memperkecil kerugian di saluran tegangan

ke konsumen dapat dilakukan melalui :

tinggi, menengah dan rendah ·

Gardu Induk (GI), distribusi utama jaringan tegangan menengah 70 – 150 KV, yang

c.

Fleksibel

sistem

yang

mampu

berfungsi untuk menyalurkan daya listrik

menampung

dari Gardu Induk (GI) ke Gardu Distribusi

diakibatkan oleh peningkatan penduduk

(GD) atau ke industri-industri dengan jarak

dan aktivitasnya.

3 - 58

penambahan

baik,

beban

yang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung d.

Ekonomis,

dalam

direncanakan

arti

secara

sistem

ekonomis,

yang

persampahan di Kabupaten Bandung masih

dan

belum dapat melayani hal ini dapat terlihat

sejauh mungkin memanfaatkan sistem

dari

yang telah ada.

mempunyai

beberapa

kecamatan

sarana

yang

belum

pengangkutan

baik

kendaraan, land countainer, bahkan gerobak. Adapun rencana kebutuhan listrik di wilayah perencanaan

pada

tahun

2006

sebesar

·Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS)

52.938.535 VA atau 52.938,533 KV, kebutuhan

Salah

ini meningkat menjadi 96.951.741 VA atau

Bandung

terdiri atas Kebutuhan rumah

menurut

Metropolitan

lampiran.

pengelolaan SISTEM

bersama

di

pengelolaan Metropolitan

GBWMC

(Greater

dalam Laporan Penunjang Penataan Ruang

Untuk jelasnya lihat lihat tabel pada bagian

RENCANA

dalam

Bandung Waste Management Corporation)

tangga, Sosial Ekonomi dan Penerangan Jalan.

3.5.5

arahan

persampahan

96.951,741 KV pada tahun 2026. Kebutuhan akan listrik

satu

Bandung

dilakukan

persampahan

dilakukan

melalui penggunaan FPS Regional dengan

PRASARANA

sistem sanitary landfill. Hal ini untuk

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

meminimalisir dampak lingkungan akibat Rencana

pengelolaan

pengelolaan

sistem

lingkungan

prasarana

dirumuskan

pengoperasian FPS open dumping yang

untuk

tersebar

di

beberapa

titik.

Terdapat

meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan

beberapa lokasi calon FPS di Kabupaten

sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman,

Bandung yang juga dapat melayani wilayah

produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi

Metropolitan

lainnya

sistem

Kabupaten Bandung (Kota Bandung, Kota

prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri

Cimahi, sebagian Kabupaten Sumedang,

dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS),

yaitu FPS Nagreg untuk melayani wilayah

Fasilits Pengelolaan Sampah (FPS), serta sistem

Kabupaten Bandung sekaligus Metropolitan

pengelolaan limbah cair dan limbah udara.

Bandung bagian timur. Penentuan calon

melalui

A. Rencana

pengembangan

Sistem

Pengelolaan

Bandung

lainnya

di

luar

FPS ditetapkan berdasarkan SNI 03-3241-

Limbah

1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi

Padat

FPS. Meskipun demikian, diperlukan studi lebih

1. Rencana Sistem Persampahan

lanjut untuk menilai kelayakan kedua calon Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Bandung

lokasi FPS

setiap harinya pada tahun 2006 adalah 7.353

aspek teknis lingkungan serta aspek sosial

3

m /hari.

Jumlah

tersebut

berdasarkan

banyaknya jumlah penduduk dikali timbulan sampah tiap orang tiap hari. Dilihat dari data yang ada pada tahun 2006, kondisi sarana

disamping

ini atau alternatif lain, baik dari upaya

percepatan

implementasi

terhadap calon FPS yang dinilai paling layak. · SPA (Stasiun Peralihan Antara)

3 - 59

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tabel 3.12 Kriteria Penyaringan Penentuan Lokasi SPA di Kabupaten Bandung

Konsekuensi dari penerapan FPS Terpadu adalah biaya pengangkutan sampah menuju FPS menjadi semakin besar dan tidak efisien. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka

Parameter

Kriteria Penyaringan

Kon d isi tanah

Di luar daerah-daerah yang pematusan tanahnya buruk, muka air tanah tinggi (<1m ke permukaan), permeabilitas t i n gg i . T id a k d i d a e ra h y a n g mengandung sumber daya alam yang bermanfaat.

Jarak ke sumbersumber air

>200 m dari sumber air

Banjir

Tidak di dalam area yang berpengaruh untuk menggenangi

Jarak dari jalan raya utama

< 1km dari jalan utama

Jarak ke sungai dan saluran

>200 m dari sungai-sungai dan aliranaliran utama

L o k a s i pariwisata

>1km dari lokasi tempat bersejarah

Jarak dari p u s a t penduduk

>500 m dari daerah yang sensitif di kota utama

diperlukan adanya Stasiun Peralihan Antara (SPA), di mana sampah dari kota/wilayah diangkut menuju SPA dan selanjutnya dengan kendaraan

pengangkut

yang

lebih

besar

sampah dari beberapa lokasi pelayanan SPA diangkut ke FPS untuk proses lebih lanjut.

Kriteria Penentuan Lokasi SPA Penggunaan

data

GIS

(Geographical

Information System) adalah metoda yang dapat digunakan untuk memperoleh daftar lokasi

yang

sesuai

serta

memenuhi

persyaratan lokasi SPA. Tabel berikut ini memberikan karakteristik geografis tertentu di wilayah Pemerintah Daerah, yang dapat digunakan

dalam

analisis

GIS,

untuk

yang

tidak

termasuk

dalam

pertimbangan. Lokasi

SPA

sampah,

dipengaruhi

volume

sampah

oleh

centroid

yang

harus

pariwisata

atau

>250 m dari daerah yang sensitif di pusat penduduk yang lebih kecil Ditempatkan di daerah industri/niaga

Luas yang diperlukan

Kurang lebih 2 Ha untuk SPA regional

L a h a n umum

Dapat dipergunakan untuk Stasium Peralihan Antara.

identifikasi lahan yang memenuhi kriteria dan lahan

>100 m dari aliran-aliran lain

Kurang lebih 0.5 ha untuk TPS Pemda lokasi

Sumber : Laporan Penunjang Penataan Ruang Metropolitan Bandung, 2005

diangkut, jarak SPA tehadap lokasi FPS, dan tentunya

biaya.

Dengan

demikian

SPA harus terletak dekat dengan jalan tol

keputusan diperlukan atau tidaknya SPA

atau

tergantung

sampah dari SPA ke FPS menggunakan truk

dari

perhitungan

kelayakan

keuangan. Pertimbangan pemilihan lokasi

3 - 60

jalan

kontainer.

utama

sebab

transportasi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Lokasi

SPA

usulan

untuk

Tabel 3.13 Kebutuhan Lahan Untuk SPA

Kabupaten

Bandung: Kapasitas (Ton)

a. Majalaya › FPS tujuan: FPS Nagreg b. Bojongsoang, Kabupaten Bandung › FPS tujuan: FPS Nagreg

Keb. lahan

500

1000

1500

0.2 Ha

0.4 Ha

0.6 Ha

2000 1 Ha

Sumber: GBWMC, 2004

c. Soreang, Kabupaten Bandung › FPS tujuan: FPS Leuwigajah

Jumlah pekerja/staff yang dibutuhkan untuk tiap-tiap

jenis

SPA

akan

berbeda-beda

tergantung kapasitas SPA, seperti ditunjukkan oleh Tabel 3.14 Tabel 3.14 Kebutuhan Staff Untuk Operasional SPA No .

Pekerja/Staff

1

SPA 500

Jumlah SPA SPA 1000 1500

SPA 2000

Manajemen Ka. Shift

9

9

9

9

Mandor

24

24

24

24

Dozer

4

8

8

16

Wheel Loader

4

4

4

8

Calon lokasi SPA Soreang adalah eks calon

Forklift

8

8

8

12

lokasi FPS yang pernah diusulkan pada

Trailer

16

28

36

52

8

4

8

16

Site Vehicles

4

4

4

4

Tank Truck

4

8

8

8

13

25

25

49

Gudang Jembatan timbang

5

5

5

9

8

8

8

8

Teknisi

8

8

8

8

Bengkel

4

8

8

8

dipilih berdasarkan rencana pengembangan

Adm. Umum

2

2

2

2

kawasan Bandung Timur.

Keuangan

2

penelitian-penelitian

sebelumnya

akan

tetapi tidak memungkinkan untuk dijadikan FPS

karena

telah

dipenuhi

calon lokasi

SPA masih

Compactor 3

oleh

permukiman. Walaupun demikian, sebagai

4

memungkinkan

terlalu luas. Calon lokasi SPA Bojongsoang merupakan hasil penelitian tim GBWMC, calon

lokasi

SPA

Supir

Pekerja Pengemasan

karena SPA tidak membutuhkan lahan yang

sedangkan

Operator

Gedebage

Satpam Cleaning Service

Luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan SPA bergantung pada kapasitas tiap-tiap jenis

Jumlah

SPA.

Sumber: GBWMC, 2004

3 - 61

2

2

2

2

12

24

24

24

4

4

4

5

139

183

195

264

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung SPA Cileunyi dengan kapasitas 2000 ton per hari

FPS serta yang diurug di FPS, melalui

akan membutuhkan lahan seluas 1 Ha, dengan

kegiatan

total pekerja sebanyak 264 orang (bertahap).

pengelolaan

Dengan demikian adanya SPA dapat membuka

dilakukan sebelum sampah terbentuk dan

lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

setelah sampah ada di lingkungan. Reduksi

Lokasi SPA Gedebage pun letaknya cukup

timbulan sampah yang telah terbentuk dapat

strategis karena adanya rencana akses jalan tol sehingga

memudahkan

akses

menuju

reduksi

di

sampah.

dilakukan

setiap Reduksi

dengan

tahap sampah

memanfaatkan

karakter sampah itu sendiri sesuai jenisnya,

FPS

sehingga

Nagreg, serta mudah dijangkau dari beberapa

selain

tereduksi

juga

menghasilkan nilai ekonomi. Kegiatan ini

kecamatan di sekitarnya.

juga dapat dikatakan sebagai pengolahan sampah, yaitu dengan cara:

Kebutuhan alat berat untuk operasional di SPA menurut masing-masing jenis SPA ditunjukkan



Komposting sampah basah

oleh Tabel berikut.



Daur ulang sampah kering layak daur

Tabel 3.15

Kegiatan

ini

dapat

dilakukan

secara

terpusat , dengan memanfaatkan SPA dan

Kebutuhan Alat Berat di SPA

FPS sekaligus sebagai sentra daur ulang, Alat Berat

terutama

Jumlah (unit)

SPA

Gedebage

dan

FPS

Leuwigajah.

500

1000

1500

2000

1

2

2

4

dilakukan dengan mengoptimalkan peran

1

2

2

3

sektor optimal yang secara eksisting telah dengan

sistem

4

4

4

4

pemilahan sampah di sumber.

Dengan

4

8

9

13

demikian,

5

9

10

14

karena

5

9

10

14

dapat dikurangi semaksimal mungkin.

1

2

2

2

Terkait dengan konsep pemilahan sampah

1

1

1

2

Reduksi sampah terangkut ke SPA dan FPS

Bulldozer 5.6m3 Fork Lift 1500kg Site Vehicles Tracktor trailer

di

berlangsung, for

Trailer

yaitu

kegiatan

daur

ulang

dapat

berlangsung dengan lebih cepat dan mudah

Container Trailer

for

Tank Truck Leachate

for

Wheel Loader 3.1 -4.6m3

derajat

ketercampuran

sampah

di sumber, pengumpulan dan pengangkutan sampah selayaknya direncanakan mengikuti

Sumber: GBWMC, 2004

konsep tersebut sehingga sampah tidak tercampur hingga TPS dan FPS. Alternatif

·

konsep

Reduksi Sampah Penanganan

persampahan

wilayah

Kabupaten Bandung memerlukan adanya reduksi timbulan sampah yang diangkut ke

3 - 62

pengumpulan/pengangkutan

sampah terpilah: 1. Modifikasi

pada

sarana/kendaraan

pengumpul/pengangkut

sehingga

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung memungkinkan

adanya

antara

basah

sampah

Tabel 3.16 Dasar Penerapan Sistem

penyekatan dan

sampah

kering.

Pengelolaan Air Limbah Berdasarkan Kepadatan Penduduk dan Pelayanan Air bersih

Pengumpulan/pengangkutan

sampah

Kepadatan

yang telah terpilah di sumber timbulan

(jiwa/Ha)

dilakukan secara teratur seperti biasa, dengan

menyimpan

sampah

sesuai

jenisnya pada kendaraan pengumpul yang telah tersekat/terpisah.

konsumen

pelayanan

sampah,

selain dari memilah sampah. -

Baik

sampah

kering

< 30 % Sedang (30 – 60) %

maupun

Rendah Sedang

Tinggi

Tinggi Sekali

150 - 300

> 300

On-Site

On-Site

Komunal

Umum

On-Site On-Site Pribadi Bersama

Off-Site dengan peningkatan air bersih

Off-Site dengan peningkatan air bersih

On-Site Off-Site Pribadi

Off-Site

Off-Site

< 60

60 - 150

On-Site On-Site Pribadi Bersama

Rendah

Tidak perlu pembiasaan dan edukasi lebih kepada

suplai air bersih

Kelebihan: -

Tingkat

sampah

basah diangkut bersamaan pada jadwal

-

pengumpulan sampah

Tinggi

Kekurangan:

> 60 %

Diperlukan

penambahan

dan/atau

modifikasi kendaraan/sarana pengumpul 2. Pembedaan

jadwal

Sumber : Dirjen Cipta Karya, UNDP INS/84/505

pengumpulan/

pegangkutan untuk sampah basah dan sampah kering.

-

Tidak

perlu

modifikasi

Pengumpulan/pengangkutan secara

teratur

pembedaan

terhadap

pengumpulan

sampah

-

basah

dan

sarana

dan

dan/atau kendaraan

Sampah

jenis

tertentu

terkonsentrasi

pada hari tertentu

dengan jadwal

penambahan

pengumpul

sampah

yang telah terpilah di sumber timbulan dilakukan

Kelebihan:

Kekurangan: -

Perlu

pembiasaan

dan

edukasi

lebih

sampah kering sehingga sampah tidak

kepada para konsumen pelayanan sampah

tercampur pada kendaraan pengumpul.

untuk menaati jadwal pengumpulan

Dengan

demikian,

modifikasi

pada

pengumpul

tidak

diperlukan

sarana/kendaraan

(penyekatan

dsb).

Penjadwalan pengumpulan pada tiap sumber dapat

berbeda

sesuai area

pelayanan kendaraan pengumpul pada hari yang sama.

-

Ada masa ”menyimpan” sampah jenis tertentu (sampah kering) di setiap sumber timbulan. Cara yang kedua disebut juga sebagai Pemila ha n

Berbasis

Pengumpula n

Terjadwal (Murdeani, 2005). Contoh skema pemilahan berbasis pengumpulan terjadwal dapat dilihat pada Gambar 3.1 Konsep ini

3 - 63

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung lebih diutamakan untuk diterapkan pada

pengguna

wilayah domestik/permukiman.

batubara (fly ash dan bottom ash) yang

batubara

dengan

total

limbah

ditimbulkan adalah 120 ton/hari.

Gambar 3.1 Contoh Skema Pemilahan Berbasis

Saat ini pengelolaan limbah batu bara (FA +DA)

Pengumpulan Terjadwal

masih belum dilakukan sesuai PP Nomor 18 tahun 1999 Jo 85 tahun 1999 sejak dari pengumpulan,

penyimpanan,

pemanfaatan,

pengolahan

pengangkutan,

dan

penimbunan

akhir. Untuk pengumpulan dan penyimpanan dilakukan

oleh

penyelenggara

kegiatan/

perusahaan yang sifatnya internal, akan tetapi pengelolaan selanjutnya yang bersifat eksternal seperti

pengangkuta n,

pengelo laan

da n

pema nfaatan,

penimbuna n

a khir

memerlukan pihak lain yang harus dipatuhi atau mempunyai ijin Kementrian Lingkungan Hidup sehingga pengelolaan tersebut masih

Sumber: GBWMC, 2004

tercecer dan belum sesuai dengan peraturan yang ada.

Gambar 3.2 Skema Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung

Rencana Pengelolaan Limbah B3 adalah sebagai berikut : a. Pembangunan Integrated Incinerator untuk Limbah Medis b. Pembangunan

Pengolahan/Pemanfaatan

Limbah Batubara terpadu c. Penerapan

waste

minimization

pada

industri d. Penerapan teknologi pengolahan air limbah yang menghasilkan lumpur sedikit Sumber : Draft Laporan Antara GBWMC, 2004

e. Peningkatan

kesadaran

pelaku

industri

dalam pengelolaan limbah B3 2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

B. Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah

Timbulan Limbah B3 yang potensial dihasilkan

Prinsip pengelolaan air limbah menggunakan

dari kegiatan industri (lumpur IPAL dan limbah

pendekatan

batubara) dan kegiatan Rumah Sakit (limbah

kepadatan penduduk dan supplai air bersih,

medis infeksius). Tercatat sekitar 126 industri

berdasarkan criteria dari Dirjen Cipta Karya,

3 - 64

spasial

dengan

memperhatikan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tabel 3.17 Beban Pencamaran pada Sungai Citarum (Rata- rata tahun 2000 – 2004) Wangisagara Kec. Majalaya

Majalaya Kec. Majalaya

Sapan Kec. Solokanjeruk

Cijeruk Kec. Bojongsoang

Dayeuhkolot Kec. Dayeuhkolot

Burujul Kec. Margaasih

Nanjung Kec. Margaasih

T o t a l Suspended Solid (TSS) mg/L

107

136

157

150

142

157

192

Biochemical O x y g e n D e m a n d (BOD) mg/L

2,69

8,60

28,53

24,76

25,30

23,69

26,38

Chemical O x i g e n D e m a n d (COD) mg/L

7,3

23,07

73,80

64,61

66,46

60,92

70,15

pH

7,3

7,32

7,70

7,7

7,50

7,50

7,75

AMONIA mg/L

0,06

0,12

1,41

1,1

0,96

1,72

1,87

FOSFAT mg/L

0,32

0,54

0,54

0,54

0,65

0,86

1,30

Dissolved Oxigen (DO) mg/L

6,3

2,7

0,60

0,80

0,25

0,50

0,20

FECAL COLI Ribu/100 mL

76,9

153,84

538,46

4538,46

1307,69

615,38

500

Sumber : BPLHD Provinsi Jawa Barat Program

UNDP

INS/84/505,

yaitu

sebagai

berikut : Sistem

Sedangkan limbah industri biasanya spesifik dihasilkan dari sisa proses produksi. Sistem

pengelolaan

air

limbah

dibedakan

menjadi 2 bagian, yaitu pengelolaan air limbah domestik dan air limbah industri. Timbulan air

penyaluran air limbah domestik dan industri tidak

boleh

disatukan

karena

memiliki

karakteristik yang berbeda.

limbah domestik berasal dari sisa pemakaian/

Sistem pengelolaan air limbah domestik terdiri

konsumsi air bersih dari penduduk terlayani.

dari 2 sistem, yaitu sistem setempat (on site

3 - 65

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung sanitation) dan sistem

terpusat

(off

site

Tingkat Total Suspended Solid (TSS)

paling

sanitation). Secara umum sistem yang akan

tinggi

digunakan adalah on site system baik secara

Kecamatan Margaasih yaitu sebesar 192 Tingkat

individual pada tiap rumah tangga maupun

Biochemical Oxygen Demand (BOD) yang paling

komunal. Khusus untuk kecamatan dengan

tinggi terdapat di segmen Sapan Kecamatan

kepadatan penduduk yang tinggi (Majalaya,

Solokanjeruk yaitu sebesar 28,53, dan tingkat

Katapang,

dan

Chemical

Oxigen

Dayeuhkolot) diarahkan pada on site system

terdapat

pada

komunal.

Solokanjeruk yaitu 73,80.

Margaasih,

Margahayu

terdapat

pada

segmen

Demand segmen

Nanjung

(COD)

Sapan

tertinggi

Kecamatan

Permasalahan lingkungan lainnya di Kabupaten pencamaran

Bandung

adalah

lingkungan

baik

air,

udara maupun tanah. Pencemaran tanah

yang

Keca ma ta n pencemaran Kabupaten

menonjol

terjadi

Ra nca ekek limbah

a ki ba t

industri

Sumedang.

di

Dalam

dari hal

pencemaran udara, meskipun belum parah,

namun

perkembangannya

Titik

berat

cenderung mengkhawatirkan. Kualitas udara

perhatian masalah lingkungan saat ini masih

ambien setiap tahunnya cenderung menurun.

pada

Terdapat kecenderungan bahwa menurunnya

kalangan industri, domestik dan pertanian. Hal

kualitas

ini

udara

ambien

akibat

kegiatan

pencemaran tentunya

yang

dihasilkan

beralasan

oleh

mengingat

secara

Bandung

dikenal

transportasi dan industri. Dari 12 titik lokasi

historis

pengukuran polusi udara di Kabupaten Bandung

sebagai sentra industri tekstil, yang merupakan

Tahun 2006 Kadar NO2 paling tinggi terdapat di

industri yang dikenal menghasilkan limbah yang

Ruas Jalan Kopo – Sayati sebesar 98,6 µg/m3,

cukup polutif, sehingga intervensi dan program

sedangkan Kadar SO2 dan NO paling tinggi

yang dilakukan pemerintah lebih memfokuskan

terjadi di Terminal Cileunyi yaitu masing –

pada penanganan limbah industri tersebut.

masing sebesar 31,7 µg/m3, dan 28.758 µg/m3.

Padahal limbah rumah tangga juga memberikan

Degradasi kualitas Sungai Citarum dan anakanak sungainya akibat tidak terkendalinya pencemaran limbah dari sumber domestik, industri, rumah sakit, RPH, kegiatan lain, dan penggundulan hutan di hulu Sungai Citarum serta desakan kegiatan perkotaan. Kualitas air sungai di Kabupaten Bandung, terutama pada Sungai Citarum dapat dilihat pada tabel 3.17.

andil

posisi

ya ng

Kabupaten

cukup

ketidakseimbangan beberapa

upaya

besa r lingkungan.

yang

menangani

limbah

mendapat

tanggapan

Beberapa Limbah

mengalami

(IPLT)

kesulitan

Namun

dilakukan

untuk

tangga

kurang

rumah

bangunan Tinja

terha dap

dari

masyarakat.

Instalasi yang

Pengolahan

ada

beroperasi

saat

ini

karena

terbentur pada budaya masyarakat yang belum

3 - 66

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung menyadari pentingnya instalasi IPLT tersebut

pengelolaan

bagi kelangsungan keseimbangan lingkungan.

sebaliknya untuk kinerja pengelolaan yang

Tentunya pemerintah harus mulai memikirkan

buruk.

program/kegiatan yang biaya operasionalnya rendah sehingga masyarakat tidak dibebani iuran yang terlalu mahal, misalnya dengan memperluas dan mensosialisasikan septictank komunal.

lingkungan

yang

baik,

dan

Tentu saja program-program tersebut belum menyelesaikan

permasalahan

pencemaran

lingkungan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2005, ditinjau dari jumlah industri yang

Beberapa

program

telah

digulirkan

oleh

dipantau,

dari

sampel

127

industri

pada

pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam

periode (1-3) kali per industri (tergantung

rangka mengendalikan pencemaran lingkungan

kondisi

dari

Surat

pemantauan menunjukkan hanya 31 industri

Pernyataan Kali Bersih (Super Kasih) yang

(24.4 %) yang memenuhi Baku Mutu Air Limbah.

kalangan

dimulai

industri.

Tahun 2003

percepatan

Program

bertujuan

penataan

mendorong

industri

ketentuan

perundang-undangan

lingkungan

hidup

yang

terhadap di

berlaku.

bidang Sasaran

program ini antara lain menurunkan beban pencemaran, khususnya yang bersumber dari air limbah industri, meningkatkan kualitas air sungai, dan meningkatkan kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

pengolahan

air

limbahnya),

hasil

Ditinjau dari jumlah sampel yang diuji, dari 114 sampel inlet, 158 sampel outlet, 20 sampel by pass dan 8 sampel dari saluran sekitar industri tersebar di wilayah Kabupaten Bandung, hasil analsis menunjukan 48 sampel (16%) yang terdiri dari 10 sampel inlet, 35 sampel outlet dan 3 sampel lain-lain, memenuhi Baku Mutu Air

Limbah.

Rentang

konsentrasi

hasil

pengujian adalah BOD = (0.68 – 5.631) mg/l, COD =

(0 – 15.000)mg/l dan TSS = (0-4.200)

mg/l. Instalasi Pengolahan Limbah Domestik Pada

saat

ini

Kabupaten

Bandung

telah

memiliki 2 buah Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dan 1 buah Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik, yaitu : a. IPLT

yang

berlokasi

di

Desa

Cibeet

Kecamatan Ibun Program

Penilaian

Peringkat

Kinerja

Perusahaan (PROPER) bertujuan mendorong penataan

perusahaan

dalam

pengelolaan

lingkungan melalui instrumen insentif reputasi/ citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja

3 - 67

IPLT ini dibangun mengelola limbah tinja penduduk di Kec. Majalaya, Rancaekek, dan Cicalengka dengan kendaraan angkut tinja. Kapasitas IPLT adalah 24 m3/hari dan menempati lahan seluas 1 Ha.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung b. IPLT

yang

Kecamatan mengelola

berlokasi Ciparay

di :

limbah

Desa

Babakan

dibangun tinja

c. Pengembangan sistem off sanitation pada

untuk

daerah-daerah yang secara teknis dan

penduduk

Kecamatan Ciparay dan sekitarnya.

ekonomis memungkinkan d. Revitalisasi dan pemanfaatan IPAL dan IPLT yang ada

c. IPAL Soreang : terletak di Kota Soreang, mengolah limbah penduduk di Bagian Barat Kota

Soreang

dengan

kapasitas

2500

e. Pembangunan Saluran penampung buangan Rumah Tangga (sewerage system) dan

sambungan (± 10.000 jiwa). Kapasitas IPAL

Pembangunan IPAL domestik

adalah 10 liter/detik dan menempati lahan seluas 1.600 m2. Pembuangan Akhir limbah

f.

adalah ke Sungai Ciwidey.

Penambahan MCK umun di daerah pedesaan yang minim sarana sanitasi dan di daerah perkotaan yang padat dan kumuh

Sarana pengangkutan IPLT/IPAL non perpipaan yang tersedia saat ini adalah 5 buah tangki

g. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk

tinja berkapasitas 3 m3 dengan kondisi 1 buah

mau membangun dan menggunakan MCK

tangki tidak berfungsi. Peralatan Ke-3 instalasi

pribadi maupun umum untuk mengurangi

pengolahan limbah domestik tersebut diatas

beban

saat ini dalam keadaan rusak berat (bahkan

penerima

limbah

domestik

di

badan

air

selain peralatan, bangunan IPLT Babakan dan IPAL Soreangpun mengalami kerusakan). Tabel 3.24 menunjukkan rekapitulasi timbulan air limbah domestik di Kabupaten Bandung.

Instalasi Pengelolaan Air Limbah Industri Untuk menjaga kualitas air sungai, perlu dilakukan pengendalian terhadap air limbah

Berdasarkan hasil perhitungan timbulan air

industri yang dibuang ke badan air (sungai)

limbah domestik pada akhir tahun perencanaan

setempat.

adalah 5,98 m3/detik. Timbulan air limbah tersebut apabila tidak disalurkan dan diolah dengan

baik

akan

berpotensi

mencemari

lingkungan (pencemaran tanah dan badan air

Rencana pengelolaan air limbah industri adalah sebagai berikut : a. Pembangunan IPAL Terpadu di zone-zone

penerima) dan menimbulkan dampak kesehatan berupa

berjangkitnya

penyakit

industri seperti :

waterborne -

disease seperti diare, muntabel, dll.

IPAL Terpadu zone industri Rancaekek (untuk industri-industri yang berlokasi

Rencana

pengelolaan

air

limbah

domestik

di Kecamatan Rancaekek)

untuk Kabupaten Bandung adalah : a. Membuat

masterplan

pengelolaan

air

limbah domestik Kabupaten Bandung

IPAL Terpadu Zone Industri majalaya (untuk industri-industri yang berlokasi di

K e ca ma ta n

Solokanjeruk)

b. Pembangunan Tangki Septik Komunal

3 - 68

M a j a l a ya

da n

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung -

IPAL Terpadu Zone Industri Banjaran

fasilitas umum tiap Wilayah Pengembangan

(untuk industri-industri yang berlokasi

dapat dilihat pada tabel 3.28

di Kecamatan Banjaran, Pameungpeuk 3.6.1 Pendidikan

dan Arjasari)

Jumlah fasilitas pendidikan skala lingkungan Serta

pembangunan

IPAL

Terpadu

di

kawasan industri Tegalluar dan Margaasih. b. Pembangunan

dan

optimalisasi

(TK, SD, SMP, SMU) di Kabupaten Bandung apabila dikaitkan dengan jumlah minimum

IPAL

industri

penduduk

pendukung

pendidikan pada umumnya belum memadai. yang ada pada saat ini masih kurang dan perlu penambahan

d. Penerapan

manajemen

produksi

bersih

pada industri e. Peningkatan

kesadaran

pelaku

industri

seiring

pendidikan

terutama

untuk

terpencil.

0leh

Polusi (MPP) atau Environmental Pollution

ditingkatkan

dalam

Control Manager (EPCM) di industri

pendidikan

ini

standard

sesuai

dengan

peraturan yang berlaku

sosial

dan

fasilitas

umum

akan

(baik skala kelurahan, kecamatan, wilayah maupun skala kota), sesuai dengan hirarki fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut. Fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa pemerintahan

kelurahan),

sarana

(kantor

kecamatan/

kesehatan

(Puskesmas,

apotik), perdagangan (pasar, retail, toko, kios), pendidikan

(Taman

peningkatan

sebab

wilayah-wilayah itu

yang

pengembangan

selain

dan

perlu sarana

kuantitas

pemerataan

juga

kualitas

pelayanan pendidikan.

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten

ditempatkan di setiap pusat-pusat permukiman

sarana

SMP/

3.6.2 Kesehatan

3.6 RENCANA SISTEM SARANA WILAYAH Fasilitas

SD/sederajat,

secara merata, bahkan dapat dikatakan masih

Penerapan Program Manager Pengendali

stream

perkembangan

sederajat dan SMA/sederajat tidak tersebar kurang

g. Penerapan secara ketat effluent standard

dengan

jumlah penduduk. Sarana

dalam peningkatan pengelolaan air limbah

dan

tingkatan

Berdasarkan persebaran fasilitas pendidikan

c. Pembangunan IPAL industri kecil terpadu

f.

setiap

Kanak-Kanak,

Sekolah

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, Perguruan Tinggi),

dan

terminal penumpang (berupa sub-terminal). Rencana pengembangan faslitas sosial dan

Bandung

apabila

ditinjau

dari

lingkup

pelayanan lingkungan terdiri dari Puskesmas, Puskesmas pembantu, apotek/toko obat dan prakter dokter yang berfungsi sebagai sarana kesehatan skala lingkungan. Penyediaan sarana kesehatan di Kabupaten Bandung prasarana

berupa

peningkatan

pendukungnya

sarana

serta

dan

pemerataan

distribusi fasilitas kesehatan terutama apotek dan

puskesmas

pelayanan

setiap

pembantu, jenis

agar

fasilitas

tingkat

kesehatan

dapat lebih optimal baik untuk pelayanan skala kota dan regional. Juga pertimbangan layanan kesehatan

dikembangkan

melalui

program

dengan menginterfensi aspek lingkungan, aspek

3 - 69

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung prilaku, disamping aspek pelayanan itu sendiri.

(kecamatan/kelurahan) dengan tujuan agar perekonomian

3.6.3 Pemerintahan / Pelayanan Umum

tetap

berkembang

dengan

merata dan seimbang.

Sarana pemerintahan skala lingkungan (lokal) berupa

kantor

pemerintahan

kecamatan/

3.6.5 Peribadatan

Pemberdayaan

Kabupaten Bandung yang berdekatan dengan

Masyarakat, Pos Pemadam Kebakaran, Pos

Kota Bandung memiliki keberagaman etnis, ras

Keamanan

serta

kelurahan,

Lembaga dan

ketertiban,

pos/depo

agama

penduduknya.

Ketersediaan

kebersihan, pos polisi dll. Sarana pemerintahan

fasilitas peribadatan di Kabupaten Bandung jika

lingkungan ini harus tersedia di masing-masing

dilihat

wilayah administratif kecamatan/kelurahan.

berdasarkan agama secara kuantitas sudah

dari

komposisi

jumlah

penduduk

cukup memadai terutama untuk peribadatan 3.6.4 Perdagangan Sarana

umat muslim yaitu masjid/mushola sedangkan

perdagangan

skala

lingkungan

untuk keberadaaan tempat peribadatan lainnya

disediakan berupa pasar eceran (dapat berupa

masih belum merata hal ini sesuai dengan

pasar tradisional tapi sebaiknya berupa pasar

jumlah penduduk penganut agama tersebut

tertutup) dan toko lingkungan. Kebutuhan

yang tidak sebanyak penganut agama islam.

sarana ini memang besar sesuai dengan jumlah penduduk

Kabupaten

meningkat,

namun

Bandung

yang

penyediaannya

terus harus

mempertimbangkan kondisi wilayah setempat, jangan

sampai

penyediannya

RENCANA

PENGELOLAAN

DAN

PENANGANAN KAWASAN RAWAN BENCANA

satu

Pada dasarnya peristiwa bencana di Wilayah

kecamtan/kelurahan bertumpuk dalam jumlah

Kabupaten Bandung terdiri dari bencana banjir,

yang melebihi kebutuhan yang berakibat pada

gempa bumi, tanah longsor, angin kencang dan

persaingan tidak sehat dan gangguan terhadap

letusan gunung berapi. Peristiwa bencana di

tata ruang kota secara keseluruhan.

Kabupaten Bandung didominasi oleh kejadian

Sebagai contoh lokasi pasar yang terletak di

bencana banjir dan tanah longsor. Oleh karena

jalan kolektor ata arteri, ditambah dengan

itu pengelolaan serta perencanaan Wilayah

tidak tertatanya PKL (Pedagang Kaki Lima)

Kabupaten Bandung

sekitar pasar dengan baik akan berdampak

bencana

kepada

me m p e nga r u hi nya .

kemacetan

lalu

dalam

3.7

lintas

dan

sebagai

perlu memperhitungkan salah

satu Un t uk

aspek

yang

k e p e r l ua n

bertumpuknya sampah di ruas kolektor atau

perencanaan dan pengelolaan kawasan bencana

ruas arteri tadi.

diperlukan

0leh sebab itu masalah fasilitas perdagangan ini

menghasilkan

memerlukan perhatian yang besar agar tercipta

signifikan. Data dan Informasi tersebut dapat

kondisi ruang kota yang nyaman, aman dan

digali dari informasi geologi dan hidrologi atau

indah. Dengan demikian penyediaan sarana

dari kejadian bencana yang selama ini terjadi.

perdagangan ini untuk Kabupaten Bandung ditekankan pada pengaturan dan pengendalian jumlah

sarana

ini

di

tiap

lingkungan

3 - 70

data

dan

informasi

sehingga

prediksi dan analisa secara

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 3.7.1 Banjir Banjir

antara lain :

merupakan

peristiwa

terbenamnya

·

daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, luapan air sungai, atau pecahnya tanggul penahan air. Di

Wilayah

daerah

Kabupaten

yang

beberapa

mengalami

banjir

merupakan daerah yang berada di sekitar aliran sungai Citarum serta anak sungainya seperti Kecamatan Banjaran, Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang. Untuk wilayah Kecamatan Banjaran,

wilayah

yang

mengalami

banjir

antara lain di sebagian wilayah Desa Banjaran, Desa Banjaran Wetan, Desa Tarajusari, dan Desa Kamasan. Di Kecamatan Dayeuhkolot daerah yang sering mengalami banjir antara lain

Kualitas

Lingkungan

dan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Rusaknya

daya

diakibatkan

dukung

kegiatan

lingkungan

pembangunan

perumahan dan permukiman di daerah resapan air, pembabatan hutan menjadi

Bandung

sering

Peningkatan

lahan pertanian dan bangunan pertambangan

dapat

serta

mengakibatkan

cepatnya aliran air menuju hilir. Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai di lain pihak menghambat dan menyumbat aliran. Kombinasi antara kedua keadaan tersebut dapat menimbulkan banjir serta genangan. Banjir semakin sering terutama jika

terjadi

hujan

lebat,

hal

ini

disebabakan pula karena sistem drainase yang tidak memadai.

sebagaian wilayah Desa Citeureup dan

Desa Dayeuhkolot serta Kelurahan Pasawahan dan Kelurahan Dayeuhkolot. Di Kecamatan Baleendah, Kelurahan Andir dan Kelurahan Baleendah

merupakan

daerah

yang

sering

mengalami banjir. Sedangkan di Kecamatan Bojongsoang, banjir sering terjadi di sebagian wilayah Desa Bojongsoang, Desa Bojongsari dan Desa Tegalluar. Ketinggian air pada saat banjir di daerah tersebut berkisar antara 50 – 300 cm. Pengelolaan daerah yang sering mengalami banjir adalah

dengan

pembangunan

khususnya

permukiman

pada

membatasi

kegiatan

perumahan

dan

tersebut.

Pada

daerah

beberapa daerah tertentu perlu diarahkan menjadi Ruang Terbuka Hijau.

Pengelolaan

daya

tergantung

dukung

perilaku

lingkungan

serta

kebiasaan

manusia dalam mengelola lingkungannya, diperlukan kesadaran serta inisiatif yang tinggi

dari

masyarakat

untuk

dari

mewujudkannya. Oleh karena itu dalam

bencana banjir serta antisipasinya, Pemerintah

pelaksanaannya di lapangan, peningkatan

Daerah perlu merencanakan beberapa kegiatan

kesadaran perlu ditunjang oleh kegiatan

Untuk

mengurangi

dampak

kerugian

3 - 71

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung yang terprogram melalui sosialisasi dan

Citarum serta anak sungainya (Kecamatan

pelatihan

masyarakat

mengenai

Banjaran,

pengelolaan

baik sebelum,

pada saat,

Bo jo ngsoa ng)

yang

perlu

direncanakan

selama

dalam

memerluka n

sistem

permasalahan

banjir

belum

tertangani terutama karena pemecahan

mengantisipasi bencana banjir berkaiatann

masalah banjir

dengan permasalahan lingkungan antara

memerlukan teknologi

tinggi serta biaya yang cukup mahal.

lain pembangunan dan peningkatan sarana kebersihan serta sanitasi di Wilayah aliran

Sistem peringatan dini ini akan sangat

sungai (terutama sungai Citarum) serta

efektif jika disertai dengan pelaksanaan

anak

mekanisme tanggap darurat. Mekanisme ini

sungainya

(Kecamatan

Banjaran,

Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang). Hal

berkaitan

lain

teknis operasional dan Aturan, termasuk

yang

perlu

direncanakan

adalah

dengan penyusunan petunjuk

penghijauan daerah sempadan sungai dan

sistem

konservasi lahan di wilayah hulu sungai,

kesehatan serta sekolah darurat, yang

akan dapat membantu penyerapan serta

harus dilakukan ketika dan setelah terjadi

salah satu upaya agar air tidak cepat

bencana banjir. Oleh karena itu perlu

mengalir.

direncanakan

Dalam

upaya

menahan

aliran

lepasannya

banjir.

signifikan

Selain

itu

berfungsi

pula

s ebagai

sedimentasi

serta

dengan

ini

pusat

bidang

penanganan

yang sering terkena banjir. Mekanisme tanggap darurat ini perlu disosialisasikan

menyumbang

bendung

juga

penanganan

di daerah aman tidak jauh dari wilayah

pada tiap anak sungai yang pengaruh debit air

mobilisasi,

bencana dan pembangunan rumah singgah

air,

direncanakan juga pembangunan bendung

kepada masyarakat terutama yang tinggal

dapat

di daerah langganan banjir .

penahan

Dalam

menerapkan

rangka

otomatisasi

serta

konsep eko-hidrologi sehingga diperoleh

penanganan lebih lanjut, perlu dilakukan

bangunan-bangunan

kegiatan inventariasasi data dan informasi

air

yang

ramah

dalam

lingkungan. ·

Baleendah,

peringatan dini (early warning) tersebut

maupun setelah bencana banjir. Hal

Dayeuhkolot,

Pembangunan

Fasilitas

Peringatan

data

kemudian

oleh masyrakat melalui internet secara on-

(early warning) dan mekanisme tanggap

line

darurat bencana banjir. ·

pada saat ini baru dimiliki oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dimana sistemnya telah terintegrasi. Kabupaten Bandung, sebagian wilayahnya merupakan langganan banjir terutama

basis

dilakukan analisis banjir yang dapat diakses

Dini

Fasilitas peringatan dini bencana banjir

bentuk

di daerah aliran sungai

3 - 72

Normalisasi Sungai dan Anak Sungai. Normalisasi sungai dimaksudkan agar air yang

mengalir

dikendalikan.

lancar

Kegiatan

dan ini

dapat

merupakan

kegiatan penanggulangan banjir yang telah dilakukan

secara

rutin

di

Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung melalui Pemerintah

(penyusupan

Provinsi Jawa Barat. Namun seringkali

Australia terhadap Lempeng Eurasia (7 cm/

upaya ini belum cukup terutama karena

tahun). Beberapa sesar aktif di Kabupaten

tingkat

pembuangan

Bandung yang berpotensi menimbulkan gempa

sampah yang tinggi. Pembangunan dan

tektonik di antaranya sesar Bandung; serta

normalisasi

sesar

sedimentasi sungai

dan yang

diperlukan

terutama di sekitar sungai Citarum serta anak sungainya diantaranya Citarum Hulu -

Kecamatan

Majalaya,

Cikambuy

Cikasungka - Kecamatan Soreang,

dan

Citarik

Hulu, Cijalupang, Cijagra, dan Ciburial Kecamatan

Cicalengka, Cisangkuy Hulu

dan Citalugtug - Kecamatan Banjaran dan Keca ma ta n

Pa meungpeuk,

Cikahiyangan -

Sunga i

Kecamatan Margahayu,

Kegiatan Penyodetan Sungai Cikapundung dan Normalisasi sungai Ciputat - Kecamatan Dayeuhkolot dan Baleendah, Pembangunan Banjir Kanal Citarum, Pembangunan Banjir Tunel Citarum.

bumi

yang

terjadi

di

Kabupaten

cabang

misalkan

dari

sesar

Lempeng

Cimandiri,

Sukabumi; dan sesar Baribis, Subang. Gempa bumi vulkanik terjadi di daerah yang berdekatan dengan gunung berapi, bentuk keretakannya memanjang sama dengan gempa bumi tektonik. Gempa bumi gunung berapi disebabkan oleh pergerakan magma ke atas, dimana geseran pada batuannya menghasilkan gempa

bumi.

Potensi

gempa

vulkanik

di

wilayah Kabupaten Bandung adalah di daerah yang berdekatan dengan gunung berapi, seperti Gunung Papandayan, Gunung Patuha, Gunung Wayang

dan

Gunung

Manglayang

meliputi

Kecamatan Cilengkrang, Cileunyi, Kertasari, Pangalengan,

3.7.2 Gempa Bumi dan Bahaya Gunung Berapi Gempa

kecil

lempeng)

Rancabali,

Pasirjambu

dan

Ciwidey. Daerah tersebut selain rawan bencana gempa vulkanik juga rawan aliran lahar

Bandung merupakan gempa bumi tipe tektonik

Untuk

dan gempa bumi vulkanik (gunung berapi).

bencana gempa bumi dan aliran lahar ini

Gempa

adalah

bumi

pelepasan

tektonik

tenaga

yang

disebabkan terjadi

oleh karena

pergeseran lempengan plat tektonik. Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antara batuan

·

Peningkatan

salju.

perlahan

Lapisan

sehingga

tersebut

bergerak

berpecah-pecah

dan

bertabrakan satu sama lainnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Salah satu

penyebab

gempa

adanya

subduksi

merencanakan

dari

beberapa

Kualitas

Bangunan

dan

Gempa dan Gunung Berapi

bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan

seperti

kerugian

Pembangunan Pusat Penanganan Bencana

tektonik plate (plat tektonik) menjelaskan

itu akan hanyut dan mengapung di lapisan

dengan

dampak

kegiatan antara lain :

dikenal sebagai kecacatan tektonik. Teori dari

batuan, sebagian besar area dari lapisan kerak

mengurangi

Kabupaten Bandung yang diliputi oleh Gunung

selain berpotensi mengalami gempa

tektonik juga vulkanik serta aliran lahar. Selain itu perlu juga dibangun rumah singgah rawan gempa terutama di daerah

yang berdekatan

dengan daerah sesar serta gunung api. Sebagai upaya penanganan bencana gempa dan aliran lahar,

3 - 73

perlu

direncanakan

juga

pusat

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung nganan bencana gempa dan aliran lahar. Daerah yang perlu mendapatkan perhatian anatara lain meliputi Kecamatan Cilengkrang, Cileunyi, Kertasari, Pangalengan, Rancabali, Pasirjambu dan Ciwidey. ·

lambat dan menimbulkan kerusakan secara bertahap. Sementara itu, yang lainnya bergerak sangat cepat sehingga dapat menimbulkan kerugian dan korban jiwa yang sangat besar secara tiba-tiba dan tak terduga. Kecamatan

Program Penyusunan peraturan tentang ban-

yang merupakan kawasan longsor di antaranya

gunan

Pangalengan, Ibun,

Sebagai upaya prefentif jika terjadi bencana gempa dan aliran lahar, dalam hal ini perlu dilakukan pembatasan bangunan di daerah potensi gempa dan aliran lahar untuk meminimalisir jumlah korban serta hilangnya harta benda. Dalam hal ini diperlukan suatu pengaturan serta standarisasi bangunan dan fasilitas umum tahan gempa, hal ini juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat . ·

Beberapa gerakan tanah (longsor) berlangsung

Margaasih,

Cicalengka,

Ciwidey, Pasirjambu, Nagreg, Rancabali, Soreang, Cimenyan, Cilengkrang, Cikancung. Untuk mengurangi dampak akibat terjadinya bencana gerakan tanah (longsor) antara lain : ·

Identifikasi

inventarisasi

daerah

rawan gerakan tanah (longsor) Identifikasi dan Inventarisasi daerah rawan longsor

Inventarisasi daerah Rawan gempa bumi

dan

dilakukan

penyusunan

basis

melalaui data

kegiatan

kawasan

rawan

Dalam rangka otomatisasi serta penanganan

bencana gerakan tanah (longsor) antara lain

lebih lanjut, perlu dilakukan kegiatan inventa-

di Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ibun,

riasasi data dan informasi dalam bentuk basis

Kecamatan

data kemudian dilakukan analisis dari gempa

Cicalengka,

Margaasih

dan

Kecamatan

yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Data dan informasi yang terkumpul dapat

internet secara on-line

dinalisi serta dilakukan penyusunan basis data 3.7.3 Gerakan Tanah (Longsor)

dan informasi yang dapat diakses masyarakat

Gerakan tanah (longsor) merupakan peristiwa pergerakan lereng tanah yang umumnya terjadi saat hujan lebat, yang disebabkan oleh peningkatan kejenuhan air dan kenaikan muka air tanah akibat infiltrasi air hujan yang berlebihan. Proses penjenuhan tanah dapat dipercepat oleh hilangnya tutupan lahan, kondisi tanah yang retak-retak, dan limpasan air genangan dari areal persawahan dan kolam-kolam ikan di lereng.

3 - 74

secara Online.


Program Peningkatan Kualitas Lingkungan

& Bangunan Pembatasan

dapat

dilakukan

melalui

pembuatan aturan serta pengendalian untuk Pembatasan / larangan pembangunan daerah rawan longsor antara lain di Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ibun, Kecamatan Kecamatan

Margaasih

dan

Kecamatan

Cicalengka. ·

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Hasil

inventarisasi

gerakan

tanah

dan identifikasi

(longsor)

yang

rawan

dituangkan

dalam bentuk aturan serta dijelaskan dalam petunjuk

operasional

serta

mekanisme

tanggap darurat secara teknis sebelum, saat serta setelah bencana longsor. Hasilnya perlu dilakukan

sosialisasi

sehingga

masyarakat

mengerti dan sadar akan bahaya potensi bencana longsor tersebut.

3 - 75

Pemanfaatan Ruang

Bab 4

4.1 RENCANA PENATAGUNAAN TANAH, AIR, UDARA, DAN SUMBER DAYA LAINNYA 4.1.1

Penyelenggaraan penatagunaan tanah adalah: 1.

Pelaksanaan Penggunaan

RENCANA PENATAGUNAAN TANAH

dilakukan

Penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap bidang-

pola

penyesuaian

Penguasaan,

dan pemanfaatan tanah dapat melalui

penataan

kembali,

upaya

kemitraan, penyerahan dan pelepasan hak atas

bidang tanah yang sudah ada haknya dan/atau tanah

tanah kepada Negara atau pihak lain dengan

negara. Penatagunaan tanah tetap mengakui hak-hak

penggantian sesuai dengan perundang-undangan

atas tanah yang sudah ada.

yang berlaku

Hak dan kewajiban dalam penguasaan tanah adalah: 1. Pemegang hak atas tanah wajib menggunakan tanah

2. Tata cara pelaksanaan kegiatan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a diatur dalam berbagai

dan dapat memanfaatkan tanah sesuai rencana tata

pedoman, standar dan kriteria teknis

ruang, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah; 2. Penguasaan tanah yang sudah ada haknya sebelum

A. RENCANA PENATAGUNAAN TANAH DI KAWASAN

adanya penetapan rencana tata ruang tetap diakui haknya;

Ketentuan

3. Penggunaan tanah setelah penetapan rencana tata ruang

LINDUNG

dapat

diperluas

penggunaa nya

apa bila

atau

dikembangkan

pengg unaan

da n

penguasaan

tanah

di

kawasan

lindung

adalah: 1. terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum

pemanfaatan tanahnya sesuai dengan recana tata

ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas

ruang.

tanah kecuali pada kawasan hutan

4. Pemanfaatan tanah setelah penetapan rencana tata

2. terhadap tanah dalam kawasan cagar budaya yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak

ruang tidak dapat ditingkatkan Pemanfaatannya

atas

apabila penggunaan dan pemanfaatan tanahnya

tanah

tertentu

sesuai

dengan

peraturan

perundangan – undangan yang berlaku kecuali pada

tidak sesuai dengan recana tata ruang Dalam hubungannya dengan pemanfaatan tanah, maka:

lokasi situs 3. Penguasaan tanah pada kawasan yang ditetapkan

1. Pemegang hak atas tanah yang secara sukarela

berfungsi lindung yang dikuasasi oleh masyarakat

melakukan penyesuaian pemanfaatan tanah dapat

yang pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan

diberikan insentif;

rencana penyesuaian

ruang

disesuaikan

melalui

penyelenggaraan penatagunaan tanah;

2. Pemegang hak atas tanah dan atau pemakai tanah negara yang belum melaksanakan

tata

4. Penguasaan tanah pada bidang-bidang tanah yang berada di sempadan danau buatan, sungai, dan/

pemanfaatan tanahnya dapat dikenakan disinsentif.

atau jaringan prasarana lainnya, penggunaan dan

4-1

Pemanfaatan Ruang pemanfaatan

tanahnya

harus

masyarakat

yang

penggunaan

dan

memperhatikan kepentingan umum dan

pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan

terbuka untuk umum serta kelestarian

rencana tata ruang disesuaikan melalui

fungsi lingkungan;

penyelenggaraan penatagunaan tanah.

5. Kegiatan dalam pemanfaatan ruang di atas

Ketentuan pemanfaatan tanah dalam kawasan

dan atau di bawah tanah dapat dilakukan

budidaya adalah :

pemanfaatannya sepanjang sesuai dengan

1. Pemanfaatan

rencana tata ruang

tanah

yang

tidak

sesuai

dengan rencana tata ruang tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya;

Penggunaan tanah di dalam kawasan lindung

2. Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud

harus sesuai dengan fungsi lindung. Ketentuan

pada huruf a harus disesuaikan dengan

pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung

rencana tata ruang;

adalah :

3. Pemanfaatan tanah di kawasan budidaya yang belum diatur dalam rencana rinci tata

1. Di dalam kawasan non-hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan budidaya

ruang

yang tidak mengganggu fungsi lindung

mempertimbangkan kriteria dan standar 4. P e n y e s u a i a n

fungsi lindung kawasan yang bersangkutan wajib

melaksanakan

dengan

pemanfaatan ruang;

secara terbatas dengan tetap memelihara serta

dilaksanakan

upaya

perlindungan terhadap lingkungan hidup;

pemanfaatan

sebagaimana

dimaksud

dilaksanakan

melalui

pada

tanah huruf

b

penyelenggaraan

penatagunaan tanah;

2. Kegiatan budidaya yang sudah ada di

5. Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang

kawasan lindung dan mempunyai dampak

di atas dan atau di bawah tanah yang tidak

penting terhadap lingkungan hidup, serta

terkait

dapat mengganggu fungsi lindung harus

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dikembalikan ke fungsi

Pasal ini dapat dilaksanakan apabila tidak

bertahap

sesuai

lindung secara

dengan

6. kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang

TANAH

DI

penguasaan

atas

dan

dilaksanakan

KAWASAN BUDIDAYA Ketentuan

atau

di

bawah

berdasarkan

tanah

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. tanah

di

kawasan

budidaya adalah:

4.1.2 RENCANA PENATAGUNAAN AIR

1. Penguasaan tanah dalam kawasan budidaya

A. Air Permukaan

harus sesuai dengan sifat pemberian hak,

Air

tujuan pemberian hak dan rencana tata

permukaan

dapat

digunakan

untuk

penyediaan air bersih dan kegiatan budidaya

ruang; 2. Penguasaan

tanah

tanah yang bersangkutan; di

PENATAGUNAAN

penguasaan

mengganggu penggunaan dan pemanfaatan

peraturan


B. RENCANA

dengan

perikanan. Untuk menjaga keberadaan air tanah

yang

dikuasai

permukaan yang multifungsi, perlu dilakukan

oleh

4-2

Pemanfaatan Ruang 

upaya pembatasan atau pelarangan, seperti pembuangan

limbah

domestik

dan

non-

Pada zona ini, pengambilan air tanah pada

domestik langsung ke badan perairan sungai, pembuangan sampah, serta

kegiatan

Zona Konservasi Air Tanah I

akuifer tengah dan dalam telah intensif,

yang

ditandai dengan turunnya muka air tanah

mengganggu fungsi perairan ini.

sampai

jauh

di

bawah

muka

tanah

Sumber Air Baku/Air Bersih. Sumber air baku

setempat. Muka air tanah di zona ini

utama untuk penyediaan air bersih adalah

cenderung turun dengan kecepatan 1,5 -

sungai-sungai besar yang selama ini telah

8,7

menjadi sumber air baku dan menjadi potensi

mempertimbangkan

dengan

atas, pengambilan air tanah baru untuk

ketentuan

memenuhi

persyaratan.

meter/tahun. gejala

tersebut

di

Kualitas air ini makin ke arah hulu makin baik

berbagai

sebagai sumber air baku

dimungkinkan lagi.

Budidaya Perikanan. Upaya budidaya perikanan

Zona

pada sungai-sungai yang ada dilakukan melalui

pengambilan air tanah pada akuifer 40-50

pembuatan keramba dan jaring terapung serta

meter.

pembuatan kolam-kolam (empang) baik yang

kritsi

untuk

belum terjangkau oleh pelayanan air PDAM,

kolam retensi yang berfungsi untuk menunjang

diijinkan memanfaatkan air bawah tanah

sistem drainase.

pada kedalaman akuifer kurang dari 40

B. Air Tanah

meter dan 40 – 150 meter. Namun demikian debit sumur

Pengambilan air tanah di Kabupaten Bandung pada

peraturan

yang

lebih dalam dari 150 m diperbolehkan hingga maksimum 300 m3 / hari.

dan Geologi, di mana pemanfaatan air tanah zona

konservasi

air



tanah.

Berdasarkan zona konservasi air tanah, maka

pada akuifer 40 – 150 meter. Pengambilan

pengambilan dan pemanfaatan air tanah zona

air tanah baru pada akuifer kedalaman

konservasi tanah harus menjadi acuan. Upaya

kurang dari 40 m hanya diperuntukan bagi

konservasi air tanah yang bertumpu pada aspek

keperluan air minum dan rumah tangga

teknis antara lain dilakukan dengan melakukan penyadapan

dengan debit maksimum 100 m3 / bulan,

dan

sedangkan 40 – 150 meter untuk keperluan

pembatasan debit sumur produksi. Pengaturan

selain industri dengan debit maksimum per

kedalaman penyadapan dan pembatasan debit

sumur 60 m3 / hari. Pengambilan air tanah

sumur bor produksi digambarkan pada Zona Konservasi Air Tanah berikut

Zona Konservasi Air Tanah II Zona kritis untuk pengambilan air tanah

untuk pemanfaatan ruang yang memerlukan

kedalaman

tidak lebih dari 100 m3 /

bulan. Pengambilan air tanah pada akuifer

telah

dikeluarkan oleh Direktorat Pusat Lingkungan

pengaturan

zona

tidak

setempat, yakni di daerah yang masih

kegiatan rekreasi pemancingan, maupun kolam-

berdasarkan

adalah

suda h

Bagi keperluan rumah tangga penduduk

dibuat khusus yang dimanfaatkan juga untuk

mengacu

ini

keperluan

Dengan

baru pada akuifer kedalaman lebih dari 150

(lihat Gambar

m diperbolehkan hingga maksimum 30 m3 /

4.1):

hari.

4-3


Zona Konservasi Air Tanah III

ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

Zona zona aman untuk pengambilan air

4.1.3

tanah pada akuifer keadalaman 40 – 150 m pengambilan air tanah baru diperbolehkan

Rencana penatagunaan udara terkait dengan

dengan debit maksimum per sumur 170 m3

/

hari.

Air

tanah

pada

transmisi

akuifer

listrik,

kedalaman 40 meter diperuntukkan bagi

dan

komunikasi,

kualitas

udara.

transmisi Transmisi

pemerintahan yang lebih tinggi. Saluran udara

dengan pengambilan maksimum 100 m3 /

transmisi listrik yang ada dewasa ini dianggap

bulan.

tetap

Zona Konservasi Air Tanah IV

demikian

keberadaannya,

untuk

pengalihan dan penambahan dalam Kabupaten Bandung harus direncanakan secara selektif

Zona aman dengan produktivitas akuifer

dan

rendah sampai langka, air tanah apabila

menghindari

kemungkinan

terjadinya

bahaya yang dapat ditimbullkannya.

ditemukan hanya cukup untuk keperluan air minum, rumah tangga, dan keperluan

Guna menjaga kualitas udara, maka upaya-

lain

upaya mengurangi atau membatasi kegiatan

dengan

jumlah

kebutuhan

yang

terbatas. 

gelombang

gelombang komunikasi diatur pada tingkat

keperluan air minum dan rumah tangga



RENCANA PENATAGUNAAN UDARA

yang

menimbulkan

polusi

udara

perlu

dilakukan, baik pembatasan emisi gas karbon

Zona Konservasi Air Tanah V

monoksida,

hidrokarbon

dan

timbal

(PB)

Zona ini adalah zona resapan air tanah

kendaraan bermotor melalui uji emisi, maupun

tidak untuk dikembangkan bagi berbagai

pembatasan gas buangan pada proses produksi

peruntukkan, kecuali untuk air minum dan

industri

rumah

pembuangan gas yang ramah lingkungan.

tangga

maksimum

100

dengan m3

/

pengambilan bulan.

Untuk

yang ditimbulkan oleh

dilakukan pengkajian hidrogeologi.

sumur

Ketentuan pemanfaatan air adalah: dan

badan

usaha

penerapan

teknologi

Perlu diantisipasi pula dampak polusi udara

keperluan lain dipertimbangkan setelah

1. Masyarakat

dengan

minyak,

sekitarnya.

kegiatan

khususnya

Selain

itu,

eksplorasi

bagi

kawasan

dengan

makin

meningkatnya penggunaan energi alternatif

dapat

memanfaatkan air permukaan dan air tanah

batubara

sebagai

pengganti

listrik

perlu

sesuai peraturan perundang-undangan yang

diantisipasi upaya-upaya pengendalian dalam

berlaku;

kaitannya dengan pencemaran udara. wajib

Untuk itu, sebelum dilakukan pembangunan

memelihara kualitas air baku permukaan

instalasi PLTU batubara atau instalasi sejenis

dan air tanah;

terlebih

2. Masyarakat

3. Masyarakat

dan

dan

badan

badan

usaha

usaha

dahulu

lingkungan

dilarang

harus

sebagai

ditempuh

dasar

pertimbangan

penerbitan perijinan.

mencemari air baku dan badan air sungai

Ketentuan pemanfaatan udara adalah :

dan danau di atas ambang batas yang

4-4

kajian

Pemanfaatan Ruang 1. Masyarakat

dan

badan

usaha

wajib

Potensi bahan tambang Galian C terdapat di

memelihara kualitas udara; 2. Masyarakat

dan

badan

Kecamatan

Cikancung,

Nagreg,

dilarang

Soreang, Margaasih dan Pameungpeuk. Namun,

mencemari udara di atas ambang batas

potensi galian C dalam skala kecil banyak

yang

dijumpai di seluruh kecamatan lain.

ditetapkan

usaha

Baleendah,

dalam

peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Potensi sumber daya alami (pertambangan)

3. Pemanfaatan ruang udara di atas tanah

bahan galian golongan B (diantaranya emas)

yang dikuasai masyarakat dan badan usaha

terdapat

harus seizin pemilik hak atas tanah yang

Soreang.

bersangkutan. 4.1.4

RENCANA

Kecamatan

Pangalengan

dan

Potensi sumber daya alami (pertambangan) PENATAGUNAAN

panas

SUMBER

(geothermal)

terdapat

di

Ranacbali dan Kecamatan Ciwidey.

Sumberdaya alam lain di Kabupaten Bandung

Rencana penatagunaan potensi sumber daya

adalah sumber daya tambang Galian C, galian B

lainnya adalah sebagai berikut :

(emas), dan panas bumi. Sumber daya tambang

1. Pemanfaatan potensi pertambangan dilakukan di luar kawasan lindung, dan dapat dilakukan di kawasan yang selama ini sudah dimanfaatkan untuk penggalian.

pasir sungai perlu penatagunaan karena untuk terjadi

bumi

Kecamatan Ibun, Pangalengan, Pasirjambu,

DAYA LAINNYA

mengantisipasi

di

gangguan

terhadap

tanggul sungai atau retaining wall.

Kegiatan usaha pertambangan lainnya yang

2. Pemanfaatan

potensi

pertambangan

perlu diperhatikan adalah dampak kerusakan

dilakukan di luar kawasan lindung, dan

lingkungan yang ditimbulkannya.

Selain itu,

dapat dilakukan pada lokasi yang sudah

perlu

penertiban

teridentifikasi

upaya

pengawasan

dan

memiliki

potensi

bahan

kegiatan penambangan liar yang tidak memiliki

galian C. Bila guna lahan eksisting-nya

ijin, sehingga selain menimbulkan dampak

adalah kawasan budidaya, maka setelah pemanfaatan galian C ini, fungsi guna lahan

kerusakan kualitas lingkungan, juga hilangnya pendapatan

daerah

dari

retribusi

harus dikembalikan kepada fungsi yang

yang

ditetapkan

seyogyanya didapatkan.

lahan.

4-5

pada

rencana

pemanfaatan

Pemanfaatan Ruang 3. K e g i a t a n

pemanfaatan

pertambangan

harus

potensi

pengembangan

memperhatikan

ditimbulkan.

Kawasan

ini

sempadan

yang

sesuai,

serta

wilayah.

harus

A.

dibatasi dari pengunaan lahan lain, dengan garis

transportasi,

tahapan pengembangan sarana dan prasarana

ekosistem sekitarnya serta dampak negatif yang

sistem

Tahapan pengendalian kawasan lindung

adalah :

untuk

difungsikan sebagai kawasan penyangga

1. Pencapaian

keselamatan.

porsi

kawasan

lindung

sebesar 30 % dari luas seluruh wilayah kabupaten

melalui

pelaksanaan

rehabilitasi dan konservasi: a. Mempertahankan kecukupan kawasan lindung

yang

ada

dengan

porsi

sebesar 30 % dari luas seluruh wilayah b. Peningkatan kualitas fungsi lindung pada

kawasan

lindung

yang

kondisinya sudah menurun dilakukan melalui pelaksanaan rehabilitasi dan pada

kawasan

lindung

yang

kondisinya baik dilakukan melalui konservasi. 2. Tahapan efisiensi

4.2 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.2.1

alam

TAHAPAN PENGEMBANGAN

pengembangan pemanfaatan

dan

program

sumber daya

buatan

ditentukan

berdasarkan kriteria tingkat kekritisan

Tahapan pengembangan sampai dengan tahun

dan tingkat kerusakan.

2027 dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu : tahap

B. Tahapan pengembangan kawasan budidaya

pertama adalah dari tahun 2007 sampai 2012,

berfungsi lindung dan kawasan budidaya

tahap kedua adalah dari tahun 2012 sampai

secara umum didasarkan pada kriteria

2017, tahap ketiga adalah dari tahun 2017

dukungan

sampai 2022 dan tahap keempat adalah dari

pada

ekonomi

wilayah

dan

pengembangan wilayah serta daya dukung

tahun 2022 sampai 2027.

dan daya tampung lingkungan. C. Tahapan pengembangan sistem transportasi

4.2.2 KRITERIA TAHAPAN PENGEMBANGAN

didasarkan

pada

kriteria

pemecahan

Kriteria pentahapan program penataan ruang

perso a la n

dibagi ke dalam tahapan pengendalian kawasan

kebutuhan

lindung dan pengembangan kawasan berfungsi

pada ekonomi wilayah dan pengembangan

lindung

wilayah.

secara

terkendali,

pengembangan kawasan budidaya,

tahapan tahapan

4-6

me nd esa k, masyarakat,

p emen uha n

serta

dukungan

Pemanfaatan Ruang D. Tahapan

pengembangan

prasarana

dan

kembali dengan mengenakan biaya kepada

sarana wilayah meliputi prasarana sumber

pemakai

daya

penyediaan

air

dan

irigasi,

drainase

dan

demi

menjamin

pelayanan

kelangsungan

kepada

masyarakat.

persampahan, serta prasarana energi dan

Bentuk-bentuk kerjasama dalam pembiayaan

telekomunikasi didasarkan pada kriteria

diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan

pem eca ha n

perundang-undangan..

pe rs o a la n

me nd esa k,

pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta dukungan

pada

ekonomi

wilayah

dan

4.2.4 INSENTIF DAN DISINSENTIF

pengembangan wilayah.

Bentuk perangkat insentif dan disinsentif yang dapat diterapkan terdiri dari aspek pengaturan

4.2.3 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

atau kebijakan, aspek ekonomi, dan aspek

Alokasi pembiayaan bagi pelaksanaan program-

pengadaan langsung oleh Pemerintah Daerah.

program

Jenis perangkat insentif dan disinsentif terdiri

pembangunan

bersumber

dari

pemanfaatan

anggaran

ruang

Pemerintah,

dari :

Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten,

1. Perangkat yang berkaitan dengan elemen

dunia usaha dan masyarakat, serta sumber

guna lahan;

pendapatan lainnya yang sah serta atau dalam

2. Perangkat

bentuk kerjasama pembiayaan. Pemerintah

yang

berkaitan

dengan

berkaitan

dengan

pelayanan umum;

Kabupaten dapat bermitra dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan barang

3. Perangkat

publik, seperti taman, pasar dan rumah sakit,

yang

penyediaan prasarana.

dan sejenisnya. Barang dan pelayanan publik dapat disediakan secara penuh oleh pihak swasta, yang mencakup sekolah swasta, jasa

A. INSENTIF

keuangan, dan jasa pelayanan lainnya.

Insentif

Untuk

meningkatkan

mendorong

akan

diberikan

pengembangan

pusat

untuk primer/

dan

kinerja

membagi

beban

hirarkhi IIa Soreang, pengembangan kawasan

pelayanan publik, maka bentuk kerjasama

khusus/tertentu Kota Baru Tegalluar, Kawasan

peran serta, dan kemitraan antara Pemerintah

Olah Raga Si Jalak Harupat dan Kawasan

Kabupaten,

harus

Industri Margaasih.

dapat

Insentif

pelayanan

didorong.

publik

swasta

kualitas

khusus

serta

dan

Pemerintah

masyarakat Kabupaten

mengenakan ongkos atas penyediaan barang publik,

yang

mencakup

jalan,

lainnya

yang

dibiayai

mendorong

pengembangan

hirarkhi IIa meliputi:

saluran,

1. Pembangunan Jalan Tol Pasirkoja – Soreang

jembatan, trotoar, taman, pasar dan pelayanan pemerintah

untuk

atau jalan akses tol pasirkoja;

oleh

2. Pembangunan

Pemerintah.

sarana

pemerintahan,

perdagangan dan jasa serta fasilitas umum

Pembangunan prasarana yang secara langsung

dan sosial lainnya ;

memberikan keuntungan finasial harus dibayar

4-7

Pemanfaatan Ruang 3. Kemudahan perijinan perubahan rencana tapak

bagi

pengembang

yang

adalah :

telah

1.Tidak dikeluarkan ijin lokasi baru untuk

memiliki ijin sebelumnya. Insentif

untuk

permukiman kepadatan tinggi, ijin lokasi

mendorong

pengembangan

baru

Kawasan Kota Baru Tegalluar meliputi:

dengan kajian

1. Pembangunan interchange Toll Majalaya -

kepadatan geologi

berdasarkan

Gedebage;

untuk

permukiman

rendah

berdasarkan

dan

geohidrologi

ketentuan

serta

perundang-

undangan lainnya;

2. Pembangunan danau yang sekaligus sebagai

2.Tidak dibangun jaringan prasarana baru

tempat rekreasi;

kecuali prasarana vital Daerah.

3. Kemudahan perijinan perubahan rencana tapak

diperkenankan

bagi

pengembang

yang

Sedangkan disinsentif yang dikenakan untuk

telah

memiliki ijin sebelumnya. Insentif

untuk

mendorong

pengembangan

Kawasan Olah Raga Si Jalak Harupat adalah: 1. Kemudahan perijinan; 2. Pemberian keluwesan batasan KLB dan ketinggian bangunan; 3. Penyediaan pelayanan jaringan utilitas air dan drainase. Insentif

untuk

mendorong

pengembangan

Penertiban pembangunan di Kawasan Bandung Utara sebagai usaha pengelolaan kawasan lindung.

Kawasan Industri Margaasih adalah:

mengendalikan

pembangunan

dan

1. Pembangunan jalan akses menuju kawasan;

perkembangan di wilayah Bandung Selatan

2. Kemudahan perijinan;

adalah pengenaan denda terhadap kegiatan yang

3. Pemberian keluwesan batasan KLB dan

menimbulkan

kepentingan

ketinggian bangunan;

dampak

umum

negatif

seperti

bagi

gangguan

keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

4. Pemberian pelayanan jaringan utilitas air dan drainase.

4.2.5 PROGRAM PENATAAN KAWASAN 1. Program untuk penataan kawasan perkotaan dilakukan melalui kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan, peraturan pembangunan dan standar teknis, meliputi :

B. DISINSENTIF Disinsentif

khusus

akan

dikenakan

untuk

mengarahkan/mengendalikan pembangunan di wilayah Bandung Utara dan mengendalikan pembangunan di wilayah Bandung Selatan.

a. Revisi

Penyusunan

Disinsentif yang dikenakan untuk menghambat

Terperinci

pembangunan

Perkotaan Soreang.

di

wilayah

Bandung

Utara

4-8

Tata

Rencana Ruang

Detail/ Kawasan

Pemanfaatan Ruang b. Revisi

Penyusunan

Terperinci

Tata

Rencana Ruang

Detail/

3. Penataan kawasan perdesaan dilakukan

Kawasan

melalui penyusunan rencana tata ruang

Perkotaan Majalaya. c. Revisi

kawasan perdesaan

Penyusunan

Terperinci

Tata

Rencana Ruang

sejenis.

Kawasan

4. Program

Penyusunan

Terperinci

Tata

Rencana Ruang

Detail/

Penyusunan

Kawasan

Terperinci

Tata

Rencana Ruang

pengembangan

regulasi

dan

kelembagaan lainnya meliputi: a. Kajian dampak fiskal pada jalan-jalan

Perkotaan Cileunyi-Rancaekek. e. Revisi

pengembangan

kawasan agropolitan atau nama lain yang

Detail/

Perkotaan Banjaran. d. Revisi

dan

kolektor

Detail/

sebagai

kawasan

jasa

perdagangan di Jalan Kopo - Soreang,

Kawasan

Jalan Bojongsoang - Dayeuhkolot, Jalan

Perkotaan Baleendah.

Cibiru - Cileunyi, Jalan Cileunyi – Rancaekek. b. Kajian

Penentuan

definisi

ambang

batas boros air untuk industri

dan

standarisasi pengelolaan air dengan cara daur ulang, c. Penyusunan kaidah pertambangan dan reklamasi. f.

d. Penyusunan

Penyusunan Rencana Detail/Terperinci Tata

Ruang

Kawasan

Pelaksanaan

Perkotaan

melalui Detail

kawasan kegiatan

Tata

peraturan

strategis

dilakukan

penyusunan

Rencana

Ruang

Kawasan

pembangunan

dan

Tata

Ruang

Izin Pemanfaatan Tanah.

Strategis,

f.

standar

Penetapan Bangunan

Perda sebagai

tentang

Tata

pengganti

Perda

tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bandung.

a. Penyusunan Rencana Detail/Terperinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Tegalluar

Rencana

e. Review Perda No. 2 tahun 2001 tentang

teknis, yang terdiri dari:

Baru

Operasional

Wilayah Kabupaten Bandung

Cicalengka. 2. Penataan

Petunjuk

dan

g. Penyusunan Perda tentang Penataan

Penyusunan

Bangunan

Petunjuk Operasional Pengembangan

Bandung.

KBT secara Parsial.

h. Penyusunan

b. Penyusunan Rencana Detail/Terperinci

Setempat

peraturan

di

Kabupaten

zonasi/zoning

regulation pada kawasan perkotaan

Tata Ruang Kawasan Strategis Stadion

dan kawasan Strategis.

Si Jalak Harupat (kawasan industri, i.

perumahan dan jasa perdagangan).

Penyusunan sistem, mekanisme dan prosedur tentang pencetakan sawah

4-9

Pemanfaatan Ruang irigasi

dan

jaringannya

diteruskan sejauh tidak mengganggu

sebagai

fungsi lindung.

kompensasi alih fungsi lahan; j.

Penerapan

sistem

prosedur

yang

Kegiatan budidaya yang mengganggu dan

atau

terpaksa

mengkonversi

membatasi rasio lahan terbangun untuk

kawasan

permukiman

dengan ketentuan-ketentuan peraturan

penduduk

di

Kawasan

berfungsi

perundangan

pedesaan; k. Kajian instrumen fiskal yang bersifat disinsentif sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak

lindung,

yang

sesuai

berlaku

harus

dikembalikan kepada fungsi semula. b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.

di Kawasan



Pedesaan

Pengawasan keberadaan vegetasi dan fauna, serta pengendalian aktivitas di

4.2.6 PROGRAM

PENGELOLAAN

atasnya

KAWASAN

Rehabilitasi,

konservasi,

dan

Cikancung. 

Mengarahkan secara bertahap kawasansesungguhnya

lokasi

dan

standar

tetap,

terbatas,

hutan

tanaman tanaman

hutan

produksi

rakyat,

pertanian

tahunan keras)

Cilengkrang dan Cileunyi. c. Kawasan Perlindungan Setempat

lokasi

Inventarisasi, evaluasi garis sempadan danau

/

situ

karakteristiknya,

lebih

sesuai serta

dengan rehabilitas

lahan di sepanjang garis sempadan

terperinci di bawah.

tersebut dengan lokasi Waduk Cileunca

Pelarangan kegiatan budidaya pada

dan

kawasan lindung mencakup kawasan

Kecamatan Pangalengan, Danau Ciharus

hutan

dan

lindung,

hutan

konservasi,

Cipanunjang Pangkalan

yang

terdapat terdapat

di di

kawasan rawan bencana gunung berapi

Kecamatan Ibun, Danau Patengang di

dan kawasan rawan gerakan tanah

Kecamatan Ciwidey, dan waduk yang

kecuali

terdapat di Kecamatan Rancabali.

tidak

mengganggu

fungsi

lindung kawasan tersebut.



(perkebunan/

pada

bangunan,

khususnya di Kecamatan Cimenyan,

memenuhi untuk ditetapkan sebagai produksi

kepadatan

sumur resapan di Seluruh kecamatan,

teknis

kawasan lindung pada Kawasan hutan

Pengaturan

vegetasi dan pembuatan parit resapan,

sesuai

untuk kawasan lindung dan secara kriteria

Ciwidey,

Ibun, Paseh, Cimaung, Cicalengka dan

rangka mempertahankan fungsi lindung yang

Cimenyan,

Kertasari, Banjaran, Arjasari, Pacet,

pengelolaan kawasan lindung dalam

kawasan

Cileunyi,

Rancabali, Pasirjambu, Pangalengan,

a. Kawasan Lindung (secara umum)

Kecamatan

Cilengkrang,

LINDUNG

di



Inventarisasi, evaluasi garis sempadan

Kegiatan budidaya yang sudah ada di

sungai sesuai dengan karakteristiknya,

kawasan lindung yang ditetapkan dapat

serta rehabilitas lahan di sepanjang

4 - 10

Pemanfaatan Ruang garis sempadan tersebut di sebagai

dan taman wisata alam di Kecamatan

berikut

Pasirjambu, Rancabali, Pangalengan,

:

Sungai

utama

(Sungai

Citarum), dan anak sungai Citarum yaitu Sungai Cimahi, Sungai Citarum Hulu, Cisangkuy dan Ciwidey; yang melewati

Kecamatan

Solokanjeruk,

Ciparay,

Dayeuhkolot,



:

Cimaung. e. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Majalaya,



Pengendalian kawasan bencana banjir di Kecamatan Bojongsoang, Baleendah,

Bojongsoang,

Dayeuhkolot,

Margahayu,

Ciparay,

Rancaekek,

Pameungpeuk, Cangkuang, Katapang,

Majalaya, Cikancung, Paseh, Banjaran

Soreang, Margahayu.

dan Solokanjeruk

Inventarisasi, evaluasi garis sempadan mata

air

sesuai

dengan

serta

rehabilitas

karakteristiknya,



Normalisasi

sungai

dan

pembuatan

embung di Kecamatan Bojongsoang, Rancaekek,

Majalaya,

Cikancung,

lahan di sepanjang garis sempadan

Cicalengka, Paseh, Nagreg, Cimenyan

tersebut dengan lokasi di Mata air

dan Sub DAS Cirasea (Ibun, Kertasari,

sekitar perbukitan utara, timur dan

Pacet, Ciparay, Baleendah, Arjasari)

selatan Kabupaten Bandung. 

Penataan dan perbaikan lingkungan kawasan sempadan sungai, danau/situ, mata air yang telah tebangun secara tidak sungai,

tertata

di

daerah

danau/situ,

sempadan

mata

air

di

Kabupaten Bandung. 

Pengendalian

kegiatan

yang

mempengaruhi fungsi DAS di daerah Das Citarum Hulu.

Normalisasi aliran sungai

d. Kawasan Pelestarian Alam. 

Pengembangan

dan

pemeliharaan



keaktifan gunung berapi dan gempa

fauna,

bumi di Kecamatan Pangalengan, Ibun,

satwa,

dan

ekosistem

khas

melalui sistem zonasi untuk tujuan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi di lokasi THR Juanda di

Rancabali dan Pasirjambu. 

Pangalengan. Pengembangan

kanal

aliran

lava

di

Pangalengan, Kertasari dan Rancabali.

Ranca Upas di Kecamatan Rancabali, Cibolang dan Cileunca di Kecamatan

Pembuatan

Kecamatan Ciwidey, Pasirjambu, Ibun,

Kecamatan Cimenyan, Kawah Putih dan



Observasi seismik untuk menentukan

taman hutan raya melalui perlindungan



Pengendalian kawasan rawan bencana gerakan tanah/longsor di Kecamatan

dan

pemeliharaan

kawasan suaka alam yaitu cagar alam

4 - 11

Cimenyan,

Cicalengka,

Banjaran,

Arjasari, Ciparay, Ibun dan Pacet;


Relokasi

permukiman

dari



beberapa kecamatan antara lain di Kecamatan Rancaekek, Bojongsoang, Majalaya, Katapang, Ciparay, Soreang, Pasirjambu, Baleendah, Banjaran, Pameungpeuk, Cangkuang, dan Pangalengan; Peningkatan intensifikasi pertanian,



pengembangan komoditas bernilai ekonomis, penganekaragaman budidaya tanaman tahunan, peningkatan produktivitas lahan dengan multi kultur, pengembangan budidaya pertanian yang berfungsi konservasi pada kawasan lahan kritis hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Bojongsoang, Margahayu, Dayeuhkolot, Katapang, Rancaekek, Majalaya, dan Solokanjeruk. Pengembangan budidaya perkebunan/



buah-buahan dengan partisipasi masyarakat dan pengembangan unit usaha pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Rancabali, Ciwidey , Pasirjambu, Pangalengan, Cimaung, Arjasari dan Kertasari; Intensifikasi budidaya perikanan di

kawasan

rawan bencana alam banjir, gunung berapi, gempa bumi dan gerakan tanah 4.2.7 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA PERTANIAN a. Kawasan Hutan

Pengembangan

budidaya

produksi

dan

pengembangan

tumpang

sari

untuk

ekonomi

masyarakat

hutan

pengembangan di

Kecamatan

Cimenyan,

Rancabali,

Cangkuang,

Cimaung,

Cilengkrang, Ciwidey,

hutan

Pangalengan, Kertasari, dan Ibun

Pengembangan budidaya perkebunan/ buah-buahan

dengan

partisipasi

masyarakat, dan pengembangan unit usaha pengolahan hasil pertanian pada hutan produksi terbatas di Kecamatan Cilengkrang, Ciwidey,

Cimenyan,

Rancabali,

Cangkuang,

Cimaung,

Pangalengan, Kertasari, dan Ibun.

Kecamatan Ibun, Majalaya, Ciparay, Pacet dan Bo j o ng so a ng dan pemanfaatan/pengelolaan situ-situ di Kecamatan Pangalengan, Rancabali, Ibun dan Kertasari;

Pengembangan budidaya perkebunan/ tanaman keras, dan pengembangan unit usaha pengolahan hasil pertanian pada hutan rakyat tersebar hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan



Intensifikasi Kecamatan Ciwidey, Cikancung, Cimaung



Lokasi

Baleendah, Bojongsoang, Rancaekek, Dayeuhkolot, Ranca ekek,

Margahayu,

Katapang,

Solokanjeruk,

da n

Majalaya. b. Kawasan Pertanian 

Intensifikasi

pertanian,

perbaikan

saluran irigasi dan bangunan irigasi lainnya, pengembangan pertanian organik dan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan, dan pengendalian konversi lahan tersebar di

4 - 12

budidaya peternakan di Pangalengan, Kertasari, Pasirjambu, Arjasari, Ibun, Pacet, Paseh dan pengembangan

dan

pembangunan kawasan produksi dan pengolahan produksi peternakan, yaitu: i.

Kecamatan

Cimaung

dengan

komoditas : sapi perah, sapi potong; ii. Kecamatan Pacet dengan komoditas sapi perah;

Pemanfaatan Ruang iii. Kecamatan

Cimenyan

dengan

komoditas : unggas, domba dan sapi

komoditas : sapi perah, sapi potong,

potong; xiv. Kecamatan

domba; iv. K e c a m a t a n

Paseh

xv. Kecamatan komoditas

potong; Cileunyi

dengan

deras,

komoditas : pengolahan ikan, sapi So reang

Pasirjambu :

unggas,

kambing

dengan

kolam

perah

air dan

pengolahan ikan; xvi. Kecamatan

potong dan pembesaran ikan; vi. Keca mata n

dengan

komoditas : unggas dan domba;

dengan

komoditas : sapi perah dan sapi v. Kecamatan

Majalaya

Kertasari

dengan

komoditas : domba;

dengan

xvii. Kecamatan

komoditas : sapi potong, domba,

komoditas

unggas dan kolam air deras;

Banjaran

:

dengan

pembenihan

ikan,

kolam air deras, pengolahan ikan dan unggas; xviii. Kecamatan

Ciwidey

dengan

komoditas : kambing perah dan kolam air deras; xix. Kecamatan

Rancabali

dengan

komoditas : sapi perahdan kelinci; xx. Kecamatan

Cikancung

dengan

komoditas : domba; xviii. K e c a m a t a n

Ibun

dengan

komoditas : unggas; xxii. Kecamatan viii. Kecamatan

Kutawaringin

komoditas

dengan

xxiii. Kecamatan

unggas dan kolam air deras; C i pa ra y Arjasari

x. Kecamatan

Rancaekek

dengan

Cilengkrang

dengan

komoditas: domba, sapi perah dan sapi potong; xii. Ke ca ma ta n

N a g r eg

d e nga n

komoditas : unggas dan sapi potong; xiii. Kecamatan

Cicalengka

dengan

xxiv. Kecamatan Bojongsoang dengan komoditas : pengolahan ikan. 

Pengembangan

Kawasan

Wisata,

meliputi :

komoditas : domba dan unggas; xi. Kecamatan

Cangkuang

kolam air deras;

dengan

komoditas : domba;

pengolahan

komoditas : kelinci, domba dan

denga n

komoditas : sapi potong dan domba; ix. Kecamatan

: domba,

dengan

hasil peternakan;

komoditas : sapi potong, domba, ix. Keca ma ta n

Baleendah

dengan

4 - 13

a. Pengembangan dan

museum

kawasan di

budaya

Kecamatan

Soreang, Pengembangan kawasan seni

budaya

di

Kecamatan

Cimaung, Desa Campaka Mulya,

Pemanfaatan Ruang Gunung

Puntang.

kawasan

Pengembangan

wisata

budaya

Kamojang,

di

Racun,

Banjaran,

Cijapati;

Pacet,

Rancaekek, Baleendah, Cimenyan,

f.

Pasirjambu;

Situ

Kawah

Cibuni,

Kawasan

Pengembangan kawasan olahraga terpadu dan wisata olah raga,

b. Rencana Pengembangan Kawasan Kampung

Wi s a ta

antara

Ga m b u ng

Jelekong

kepurbakalaan

di

Kecamatan Rancaekek;

agrowisata Rancabali,

pada

Wisata

Kecamatan Ciwidey,

Pasirjambu

wisata

PENGEMBANGAN BERDASARKAN

a. P e n g e m b a n g a n Kota

Soreang

WP

FUNGSI

Soreang

(Kecamatan

Kutawaringin,

–

Ciwidey,

Soreang, Rancabali,

Pasirjambu dan Katapang), meliputi. 

dan

Penataan

sarana

pemerintahan

Kecamatan Pangalengan; e. Pengembangan

Margahayu,

WILAYAH PENGEMBANGAN.

kawasan

Kecamatan

Kecamatan

Kecamatan

Kutawaringin – Katapang dengan pusat

Kawasan di

PROGRAM KECAMATAN

c. Pengembangan perlindungan dan

Lingkungan

di

Cimenyan dan Cikancung; 4.2.8

d. Pembangunan

:

(Kecamatan

Baleendah);

pemeliharaan

lain

Kutawaringin,

(Kecamatan Pasirjambu) dan Desa Wisata

Cileunca,

Cisanti, Cibolang, Curug Simandi

Kecamatan Ciwiidey, Pangalengan, Margaasih,

Situ

dan

dan

prasarana

perkotaan

skala

kabupaten; alam

di



Perdagangan,

Gunung Patuha, Kawah Putih, Ranca

pengalihan

Upas, Air Panas Cimanggu, Air Panas

Bandung;

Ciwalini, Situ Patenggang, Kawah



untuk

mengantisipasi

perdagangan

dari

Kota

Jasa yang mendukung kegiatan fungsi wilayah, baik skala WP maupun skala Kabupaten;



Pembangunan industri pada zone-zone industri diarahkan

yang

ada

untuk

(infilling)

menjadi

dan

kawasan

industri; 

Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis

Wisata alam Kawah Putih

4 - 14

sebagai

lumbung

Metropolitan Bandung;

padi




Pengembangan ekowisata di Ciwidey,

diarahkan

Pasirjambu dan Rancabali;

industri.

Pengembangan

industri



yang

mendukung pertanian (agroindustri); 

Pengembangan

agropolitan

pusat

Kota

Baleendah

Baleendah,



(Kecamatan dan

Bojongsoang). 

Penataan

Pengembangan



dan

lumbung

padi

ekowisata

di

Pengembangan agribisnis

d. Pengembangan WP Majalaya dengan Pusat Kota

sarana

sebagai

Pangalengan

dengan

Dayeuhkolot,

kawasan

Metropolitan Bandung

Ciwidey,

WP Baleendah

menjadi

Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis

Pasirjambu dan Rancabali b. Pengembangan

untuk

prasarana

Majalaya

(Kecamatan

Majalaya,

Ciparay, Solokanjeruk, Pacet, Kertasari,

perkotaan;

Paseh, dan Ibun).



Pengembangan permukiman;






Pembangunan industri pada zone-zone



Pengembangan jasa serta perdagangan grosir;

industri yang sudah ada (infilling) dan diarahkan



untuk

menjadi

kawasan



industri yang sudah ada dan diarahkan

Pengembangan pertanian sawah irigasi

untuk menjadi kawasan industri;

di Baleendah dan Bojongsoang; 

Pengembangan

perikanan

di



Pengembangan pertanian;



Pengembangan

Bojongsoang; 

Pengembangan

c. Pengembangan Pusat

Kota

pendidikan



WP

Banjaran

Banjaran

dengan

sarana

(Kecamatan

dan

Pengembangan Peternakan sapi perah dan kegiatan ikutannya di Kecamatan Kertasari

dan

Pacet

serta

pengembangan peternakan domba di Pacet;

prasarana



perkotaan

Pengembangan Ekowisata di Ibun dan Kertasari;



Pengembangan permukiman.



Pembangunan industri pada zone-zone industri

di

Ibun;

dan

Banjaran, Pameungpeuk, Cangkuang, Arjasari, Cimaung dan Pangalengan). Penataan

agroforestry

Kecamatan Pacet, Kertasari, Paseh dan

kegiatan sosial;



Pengembangan industri pada zone-zone

industri;

yang

ada

(infilling)



Pengembangan Panas Bumi di Ibun

e. Pengembangan WP Cicalengka dengan

dan

4 - 15

pusat

Kota

Cicalengka

(Kecamatan

Pemanfaatan Ruang Cicalengka, Nagreg dan Cikancung). 

Tegalluar (Industri, pemukiman, Jasa/ Perdagangan, Pariwisata, dan Kegiatan

Pengembangan industri pada zone-zone

Komersial lainnya;)

industri yang sudah ada;

Pembangunan

waduk/danau

buatan



Pengembangan perdagangan grosir;

(pengendalian banjir dan penyediaan




air baku).






Pengembangan peternakan sapi potong di

Kecamatan

Cikancung

dan

pengembangan peternakan ayam di Cicalengka f.

Pengembangan

WP

Cileunyi-Rancaekek

dengan pusat kota Cileunyi (Kecamatan Cileunyi, dan Rancaekek). 

Pengembangan permukiman



Pengembangan perdagangan grosir



Pengembangan industri Pada zone-zone

Pengendalian banjir yang terjadi tiap musim hujan

b. Kawasan Olah Raga Terpadu (Stadion Si Jalak

industri yang sudah ada. 

Harupat)

Kecamatan

Kutawaringin

Pengembangan pertanian

g. Pengembangan WP yang berorientasi ke

Pengembangan dan penataan Kawasan Olah raga si Jalak Harupat

Kota Bandung (Margahayu - Margaasih dan

Cimenyan – Cilengkrang yang merupakan

Manajemen Estat, Permukiman Atlet, Sarana

PKN Kota Bandung).

Peribadatan,

Telekomunikasi,






Pengembangan perdagangan dan jasa;






Pengembangan

Kawasan

di

Sarana

Industri

Jasa,

Kesehatan

Sarana

Perdagangan, dan

Kegiatan

Komersial Lainnya.

di

Margaasih 4.2.9 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS a. Kawasan Kota Baru Tegalluar

Pengembangan

kawasan

Kota

Baru

Pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan

4 - 16

Pemanfaatan Ruang

Pengembangan

industri

non

polutif

(terbatas)

Ciparay-Majalaya

c. Kawasan Industri Margaasih di Kecamatan

Pengembangan Terpadu

kawasan

Margaasih

polutif,

Industri

(Industri

pemukiman,

non Jasa

Perdagangan,dan Pariwisata) 4.2.10 P R O G R A M

PENGEMBANGAN

Kopo-Katapang Katapang-Soreang Soreang-Pasirjambu Ciwidey-Rancabali Rancabali-Cidaun Bojongsoang-Dayeuhkolot

A. Transportasi Darat

3. Program Peningkatan Jalan Kolektor

a. Program Peningkatan Kualitas Pergerakan

Primer 2 (Jalan Kabupaten) dengan

Program peningkatan kualitas pergerakan dikabupaten

Soreang-Cihampelas

Pasirjambu-Ciwidey

PRASARANA WILAYAH

jalan

Majalaya-Cijapati Nagreg-Lebakjero

Margaasih

Baleendah-Ciparay

meliputi

program

peningkatan

geometrik

jalan

pembangunan

jalan

baik

baru

dan Arteri

kelengkapan fasilitas jalannya: Soreang-Cangkuang Cangkuang-Banjaran Pangalengan-Pintu-Talun-Santosa

Primer, Kolektor Primer 1, Kolektor Primer

Andir-Rancamanyar

2, Lokal Primer 1, dan Lokal Primer 2.

Rancamanyar-Katapang

Adapun program tersebut adalah :

Rancamanyar-Sayuran

1. Program Peningkatan Jalan Arteri Primer

(Jalan

Negara)

dengan


Sayuran-Cibaduyut Asem-Sukasari Sukasari-Rancamanyar Sayati-Cangkuang

Cileunyi-Tasik

Cangkuang-Palasari

Cileunyi-Sumedang

Majalaya-Ibun Gambung-Palayangan

2. Program Peningkatan Jalan Kolektor

Palayangan-Pintu

Primer 1 (Jalan Propinsi) dengan

Rancabali-Cisabuk (Bts. Cianjur)


Banjaran-Arjasari Arjasari-Pinggirsari

Moh. Toha-Dayeuhkolot

Pinggirsari-Garduh

Dayeuhkolot-Baleendah

Cicalengka-Sawahbera

Baleendah-Pameungpeuk

Ciwidey-Datarpuspa

Baleendah-Banjaran

Tugu-Kulalet-Munjul

Banjaran-Cimaung

Ciparay-Sapan

Cimaung-Pangalengan

Sapan-Tegalluar

Buahbatu-Bojongsoang

Tegalluar-Solokanjeruk

Bojongsoang-Baleendah

4 - 17

Pemanfaatan Ruang Peundeuy-Bj.Salam

Citaman-Payadap

Bj.Salam-Tj.Laya

Panyadap-Bojong

Tanjunglaya-Bojongemas

Cikurutug-Narawita

Bojongemas-Tegalluar

Ciluluk-Cicalengka

Majalaya-Bojong

Cigentur-Curugdedes-Drawati-Loa

Bojong-Rancaekek

Cijagra-Los Logawa-Cipeujeuh-Cipaku

Sp.Solokanjeruk-Rancaekek

Bojong-Sukamanah

Lingkar Majalaya

Sukamanah-Cipaku

Ciparay-Pacet

Panggilingan-Sudi-Ibun-Laksana

Pacet-Kertasari

Cipaku-Loa-Patrol-Walahir

Kertasari-Santosa

Pintu-Wates

Santosa-Cibatarua (Bts.Garut)

Cicalengka-Sindangwangi Ciririp-Bangsaya-Buninagara

4.

Program Peningkatan Jalan Lokal Primer

1

dengan

(Jalan

Kabupaten

kelengkapan

Citere-Kertamanah-Sukamenak Kaler

)

fasilitas

5. Program Pembangunan Jalan Baru

jalannya:

Arteri Primer (Jalan Negara) dengan kelengkapan fasilitas jalannya:

Mengger-Sukapura Sukapura-Cipagalo

Cicalengka – Nagreg

Tonjong-Rancakole-Ciketut Maruyung-Cibulakan-Babakan

6.

Cangkring-Arjasari

Program Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 1 (Jalan Propinsi)

Neglasari-Garduh

dengan

Biru-Neglasari

kelengkapan

fasilitas

jalannya:

Maruyung-Padasuka Andir-Mandalasari-Mekarjaya

Cirengit-Rancaketan

Wangisagara-Ibun

Rancaketan-Rancamanyar

Ibun-Dukuh

Rancamanyar-Sayuran

Panundaan-Cibodas

Sayuran-Cibaduyut

Cibodas-Rancabolang

Cigondewah-TKI

Cangkuang-Cikalong

TKI-Soreang

Cikalong-Pataruman

Ciwastra-Buahbatu-Rancamanuk

Cimaung-Gunung Puntang 7.

Banjaran-Sindangpanon

Program Pembangunan Jalan Baru

Sindangpanon-Pasirhuni-Pasirmulya

Kolektor

Kamasan-Tarajusari

Kabupaten)

Tarajusari-Bojongsereh

fasilitas jalannya:

Kopo-Jatisari

Primer dengan

Jatisari-Cantilan

Gor-Soreang

Kawah Putih-Rancabolang

Lingkar Tengah Soreang Terusan Lingkar Majalaya

4 - 18

2

(Jalan

kelengkapan

Pemanfaatan Ruang Lingkar Majalaya-Biru

Langonsari-Bojongsereh

Biru-Ciparay

Sekeawi-Bojongwaru

Cipagalo -Tegalluar

Cipeer- CPI

Ciherang-Bojong

Rencana Jalan TKI

Bojong-Narawita

Sadu-Lingkar Tengah Soreang

Narawita-Cikasungka

9.

Jaksanarata-Bojongmalaka

Program Pembangunan Jalan Baru Lokal Primer 2 (Jalan Kabupaten)

Bojongmalaka-Katapang

dengan

Katapang-Stadion

kelengkapan

fasilitas

jalannya:

Akses Barat Stadion Bojong-Bojongwaru

Sindangsari-Cibiruhilir

Cebek-Gor Soreang

Sekebulu-Maribaya

Cebek-Lkr.Tengah

Padamulya-Balekambang

Sangkali-Ds.Cingcin

Cileunyi Terpadu

Bojong-Cembul

10.

Citeureup-Ciodeng

Program Pembangunan Jalan Tol dengan

Gandasari-Citaliktik

kelengkapan

fasilitas

jalannya:

Soreang-Sekarwangi Murugul - Parungserab

Rencana Jalan Tol Soroja

Balahuni - Sekarwangi

Rencana Jalan Tol Ujungberung Gedebage - Majalaya (Tol Tegalluar)

Lembur Tegal-Sukarame

Rencana Jalan Cileunyi -Sumedang -

Lingkar Selatan Soreang

Dawuan

Lkr Tengah Soreang - Panyirapan CPI-Cincinkolot-Citaliktik

b. Program Pengembangan Jaringan Jalan

Gd.Tutuka-Gandasari

Ring-Road, meliputi :

Bojongemas-Cibulukadu



Lingkar Utara Soreang Lingkar tengah Utara Soreang 8. Program Pembangunan Jalan Baru

Pembangunan

jalan

Kabupaten

Bandung

peningkata n

ja la n

peningkatan

kualitas

lingkar

dengan

lo ka l jalan

luar dan

kolektor

Lokal Primer 1 (Jalan Kabupaten)

meliputi Jalan Lingkar Soreang (Timur,

dengan

Selatan, Utara dan Tengah), Jalan

kelengkapan

fasilitas

jalannya: Stasiun.Rc.Ekek-Bojongmalati Bojongmalati-Cibiruhilir Rancaekek-Cileunyi Cileunyi-Cibiruhilir Cibiru-Babakan Ciburial-Galumpit Taraju-Langonsari

4 - 19

Pemanfaatan Ruang Sekunder Cibiru - Cileunyi; Banjaran -

stasiun

Baleendah, ruas Alun-alun Soreang -

Dayeuhkolot

GOR Soreang serta ruas terusan Lingkar

Banjaran - Soreang – Ciwidey serta

Majalaya – Ciparay.

Koridor Rancaekek – Tanjungsari. 

c. Program Pemeliharaan Jalan, meliputi : 

  

Umum, meliputi :

Provinsi (AKDP), angkutan kota dan Wilayah



Perbaikan persilangan antara KA dan Penggantian

moda

angkutan

umum

Majalaya,

Bandung

Cileunyi

-

g. Program Pengembangan jalur LRT (Light Rapid Transport), meliputi : 

Terminal,

Pembuatan jalur LRT pada jalur Stasiun -Batununggal-Cicaheum

meliputi :



sarana

Rancaekek.

Kabupaten Bandung.



Perbaikan dan penambahan

-

Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam

Pengembangan

Perbaikan persinyalan kereta api pada

Soreang, Bandung - Banjaran, Bandung

dilakukan untuk Angkutan Kota Antar

e. Program

Koridor

massal jalan raya pada ruas Bandung -

Penataan angkutan umum yang akan

di

Banjaran,

–

jalan di Seluruh ruas KA.

d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

perdesaan

–

Bandung

KRD di Seluruh ruas KA.

lokal dan sekunder

angkutan

Koridor

Jalur Gedebage- Cicalengka.

Pemeliharaan Jalan di seluruh ruas jalan yang berfungsi arteri, kolektor,



pada

(9,2

km),

Batununggal-Soreang (24,2 km), Alun-

Pengembangan Terminal tipe A di wilayah Kecamatan cileunyi Pengembangan Terminal tipe B di Wilayah Kecamatan Soreang, Padalarang, Majalaya dan Kecamatan Cicalengka, Banjaran, Ciparay, Pangalengan, Ciwidey , dan Rancaekek (antar moda). Pengembangan dan Pembangunan tipe C di Wilayah Kecamatan PatenganRancabali, Pacet, Ibun, Cikancung, Nagreg dan Kertasari

alun-Dayeuhkolot (8,4 km), dan Stasiun -Bandara Husein-Cipedes (6,8 km. h. Program Pengaturan dan Pengendalian Penggunaan Lahan Bagi Permukiman dan Industri, meliputi : 

Peningkatan disiplin dan penegakan hukum para pengguna lahan sekitar jalan di Wilayah Kabupaten Bandung.



Pengembangan

dan

Peningkatan

Fasilitas Perlengkapan Jalan Raya dan f.

Program Pengembangan Sistem Angkutan

Penerangan Jalan umum di Wilayah

Masal, meliputi :

Kabupaten Bandung.



Peningkatan double track Kereta Api pada

Koridor

Rancaekek,



Kiaracondong

Koridor

Rancaekek

i.

Program Peningkatan Peran dan Kualitas

–

Angkutan Umum, meliputi :

–



Pembangunan

dan

Cicalengka serta Koridor Cicalengka –

transportasi

daerah

Nagreg.

Kabupaten Bandung.

Peningkatan

jalur

kereta

api

dan

4 - 20

penataan di

sistem Wilayah

Pemanfaatan Ruang 4.2.11 PROGRAM PENGEMBANGAN

SISTEM

-

IRIGASI

Wa duk

Sa ntosa

Keca ma ta n

Kertasari.

A. P r o g r a m

Peningkatan

-

dan

Bendung Tanjunglaya dan saluran

mempertahankan jaringan irigasi yang

Irigasi Tanjunglaya sampai Desa

telah ada dalam rangka ketahanan pangan

Cipedes



Pengembangan

dan

lainnya

Desa -

-

Kecamatan Soreang. Cikopo

Desa

Waduk

Kadaleman

-

Pakutandang

-

Situ Panerah Desa Tanjungwangi

-

DAM Sindangsari Desa Sindangsari

Bendung Cikuya dan pembuatan

Kolam

retensi

Desa

Sangiang

DI Leuwikuray Desa Parungserab Saluran

induk

Wangsagara Sukamukti

Bendung Sirah Cijagra Desa Drawati Kecamatan Paseh.

Margaasih

Kecamatan Katapang.

Kecamatan Paseh. -

Desa

Kecamatan Rancaekek.

Kecamatan Pacet. -

irigasi

Cikuya Kecamatan.

Kecamatan Ciparay. -

Bendung Margaasih dan pembuatan

saluran Irigasi Tanjunglaya Desa

Bumiwangi

Kecamatan Ciparay. -

Kecamatan

Kecamatan Cicalengka.

Bendung Cikoneng, Desa Cilame DAM

Tanjunglaya

jaringan

penataan) di lokasi sebagai berikut:

-

Desa

Cikancung.

(Pembuatan/

Revitalisasi/refungsionalisasi/

-

dari

Tanjungnjaya sampai Desa Linggar

pengelolan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

dan

Ciwalengke Desa

Biru

DI.

Padaulun Kecama tan

Majalaya. 

Pengembangan,

pengelolan

dan

-

Bendung Drawati Kecamatan Paseh.

konservasi sungai, danau dan Sumber

-

Bendung Karangtunggal Kecamatan

daya Air lainnya (Irigasi Lahan Kering/

Paseh.

ILK) di Desa Mekarmanik – Desa Ciburial

-

Kecamatan

Jaringan irigasi dari Desa Drawati Desa

Srirahayu

sampai

Melatiwangi

Cihanyir

Cimenyan, –

Desa

Desa

Girimekar

Kecamatan Cilengkrang, Desa Citaman

Desa Drawati, Srirahayu, Cihanyir

- Desa Dampit Kecamatan Cicalengka,

Kecamatan Paseh.

Desa Ciaro Kecamatan Nagreg, Desa

-

Ciharus Desa Ibun Kecamatan Ibun.

-

Bendung Tanjunglaya Kecamatan

Karangtunggal

Cikancung.

Kecamatan Paseh, Desa Patrolsari –

-

DAM

Loa

Desa

Loa

Loa

Irigasi

Desa

Drawati –

Desa Pinggirsari –

Kecamatan

Desa

-

Desa

Mekarwangi

Desa Ancolmekar -

Desa Arjasari – Desa Lebakwangi - Desa

Paseh. -

–

Loa

Desa

Wargaluyu Kecamatan Arjasari.

Sindangsari, 

Drawati Kecamatan Paseh.

4 - 21

Pengembangan,

pengelolaan

dan

Pemanfaatan Ruang konservasi sungai, danau dan Sumber daya

Air

lainnya

Pameungpeuk.

(Normalisasi/

-

Revitalisasi) di lokasi sebagai berikut: -

Sungai

Citarum

Kertasari,

di

Kecamatan

Arjasari dan Kecamatan Banjaran. -

Kecamatan

Kecamatan

Sungai

Cisangkuy

di

Kecamatan

Pangalengan, Kecamatan Cimaung,

Majalaya,

Baleendah

Sungai Citalugtug di Kecamatan

Kecamatan Banjaran, Kecamatan

serta

Pemeungpeuk serta

Kecamatan Dayeuhkolot.

Kecamatan

Baleendah. -

Sungai

Cikasungka

Kecamatan

Cikembang

Cangkuang,

Soreang

dan Katapang. -

Sungai

Citepus

Kecamatan

Dayeuhkolot. -

Sungai Cimande

4.2.12 PROGRAM PENGEMBANGAN

SISTEM

DRAINASE  -

Sungai

Citarik

di

Kecamatan

Cicalengka, Kecamatan Rancaekek

-

serta Kecamatan Solokanjeruk.



Sungai



Cikeruh

Rancaekek

di

Kecamatan

serta

Kecamatan 

Bojongsoang -

Sungai Cisunggalah, Sungai Cikijing, Sungai Wirama, Sungai Cigentur, Sungai

Cipalemahan,

Sungai 

Ciburial di Kecamatan Paseh. -



Sungai Cirasea di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Ciparay.

-

Sungai

Cigede,

Sungai

Cikapundung, Sungai Cidurian di Kecamatan

Bojongsoang

-

Sungai

Cilameta

di

Sungai

AIR BERSIH  

Cibintinu

Arjasari

dan

di

Peningkatan Pelayanan Sistem Distribusi Perpipaan di Wilayah Kabupaten Bandung.

Kecamatan

Arjasari. -

4.2.13 PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN

dan

Kecamatan Dayeuhkolot.

Normalisasi jaringan drainase yang ada (alam dan buatan) di Wilayah Kabupaten Bandung. Pembangunan dan pengembangan kolam retensi pada Kawasan Perkotaan. Pembangunan sumur resapan pada Kawasan Perkotaan. Pembangunan dan pengembangan jaringan drainase di Kawasan perkotaan. Pembuatan embung penahan aliran dengan lokasi tersebar di Wilayah Kabupaten Bandung. Pengelolan sumberdaya air dengan bekerjasama dengan pemerintahan daerah terdekat di Daerah perbatasan dengan Kota/Kabupaten Lain.

Kecamatan

Kecamatan

4 - 22

Pembangunan sistem baru untuk melayani daerah yang belum terlayani di Wilayah Kabupaten Bandung.




Peningkatan kapasitas produksi PDAM dan

kualitas pelayanan air bersih di daerah-

menurunkan kehilangan air di Wilayah

daerah yang belum terlayani PDAM dan air

Kabupaten Bandung.

bersih

Perbaikan

dan

rehabilitasi

terhadap

kapasitas sistem transmisi dan distribusi di 

perdesaan

Wilayah

Kabupaten

Bandung. 

Perbaikan jaringan pipa air bersih yang ada

Wilayah Kabupaten Bandung.

secara

Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Bersih

manajemen

Pedesaan di Wilayah Kecamatan Cileunyi,

pelayanan air bersih di daerah-daerah

Soreang-Ciparay-Paseh,

terlayani air bersih wilayah Kabupaten

Cicalengka-

Rancaekek-Cikancung,

Ciwidey-

bertahap

dan

operasi

dan

meningkatkan pemeliharaan

Bandung.

Pasirjambu . 

Pembangunan waduk yaitu waduk Tegalluar

4.2.14 PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang, waduk

Santosa

(Suplesi

Cisangkuy)



Kecamatan Kertasari. 

Pembangunan

dan sekunder

embung

yaitu

embung

Cikuda dan embung Peuris Hilir (Sungai Cirasea) di Kecamatan Pangalengan dan Cimaung,

embung

Sekejolang



bangunan sistem

Ciwidey),

rencana

Identifikasi, perlindungan dan penggunaan

sistem

kabel

atas

dari

dengan sistem bawah tanah/

instalasi

yang

kawasan

menyatu

Kawasan

dengan

baru



Identifikasi, perlindungan dan penggunaan

Peningkatan

luas

daerah

pelayanan

Kabupaten Bandung

secara optimal mata air terutama daerah pedesaaan di Kabupaten Bandung 

Pengembangan

sumber

air

pengembangan

industri

Kecamatan

Majalaya,

Kecamatan

Bojongsoang,

Katapang,

Kecamatan

Keca ma ta n Pameungpeuk, Kecamatan

Ba nja ra n , Kecamatan Cikancung,

untuk

Solokanjeruk,

Kecamatan

Kecamatan Dayeuhkolot, K eca ma ta n Baleendah, Kecamatan

Margaasih, Kecamatan Cicalengka serta Kecamatan Rancaekek 

Pengembangan kemitraan dengan pihak swasta atau masyarakat dalam memperluas wilayah

pelayanan

dan

di

Kabupaten Bandung

secara optimal mata air terutama daerah 

Pengembangan

rumah box telepon pembagi ker umah -

(Sungai

pedesaaan di Kabupaten Bandung

menggunakan kabel bawah

tanah di Kabupaten Bandung

Cidurian), embung Bojongbambu (Sungai 

Penigkatan sistem jaringan kabel primer

peningkatan

4 - 23

Base Transmitter Station (BTS)

di




Peningkatan kualitas pelayanan jaringan



instalasi

baru

dan

telepon di Kabupaten Bandung;

pengoperasian instalasi penyaluran listrik di

Pengembangan jaringan listrik dan telepon

Kabupaten Bandung;

dengan sistem bawah tanah di Kabupaten



Bandung 

Pembangunan

Pembangunan bersumber

Pembangunan

instalasi

baru

prasarana

dari

listrik

energi

alternatif

yang di

Kabupaten Bandung;

dan

pengoperasian instalasi penyaluran listrik dan telekomunikasi di Kabupaten Bandung  

4.2.16 P R O G R A M

Pembangunan Base Transmitter Station (BTS) dilakukan secara bersama; Pembangunan bersumber

prasarana

dari

energi

listrik

LINGKUNGAN A. P r o g r a m

yang

alternatif

di

Kabupaten Bandung 

PENGELOLAAN

Pengembangan

Sistem

Persampahan a. Program

Pengelolaan

Persampahan,

meliputi;

Pengembangan telepon umum dan wartel Penyusunan studi kelayakan lokasi

di lokasi startegis di Kabupaten Bandung

Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS) 4.2.15 PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN LISTRIK 



Pengelolaan

Sampah (FPS) Kabupaten Bandung dilakukan

Ekstensifikasi

jaringan

listrik

untuk

Bandung Pengembangan

sumber

terbarukan,

diantaranya

menggunakan

solar

energi cell,

listrik dengan biogas,

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Bandung bagian utara dan selatan dll.

di

Kecamatan

Rancabali

dan

Kecamatan Nagreg; Pengembangan

jaringan

dengan

Pengelolaan

dengan

sistem bawah tanah di Kabupaten Bandung;

4 - 24

sanitary

Fasilitas

Pengelolaan

Sampah (FPS) Metropolitan Bandung yang terletak di wilayah Kabupaten Bandung dilakukan dengan sistem sanitary

landfill

(lahan

urug

terkendali). Penentuan lokasi SPA di Kecamatan Kecamatan

Soreang,

dan Kecamatan Majalaya. Pengembangan sistem sampah

listrik

sistem

landfill (lahan urug terkendali).

Bojongsoang,

Peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik



Pengelolaan

Kabupaten Bandung.

listrik yang sudah ada di Seluruh Kabupaten



Fasilitas

Pengembangan jaringan listrik perdesaan di

perumahan baru dengan mengikuti jaringan



Sampah di Kecamatan Nagreg.

terpilah

di

pengelolaan Kabupaten

Bandung. Pengembangan pengelolaan sampah

Pemanfaatan Ruang dengan konsep reduce (minimisasi),

industri daerah Kecamatan Margaasih,

reuse (penggunaan kembali), recycle

Kecamatan

(daur

ulang),

dan

Bandung

menekankan

pada

dengan program

IPAL terpadu di Desa



FPS

Pengelolaan

dan

eks-

Sampah

lokasi

Fasilitas



Katapang,

Majalaya, Kecamatan

Peningkatan

pelayanan

melalui

peyedotan tinja di Wilayah Kabupaten Bandung 

Pengetatan

pembangunan

IPAL

individual.

Revisi Perda No 31 Tahun 2000 

Penerapan

secara

ketat

effluent

Kesehatan Lingkungan dan SK Bupati

standard air limbah sesuai Peraturan

Nomor

dan Baku Mutu di Wilayah Kabupaten

13

pedoman

Tahun

2001

Pelaksanaan

tentang

Pengelolaan

Persampahan menyesuaikan dengan adanya

Rancangan

Undang-Undang

Bandung. 

Pengembangan sistem tanki septick

tentang persampahan yang saat ini

komunal. daerah permukiman padat di

sedang disusun.

Kecamatan

Margaasih,

Kecamatan

Margahayu,

Kecamatan

Banjaran,

a. P r o g r a m

Pengembangan

Sistem

Kecamatan Soreang dan Kecamatan

Pengolahan Air Limbah dan B3 Pengembangan

fasilitas

Majalaya. pengelolaan

limbah B3 di Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Nagreg.



Peningkatan untuk

operasi

Pembangunan IPAL industri terpusat

Katapang,

pada

Kecamatan

kelompok

Pengembangan

sarana

dan

dan

prasarana

pemeliharaan

pengelolaan air limbah di Kecamatan wilayah

Banjaran,

IPAL

terpadu

Kecamatan Baleendah,

Dayeuhkolot, Kecamatan

Banjaran, Kecamatan Margaasih dan

Rancaekek, dan Majalaya 

Kecamatan

penambahan sarana MCK dan sarana

layak secara teknis maupun sosial-

tentang Kebersihan, Keindahan, dan

limbah

Margaasih dan Kecamatan Dayeuhkolot.

apabila lokasi-lokasi FPS di atas tidak ekonomi.

penyaluran

system)

Kecamatan

Pengelolaan Sampah (FPS) alternatif



Pengembangan site

Penyusunan studi penentuan lokasi kelayakan

terpadu

domestik dengan sistem setempat (on

yang

berlokasi di Kabupaten Bandung.

dan

IPAL

Cileunyi

Fasilitas

(FPS)

Pengembangan

Kecamatan Katapang, dan Kecamatan



Penataan

Rancamanyar,

Kecamatan Baleendah

pengomposan, daur ulang, dan waste to energy.

Kecamatan

Banjaran dan Kecamatan Dayeuhkolot,

recovery

(pemanfaatan kembali) atau 4R di Kabupaten

Katapang,

Kecamatan Majalaya untuk

4 - 25


Pemisahan

saluran

limbah



dengan

drainase di Seluruh Kabupaten Bandung 

Pembangunan Kecamatan

IPAL

individu

Katapang,

on site maupun off site Kabupaten

Kecamatan

Kecamatan

Baleendah,

Kecamatan

Banjaran,

Kecamatan

IPAL

setempat

Bandung 4.2.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA A. Program Pengembangan Perumahan dan

untuk

Permukiman

kegiatan industri, rumah sakit, hotel



dan restoran di Kecamatan Katapang, Kecamatan

Dayeuhkolot,

Kecamatan

Baleendah,

Kecamatan

Banjaran,

Kecamatan

Margaasih,

Pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sewa) di Kawasan perkotaan



Pembangunan Rusunami (Rumah Susun Milik) di Kawasan perkotaan

Kecamatan

Majalaya dan Kecamatan Soreang. 

pembangunan

memiliki sistem penyaluran air limbah

di

Dayeuhkolot,

Pembangunan

ijin

kawasan permukiman baru yang wajib

Margaasih dan Kecamatan Majalaya. 

Memperketat



Pengembangan

Perumahan

berbasis

kawasan (Kasiba dan Lisiba) di Kawasan

Penyusunan Studi Penentuan lokasi dan

perkotaan dan kawasan strategis

kelayakan lokasi tempat pengelolaan 

limbah B3 lain apabila lokasi-lokasi

Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan perkotaan

tersebut di atas tidak layak secara 

teknis maupun social-ekonomi.

Pembentukan kelembagaan pengelola perumahan di Kabupaten Bandung

b.

Program Pengembangan Sistem Pengolahan



Limbah Domestik, meliputi: 

Revitalisasi

IPLT

di

Cibeet 



penduduk di Kabupaten Bandung pengembangan

sistem

dan

Tempat

Pengembangan

dan

Ruang

Hijau

Terbuka

pembangunan di

Kawasan

B. Pengembangan Fasilitas Pendidikan

sit Kabupaten Bandung kesadaran

TPU

dalam

perkotaan.

pengelolaan limbah domestik secara off

Peningkatan

masyarakat

Pemakaman dan Bukan Umum (TPBU).

Daerah pedesaan dan daerah padat



atau

pembangunan

Pembangunan jamban umum dan MCK

dan

TPU

Pengembangan kemitraan dengan pihak swasta

Kecamatan Soreang.

Studi

pembangunan

di Kabupaten Bandung

Kecamatan Ciparay, dan IPAL Soreang



dan

(Tempat Pemakaman Umum)Tersebar Desa

Kecamatan Ibun, IPLT Desa Babakan



Penataan

masyarakat



Pembangunan

pendidikan

oleh

peningkatan

untuk membangun MCK Pribadi dan

dengan

umum Kabupaten Bandung

kualitas dan jumlah guru yang sesuai dengan

4 - 26

diikuti

sarana

kebutuhan,

Tersebar

di

Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bandung 

Wilayah Kabupaten Bandung 

Perbaikan gedung-gedung sekolah yang rusak di Wilayah Kabupaten Bandung

Pengembangan

pusat-pusat

perdagangan

dan

unggulan

Wilayah

di

sentra-sentra Kabupaten

Bandung 

Pengembangan masyarakat

kelembagaan

usaha

di

Wilayah

Kabupaten

Pengembangan

sistem

distribusi

Bandung 

komoditas

perdagangan

daerah

di

Wilayah Kabupaten Bandung 

Pengembangan

pusat

perdagangan

produk-produk pertanian di Wilayah Kabupaten Bandung F. Pengembangan Sarana Pemerintahan 



Bandung

Perbaikan sarana kesehatan di Wilayah Kabupaten Bandung

G. Pengembangan

Peningkatan

kualitas

peribadatan

Wilayah



Peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

rekreasi alam dan budaya di Kabupaten Bandung

sarana

kecamatan-kecamatan

 perdagangan

sebagai

pusat

pengembangan di Wilayah Kabupaten

kualitas

dan

kuantitas

Kabupaten Bandung. H. Program Pengembangan Industri 

sarana

Peningkatan

sarana dan prasarana olah raga di

Bandung Pengembangan

dan

sarana dan prasarana penunjang objek

dengan skala pelayanan regional di



raga

Kabupaten

E. Pengembangan perdagangan Pengembangan

olah

sarana

Bandung



sarana

rekreasi

D. Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan

di

Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di wilayah Kabupaten

Kabupaten Bandung



sarana

Bandung

Pembangunan sarana kesehatan dengan didukung tenaga medis di Wilayah



kualitas

pemerintahan di Wilayah Kabupaten

C. Pengembangan Fasiltas Kesehatan 

Peningkatan

perdagangan

dengan skala lokal dan lingkungan di

4 - 27

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Wilayah Kabupaten Bandung


Pengembangan Kecamatan

Cluster

Industri

Majalaya,

Kutawaringin,



di

Soreang,

Dayeuhkolot,

Kec.

Peningkatan

Kemampuan



Teknologi

I.

di

Kecamatan



Soreang,

Bandung 2. Program

Pengembangan akses terhadap sumber

Lembaga

Keuangan

Citarum

di

Kabupaten

Pembangunan

Fasilitas

Pembangunan

infrastruktur

peringatan

di

dini

Kecamatan

Bojongsoang,

Rancaekek,

Majalaya,dan

Kecamatan

3. Program

Pengembangan Sistem dan Kemampuan

Penyusunan

Mekanisme

Tanggap Darurat, meliputi : 

Bandung

Penyusunan Petunjuk operasional dan aturan di Wilayah Kabupaten

J. Pengembangan Investasi Daerah Pengembangan

Kebijakan

Bandung Investasi



Daerah

Pembangunan

Pusat

penanganan

Bencana dan Rumah Singgah di

Pengembangan

Kerjasama

Kabupaten Bandung

Investasi

Daerah 

Kabupaten

Solokanjeruk

Manajemen Aset di Wilayah Kabupaten



wilayah

Banjaran, Dayeuhkolot, Baleendah,

Mikro di Wilayah Kabupaten Bandung



sempadan

Peringatan Dini, meliputi :

Pengembangan Koperasi Usaha Mikro,

Pengembangan

daerah

Pembangunan bendung pada anak

Pangalengan, Ciwidey, Margaasih

Wilayah Kabupaten Bandung

di

sungai

daya produktif dan perdagangan di

Penghijauan

Kutawaringin, Majalaya, Dayeuhkolot,

Kecil dan Menengah

Dayeuhkolot,

Bandung

Program Koperasi dan UKM

Banjaran,

sungai

Pengembangan sentra-sentra industri Potensial

peningkatan

Baleendah, Bojongsoang

Industri di Wilayah Kabupaten Bandung 

dan

sarana kebersihan dan sanitasi di

Pasirjambu. 

Pembangunan

4. Program Pembangunan dan Normalisasi

Peningkatan

Investasi

S.

dalam

Citarum

dan

anak-anak

sungai,

pembangunan perekonomian Daerah 4.2.18 PROGRAM

PENGELOLAAN

DAN

PENANGANAN BENCANA A. Program Pengelolaan dan Penanganan Bencana Banjir , meliputi : 1. Program

Peni ng katan

Lingkungan, meliputi :

Kua litas

Banjir di Kecamatan Pangalengan beberapa waktu lalu

4 - 28

Pemanfaatan Ruang meliputi : 

1. Program

Normalisasi Sungai

Citarum Hulu

di Kecamatan Majalaya 

Normalisasi Sungai

Cikambuy dan

Cikasungka di Kecamatan Soreang 

No rma li s a s i

Su ng a i

Hulu,Cijalupang,

dan

Citalugtug

Banjaran

di

Kecamatan

dan

Kecamatan

Normalisasi Sungai

Cikahiyangan

Pameungpeuk 

di Kecamatan Margahayu 

Sodetan Sungai Cikapundung

dan

Normalisasi sungai Ciputat

di

Kecamatan

Dayeuhkolot

dan

Baleendah 

Pembangunan Banjir Kanal Banjir Citarum

di

Wilayah

Kabupaten

Bandung 

Pembangunan Banjir Tunel Banjir Citarum

di

Wilayah

Kabupaten

Bandung 5. Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat, meliputi : 

agar

tahan

Pembangunan

pusat

penanganan

gempa, penyediaan lapangan luas Daerah Sesar di wilayah Kabupaten Bandung

Pembatasan pembangunan daerah rawan gempa sangat tinggi

1. Program Penyusunan peraturan tentang bangunan, meliputi :  Standarisasi bangunan dan fasilitas umum di Kabupaten Bandung 1. Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat, meliputi :  Sosialisasi dan pelatihan di Wilayah Kabupaten Bandung Program penanganan

dan penghindaran

dari bahaya aliran

lahar,debu

dan

gempa, meliputi :  Pembangunan

pusat

penanganan

bencana dan rumah singgah bahaya lahar serta gempa yang diakibatkan di Kecamatan Ciwidey, Pasirjambu,

Program sosialisasi dan Pelatihan

Ibun, Pangalengan, Kertasari dan

masyarakat di Wilayah Kabupaten

Rancabali.

Bandung

 Pembatasan pembangunan daerah

6. Program Inventarisasi daerah banjir /

Program Penyusunan Basis Data dan Informasi

secara

rawan aliran lahar Inventarisasi daerah Rawan gempa bumi,

genangan, meliputi : 

bangunan

bencana dan rumah singgah tahan

dan

Normalisasi Sungai Cisangkuy Hulu

Rekayasa

gempa di Kabupaten Bandung

Ciburial di Kecamatan Cicalengka 

Kua litas

Bangunan, meliputi :

C i ta rik

Cijagra,

Peningkatan

Online

di

meliputi :  Program Penyusunan Basis Data dan Informasi secara Online Kabupaten

Kabupaten Bandung B. Program Pengelolaan dan Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Aliran Lahar,

Bandung C.Program Pengelolaan dan Penanganan kawasan rawan Bencana gerakan tanah

meliputi :

(longsor ) , meliputi :

4 - 29

Pemanfaatan Ruang Program Identifikasi daerah rawan gerakan b Pendayagunaan perizinan pemanfaatan ruang tanah, meliputi :

sebagai salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan

Penyusunan basis data kawasan rawan Kecamatan

pelaksanaannya

Ibun, c Untuk rujukan pengendalian yang lebih teknis,

Kecamatan Margaasih, Pacet, Nagreg,

RTRW harus dijabarkan dalam:

Kertasari dan Kecamatan Cicalengka.

1. Rencana Detail Tata Ruang Kota dan/atau

Program Peningkatan Kualitas Lingkungan

rencana rancangan;

dan Bangunan, meliputi :

2. Perangkat

 Pembatasan / larangan pembangunan

pengendalian,

p e ra t ur a n

pada daerah rawan longsor Kecamatan

regulation),

Pangalengan,

Rencana

Kecamatan

dalam

didasarkan pada RTRW Kabupaten Bandung.

bencana gerakan tanah di Kecamatan Pangalengan,

ruang

Ibun,

antara

pe m ba n g u na n pengkajian Tata

lain

( z o ni ng rancangan,

Bangunan

dan

Kecamatan Margaasih, Pacet, Nagreg,

Lingkungan,Panduan Rancang Kota dan

Kertasari dan Kecamatan Cicalengka.

standar teknis yang ditetapkan.

Program

Peningkatan

Partisipasi Program

Masyarakat, meliputi :

pengendalian

Bandung

Bandung

aturan di Kabupaten Bandung Rawan

b Penerapan

rangka

di

Kabupaten

mengefektifkan

ruang

dan

pengendalian

pajak

yang

berfungsi

sebagai

disinsentif bagi kawasan terbangun di Kawasan Bandung Utara. c Perlu revitalisasi TKP4D dan Penyusunan RP4D.

Program Penyusunan Basis Data dan Informasi secara Online di Kabupaten Bandung

4.3 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG pengendalian

pemanfaatan

ruang

adalah : a Pengendalian

TKPRD

pemanfaatan ruang).

gerakan

tanah

Kebijakan

dalam

pemanfaatan

Darurat, meliputi :  Penyusunan Petunjuk operasional dan

revitalisasi

penataan ruang (perencanaan tata ruang,

Program Penyusunan Mekanisme Tanggap

daerah

ruang,

meliputi :

 Sosialisasi dan Pelatihan di Kabupaten a Perlunya

Inventarisasi

pemanfaatan

pemanfaatan

ruang

melalui

pengawasan dan penertiban berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung.

4 - 30

Pengandalian Pemanfaatan Ruang

Penataan proses

ruang

dan

merupakan satu

prosedur

kesatuan

mencakup

tahapan

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Prinsip perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian

pemanfaatan

Sementara itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

pemerintah

Bandung

daerah

disusun

mempunyai

agar

pedoman

untuk : 

Merumuskan

kebijaksanaan

pokok

pemanfaatan ruang di Kabupaten Bandung.

ruang

Kabupaten bandung mengacu kepada ketetapan

Kabupaten



Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang

keseimbangan perkembangan antar bagian

Penataan Ruang adalah :

wilayah serta keserasian antar sektor.



lokasi

ruang

dilaksanakan

pemerintah,


masyarakat.

pemanfaatan

kebijaksanaan dan

pengendalian

pokok

Bandung. 



dan

bagian

wialyah

serta



rencana

yang

swasta,

atau

tata

ruang

rinci

Pelaksanaan

pemanfaatan

ruang

bagi

kegiatan pembangunan. Dalam hal proses penataan ruang tersebut,

Menjadi pedoman rencana tata ruang yang

peran serta masyarakat juga perlu dilibatkan.

lebih rinci di Kabupaten Bandung.

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang

Menetapkan dilaksanakan

lokasi

yang

diatur dalam peraturan perundangan, meliputi

dan/atau

UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

investasi

pemerintah

Dalam

masyarakat. 



keserasian

pembangunan antar sektor.

Penyusunan

investasi

wilayah kawasan.

Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah





Penetapan

Melaksanakan

Menjadi

pedoman

pembangunan

dan

perijinan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.

peraturan

perundangan

tersebut,

masyarakat berhak dan wajib berperan serta dalam

penyusunan

pemanfaatan

rencana

ruang,

dan

tata

ruang,

pengendalian

pemanfaatan ruang. Tujuan

pengendalian

pemanfaatan

ruang

adalah menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan,

sedangkan

terminimalisasinya

sasarannya

penyimpangan

adalah terhadap

RTRW yang dilaksanakan melalui pengawasan Peran serta aktif masyarakat dalam penataan ruang

dan penertiban.

5-1

Pengandalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka

bagian wilayah, memberikan insentif dan

kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

dorongan

adalah :

perekonomian rakyat. Kebijaksanaan untuk membatasi

1. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui

ruang

pengawasan dan penertiban berdasarkan

2. Pendayagunaan ruang

sebagai

salah

pemanfaatan

satu

pengendalian lindung.

RTRW

Kabupaten Bandung.

pengendalian

penduduk,

laju

pengelolaan

efektif, dan pemberian disinsentif bagi

pelaksanaannya

pada

pemantapan

kawasan budi daya secara efisien dan

instrumen

pengendalian pemanfaatan ruang dalam didasarkan

pemanfaatan

melalui

lindung,

pertumbuhan

perizinan

pengembangan

pengembangan

dilakukan

kawasan

RTRW Kabupaten Bandung.

bagi

2. K e r a n g k a

pemanfaatan

kawasan

Pengendalian

yang

pema nfaa ta n

rua ng

Berkelanjutan 5.1 PRINSIP PENGENDALIAN PEMANFAATAN

Pengenda lia n

RUANG

memerlukan

berkelanjutan

Pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan pada

prinsip-prinsip

pendekatan

pada

ketentuan perundangan (legalistic approach) dengan menerapkan pendekatan yang lebih luwes

di

mana

prinsip

keberlanjutan

merupakan acuan utama. Untuk mewujudkan pengendalian

pemanfaatan

ruang

perlu

pertimbangan yang bersifat multi dan lintas sektoral, yaitu : 1. Kategori

Pemanfaatan

Ruang

suatu

dan

Kebijaksanaannya

kerangka

untuk

yang

menjamin

pemanfaatan ruang yang efisien, efektif, dan

responsif

kebutuhan

terhadap

perkembangan

aktifitas

penduduk.

Kepemerintahaan governance) mengemuka

yang

baik

merupakan dalam

(good

isu

yang

pengelolaan

administrasi publik saat ini. United Nation Development Program (UNDP) memberi definisi good governance sebagai hubungan yang

sinergis

negara

dan

konstruktif

(pemerintah),

diantara

swasta

dan

Pemanfaatan ruang memiliki dua kategori

masyarakat dengan karakteristik sebagai

yang dapat dibedakan, yaitu yang didorong

berikut:

pengembangannya

serta

a. Adanya partisipasi dari setiap warga

pengembangannya.

Kebijaksanaan

mendorong

yang

pengembangan

dibatasi untuk

pemanfaatan

ruang dalam rangka mencapai tujuan, s t r a t e gi ,

dan

pengembangan

rencana

wilayah

jangka

negara (Participation), b. Penegakkan

adalah melalui keseimbangan antar bagian

c.

dan proposional bagi pengembangan setiap

5-2

(Law

Keterbukaan (Transparency),

d. L e m b a g a

wilayah, memberikan akses yang merata

hukum

Enforcement),

struktur panjang

kerangka

Pemerintahan

aktif

melakukan pelayanan (Responsiveness),

Pengandalian Pemanfaatan Ruang e. Berorientasi

pada

a. Mengupayakan

kesepakatan

disesuaikan dengan kondisi daerah dan

Adanya kesetaraan dalam pelayanan

volume kerja.

(Equity),

b. Untuk menunjang pelaksanaan Otonomi

g. Efektif dan efisien (Effectiveness and

Daerah yang lebih luas, nyata dan

Efficiency),

bertanggung jawab.

h. S e t i a p

keputusan

dapat

c. Mendayagunakan

dipertanggungjawabkan

Mempunyai

visi

karena

dengan

itu,

jajaran

tugas

ada. yang

strategis

Dengan ruang lingkup kerja yang akan

(Strategic Vision). Oleh

pelaksanaan

dari institusi/kelembagaan yang sudah

(Accountability), dan i.

institusi

daerah yang efisien dan efektif yang

(Consensus Orientation), f.

terciptanya

dikembangkan meliputi : Pemerintah

dibawahnya

Daerah



diharapkan

dalam

dapat membentuk dan mengembangkan kemampuan

administratif

dan

kerjasamanya

untuk

dan

menggali

Peningkatan kapasitas institusi daerah proses

manajemen

pembangunan kota, 

Penetapan

kebijakan

memobilisasi secara efektif semua potensi

kota

sumberdaya yang ada baik dari sektor

kerjasama

swasta

masyarakat maupun dengan swasta,

maupun

masyarakat

terutama

dalam aspek pengendalian pembangunan



wilayah. Semua ini dimaksudkan untuk mewujudkan

kemandirian fungsi

sesuai

prinsip-prinsip

dengan

pembangunan.

pengendalian

pemanfaatan

efektif

perlu



Kerangka

mencerminkan

pemerintah,

yang

berkaitan

dengan

pembangunan perkotaan,

pokok

ruang

antara

pola

Mengevaluasi implementasi kebijakan daerah

pemerintahan

pengelolaan

menciptakan

publik, khususnya ketentuan peraturan

dalam

penyelenggaraan

dengan

pembangunan

Peningkatan

kemampuan

manajerial

aparatur daerah.

yang

sebagai

berikut:

5.2

PEDOMAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG



Prinsip keberlanjutan (sustainability),



Kelengkapan (comprehensiveness),



Sumbangan terhadap pemecahan isu

sesuai dengan RTRW Kabupaten Bandung dalam

penting di Kabupaten Bandung.

kurun berlakunya RTRW tersebut, diperlukan

Tujuan

dari

pengembangan

pembentukan institusi

Agar pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan

dan

pengendalian

pembangunan wilayah adalah :

pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian

pemanfaatan

ruang

pada

dasarnya mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban

5-3

Pengandalian Pemanfaatan Ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana

yang

tata ruang yang telah ditetapkan. Selain itu,

masyarakat, baik secara sendiri-sendiri mapun

dalam

bersama,

kaitannya

pengendalian dilakukan

dengan

pemanfaatan

mekanisme ruang,

pendayagunaan

dilakukan

oleh

berserta

pemerintah

pembiayaannya,

dan yang

perlu

didasarkan kepada rencana tata ruang yang

perizinan

telah ditetapkan. Cakupan dalam pemanfaatan

pemanfaatan ruang serta peninjauan kembali

ruang meliputi:

secara berkala.

1. Pengelolaan tata guna tanah, tata guna air,

5.2.1

tata guna udara, dan tata guna sumberdaya

Perijinan Pemanfaatan Ruang

alam lainnya sesuai dengan asas penataan A. Mekanisme Perijinan

ruang (pemanfaatan ruang bagi semua

Perijinan terkait pada kegiatan pemantauan

kepentingan secara terpadu, berdaya guna

terhadap

dan

macam

pembangunan

kegiatan

yang

pelaksanaan

merupakan

berhasil

seimbang,

maksud

guna,

dan

serasi,

selaras,

berkelanjutan;

serta

pemberian ijin. Misalnya jika macam kegiatan

keterbukaan, persamaan, keadilan, dan

pelaksanaan

perlindungan hukum).

pembangunan

yang

terkait

kepenerbitan izin pemanfaatan tanah dilingkup

2. Penyediaan

perangkat

yang

bersifat

kedua adalah melaksanakan kegiatan perolehan

intensif dan disintensif dalam implementasi

tanah

pemanfaatan ruang dengan menghormati

maka

kegiatan

pemantauan

yang

dilakukan lembaga/instansi penerbit ijin adalah mengevaluasi

seberapa

jauh

kegiatan

perolehan tanah ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan

yang

pemanfaatan

disyaratkan

tanah

dalam

dimaksud.

izin

Penerbitan

hak penduduk dan masyarakat sebagai warga negara. Perangkat

insentif

adalah

instrumen

pengaturan

yang

bertujuan

mendorong

kemudian dilihat sebagai pengenaan sanksi jika

pengembangan

terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang

ruang sesuai dengan tujuan rencana tata

diisyaratkan.

ruang. Melalui perangkat insentif diberikan

Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

kemudahan tertentu, seperti :

Bandung sebagai bagian bagian tak terpisahkan dari

Peraturan

Daerah,

merupakan

acuan

ruang,

yang

mekanismenya

diatur

dengan

peraturan daerah tersendiri. B. Mekanisme

Pemberian

pemanfaatan

a. Di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian

dalam menerbitkan ijin pemanfaatan tanah/

kegiatan

kompensasi,

imbalan,

penyelenggaraan sewa ruang, dan urun saham; perpanjangan perijinan, dan sebagainya; atau

Insentif

dan

b. Di bidang fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarna

Disinsentif Pemanfaatan

ruang

memanfaatkan

ruang

adalah melalui

kegiatan serangkaian

program pelaksanaan kegiatan pembangunan

5-4

jaringan jalan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, air bersih, telepon, dan sebagainya

untuk

melayani

Pengandalian Pemanfaatan Ruang pengembangan kawasan sesuai dengan



rencana tata ruang. Perangkat

disinsentif

tentang pemanfaatan ruang adalah

instrumen



kegiatan

pemanfaatan

ruang yang tidak sesuai dengan rencana



b. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana publik, dilakukannya diberikan

perangkat

bagi



secara

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan

rangka

pengumpulan objektif

data/informasi

mengenai

pemanfaatan

sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. 

Bentuk

pemantauan

dalam

rangka

yang ditetapkan melalui kemudahan

pengawasan pemanfaatan ruang berupa

dalam

kegiatan

proses

dan

prosedur

Disinsentif

mengamati,

memeriksa

administratif. 

dalam

ruang, baik yang sesuai maupun yang tidak

usaha di Kabupaten Bandung berkaitan rua ng,

pelaporan

kegiatan

kegiatan

ta ta

Bentuk

pengawasan pemanfaatan ruang berupa

masyarakat perorangan maupun badan renca na

dalam

ketiga kegiatan di atas adalah sebagai berikut:

penanaman modal yang dilakukan oleh

denga n

ruang

Penjelasan kegiatan pengawasan berdasarkan

insentif dan disinsentif: Insentif

pemanfaatan

mencapai tujuan rencana tata ruang.

a. Pengenaan pajak progresif,



Evaluasi sebagai upaya menilai kemajuan kegiatan

tata ruang, seperti :

Pertimbangan

Pemantauan terhadap perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan

pengaturan yang bertujuan membatasi atau mengendalikan

Pelaporan yang menyangkut segala hal

diberikan

bagi

secara

mengawasi

cermat

dan

perubahan

kualitas tata ruang dan lingkungan yang

inisiatif

tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

Kegiatan pemantauan ini didasarkan pada

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

hasil pelaporan yang mencakup kegiatan

(RTRW) Kabupaten Bandung melalui

pengumpulan

pengenaan prasyarat yang ketat dalam

dan

proses dan prosedur dministratif serta

kuantitatif)

ruang

pengawasan dan pengendalian dalam

yang

masyarakat

hal pemanfaatan ruang.

data/informasi

swasta)

tentang

pemanfaatan

dilakukan

pemerintah,

dan

serta

(kualitatif

dunia

usaha

(sektor

perubahan-perubahan

perwujudan tata ruang yang terjadi di 5.2.2

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Kegiatan

pengawasan

dimaksudkan

lapangan. Data/lnformasi disajikan dalam bentuk tabular dan sebaran geografis dari

untuk

waktu ke waktu (time series) yang terkait

menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan

dalam

fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana. dilakukan

secara

terintegrasi

dan

sistem

informasi

penataan ruang.

Pengawasan diselenggarakan melalui 3 kegiatan yang

pengembangan



Pelaporan dan pemantauan pemanfaatan ruang

terkoordinasi, yaitu :

5-5

perlu

dilakukan

secara

Pengandalian Pemanfaatan Ruang berkesinambungan sehingga hasilnya dapat

Wilayah

digunakan sebagai bahan masukan utama

rencana lainnya yang lebih rinci.

dalam kegiatan evaluasi untuk menilai kemajuan

kegiatan

pemanfaatan

ruang

dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. 

Dalam

kegiatan

Secara

dilakukan

penilaian terhadap kinerja pelaksanaan pemanfaatan ruang serta perbedaan wujud

Kabupaten

kelembagaan,

dilakukan

atau

Bandung

pelaporan

atau

ini

wajib

dikoordinasikan

oleh

Pemerintah Kabupaten Bandung secara rutin dalam

evaluasi

(RTRW)

rangka

pengendalian

pemanfaatan

ruang. 1. Mekanisme Pemantauan

pemanfaatan ruang (fakta vs. rencana)

Pemantauan adalah usaha atau tindakan

sehingga dapat diidentifikasi sejauhmana

mengamati, mengawasi, dan memeriksa

simpangan atau deviasi yang terjadi. Selain

dengan cermat perubahan kualitas tata

itu, dalam kegiatan evaluasi perlu pula

ruang dan lingkungan yang tidak sesuai

dipertimbangkan berbagai faktor pengaruh

dengan

eksternal yang mempengaruhi pemanfaatan

(RTRW) Kabupaten Bandung. Kegiatan ini

ruang kota, antara lain :

memantau

perkembangan

fisik

pemanfaatan

ruang

(tiga)

komponen

data

o

Dinamika perkembangan wilayah yang sangat pesat;

o

Peraturan

kependudukan,

atau

rujukan

baru

yang

pemanfaatan

Ruang

dengan

Wilayah

3

utama

struktur ruang.

yaitu

ruang

Kegiatan

dan yang

dilaksanakan adalah :

berbeda dengan prosedur dan produk

a. Penyiapan kerangka acuan pekerjaan

tata

ruang

yang

berlaku

pemantauan

sekarang,

dan

pembentukan

tim

kecil sesuai dengan lembaga/instansi

Kebijaksanaan ditetapkan

baru,

oleh

baik

yang

pemerintah

pusat,

pengendali setiap unsur pengelolaan pembangunan perkotaan,

b. Mengumpulkan data dan pemetaan

daerah maupun sektor; o

Tata

berkaitan dengan penataan ruang yang rencana

o

Rencana

kondisi fisik wilayah,

Perubahan orientasi atau paradigma baru dalam pembangunan.

Pada

dasarnya,

seluruh

stakeholders

pembangunan dapat dilibatkan dalam kegiatan pelaporan.

Jenis

pelaporan

apapun

yang

dilakukan oleh seluruh pihak yang apresiatif terhadap

kualitas

tata

ruang,

perlu

ditindaklanjuti dalam kegiatan pemantauan, khususnya

bagi

pelaporan

yang

mengindikasikan adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Updating kondisi lapangan dalam pelaksanaan pembangunan

5-6

Pengandalian Pemanfaatan Ruang c. Memeriksa eksisting

kesesuaian dan

data

kependudukan,

antara RTR

struktur

data

masuk,

tentang

ruang

baik

masyarakat,

dan

berasal

dari

organisasi

individu,

kemasyarakatan,

aparat daerah, hasil penelitian, statistik,

pemanfaatan ruang,

dan lain sebagainya.

d. Merumuskan temuan penyimpangan, 2. Mekanisme Evaluasi

e. Membahas temuan penyimpangan dan rekomendasi tindak lanjut dalam Forum

Evaluasi

Daerah yang terlebih dahulu dibahas

menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan

dalam tim kecil instansi pengendali, dan

f.

dimaksudkan

sebagai

usaha

ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Evaluasi dilakukan secara terus

Menyiapkan laporan hasil pemantauan

menerus

kepada Bupati.

dan

setiap

tahunnya

diakhiri

membuat gambaran kondisi tata ruang.

Sebagaimana dalam usaha pelaporan, maka

Oleh karena itu, evaluasi merupakan fungsi

usaha

dan

dan tugas rutin perangkat Pemerintah

memeriksa perubahan kualitas tata ruang

Kabupaten Bandung dengan memasukkan

dan lingkungan ini menjadi kewajiban

dan bantuan aktif dari masyarakat dan

perangkat Pemerintah Kabupaten Bandung

pihak-pihak yang berkepentingan. Kegiatan

sebagai

pada

utamanya adalah membandingkan antara

proses pelaporan. Dalam hal ini juga tidak

temuan hasil pemantauan lapangan dengan

tertutup kemungkinan pelaksanaan hak dan

Rencana

kewajiban

Kabupaten Bandung.

mengamati,

kelanjutan

dalam

mengawasi,

dari

masyarakat

pemantauan

temuan

untuk

tata

berperan

ruang,

yang

kemudian bersama-sama dengan perangkat Pemerintah

Kabupaten

menindaklanjuti

dengan

Bandung proses

dan

prosedur yang berlaku. Pada

prinsipnya,

Karena

Tata pada

Ruang

Wilayah

(RTRW)

adalah

menilai

intinya

kemajuan seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, maka perlu keputusan mengenai

pemantauan

rutin

penyimpangan

terhadap

tahapan

dan

terhadap perubahan tata ruang Kabupaten

skenario tata ruang yang direncanakan

Bandung

serta

dilakukan

oleh

Pemerintah

Kabupaten Bandung melalui pelaporan yang

upaya

mengatasinya.

Tindakan

penertiban dilakukan jika dan hanya jika konsep, tujuan, sasaran dan muatan arahan pemanfaatan ruang yang dijadikan standar pembanding kegiatan

masih

peninjauan

menyeluruh

terhadap

penataan

ruang

penyimpangan

yang

sahih.

Sedangkan

kembali

secara

seluruh

proses

dilakukan terjadi

jika

mengubah

kesahihan konsep, tujuan, sasaran dan muatan arahan pemanfaatan ruang.

5-7

Pengandalian Pemanfaatan Ruang Peninjauan kembali adalah usaha untuk



Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi

menilai kembali kesahihan rencana tata

ruang tetapi luasan menyimpang. Dalam

ruang dan keseluruhan kinerja penataan

kaitan ini bentuk penertiban yang dapat

ruang

diterapkan adalah penghentian kegiatan

secara

berkala,

mengakomodasikan

termasuk

pemutakhiran

yang

dan kegiatan dibatasi pada luasan yang

dirasakan perlu akibat adanya paradigma serta

peraturan/rujukan

baru

dalam

penataan ruang dan pembangunan. Dengan

sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

ruang,

demikian, kegiatan peninjauan kembali

penghentian

kegiatan evaluasi ditemukan permasalahankemungkinan

tidak

mendasar dapat

dan

diselesaikan

persyaratan

teknis

penertiban yang dapat diterapkan adalah

tata ruang yang dilakukan setelah dalam yang

tetapi

menyimpang. Dalam kaitan ini bentuk

termasuk ke dalam kegiatan perencanaan

permasalahan

Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi

kegiatan

dan

pemenuhan

persyaratan teknis. 

Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk pemanfaatan ruang

dengan penertiban saja.

menyimpang. Dalam kaitan ini penertiban 5.2.3

Penertiban Pemanfaatan Ruang

yang dapat dilakukan adalah penghentian

Penertiban merupakan tindakan yang dilakukan

kegiatan

dan

penyesuaian

bila terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan

pemanfaatan ruang.

bentuk

ruang. Penertiban pemanfaatan ruang adalah usaha

untuk

pemanfaatan

mengambil ruang

tindakan

direncanakan

agar dapat

terwujud. Tindakan penertiban pemanfaatan ruang

dilakukan

penyelidikan

melalui

atas

pemeriksaan

semua

dan

pelanggaran/

penyimpangan dalam pemanfaatan ruang yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bentuk penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan didasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini

Mekanisme Pengenaan Sanksi Penertiban adalah tindakan pengenaan sanksi yang

dilakukan

melalui

pemeriksaan

dan

penyelidikan atas semua pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bentuk sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi administratif, perdata, dan

pidana.

berdasarkan pelanggaran

Pengenaan

sanksi

ketentuan

tentang

yang

diatur

dalam

dilakukan sanksi

peraturan

perundangan yang berlaku.

perlu dibedakan bentuk pelanggaran sebagai

Rencana

berikut :

Kabupaten Bandung, selain berisi arahan dan



Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang. Dalam kaitan ini bentuk penertiban yang dapat diterapkan antara lain

adalah

penghentian

kegiatan/

pembangunan dan pencabutan izin.

Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW)

struktur, juga berisi acuan dalam mekanisme perijinan. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung ini dapat digunakan secara langsung dalam pertimbangan pemberian

periijinan

Konsekuensinya,

5-8

pemanfaatan

pemberian

sanksi

ruang. yang

Pengandalian Pemanfaatan Ruang diberikan

harus

mengacu

pada

Peraturan

Secara garis besar ada empat langkah yang

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

perlu ditempuh dalam tindakan penertiban,

(RTRW) Kabupaten Bandung ini.

yaitu :

Pelanggaran dalam pemanfaatan ruang adalah

a. Pengumpulan Bukti,

tindakan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

Berkaitan dengan bentuk pelanggaran yang

dengan rencana tata ruang. Bentuk-bentuk

mungkin terjadi dalam pemanfaatan ruang,

pelanggaran dalam pemanfaatan ruang terdiri

maka

dari :

pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang



Pelanggaran Fungsi (PF),

dibutuhkan informasi kunci mengenai :

Pemanfaatan tidak sesuai fungsi ruang yang





Saat dimulainya kegiatan pemanfaatan

Pelanggaran Blok Peruntukan (BL),

atau

ruang

yang

tidak

 

dengan

tata

ketentuan

ruang

dan



dalam

yang

dilakukan

yang

dokumen

Sesudah bukti-bukti penyebab pelanggaran

dapat

adalah :

mengajukan yang

dalam

b. Pengajuan Bukti,

penertiban

ijin

termuat

teknis

Motif pelanggaran, apakah kesengajaan

terkumpul,

telah

langkah

berikutnya

alat-alat

bukti

adalah

ke

meja

pengadilan (persidangan).

diberikan

apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai

c. Pembuktian,

dengan rencana tata ruang.

Pembuktian

Kegiatan pembangunan dihentikan untuk

dalam pemeriksaan suatu kasus. Hakim

sementara dan pihak pelaksana (investor/

dalam menjatuhkan putusan/vonis akan

masyarakat)

berpedoman kepada hasil pembuktian ini.

diminta

untuk

memenuhi

aturan yang sesuai dengan rencana tata sebanyak tiga kali. Melalui

mekanisme

menempati

posisi

penting

d. Pengenaan sanksi,

ruang setelah dilakukan teguran tertulis 

pelanggaran

Ketentuan/aturan/persyaratan

dilakukan dalam usaha mencapai “tertib ruang’ Pencabutan

ruang

atau kealpaan.

peraturan

bangunan setempat. Bentuk-bentuk

tata

perijinan.

tetapi persyaratan teknis ruang bangunan rencana

Bentuk

yang

Pemanfaatan sesuai fungsi dan peruntukan, sesuai

rencana

dalam pemanfaatan ruang.

Pelanggaran persyaratan Teknis (OT),

tidak

setelah

ditetapkan dan diundangkan.

sesuai

telah ditetapkan.



bukti-bukti

ruang, apakah dilaksanakan sebelum

dengan arahan peruntukan ruang yang



pengumpulan

telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Pemanfaatan



dalam

pengendalian,

pemulihan fungsi dan pembinaan

Bentuk vonis yang akan dikenakan kepada p e l a n g ga r

d a pa t

administrasi,

sanksi

be r u p a perdata,

s a nk si dan/atau

sanksi pidana akan disesuaikan dengan bentuk pelanggaran, motif pelanggaran dan waktu terjadinya pelanggaran.

5-9

Pengandalian Pemanfaatan Ruang

Tabel 5.1 Kebutuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung

PERANGKAT PENGENDALIAN

WP Majala ya

***

***

***

***

***

***

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

**

**

**

**

**

**

Perijinan lingkungan

***

***

***

***

***

***

**

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

**

**

**

**

**

**

No.

PEMANFAATAN RUANG

1.

PERIJINAN

1.1

Pendayagunaan perijinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang Perijinan pemanfaatan ruang (Izin pemanfaatan tanah)

(Amdal, RPL, RKL, Ijin Gangguan) Perijinan khusus (pengambilan air tanah, dll) 1.2

Wilayah Pengembangan WP WP WP Banjar Baleen Cileunyian dah Rancaekek

WP Sorea ng

WP Cicale ngka

Penerapan perijinan perubahan pemanfaatan lahan melalui prosedur khusus, dengan mekanisme disinsentif : Development charge sesuai dengan jenis ketidaksesuaian RTRW Pengenaan biaya dampak pembangunan sesuai dengan dampak yang harus diatasi

2.

PENGAWASAN

2.1

Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW Kabupaten

3.

PENERTIBAN

3.1

Inventarisasi jenis pemanfaatan ruang :

pelanggaran

Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi intensitas pemanfaatan ruang menyimpang Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi tidak sesuai dengan ketentuan teknis Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi bentuk tidak sesuai dengan ketentuan teknis 3.2

Tindakan Penertiban Pemanfaatan Ruang : Peringatan dan/atau teguran Penghentian sementara Pencabutan ijin Pemulihan fungsi ruang / kawasan Pembongkaran Pelengkapan/pemutihan perijinan Pengenaan denda dan/atau sanksi

Keterangan : Kebutuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang : *** Tinggi, ** Sedang, * Rendah Sumber

: Hasil Analisis Tahun 2006

5 - 10

Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat

6.1

6.2

KETENTUAN UMUM

Secara umum, hak masyarakat yang dijamin

KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENATAAN RUANG

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan

Penataan Ruang. Dalam panataan ruang, setiap

ruang mencakup hak dan kewajiban dalam

orang berhak untuk:

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

1. Mengetahui rencana tata ruang;

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai

Dalam proses perencanaan tata ruang, hak dan

akibat penataan ruang;

kewajiban masyarakat adalah :

3. Berperan serta dalam penyusunan rencana tata

ruang,

pemanfaatan

ruang,

1. Memperoleh informasi secara mudah.

dan

2. Memberikan

pengendalian pemanfaatan ruang.

pertimbangan

4. Memperoleh penggantian yang layak atas

3. Memberikan

kegiatan pembangunan yang sesuai dengan terhadap

pelaksanaa n

teknik

dalam

progra m

da n

kegia tan

meliputi :

adalah :

1. Pemanfaatan ruang daratan dan ruang

1. Menaati rencana tata ruang yang telah

udara

ditetapkan;

berdasarkan

RTRW

yang

telah

ditetapkan.

2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin

2. Bantuan

pemanfaatan ruang;

pemikiran

berkenaan ditetapkan

dan

dengan

pertimbangan pelaksanaan

pemanfaatan ruang.

dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;

3. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam

dan

pemanfaatan ruang.

4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh

bantuan

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW,

Kewajiban yang harus dilaksanakan masyarakat

yang

tata

kewajiban masyarakat dapat dilakukan melalui

rencana tata ruang di wilayahnya;

ketentuan

perencanaan

Dalam proses pemanfaatan ruang, hak dan

pembangunan yang tidak sesuai dengan

3. Mematuhi

dan

perencanaan tata ruang.

rencana tata ruang; keberatan

dalam

pemikiran

ruang.

kerugian yang timbul akibat pelaksanaan

5. M e n g a j u k a n

bantuan

ketentuan

peraturan

4. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan

perundang-

berdasarkan RTRW.

undangan dinyatakan sebagai milik umum.

5. Konsolidasi pemanfaatan lahan, air dan

6-1

Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat sumberdaya tercapainya

alam

lainnya

pemanfaatan

Kabupaten Bandung dan ketentuan teknis

untuk

ruang

pendukungnya

yang

melalui

penempelan/

pemasangan peta rencana tata ruang yang

berkualitas.

6. P e r u b a h a n

dan/atau

bersangkutan pada tempat-tempat umum

pelestarian

dan kantor-kantor yang secara fungsional

pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW.

menangani rencana tata ruang tersebut.

7. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang, dan atau kegiatan

3. Mengumumkan RTRW Kabupaten Bandung,

menjaga, memelihara dan meningkatkan

Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten

kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bandung beserta ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, elektronik atau forum

Hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pengendalian

pemanfaatan

ruang

pertemuan.

dapat

4. Menyediakan

dilakukan melalui : 1. Pengawasan terhadap pemberian

informasi

ruang atau

pemikiran

atau

RTRW,

Bandung, dan peta rencana pemanfaatan

dan

lahan skala 1:25.000 secara lengkap dan

laporan

terbuka

pelaksanaan pemanfaatan ruang. 2. Bantuan

rencana

Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten

dalam bentuk pemantauan pemanfaatan

dokumen

pada

dinas,

badan,

kantor

kecamatan dan kantor kelurahan / desa.

pertimbangan

berkenaan dengan penertiban pemanfaatan

Dalam menikmati manfaat ruang dan atau

ruang.

pertambahan penataan

6.3

nilai

ruang,

ruang

sebagai

pelaksanaannya

akibat

dilakukan

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

MASYARAKAT

yang berlaku. Di samping itu untuk menikmati

Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain

dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya

masyarakat mengetahui RTRW dari Lembaran

alam yang terkandung di dalamnya, yang dapat

Daerah

berupa

Kabupaten,

masyarakat

mengetahui rencana tata ditetapkan

melalui

dapat

ekonomi,

sosial,

dan

lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan,

ruang yang telah

pengumuman

manfaat

penguasaan, atau pemberian hak tertentu

atau

penyebarluasan oleh pemerintah Kabupaten

berdasarkan

pada

ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang

tempat-tempat

yang

masyarakat mengetahuinya

memungkinkan dengan

peraturan perundang-undangan

berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

mudah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bandung berkewajiban untuk :

Selanjutnya perolehan penggantian yang layak

1. Menempatkan Peraturan Daerah tentang

atas

kondisi yang dialaminya sebagai akibat

RTRW Kabupaten Bandung dalam Lembaran

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

yang

Daerah.

sesuai dengan RTRW, diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak yang berkepentingan

2. Mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW

6-2

Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dengan

tetap

Dalam

hal

mengenai

memegang tidak

tercapai

penggantian

penyelesaiannya

hak

yang

dilakukan

6. Mendapat

masyarakat. maka

sesuai

Ruang Wilayah Kabupaten Bandung melalui: 1. Dokumen RTRW. 2. Peraturan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penataan

kewajiban ruang,

masyarakat

mematuhi dan menerapkan dan

aturan-aturan

Daerah

dengan

3. Pegumuman

kriteria, kaidah,

Pemerintah

penataan

ruang

tentang

RTRW

yang

diterbitkan dalam Lembaran Daerah.

dalam

dilaksanakan

kegiatan-

Masyarakat dapat mengetahui Rencana Tata

dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pelaksanaan

dari

kegiatan yang merugikan.

kesepakatan layak,

perlindungan

tempat

yang

atau

penyebarluasan

Kabupaten

yang

mudah

pada

oleh

tempat-

diakses

oleh

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

masyarakat melalui berbagai bentuk media

undangan yang berlaku. Di samping itu kaidah

massa dan informasi.

dan

aturan

pemanfaatan

ruang

yang

dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang. 6.3.1

Hak Masyarakat

Dalam

kegiatan

penataan

ruang

wilayah,

masyarakat berhak: 1. Berperan serta dalam proses perencanaan tata

ruang,

pemanfaatan

ruang

dan

Hak masyarakat untuk

pengendalian pemanfaatan ruang.

menikmati

2. Mengetahui secara terbuka rencana tata

ruang

dan/atau

pertambahan nilai sebagai akibat penataan

ruang wilayah Kabupaten bandung. 3. Menikmati pemanfaatan ruang

manfaat

ruang

dan/atau

dilakukan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.

pertambahan nilai ruang sebagai akibat

Hak

dari penataan ruang.

masyarakat

dalam

memperoleh

penggantian yang layak atas kerugian terhadap

4. Memperoleh penggantian yang layak atas

perubahan status lahan dan ruang udara semula

kondisi yang dialaminya sebagai akibat

yang dimilikinya sebagai akibat

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang

Rencana

sesuai dengan rencana tata ruang.

Tata

Ruang

Wilayah

pelaksanaan Kabupaten

Bandung dilaksanakan dengan cara musyawarah

5. Mengajukan keberatan pada masa/periode

antara pihak yang berkepentingan, dengan

tertentu yang ditetapkan.

tetap memperhatikan hak masyarakat.

6-3

Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat 6.3.2

Kewajiban Masyarakat

Dalam

kegiatan

penataan

tata ruang kawasan. ruang

wilayah,

3. Bantuan untuk merumuskan perencanaan

masyarakat wajib:

tata ruang wilayah Kabupaten.

1. Berperan serta dalam memelihara kualitas

4. Pemberian informasi, saran, pertimbangan

ruang.

atau pendapat dalam menyusun strategi

2. Berlaku

tertib

dalam

keikutsertaannya

dan struktur pemanfaatan ruang wilayah

dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang

dan

pemanfaatan

ruang

sesuai

Kabupaten.

pengendalian

5. Pengajuan keberatan terhadap rancangan

peraturan

rencana tata ruang wilayah Kabupaten.


6. Kerjasama

3. Menaati rencana tata ruang yang telah

penelitian

dan

pengembangan dan atau bahkan bantuan

ditetapkan. Pelaksanaan

dalam

tenaga ahli.

kewajiban

masyarakat

dalam

Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan

penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi

ruang meliputi :

dan

masalah pembangunan termasuk bantuan

1. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku. 2. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan kawasan yang mencakup lebih dari satu kecamatan. 3. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten bandung dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten atau kecamatan. 4. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten. 5. Bantuan teknik dan pengolahan dalam pemanfaatan ruang dan/atau. 6. Kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi : 1. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang

untuk memperjelas hak atas ruang di

skala Kabupaten, kecamatan dan kawasan,

wilayah dan termasuk pula pelaksanaan

termasuk pemberian informasi atau laporan

menerapkan

prosedur,

mekanisme,

kriteria, kaidah, baku mutu, standar, aturan dan

ketentuan

teknis

penataan

ruang.

Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat

diterapkan

sepanjang memperhatikan

faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi, struktur

pemanfaatan

perundangan

yang

ruang,

berlaku,

peraturanserta

dapat

menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang. 6.3.3 Peran

Peran Serta Masyarakat serta

masyarakat

dalam

proses

perencanaan tata ruang wilayah meliputi: 1. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah. 2. Pengidentifikasian berbagai potensi dan

6-4

Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan

menyelenggarakan

dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air,

masyarakat

udara dan sumberdaya lainnya.

mengembangkan kesadaran memberdayakan

2. Bantuan

pemikiran

atau

dan

pertimbangan

untuk

pemberdayaan

menumbuhkan

meningkatkan

serta

tanggung

jawab

masyarakat dalam penataan ruang.

berkenaan dengan penertiban pemanfaatan

4. Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh

ruang.

instansi yang berwenang dengan cara: 6.3.4

Tata

Cara

Peran

Serta

a. Memberikan

Masyarakat

dan

meyelenggarakan

diskusi dan tukar pendapat, dorongan,

Dalam Penataan Ruang Tata cara peran serta masyarakat dalam proses

pengayoman, pelayanan, bantuan teknik,

perencanaan tata ruang dilaksanakan :

bantuan hukum, pendidikan dan atau

1. Dengan pemberian saran,

pelatihan.

pertimbangan,

b. Menyebarluaskan

pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terha da p

i nfo rma si

pengembangan, potensi

tenta ng

informasi

mengenai proses penataan ruang kepada

a ra h

masyarakat secara terbuka.

dan masalah yang

c. Mengumumkan

dilakukan secara lisan atau tertulis kepada

dan

menyebarluaskan

rencana tata ruang kepada masyarakat.

WaliKabupaten. 2. Sesuai

semua

dengan

peraturan

d. Menghormati

perundang-

hak

yang

dimiliki

masyarakat.

undangan yang berlaku yang pelaksanaannya

e. Memberikan

dikoordinasikan oleh WaliKabupaten.

penggantian

yang

layak

kepada masyarakat atas kondisi yang 6.3.5 Untuk

dialaminya sebagai akibat pelaksanaan

Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat memberdayakan

masyarakat

kegiatan

dalam

pembangunan

yang

sesuai

masyarakat

untuk

dengan rencana tata ruang.

penataan ruang, maka: f.

Melindungi

hak

informasi penataan ruang dan rencana tata

berperan

serta

ruang secara mudah dan cepat melalui media

perencanaan

cetak, elektronik atau forum pertemuan.

manfaat ruang yang berkualitas dan

1. Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan

tata

dalam ruang,

proses menikmati

upaya

pertambahan nilai ruang akibat rencana

peningkatan tata laksana hak dan kewajiban

tata ruang yang ditetapkan serta dalam

masyarakat dalam penataan ruang melalui

menaati rencana tata ruang.

2. Masyarakat

dapat

memprakarsai

g. Memperhatikan

kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan atau

saran,

ruang.

masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan ruang.

3. Untuk terlaksananya upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban masyarakat, Kabupaten

atau

menindaklanjuti

pelatihan untuk tercapainya tujuan penataan

Pemerintah

usul

dan

wajib

6-5

keberatan

dari

Lampiran Tabel 1 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten Bandung 2007-2027 Panjang (Km) A

PENINGKATAN JALAN Cileunyi-Tasik Cileunyi-Sumedang

Cileunyi Cileunyi

Moh. Toha-Dayeuhkolot Dayeuhkolot-Baleendah Baleendah-Pameungpeuk Baleendah-Banjaran Banjaran-Cimaung Cimaung-Pangalengan Buahbatu-Bojongsoang Bojongsoang-Baleendah Baleendah-Ciparay Ciparay-Majalaya Majalaya-Cijapati Nagreg-Lebakjero Soreang-Cihampelas Kopo-Katapang Katapang-Soreang Soreang-Pasirjambu Pasirjambu-Ciwidey Ciwidey-Rancabali Rancabali-Cidaun Bojongsoang-Dayeuhkolot

Dayeuhkolot Baleendah Pameungpeuk Banjaran Cimaung Pangalengan Bojongsoang Baleendah Ciparay Majalaya Cikancung Nagreg Soreang Margahayu Katapang Soreang Pasirjambu Ciwidey Rancabali Bojongsoang

5 5

N N

AP AP

3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 6 6 1 7 1 1 1 1 1 3

P

KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1 KP1

Jumlah

P

P P P

P

Jumlah Soreang-Cangkuang Cangkuang-Banjaran Pangalengan-Pintu-Talun-Santosa Andir-Rancamanyar Rancamanyar-Katapang Rancamanyar-Sayuran Sayuran-Cibaduyut Asem-Sukasari Sukasari-Rancamanyar Sayati-Cangkuang Cangkuang-Palasari Majalaya-Ibun Gambung-Palayangan

Soreang Cangkuang Pangalengan Baleendah Katapang Dayeuhkolot Margahayu Pameungpeuk Baleendah Margahayu Dayeuhkolot Ibun Pasirjambu

1 2 2 3 1 3 7 2 3 7 3 4 1

Palayangan-Pintu Rancabali-Cisabuk (Bts. Cianjur)

Pangalengan Rancabali

Banjaran-Arjasari

K

K K

KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2

2 1

K

KP2 KP2

Banjaran

2

K

KP2

Arjasari-Pinggirsari Pinggirsari-Garduh Cicalengka-Sawahbera Ciwidey-Datarpuspa Tugu-Kulalet-Munjul Ciparay-Sapan Sapan-Tegalluar Tegalluar-Solokanjeruk Peundeuy-Bj.Salam

Arjasari Ciparay Cicalengka Ciwidey Baleendah Ciparay Bojongsoang Solokanjeruk Rancaekek

2 4 6 1 3 3 3 4 5

Bj.Salam-Tj.Laya Tanjunglaya-Bojongemas Bojongemas-Tegalluar Majalaya-Bojong Bojong-Rancaekek Sp.Solokanjeruk-Rancaekek Lingkar Majalaya Ciparay-Pacet Pacet-Kertasari Kertasari-Santosa Santosa-Cibatarua (Bts.Garut)

Cikancung Solokanjeruk Bojongsoang Majalaya Solokanjeruk Rancaekek Majalaya Ciparay Pacet Kertasari Kertasari

6 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4

Mengger-Sukapura

Dayeuhkolot

Sukapura-Cipagalo Tonjong-Rancakole-Ciketut

K K K K K K

K K K K

K

KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2

K

KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2 KP2

3

K

LP1

Dayeuhkolot

3

K

LP1

Arjasari

2

K

LP1

K

K K

Jumlah

Keterangan

24,772 Peningkatan Geometrik Jalan 4,435 Peningkatan Geometrik Jalan 29,207 Peningkatan Geometrik Jalan 53,212

Peningkatan Geometrik Jalan 35,122

2,195 Peningkatan Geometrik Jalan 22,770 Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik Jalan 56,336

0,941 Peningkatan Geometrik Jalan 170,576 Peningkatan Geometrik Jalan 7,216 15,535 Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik Jalan 10,845 1,502 Peningkatan Geometrik Jalan 1,252 Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik Jalan 4,154 5,268

Peningkatan Geometrik Jalan

14,521 Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik dan 27,486 Fungsi Jalan 20,533

14,575

Peningkatan Geometrik dan Fungsi Jalan Peningkatan Geometrik dan Fungsi Jalan

5,216 Peningkatan Geometrik Jalan 24,984 Peningkatan Geometrik Jalan 4,623 Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik Jalan 8,639 Peningkatan Geometrik dan Fungsi Jalan 19,597

Peningkatan Geometrik Jalan 12,234 3,370 Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik Jalan 32,594 8,299

Peningkatan Geometrik dan Fungsi Jalan

242,444

Lamp-1

Peningkatan Geometrik dan Fungsi Jalan Peningkatan Geometrik dan 1,336 Fungsi Jalan Peningkatan Geometrik dan 4,244 Fungsi Jalan 2,804

Lampiran Panjang (Km) Maruyung-Cibulakan-Babakan

Ciparay

4

K

LP1

Cangkring-Arjasari

Baleendah

3

K

LP1

Neglasari-Garduh Biru-Neglasari

Ciparay Majalaya

4 4

K K

LP1 LP1

9,009

Maruyung-Padasuka Andir-Mandalasari-Mekarjaya Wangisagara-Ibun Ibun-Dukuh Panundaan-Cibodas

Pacet Pacet Majalaya Ibun Pasirjambu

4 4 4 4 1

K K K

LP1 LP1 LP1 LP1 LP1

4,784 4,998

Cibodas-Rancabolang Cangkuang-Cikalong Cikalong-Pataruman Cimaung-Gunung Puntang Banjaran-Sindangpanon Sindangpanon-Pasirhuni-Pasirmulya Kamasan-Tarajusari Tarajusari-Bojongsereh Kopo-Jatisari Jatisari-Cantilan Kawah Putih-Rancabolang

Ciwidey Cangkuang Cimaung Cimaung Banjaran Cimaung Banjaran Pameungpeuk Soreang Soreang Ciwidey

1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Citaman-Payadap Panyadap-Bojong Cikurutug-Narawita Ciluluk-Cicalengka Cigentur-Curugdedes-Drawati-Loa Cijagra-Los Logawa-Cipeujeuh-Cipaku

Ciparay Majalaya Cicalengka Cicalengka Paseh Bojongsoang

4 4 6 6 4 3

K

Bojong-Sukamanah Sukamanah-Cipaku Panggilingan-Sudi-Ibun-Laksana Cipaku-Loa-Patrol-Walahir Pintu-Wates Cicalengka-Sindangwangi Ciririp-Bangsaya-Buninagara Citere-Kertamanah-Sukamenak Kaler

Majalaya Paseh Ibun Paseh Pangalengan Cicalengka Ciwidey Pangalengan

4 4 4 4 2 6 1 2

K K K K K K K

LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1

6

N

AP Ren

2 3 3 7 7 1 3

P

KP1 Ren KP1 Ren KP1 Ren KP1 Ren KP1 Ren KP1 Ren KP1 Ren

Cicalengka-Nagreg Cirengit-Rancaketan Rancaketan-Rancamanyar Rancamanyar-Sayuran Sayuran-Cibaduyut Cigondewah-TKI TKI-Soreang Ciwastra-Buahbatu-Rancamanuk Gor-Soreang Lingkar Tengah Soreang Terusan Lingkar Majalaya Lingkar Majalaya-Biru Biru-Ciparay Cipagalo -Tegalluar Ciherang-Bojong Bojong-Narawita Narawita-Cikasungka Jaksanarata-Bojongmalaka Bojongmalaka-Katapang Katapang-Stadion Akses Barat Stadion Bojong-Bojongwaru Cebek-Gor Soreang Cebek-Lkr.Tengah Sangkali-Ds.Cingcin Bojong-Cembul Citeureup-Ciodeng Gandasari-Citaliktik Soreang-Sekarwangi Murugul - Parungserab Balahuni - Sekarwangi Lembur Tegal-Sukarame Lingkar Selatan Soreang Lingkar Tengah Soreang - Panyirapan CPI-Cincinkolot-Citaliktik

Jumlah Jumlah Peningkatan Jalan Cicalengka Jumlah Pameungpeuk Baleendah Dayeuhkolot Margahayu Margaasih Soreang Bojongsoang Jumlah Soreang Soreang Majalaya Majalaya Ciparay Bojongsoang Nagreg Cicalengka Cikancung Baleendah Katapang Soreang Soreang Ciparay Soreang Soreang Katapang Baleendah Dayeuhkolot Katapang Soreang Katapang Katapang Soreang Soreang Soreang Katapang

1 1 4 4 4 3 6 6 6 3 1 1 1 4 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Lamp-2

K

K K K K K K K

K K K K

P P K K K K K K

K

K K K K K K K K K K K K K K K

LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1

KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren

4,800 4,796

4,940

6,927

Keterangan Peningkatan Geometrik dan Fungsi Jalan Peningkatan Geometrik dan Fungsi Jalan Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik dan Fungsi Jalan Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik Jalan

Peningkatan Geometrik dan 27,830 Fungsi Jalan 11,630


8,510 Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik Jalan 6,500 5,128


3,991 Peningkatan Geometrik Jalan 4,003 Peningkatan Geometrik Jalan 14,037 Peningkatan Geometrik dan Fungsi Jalan Geometrik Jalan Peningkatan 4,942 9,087 Peningkatan Geometrik Jalan 8,575 Peningkatan Geometrik Jalan 6,987 Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik Jalan 5,352 6,830 8,918 7,634 7,521 13,049 17,576 7,453 234,192 676,419 10,285 10,285

Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik Jalan Peningkatan Geometrik Jalan

Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru

11,529

10,772 6,772 29,073 0,653 2,878 2,994 6,690

Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru

4,250 Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru 5,991 Pembangunan Jalan Baru 12,725 1,158 2,926 0,093 0,267 0,895 0,541 0,580 0,739 1,102 0,293 0,222 1,702 1,823 1,089 1,721

Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru

Lampiran Panjang (Km) Gd.Tutuka-Gandasari Bojongemas-Cibulukadu Lingkar Utara Soreang Lingkar tengah Utara Soreang

Katapang Solokanjeruk Katapang Katapang

Stasiun.Rc.Ekek-Bojongmalati Bojongmalati-Cibiruhilir Rancaekek-Cileunyi Cileunyi-Cibiruhilir Cibiru-Babakan Ciburial-Galumpit Taraju-Langonsari Langonsari-Bojongsereh Sekeawi-Bojongwaru Cipeer- CPI Rencana Jalan TKI Sadu-Lingkar Tengah Srg

Rancaekek Cileunyi Rancaekek Cileunyi Cileunyi Cileunyi Arjasari Baleendah Pameungpeuk Katapang Margaasih Soreang

Sindangsari-Cibiruhilir Sekebulu-Maribaya Padamulya-Balekambang Cileunyi Terpadu

Cileunyi Cilengkrang Majalaya Cileunyi

1 4 1 1

K K K K

KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren KP2 Ren

5 5 5 5 5 5 2 3 2 1 7 1

K

K K K K

LP1 Ren LP1 Ren LP1 Ren LP1 Ren LP1 Ren LP1 Ren LP1 Ren LP1 Ren LP1 Ren LP1 Ren LP1 Ren LP1 Ren

K K K K

LP2 Ren LP2 Ren LP2 Ren LP2 Ren

N

Rencana Jalan Tol Rencana Jalan Tol Rencana Jalan Tol

Jumlah

K K K K

Jumlah 5 7 4 5

Jumlah Rencana Jalan Tol Soroja Margaasih-Katapang-Soreang 1 Rencana Jalan Tol Soroja Margaasih-Katapang-Soreang 7 3 Rencana Jalan Tol Ujungberung - Gdbage - Bojongsoang-Rancaekek-Solokanjeruk Majalaya (Tol Tegalluar) Rencana Jalan Tol Ujungberung - Gdbage - Bojongsoang-Rancaekek-Solokanjeruk 4 Majalaya (Tol Tegalluar) Rencana Jalan Tol Ujungberung - Gdbage - Bojongsoang-Rancaekek-Solokanjeruk 5 Majalaya (Tol Tegalluar) Rencana Jalan Cileunyi -Sumedang Cileunyi 5 Dawuan Jumlah KA Bandung-Banjaran-Soreang-Ciwidey Dayeuhkolot-Baleendah-Banjaran3 Soreang-Pasirjambu-Ciwidey KA Bandung-Banjaran-Soreang-Ciwidey Dayeuhkolot-Baleendah-Banjaran2 Soreang-Pasirjambu-Ciwidey KA Bandung-Banjaran-Soreang-Ciwidey Dayeuhkolot-Baleendah-Banjaran1 Soreang-Pasirjambu-Ciwidey KA Bandung-Dayeuhkolot-Ciparay Dayeuhkolot-Baleendah-Ciparay 3 KA Bandung-Dayeuhkolot-Ciparay Dayeuhkolot-Baleendah-Ciparay 4 Jumlah Jumlah Rencana Pembangunan Jalan Baru Jumlah Total Peningkatan Jalan dan Rencana Pembangunan Jalan Baru Sumber: Hasil Analisis Tahun 2007

Lamp-3

N

Rencana Jalan Tol

1,393 1,904 2,047 1,266 57,945 5,447 4,959

Keterangan Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru

3,015 Pembangunan Jalan Baru 0,310 Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru 0,622 1,351 0,678 25,513 0,405 42,299 2,181 8,558 1,347 3,311 15,397 8,830

Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru Pembangunan Jalan Baru

7,766

Rencana Jalan Tol N

Rencana Jalan Tol

N

Rencana Jalan Tol

Pembangunan Jalan Baru 16,596

Rencana Jalan Tol

Pembangunan Jalan KA 36,257

Rencana Jalan Tol N

Rencana KA Rencana KA

17,134 53,391 224,985 901,404

Pembangunan Jalan KA

Lampiran

Tabel 3 KAWASAN / SENTRA UNGGULAN PERIKANAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

KECAMATAN Cileunyi Cimenyan Cilengkrang Bojongsoang Margahayu Margaasih Katapang Dayeuhkolot Banjaran Pameungpeuk Pangalengan Arjasari Cimaung Cicalengka Cikancung Rancaekek Ciparay Pacet Kertasari Baleendah Majalaya Paseh Ibun Soreang Pasirjambu Ciwidey Rancabali Cangkuang Nagreg Solokanjeruk

Kolam Air Tenang X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Sawah

KOMODITAS UNGGULAN PENANGKAPAN IKAN Jaring Kolam Terapung Air Deras DI PERAIRAN UMUM

X X X X X X X X

X X

X X X X X X X

X X

X X X X X X X

X X X X

X

X

X X

X X

KETERANGAN : X : Potensi

Lamp-4

Lampiran Tabel 4 KAWASAN / SENTRA UNGGULAN PETERNAKAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

KECAMATAN Cileunyi Cimenyan Cilengkrang Bojongsoang Margahayu Margaasih Katapang Dayeuhkolot Banjaran Pameungpeuk Pangalengan Arjasari Cimaung Cicalengka Cikancung Rancaekek Ciparay Pacet Kertasari Baleendah Majalaya Paseh Ibun Soreang Pasirjambu Ciwidey Rancabali Cangkuang Nagreg Solokanjeruk

Sapi Perah X X

Sapi Potong X X X

X X X

X X

X X X X X X X

X

X X X X

X X X

POTENSI YANG ADA/KOMODITAS UNGGULAN Ayam Ras Kerbau Domba Kuda Petelur X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

KETERANGAN : X : Potensi

Lamp-5

Ayam Ras Pedaging X X X

Itik

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X

Lampiran Tabel 4 Jumlah Fasilitas Pendidikan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2007

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kecamatan

Jumlah Penduduk (Jiwa)

75.193 CIWIDEY 48.766 RANCABALI 78.140 PASIRJAMBU 72.034 CIMAUNG 132.401 PANGALENGAN 65.859 KERTASARI 100.748 PACET 72.867 IBUN 112.610 PASEH 76.126 CIKANCUNG 102.480 CICALENGKA 46.185 NAGREG 167.403 RANCAEKEK 149.548 MAJALAYA 75.626 SOLOKAN JERUK 145.829 CIPARAY 186.868 BALE ENDAH 92.519 ARJASARI 110.743 BANJARAN 59.553 CANGKUANG 64.426 PAMEUNGPEUK 97.141 KATAPANG 97.412 SOREANG 127.752 MARGAASIH 119.589 MARGAHAYU 116.271 DAYEUHKOLOT 86.267 BOJONGSOANG 132.996 CILEUNYI 40.709 CILENGKRANG 90.434 CIMENYAN 84.858 KUTAWARINGIN JUMLAH 3.029.351 Sumber: Hasil Analisis Tahun 2007

TK 1.000 75 49 78 72 132 66 101 73 113 76 102 46 167 150 76 146 187 93 111 60 64 97 97 128 120 116 86 133 41 90 85 3.029

Jumlah Fasilitas Pendidikan (Unit) Luas Fasilitas Pendidikan (Ha) Perguruan Perguruan Tinggi TK SD SMP SMA SD SMP SMA Tinggi 1.600 4.800 4.800 120.000 170 1.100 3.000 3.000 50.000 47 16 16 1 442,31 68,36 25,06 25,06 1,50 30 10 10 0 286,86 44,33 16,26 16,26 0,98 49 16 16 1 459,65 71,04 26,05 26,05 1,56 45 15 15 1 423,73 65,49 24,01 24,01 1,44 83 28 28 1 778,83 120,36 44,13 44,13 2,65 41 14 14 1 387,40 59,87 21,95 21,95 1,32 63 21 21 1 592,64 91,59 33,58 33,58 2,01 46 15 15 1 428,63 66,24 24,29 24,29 1,46 70 23 23 1 662,41 102,37 37,54 37,54 2,25 48 16 16 1 447,80 69,21 25,38 25,38 1,52 64 21 21 1 602,82 93,16 34,16 34,16 2,05 29 10 10 0 271,68 41,99 15,39 15,39 0,92 105 35 35 1 984,73 152,18 55,80 55,80 3,35 93 31 31 1 879,69 135,95 49,85 49,85 2,99 47 16 16 1 444,86 68,75 25,21 25,21 1,51 91 30 30 1 857,82 132,57 48,61 48,61 2,92 117 39 39 2 1.099,22 169,88 62,29 62,29 3,74 58 19 19 1 544,23 84,11 30,84 30,84 1,85 69 23 23 1 651,43 100,68 36,91 36,91 2,21 37 12 12 0 350,31 54,14 19,85 19,85 1,19 40 13 13 1 378,98 58,57 21,48 21,48 1,29 61 20 20 1 571,42 88,31 32,38 32,38 1,94 61 20 20 1 573,01 88,56 32,47 32,47 1,95 80 27 27 1 751,48 116,14 42,58 42,58 2,56 75 25 25 1 703,46 108,72 39,86 39,86 2,39 73 24 24 1 683,95 105,70 38,76 38,76 2,33 54 18 18 1 507,45 78,42 28,76 28,76 1,73 83 28 28 1 782,33 120,91 44,33 44,33 2,66 25 8 8 0 239,46 37,01 13,57 13,57 0,81 57 19 19 1 531,96 82,21 30,14 30,14 1,81 53 18 18 1 499,16 77,14 28,29 28,29 1,70 1.893 631 631 25 17.820 2.754 1.010 1.010 61

Lamp-6

Lampiran Tabel 9 Jumlah Fasilitas Rekreasi/Taman/Olah Raga (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2007

Jumlah Fasilitas Rekreasi/Taman/Olah Raga (Unit) No

Kecamatan


CIWIDEY 75.193 RANCABALI 48.766 PASIRJAMBU 78.140 CIMAUNG 72.034 PANGALENGAN 132.401 KERTASARI 65.859 PACET 100.748 IBUN 72.867 PASEH 112.610 CIKANCUNG 76.126 CICALENGKA 102.480 NAGREG 46.185 RANCAEKEK 167.403 MAJALAYA 149.548 SOLOKAN JERUK 75.626 CIPARAY 145.829 BALE ENDAH 186.868 ARJASARI 92.519 BANJARAN 110.743 CANGKUANG 59.553 PAMEUNGPEUK 64.426 KATAPANG 97.141 SOREANG 97.412 MARGAASIH 127.752 MARGAHAYU 119.589 DAYEUHKOLOT 116.271 BOJONGSOANG 86.267 CILEUNYI 132.996 CILENGKRANG 40.709 CIMENYAN 90.434 KUTAWARINGIN 84.858 JUMLAH 3.029.351 Sumber: Hasil Analisis Tahun 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gedung bioskop 120.000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 25

Taman 250 301 195 313 288 530 263 403 291 450 305 410 185 670 598 303 583 747 370 443 238 258 389 390 511 478 465 345 532 163 362 339 12.117

Taman 2.500 30 20 31 29 53 26 40 29 45 30 41 18 67 60 30 58 75 37 44 24 26 39 39 51 48 47 35 53 16 36 34 1.212

Taman 30.000 3 2 3 2 4 2 3 2 4 3 3 2 6 5 3 5 6 3 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 1 3 3 101

Taman 120.000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 25

Luas Fasilitas Rekreasi/Taman/Olah Raga (Ha)

Gedung Olahraga 30.000 3 2 3 2 4 2 3 2 4 3 3 2 6 5 3 5 6 3 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 1 3 3 101

Lamp-7

Gedung Pertunjukan 30.000 3 2 3 2 4 2 3 2 4 3 3 2 6 5 3 5 6 3 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 1 3 3 101

Gedung bioskop 3.000 25,06 16,26 26,05 24,01 44,13 21,95 33,58 24,29 37,54 25,38 34,16 15,39 55,80 49,85 25,21 48,61 62,29 30,84 36,91 19,85 21,48 32,38 32,47 42,58 39,86 38,76 28,76 44,33 13,57 30,14 28,29 1.009,78

Taman

Taman

250 300,77 195,06 312,56 288,14 529,60 263,44 402,99 291,47 450,44 304,50 409,92 184,74 669,61 598,19 302,50 583,32 747,47 370,08 442,97 238,21 257,70 388,56 389,65 511,01 478,35 465,09 345,07 531,98 162,83 361,74 339,43 12.117,40

1.250 60,15 39,01 62,51 57,63 105,92 52,69 80,60 58,29 90,09 60,90 81,98 36,95 133,92 119,64 60,50 116,66 149,49 74,02 88,59 47,64 51,54 77,71 77,93 102,20 95,67 93,02 69,01 106,40 32,57 72,35 67,89 2.423,48

Taman 9.000 8,35 5,42 8,68 8,00 14,71 7,32 11,19 8,10 12,51 8,46 11,39 5,13 18,60 16,62 8,40 16,20 20,76 10,28 12,30 6,62 7,16 10,79 10,82 14,19 13,29 12,92 9,59 14,78 4,52 10,05 9,43 336,59

Taman 24.000 3,13 2,03 3,26 3,00 5,52 2,74 4,20 3,04 4,69 3,17 4,27 1,92 6,98 6,23 3,15 6,08 7,79 3,85 4,61 2,48 2,68 4,05 4,06 5,32 4,98 4,84 3,59 5,54 1,70 3,77 3,54 126,22

Gedung Olahraga

Gedung Pertunjukan

750 100,26 65,02 104,19 96,05 176,53 87,81 134,33 97,16 150,15 101,50 136,64 61,58 223,20 199,40 100,83 194,44 249,16 123,36 147,66 79,40 85,90 129,52 129,88 170,34 159,45 155,03 115,02 177,33 54,28 120,58 113,14 4.039,13

1.250 60,15 39,01 62,51 57,63 105,92 52,69 80,60 58,29 90,09 60,90 81,98 36,95 133,92 119,64 60,50 116,66 149,49 74,02 88,59 47,64 51,54 77,71 77,93 102,20 95,67 93,02 69,01 106,40 32,57 72,35 67,89 2.423,48

Lampiran Tabel 14 Jumlah Fasilitas Peribadatan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2007

No

Kecamatan


75.193 CIWIDEY 48.766 RANCABALI 78.140 PASIRJAMBU 72.034 CIMAUNG 132.401 PANGALENGAN 65.859 KERTASARI 100.748 PACET 72.867 IBUN 112.610 PASEH 76.126 CIKANCUNG 102.480 CICALENGKA 46.185 NAGREG 167.403 RANCAEKEK 149.548 MAJALAYA 75.626 SOLOKAN JERUK 145.829 CIPARAY 186.868 BALE ENDAH 92.519 ARJASARI 110.743 BANJARAN 59.553 CANGKUANG 64.426 PAMEUNGPEUK 97.141 KATAPANG 97.412 SOREANG 127.752 MARGAASIH 119.589 MARGAHAYU 116.271 DAYEUHKOLOT 86.267 BOJONGSOANG 132.996 CILEUNYI 40.709 CILENGKRANG 90.434 CIMENYAN 84.858 KUTAWARINGIN JUMLAH 3.029.351 Sumber: Hasil Analisis Tahun 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jumlah Fasilitas Peribadatan (Unit) Luas Fasilitas Pendidikan (Ha) Langgar/M Mesjid Langgar/M Mesjid Mesjid Mesjid Mesjid Raya Mesjid ushola Lingkungan ushola Lingkungan Raya 2.500 30.000 120.000 480.000 300 1.000 2.000 12.000 30 3 1 0 250,64 75,19 37,60 6,27 20 2 0 0 162,55 48,77 24,38 4,06 31 3 1 0 260,47 78,14 39,07 6,51 29 2 1 0 240,11 72,03 36,02 6,00 53 4 1 0 441,34 132,40 66,20 11,03 26 2 1 0 219,53 65,86 32,93 5,49 40 3 1 0 335,83 100,75 50,37 8,40 29 2 1 0 242,89 72,87 36,43 6,07 45 4 1 0 375,37 112,61 56,30 9,38 30 3 1 0 253,75 76,13 38,06 6,34 41 3 1 0 341,60 102,48 51,24 8,54 18 2 0 0 153,95 46,18 23,09 3,85 67 6 1 0 558,01 167,40 83,70 13,95 60 5 1 0 498,49 149,55 74,77 12,46 30 3 1 0 252,09 75,63 37,81 6,30 58 5 1 0 486,10 145,83 72,91 12,15 75 6 2 0 622,89 186,87 93,43 15,57 37 3 1 0 308,40 92,52 46,26 7,71 44 4 1 0 369,14 110,74 55,37 9,23 24 2 0 0 198,51 59,55 29,78 4,96 26 2 1 0 214,75 64,43 32,21 5,37 39 3 1 0 323,80 97,14 48,57 8,10 39 3 1 0 324,71 97,41 48,71 8,12 51 4 1 0 425,84 127,75 63,88 10,65 48 4 1 0 398,63 119,59 59,79 9,97 47 4 1 0 387,57 116,27 58,14 9,69 35 3 1 0 287,56 86,27 43,13 7,19 53 4 1 0 443,32 133,00 66,50 11,08 16 1 0 0 135,70 40,71 20,35 3,39 36 3 1 0 301,45 90,43 45,22 7,54 34 3 1 0 282,86 84,86 42,43 7,07 1.212 101 25 6 10.097,84 3.029,35 1.514,68 252,45

Lamp-8

Lampiran Tabel 19 Jumlah Fasilitas Perekonomian (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2007

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kecamatan

CIWIDEY RANCABALI PASIRJAMBU CIMAUNG PANGALENGAN KERTASARI PACET IBUN PASEH CIKANCUNG CICALENGKA NAGREG RANCAEKEK MAJALAYA SOLOKAN JERUK CIPARAY BALE ENDAH ARJASARI BANJARAN CANGKUANG PAMEUNGPEUK KATAPANG SOREANG MARGAASIH MARGAHAYU DAYEUHKOLOT BOJONGSOANG CILEUNYI CILENGKRANG CIMENYAN KUTAWARINGIN JUMLAH Sumber : Hasil Analisis

Jumlah Penduduk (Jiwa) 75.193 48.766 78.140 72.034 132.401 65.859 100.748 72.867 112.610 76.126 102.480 46.185 167.403 149.548 75.626 145.829 186.868 92.519 110.743 59.553 64.426 97.141 97.412 127.752 119.589 116.271 86.267 132.996 40.709 90.434 84.858 3.029.351

Jumlah Fasilitas Perekonomian (Unit) Pusat Pusat Perbelanjaan Perbelanjaan Pasar Toko 480.000 120.000 120.000 1.000 0 1 1 75 0 0 0 49 0 1 1 78 0 1 1 72 0 1 1 132 0 1 1 66 0 1 1 101 0 1 1 73 0 1 1 113 0 1 1 76 0 1 1 102 0 0 0 46 0 1 1 167 0 1 1 150 0 1 1 76 0 1 1 146 0 2 2 187 0 1 1 93 0 1 1 111 0 0 0 60 0 1 1 64 0 1 1 97 0 1 1 97 0 1 1 128 0 1 1 120 0 1 1 116 0 1 1 86 0 1 1 133 0 0 0 41 0 1 1 90 0 1 1 85 6 25 25 3.029

Lamp-9

Bank 120.000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 25

Pusat Perbelanjaan 36.000 2,09 1,35 2,17 2,00 3,68 1,83 2,80 2,02 3,13 2,11 2,85 1,28 4,65 4,15 2,10 4,05 5,19 2,57 3,08 1,65 1,79 2,70 2,71 3,55 3,32 3,23 2,40 3,69 1,13 2,51 2,36 84

Luas Fasilitas Perekonomian (Ha) Pusat Perbelanjaan Pasar Toko 10.000 10.000 100 7,52 7,52 751,93 4,88 4,88 487,66 7,81 7,81 781,40 7,20 7,20 720,34 13,24 13,24 1.324,01 6,59 6,59 658,59 10,07 10,07 1.007,48 7,29 7,29 728,67 11,26 11,26 1.126,10 7,61 7,61 761,26 10,25 10,25 1.024,80 4,62 4,62 461,85 16,74 16,74 1.674,03 14,95 14,95 1.495,48 7,56 7,56 756,26 14,58 14,58 1.458,29 18,69 18,69 1.868,68 9,25 9,25 925,19 11,07 11,07 1.107,43 5,96 5,96 595,53 6,44 6,44 644,26 9,71 9,71 971,41 9,74 9,74 974,12 12,78 12,78 1.277,52 11,96 11,96 1.195,89 11,63 11,63 1.162,71 8,63 8,63 862,67 13,30 13,30 1.329,96 4,07 4,07 407,09 9,04 9,04 904,34 8,49 8,49 848,58 302,94 302,94 30.293,51

Bank 100 751,93 487,66 781,40 720,34 1.324,01 658,59 1.007,48 728,67 1.126,10 761,26 1.024,80 461,85 1.674,03 1.495,48 756,26 1.458,29 1.868,68 925,19 1.107,43 595,53 644,26 971,41 974,12 1.277,52 1.195,89 1.162,71 862,67 1.329,96 407,09 904,34 848,58 30.293,51

Lampiran Tabel 24 Jumlah Kesehatan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2007

No

Kecamatan



Jumlah Fasilitas Kesehatan (Unit) Rumah Sakit Type C 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Rumah Sakit 240.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13

Poliklinik Puskesmas Posyandu 10.000 8 5 8 7 13 7 10 7 11 8 10 5 17 15 8 15 19 9 11 6 6 10 10 13 12 12 9 13 4 9 8 303

30.000 3 2 3 2 4 2 3 2 4 3 3 2 6 5 3 5 6 3 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 1 3 3 101

2.500 30 20 31 29 53 26 40 29 45 30 41 18 67 60 30 58 75 37 44 24 26 39 39 51 48 47 35 53 16 36 34 1.212

Lamp-10

Apotik 10.000 8 5 8 7 13 7 10 7 11 8 10 5 17 15 8 15 19 9 11 6 6 10 10 13 12 12 9 13 4 9 8 303

Rumah Sakit Type C 10.000 7,52 4,88 7,81 7,20 13,24 6,59 10,07 7,29 11,26 7,61 10,25 4,62 16,74 14,95 7,56 14,58 18,69 9,25 11,07 5,96 6,44 9,71 9,74 12,78 11,96 11,63 8,63 13,30 4,07 9,04 8,49 303

Luas Fasilitas Kesehatan (Ha) Puskesm Poliklinik as 3.000 200 500 25,06 375,96 150,39 16,26 243,83 97,53 26,05 390,70 156,28 24,01 360,17 144,07 44,13 662,00 264,80 21,95 329,29 131,72 33,58 503,74 201,50 24,29 364,33 145,73 37,54 563,05 225,22 25,38 380,63 152,25 34,16 512,40 204,96 15,39 230,92 92,37 55,80 837,02 334,81 49,85 747,74 299,10 25,21 378,13 151,25 48,61 729,14 291,66 62,29 934,34 373,74 30,84 462,59 185,04 36,91 553,72 221,49 19,85 297,76 119,11 21,48 322,13 128,85 32,38 485,71 194,28 32,47 487,06 194,82 42,58 638,76 255,50 39,86 597,94 239,18 38,76 581,36 232,54 28,76 431,33 172,53 44,33 664,98 265,99 13,57 203,54 81,42 30,14 452,17 180,87 28,29 424,29 169,72 1.010 15.147 6.059

Rumah Sakit

Posyandu 200 375,96 243,83 390,70 360,17 662,00 329,29 503,74 364,33 563,05 380,63 512,40 230,92 837,02 747,74 378,13 729,14 934,34 462,59 553,72 297,76 322,13 485,71 487,06 638,76 597,94 581,36 431,33 664,98 203,54 452,17 424,29 15.147

Apotik 400 187,98 121,92 195,35 180,09 331,00 164,65 251,87 182,17 281,52 190,31 256,20 115,46 418,51 373,87 189,07 364,57 467,17 231,30 276,86 148,88 161,06 242,85 243,53 319,38 298,97 290,68 215,67 332,49 101,77 226,08 212,14 7.573

Lampiran Tabel 5 Proyeksi Jumlah Fasilitas Pendidikan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2012

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kecamatan



TK 1.000 79 51 86 82 134 70 114 80 125 87 111 50 218 160 81 168 227 115 135 73 74 121 112 163 143 134 115 165 44 97 95 3.511

Jumlah Fasilitas Pendidikan (Unit) Perguruan SD SMP SMA Tinggi 1.600 4.800 4.800 120.000 50 17 17 1 32 11 11 0 54 18 18 1 51 17 17 1 83 28 28 1 44 15 15 1 71 24 24 1 50 17 17 1 78 26 26 1 54 18 18 1 70 23 23 1 31 10 10 0 136 45 45 2 100 33 33 1 50 17 17 1 105 35 35 1 142 47 47 2 72 24 24 1 85 28 28 1 46 15 15 1 46 15 15 1 76 25 25 1 70 23 23 1 102 34 34 1 90 30 30 1 84 28 28 1 72 24 24 1 103 34 34 1 28 9 9 0 60 20 20 1 59 20 20 1 2.194 731 731 29

Lamp-11

Luas Fasilitas Pendidikan (Ha) TK

SD

SMP

SMA

170 466,89 300,79 504,76 482,37 785,71 413,66 668,55 473,53 737,49 510,36 655,79 293,85 1.281,52 943,03 474,06 986,31 1.333,78 678,69 796,46 428,30 436,46 714,14 658,49 957,91 842,78 789,04 678,14 971,20 261,42 568,66 556,40 20.650,53

1.100 72,16 46,49 78,01 74,55 121,43 63,93 103,32 73,18 113,98 78,87 101,35 45,41 198,05 145,74 73,26 152,43 206,13 104,89 123,09 66,19 67,45 110,37 101,77 148,04 130,25 121,94 104,80 150,09 40,40 87,88 85,99 3.191,45

3.000 26,46 17,04 28,60 27,33 44,52 23,44 37,88 26,83 41,79 28,92 37,16 16,65 72,62 53,44 26,86 55,89 75,58 38,46 45,13 24,27 24,73 40,47 37,31 54,28 47,76 44,71 38,43 55,03 14,81 32,22 31,53 1.170,20

3.000 26,46 17,04 28,60 27,33 44,52 23,44 37,88 26,83 41,79 28,92 37,16 16,65 72,62 53,44 26,86 55,89 75,58 38,46 45,13 24,27 24,73 40,47 37,31 54,28 47,76 44,71 38,43 55,03 14,81 32,22 31,53 1.170,20

Perguruan Tinggi 50.000 1,59 1,02 1,72 1,64 2,67 1,41 2,27 1,61 2,51 1,74 2,23 1,00 4,36 3,21 1,61 3,35 4,53 2,31 2,71 1,46 1,48 2,43 2,24 3,26 2,87 2,68 2,31 3,30 0,89 1,93 1,89 70,21

Lampiran

Tabel 10 Proyeksi Jumlah Fasilitas Rekreasi/Taman/Olah Raga (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2012


Kecamatan



Gedung bioskop 120.000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 29

Taman 250 317 205 343 328 534 281 455 322 501 347 446 200 871 641 322 671 907 462 542 291 297 486 448 651 573 537 461 660 178 387 378 14.042

Taman 2.500 32 20 34 33 53 28 45 32 50 35 45 20 87 64 32 67 91 46 54 29 30 49 45 65 57 54 46 66 18 39 38 1.404

Taman 30.000 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3 4 2 7 5 3 6 8 4 5 2 2 4 4 5 5 4 4 6 1 3 3 117


Gedung Olahraga

Taman 120.000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 29

30.000 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3 4 2 7 5 3 6 8 4 5 2 2 4 4 5 5 4 4 6 1 3 3 117

Lamp-12


Gedung bioskop 3.000 26,46 17,04 28,60 27,33 44,52 23,44 37,88 26,83 41,79 28,92 37,16 16,65 72,62 53,44 26,86 55,89 75,58 38,46 45,13 24,27 24,73 40,47 37,31 54,28 47,76 44,71 38,43 55,03 14,81 32,22 31,53 1.170,20

Taman

Taman

250 317,48 204,53 343,23 328,01 534,28 281,29 454,62 322,00 501,49 347,05 445,94 199,82 871,43 641,26 322,36 670,69 906,97 461,51 541,59 291,24 296,80 485,61 447,78 651,38 573,09 536,55 461,13 660,41 177,76 386,69 378,35 14.042,36

1.250 63,50 40,91 68,65 65,60 106,86 56,26 90,92 64,40 100,30 69,41 89,19 39,96 174,29 128,25 64,47 134,14 181,39 92,30 108,32 58,25 59,36 97,12 89,56 130,28 114,62 107,31 92,23 132,08 35,55 77,34 75,67 2.808,47

Taman 9.000 8,82 5,68 9,53 9,11 14,84 7,81 12,63 8,94 13,93 9,64 12,39 5,55 24,21 17,81 8,95 18,63 25,19 12,82 15,04 8,09 8,24 13,49 12,44 18,09 15,92 14,90 12,81 18,34 4,94 10,74 10,51 390,07

Taman 24.000 3,31 2,13 3,58 3,42 5,57 2,93 4,74 3,35 5,22 3,62 4,65 2,08 9,08 6,68 3,36 6,99 9,45 4,81 5,64 3,03 3,09 5,06 4,66 6,79 5,97 5,59 4,80 6,88 1,85 4,03 3,94 146,27

Gedung Olahraga

Gedung Pertunjukan

750 105,83 68,18 114,41 109,34 178,09 93,76 151,54 107,33 167,16 115,68 148,65 66,61 290,48 213,75 107,45 223,56 302,32 153,84 180,53 97,08 98,93 161,87 149,26 217,13 191,03 178,85 153,71 220,14 59,25 128,90 126,12 4.680,79

1.250 63,50 40,91 68,65 65,60 106,86 56,26 90,92 64,40 100,30 69,41 89,19 39,96 174,29 128,25 64,47 134,14 181,39 92,30 108,32 58,25 59,36 97,12 89,56 130,28 114,62 107,31 92,23 132,08 35,55 77,34 75,67 2.808,47

Lampiran Tabel 15 Proyeksi Jumlah Fasilitas Peribadatan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2012

No

Kecamatan



Jumlah Fasilitas Peribadatan (Unit) Luas Fasilitas Pendidikan (Ha) Langgar/M Mesjid Langgar/M Mesjid Mesjid Mesjid Mesjid Raya Mesjid ushola Lingkungan ushola Lingkungan Raya 2.500 30.000 120.000 480.000 300 1.000 2.000 12.000 32 3 1 0 264,57 79,37 39,69 6,61 20 2 0 0 170,45 51,13 25,57 4,26 34 3 1 0 286,03 85,81 42,90 7,15 33 3 1 0 273,34 82,00 41,00 6,83 53 4 1 0 445,23 133,57 66,79 11,13 28 2 1 0 234,41 70,32 35,16 5,86 45 4 1 0 378,85 113,65 56,83 9,47 32 3 1 0 268,33 80,50 40,25 6,71 50 4 1 0 417,91 125,37 62,69 10,45 35 3 1 0 289,20 86,76 43,38 7,23 45 4 1 0 371,61 111,48 55,74 9,29 20 2 0 0 166,51 49,95 24,98 4,16 87 7 2 0 726,19 217,86 108,93 18,15 64 5 1 0 534,38 160,32 80,16 13,36 32 3 1 0 268,64 80,59 40,30 6,72 67 6 1 0 558,91 167,67 83,84 13,97 91 8 2 0 755,81 226,74 113,37 18,90 46 4 1 0 384,59 115,38 57,69 9,61 54 5 1 0 451,33 135,40 67,70 11,28 29 2 1 0 242,70 72,81 36,41 6,07 30 2 1 0 247,33 74,20 37,10 6,18 49 4 1 0 404,68 121,40 60,70 10,12 45 4 1 0 373,15 111,94 55,97 9,33 65 5 1 0 542,82 162,85 81,42 13,57 57 5 1 0 477,58 143,27 71,64 11,94 54 4 1 0 447,12 134,14 67,07 11,18 46 4 1 0 384,28 115,28 57,64 9,61 66 6 1 0 550,35 165,10 82,55 13,76 18 1 0 0 148,14 44,44 22,22 3,70 39 3 1 0 322,24 96,67 48,34 8,06 38 3 1 0 315,29 94,59 47,29 7,88 1.404 117 29 7 11.701,97 3.510,59 1.755,29 292,55

Lamp-13

Lampiran Tabel 20 Proyeksi Jumlah Fasilitas Perekonomian (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2012

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kecamatan




Lamp-14

Bank 120.000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 29

Pusat Perbelanjaan 36.000 2,20 1,42 2,38 2,28 3,71 1,95 3,16 2,24 3,48 2,41 3,10 1,39 6,05 4,45 2,24 4,66 6,30 3,20 3,76 2,02 2,06 3,37 3,11 4,52 3,98 3,73 3,20 4,59 1,23 2,69 2,63 97,52

Luas Fasilitas Perekonomian (Ha) Pusat Perbelanjaan Pasar Toko 10.000 10.000 100 7,94 7,94 793,71 5,11 5,11 511,34 8,58 8,58 858,09 8,20 8,20 820,02 13,36 13,36 1.335,70 7,03 7,03 703,22 11,37 11,37 1.136,54 8,05 8,05 804,99 12,54 12,54 1.253,73 8,68 8,68 867,61 11,15 11,15 1.114,84 5,00 5,00 499,54 21,79 21,79 2.178,58 16,03 16,03 1.603,15 8,06 8,06 805,91 16,77 16,77 1.676,73 22,67 22,67 2.267,42 11,54 11,54 1.153,78 13,54 13,54 1.353,98 7,28 7,28 728,11 7,42 7,42 741,99 12,14 12,14 1.214,03 11,19 11,19 1.119,44 16,28 16,28 1.628,45 14,33 14,33 1.432,73 13,41 13,41 1.341,37 11,53 11,53 1.152,83 16,51 16,51 1.651,04 4,44 4,44 444,41 9,67 9,67 966,72 9,46 9,46 945,87 351,06 351,06 35.105,90

Bank 100 793,71 511,34 858,09 820,02 1.335,70 703,22 1.136,54 804,99 1.253,73 867,61 1.114,84 499,54 2.178,58 1.603,15 805,91 1.676,73 2.267,42 1.153,78 1.353,98 728,11 741,99 1.214,03 1.119,44 1.628,45 1.432,73 1.341,37 1.152,83 1.651,04 444,41 966,72 945,87 35.105,90

Lampiran Tabel 25 Proyeksi Jumlah Kesehatan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2012

No

Kecamatan




Rumah Sakit 240.000 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 15


30.000 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3 4 2 7 5 3 6 8 4 5 2 2 4 4 5 5 4 4 6 1 3 3 117

2.500 32 20 34 33 53 28 45 32 50 35 45 20 87 64 32 67 91 46 54 29 30 49 45 65 57 54 46 66 18 39 38 1.404

Lamp-15

Apotik 10.000 8 5 9 8 13 7 11 8 13 9 11 5 22 16 8 17 23 12 14 7 7 12 11 16 14 13 12 17 4 10 9 351

Rumah Sakit Type C 10.000 7,94 5,11 8,58 8,20 13,36 7,03 11,37 8,05 12,54 8,68 11,15 5,00 21,79 16,03 8,06 16,77 22,67 11,54 13,54 7,28 7,42 12,14 11,19 16,28 14,33 13,41 11,53 16,51 4,44 9,67 9,46 351,06

Luas Fasilitas Kesehatan (Ha) Puskesm Posyandu Rumah Sakit Poliklinik as 3.000 200 500 200 26,46 396,85 158,74 396,85 17,04 255,67 102,27 255,67 28,60 429,04 171,62 429,04 27,33 410,01 164,00 410,01 44,52 667,85 267,14 667,85 23,44 351,61 140,64 351,61 37,88 568,27 227,31 568,27 26,83 402,50 161,00 402,50 41,79 626,86 250,75 626,86 28,92 433,81 173,52 433,81 37,16 557,42 222,97 557,42 16,65 249,77 99,91 249,77 72,62 1.089,29 435,72 1.089,29 53,44 801,58 320,63 801,58 26,86 402,95 161,18 402,95 55,89 838,37 335,35 838,37 75,58 1.133,71 453,48 1.133,71 38,46 576,89 230,76 576,89 45,13 676,99 270,80 676,99 24,27 364,06 145,62 364,06 24,73 370,99 148,40 370,99 40,47 607,02 242,81 607,02 37,31 559,72 223,89 559,72 54,28 814,23 325,69 814,23 47,76 716,37 286,55 716,37 44,71 670,69 268,27 670,69 38,43 576,42 230,57 576,42 55,03 825,52 330,21 825,52 14,81 222,21 88,88 222,21 32,22 483,36 193,34 483,36 31,53 472,94 189,17 472,94 1.170,20 17.552,95 7.021,18 17.552,95

Apotik 400 198,43 127,83 214,52 205,01 333,93 175,80 284,14 201,25 313,43 216,90 278,71 124,89 544,65 400,79 201,48 419,18 566,85 288,45 338,50 182,03 185,50 303,51 279,86 407,11 358,18 335,34 288,21 412,76 111,10 241,68 236,47 8.776,47


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kecamatan



TK 1.000 84 54 94 93 135 75 128 89 140 99 121 54 284 172 86 193 275 144 166 89 85 152 129 208 172 155 154 205 49 103 105 4.089

Jumlah Fasilitas Pendidikan (Unit) Perguruan Tinggi SD SMP SMA 1.600 4.800 4.800 120.000 52 17 17 1 34 11 11 0 59 20 20 1 58 19 19 1 84 28 28 1 47 16 16 1 80 27 27 1 56 19 19 1 87 29 29 1 62 21 21 1 76 25 25 1 34 11 11 0 177 59 59 2 107 36 36 1 54 18 18 1 120 40 40 2 172 57 57 2 90 30 30 1 103 34 34 1 56 19 19 1 53 18 18 1 95 32 32 1 80 27 27 1 130 43 43 2 107 36 36 1 97 32 32 1 96 32 32 1 128 43 43 2 30 10 10 0 65 22 22 1 66 22 22 1 2.556 852 852 34

Lamp-16

Luas Fasilitas Pendidikan (Ha) TK 170 492,83 315,39 554,29 549,12 792,64 441,69 754,20 523,13 821,07 581,66 713,41 317,83 1.667,76 1.010,93 505,18 1.134,06 1.618,38 846,38 973,78 523,65 502,67 892,50 756,73 1.221,06 1.009,70 910,29 906,23 1.205,66 285,39 607,88 620,19 24.055,69

SD 1.100 76,16 48,74 85,66 84,86 122,50 68,26 116,56 80,85 126,89 89,89 110,25 49,12 257,74 156,23 78,07 175,26 250,11 130,80 150,49 80,93 77,69 137,93 116,95 188,71 156,04 140,68 140,05 186,33 44,11 93,95 95,85 3.717,70

SMP 3.000 27,93 17,87 31,41 31,12 44,92 25,03 42,74 29,64 46,53 32,96 40,43 18,01 94,51 57,29 28,63 64,26 91,71 47,96 55,18 29,67 28,48 50,58 42,88 69,19 57,22 51,58 51,35 68,32 16,17 34,45 35,14 1.363,16

SMA 3.000 27,93 17,87 31,41 31,12 44,92 25,03 42,74 29,64 46,53 32,96 40,43 18,01 94,51 57,29 28,63 64,26 91,71 47,96 55,18 29,67 28,48 50,58 42,88 69,19 57,22 51,58 51,35 68,32 16,17 34,45 35,14 1.363,16


Lampiran

Tabel 11 Proyeksi Jumlah Fasilitas Rekreasi/Taman/Olah Raga (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2017


Kecamatan



Gedung bioskop 120.000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 34

Taman 250 335 214 377 373 539 300 513 356 558 396 485 216 1.134 687 344 771 1.100 576 662 356 342 607 515 830 687 619 616 820 194 413 422 16.358

Taman 2.500 34 21 38 37 54 30 51 36 56 40 49 22 113 69 34 77 110 58 66 36 34 61 51 83 69 62 62 82 19 41 42 1.636

Taman 30.000 3 2 3 3 4 3 4 3 5 3 4 2 9 6 3 6 9 5 6 3 3 5 4 7 6 5 5 7 2 3 4 136

Taman 120.000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 34

Gedung Olahraga 30.000 3 2 3 3 4 3 4 3 5 3 4 2 9 6 3 6 9 5 6 3 3 5 4 7 6 5 5 7 2 3 4 136

Lamp-17

Luas Fasilitas Rekreasi/Taman/Olah Raga (Ha) Gedung Pertunjukan 30.000 3 2 3 3 4 3 4 3 5 3 4 2 9 6 3 6 9 5 6 3 3 5 4 7 6 5 5 7 2 3 4 136

Gedung bioskop 3.000 27,93 17,87 31,41 31,12 44,92 25,03 42,74 29,64 46,53 32,96 40,43 18,01 94,51 57,29 28,63 64,26 91,71 47,96 55,18 29,67 28,48 50,58 42,88 69,19 57,22 51,58 51,35 68,32 16,17 34,45 35,14 1.363,16

Taman

Taman

250 335,12 214,46 376,92 373,40 539,00 300,35 512,85 355,73 558,33 395,53 485,12 216,12 1.134,08 687,43 343,52 771,16 1.100,50 575,54 662,17 356,08 341,82 606,90 514,58 830,32 686,59 618,99 616,24 819,85 194,06 413,36 421,73 16.357,87

1.250 67,02 42,89 75,38 74,68 107,80 60,07 102,57 71,15 111,67 79,11 97,02 43,22 226,82 137,49 68,70 154,23 220,10 115,11 132,43 71,22 68,36 121,38 102,92 166,06 137,32 123,80 123,25 163,97 38,81 82,67 84,35 3.271,57

Taman 9.000 9,31 5,96 10,47 10,37 14,97 8,34 14,25 9,88 15,51 10,99 13,48 6,00 31,50 19,10 9,54 21,42 30,57 15,99 18,39 9,89 9,49 16,86 14,29 23,06 19,07 17,19 17,12 22,77 5,39 11,48 11,71 454,39

Taman 24.000 3,49 2,23 3,93 3,89 5,61 3,13 5,34 3,71 5,82 4,12 5,05 2,25 11,81 7,16 3,58 8,03 11,46 6,00 6,90 3,71 3,56 6,32 5,36 8,65 7,15 6,45 6,42 8,54 2,02 4,31 4,39 170,39

Gedung Olahraga

Gedung Pertunjukan

750 111,71 71,49 125,64 124,47 179,67 100,12 170,95 118,58 186,11 131,84 161,71 72,04 378,03 229,14 114,51 257,05 366,83 191,85 220,72 118,69 113,94 202,30 171,53 276,77 228,86 206,33 205,41 273,28 64,69 137,79 140,58 5.452,62

1.250 67,02 42,89 75,38 74,68 107,80 60,07 102,57 71,15 111,67 79,11 97,02 43,22 226,82 137,49 68,70 154,23 220,10 115,11 132,43 71,22 68,36 121,38 102,92 166,06 137,32 123,80 123,25 163,97 38,81 82,67 84,35 3.271,57


No

Kecamatan



Jumlah Fasilitas Peribadatan (Unit) Luas Fasilitas Pendidikan (Ha) Langgar/M Mesjid Langgar/Mu Mesjid Mesjid Mesjid Mesjid Raya Mesjid ushola Lingkungan shola Lingkungan Raya 2.500 30.000 120.000 480.000 300 1.000 2.000 12.000 34 3 1 0 279,27 83,78 41,89 6,98 21 2 0 0 178,72 53,62 26,81 4,47 38 3 1 0 314,10 94,23 47,11 7,85 37 3 1 0 311,17 93,35 46,67 7,78 54 4 1 0 449,17 134,75 67,37 11,23 30 3 1 0 250,29 75,09 37,54 6,26 51 4 1 0 427,38 128,21 64,11 10,68 36 3 1 0 296,44 88,93 44,47 7,41 56 5 1 0 465,28 139,58 69,79 11,63 40 3 1 0 329,61 98,88 49,44 8,24 49 4 1 0 404,26 121,28 60,64 10,11 22 2 0 0 180,10 54,03 27,02 4,50 113 9 2 1 945,06 283,52 141,76 23,63 69 6 1 0 572,86 171,86 85,93 14,32 34 3 1 0 286,27 85,88 42,94 7,16 77 6 2 0 642,63 192,79 96,39 16,07 110 9 2 1 917,08 275,12 137,56 22,93 58 5 1 0 479,62 143,89 71,94 11,99 66 6 1 0 551,81 165,54 82,77 13,80 36 3 1 0 296,74 89,02 44,51 7,42 34 3 1 0 284,85 85,45 42,73 7,12 61 5 1 0 505,75 151,73 75,86 12,64 51 4 1 0 428,81 128,64 64,32 10,72 83 7 2 0 691,93 207,58 103,79 17,30 69 6 1 0 572,16 171,65 85,82 14,30 62 5 1 0 515,83 154,75 77,37 12,90 62 5 1 0 513,53 154,06 77,03 12,84 82 7 2 0 683,21 204,96 102,48 17,08 19 2 0 0 161,72 48,52 24,26 4,04 41 3 1 0 344,47 103,34 51,67 8,61 42 4 1 0 351,44 105,43 52,72 8,79 1.636 136 34 9 13.631,56 4.089,47 2.044,73 340,79

Lamp-18


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kecamatan

CIWIDEY RANCABALI PASIRJAMBU CIMAUNG PANGALENGAN KERTASARI PACET IBUN PASEH CIKANCUNG CICALENGKA NAGREG RANCAEKEK MAJALAYA SOLOKAN JERUK CIPARAY BALE ENDAH ARJASARI BANJARAN CANGKUANG PAMEUNGPEUK KATAPANG SOREANG MARGAASIH MARGAHAYU DAYEUHKOLOT BOJONGSOANG CILEUNYI CILENGKRANG CIMENYAN KUTAWARINGIN JUMLAH Sumber: Hasil Analisis



Lamp-19

Bank 120.000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 34


Luas Fasilitas Perekonomian (Ha) Pusat Perbelanjaan Pasar Toko 10.000 10.000 100 8,38 8,38 837,81 5,36 5,36 536,16 9,42 9,42 942,30 9,33 9,33 933,50 13,47 13,47 1.347,50 7,51 7,51 750,87 12,82 12,82 1.282,13 8,89 8,89 889,32 13,96 13,96 1.395,83 9,89 9,89 988,83 12,13 12,13 1.212,79 5,40 5,40 540,31 28,35 28,35 2.835,19 17,19 17,19 1.718,58 8,59 8,59 858,81 19,28 19,28 1.927,90 27,51 27,51 2.751,24 14,39 14,39 1.438,85 16,55 16,55 1.655,42 8,90 8,90 890,21 8,55 8,55 854,55 15,17 15,17 1.517,26 12,86 12,86 1.286,44 20,76 20,76 2.075,79 17,16 17,16 1.716,48 15,47 15,47 1.547,48 15,41 15,41 1.540,60 20,50 20,50 2.049,63 4,85 4,85 485,16 10,33 10,33 1.033,40 10,54 10,54 1.054,33 408,95 408,95 40.894,68

Bank 100 837,81 536,16 942,30 933,50 1.347,50 750,87 1.282,13 889,32 1.395,83 988,83 1.212,79 540,31 2.835,19 1.718,58 858,81 1.927,90 2.751,24 1.438,85 1.655,42 890,21 854,55 1.517,26 1.286,44 2.075,79 1.716,48 1.547,48 1.540,60 2.049,63 485,16 1.033,40 1.054,33 40.894,68


No

Kecamatan


CIWIDEY 83.781 RANCABALI 53.616 PASIRJAMBU 94.230 CIMAUNG 93.350 PANGALENGAN 134.750 KERTASARI 75.087 PACET 128.213 IBUN 88.932 PASEH 139.583 CIKANCUNG 98.883 CICALENGKA 121.279 NAGREG 54.031 RANCAEKEK 283.519 MAJALAYA 171.858 SOLOKAN JERUK 85.881 CIPARAY 192.790 BALE ENDAH 275.124 ARJASARI 143.885 BANJARAN 165.542 CANGKUANG 89.021 PAMEUNGPEUK 85.455 KATAPANG 151.726 SOREANG 128.644 MARGAASIH 207.579 MARGAHAYU 171.648 DAYEUHKOLOT 154.748 BOJONGSOANG 154.060 CILEUNYI 204.963 CILENGKRANG 48.516 CIMENYAN 103.340 KUTAWARINGIN 105.433 JUMLAH 4.089.468 Sumber : Hasil Analisis Tahun 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Rumah Sakit 240.000 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 17


30.000 3 2 3 3 4 3 4 3 5 3 4 2 9 6 3 6 9 5 6 3 3 5 4 7 6 5 5 7 2 3 4 136

2.500 34 21 38 37 54 30 51 36 56 40 49 22 113 69 34 77 110 58 66 36 34 61 51 83 69 62 62 82 19 41 42 1.636

Lamp-20

Apotik 10.000 8 5 9 9 13 8 13 9 14 10 12 5 28 17 9 19 28 14 17 9 9 15 13 21 17 15 15 20 5 10 11 409

Rumah Sakit Type C 10.000 8,38 5,36 9,42 9,33 13,47 7,51 12,82 8,89 13,96 9,89 12,13 5,40 28,35 17,19 8,59 19,28 27,51 14,39 16,55 8,90 8,55 15,17 12,86 20,76 17,16 15,47 15,41 20,50 4,85 10,33 10,54 408,95

Luas Fasilitas Kesehatan (Ha) Puskesm Posyandu Rumah Sakit Poliklinik as 3.000 200 500 200 27,93 418,90 167,56 418,90 17,87 268,08 107,23 268,08 31,41 471,15 188,46 471,15 31,12 466,75 186,70 466,75 44,92 673,75 269,50 673,75 25,03 375,44 150,17 375,44 42,74 641,07 256,43 641,07 29,64 444,66 177,86 444,66 46,53 697,91 279,17 697,91 32,96 494,41 197,77 494,41 40,43 606,40 242,56 606,40 18,01 270,15 108,06 270,15 94,51 1.417,60 567,04 1.417,60 57,29 859,29 343,72 859,29 28,63 429,41 171,76 429,41 64,26 963,95 385,58 963,95 91,71 1.375,62 550,25 1.375,62 47,96 719,43 287,77 719,43 55,18 827,71 331,08 827,71 29,67 445,10 178,04 445,10 28,48 427,27 170,91 427,27 50,58 758,63 303,45 758,63 42,88 643,22 257,29 643,22 69,19 1.037,90 415,16 1.037,90 57,22 858,24 343,30 858,24 51,58 773,74 309,50 773,74 51,35 770,30 308,12 770,30 68,32 1.024,81 409,93 1.024,81 16,17 242,58 97,03 242,58 34,45 516,70 206,68 516,70 35,14 527,16 210,87 527,16 1.363,16 20.447,34 8.178,94 20.447,34

Apotik 400 209,45 134,04 235,57 233,37 336,87 187,72 320,53 222,33 348,96 247,21 303,20 135,08 708,80 429,65 214,70 481,97 687,81 359,71 413,86 222,55 213,64 379,31 321,61 518,95 429,12 386,87 385,15 512,41 121,29 258,35 263,58 10.223,67

Rencana Tabel 7 Proyeksi Jumlah Fasilitas Pendidikan (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2022

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kecamatan



TK 1.000 88 56 103 106 136 80 145 98 155 113 132 58 369 184 92 222 334 179 202 109 98 190 148 265 206 179 206 254 53 110 118 4.789

Jumlah Fasilitas Pendidikan (Unit) Perguruan SD SMP SMA Tinggi 1.600 4.800 4.800 120.000 55 18 18 1 35 12 12 0 65 22 22 1 66 22 22 1 85 28 28 1 50 17 17 1 90 30 30 1 61 20 20 1 97 32 32 1 70 23 23 1 82 27 27 1 37 12 12 0 231 77 77 3 115 38 38 2 57 19 19 1 139 46 46 2 209 70 70 3 112 37 37 1 126 42 42 2 68 23 23 1 62 21 21 1 119 40 40 2 92 31 31 1 165 55 55 2 129 43 43 2 112 37 37 1 129 43 43 2 159 53 53 2 33 11 11 0 69 23 23 1 73 24 24 1 2.993 998 998 40

Lamp-21

Luas Fasilitas Pendidikan (Ha) TK

SD

SMP

SMA

170 520,21 330,70 608,69 625,10 799,64 471,62 850,81 577,93 914,13 662,93 776,09 343,77 2.170,41 1.083,72 538,35 1.303,93 1.963,71 1.055,51 1.190,57 640,23 578,93 1.115,42 869,62 1.556,48 1.209,67 1.050,16 1.211,05 1.496,73 311,56 649,81 691,30 28.168,79

1.100 80,40 51,11 94,07 96,61 123,58 72,89 131,49 89,32 141,28 102,45 119,94 53,13 335,43 167,48 83,20 201,52 303,48 163,12 184,00 98,95 89,47 172,38 134,40 240,55 186,95 162,30 187,16 231,31 48,15 100,43 106,84 4.353,36

3.000 29,48 18,74 34,49 35,42 45,31 26,73 48,21 32,75 51,80 37,57 43,98 19,48 122,99 61,41 30,51 73,89 111,28 59,81 67,47 36,28 32,81 63,21 49,28 88,20 68,55 59,51 68,63 84,81 17,65 36,82 39,17 1.596,23

3.000 29,48 18,74 34,49 35,42 45,31 26,73 48,21 32,75 51,80 37,57 43,98 19,48 122,99 61,41 30,51 73,89 111,28 59,81 67,47 36,28 32,81 63,21 49,28 88,20 68,55 59,51 68,63 84,81 17,65 36,82 39,17 1.596,23


Rencana Tabel 12 Proyeksi Jumlah Fasilitas Rekreasi/Taman/Olah Raga (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2022


Kecamatan



Gedung bioskop 120.000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 0 1 1 40

Taman 250 354 225 414 425 544 321 579 393 622 451 528 234 1.476 737 366 887 1.335 718 810 435 394 758 591 1.058 823 714 824 1.018 212 442 470 19.155

Taman 2.500 35 22 41 43 54 32 58 39 62 45 53 23 148 74 37 89 134 72 81 44 39 76 59 106 82 71 82 102 21 44 47 1.915

Taman 30.000 3 2 3 4 5 3 5 3 5 4 4 2 12 6 3 7 11 6 7 4 3 6 5 9 7 6 7 8 2 4 4 160

Taman 120.000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 0 1 1 40

Gedung Olahraga

Luas Fasilitas Rekreasi/Taman/Olah Raga (Ha) Gedung Pertunjukan

30.000 3 2 3 4 5 3 5 3 5 4 4 2 12 6 3 7 11 6 7 4 3 6 5 9 7 6 7 8 2 4 4 160

Lamp-22

30.000 3 2 3 4 5 3 5 3 5 4 4 2 12 6 3 7 11 6 7 4 3 6 5 9 7 6 7 8 2 4 4 160

Gedung bioskop 3.000 29,48 18,74 34,49 35,42 45,31 26,73 48,21 32,75 51,80 37,57 43,98 19,48 122,99 61,41 30,51 73,89 111,28 59,81 67,47 36,28 32,81 63,21 49,28 88,20 68,55 59,51 68,63 84,81 17,65 36,82 39,17 1.596,23

Taman

Taman

250 353,74 224,88 413,91 425,07 543,76 320,70 578,55 392,99 621,61 450,79 527,74 233,76 1.475,88 736,93 366,08 886,68 1.335,32 717,74 809,59 435,36 393,67 758,48 591,34 1.058,41 822,57 714,11 823,52 1.017,78 211,86 441,87 470,09 19.154,78

1.250 70,75 44,98 82,78 85,01 108,75 64,14 115,71 78,60 124,32 90,16 105,55 46,75 295,18 147,39 73,22 177,34 267,06 143,55 161,92 87,07 78,73 151,70 118,27 211,68 164,51 142,82 164,70 203,56 42,37 88,37 94,02 3.830,96

Taman 9.000 9,83 6,25 11,50 11,81 15,10 8,91 16,07 10,92 17,27 12,52 14,66 6,49 41,00 20,47 10,17 24,63 37,09 19,94 22,49 12,09 10,94 21,07 16,43 29,40 22,85 19,84 22,88 28,27 5,88 12,27 13,06 532,08

Taman 24.000 3,68 2,34 4,31 4,43 5,66 3,34 6,03 4,09 6,48 4,70 5,50 2,44 15,37 7,68 3,81 9,24 13,91 7,48 8,43 4,53 4,10 7,90 6,16 11,03 8,57 7,44 8,58 10,60 2,21 4,60 4,90 199,53

Gedung Olahraga

Gedung Pertunjukan

750 117,91 74,96 137,97 141,69 181,25 106,90 192,85 131,00 207,20 150,26 175,91 77,92 491,96 245,64 122,03 295,56 445,11 239,25 269,86 145,12 131,22 252,83 197,11 352,80 274,19 238,04 274,51 339,26 70,62 147,29 156,70 6.384,93

1.250 70,75 44,98 82,78 85,01 108,75 64,14 115,71 78,60 124,32 90,16 105,55 46,75 295,18 147,39 73,22 177,34 267,06 143,55 161,92 87,07 78,73 151,70 118,27 211,68 164,51 142,82 164,70 203,56 42,37 88,37 94,02 3.830,96


No

Kecamatan



Jumlah Fasilitas Peribadatan (Unit) Langgar/M Mesjid Mesjid Mesjid Raya ushola Lingkungan 2.500 30.000 120.000 480.000 35 3 1 0 22 2 0 0 41 3 1 0 43 4 1 0 54 5 1 0 32 3 1 0 58 5 1 0 39 3 1 0 62 5 1 0 45 4 1 0 53 4 1 0 23 2 0 0 148 12 3 1 74 6 2 0 37 3 1 0 89 7 2 0 134 11 3 1 72 6 1 0 81 7 2 0 44 4 1 0 39 3 1 0 76 6 2 0 59 5 1 0 106 9 2 1 82 7 2 0 71 6 1 0 82 7 2 0 102 8 2 1 21 2 0 0 44 4 1 0 47 4 1 0 1.915 160 40 10

Lamp-23

Luas Fasilitas Pendidikan (Ha) Langgar/M Mesjid Mesjid Mesjid ushola Lingkungan Raya 300 1.000 2.000 12.000 294,79 88,44 44,22 7,37 187,40 56,22 28,11 4,68 344,93 103,48 51,74 8,62 354,22 106,27 53,13 8,86 453,13 135,94 67,97 11,33 267,25 80,18 40,09 6,68 482,13 144,64 72,32 12,05 327,49 98,25 49,12 8,19 518,01 155,40 77,70 12,95 375,66 112,70 56,35 9,39 439,78 131,94 65,97 10,99 194,80 58,44 29,22 4,87 1.229,90 368,97 184,49 30,75 614,11 184,23 92,12 15,35 305,06 91,52 45,76 7,63 738,90 221,67 110,83 18,47 1.112,77 333,83 166,92 27,82 598,12 179,44 89,72 14,95 674,66 202,40 101,20 16,87 362,80 108,84 54,42 9,07 328,06 98,42 49,21 8,20 632,07 189,62 94,81 15,80 492,78 147,83 73,92 12,32 882,01 264,60 132,30 22,05 685,48 205,64 102,82 17,14 595,09 178,53 89,26 14,88 686,26 205,88 102,94 17,16 848,15 254,44 127,22 21,20 176,55 52,96 26,48 4,41 368,23 110,47 55,23 9,21 391,74 117,52 58,76 9,79 15.962,32 4.788,69 2.394,35 399,06


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kecamatan

CIWIDEY RANCABALI PASIRJAMBU CIMAUNG PANGALENGAN KERTASARI PACET IBUN PASEH CIKANCUNG CICALENGKA NAGREG RANCAEKEK MAJALAYA SOLOKAN JERUK CIPARAY BALE ENDAH ARJASARI BANJARAN CANGKUANG PAMEUNGPEUK KATAPANG SOREANG MARGAASIH MARGAHAYU DAYEUHKOLOT BOJONGSOANG CILEUNYI CILENGKRANG CIMENYAN KUTAWARINGIN JUMLAH Sumber: Hasil Analisis



Lamp-24

Bank 120.000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 0 1 1 40


Luas Fasilitas Perekonomian (Ha) Pusat Perbelanjaan Pasar Toko 10.000 10.000 100 8,84 8,84 884,36 5,62 5,62 562,19 10,35 10,35 1.034,78 10,63 10,63 1.062,67 13,59 13,59 1.359,40 8,02 8,02 801,76 14,46 14,46 1.446,38 9,82 9,82 982,48 15,54 15,54 1.554,03 11,27 11,27 1.126,98 13,19 13,19 1.319,35 5,84 5,84 584,40 36,90 36,90 3.689,71 18,42 18,42 1.842,32 9,15 9,15 915,19 22,17 22,17 2.216,69 33,38 33,38 3.338,30 17,94 17,94 1.794,36 20,24 20,24 2.023,97 10,88 10,88 1.088,40 9,84 9,84 984,18 18,96 18,96 1.896,21 14,78 14,78 1.478,35 26,46 26,46 2.646,02 20,56 20,56 2.056,43 17,85 17,85 1.785,27 20,59 20,59 2.058,79 25,44 25,44 2.544,45 5,30 5,30 529,64 11,05 11,05 1.104,68 11,75 11,75 1.175,21 478,87 478,87 47.886,95

Bank 100 884,36 562,19 1.034,78 1.062,67 1.359,40 801,76 1.446,38 982,48 1.554,03 1.126,98 1.319,35 584,40 3.689,71 1.842,32 915,19 2.216,69 3.338,30 1.794,36 2.023,97 1.088,40 984,18 1.896,21 1.478,35 2.646,02 2.056,43 1.785,27 2.058,79 2.544,45 529,64 1.104,68 1.175,21 47.886,95


No

Kecamatan




Rumah Sakit 240.000 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 20


30.000 3 2 3 4 5 3 5 3 5 4 4 2 12 6 3 7 11 6 7 4 3 6 5 9 7 6 7 8 2 4 4 160

2.500 35 22 41 43 54 32 58 39 62 45 53 23 148 74 37 89 134 72 81 44 39 76 59 106 82 71 82 102 21 44 47 1.915

Lamp-25

Apotik 10.000 9 6 10 11 14 8 14 10 16 11 13 6 37 18 9 22 33 18 20 11 10 19 15 26 21 18 21 25 5 11 12 479


Luas Fasilitas Kesehatan (Ha) Puskesm Rumah Sakit Poliklinik as 3.000 200 500 29,48 442,18 176,87 18,74 281,10 112,44 34,49 517,39 206,96 35,42 531,34 212,53 45,31 679,70 271,88 26,73 400,88 160,35 48,21 723,19 289,28 32,75 491,24 196,50 51,80 777,01 310,81 37,57 563,49 225,40 43,98 659,68 263,87 19,48 292,20 116,88 122,99 1.844,85 737,94 61,41 921,16 368,46 30,51 457,59 183,04 73,89 1.108,34 443,34 111,28 1.669,15 667,66 59,81 897,18 358,87 67,47 1.011,99 404,79 36,28 544,20 217,68 32,81 492,09 196,84 63,21 948,11 379,24 49,28 739,17 295,67 88,20 1.323,01 529,20 68,55 1.028,22 411,29 59,51 892,63 357,05 68,63 1.029,40 411,76 84,81 1.272,22 508,89 17,65 264,82 105,93 36,82 552,34 220,94 39,17 587,61 235,04 1.596,23 23.943,47 9.577,39

Posyandu 200 442,18 281,10 517,39 531,34 679,70 400,88 723,19 491,24 777,01 563,49 659,68 292,20 1.844,85 921,16 457,59 1.108,34 1.669,15 897,18 1.011,99 544,20 492,09 948,11 739,17 1.323,01 1.028,22 892,63 1.029,40 1.272,22 264,82 552,34 587,61 23.943,47

Apotik 400 221,09 140,55 258,69 265,67 339,85 200,44 361,59 245,62 388,51 281,74 329,84 146,10 922,43 460,58 228,80 554,17 834,58 448,59 505,99 272,10 246,04 474,05 369,59 661,50 514,11 446,32 514,70 636,11 132,41 276,17 293,80 11.971,74


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kecamatan



TK 1.000 93 59 114 121 137 86 163 109 173 128 144 63 480 197 98 255 405 224 247 133 113 237 170 337 246 206 275 316 58 118 131 5.637

Jumlah Fasilitas Pendidikan (Unit) Luas Fasilitas Pendidikan (Ha) Perguruan Tinggi TK SD SMP SMA SD SMP SMA 1.600 4.800 4.800 120.000 170 1.100 3.000 3.000 58 19 19 1 549,12 84,86 31,12 31,12 37 12 12 0 346,76 53,59 19,65 19,65 71 24 24 1 668,43 103,30 37,88 37,88 76 25 25 1 711,60 109,98 40,32 40,32 86 29 29 1 806,71 124,67 45,71 45,71 54 18 18 1 503,58 77,83 28,54 28,54 102 34 34 1 959,80 148,33 54,39 54,39 68 23 23 1 638,47 98,67 36,18 36,18 108 36 36 1 1.017,74 157,29 57,67 57,67 80 27 27 1 755,55 116,77 42,81 42,81 90 30 30 1 844,28 130,48 47,84 47,84 40 13 13 1 371,82 57,46 21,07 21,07 300 100 100 4 2.824,57 436,52 160,06 160,06 123 41 41 2 1.161,75 179,54 65,83 65,83 61 20 20 1 573,69 88,66 32,51 32,51 159 53 53 2 1.499,26 231,70 84,96 84,96 253 84 84 3 2.382,73 368,24 135,02 135,02 140 47 47 2 1.316,30 203,43 74,59 74,59 155 52 52 2 1.455,63 224,96 82,49 82,49 83 28 28 1 782,77 120,97 44,36 44,36 71 24 24 1 666,75 103,04 37,78 37,78 148 49 49 2 1.394,01 215,44 78,99 78,99 106 35 35 1 999,35 154,44 56,63 56,63 211 70 70 3 1.984,05 306,63 112,43 112,43 154 51 51 2 1.449,24 223,97 82,12 82,12 129 43 43 2 1.211,52 187,24 68,65 68,65 172 57 57 2 1.618,40 250,12 91,71 91,71 197 66 66 3 1.858,07 287,16 105,29 105,29 36 12 12 0 340,12 52,56 19,27 19,27 74 25 25 1 694,64 107,35 39,36 39,36 82 27 27 1 770,57 119,09 43,67 43,67 3.523 1.174 1.174 47 33.157,25 5.124,30 1.878,91 1.878,91

Lamp-26


Lampiran Tabel 13 Proyeksi Jumlah Fasilitas Rekreasi/Taman/Olah Raga (unit dan luas) di Kabupaten Bandung Tahun 2027


Kecamatan



Gedung bioskop 120.000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3 0 1 1 47

Taman 250 373 236 455 484 549 342 653 434 692 514 574 253 1.921 790 390 1.019 1.620 895 990 532 453 948 680 1.349 985 824 1.101 1.263 231 472 524 22.547

Taman 2.500 37 24 45 48 55 34 65 43 69 51 57 25 192 79 39 102 162 90 99 53 45 95 68 135 99 82 110 126 23 47 52 2.255

Taman 30.000 3 2 4 4 5 3 5 4 6 4 5 2 16 7 3 8 14 7 8 4 4 8 6 11 8 7 9 11 2 4 4 188

Taman 120.000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3 0 1 1 47


Gedung Olahraga 30.000 3 2 4 4 5 3 5 4 6 4 5 2 16 7 3 8 14 7 8 4 4 8 6 11 8 7 9 11 2 4 4 188

Lamp-27


Gedung bioskop 3.000 31,12 19,65 37,88 40,32 45,71 28,54 54,39 36,18 57,67 42,81 47,84 21,07 160,06 65,83 32,51 84,96 135,02 74,59 82,49 44,36 37,78 78,99 56,63 112,43 82,12 68,65 91,71 105,29 19,27 39,36 43,67 1.878,91

Taman

Taman

250 373,40 235,79 454,53 483,89 548,56 342,43 652,66 434,16 692,06 513,77 574,11 252,84 1.920,71 789,99 390,11 1.019,49 1.620,25 895,08 989,83 532,28 453,39 947,93 679,56 1.349,15 985,48 823,83 1.100,51 1.263,49 231,28 472,35 523,98 22.546,93

1.250 74,68 47,16 90,91 96,78 109,71 68,49 130,53 86,83 138,41 102,75 114,82 50,57 384,14 158,00 78,02 203,90 324,05 179,02 197,97 106,46 90,68 189,59 135,91 269,83 197,10 164,77 220,10 252,70 46,26 94,47 104,80 4.509,39

Taman 9.000 10,37 6,55 12,63 13,44 15,24 9,51 18,13 12,06 19,22 14,27 15,95 7,02 53,35 21,94 10,84 28,32 45,01 24,86 27,50 14,79 12,59 26,33 18,88 37,48 27,37 22,88 30,57 35,10 6,42 13,12 14,56 626,30

Taman 24.000 3,89 2,46 4,73 5,04 5,71 3,57 6,80 4,52 7,21 5,35 5,98 2,63 20,01 8,23 4,06 10,62 16,88 9,32 10,31 5,54 4,72 9,87 7,08 14,05 10,27 8,58 11,46 13,16 2,41 4,92 5,46 234,86

Gedung Olahraga

Gedung Pertunjukan

750 124,47 78,60 151,51 161,30 182,85 114,14 217,55 144,72 230,69 171,26 191,37 84,28 640,24 263,33 130,04 339,83 540,08 298,36 329,94 177,43 151,13 315,98 226,52 449,72 328,49 274,61 366,84 421,16 77,09 157,45 174,66 7.515,64

1.250 74,68 47,16 90,91 96,78 109,71 68,49 130,53 86,83 138,41 102,75 114,82 50,57 384,14 158,00 78,02 203,90 324,05 179,02 197,97 106,46 90,68 189,59 135,91 269,83 197,10 164,77 220,10 252,70 46,26 94,47 104,80 4.509,39


No

Kecamatan



Jumlah Fasilitas Peribadatan (Unit) Luas Fasilitas Pendidikan (Ha) Langgar/M Mesjid Langgar/Mu Mesjid Mesjid Mesjid Mesjid Raya Mesjid ushola Lingkungan shola Lingkungan Raya 2.500 30.000 120.000 480.000 300 1.000 2.000 12.000 37 3 1 0 311,17 93,35 46,67 7,78 24 2 0 0 196,49 58,95 29,47 4,91 45 4 1 0 378,78 113,63 56,82 9,47 48 4 1 0 403,24 120,97 60,49 10,08 55 5 1 0 457,13 137,14 68,57 11,43 34 3 1 0 285,36 85,61 42,80 7,13 65 5 1 0 543,89 163,17 81,58 13,60 43 4 1 0 361,80 108,54 54,27 9,04 69 6 1 0 576,72 173,02 86,51 14,42 51 4 1 0 428,14 128,44 64,22 10,70 57 5 1 0 478,43 143,53 71,76 11,96 25 2 1 0 210,70 63,21 31,60 5,27 192 16 4 1 1.600,59 480,18 240,09 40,01 79 7 2 0 658,32 197,50 98,75 16,46 39 3 1 0 325,09 97,53 48,76 8,13 102 8 2 1 849,58 254,87 127,44 21,24 162 14 3 1 1.350,21 405,06 202,53 33,76 90 7 2 0 745,90 223,77 111,89 18,65 99 8 2 1 824,86 247,46 123,73 20,62 53 4 1 0 443,57 133,07 66,54 11,09 45 4 1 0 377,83 113,35 56,67 9,45 95 8 2 0 789,94 236,98 118,49 19,75 68 6 1 0 566,30 169,89 84,94 14,16 135 11 3 1 1.124,30 337,29 168,64 28,11 99 8 2 1 821,24 246,37 123,19 20,53 82 7 2 0 686,53 205,96 102,98 17,16 110 9 2 1 917,09 275,13 137,56 22,93 126 11 3 1 1.052,91 315,87 157,94 26,32 23 2 0 0 192,74 57,82 28,91 4,82 47 4 1 0 393,63 118,09 59,04 9,84 52 4 1 0 436,65 131,00 65,50 10,92 2.255 188 47 12 18.789,11 5.636,73 2.818,37 469,73

Lamp-28


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kecamatan




Lamp-29

Bank 120.000 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3 0 1 1 47

Pusat Perbelanjaan 36.000 2,59 1,64 3,16 3,36 3,81 2,38 4,53 3,01 4,81 3,57 3,99 1,76 13,34 5,49 2,71 7,08 11,25 6,22 6,87 3,70 3,15 6,58 4,72 9,37 6,84 5,72 7,64 8,77 1,61 3,28 3,64 156,58

Luas Fasilitas Perekonomian (Ha) Pusat Perbelanjaan Pasar Toko 10.000 10.000 100 9,33 9,33 933,50 5,89 5,89 589,48 11,36 11,36 1.136,33 12,10 12,10 1.209,73 13,71 13,71 1.371,40 8,56 8,56 856,09 16,32 16,32 1.631,66 10,85 10,85 1.085,39 17,30 17,30 1.730,16 12,84 12,84 1.284,43 14,35 14,35 1.435,28 6,32 6,32 632,10 48,02 48,02 4.801,76 19,75 19,75 1.974,97 9,75 9,75 975,27 25,49 25,49 2.548,74 40,51 40,51 4.050,63 22,38 22,38 2.237,71 24,75 24,75 2.474,57 13,31 13,31 1.330,71 11,33 11,33 1.133,48 23,70 23,70 2.369,82 16,99 16,99 1.698,89 33,73 33,73 3.372,89 24,64 24,64 2.463,71 20,60 20,60 2.059,59 27,51 27,51 2.751,28 31,59 31,59 3.158,73 5,78 5,78 578,21 11,81 11,81 1.180,88 13,10 13,10 1.309,96 563,67 563,67 56.367,32

Bank 100 933,50 589,48 1.136,33 1.209,73 1.371,40 856,09 1.631,66 1.085,39 1.730,16 1.284,43 1.435,28 632,10 4.801,76 1.974,97 975,27 2.548,74 4.050,63 2.237,71 2.474,57 1.330,71 1.133,48 2.369,82 1.698,89 3.372,89 2.463,71 2.059,59 2.751,28 3.158,73 578,21 1.180,88 1.309,96 56.367,32


No

Kecamatan




Rumah Sakit 240.000 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 23


30.000 3 2 4 4 5 3 5 4 6 4 5 2 16 7 3 8 14 7 8 4 4 8 6 11 8 7 9 11 2 4 4 188

2.500 37 24 45 48 55 34 65 43 69 51 57 25 192 79 39 102 162 90 99 53 45 95 68 135 99 82 110 126 23 47 52 2.255

Lamp-30

Apotik 10.000 9 6 11 12 14 9 16 11 17 13 14 6 48 20 10 25 41 22 25 13 11 24 17 34 25 21 28 32 6 12 13 564


Luas Fasilitas Kesehatan (Ha) Puskesma Rumah Sakit Poliklinik s 3.000 200 500 31,12 466,75 186,70 19,65 294,74 117,90 37,88 568,17 227,27 40,32 604,86 241,95 45,71 685,70 274,28 28,54 428,04 171,22 54,39 815,83 326,33 36,18 542,70 217,08 57,67 865,08 346,03 42,81 642,22 256,89 47,84 717,64 287,06 21,07 316,05 126,42 160,06 2.400,88 960,35 65,83 987,49 394,99 32,51 487,63 195,05 84,96 1.274,37 509,75 135,02 2.025,32 810,13 74,59 1.118,85 447,54 82,49 1.237,28 494,91 44,36 665,35 266,14 37,78 566,74 226,70 78,99 1.184,91 473,96 56,63 849,44 339,78 112,43 1.686,44 674,58 82,12 1.231,86 492,74 68,65 1.029,79 411,92 91,71 1.375,64 550,26 105,29 1.579,36 631,75 19,27 289,10 115,64 39,36 590,44 236,18 43,67 654,98 261,99 1.878,91 28.183,66 11.273,46

Posyandu 200 466,75 294,74 568,17 604,86 685,70 428,04 815,83 542,70 865,08 642,22 717,64 316,05 2.400,88 987,49 487,63 1.274,37 2.025,32 1.118,85 1.237,28 665,35 566,74 1.184,91 849,44 1.686,44 1.231,86 1.029,79 1.375,64 1.579,36 289,10 590,44 654,98 28.183,66

Apotik 400 233,37 147,37 284,08 302,43 342,85 214,02 407,91 271,35 432,54 321,11 358,82 158,02 1.200,44 493,74 243,82 637,18 1.012,66 559,43 618,64 332,68 283,37 592,45 424,72 843,22 615,93 514,90 687,82 789,68 144,55 295,22 327,49 14.091,83

Rencana Tabel 29 Rencana Pemanfaatan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Bandung (Ha) KAWASAN BUDIDAYA Kawasan Budidaya Berfungsi Lindung Kawasan Budidaya Pertanian Kawasan Budidaya Non Pertanian Tanaman Kawasan Hutan Pertanian Pertanian Kawasan Pemerintaha Kawasan Perdaganga Sub total Sub total Hutan Peruntukan Tahunan/ Perikanan Peternakan Produksi (9) S.D. (11) Lahan Basah Lahan Kering (13) S.D. (16) Pariwisata n/ Fasum Permukiman n/ Jasa Rakyat Industri Perkebunan (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

KAWASAN LINDUNG No

Kecamatan

(1)

Hutan Konservasi

Sempadan

Hutan Lindung

(3)

(4)

(5)

(2)

Ruang Terbuka Hijau (6)

Perairan

Sub total (3) S.D. (7)

(7)

(8)

Sub total (12) + (17) + Sub total (24) (18) S.D. (23)

Kawasan Hankam (23)

(24)

(25)

JUMLAH TOTAL (8) + (25) (26)

1

Soreang

-

69.32

-

-

15.65

84.97

-

490.90

22.67

513.57

169.00

287.02

-

-

456.02

-

-

48.54

1,343.67

102.48

1.43

1,496.12

2,465.71

2,550.68

2

Kutawaringin

-

130.29

-

-

30.81

161.10

-

1,620.62

245.39

1,866.02

583.11

610.86

-

-

1,193.97

-

53.17

72.94

1,023.04

352.78

7.25

1,509.18

4,569.16

4,730.26

3

Katapang

-

62.05

-

-

13.42

75.48

-

-

-

-

445.20

27.89

-

-

473.09

-

286.88

0.47

694.72

37.87

3.95

1,023.89

1,496.98

1,572.46

4

Ciwidey

-

-

1,993.76

4.06

0.34

1,998.15

-

681.66

18.31

699.98

1,079.95

92.92

-

-

1,172.87

-

-

0.27

949.45

26.20

-

975.92

2,848.77

4,846.92

5

Pasirjambu

8,242.05

29.72

3,962.94

-

6.45

12,241.15

-

6,890.59

7.64

6,898.23

2,090.56

1,864.99

-

-

3,955.55

-

-

1.13

834.51

27.07

-

862.72

11,716.50

23,957.65

6

Rancabali

465.52

-

5,747.99

-

56.54

6,270.06

-

7,278.07

-

7,278.07

645.22

229.97

-

-

875.19

-

-

-

395.99

17.70

-

413.69

8,566.95

14,837.01

7

Banjaran

-

60.15

1,095.13

1.57

8.61

1,165.45

-

569.50

42.88

612.38

1,090.69

6.92

-

-

1,097.60

-

74.54

-

1,220.81

81.37

39.63

1,416.36

3,126.34

4,291.79

8

Cangkuang

-

11.60

107.12

0.45

-

119.17

-

305.36

24.52

329.88

731.82

218.14

-

-

949.97

-

-

-

1,033.81

28.12

0.12

1,062.05

2,341.89

2,461.06

9

Pameungpeuk

-

57.32

-

-

-

57.32

-

95.80

47.61

143.41

727.89

23.33

-

-

751.21

-

169.42

-

332.63

8.33

-

510.38

1,405.00

1,462.32

623.13

-

5,859.74

-

214.42

6,697.29

-

7,861.48

346.45

8,207.94

2,239.70

978.38

-

61.45

3,279.53

-

-

2.33

1,260.53

46.23

47.09

1,356.18

12,843.64

19,540.93

68.49

-

1,374.12

-

-

1,442.62

-

621.40

23.20

644.60

1,827.17

555.25

-

-

2,382.42

-

-

10.59

1,019.80

-

-

1,030.39

4,057.41

5,500.03

12 Arjasari

-

-

203.28

-

-

203.28

-

1,496.70

173.74

1,670.44

2,415.77

755.09

-

-

3,170.86

-

205.90

-

1,245.71

1.60

-

1,453.21

6,294.51

6,497.79

13 Baleendah

-

158.42

-

9.59

29.14

197.15

-

457.58

0.02

457.60

1,256.40

334.56

-

-

1,590.97

-

136.84

33.50

1,624.98

110.70

3.80

1,909.82

3,958.39

4,155.54

14 Dayeuhkolot

-

36.42

-

11.08

10.02

57.51

-

-

-

-

87.93

-

-

-

87.93

-

433.60

21.99

464.40

34.69

2.80

957.47

1,045.40

1,102.91

15 Bojongsoang

-

69.56

-

34.81

28.48

132.85

-

-

-

-

446.47

1.02

542.43

-

989.92

-

387.23

8.30

1,111.87

151.06

-

1,658.46

2,648.38

2,781.23

16 Cicalengka

-

-

-

-

0.04

0.04

-

374.64

435.38

810.02

1,040.61

366.86

-

-

1,407.47

-

143.61

5.93

1,126.57

105.59

-

1,381.70

3,599.19

3,599.23

17 Nagreg

-

-

-

-

-

-

-

1,727.54

907.37

2,634.91

638.96

500.40

-

-

1,139.36

-

-

51.17

913.21

154.95

36.69

1,156.02

4,930.29

4,930.29

18 Cikancung

-

-

-

-

-

-

-

452.09

28.99

481.07

1,318.90

666.84

-

19.80

2,005.53

-

483.11

0.49

959.53

83.90

-

1,527.03

4,013.63

4,013.63

19 Cileunyi

-

-

295.80

0.83

1.53

298.16

-

95.98

-

95.98

285.45

162.86

-

-

448.31

-

504.20

12.31

1,737.01

61.54

-

2,315.06

2,859.36

3,157.51

20 Rancaekek

-

0.62

-

2.81

430.68

434.12

-

-

-

-

1,172.74

-

-

-

1,172.74

493.61

560.05

8.38

1,698.17

157.78

-

2,917.98

4,090.72

4,524.83

21 Majalaya

-

66.86

-

-

15.14

82.00

-

23.12

-

23.12

812.89

-

96.01

-

908.90

-

590.21

-

803.20

129.04

-

1,522.44

2,454.46

2,536.46

22 Ciparay

-

61.03

-

-

9.95

70.98

-

114.72

15.88

130.60

2,592.40

258.06

34.39

-

2,884.86

-

2.74

-

1,460.61

67.79

-

1,531.14

4,546.59

4,617.57

23 Ibun

-

19.99

1,455.13

-

20.50

1,495.61

-

1,351.43

72.59

1,424.02

1,223.79

415.26

68.14

26.02

1,733.21

-

-

0.42

794.69

8.57

-

803.68

3,960.91

5,456.52

24 Kertasari

-

-

7,083.39

-

2.62

7,086.01

40.29

4,988.49

89.82

5,118.60

1,959.61

536.07

-

-

2,495.67

-

-

0.56

495.63

10.90

-

507.08

8,121.36

15,207.37

25 Pacet

-

13.03

2,491.91

-

5.01

2,509.95

-

1,247.43

123.00

1,370.43

3,596.73

594.21

-

-

4,190.93

-

-

0.45

1,110.49

11.72

-

1,122.65

6,684.01

9,193.96

26 Paseh

-

3.62

277.33

-

0.50

281.45

-

1,186.04

189.41

1,375.45

1,582.85

440.99

-

-

2,023.84

-

63.03

-

1,334.48

24.66

-

1,422.17

4,821.46

5,102.91

27 Solokanjeruk

-

59.42

-

20.94

12.08

92.45

-

-

-

-

615.37

-

-

-

615.37

5.13

808.62

0.00

722.00

157.10

-

1,692.85

2,308.22

2,400.66

28 Margaasih

-

75.96

-

6.58

23.68

106.22

-

-

-

-

169.45

78.96

-

-

248.41

-

592.33

7.40

844.48

35.65

-

1,479.87

1,728.28

1,834.50

29 Margahayu

-

42.62

-

67.27

11.03

120.91

-

-

-

-

-

3.29

-

-

3.29

-

47.55

0.49

508.96

74.99

298.14

930.13

933.42

1,054.33

30 Cilengkrang

-

-

1,148.99

-

0.18

1,149.17

-

651.26

-

651.26

461.24

344.70

-

-

805.94

-

-

-

405.58

-

-

405.58

1,862.78

3,011.95

253.28

-

1,143.78

143.54

0.50

1,541.10

-

168.20

39.24

207.43

347.93

1,303.69

-

-

1,651.62

-

-

49.27

1,558.99

140.83

159.09

1,908.18

3,767.23

5,308.34

9,652.47

1,028.00

34,240.39

303.53

947.32

46,171.71

40.29

40,750.63

2,854.09

43,645.01

33,655.79

11,658.51

740.97

107.27

46,162.55

498.74

5,543.03

336.91

31,029.52

2,251.22

599.99

40,259.40

130,066.96

176,238.67

% Thd Sub Total

20.91

2.23

74.16

0.66

2.05

100.00

0.09

93.37

6.54

100.00

72.91

25.26

1.61

0.23

100.00

1.24

13.77

0.84

77.07

5.59

1.49

100.00

% Thd Jumlah Total

5.48

0.58

19.43

0.17

0.54

26.20

0.02

23.12

1.62

24.76

19.10

6.62

0.42

0.06

26.19

0.28

3.15

0.19

17.61

1.28

0.34

22.84

73.80

100.00

10 Pangalengan 11 Cimaung

31 Cimenyan JUMLAH

Sumber: Hasil Analisis 2006

Lamp - 31

Rencana Tabel 30

Rencana Kebutuhan Perumahan & Permukiman di Kabupaten Bandung Tahun 2007- 2027

2007 75.193 48.766 78.140 72.034 132.401 65.859 100.748 72.867 112.610 76.126 102.480 46.185 167.403 149.548 75.626 145.829 186.868 92.519 110.743 59.553 64.426 97.141 97.412 127.752 119.589 116.271 86.267 132.996 40.709 90.434 84.858

2012 79.371 51.134 85.809 82.002 133.570 70.322 113.654 80.499 125.373 86.761 111.484 49.954 217.858 160.315 80.591 167.673 226.742 115.378 135.398 72.811 74.199 121.403 111.944 162.845 143.273 134.137 115.283 165.104 44.441 96.672 94.587

2017 83.781 53.616 94.230 93.350 134.750 75.087 128.213 88.932 139.583 98.883 121.279 54.031 283.519 171.858 85.881 192.790 275.124 143.885 165.542 89.021 85.455 151.726 128.644 207.579 171.648 154.748 154.060 204.963 48.516 103.340 105.433

2022 88.436 56.219 103.478 106.267 135.940 80.176 144.638 98.248 155.403 112.698 131.935 58.440 368.971 184.232 91.519 221.669 333.830 179.436 202.397 108.840 98.418 189.621 147.835 264.602 205.643 178.527 205.879 254.445 52.964 110.468 117.521

2027 93.350 58.948 113.633 120.973 137.140 85.609 163.166 108.539 173.016 128.443 143.528 63.210 480.176 197.497 97.527 254.874 405.063 223.771 247.457 133.071 113.348 236.982 169.889 337.289 246.371 205.959 275.128 315.873 57.821 118.088 130.996

BACK LOG KEB. RUMAH 1.470 2.927 6.759 1.241 6.438 350 1.698 1.458 4.755 2.245 9.321 2.843 7.648 5.414 2.604 4.511 6.621 3.474 1.390 2.939 6.107 2.070 6.807 4.069 3.328 4.339 3.793 1.401 2.994 1.380

3.029.351

3.510.590

4.089.468

4.788.695

5.636.732

112.394

JUMLAH PENDUDUK NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NAMA KECAMATAN CIWIDEY RANCABALI PASIRJAMBU CIMAUNG PANGALENGAN KERTASARI PACET IBUN PASEH CIKANCUNG CICALENGKA NAGREG RANCAEKEK MAJALAYA SOLOKAN JERUK CIPARAY BALE ENDAH ARJASARI BANJARAN CANGKUANG PAMEUNGPEUK KATAPANG SOREANG MARGAASIH MARGAHAYU DAYEUHKOLOT BOJONGSOANG CILEUNYI CILENGKRANG CIMENYAN KUTAWARINGIN JUMLAH


Lamp - 32

JUMLAH KEBUTUHAN RUMAH 2007 13.569 6.826 8.869 13.166 20.042 12.822 18.452 13.115 17.767 12.980 11.175 6.394 25.833 24.496 12.521 24.655 30.753 18.504 18.675 10.521 9.946 13.321 17.412 18.743 19.849 19.926 12.914 22.806 6.741 15.093 15.592

2012 14.404 7.300 10.403 15.159 20.276 13.714 21.033 14.642 20.320 15.107 12.976 7.148 35.924 26.649 13.514 29.024 38.727 23.076 23.606 13.172 11.901 18.174 20.319 25.762 24.586 23.499 18.718 29.228 7.487 16.340 17.537

2017 15.286 7.796 12.087 17.429 20.512 14.667 23.945 16.328 23.162 17.532 14.935 7.963 49.056 28.958 14.572 34.047 48.404 28.777 29.634 16.414 14.152 24.238 23.659 34.709 30.261 27.622 26.473 37.200 8.302 17.674 19.707

2022 16.217 8.317 13.937 20.012 20.750 15.685 27.230 18.192 26.326 20.295 17.066 8.845 66.146 31.432 15.700 39.823 60.145 35.887 37.005 20.378 16.745 31.817 27.497 46.113 37.060 32.377 36.837 47.096 9.192 19.100 22.124

2027 17.200 8.863 15.968 22.954 20.990 16.772 30.935 20.250 29.848 23.444 19.385 9.799 88.387 34.085 16.901 46.464 74.392 44.754 46.017 25.224 19.731 41.289 31.908 60.651 45.205 37.864 50.687 59.382 10.163 20.624 24.819

493.476

589.724

705.500

845.345

1.014.952

Lampiran Tabel 31 Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 Proyeksi Timbulan Sampah No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SPA dan TPA TPA  Nagreg

Kecamatan Cikancung Cicalengka Nagreg Rancaekek Solokanjeruk Kertasari SPA Bojongsoang  TPA Nagreg Pacet Ibun Paseh Majalaya Ciparay Baleendah Arjasari Banjaran Cangkuang Pameungpeuk Bojongsoang Dayeuhkolot SPA Soreang  TPA Katapang Leuwigajah Soreang Margaasih Margahayu Ciwidey Rancabali Pasirjambu Cimaung Pangalengan Kutawaringin SPA Gedebage TPA Cileunyi Nagreg Cilengkrang Cimenyan Jumlah (m3/hari)

2007 205,4 280,92 127,27 428,65 211,23 179,92 270,41 197,67 305,55 413,61 391,53 502,31 238,83 291,39 156,29 172,6 221,53 308,15 343,02 408,64 336,15 312,1 209,35 135,03 212,37 192,72 371,89 102,16 362,44 113,59 251,21 8.253,93

2012 261,99 353,38 162,48 548,74 280,01 214,34 329,18 243,39 382,53 528,22 495,9 712,7 292,38 377,21 199,69 216,93 303,42 368,24 473,18 525,97 473,1 372,43 267,93 165,9 260,79 235,06 454,39 131,4925 576,5 157,24 326,03 10.690,74

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2007

Lamp - 33

(m3/hari) 2017 332,34 442,09 206,3 698,63 369,14 253,94 398,51 298,03 476,28 670,87 624,65 1.005,67 355,97 485,62 253,75 271,16 413,28 437,63 649,16 673,28 662,18 441,98 341,04 202,71 318,5 285,13 552,14 168,32 911,95 216,47 420,81 13.837,53

2022 419,57 550,44 260,68 885,22 484,33 299,42 480,16 363,21 590,17 848,01 783,07 1.412,32 431,34 622,22 320,91 337,32 560,25 517,63 886,35 857,75 922,44 522,02 432,02 246,52 387,12 344,22 667,73 214,4375 1.435,74 296,6 540,57 17.919,79

2027 527,49 682,48 328,03 1.116,98 632,82 351,59 576,12 440,8 728,26 1.067,45 977,59 1.975,15 520,48 793,93 404,16 417,89 756,32 609,7 1.205,17 1.088,21 1.279,62 613,98 545 298,54 468,56 413,82 804,15 272,0525 2.250,97 404,69 691,52 23.243,52

Lampiran Tabel 32 Perkiraan Timbulan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kecamatan Ciwidey Rancabali Pasirjambu Cimaung Pangalengan Kertasari Pacet Ibun Paseh Cikancung Cicalengka Nagreg Rancaekek Majalaya Solokanjeruk Ciparay Baleendah Arjasari Banjaran Cangkuang Pameungpeuk Katapang Soreang Margaasih Margahayu Dayeuhkolot Bojongsoang Cileunyi Cilengkrang Cimenyan Kutawaringin Jumlah (m3/hari) (m3/det)

Proyeksi Timbulan Air Limbah Domestik (m3/det) 2007 2012 2017 2022

2027

7.219

7.620

8.043

8.490

4.682

4.909

5.147

5.397

8.962 5.659

7.501

8.238

9.046

9.934

10.909

6.915

7.872

8.962

10.202

11.613

12.710

12.823

12.936

13.050

13.165

6.322

6.751

7.208

7.697

8.218

9.672

10.911

12.308

13.885

15.664

6.995

7.728

8.537

9.432

10.420

10.811

12.036

13.400

14.919

16.610

7.308

8.329

9.493

10.819

12.331

9.838

10.702

11.643

12.666

13.779

4.434

4.796

5.187

5.610

6.068

16.071

20.914

27.218

35.421

46.097

14.357

15.390

16.498

17.686

18.960

7.260

7.737

8.245

8.786

9.363

14.000

16.097

18.508

21.280

24.468

17.939

21.767

26.412

32.048

38.886

8.882

11.076

13.813

17.226

21.482

10.631

12.998

15.892

19.430

23.756

5.717

6.990

8.546

10.449

12.775

6.185

7.123

8.204

9.448

10.881

9.326

11.655

14.566

18.204

22.750

9.352

10.747

12.350

14.192

16.309

12.264

15.633

19.928

25.402

32.380

11.481

13.754

16.478

19.742

23.652

11.162

12.877

14.856

17.139

19.772

8.282

11.067

14.790

19.764

26.412

12.768

15.850

19.676

24.427

30.324

3.908

4.266

4.658

5.085

5.551

8.682

9.281

9.921

10.605

11.336

8.146

9.080

10.122

11.282

12.576

290.818 3,37

337.017 3,90

392.589 4,54

459.715 5,32

541.126 6,26


Lamp - 34

Lampiran Tabel 33 Rekapitulasi Kebutuhan Air Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027 Proyeksi Kebutuhan Air

Proyeksi Jumlah Penduduk No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kecamatan Ciwidey Rancabali Pasirjambu Cimaung Pangalengan Kertasari Pacet Ibun Paseh Cikancung Cicalengka Nagreg Rancaekek Majalaya Solokanjeruk Ciparay Baleendah Arjasari Banjaran Cangkuang Pameungpeuk Katapang Soreang Margaasih Margahayu Dayeuhkolot Bojongsoang Cileunyi Cilengkrang Cimenyan Kutawaringin Jumlah (m3/hari)

2007 75.193 48.766 78.140 72.034 132.401 65.859 100.748 72.867 112.610 76.126 102.480 46.185 167.403 149.548 75.626 145.829 186.868 92.519 110.743 59.553 64.426 97.141 97.412 127.752 119.589 116.271 86.267 132.996 40.709 90.434 84.858 3.029.351

2012 79.371 51.134 85.809 82.002 133.570 70.322 113.654 80.499 125.373 86.761 111.484 49.954 217.858 160.315 80.591 167.673 226.742 115.378 135.398 72.811 74.199 121.403 111.944 162.845 143.273 134.137 115.283 165.104 44.441 96.672 94.587 3.510.590

(Jiwa) 2017 83.781 53.616 94.230 93.350 134.750 75.087 128.213 88.932 139.583 98.883 121.279 54.031 283.519 171.858 85.881 192.790 275.124 143.885 165.542 89.021 85.455 151.726 128.644 207.579 171.648 154.748 154.060 204.963 48.516 103.340 105.433 4.089.468

3

2022 88.436 56.219 103.478 106.267 135.940 80.176 144.638 98.248 155.403 112.698 131.935 58.440 368.971 184.232 91.519 221.669 333.830 179.436 202.397 108.840 98.418 189.621 147.835 264.602 205.643 178.527 205.879 254.445 52.964 110.468 117.521 4.788.695

2027 93.350 58.948 113.633 120.973 137.140 85.609 163.166 108.539 173.016 128.443 143.528 63.210 480.176 197.497 97.527 254.874 405.063 223.771 247.457 133.071 113.348 236.982 169.889 337.289 246.371 205.959 275.128 315.873 57.821 118.088 130.996 5.636.732


Lamp - 35

2007 9.023,15 5.851,92 9.376,80 8.644,11 15.888,10 7.903,06 12.089,79 8.743,98 13.513,17 9.135,09 12.297,56 5.542,18 20.088,42 17.945,73 9.075,13 17.499,48 22.424,14 11.102,27 13.289,21 7.146,33 7.731,10 11.656,94 11.689,45 15.330,21 14.350,64 13.952,56 10.352,01 15.959,51 4.885,05 10.852,08 10.182,91 363.522

2012 9.524,50 6.136,03 10.297,04 9.840,28 16.028,41 8.438,62 13.638,50 9.659,93 15.044,74 10.411,37 13.378,07 5.994,48 26.142,96 19.237,84 9.670,88 20.120,81 27.209,02 13.845,38 16.247,80 8.737,32 8.903,88 14.568,42 13.433,28 19.541,45 17.192,78 16.096,47 13.833,99 19.812,44 5.332,95 11.600,63 11.350,47 421.271

(m /det) 2017 10.053,70 6.433,93 11.307,60 11.201,97 16.169,95 9.010,46 15.385,60 10.671,83 16.749,90 11.865,95 14.553,52 6.483,70 34.022,31 20.622,99 10.305,73 23.134,80 33.014,90 17.266,25 19.865,07 10.682,52 10.254,57 18.207,08 15.437,25 24.909,53 20.597,81 18.569,82 18.487,17 24.595,54 5.821,92 12.400,82 12.651,90 490.736

2022 10.612,31 6.746,29 12.417,33 12.752,09 16.312,75 9.621,06 17.356,51 11.789,73 18.648,33 13.523,75 15.832,25 7.012,85 44.276,46 22.107,87 10.982,27 26.600,27 40.059,65 21.532,33 24.287,64 13.060,78 11.810,15 22.754,54 17.740,18 31.752,23 24.677,21 21.423,21 24.705,48 30.533,37 6.355,73 13.256,21 14.102,55 574.643

2027 11.201,96 7.073,81 13.635,97 14.516,72 16.456,81 10.273,04 19.579,89 13.024,73 20.761,92 15.413,17 17.223,33 7.585,17 57.621,16 23.699,66 11.703,21 30.584,85 48.607,61 26.852,46 29.694,82 15.968,51 13.601,72 28.437,80 20.386,66 40.474,64 29.564,53 24.715,04 33.015,37 37.904,71 6.938,48 14.170,59 15.719,53 676.408

Lampiran Lanjutan Tabel 33 Kebutuhan Air Domestik

Kebutuhan Air Non Domestik

3

2007 7.218,52 4.681,54 7.501,44 6.915,29 12.710,48 6.322,45 9.671,83 6.995,19 10.810,53 7.308,07 9.838,05 4.433,74 16.070,73 14.356,58 7.260,11 13.999,58 17.939,31 8.881,81 10.631,37 5.717,06 6.184,88 9.325,55 9.351,56 12.264,17 11.480,51 11.162,05 8.281,61 12.767,60 3.908,04 8.681,66 8.146,33 290.818

2012 7.619,60 4.908,82 8.237,63 7.872,22 12.822,73 6.750,89 10.910,80 7.727,95 12.035,79 8.329,09 10.702,46 4.795,59 20.914,37 15.390,27 7.736,70 16.096,65 21.767,21 11.076,30 12.998,24 6.989,86 7.123,10 11.654,73 10.746,62 15.633,16 13.754,23 12.877,18 11.067,19 15.849,95 4.266,36 9.280,51 9.080,38 337.017

(m /det) 2017 8.042,96 5.147,14 9.046,08 8.961,58 12.935,96 7.208,37 12.308,48 8.537,46 13.399,92 9.492,76 11.642,82 5.186,96 27.217,85 16.498,39 8.244,59 18.507,84 26.411,92 13.813,00 15.892,05 8.546,01 8.203,65 14.565,66 12.349,80 19.927,62 16.478,25 14.855,85 14.789,74 19.676,43 4.657,54 9.920,66 10.121,52 392.589

Kehilangan Air

3

2022 8.489,85 5.397,03 9.933,86 10.201,67 13.050,20 7.696,85 13.885,20 9.431,78 14.918,66 10.819,00 12.665,80 5.610,28 35.421,17 17.686,30 8.785,81 21.280,21 32.047,72 17.225,86 19.430,12 10.448,62 9.448,12 18.203,63 14.192,15 25.401,79 19.741,77 17.138,57 19.764,38 24.426,70 5.084,58 10.604,97 11.282,04 459.715

2027 8.961,57 5.659,05 10.908,77 11.613,37 13.165,45 8.218,43 15.663,91 10.419,78 16.609,54 12.330,54 13.778,67 6.068,14 46.096,93 18.959,73 9.362,57 24.467,88 38.886,09 21.481,97 23.755,86 12.774,81 10.881,37 22.750,24 16.309,33 32.379,71 23.651,63 19.772,03 26.412,30 30.323,77 5.550,78 11.336,47 12.575,62 541.126

2007 1.804,63 1.170,38 1.875,36 1.728,82 3.177,62 1.580,61 2.417,96 1.748,80 2.702,63 1.827,02 2.459,51 1.108,44 4.017,68 3.589,15 1.815,03 3.499,90 4.484,83 2.220,45 2.657,84 1.429,27 1.546,22 2.331,39 2.337,89 3.066,04 2.870,13 2.790,51 2.070,40 3.191,90 977,01 2.170,42 2.036,58 72.704

(m /det) 2012 2017 1.904,90 2.010,74 1.227,21 1.286,79 2.059,41 2.261,52 1.968,06 2.240,39 3.205,68 3.233,99 1.687,72 1.802,09 2.727,70 3.077,12 1.931,99 2.134,37 3.008,95 3.349,98 2.082,27 2.373,19 2.675,61 2.910,70 1.198,90 1.296,74 5.228,59 6.804,46 3.847,57 4.124,60 1.934,18 2.061,15 4.024,16 4.626,96 5.441,80 6.602,98 2.769,08 3.453,25 3.249,56 3.973,01 1.747,46 2.136,50 1.780,78 2.050,91 2.913,68 3.641,42 2.686,66 3.087,45 3.908,29 4.981,91 3.438,56 4.119,56 3.219,29 3.713,96 2.766,80 3.697,43 3.962,49 4.919,11 1.066,59 1.164,38 2.320,13 2.480,16 2.270,09 2.530,38 84.254 98.147

Lamp - 36

3

2022 2.122,46 1.349,26 2.483,47 2.550,42 3.262,55 1.924,21 3.471,30 2.357,95 3.729,67 2.704,75 3.166,45 1.402,57 8.855,29 4.421,57 2.196,45 5.320,05 8.011,93 4.306,47 4.857,53 2.612,16 2.362,03 4.550,91 3.548,04 6.350,45 4.935,44 4.284,64 4.941,10 6.106,67 1.271,15 2.651,24 2.820,51 114.929

2027 2.240,39 1.414,76 2.727,19 2.903,34 3.291,36 2.054,61 3.915,98 2.604,95 4.152,38 3.082,63 3.444,67 1.517,03 11.524,23 4.739,93 2.340,64 6.116,97 9.721,52 5.370,49 5.938,96 3.193,70 2.720,34 5.687,56 4.077,33 8.094,93 5.912,91 4.943,01 6.603,07 7.580,94 1.387,70 2.834,12 3.143,91 135.282

2007 1,80 1,17 1,88 1,73 3,18 1,58 2,42 1,75 2,70 1,83 2,46 1,11 4,02 3,59 1,82 3,50 4,48 2,22 2,66 1,43 1,55 2,33 2,34 3,07 2,87 2,79 2,07 3,19 0,98 2,17 2,04 73

2012 1,90 1,23 2,06 1,97 3,21 1,69 2,73 1,93 3,01 2,08 2,68 1,20 5,23 3,85 1,93 4,02 5,44 2,77 3,25 1,75 1,78 2,91 2,69 3,91 3,44 3,22 2,77 3,96 1,07 2,32 2,27 84

(m /det) 2017 2,01 1,29 2,26 2,24 3,23 1,80 3,08 2,13 3,35 2,37 2,91 1,30 6,80 4,12 2,06 4,63 6,60 3,45 3,97 2,14 2,05 3,64 3,09 4,98 4,12 3,71 3,70 4,92 1,16 2,48 2,53 98

2022 2,12 1,35 2,48 2,55 3,26 1,92 3,47 2,36 3,73 2,70 3,17 1,40 8,86 4,42 2,20 5,32 8,01 4,31 4,86 2,61 2,36 4,55 3,55 6,35 4,94 4,28 4,94 6,11 1,27 2,65 2,82 115

2027 2,24 1,41 2,73 2,90 3,29 2,05 3,92 2,60 4,15 3,08 3,44 1,52 11,52 4,74 2,34 6,12 9,72 5,37 5,94 3,19 2,72 5,69 4,08 8,09 5,91 4,94 6,60 7,58 1,39 2,83 3,14 135

Lampiran Tabel 34 Perkiraan Kebutuhan Energi Listrik di Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027 Proyeksi No. 1

Kecamatan Ciwidey

2 3

2007

2012

2017

rata-rata 2022

2027

Rumah Tangga

penduduk/rt

2007

2012

2017

Kebutuhan Listrik (VA) 2022

2027

2007

2012

2017

2022

2027

75.193

79.371

83.781

88.436

93.350

5

15.039

15.874

16.756

17.687

18.670

1.353.473

1.428.675

1.508.056

1.591.847

Rancabali

48.766

51.134

53.616

56.219

58.948

5

9.753

10.227

10.723

11.244

11.790

877.789

920.404

965.089

1.011.943

1.061.072

Pasirjambu

78.140

85.809

94.230

103.478

113.633

5

15.628

17.162

18.846

20.696

22.727

1.406.520

1.544.557

1.696.140

1.862.599

2.045.395

4

Cimaung

5

Pangalengan

6

Kertasari

7

Pacet

1.680.294

72.034

82.002

93.350

106.267

120.973

5

14.407

16.400

18.670

21.253

24.195

1.296.617

1.476.042

1.680.296

1.912.814

2.177.508

132.401

133.570

134.750

135.940

137.140

5

26.480

26.714

26.950

27.188

27.428

2.383.215

2.404.261

2.425.493

2.446.913

2.468.522

65.859

70.322

75.087

80.176

85.609

5

13.172

14.064

15.017

16.035

17.122

1.185.459

1.265.792

1.351.570

1.443.159

1.540.956

100.748

113.654

128.213

144.638

163.166

5

20.150

22.731

25.643

28.928

32.633

1.813.469

2.045.775

2.307.840

2.603.476

2.936.983

8

Ibun

9

Paseh

10

Cikancung

76.126

11

Cicalengka

102.480

12

Nagreg

46.185

13

Rancaekek

14

Majalaya

15

Solokanjeruk

16

72.867

80.499

88.932

98.248

108.539

5

14.573

16.100

17.786

19.650

21.708

1.311.597

1.448.990

1.600.775

1.768.459

1.953.709

112.610

125.373

139.583

155.403

173.016

5

22.522

25.075

27.917

31.081

34.603

2.026.975

2.256.711

2.512.486

2.797.249

3.114.288

86.761

98.883

112.698

128.443

5

15.225

17.352

19.777

22.540

25.689

1.370.264

1.561.705

1.779.892

2.028.563

2.311.976

111.484

121.279

131.935

143.528

5

20.496

22.297

24.256

26.387

28.706

1.844.634

2.006.711

2.183.028

2.374.837

2.583.500

49.954

54.031

58.440

63.210

5

9.237

9.991

10.806

11.688

12.642

831.327

899.172

972.555

1.051.927

1.137.776

167.403

217.858

283.519

368.971

480.176

5

33.481

43.572

56.704

73.794

96.035

3.013.263

3.921.444

5.103.347

6.641.469

8.643.174

149.548

160.315

171.858

184.232

197.497

5

29.910

32.063

34.372

36.846

39.499

2.691.860

2.885.677

3.093.449

3.316.181

3.554.949

75.626

80.591

85.881

91.519

97.527

5

15.125

16.118

17.176

18.304

19.505

1.361.270

1.450.632

1.545.860

1.647.340

1.755.481

Ciparay

145.829

167.673

192.790

221.669

254.874

5

29.166

33.535

38.558

44.334

50.975

2.624.922

3.018.121

3.470.220

3.990.040

4.587.727

17

Baleendah

186.868

226.742

275.124

333.830

405.063

5

37.374

45.348

55.025

66.766

81.013

3.363.620

4.081.353

4.952.235

6.008.947

7.291.141

18

Arjasari

92.519

115.378

143.885

179.436

223.771

5

18.504

23.076

28.777

35.887

44.754

1.665.340

2.076.807

2.589.937

3.229.849

4.027.870

19

Banjaran

110.743

135.398

165.542

202.397

247.457

5

22.149

27.080

33.108

40.479

49.491

1.993.382

2.437.171

2.979.760

3.643.147

4.454.224

20

Cangkuang

59.553

72.811

89.021

108.840

133.071

5

11.911

14.562

17.804

21.768

26.614

1.071.949

1.310.598

1.602.378

1.959.116

2.395.276

21

Pameungpeuk

64.426

74.199

85.455

98.418

113.348

5

12.885

14.840

17.091

19.684

22.670

1.159.664

1.335.582

1.538.185

1.771.523

2.040.257

22

Katapang

97.141

121.403

151.726

189.621

236.982

5

19.428

24.281

30.345

37.924

47.396

1.748.541

2.185.263

2.731.062

3.413.181

4.265.670

23

Soreang

97.412

111.944

128.644

147.835

169.889

5

19.482

22.389

25.729

29.567

33.978

1.753.418

2.014.992

2.315.588

2.661.027

3.057.999

24

Margaasih

127.752

162.845

207.579

264.602

337.289

5

25.550

32.569

41.516

52.920

67.458

2.299.531

2.931.218

3.736.429

4.762.835

6.071.196

25

Margahayu

119.589

143.273

171.648

205.643

246.371

5

23.918

28.655

34.330

41.129

49.274

2.152.596

2.578.917

3.089.672

3.701.582

4.434.680

26

Dayeuhkolot

116.271

134.137

154.748

178.527

205.959

5

23.254

26.827

30.950

35.705

41.192

2.092.884

2.414.471

2.785.473

3.213.481

3.707.257

27

Bojongsoang

28

Cileunyi

86.267

115.283

154.060

205.879

275.128

5

17.253

23.057

30.812

41.176

55.026

1.552.802

2.075.099

2.773.075

3.705.822

4.952.306

132.996

165.104

204.963

254.445

315.873

5

26.599

33.021

40.993

50.889

63.175

2.393.926

2.971.866

3.689.331

4.580.006

5.685.707

29

Cilengkrang

40.709

44.441

48.516

52.964

57.821

5

8.142

8.888

9.703

10.593

11.564

732.757

799.942

873.288

953.359

1.040.771

30

Cimenyan

90.434

96.672

103.340

110.468

118.088

5

18.087

19.334

20.668

22.094

23.618

1.627.812

1.740.095

1.860.123

1.988.431

2.125.589

31

Kutawaringin

Jumlah

84.858

94.587

105.433

117.521

130.996

5

16.972

18.917

21.087

23.504

26.199

1.527.437

1.702.571

1.897.785

2.115.383

2.357.929

2.944.493

3.416.002

3.984.035

4.671.174

5.505.736

150

588.899

683.200

796.807

934.235

1.101.147

53.000.873

61.488.042

71.712.631

84.081.124

99.103.251

Sosial Ekonomi Penerangan Jalan Sumber : Hasil Analisis Tahun 2007

Lamp - 37

21.200.349,29

24.595.216,66

28.685.052,38

33.632.449,55

39.641.300,51

7.950.130,98

9.223.206,25

10.756.894,64

12.612.168,58

14.865.487,69

Lampiran Tabel 35 Perkiraan Kebutuhan Telekomunikasi di Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027 rata-rata

Proyeksi No. 1

Desa/Kelurahan Ciwidey

2 3

2007

2012

2017

2022

2027

Kebutuhan Telepon (SS)

/100 penduduk

penduduk/rt

2007

2012

2017

2022

2027

2007

2012

2017

2022

2027

75.193

79.371

83.781

88.436

93.350

5

752

794

838

884

933

3.008

3.175

3.351

3.537

Rancabali

48.766

51.134

53.616

56.219

58.948

5

488

511

536

562

589

1.951

2.045

2.145

2.249

2.358

Pasirjambu

78.140

85.809

94.230

103.478

113.633

5

781

858

942

1.035

1.136

3.126

3.432

3.769

4.139

4.545

4

Cimaung

5

Pangalengan

6

Kertasari

7

Pacet

8

Ibun

9

Paseh

3.734

72.034

82.002

93.350

106.267

120.973

5

720

820

933

1.063

1.210

2.881

3.280

3.734

4.251

4.839

132.401

133.570

134.750

135.940

137.140

5

1.324

1.336

1.347

1.359

1.371

5.296

5.343

5.390

5.438

5.486

65.859

70.322

75.087

80.176

85.609

5

659

703

751

802

856

2.634

2.813

3.003

3.207

3.424

100.748

113.654

128.213

144.638

163.166

5

1.007

1.137

1.282

1.446

1.632

4.030

4.546

5.129

5.786

6.527

72.867

80.499

88.932

98.248

108.539

5

729

805

889

982

1.085

2.915

3.220

3.557

3.930

4.342

112.610

125.373

139.583

155.403

173.016

5

1.126

1.254

1.396

1.554

1.730

4.504

5.015

5.583

6.216

6.921

10

Cikancung

76.126

86.761

98.883

112.698

128.443

5

761

868

989

1.127

1.284

3.045

3.470

3.955

4.508

5.138

11

Cicalengka

102.480

111.484

121.279

131.935

143.528

5

1.025

1.115

1.213

1.319

1.435

4.099

4.459

4.851

5.277

5.741

12

Nagreg

46.185

49.954

54.031

58.440

63.210

5

462

500

540

584

632

1.847

1.998

2.161

2.338

2.528

13

Rancaekek

167.403

217.858

283.519

368.971

480.176

5

1.674

2.179

2.835

3.690

4.802

6.696

8.714

11.341

14.759

19.207

149.548

160.315

171.858

184.232

197.497

5

1.495

1.603

1.719

1.842

1.975

5.982

6.413

6.874

7.369

7.900

75.626

80.591

85.881

91.519

97.527

5

756

806

859

915

975

3.025

3.224

3.435

3.661

3.901

167.673

192.790

221.669

254.874

5

1.458

1.677

1.928

2.217

2.549

5.833

6.707

7.712

8.867

10.195 16.203

14

Majalaya

15

Solokanjeruk

16

Ciparay

145.829

17

Baleendah

186.868

226.742

275.124

333.830

405.063

5

1.869

2.267

2.751

3.338

4.051

7.475

9.070

11.005

13.353

18

Arjasari

92.519

115.378

143.885

179.436

223.771

5

925

1.154

1.439

1.794

2.238

3.701

4.615

5.755

7.177

8.951

19

Banjaran

110.743

135.398

165.542

202.397

247.457

5

1.107

1.354

1.655

2.024

2.475

4.430

5.416

6.622

8.096

9.898

20

Cangkuang

59.553

72.811

89.021

108.840

133.071

5

596

728

890

1.088

1.331

2.382

2.912

3.561

4.354

5.323

21

Pameungpeuk

64.426

74.199

85.455

98.418

113.348

5

644

742

855

984

1.133

2.577

2.968

3.418

3.937

4.534

22

Katapang

97.141

121.403

151.726

189.621

236.982

5

971

1.214

1.517

1.896

2.370

3.886

4.856

6.069

7.585

9.479

23

Soreang

97.412

111.944

128.644

147.835

169.889

5

974

1.119

1.286

1.478

1.699

3.896

4.478

5.146

5.913

6.796 13.492

24

Margaasih

127.752

162.845

207.579

264.602

337.289

5

1.278

1.628

2.076

2.646

3.373

5.110

6.514

8.303

10.584

25

Margahayu

119.589

143.273

171.648

205.643

246.371

5

1.196

1.433

1.716

2.056

2.464

4.784

5.731

6.866

8.226

9.855

26

Dayeuhkolot

116.271

134.137

154.748

178.527

205.959

5

1.163

1.341

1.547

1.785

2.060

4.651

5.365

6.190

7.141

8.238

27

Bojongsoang

28

Cileunyi

86.267

115.283

154.060

205.879

275.128

5

863

1.153

1.541

2.059

2.751

3.451

4.611

6.162

8.235

11.005

132.996

165.104

204.963

254.445

315.873

5

1.330

1.651

2.050

2.544

3.159

5.320

6.604

8.199

10.178

12.635

29

Cilengkrang

40.709

44.441

48.516

52.964

57.821

5

407

444

485

530

578

1.628

1.778

1.941

2.119

2.313

30

Cimenyan

90.434

96.672

103.340

110.468

118.088

5

904

967

1.033

1.105

1.181

3.617

3.867

4.134

4.419

4.724

31

Kutawaringin

Jumlah

84.858

94.587

105.433

117.521

130.996

5

849

946

1.054

1.175

1.310

3.394

3.783

4.217

4.701

5.240

3.029.351

3.510.590

4.089.468

4.788.695

5.636.732

155

30.294

35.106

40.895

47.887

56.367

121.174

140.424

163.579

191.548

225.469

3.635

4.213

4.907

5.746

6.764

Sosial dan Ekonomi Sumber : Hasil Analisis Tahun 2007

Lamp - 38

Lampiran

Tabel 30. Indikasi Program Utama 5 Tahunan Perencanaan Tata Ruang 5 Tahun ke1 2 3 4

1

Penyusunan kerangka regulasi (perangkat lunak) sebagai penjabaran dari RTRW

Peninjauan Kembali dan Penyempurnaan RTRW

Sumber Dana

Penyusunan regulasi / perangkat lunak sebagai Perencanaan Detail/Terperinci kawasan perkotaan tindak lanjut RTRW

WP di Kabupaten Bandung

Dinas Kimtawil

APBD Kab

Penyusunan perencanaan terperinci tata ruang Perencanaan Detail/Terperinci Kawasan Strategis (spesifik) kawasan strategis berbasis potensi kawasan

Kota Baru Tegalluar

Dinas Kimtawil

Kawasan Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat Kawasan Industri Margaasih

Dinas Kimtawil, DPU, DLH

APBN, APBD Prop dan APBD Kab APBD Prop, APBD Kab

Kerjasama dengan Swasta

Swasta dan APBN

Pendataan skala besar penyusunan sistem dan prosedur untuk kemudahan operasionalisasi RTRW dan peraturan terkait lainnya (IMB, Site Plan, PBS) 2

Pengelola

Pengembangan piranti lunak dan kelembagaan lainnya Kabupaten Bandung

Review RTRW dengan mempertimbangkan Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan perkembangan/dinamika wilayah tata ruang

Bappeda, Dinas Kimtawil, APBD Prop dan APBD DLH, Dinas Pertanian, Bag. Kab Hukum

Kabupaten Bandung

Bappeda

APBD Kab

Peningkatan Ketersediaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Tata Ruang

Kabupaten Bandung

Bappeda, Kimtawil dan KPDE

APBD Kab

Peninjauan Kembali RTRW

Kabupaten Bandung

Peningkatan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang

Lamp - 39

Bappeda

APBD Kab

Bappeda

APBD Kab

Lampiran Pemanfaatan Ruang I. STRUKTUR RUANG A. SISTEM KOTA-KOTA Lokasi 1

Pembangunan/pengambangan infrastruktur Pengembangan WP Soreang - Katapang WP Soreang Peningkatan sebagai sarana dan prasarana pemerintahan; sistem kota-kota pusat pemerintahan melalui peningkatan aksesibilitas/interkoneksi dengan wilayah lain serta Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

5 Tahun ke1 2 3 4

Pengelola

Sumber Dana

Diskimtawil

APBD Kabupaten

Disdik

APBD Kabupaten

Dinkes

APBD Kabupaten

Peningkatan sarana perhubungan

Dishub

APBD Kabupaten

Peningkatan sarana Peribadatan

Diskimtawil

APBD Kabupaten

Disbudpar

APBD Kabupaten

Diskimtawil

APBD Kabupaten

Disindag dan Swasta

APBD Kabupaten

Disdik

APBD Kabupaten

Dinkes

APBD Kabupaten

Dishub

APBD Kabupaten

Diskimtawil

APBD Kabupaten

Disbudpar

APBD Kabupaten

Diskimtawil

APBD Kabupaten

Disindag dan Swasta

APBD Kabupaten

Disdik Diskimtawil

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Dinkes

APBD Kabupaten

Peningkatan sarana dan prasarana rekreasi masyarakat; Peningkatan sarana dan prasarana olah raga masyarakat; Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa; Pengembangan WP Banjaran, WP Majalaya, WP Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan WP Banjaran, WP Majalaya, WP Cileunyi-Rancaekek dan WP Cileunyi-Rancaekek dan WP Cicalengka melalui Cicalengka penyediaan/pembangunan sarana dan prasarana Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. pendukung sebagai sistem kota-kota dengan hierarki III b Peningkatan sarana perhubungan Peningkatan sarana Peribadatan Peningkatan sarana dan prasarana rekreasi masyarakat; Peningkatan sarana dan prasarana olah raga masyarakat; Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa; Pengembangan Non WP Margaasih, Margahayu, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Cilengkrang dan Cimenyan yang lebih dititikberatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan kepada pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan dasar serta fasilitas pelayanan kesehatan (skala puskesmas) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Lamp - 40

Non WP Margaasih, Margahayu, Cilengkrang dan Cimenyan

Lampiran 2 Mengembangkan sistem kota-kota sesuai fungsi utamanya

Pengembangan WP Soreang dengan pusat Penataan Kota sarana dan prasarana perkotaan Soreang sebagai pusat pemerintahan serta jasa dan perdagangan serta membatasi pengembangan Pengembangan kawasan jasa/perdagangan yang industri dan tetap mempertahankan kawasan sebagai mendukung kegiatan fungsi wilayah sentra kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering) Pengembangan industri yang ramah lingkungan

WP Soreang

APBD Kabupaten Bappeda, Dinas Kimtawil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Disbudpar, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan

Pengembangan pertanian Pengembangan ekowisata Pengembangan industri yang mendukung pertanian (agroindustri) Pengembangan agropolitan Pengembangan WP Baleendah dengan pusat Kota Pengembangan permukiman, Jasa dan perdagangan sesuai WP Baleendah Baleendah sebagai kawasan permukiman, kawasan fungsi wilayah pertanian dan kawasan industri Pengembangan industri yang ramah lingkungan Pengembangan pertanian Pengembangan industri yang mendukung pertanian (agroindustri)

Pengembangan WP Banjaran dengan pusat Kota Banjaran sebagai kawasan industri, permukiman serta kawasan agropolitan

Pengembangan agribisnis Pengembangan permukiman dan jasa/perdagangan sesuai WP Banjaran fungsi wilayah Pengembangan industri yang ramah lingkungan Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis sebagai lumbung padi Metropolitan Bandung

Bappeda, Dinas Kimtawil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Disbudpar, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan

APBD Kabupaten

Bappeda, Dinas Kimtawil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Disbudpar, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan

APBD Kabupaten

Pengembangan ekowisata di Pangalengan Pengembangan industri yang mendukung pertanian (agroindustri) Pengembangan agropolitan Pangalengan Pengembangan WP Majalaya dengan pusat Kota Majalaya sebagai kawasan industri melalui pengendalian kegiatan industri tekstil, jasa/perdagangan serta kawasan permukiman dan pertanian

Pengembangan permukiman Pengembangan jasa dan perdagangan terutama grosir Pengembangan industri yang ramah lingkungan serta pengemdalian industri tekstil untuk mengatasi kelangkaan air Pengembangan pertanian

Lamp - 41

WP Majalaya

APBD Kabupaten Bappeda, Dinas Kimtawil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan

Lampiran Pengembangan WP Cicalengka dengan pusat Kota Cicalengka sebagai kawasan permukiman, perdagangan/jasa serta kawasan industri dan pertanian

Pengembangan permukiman Pengembangan perdagangan dan jasa terutama grosir

Pengembangan WP Cileunyi-Rancaekek dengan pusat kota Cileunyi sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan industri ramah lingkungan

Pengembangan permukiman Pengembangan perdagangan dan jasa terutama grosir

Pengembangan Non WP (Margahayu - Margaasih yang merupakan bagian dari PKN Kota Bandung) melalui pengendalian kawasan permukiman perkotaan Pengembangan Non WP (Cimenyan-Cilengkrang yang merupakan bagian dari PKN Kota Bandung) dengan tetap mempertahankan fungsi konservasi kawasan bandung utara

WP Cicalengka

Bappeda, Dinas Kimtawil, APBD Kabupaten Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan

WP Cileunyi-Rancaekek

Bappeda, Dinas Kimtawil, APBD Kabupaten Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup

Pengembangan industri yang ramah lingkungan Pengembangan pertanian

Pengembangan industri yang ramah lingkungan Non WP (Margahayu Penataan kawasan permukiman perkotaan Pengembangan perdagangan dan jasa sebagai pendukung Margaasih) perkotaan Pengembangan industri ramah lingkungan Pengendalian permukiman dengan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) rendah

Bappeda, Dinas Kimtawil, APBD Kabupaten Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup

Non WP (Cimenyan-Cilengkrang)

APBD Kabupaten

Kimtawil

Pengembangan akivitas perdagangan yang berorientasi agribisnis

Disindag

Pengembangan aktivitas pariwisata dalam bentuk ekowisata (agrowisata, perkemahan) serta jasa pendukung (hotel/resort)

Disbudpar

B. KAWASAN STRATEGIS No 1.

Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis di Kabupaten Bandung

Strategi Pengembangan Kawasan Strategis dengan menitikberatkan kepada pengembangan potensi ekonomi, pemberdayaan potensi masyarakat lokal dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, serta penerapan sistem insentif dan disinsentif

Program

Lokasi

5 Tahun ke1 2 3 4

Pengelola

Kawasan Startegis Pengembangan Kawasan Kota Baru Tegalluar secara parsial dengan mengacu kepada RDTR Kawasan Kota Baru Tegalluar

Bappeda, Dinas PU,Dinas Kimtawil

Pengembangan Kawasan Olah Raga Terpadu (Stadion Si Jalak Harupat)

Kimtawil Kimtawil, Bappeda dan DLH

Pengembangan Kawasan Industri Margaasih

Bappeda dan DLH

Lamp - 42

Sumber Dana APBD Kabupaten

Lampiran C

INFRASTRUKTUR WILAYAH Lokasi

Strategi

5 Tahun

Pengelola

Sumber Dana

Ditjen Bina Marga - DPU, Dinas Bina Marga Prop. Jabar, DPU Kab.Bandung Ditjen Bina Marga - DPU, Dinas Bina Marga Prop. Jabar, DPU Kab.Bandung

APBN, APBD Prop., APBD Kab. APBN, APBD Prop., APBD Kab.

1 2 3 4 1. a.

Sistem Prasarana Transportasi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengembangan sistem jaringan jalan sesuai hirarki Jaringan Jalan dan fungsinya yang diarahkan untuk memecahkan kemacetan lalulintas dan pengembangan wilayah secara lebih terpadu

Peningkatan Jaringan Jalan

Kabupaten Bandung

Pembangunan Jaringan Jalan

Pemeliharaan Jalan b.

c.

Pengembangan Sistem Angkutan Umum Pengembangan insentif bagi sistem angkutan masal Peningkatan dan Pengembangan sistem angkutan massal Massal berupa: penyediaan infrastruktur dan insentif lainnya (sistem retribusi, pajak, dll)

Pengembangan Sarana Transportasi

APBN, APBD Kabupaten, APBD Propinsi

Kabupaten Bandung

Dept.Hub, PT. KAI, Dishub. Prop

APBN, Investor dan APBD Prop

Pengembangan sistem angkutan masal Kereta Api atau Monorel/LRT melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Propinsi serta BUMN terkait.

Kabupaten Bandung

Dept.Hub, PT KAI, Dishub Prop

APBN, Investor dan APBD Prop

Pengembangan sistem angkutan umum berdasarkan Peningkatan pelayanan angkutan umum hierarki wilayah yang murah/ekonomis, aman dan nyaman

Kabupaten Bandung

Dinas Perhubungan dan DLLAJ

APBN, APBD

Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan

Investor, APBN, APBD Prop, APBD Kab.

Pengembangan sistem terminal terpadu dengan fasilitas pasar/perdagangan 2

Dinas Perhubungan dan Kimpraswil

Pengembangan terminal

Pengembangan Sistem Irigasi Pengembangan dan pengelolan jaringan irigasi, rawa dan Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Pengembangan sistem irigasi yang terintegrasi Daya Air dengan rencana pengembangan budidaya pertanian jaringan pengairan lainnya (Pembuatan/Revitalisasi/refungsionalisasi/penataan). (intensifikasi lahan basah, pencetakan sawah baru dll)

Pengembangan sumber daya air secara terpadu dan Pengembangan, pengelolan dan konservasi sungai, danau dan Sumber daya Air lainnya (Irigasi Lahan Kering/ILK) menyeluruh dengan pendekatan sub DAS

Kabupaten Bandung

Bappeda, Dinas PU dan Dinas APBN, APBD Prop dan Pertanian dan PSDA Prop APDB Kab

Kabupaten Bandung

Dinas PU dan DLH, PSDA APBN, APBD Prop dan Prop dan BPLHD APDB Kab

Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau Kabupaten Bandung dan Sumber daya Air lainnya (Normalisasi/Revitalisasi)

Lamp - 43

DPU, DLH, BPLHD Prop

PSDA

Prop, APBN, APBD Prop dan APDB Kab

Lampiran 3

4

Pengembangan Sistem Drainase Peningkatan Kualitas Sistem Drainase

Penataan dan pengembangan sistem drainase dengan memperhatikan karaktristik wilayah perkotaan secara terpadu dan menyeluruh dengan infrastruktur lain

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan

Pengembangan Jaringan Air Bersih Peningkatan Kualitas Sistem Air Bersih dan Pengembangan sistem pelayanan jaringan air bersih Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih melalui : pelayanan air bersih - identifikasi sumber-sumber air (mata air, air permukaan) - perbaikan Peningkatan Pelayanan Air Bersih Perkotaan manajemen - pengembangan sumber-sumber air baku baru Peningkatan Pelayanan Air Bersih Pedesaan kemitraan pemerintah,masyarakat serta swasta - peningkatan infrastruktur

5

6

7

Kabupaten Bandung

Diskimtawil, Dinas PU, PSDA APBD Kab Prop, BPLHD Prop dan Distarkim Prop

Kabupaten Bandung

Diskimtawil, PDAM, PSDA Prop dan Bappeda

APBN, APB Prop dan APBD Kab

Kawasan perkotaan


APBN, APBD Prop, dan APBD Kab

Kabupaten Bandung


APBN, APBD Prop, dan APBD Kab

PLN, PT. Telkom, Dinas PU, Dinas Perhubungan

APBD Kab. ,Swasta, BUMN

PT. PLN, Dinas PU dan DLH

APBD Prov, APBD Kab dan BUMN

Bappeda, Dinas Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Distarkim Prov, BPLHD Prov.

APBD Kabupaten dan APBD Prov.

Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Bandung Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Pengembangan sistem telekomunikasi di kabupaten Pengembangan infrastruktur sistem telekomunikasi baik bandung melalui pemanfaatan teknologi komunikasi piranti lunak, piranti keras maupun peningkatan manajemen pelayanan telekomunikasi informasi berdasarkan rencana induk/masterplan pengembangan telekomunikasi yang terpadu

Pengembangan Jaringan listrik dan Energi Pengembangan Jaringan Listrik dan Energi Pengembangan jaringan listrik dan energi yang Pengembangan infrastruktur sistem listrik baik piranti lunak, Kabupaten Bandung diarahkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil piranti keras maupun peningkatan manajemen pelayanan serta pengembangan energi alternatif listrik dan energi

Pengambangan Sistem Persampahan Pengembangan Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS)

Pengembangan sistem pelayanan persampahan dengan pendekatan 4 R (reduce, Reuse, Recycle dan Recovery)

- Pembangunan dan pengembangan infrastruktur FPS

Kabupaten Bandung

- Pengembangan sistem piranti lunak pendukung O/M FPS Kabupaten Bandung (mekanisme, prosedur, kemitraan, SDM dll)

Lamp - 44

Lampiran 8

Pengambangan Sistem Sanitasi Lingkungan Peningkatan Kualitas Sistem Sanitasi Permukiman Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah dan B3

Pengembangan Sanitasi komunal di permukiman

Kawasan perdesaan dan Perkotaan

Kimtawil

APBD Kabupaten

Pengembangan sistem pengolahan air limbah dan B3 - pembangunan dan pengembangan infrastruktur melalui: pengolahan limbah industri

kabupaten Bandung

APBN, APBD Prop dan APBD Kabupaten

- Pengembangan sistem IPAL terpadu/kolektif pada zone-zone industri Mengarahkan zone-zone industri untuk menjadi kawasan industri dengan fasilitas pengelolaan lingkungan yang terpadu - mengarahkan pembangunan industri ke dalam zane industri yang sudah ada (infilling) -Mengatur secara ketat terhadap industri-industri polutif (tekstil, makanan dll) - termasuk tidak memberikan ijin pengambilan air tanah dalam untuk proses produksi tetapi mengarahkan industri untuk menerapkan sestem daur ulang (recycling)

- Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pengolahan limbah domestik dan non domestik lainnya di luar industri

kabupaten Bandung

Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kimtawil

- Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pengolahan limbah domestik dan non domestik lainnya di luar industri

Kabupaten Bandung

Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kimtawil

APBD Kabupaten

Pengembangan Sistem Pengolahan Limbah - Mendorong sistem pengolahan limbah tinja dengan - Pengembangan sistem pengolahan limbah tinja Tinja menggunakan sistem penyaluran limbah on site - Mendorong kesadaran masyarakat untuk memperhatikan/berpartisipasi dalam hal sanitasi lingkungan

- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan

Lamp - 45

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung

Lampiran II

POLA TATA RUANG 5 Tahun ke1 2 3 4

1

2

Pengelolaan dan Pemantapan Kawasan Lindung

Mempertahankan kawasan lindung melalui upaya rehabilitasi lahan serta meningkatkan kualitas kawasan lindung melalui perbaikan sistem, aturan, prosedur, kriteria, standar teknis

Pengendalian, pemulihan, pelestarian dan rehabilitasi kawasan lindung

Rehabilitasi dan Pemulihan Hutan Kabupaten Bandung Pengendalian/pengaturan secara ketat terhadap kegiatan budidaya yang berpotensi merusak/mengganggu kawasan lindung serta pembatasan/pengalihan kegiatan-kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya Menjaga dan mempertahankan hutan lindung Kabupaten Bandung

a. Kawasan Lindung secara umum Perlindungan dan Konservasi Hutan

Menjaga dan mempertahankan konservasi air tanah dan resapan air c. Kawasan perlindungan setempat Penyelamatan dan pembinaan kawasan perlindungan setempat

Lamp - 46

Sumber Dana

Bappeda, DLH, Dinas Pertanian, Diskimtawil dan Dinas Peternakan

APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN

Bappeda, DLH, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Geologi


Bappeda, DLH, dan Distan


Kabupaten Bandung

Bappeda, Dinas Kimtawil , DLH, BPLHD, Dinas PSDA

APBD Kabupaten

Kabupaten Bandung

Bappeda, Dinas Kimtawil , DLH, Dinas PSDA, BPLHD.


Bappeda, DLH, Distan, Disbudpar

APBD Prop dan APBD Kabupaten

Bappeda, Direktorat Geologi, DLH, Dinas Kimtawil, Dinas PU, Dinas PSDA, BBWS

APBD Kabupaten, APBD Prov, dan APBN

Kabupaten Bandung

d. Kawasan Pelestarian Alam Menjaga dan mempertahankan fungsi kawasan pelestarian Kabupaten Bandung alam e. Kawasan Rawan Bencana Alam Pengendalian kawasan rawan bencana

Pengelola

Kabupaten Bandung

Lampiran 4 Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan (ketersediaan air, kawasan konservasi, iklim mikro dll) dan kesesuain lahannya.

Pengembangan kegiatan-kegiatan budidaya yang berfungsi lindung melalui pengembangan tanamantanaman yang berfungsi konservasi (tanaman kayu) dan yang bernilai ekonomi

a. Kawasan Hutan Pengembangan budidaya tanaman tahunan dengan mempertimbangkan konservasi lahan pada hutan produksi terbatas dan hutan rakyat

Pengembangan kegiatan pertanian dan peternakan dengan cara intensifikasi (pemanfaatan teknologi) berdasarkan kesesuaian lahannya

b. Kawasan Pertanian Pengendalian pemanfaatan kawasan pertanian lahan basah, Kabupaten Bandung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan serta peningkatan produksi

Kabupaten Bandung

Bappeda, DLH, Dinas Pertanian

APBD Kabupaten

Bappeda, Dinas PU, Dinas Pertanian

APBD Kabupaten

APBD Kabupaten

Pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya pertanian lahan kering dengan tanaman semusim

Kabupaten Bandung

Bappeda, Dinas Pertanian

Pengembangan tanaman tahunan/perkebunan

Kabupaten Bandung

Bappeda, Dinas KUKM, Dinas APBD Kabupaten Pertanian, Dinas Perindustrian dan perdagangan

Pengembangan perikanan

Kabupaten Bandung

Bappeda, Dinas Peternakan

APBD Kabupaten

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan

Kabupaten Bandung

Bappeda, Dinas Peternakan

APBD Kabupaten

Diskimtawil, Bappeda bekerjasama dg Swasta


Diskimtawil, Bappeda bekerjasama dg Swasta

APBD Kab

5 Pembangunan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan secara efisien dengan memperhatikan kelayakan teknis, sosial, ekonomi, politik/ demokratis dan lingkungan

- Pembangunan perumahan dan permukiman c. Kawasan Budidaya Non Pertanian dilaksanakan secara kemitraan antara pemerintah Pembangunan rumah susun (Rusunawa/Rusunami) Kawasan perkotaan dan masyarakat, dengan bertumpu pada keswadayaan masyarakat, adil dan terbuka, serta Pengembangan sistem piranti lunak untuk mendukung Kawasan perkotaan mempercepat penyusunan ketentuan perundangundangan serta ketentuan-ketentuan teknis sebagai rusun dan penataan kawasan kumuh operasionalisasi pengembangan 6 Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas pedoman fasilitas pendidikan Kabupaten Bandung Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas Pengembangan umum umum melalui inventarisasi aset, penyebaran infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan

Bappeda, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Diskimtawil


Pengembangan fasiltas kesehatan

Kabupaten Bandung

Bappeda, Dinas Kesehatan, Diskimtawil


Peningkatan kualitas sarana peribadatan

Kabupaten Bandung

Bappeda, Diskimtawil dan Dinas PU

APBD Prop, APBD Kabupaten

Pengembangan sarana pemerintahan

Kabupaten Bandung

Diskimtawil dan Bag Pem Um APBD Prop, APBD Kabupaten

Pengembangan sarana olah raga dan rekreasi

Kabupaten Bandung

Diskimtawil, Disbudpar dan Bappeda


Pengelolaan areal pemakaman

Tersebar di Kabupaten Bandung

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kawasan perkotaan

Diskimtawil, Bappeda bekerjasama dg Swasta Diskimtawil dan Bappeda

APBD Kab APBD Kab

Lamp - 47

Lampiran 7 Pengembangan potensi perekonomian daerah

Pengembangan potensi perekonomian daerah Pengembangan perdagangan melalui promosi investasi, aplikasi teknologi, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro (UKM) yang Pengembangan Industri terintegrasi dengan sisten ekonomi makro

Kabupaten Bandung

Disindag dan Bag Perekonomian


Kabupaten Bandung

Disperindag, KUKM, Bappeda APBD Prop, APBD Kabupaten

Koperasi dan UKM

Kabupaten Bandung

Dinas KUKM, Bappeda, Disperindag, Bagperek

APBD Prop, APBD Kabupaten, APBN

Pengembangan Investasi daerah

Kabupaten Bandung

Setda, KPMD, Bappeda

APBD Prop, APBD Kabupaten, APBN

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

NO 1

KEBIJAKAN

STRATEGI

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Penerapan ruang sistem insentif dan disinsentif dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang

PROGRAM Revitalisasi kelembagaan penataan ruang Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang di KBU

Lamp - 48

LOKASI

5 Tahun ke1 2 3 4

SKPD

SUMBER PENDANAAN

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung

Bappeda Kimtawil Bappeda

APBD Kab APBD Kab APBD Kab

KBU

Bappeda, Dinas Kimtawil

APBD Kab

750000

760000

770000

780000

790000

800000

KABUPATEN SUBANG

810000

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2007 - 2027

820000

LAUT JAWA DKI JAKARTA

KABUPATEN BANDUNG BARAT CILEN

I UNY CILE

Jalan

Sum

TAN

CA

MA

TA

N

BA

NB

$T

END

AH

U%

KECAMATAN CIPARAY

$T

AR

& V

NG

KEC. MAJALAYA

KECAMATAN ARJASARI

NJ

$T

KEC. SOLOKANJERUK

ALE

$T

KECAMATAN PACET

$T

Perairan

KECAMATAN NAGREG

$T

KECAMATAN PASEH

AN

$T

Transmisi

ANCU

ATA

N CIK

AM

MATA

& V

KEC

KECAMATAN CICALENGKA

KECAMATAN RANCAEKEK

KECA

& V

KE

KECAMATAN BOJONGSOANG

KECAMATAN CIMAUNG

$T

KECAMATAN IBUN 9210000

$T

KECAMATAN RANCABALI

U%

KECAMATAN PASIRJAMBU

Batas Kabupaten/Kota Batas Kecamatan

AMA

RGA . MA KEC

NG UA

GK

AN

NC

TA MA CA

Ke

g edan

ut

KE

Administrasi

9220000

9220000

LEGENDA

KABUPATEN SUMEDANG

Gar

9210000

KAB. CIAMIS

SAMUDRA HINDIA

Ke

U%

KAB. TASIKMALAYA

KOTA BANJAR

KEC

HAY

9230000

SIH

KECAMATAN CIWIDEY

KOTA TASIKMALAYA

KAB. GARUT

9230000

AA

U

RG

KEC

U% U%

KEC. PAMEUNGPEUK

NG

PROV. JAWA TENGAH

KAB. CIANJUR

ATAN

MA

# Y

AMA

KEC.DAYEUHKOLOT

KEC. KATAPANG

REA

SO TAN

KOTA CIREBON

KAB. KUNINGAN

& V V & V &

C.

ATA

AM KEC

GAMBAR 1 RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA

KAB. CIREBON

KAB. SUMENDANG KOTA CIMAHI KOTA BANDUNG KAB. BANDUNG BARAT KABUPATEN BANDUNG

KECAM

9240000

KOTA BANDUNG

$T $T

ARI

AW

UT NK

KAB. INDRAMAYU KAB. SUBANG KAB. PURWAKARTA

KAB. MAJALENGKA

KAB. SUKABUMI

# S

KE

# S

KABUPATEN BANDUNG BARAT

KOTA BOGOR

GKRA

NG

PROV. BANTEN

9240000

# S

N NGI

KAB. KARAWANG

KAB. BOGOR

KECAMATAN CIMENYAN

KOTA CIMAHI

KAB. BEKASI KOTA BEKASI

KOTA DEPOK

Ke Cianjur

ut Ke Gar

9190000

ut

790000

Gar

780000

Ke

KABUPATEN GARUT

9190000

Hirarki IIb Hirarki III Hirarki I 0 Hirarki IV

5

770000

Hirarki IIa

9200000

9200000

#V& Y

U

KABUPATEN CIANJUR

760000

Waduk/Situ Sungai

KABUPATEN GARUT

KECAMATAN KERTASARI

750000

Transmisi PLN

Pembagian Satuan Wilayah Pengembangan Baleendah Banjaran Cicalengka Cilengkrang-Cimenyan Cileunyi-Rancaekek Majalaya Margahayu-Margaasih Soreang-Kutawaringin-Katapang Pusat Pertumbuhan

U% #$T S

$T

KECAMATAN PANGALENGAN

Jalan Tol Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Kabupaten Jalan Kereta Api

800000

810000

0

5 Km

Skala 1 : 250.000

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

820000

Lamp - 49

750000

760000

770000

780000

KABUPATEN SUBANG

790000

800000

810000


820000

LAUT JAWA DKI JAKARTA

KABUPATEN BANDUNG BARAT CILEN

I

Jalan

UNY

CILE

Sum

TAN

Ke

g edan

KEC

CA

TA

KE

CA

MA

% a

KEC. MAJALAYA

NG

%a a %

N CIK

% a

MATA

% a a %a a %% %%a a KECAMATAN CIPARAY %a %a % a

% a

% a % % a a

% a

% a % a % %a a

% a a % %a %a

Perairan

KECAMATAN NAGREG

%% a a % %a a

% %a a

N

BA

KECAMATAN ARJASARI

NJ

AR

AN

KECAMATAN PASEH

9210000

% a

r

% a

Kawasan Budidaya Pertanian

r

Kawasan Pertanian Lahan Basah Kawasan Pertanian Lahan Kering Peternakan Kawasan Perikanan

Kawasan Budidaya Non Pertanian

Kawasan Pariwisata Terpadu Kawasan Peruntukan Industri Perdagangan/Jasa Kawasan Permukiman Hankam Pemerintahan/Fasum Kawasan Strategis Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan

KECAMATAN PASIRJAMBU KECAMATAN PANGALENGAN

Kawasan Pertambangan 9200000

9200000

KABUPATEN GARUT

r

% a

KECAMATAN KERTASARI

% a

Transmisi PLN

Hutan Produksi Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan Hutan Rakyat

KECAMATAN IBUN 9210000

KECAMATAN RANCABALI

r

% a

Sungai Saluran Irigasi Primer Saluran Irigasi Sekunder Rencana Saluran Irigasi Primer Rencana Saluran Irigasi Sekunder

Kawasan Budidaya Kawasan Budidaya Berfungsi Lindung

KECAMATAN CIMAUNG KECAMATAN PACET

Jalan Tol Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten (Kolektor Primer 4) Jalan Kabupaten (Lokal Primer) Jalan Kabupaten (Lokal Sekunder) Jalan Kereta Api Rencana Pembangunan Jalan Tol Rencana Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Rencana Pembangunan Jalan Nasional Rencana Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Rencana Pembangunan Jalan Provinsi Rencana Peningkatan Kapasitas Jalan Kolektor Primer 4 Rencana Pembangunan Jalan Kolektor Primer 4 Rencana Peningkatan Kapasitas Jalan Lokal Primer Rencana Pembangunan Jalan Lokal Primer Rencana Pembangunan Jalan Lokal Sekunder Rencana Pengembangan Monorail Rencana Pengembangan Jaringan KA

Hutan Lindung Hutan Konservasi Perairan (Sungai, Danau dan Lainnya) Sempadan Ruang Terbuka Hijau

% a

% % a %a a

Transmisi


Kawasan Lindung

ut

MA

% a

KEC. SOLOKANJERUK

% a

% %a a ANCU

HAY

RGA

. MA

KEC

KE

% a

% a


KECAMATAN RANCAEKEK

% a

% KEC a AM AT %a a %a % AN BALE % a E KEC. PAMEUNGPEUK %a a % NDAHa %a %

%a a %

% a


Gar

TA

NC

AN

GK

UA

% a

Administrasi

KABUPATEN SUMEDANG

9220000

9220000

LEGENDA

Ke

% a

SAMUDRA HINDIA

KECA

AT

NG

9230000

SIH

NG REA

M %KECa a %A a %

% a

KEC.DAYEUHKOLOT

KEC. KATAPANG

% a

KAB. CIAMIS

9230000

AA

% a

O AN S

KECAMATAN CIWIDEY

U

RG

% a

TA

AMA

KEC

KOTA BANJAR

AMA

MA


NK

% %% a a %a a

N

NGI

ARI

RENCANA POLA RUANG TAHUN 2027

PROV. JAWA TENGAH KOTA TASIKMALAYA KAB. TASIKMALAYA

% a % a

C.

% a

% a %a a % % % a a W UTA

KAB. GARUT

GAMBAR 2

KOTA CIREBON

KAB. KUNINGAN

KABUPATEN BANDUNG KAB. CIANJUR

ATAN

KOTA BANDUNG

KAB. CIREBON KAB. MAJALENGKA

KAB. SUMENDANG KOTA CIMAHI KOTA BANDUNG KAB. BANDUNG BARAT

KAB. SUKABUMI

KECAM

9240000

% a

KE

% a % a%%aa %a a %

KAB. INDRAMAYU KAB. SUBANG KAB. PURWAKARTA

KOTA BOGOR

GKRA

NG

PROV. BANTEN

9240000

KECAMATAN CIMENYAN

KOTA CIMAHI

KAB. KARAWANG

KAB. BOGOR

% a

%a a %


KOTA DEPOK

%a

r

Pertambangan Umum Pertambangan Migas

SUMBER :

Ke Gar

ut

Ke Cianjur

- Badan Pertanahan Nasional, 2005 - Bakosurtanal, 1999 - PTPN VIII, 2004 - Perum Perhutani Unit III, 2004

KABUPATEN CIANJUR

r

780000

790000

9190000

9190000

770000

ut

760000

Gar

750000

Ke

KABUPATEN GARUT

5

800000

810000

- BAPEDA Kab. Bandung, 2006 - Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2004 - WJEMP, 2004 - Hasil Analisis

U 0

5 Km

Skala 1 : 250.000


820000

Lamp - 50

750000

760000

770000

780000

790000

800000

810000

820000


LAUT JAWA


DKI JAKARTA


KAB. KARAWANG

KOTA DEPOK

KAB. INDRAMAYU KAB. SUBANG

NG

KAB. BOGOR

GKRA

PROV. BANTEN

CILEN

KAB. SUKABUMI

ATAN

KAB. GARUT

I UNY CILE

Jalan

RE

NG

ALE

KEC. SOLOKANJERUK END

KECAMATAN CIPARAY

MA

KEC. MAJALAYA

CA

TA

KE

KECA

CA

KECAMATAN NAGREG

Transmisi

N

BA

NJ

KECAMATAN ARJASARI

ut

TA

NC

AN

GK

UA

NG

AH

Gar

MA

KE

Perairan

ANCU

KEC. PAMEUNGPEUK

ANG

NB

N CIK

ATA

MATA

RGA . MA KEC

AM


KECAMATAN RANCAEKEK

9220000

9220000

edan

Sum

Ke

KECAMATAN CIWIDEY

KEC

KECAMATAN PASEH

AR

AN



g

Ke

KEC

HAY

9230000

SIH

KEC

LEGENDA Administrasi

KABUPATEN SUMEDANG


GAMBAR 3 RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN KAWASAN STRATEGIS

9230000

AA

U

RG

KEC.DAYEUHKOLOT

KEC. KATAPANG

N SO

KAB. CIAMIS

AMA

MA ARI

TA AMA

KAB. TASIKMALAYA

KOTA BANJAR

TAN

C.

TA

AMA

KEC

N NGI

AW

UT NK

PROV. JAWA TENGAH KOTA TASIKMALAYA

SAMUDRA HINDIA

KOTA BANDUNG

KE


KOTA CIREBON

KAB. KUNINGAN


KECAM

KOTA CIMAHI



9240000

KECAMATAN CIMENYAN

9240000

KOTA BOGOR

KAB. PURWAKARTA

KECAMATAN IBUN

9210000

9210000

KECAMATAN RANCABALI

Jalan Tol Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Kabupaten Jalan Kereta Api Waduk/Situ Sungai

Transmisi PLN

Kawasan Perkotaan

Baleendah/Dayeuhkolot/Bojongsoang Banjaran Cicalengka Cileunyi/Rancaekek Ciparay Ciwidey/Pasirjambu Majalaya Margahayu/Margaasih Pangalengan Soreang/Katapang

Kawasan Tertentu/Khusus

Kawasan Ind Margaasih Kawasan Ind Tegalluar Kawasan Sekitar Stadion Kawasan Pariwisata Terpadu


9200000

9200000

KABUPATEN GARUT KECAMATAN KERTASARI

SUMBER :



Ke Gar

ut

Ke Cianjur

U

KABUPATEN CIANJUR

5

780000

790000

9190000

9190000

770000

ut

760000

Gar

750000

5 Km

Skala 1 : 250.000 Ke

KABUPATEN GARUT

0

800000

810000


820000

Lamp - 51

750000

760000

770000

780000

790000

800000

810000


820000

LAUT JAWA


DKI JAKARTA


KAB. KARAWANG

KOTA DEPOK


KAB. BOGOR KOTA BOGOR

CILEN

SAMUDRA HINDIA

KABUPATEN SUMEDANG I UNY CILE

g

Jalan

edan

TAN

Sum


ANCU

NB

KEC. SOLOKANJERUK

ALE

END

KECAMATAN CIPARAY

CA

KEC. MAJALAYA

KE

CA

TA

N

BA

KECAMATAN ARJASARI

NJ



Perairan

ut

MA

KECA

GK AN NC

KE

KECAMATAN NAGREG 9220000

UA

NG

AH

N CIK

ATA

NG

KECAMATAN RANCAEKEK

MATA

RGA . MA KEC

AM


Gar

TA

Administrasi

Ke

MA

LEGENDA

KEC

HAY

9230000

SIH

9220000

KOTA BANJAR KAB. CIAMIS

9230000

AA

U

RG

KECAMATAN CIWIDEY

KEC

KEC. PAMEUNGPEUK

ANG

ORE

AM

KEC

KOTA TASIKMALAYA KAB. TASIKMALAYA

Ke

RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2027

PROV. JAWA TENGAH

AMA

MA

KEC.DAYEUHKOLOT

KEC. KATAPANG

NS ATA

KAB. GARUT

ATAN

C.

AN

MAT

A KEC

KAB. CIANJUR

KOTA BANDUNG

KE


GIN

RIN

WA

KOTA CIREBON

KAB. KUNINGAN

KABUPATEN BANDUNG

KECAM

9240000

KOTA CIMAHI

A KUT

KAB. SUKABUMI

GAMBAR 4

KAB. CIREBON


9240000

KECAMATAN CIMENYAN

KAB. PURWAKARTA

KAB. MAJALENGKA

GKRA

NG

PROV. BANTEN

KECAMATAN PASEH

AR

Sungai Situ/Danau/Waduk

AN

Transmisi

Transmisi PLN


KECAMATAN IBUN

9210000

9210000

KECAMATAN RANCABALI


9200000

9200000


SUMBER :



Ke Gar

ut

Ke Cianjur

U

KABUPATEN CIANJUR

5

780000

790000

9190000

9190000

770000

ut

760000

Gar

750000

5 Km

Skala 1 : 250.000 Ke

KABUPATEN GARUT

0

800000

810000


820000

Lamp - 52

750000

760000

770000

780000

790000

800000

810000

DKI JAKARTA



KAB. KARAWANG

KOTA DEPOK

PROV. BANTEN

KAB. PURWAKARTA

KOTA BOGOR

KAB. SUKABUMI

KECAMATAN CIMENYAN


KAB. GARUT

DESA MANDALAMEKAR

KAB. TASIKMALAYA

KECAMATAN CILENGKRANG

DESA CIKADUT

KEL. CIBEUNYING KELURAHAN PADASUKA

DESA MALATI WANGI

KOTA CIMAHI

DESA CILENGKRANG

DESA LAGADAR

% a

DESA CINUNUK

DESA CIMEKAR

KECAMATAN MARGAASIH DESA CIGONDEWAH HILIR

DESA CIBIRU HILIR

9230000

DESA CILEUNYI KULON

DESA MARGAHAYU TENGAH

DESA RAHAYU

DESA CILEUNYI WETAN

KECAMATAN DAYEUHKOLOT

DESA DESA DESA KECAMATAN MARGAHAYU DESA MARGAHAYU CANGKUANG CANGKUANG SELATAN DESA WETAN KEL. PASAWAHAN SUKAPURA DESA MEKARRAHAYU SUKAMENAK KULON DESA SAYATI

DESA PAMEUNTASAN

DESA CILAMPENI

DESA CIBODAS

DESA SULAEMAN

9220000

DESA CANGKUANG DESA TANJUNGSARI

DESA KARAMATMULYA DESA PANYIRAPAN

DESA CILUNCAT

DESA PANANJUNG

DESA SUKANAGARA

KECAMATAN CANGKUANG DESA NAGRAK

DESA SUKAWENING

DESA RAWABOGO

DESA MARGAHURIP

KECAMATAN CIWIDEY

P }

DESA PANYOCOKAN DESA CIWIDEY

DESA LEBAKMUNCANG

DESA PANUNDAAN

DESA MEKARJAYA DESA MALASARI

9210000

DESA LAMAJANG

DESA CIARO

Perairan

DESA MARUYUNG

% a

DESA CIBEET

DESA CIKAWAO

DESA MANDALAHAJI DESA NAGRAK

Transmisi

DESA LOA

P

DESA MEKARWANGI

DESA MARGAMULYA

P }

DESA PULOSARI

DESA SUKARESMI

KECAMATAN IBUN DESA LAKSANA DESA IBUN

DESA SUKARAME

DESA GIRIMULYA

DESA MARGAMUKTI

P

DESA SUGIHMUKTI DESA SUKAMANAH


Rencana Pembangunan Terminal Type A

KABUPATEN GARUT 9200000

DESA WANASUKA

9200000

Rencana Pembangunan Terminal Type B

DESA CIHAWUK

DESA CIKEMBANG

DESA MARGAMEKAR

DESA TARUMAJAYA

DESA SUKALUYU DESA MARGALUYU

Pengembangan Terminal Type C Pengembangan Terminal Antarmoda Pengembangan Terminal Type B

DESA CIBEREUM

DESA WARNASARI

DESA TENJOLAYA

P ÐP P } P =

a Æ

DESA SUKAPURA DESA PANGALENGAN

Transmisi PLN

Terminal

DESA DUKUH DESA NEGLASARI

DESA CIKITU

Sungai Situ/Danau/Waduk

DESA DRAWATI

DESA MEKARSARI

KECAMATAN RANCABALI

DESA CIPELAH

P

DESA PANGAUBAN

DESA TRIBAKTIMULYA

DESA CIHERANG

KECAMATAN PASEH

DESA CINANGGELA

DESA CIKALONG

DESA PATENGAN

DESA MANDALAWANGI DESA BOJONG DESA MEKARLAKSANA

DESA KARANGNUNGGAL

DESA SUNDANGSARI

DESA CIPEUJEUH

KECAMATAN PACET DESA MEKARJAYA

DESA MEKARSARI

DESA ALAM ENDAH

P

DESA SRIRAHAYU

P

DESA PANGGUH

DESA SUKAMAJU

DESA CISONDARI

DESA SUDI

DESA CIKANCUNG

DESA CILULUK

DESA SUKAMANAH

DESA TANGGULUN DESA DESA CIPAKU SUKAMANTRI DESA TALUN DESA LAMPENGAN

DESA WANGISAGARA DESA KARYALAKSANA

DESA ANCOLMEKAR

DESA MEKARSARI

KECAMATAN CIKANCUNG

9210000

P

DESA MEKARSARI

DESA NARAWITA DESA CIHANYIR

DESA MAJAKERTA DESA MEKARPANITA

DESA TANJUNGWANGI

DESA MEKARJAYA DESA PINGGISARI

DESA CAMPAKAMULYA

% a

DESA NEGLASARI DESA CIKONENG DESA BABAKAN

DESA CIPINANG

DESA CIBODAS

DESA SUKAMUKTI DESA PADAMULYA

DESA BIRU

DESA RANCAKOLE KECAMATAN ARJASARI DESA MANGUNJAYA

DESA CIMAUNG DESA PASIRHUNI


KECAMATAN MAJALAYA

DESA DESA MEKARLAKSANA SAGARACIPTA

DESA ARJASARI

KECAMATAN BANJARAN

KECAMATAN CIMAUNG

DESA MARGAMULYA

DESA PATROLSARI

DESA BAROS

DESA DESA JAGABAYAPASIRMULYA

% a

DESA INDRAGIRI

DESA PAKUTANDANG

DESA MARGA ASIH

DESA MANDALASARI

P =

KECAMATAN CIPARAY

DESA BANJARAN WETAN DESA NEGLASARI DESA SINDANGPANON DESA CIAPUS

DESA JATISARI

DESA MEKARMAJU DESA PASIRJAMBU

% a

DESA BATUKARUT

DESA CUKANGGENTENG

DESA CIPEDES

ut

DESA BANDASARI

P }

P }

DESA LEBAKWANGI

DESA TARAJUSARI

DESA LANGENSARI DESA SOLOKANJERUK

KELURAHAN MANGGAHANGKECAMATAN BALEENDAH DESA SERANGMEKAR DESA KELURAHAN CIGENTUR DESA RANCAKASUMBA DESA PANYADAP WARGAMEKAR DESA CIHEULANG DESA SARIMAHI KELURAHAN JELEKONG DESA CIPARAY DESA MEKARSARI DESA TANGSIMEKAR DESA MAJASETIA DESA WARGALUYU DESA DESA CIJAGRA GUNUNG DESA PADAULUN DESA BOJONG DESA BUMIWANGI LEUTIK DESA DESA MANGGUNGHARJA SUKAMAJU DESA MAJALAYA

Gar

DESA SUKAJADI

DESA DESA SUKASARIBOJONGMANGU

DESA BANJARAN DESA KIANGROKE DESA KAMASAN KULON

DESA CIKASUNGKA

DESA NAGREG

KECAMATAN NAGREG

DESA SANGHIANG

DESA PADAMUKTI

DESA LANGONSARI

DESA HEGARMANAH

Ke

% a

DESA CIKONENG DESA NENGKELAN

DESA RANCATUNGKU

DESA CIBODAS

DESA TANJUNGLAYA

KECAMATAN SOLOKAN JERUK

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

DESA DESA CINGCIN GANDASARI

DESA SOREANG

DESA SADU

DESA NANJUNG MEKAR DESA BOJONGEMAS

KEL. BALEENDAH

DESA BOJONGKUNCI

DESA BANYUSARI

P }

DESA BABAKAN PEUTEUY

9220000

% a

DESA CILAME

DESA SUKAMULYA

DESA SUMBERSARI


DE SA CIC DESA NAGROG AL EN DESA CITAMAN DESA DESA WALUYA GKCICALENGKA AWETAN

DESA LINGGAR

DESA BOJONG

DESA SUKAMANAH

DESA BOJONGGSOANG

DESA TANJUNGWANGI

DESA TENJOLAYA

N

% a % %a a

DESA SEKARWANGI

DESA DAMPIT DESA PANENJOAN DESA CANGKUANG DESA CIKUYA

DESA BOJONGSARI

DESA RANCAMULYA DESA MALAKASARI

ÐP

LO

P =

% a

DESA DAYEUH KOLOT

DESA SUKAMUKTI

KECAMATAN KATAPANG

DESA PAMEKARAN

DESA JELEGONG

KECAMATAN RANCAEKEK


KU

% a

DESA TEGALLUAR

KECAMATAN BOJONGSOANG DESA BUAHBATU

DESA BOJONG LOA

DESA SANGKANHURIP

DESA PANGAUBAN DESA KATAPANG DESA PARUNGSERAB

DESA PADASUKA

DESA BUNINAGARA

DESA TEGALSUMEDANG

DESA RANCAEKEK WETAN DESA RANCAEKEK KULON

DESA LENGKONG

DESA RANCAMANYARDESA BOJONG KEL. ANDIR MALAKA DESA KOPO

DESA CIPAGALO

DESA CITEREUP

DESA GAJAHMEKAR

KECAMATAN SOREANG

% a

Jalan

Sum

9230000

a Æ

Ke

g edan

KECAMATAN CILEUNYI

DESA JELEGONG

DESA SUKAMULYA


DESA CIBIRU WETAN

DESA NANJUNG

DESA KUTAWARINGIN

Administrasi

DESA JATIENDAH

DESA MARGAASIH


GAMBAR 5 RENCANA PENINGKATAN, PEMBANGUNAN TERMINAL DAN PENGEMBANGAN PRASARANA ANGKUTAN MASAL TAHUN 2027

LEGENDA

KABUPATEN SUMEDANG KOTA BANDUNG

DESA JATISARI

KAB. CIAMIS

SAMUDRA HINDIA

DESA CIPOREAT

DESA GIRIMEKAR

KAB. KOTA_BANJAR

9240000

9240000

KAB. CIANJUR

DESA SINDANG LAYA

KOTA CIREBON

KAB. KUNINGAN

KABUPATEN BANDUNG

DESA MEKARMANIK

DESA CIMENYAN DESA MEKARSALUYU



DESA CIPANJALU DESA CIBURIAL

KAB. INDRAMAYU

KAB. SUBANG

KAB. BOGOR

% a


820000

DESA BANJARSARI

KECAMATAN KERTASARI

SUMBER :



Ke Gar

ut

Ke Cianjur

U DESA SANTOSA

DESA NEGLAWANGI

5 KABUPATEN CIANJUR

5 Km

ut

780000

Gar

770000

Ke

760000

9190000

9190000

Skala 1 : 250.000 KABUPATEN GARUT

750000

0

790000

800000

810000


820000

Lamp - 53

750000

760000

770000

780000

790000

800000

810000


DKI JAKARTA


KAB. KARAWANG

KOTA DEPOK

NG

KAB. SUKABUMI

KECAM

I UNY CILE

edan

Sum

AMA

TAN

Jalan

b Æ

Æ b Æ b


ALE

KEC. SOLOKANJERUK END

AH

KECAMATAN CIPARAY

CA

MA

KEC. MAJALAYA

KE

CA

TA

N

BA

KECAMATAN ARJASARI

NJ

b Æ b Æ

Perairan

KECAMATAN NAGREG

KECA

KE

Jalan Tol Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Jalan Kabupaten (Kolektor Primer 4) Jalan Kabupaten (Lokal Primer) Jalan Kabupaten (Lokal Sekunder)

Jalan Kereta Api

Transmisi

ANCU

NB

N CIK

ATA


Rencana Pengembangan Jaringan KA

NG

KECAMATAN RANCAEKEK

MATA

RGA . MA KEC

AM


NG UA

GK AN NC

g

Ke

KECAMATAN PASEH

ut

TA

LEGENDA

Administrasi

Gar

MA

KAB. CIAMIS

9220000

9220000

KEC

KEC. PAMEUNGPEUK

NG

KAB. KOTA_BANJAR

Ke

KECAMATAN CIWIDEY

KAB. TASIKMALAYA

KEC

HAY

9230000

SIH

KEC.DAYEUHKOLOT

KEC. KATAPANG

EA SOR


GAMBAR 6 RENCANA JARINGAN JALAN KERETA API DAN STASIUN

9230000

AA

U

RG

TAN

AMA

KEC

KAB. GARUT

KABUPATEN SUMEDANG

b Æ

MA

K

K

KOTA CIREBON

KAB. KUNINGAN


KOTA BANDUNG

C.

TAN

MA ECA

ARI

W UTA



SAMUDRA HINDIA

KE


N NGI

KAB. PURWAKARTA

KOTA BOGOR

CILEN

GKRA

PROV. BANTEN

ATAN

9240000

KOTA CIMAHI


KAB. BOGOR

9240000

KECAMATAN CIMENYAN


820000

Transmisi PLN

Waduk/Situ Sungai

Stasiun

b Æ

Stasiun

AR

AN


KECAMATAN IBUN

9210000

9210000

KECAMATAN RANCABALI


9200000

9200000


SUMBER :



Ke Gar

ut

Ke Cianjur

U

KABUPATEN CIANJUR

5

9190000

9190000

790000

ut

780000

Gar

770000

Ke

760000

5 Km

Skala 1 : 250.000

KABUPATEN GARUT 750000

0

800000

810000


820000

Lamp - 54

750000

760000

770000

780000

790000

800000

810000

LAUT JAWA


DKI JAKARTA


KAB. KARAWANG

KOTA DEPOK

NG GKRA

PROV. BANTEN

CILEN

I


g

edan

um

S Ke

Jalan



KECAMATAN RANCAEKEK

ANCU

NB

KEC. SOLOKANJERUK

ALE

END

AH

N CIK

ATA

NG

Perairan

KECAMATAN CIPARAY

CA

KE

CA

TA

KEC. MAJALAYA

N

BA

KECAMATAN ARJASARI

NJ

ut

MA

KECA

KE

KECAMATAN NAGREG

MATA

AM

# Y


NG UA GK

AN NC

Administrasi

UNY CILE

RGA

G

TA

LEGENDA

KABUPATEN SUMEDANG TAN

KEC

KEC. PAMEUNGPEUK

EAN

MA

KAB. CIAMIS

SAMUDRA HINDIA

Gar

# Y

KAB. TASIKMALAYA

KOTA BANJAR

9220000

9220000

KEC

. MA

KEC.DAYEUHKOLOT

KEC. KATAPANG

SOR


Ke

KECAMATAN CIWIDEY

KAB. GARUT

KEC

HAY

9230000

SIH

A

KEC

KAB. CIANJUR

GAMBAR 7 RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN DRAINASE

9230000

AA

U

RG

AN MAT

KOTA CIREBON

KAB. KUNINGAN

AMA

MA

K



ATAN

C.

MA ECA

N NGI

RI

WA

UTA

K TAN

KAB. PURWAKARTA

KABUPATEN BANDUNG

KOTA BANDUNG

KE


KOTA BOGOR

KAB. SUKABUMI

KECAM

9240000

KOTA CIMAHI


KAB. BOGOR

9240000

KECAMATAN CIMENYAN


820000

KECAMATAN PASEH

# Y

AR

AN

# Y

KECAMATAN CIMAUNG

KECAMATAN PACET

Waduk/Situ Sungai Arah Aliran Batas Tangkapan Air Sempadan Sungai/Waduk

Daerah Aliran Sungai (DAS)

# Y # Y # Y # Y

Sub DAS Cisangkuy Sub DAS Citarik Sub DAS Citarum Hulu Sub DAS Ciwidey

Kawasan Perkotaan KECAMATAN IBUN

9210000

9210000

KECAMATAN RANCABALI

Baleendah/Dayeuhkolot/Bojongsoang Banjaran Cicalengka Cileunyi/Rancaekek Ciparay Ciwidey/Pasirjambu Majalaya Margahayu/Margaasih Pangalengan Soreang/Katapang


9200000

9200000


SUMBER :



Ke Gar

ut

Ke Cianjur

U

KABUPATEN CIANJUR

5

0

5 Km

Skala 1 : 250.000

780000

790000

9190000

9190000

770000

ut

760000

Gar

750000

Ke

KABUPATEN GARUT

800000

810000


820000

Lamp - 55

750000

760000

770000

780000

790000

800000

810000 LAUT JAWA


DKI JAKARTA


KAB. KARAWANG

KOTA DEPOK


NG

KAB. BOGOR

GKRA

PROV. BANTEN

CILEN

KAB. SUKABUMI

KAB. CIANJUR KAB. GARUT

I UNY CILE

edan

Sum

Jalan

OR

NG

ALE

END

KECAMATAN CIPARAY

CA

KEC. MAJALAYA

KE

CA

TA

Transmisi

N

BA

NJ

KECAMATAN ARJASARI

Waduk/Situ Sungai

Transmisi PLN

Area Pelayanan

ut

MA

KECAMATAN NAGREG

KECA

NC

AN

GK

UA

NG

AH

Gar

TA

KE

Perairan

ANCU

NB

KEC. SOLOKANJERUK

N CIK

ATA



KECAMATAN RANCAEKEK

MATA

AM



g

Ke

TAN RGA . MA KEC

KEC

KEC. PAMEUNGPEUK

G EAN

MA

Administrasi

9220000

9220000

LEGENDA

KABUPATEN SUMEDANG

Ke

KECAMATAN CIWIDEY

KAB. CIAMIS

RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH PELAYANAN AIR BERSIH

SAMUDRA HINDIA

KEC

HAY

9230000

SIH

KE

KOTA BANJAR

9230000

AA

U

RG

KEC.DAYEUHKOLOT

KEC. KATAPANG

AN S


AMA

MA RIN

AT CAM

GAMBAR 8

KOTA CIREBON

KAB. KUNINGAN

KAB. TASIKMALAYA

KECAM

C.

AN

MAT

A KEC

KAB. SUMENDANG KOTA CIMAHI KOTA BANDUNG KAB. BANDUNG BARAT KABUPATEN BANDUNG

KOTA BANDUNG

KE


GIN

WA

A KUT


ATAN

9240000

KOTA BOGOR

KAB. PURWAKARTA

9240000

KECAMATAN CIMENYAN

KOTA CIMAHI


820000

Ciwidey - Pasirjambu Soreang - Katapang - Banjaran Margahayu - Dayeuhkolot - Margaasih Bojongsoang - Pemeungpeuk Baleendah - Cimaung Majalaya - Ciparay - Cileunyi Rancaekek

KECAMATAN PASEH

AR

AN


KECAMATAN IBUN

9210000

9210000

KECAMATAN RANCABALI


9200000

9200000


SUMBER :



Ke Gar

ut

Ke Cianjur

U

KABUPATEN CIANJUR

5

0

5 Km

Skala 1 : 250.000

780000

790000

9190000

9190000

770000

ut

760000

Gar

750000

Ke

KABUPATEN GARUT

800000

810000


820000

Lamp - 56

750000

760000

770000

780000

790000

800000

810000 LAUT JAWA


DKI JAKARTA

KAB. KARAWANG KAB. INDRAMAYU KAB. SUBANG

NG

KAB. BOGOR

GKRA

PROV. BANTEN

KOTA BOGOR

KAB. PURWAKARTA

CILEN

KAB. SUKABUMI

KAB. CIANJUR

ATAN

KAB. GARUT

I UNY CILE

edan

Sum

Jalan

TAN

AN

GK

UA

NG

O

NC TA

KE

CA

MA

CA

END

AH

NG

Z $

KECAMATAN CIPARAY

KEC. MAJALAYA

TA

KE

ALE

KEC. SOLOKANJERUK

KECAMATAN NAGREG

Transmisi

N

BA

KECAMATAN ARJASARI

NJ

ut

MA

'

NB

Perairan

ANCU

KEC. PAMEUNGPEUK

NG REA

& \

N CIK

ATA

MATA

AM


KECAMATAN RANCAEKEK

KECA

RGA . MA KEC

KEC


KECAMATAN PASEH

AR

AN


KECAMATAN IBUN

9210000

9210000

KECAMATAN RANCABALI


g

Ke

9220000

9220000

Administrasi

Gar

%

LEGENDA

KABUPATEN SUMEDANG

Ke

KECAMATAN CIWIDEY

SAMUDRA HINDIA

KEC

HAY

9230000

SIH

KE

KAB. CIAMIS

GAMBAR 9 RENCANA PENGEMBANGAN AIR BAKU

9230000

AA

U

RG

KEC.DAYEUHKOLOT

KEC. KATAPANG

AN S

KOTA BANJAR

AMA

MA RI

AT CAM

PROV. JAWA TENGAH KOTA TASIKMALAYA KAB. TASIKMALAYA

KECAM

C.

AN

MAT

A KEC

KOTA CIREBON

KAB. KUNINGAN

KABUPATEN BANDUNG

KOTA BANDUNG

KE


N NGI

WA

A KUT



9240000

9240000


KOTA DEPOK

KECAMATAN CIMENYAN

KOTA CIMAHI


820000

Jalan Tol Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Kabupaten Jalan Kereta Api Waduk/Situ Sungai Transmisi PLN

Pengembangan Air Baku

% ' ( # S Z $ & \

Pembangunan Embung Bojong Bambu Suplesi S. Cisangkuy Embung S. Pangalengan Pembangunan Waduk Santosa Suplesi S. Cipamokolan Pembangunan Waduk Tegalluar

(



9200000

9200000

KABUPATEN GARUT

Ke Cianjur

KECAMATAN KERTASARI

ut Ke Gar



U

# S

KABUPATEN CIANJUR

SUMBER :

5

0

5 Km

Skala 1 : 250.000

780000

790000

9190000

9190000

770000

ut

760000

Gar

750000

Ke

KABUPATEN GARUT

800000

810000


820000

Lamp - 57

GLOSSARY. 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Recommend Documents