GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN JUDUL MATA KULIAH
: Kebijakan Pembangunan Agribisnis
NOMOR / KODE SKS
: MAG 508 / 2 (2 – 0 )
DESKRIPSI
: Mempelajari dan membahas berbagai aspek yang diperlukan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan pembangunan agribisnis, baik pada skala regional, nasional, maupun internasiomal. Aspek yang dipelajari meliputi Pengertian kebijakan dan analisis kebijakan, Alat-alat kebijakan, Tantangan pembangunan agribisnis dan agroindustri, Kebijakan pembangunan agribisnis di Indonesia, Peran teknologi dan sistem informasi pasar dalam pengembangan agribisnis dan agro-industri, Kebijakan perdagangan produk pertanian internasional, Peran pemerintah dalam penciptaan iklim usaha, Dampak pembangunan agribisnis dan agroindustri, dan Kebijakan pembangunan agribisnis di tingkat regional Jawa Tengah.
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU): Setelah mengikuti perkuliahan Kebijakan pembangunan agribisnis mahasiswa dapat mengerti, memahami, serta memiliki kemampuan analitis untuk menyusun bahan rekomendasi dan membuat kebijakan, baik kebijakan nasional maupun kebijakan regional dan membuat Karya ilmiah, Tesis maupun lainnya di bidang agribisnis. NO.
Tujuan Instruksional Khusus
Pokok Bahasan
1 1.
2 3 Mahasiswa dapat memahami Kebijakan cakupan bahasan kebijakan Pembangunan dan peran kebijakan dalam Agribisnis
Sub Pokok Bahasan •
4 Pengertian kebijakan dan analisis kebijakan
Estimasi Waktu (Minggu) 5 2 x 100 menit (pertemuan ke-1, 2)
Bahan Pustaka 6 3, 4, 5, 12, 19, 20, 25,34,35
pembangunan agribisnis.
(Pengantar)
• • • • •
2.
Mahasiswa dapat memahami Tantangan tantangan pembangunan pembangunan agribisnis dan agroindustri: agribisnis dan agroindustri:
−
− −
−
− −
Pemerintah dan kebijakan Supply Chain Management Framework Pokok bahasan utama Kebijakan Pertanian Alat-alat kebijakan Argumen pro dan kontra intervensi pemerintah Perubahan trend sistem penyediaan pangan dan dampaknya Pengembangan agribisnis: sisi positif dan negatif Prioritas kebijakan dan kelembagaan dalam pembangunan agribisnis Standarisasi dan persyaratan kualitas dalam industri Standarisasi oleh pemerintah Standarisasi oleh asosiasi/organisasi
1 x 100 menit (pertemuan ke-3)
3, 5, 8, 13, 19,
nonpemerintah/swasta 3.
Mahasiswa dapat memahami dan mengkritisi kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan agribisnis di Indonesia
Kebijakan pembangunan agribisnis di Indonesia:
− Pembangunan agribisnis dalam RPJM 2005-2009 − RPPK − Prima Tani
1 x 100 menit (pertemuan ke-4)
15, 33, 36, 37
4.
Mahasiswa dapat memahami dinamika kebijakan pemerintah dalam agribisnis padi sebagai respon perubahan paradigma sistem ketahanan pangan di Indonesia
Kebijakan Pembangunan Agribisnis Padi dan Sistem Ketahanan Pangan
− Evolusi kebijakan ketahanan pangan − Kebijakan Pembangunan Agribisnis Padi dan Beras − P2BN
1 x 100 menit (pertemuan ke-5)
4, 6, 9, 14, 26, 28, 31, 32
5.
Mahasiswa dapat memahami peran teknologi dan sistem informasi pasar dalam pengembangan agribisnis
Peran teknologi dan sistem informasi pasar dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri
1 x 100 menit (pertemuan ke-6)
7, 11, 18, 19
6.
Mahasiswa dapat memahami bahwa pada era global,
Kebijakan perdagangan produk
− Peranan teknologi dalam peningkatan produksi dan produktivitas − Peran informasi dalam agribisnis dan perilakupara pelaku pasar − Peran lembaga non-pemerintah dalam pengembangan dan diseminasi teknologi − Liberalisasi perdagangan dan
2 x 100 menit (pertemuan ke-7, 8)
16, 17, 19, 23, 27, 30
pengembangan agribisnis terkait dengan berbagai peraturan perdagangan internasional
pertanian internasional:
−
−
7.
Mahasiswa dapat memahami peran pemerintah sangat strategis untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan agribisnis
Peran pemerintah dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif
− − − −
− 8.
Mahasiswa dapat memahami bahwa kebijakan dan mplementasi pengembangan agribisnis mempunyai dampak yang luas bagi mastarakat dan dapat menguasai teknik pengukuran dampak
Analisis Dampak pembangunan agribisnis dan agroindustri
− − − − −
WTO Special products dan special safeguard mechanisms dalam WTO Kebijakan local content dan guarantees of origin. Stabilisasi kondisi makroekonomi Penegakan hukum usaha Layanan finansial Perlindungan hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual Dukungan infrastruktur Dampak pada petani dan usaha kecil Dampak pada kesejahteraan/kem iskinan Dampak pada sistem pemasaran produk pangan Dampak pada keamanan pangan Analisis dampak
1 x 100 menit (pertemuan ke-9)
4, 7, 11, 19, 20, 22, 29
1 x 100 menit (pertemuan ke-10, 11)
1, 5, 8, 10, 13, 19, 22, 23, 29, 34, 35
− 9.
Mahasiswa dapat memahami dan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan pengembangan agribisnis
Kebijakan industrialisasi pedesaan, tata ruang, dan perdagangan antar daerah (Kasus Jawa Tengah)
− −
−
−
− −
−
pada ekonomi rumah tangga petani dan wilayah Analisis dampak sosial dan budaya masyarakat 3 x 100 menit 21, UU, PP, Perda Pengembangan (pertemuan ke-12, 13, kelembagaan 14) agribisnis Struktur lembaga pemerintah dan yang terkait dengan pengembangan agribisnis Organisasi petani dan asosiasi produsen, industri olahan, dan distributor Regulasi pengelolaan sumberdaya dan pengelolaan usaha Agropolitan Kebijakan larangan impor dan pengenaan bea masuk Kebijakan perdagangan antar daerah
MATERI BACAAN / PERKULIAHAN : 1. Bečvářová, V. 2007. Shaping Agribusiness and its Impact on the Competitive Environment of Agricultural Enterprises. Paper prepared for presentation at the joint IAAE- 104th EAAE Seminar Agricultural Economics and Transition: „What was expected, what we observed, the lessons learned." Corvinus University of Budapest (CUB), Budapest, Hungary. September 6-8, 2007 2. Chmielewska, W. and D. Baker. 1995. The Polish Agricultural Marketing System: A Policy Perspective on Developments. Food Policy. 20. No. 1: 51-57. 3. COA-FAO. 2007. Challenges of Agribusiness and Agro-industries Development. Committee on Agriculture- Food and Agriculture Organization of the United Nations, Twentieth Session-Rome, 25-28 April 2007. 4. Collins, K. 1999. Public policy and the supply of food. Food Policy. 24. 311–324 5. Cook, M.L., F. R. Chaddad. 2000. Agroindustrialization of the global agrifood economy: bridging development economics and agribusiness research. Agricultural Economics. 23. 207–218. 6. Cummings Jr, R., S. Rashid, A. Gulati. 2006. Grain price stabilization experiences in Asia: What have we learned. Food Policy. 31. 302–312. 7. Fukuyama, F. 2004BPTP. Memperkuat Negara. Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21. Penerbit: Kerjasama: Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, Freedom Institute, dan PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 8. Gandhi, V., G. Kumar, R. Marsh. 2001. Agroindustry for Rural and Small Farmer Development: Issues and Lessons from India. International Food and Agribusiness Management Review, 2(3/4): 331–344 Copyright © 2001 9. Gebremedhin, T. G.. 2000. Problems and Prospects of the World Food Situation. Journal of Agribusiness 18,2(Spring 2000):221S236 10. Hansford, P, J. Cary and E. Coath. 2003. Sustainable Agribusiness: Developing Local Solutions to Global Challenges in the Regional Agribusiness Sector in Australia. International Food and Agribusiness Management Review. Vol 5 Iss 4 2003 11. Hayami, Y. and V.W. Ruttan. 1971 . Agricultural Development: An International Perspective. The John Hopkins Press. 12. Huelskamp. T.A. 1997. Agricultural Policymaking Unbounded or Bounded. The Social Science Journal, Volume 34, Number 3, pages 323-336. 13. Inderhees, P., and L. Theuvsen. 2006. Farmers’ Strategies in Globalizing Markets: Empirical Results from Germany. Paper prepared for presentation at the 98 th EAAE Seminar ‘Marketing Dynamics within the Global Trading System: New Perspectives’, Chania, Crete, Greece as in: 29 June – 2 July, 2006
14. Kasryno, F., A.M. Fagi, dan E. Pasandaran. 2004 . Kebijakan Produksi Padi dan Diversifikasi Pertanian. Dalam Kasryno et al. (Eds). 2004. Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Badan Litbang Pertanian. Hal. 73-106. 15. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. 2005. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Indonesia 2005. 16. Koo, W.W., J. W. Mattson, and R. D. Taylor. 2004. Potential Effects of the WTO Framework Agreement on U.S. Agriculture. AGRICULTURAL POLICY BRIEF. Center for Agricultural Policy and Trade Studies, North Dakota State University. No. 3 September 2004 17. Krugman, P.R. and M. Obstfeld. 2000 . International Economics: Theory and Policy. 5th Ed. Addison-Weslly Publisihing Co. 18. Mellor, J.W. 1966 . The Economics of Agricultural Development. Cornell University Press, Ithaca and New York. 19. Norton, R.D. 2004. Agricultural Development Policy: Concept and Experiences. John Wiley and Sons. 20. Parsons, W. 2006 . Public Policy: Pengantar Terori dan Praktik Analisis Kebijakan. Ed 1, Cet 2. Kencana, Jakarta 21. Pemprop Jawa Tengah. 2005. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. 22. Penson, J.B., O. Capps, C.P. Rosson. 2002BPTP. Introduction to Agricultural Economics. 3rd Ed. Prentice Hall. 23. Reardon, T., C. B. Barrett. 2000. Agroindustrialization, globalization, and international development. An overview of issues, patterns, and determinants. Agricultural Economics. 23. 195–205. 24. Richardson, B. 1986. Some Current Issues in the Marketing of Agricultural Products. The Australian Journal of Agricultural Economics. Vol. 30, No. 2 and 3.: 89-102. August/December 1986. 25. Matopoulos, A., M. Vlachopoulou, V. Manthou, and B. Manos. 2007. A conceptual framework for supply chain collaboration: empirical evidence from the agri-food industry. Supply Chain Management: An International Journal. 12/3. 177–186. 26. Salay, E., J.A. Caswell. 1998. Developments in Brazilian Food Safety Policy. International Food and Agribusiness Management Review, 1(2): 167-177. 27. Shepherd, A.W. and S. Farolfi. 1999. Export Crop Liberalization in Africa: A Review. FAO Agricultural Services Bulletin No. 135. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 28. Simatupang, P. Dan I.W. Rusastra. 2004 . Kebijakan Pembangunan Sistem Agribisnis Padi. Dalam Kasryno et al. (Eds). 2004. Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Badan Litbang Pertanian. Hal. 31-52. 29. Stanton, J. V. 2000. The Role of Agribusiness in Development: Replacing the Diminished Role of the Government in Raising Rural Incomes. Journal of Agribusiness 18,2(Spring 2000):173S187
30. Sukhpal Singh. Multi-National Corporations and Agricultural Technology Transfer: A Case Study of Contract Farming in the Indian Punjab. Private Extension through Agri-Business Companies. In Chandra Shekara (Ed) Private Extension In India: Myths, Realities, Apprehensions and Approaches,. National Institute of Agricultural Extension Management 31. Suryana, A. 2003 . Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan. BPFE. Yogyakarta. 32. Suryana, A. Dan Hermanto. 2004 . Kebijakan Ekonomi Perberasan Nasional. Dalam Kasryno et al. (Eds). 2004. Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Badan Litbang Pertanian. Hal. 53-72. 33. Tambunan, T.T.H. 2003 . Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia: Beberapa Isu Penting. Ghalia Indonesia. 34. Wise, T.A. 2004. The Paradox of Agricultural Subsidies: Measurement Issues, Agricultural Dumping, and Policy Reform. Working Paper No. 04-02. Global Development And Environment Institute, May 2004. 35. Woo, W.W. and P.L. Kennedy. The Impact of Agricultural Subsidies on Global Welfare. Amer. J. Agr. Econ. 88. Number 5: 1219–1226.
36. Badan Litbang Pertanian. 2004. Pedoman Umum Prima Tani (Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian 37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009.
