FORUM KOORDINASI KELOMPOK TANI DAYAK MISIK KALIMANTAN TENGAH ( FKKTDM-KT ) Sekretariat BETANG HAPAKAT

FORUM KOORDINASI KELOMPOK TANI “DAYAK MISIK” KALIMANTAN TENGAH

( FKKTDM-KT )

Sekretariat

BETANG HAPAKAT Jln. RTA. Milono No.163 Km. 3,3 Palangka Raya Kalimantan Tengah

TAHUN 2014

Sekretariat: Betang Jln. RTA. Milono No.163 Km. 3,3

Palangka Raya Palangka Raya, 23 September 2014 Nomor : 02/ FKKTDM-KT/IX/2014 Lampiran : 1 (satu) Berkas Perihal : Surat Edaran tentang Program Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat dan Hutan Adat di Kalimantan Tengah. Kepada Yth. 1. Seluruh Damang Kepala Adat 2. Seluruh Lurah/ Kepala Desa 3. Seluruh Mantir Adat Desa 4. Seluruh Tokoh Masyarakat Adat Dayak Desa Se- Kalimantan Tengah di Tempat.

Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata

(Adil terhadap sesama, Hidup baik dijalan kebenaran, Taat kepada Yang Maha Esa)

Bersama surat ini kami sampaikan kepada seluruh Masyarakat Adat Dayak se-Kalimantan Tengah, terkait Program Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat dan Hutan Adat di Kalimantan Tengah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : A. TANAH ADAT (1) Agar setiap desa teristimewa pedesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah yang masyarakatnya Petani Ladang Berpindah, segera membentuk Kelompok Tani “Dayak Misik” (KTDM) masingmasing dengan struktur pengurus dan anggota sebagaimana contoh (terlampir); (2) Bahwa yang menjadi pengurus dan anggota Kelompok Tani “Dayak Misik” (KTDM) disetiap desa adalah setiap Kepala Keluarga (KK) Petani Ladang Berpindah yang dibuktikan dengan melampirkan foto copy KTP masing-masing; (3) Bahwa disetiap desa agar menyiapkan lahan tanah adat di wilayahnya, bisa dalam satu hamparan atau beberapa hamparan, untuk dibagikan kepada masing-masing Kepala Keluarga 5 ha/KK pengurus dan anggota Kelompok Tani “Dayak Misik”; (4) Apabila tidak dimungkinkan lagi dalam satu hamparan sebagaimana maksud (angka 3), maka masing-masing KK agar menyiapkan tanah adat bekas ladangnya seluas 5 ha/ KK; (5) Bahwa tanah masing-masing 5 ha/KK dimaksud (angka 3 dan 4), harus disiapkan alat bukti tertulis yang dikeluarkan oleh yang berwenang atau Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA), namun untuk bahan awal cukup Surat Keterangan Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani “Dayak Misik” desa bersangkutan contoh (terlampir); (6) Bahwa tanah 5 ha/KK dimaksud akan diajukan oleh FKKTDM-KT kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Gubernur Kalimantan Tengah, untuk dilakukan langkah-langkah Sertifikasi sebagai bukti Hak Milik masing-masing KK dan sebagai wujud pengakuan dan perlindungan dari Negara Republik Indonesia, (Matrik tahapan terlampir).

B. HUTAN ADAT (1) Bahwa setiap desa dan terutama pedesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah yang memang masih ada hutan yang dapat dikatagorikan sebagai Hutan Adat di wilayah desanya masing-masing, agar segera mengajukan usulan, baik di satu lokasi atau lebih untuk dilakukan inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan/tata batas dan pembuatan Surat Keterangan Hutan Adat (SKHA) sebagaimana contoh (terlampir); (2) Bahwa hutan adat yang diajukan masing-masing lokasi minimal dengan luasan 10 ha (sepuluh hektar), dengan alasan minimal memenuhi 4 (empat) syarat yaitu; sebagai tempat berburu, sebagai tempat meramu, sebagai tempat memungut hasil hutan, dan sebagai tempat religius magis (Patahu, Tajahan Antang, Pukung Pahewan dll); (3) Bahwa Hutan adat dimaksud akan diajukan oleh FKKTDM-KT melalui Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Kehutanan RI dan Kementerian terkait, untuk mendapat penetapan sebagai Hutan Adat Hak Milik Masyarakat Adat desa bersangkutan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sebagai wujud pengakuan dan perlindungan dari Negara Republik Indonesia, (Matrik tahapan terlampir). Demikian Surat Edaran ini disampaikan, "sebelum terlambat untuk menolong diri sendiri" agar dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai matrik tahapan jadwal Program/kegiatan terlampir. Ingat pesan Bapak Agustin Teras Narang, SH (Gubernur Kalteng 2005 - 2015 yang juga Presiden MADN) : "Amun dia itah eweh hindai, Amun dia wayah tuh pea hindai". Selamat berjuang "himbing lenge mambela tuntang manggatang utus". Has Dayak Misik ..... Itah Harikas !!!.

Ketua,

Sekretaris,

DR. SIUN JARIAS, SH., MH

Drs. DAGUT H.DJUNAS, SH., MT

Mengetahui/ Menyetujui : Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah,

SABRAN AHMAD Tembusan kepada Yth : 1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan) 2. Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya 3. Bapak Bupati/ Walikota se- Kalimantan Tengah di Tempat 4. Bapak Ketua DPRD Kabupaten/ Kota se- Kalimantan Tengah di Tempat 5. Bapak/ Ibu Camat se- Kalimantan Tengah di Tempat

DAFTAR ISI

Surat Edaran Nomor 02/FKKTDM-KT/IX/2014 Tanggal 23 September 2014, Tentang Program Pengakuan dan Perlindungan Tanah Adat dan Hutan Adat di Kalimantan Tengah DAFTAR ISI KATA PENGANTAR Kata Sambutan Gubernur Kalimantan Tengah Kata Sambutan Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah I. PENDAHULUAN ............................................................................................................................. A. B. C. D. E.

1

Latar Belakang ...................................................................................................................... Maksud, Tujuan dan Sasaran .......................................................................................... Tanya Jawab Tentang Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah Penjelasan Tentang Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah ..... Kesimpulan ...............................................................................................................................

1 2 3 7 12

II. DASAR PELAKSANAAN ..............................................................................................................

13

1. Keputusan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengak Tentang Susunan Pengurus Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Negara, Hutan Negara tidak termasuk Hutan Adat, dan Masyarakat Hukum Adat; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; 4. Deklarasi Peluncuran Program Nasional oleh Wakil Presiden Republik Indonesia tentang Pengukuhan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang ditandatangani oleh Pimpinan sembilan Lembaga di Istana Wakil Presiden RI III. PELAKSANAAN KEGIATAN ................................................................................................... Lampiran : I. II.

Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .................................................. Format Lampiran Keputusan Forum Koordinasi Kelompok

14 14

Tani “Dayak Misik” Kalteng ............................................................................... 16

III. Surat Pernyataan Anggota Kelompok Tani “Dayak Misik”....... IV. Format Surat Keterangan Kesiapan lahan Tanah Adat .............. V. Format Surat Keterangan Kesiapan lokasi Hutan Adat ..............

17 18 19

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. 2. 3. 4. 5.

Deklarasi Tumbang Anoi tanggal 3 Oktober 2014 Perjanjian Antar Generasi di Tumbang Anoi, 3 Oktober 2013 Kliping Berita dari Koran Foto Kegiatan Peluncuran Program Nasional oleh Wakil Presiden Republik Indonesia tentang Deklarasi Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat yang ditandatangani oleh Pimpinan sembilan Lembaga Nasional. Foto Kegiatan Pumpung Hai Pakat Dayak dan Napak Tilas Pakat Damai Tumbang Anoi, tanggal 2-4 Oktober 2014

Sekretariat: Betang Jln. RTA. Milono No.163 Km. 3,3

Palangka Raya KATA PENGANTAR

Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata (Adil terhadap sesama, Hidup baik pada jalan kebenaran, Taat kepada Yang Maha Esa)

Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT) hadir sebagai jawaban dari keprihatinan seluruh Masyarakat Adat Dayak terhadap semakin “terancamnya”hak atas tanah dan hutan serta sumber daya alam yang menjadi sumber mata pencaharian (livelihood) sebagai warisan leluhurnya sejak turun temurun di seluruh pedesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah. Sungguh tidak dapat disangkal, bahwa kehadiran investasi dan berbagai aktivitas yang memerlukan hutan, lahan dan sumber daya alam lainnya atas nama pembangunan, memang disatu sisi membawa kemajuan, kesejahteraan dan moderenisasi. Namun disisi lain Masyarakat Adat Dayak yang sudah sejak nenek moyangnya mendiami seluruh wilayah pedesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah bahkan jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dicanangkan, namun belum ada konsep nyata dan memang belum ada sebuah model yang telah disiapkan untuk memberi jaminan rasa aman dan kepastian hukum, bahwa mereka sebagai penduduk asli akan tetap lestari serta berkelanjutan dengan segala hak tradisionalnya teristimewa hak atas tanah adat dan hutan adat. Kita patut bersyukur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah memberi peluang, agar persoalan hak tradisional Masyarakat Adat Dayak, teristimewa hak atas tanah adat dan hutan adat, agar ditangani dengan oleh semua pihak terkait, termasuk Masyrakat Adat Dayak itu sendiri harus lebih pro-aktif. Upaya bersama Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah yang dikoordinir oleh DAD Provinsi melalui FKKTDM-KT ini, mengacu kepada landasan konstitusional dan operasional sebagai berikut:

1.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 dan Pasal 28;

2.

Undang-undang Nomor 5 Tahun tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

3.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

5.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 26 Maret 2013, tentang Hutan Negara, Hutan Negara tidak termasuk Hutan dan Masyarakat Hukum Adat;

6.

Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

8.

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah;

9.

“Deklarasi 1 September 2014” di Istana Wakil Presiden RI, Deklarasi Program Nasional Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat melalui Penurunan Emisi, Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (REDD+), diluncurkan oleh Wakil Presiden RI dan ditandatangani oleh 9 Menteri dan Kepala Badan Nasional;

10. Deklarasi Tumbang Anoi tanggal 3 Oktober 2014; 11. Perjanjian Antar Generasi di Tumbang Anoi tanggal 3 Oktober 2014. Apabila upaya yang dilakukan oleh FKKTDM-KT dan seluruh anggotanya se-Kalimantan Tengah ini mendapat dukungan dari semua pihak, maka dapat dipastikan akan besar kontribusinya bagi terwujudnya tujuan pembangunan di Kalimantan Tengah, yaitu; masyarakat yang harmonis, aman, damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. Sehingga dengan demikian Kalimantan Tengah akan berkontribusi besar pula untuk kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sekian, selamat berjuang mewujudkan cita-cita mulia ini dan Terima kasih.

Ketua,

DR. SIUN JARIAS, SH, MH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata (Adil terhadap sesama, Hidup baik pada jalan kebenaran, Taat kepada Yang Maha Esa)

Saya selaku Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah, menyambut gembira atas keputusan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah yang telah berinisiatif membentuk Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT). Setelah memperhatikan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan yang ingin diwujudkan, maka beralasan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan dukungan sesuai kewenangannya dan tentu saja tidak bertentangan dengan

peraturan

perundangan yang berlaku. Memang harus diakui bahwa persoalan tanah adat dan hutan adat di Kalimantan Tengah, mutlak harus dicarikan solusi terbaik yang berkeadilan. Pada satu sisi kita memang memerlukan investasi dalam rangka menggali sumber daya alam yang kita miliki dan kita juga melakukan berbagai aktifitas lainnya atas nama pembangunan. Namun demikian kita juga harus tetap memperhatikan keberlangsungan hidup secara ekonomi dan budaya masyarakat yang telah jauh sebelumnya sudah berada di wilayah terebut. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus secara bersama-sama memberikan jaminan rasa aman dan kepastian hukum, bahwa tanah adat dan hutan adat yang dalam kenyataannya memang masih ada dan menjadi sumber mata pencaharian dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak, harus mendapat penghargaan, pengakuan dan perlindungan dari negara. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh unsur pemerintahan (DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, DPRD Kabupaten/Kota dan seluruh jajaran) serta instansi vertikal dan lembaga di Kalimantan Tengah, agar bersama-sama memberikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah, sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing berdasarkan aturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimis bahwa upaya ini akan dapat mewujudkan harapan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah, karena sudah ada landasan konstitusional Pasal 18 dan pasal 28 UUD 1945, serta berbagai peraturan perundangan lainnya, bahkan ketentuan teknis operasional sudah sangat memadai.

Demikian sambutan ini diberikan, dengan harapan agar Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalmantan Tengah, melalui Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” dapat mewujudkan cita-cita luhur yang sejalan dengan semangat hasil Rapat Damai Tumbang Anoi Tahun 1894, yaitu demi terwujudnya masyarakat Kalimantan Tengah yang sejahtera dan bermartabat, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gubernur Kalimantan Tengah,

A. TERAS NARANG, SH

DEWAN ADAT DAYAK (DAD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Alamat : Jalan RTA. Milono No. 163 Km 3,5

PALANGKA RAYA KATA SAMBUTAN Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata (Adil terhadap sesama, Hidup baik pada jalan kebenaran, Taat kepada Yang Maha Kuasa)

Keputusan Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah untuk membentuk Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT), merupakan wujud dari keinginan dan dorongan seluruh masyarakat Dayak, khususnya para petani Dayak yang hidup di pedesaan pedalaman Kalimantan Tengah. Para petani Dayak khususnya “Petani ladang berpindah” di seluruh Kalimantan Tengah saat ini merasa resah, karena tanah adat dan hutan adat yang sejak luluhurnya menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian, saat ini terancam habis diambil alih atas nama investasi dan alasan pembangunan lainnya. Keberlangsungan tanah adat dan hutan adat terasa tidak aman dan terancam saat ini adalah fakta dan tidaklah berlebihan. Secara umum desa-desa tua dibagian hilir dan bagian tengah sungai-sungai besar di Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah, kalau dikumpulkan sisa tanah yang tidak masuk dalam kawasan perizinan investasi (HPH, Tambang, PBS, dll) untuk masing-masing desa, kemudian dibagikan kepada seluruh kepala Keluarga (KK) yang ada di desa tersebut, maka hampir pasti tidak dapat mencapai 2 ha/KK. Kenyataan kurang dari 2 ha/ KK inipun masih belum aman, karena belum ada pengakuan dan perlindungan hukum dari negara berupa sertifikat. Sementara disisi yang lain sangat kontras dengan warga Transmigrasi yang ada di desa tetangga, masing-masing 2 ha/ KK dan diberi pengakuan dan perlindungan hukum berupa Sertifikat. Hal demikian tidak boleh terjadi lagi untuk wilayah bagian tengah hingga hulu yang diasumsikan mencapai sekitar 600 desa dari 1500 desa lebih di Kalimantan Tengah. Saya menghimbau dan saya percaya, bahwa seluruh unsur pemerintahan, instansi vertikal (BPN, Menkumham, TNI, POLRI, dll), lembaga non-pemerintah termasuk REDD+ yang ada di Kalimantan Tengah, akan memberikan dukungan sesuai kewenangan masingmasing. Kejadian seperti yang disebutkan di atas harus kita hadapi dengan prinsif; lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali.

Kepada seluruh masyarakat Adat Dayak khususnya para petani ladang berpindah yang tergabung dan dikoordinir oleh Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah, agar bahu membahu memperjuangkan untuk diperolehnya pengakuan dan perlindungan hukum dari negara dalam bentuk Sertifikat masing-masing 5 ha/ KK. Para petani ladang berpindah Masyarakat Dayak Dayak Kalimantan Tengah harus gigih menolong dirinya sendiri, untuk menggapai keadilan, meraih kesejahteraan dan mempertahankan harkat dan martabat sebagai bagian sejajar dari suku bangsa Indonesia. Ingat pesan Pahlawan Nasional kita Tjilik Riwut; “Ela itah tempun petak tapi manana sare; Ela itah tempun kajang tapi bisa puat; Ela itah mandayung uyah tapi batawah belai”. Demikian sambutan ini disampaikan, dengan iringan doa agar Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT), dapat mewujudkan citacita mulia ini, yaitu membawa Masyarakat Adat Dayak, khususnya para Petani ladang berpindah se-Kalimantan Tengah menatap hari esok dengan senyum dan penuh harapan. Sehingga dapat memberi sumbangan berarti bagi tujuan pembangunan Kalimantan Tengah yaitu terwujudnya masyarakat Kalimantan Tengah yang harmonis, aman, damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik indonesia (NKRI). Sekian dan terima kasih. Selamat berjuang “Manggatang Utus” !

Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah,

SABRAN ACHMAD

FORUM KOORDINASI KELOMPOK TANI “DAYAK MISIK” KALIMANTAN TENGAH (FKKTDM-KT)

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masyarakat Adat Dayak merupakan penduduk asli di pulau Kalimantan yang telah sejak nenek moyang (sebelum NKRI ada) menggarap tanah sesuai tradisi, percaya sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Belom Bahadat dalam falsafah hidup Budaya Betang. Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT) sebagai wadah dalam mewujutkan aktivitas gotong royong, tolong menolong, bekerjasama dalam memenuhi kepentingan hidup bersama, yang harmonis sesuai prinsip hatamuei lingu nalatai hapangkaja karendem malempang (memiliki pikiran, perasaan satu dengan lainnya dan saling mengunjungi), serta prinsip penyang hinje simpei paturung humba tamburak (menjunjung tinggi kerjasama dan nilai persatuan antara satu dengan yang lain). Prinsip tersebut menjadikan sikap luhur Masyarakat Adat Dayak dalam Falsafah Hidup Budaya Betang untuk mencapai kerukunan, kedamaian dan keharmonisan Belom Bahadat (hidup beradat / bertatakrama) Pendirian Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah dilatar belakangi oleh keprihatinan bahwa tanah sebagai harta yang sangat berharga bagi petani Masyarakat Adat Dayak yang lahir, hidup, mengusahakan dan bertempat tinggal di tanah adat tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum/Negara sebagai hak yang sah. Hal ini diperlihakan dengan banyaknya fakta dan atau kejadian bahwa tanah adat tersebut dengan mudah dapat diambil alih pihak lain. Kondisi semacam

ini sangat tidak adil karena faktanya warga

transmigrasi yang mendapat tanah pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II memperoleh pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum dengan mendapat sertifikat hak atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional.

Fakta terkini

memperlihatkan bahwa tanah adat Masyarakat Dayak sudah semakin sempit dan terancam habis diambil alih oleh pihak lain dengan mudah. Pengambil alihan tanah

Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah ( FKKTDM–KT )

1

adat Masyarakat Dayak oleh pihak lain semakin tidak terkendali dengan mengatasnamakan pembangunan dalam bentuk kehadiran investasi / investor (HPH, PBS, Tambang), serta proyek Transmigrasi. Yang menjadi landasan dasar pendirian Forum Koordinasi Kelompok Tani

“Dayak Misik” Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT) adalah : 1) Perubahan UUD Negara RI 1945 tentang pengakuan terhadap hukum adat, pasal 18 b, ayat 2 negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agararia (Lembaaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3) Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah yang mengatur segala tata cara dan aparatur tatanan adat; 4) Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang tanah adat dan hak-hak di atas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah; 5) Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012, 26 Maret 2013, tentang Hutan Negara, Hutan Negara tidak termasuk Hutan Adat, dan Masyarakat Hukum Adat; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat B. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1. Maksud Maksut dibentuknya Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT) sebagai upaya untuk memperjuangkan adanya pengakuan, penghargaan dan perlindungan Negara/Hukum terhadap Tanah Adat seluas 5 hektar yang bersertifikat diberikan kepada setiap kepala keluarga

demi

terwujudnya

kemandirian,

kesejahteraan,


dalam

2

mempertahankan harkat dan martabat para petani Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah. 2. Tujuan Tujuan dibentuknya Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT), untuk membela masyarakat Dayak Petani Ladang Berpindah di seluruh desa, terutama pedesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah, agar bersama-sama berupaya “menolong dirinya sendiri” dalam menggapai keadilan, meraih kesejahteraan, mengangkat harkat dan martabat . Ingat pesan Pahlawan Nasional kita Tjilik Riwut : Ela itah tempun petak tapi manana sare, ela itah tempun kajang tapi bisa puat, ela itah mandayung uyah tapi batawah belai. 3. Sasaran Sasaran dibentuknya Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT) adalah seluruh Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah yang bernaung dalam wadah Kelompok Tani “Dayak Misik” untuk memperoleh Sertifikat Tanah seluas 5 hektar setiap kepala keluarga

yang

dilaksanakan

secara

bertahap

menyesuaikan

dengan

kemampuan keuangan Pemerintah (Negara). Tanah seluas 5 hektar yang sudah bersertifikat tersebut dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam semangat kemitraan dan pemberdayaan atas dukungan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. C. Tanya Jawab Tentang Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah 1.

Apa latar belakang dibentuknya Kelompok Tani “Dayak Misik” se - Kalimantan Tengah ..... ? Hal ini dilatar belakangi oleh keprihatinan

bahwa tanah sebagai satu-

satunya harta berharga sebagai tempat Masyarakat Adat Dayak lahir, hidup, berusaha bahkan manti dikuburkan. Tanah Adat saat ini dengan gampang diambil alih pihak lain (berbanding terbalik dengan tanah transmigrasi) yang telah mendapat pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum (diberi sertifikat). Kini tanah adat Masyarakat Dayak sudah semakin sempit


3

dan terancam habis diambil alih pihak lain dengan mudah. Bahkan laju pengambilalihan tanah masyarakat oleh pihak lain semain tidak terkendali... dengan berbagai alasan atas nama pembangunan, misalnya hadir dalam wujud investasi/investor(HPH, PBS, Tambang), Transmigrasi, dll. 2.

Apa tujuan dibentuknya Kelompok Tani “Dayak Misik” ..... ? Tujuannya untuk membela masyarakat Dayak Petani Ladang Berpindah di seluruh pedesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah, agar bersama-sama berupaya “menolong diri sendiri” dalam menggapai keadilan, meraih kesejahteraan, mempertahankan harkat dan martabat . Ingat pesan Pahlawan Nasional kita Tjilik Riwut : Ela itah tempun petak tapi manana sare, ela itah tempun kajang tapi

bisa puat, ela itah mandayung uyah tapi

batawah belai. 3.

Apa yang akan terjadi apabila tidak dibentuk kelompok Tani “Dayak Misik” ini, dalam rangka perjuangan bersama memperoleh pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum (pemberian sertifikat) dari Pemerintah .... ? Yang akan terjadi adalah : (a) Masyarakat Adat Dayak Petani ladang berpindah di seluruh pedesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah akan kehilangan seluruh tanah yang dimilikinya. (b) Mereka akan menjadi orang asing di atas tanah warisan leluhurnya. (c) Mereka akan menjadi Budak dan pengemis di atas tanah tempat kelahirannya. (d) Anak keturunan mereka akan menjadi hamba-sahaya bagi Tuan-Tuan Tanah

yang telah mengambil alih tanah-tanah mereka. Harkat dan

martabat mereka sebagai penduduk asli (pribumi) akan hancur terpuruk dan terinjak-injak. 4.

Mengapa diperjuangkan untuk memperoleh sertifikat hanya 5 ha/ KK, padahal setiap KK orang Dayak di pedesaan pasti memiliki tanah lebih besar ..... ? Tidak usah kuatir kalau memiliki tanah adat lebih dari 5 ha, sebab yang diperjuangkan sekarang adalah sebagai pintu masuk atau tahap awal. Dan


4

tanah adat yang lain itu akan diurus menyusul, apalagi kalau ada anak yang sekarang belum berkeluarga ternyata beberapa tahun kemudian telah menikah. Jadi tanah selain 5 hektar dimaksud, tetap pada statusnya sebagai tanah adat. 5.

Bagaimana kalau sudah tidak memiliki tanah adat sendiri lagi atau di sekitar desa sudah penuh dikuasai oleh Perusahaan (Sawit, Tambang, HPH, dll) .... ? Jangan berputus asa, sebab perjuangan ini bermaksud tidak akan membiarkan masyarakat penduduk asli yang telah sejak nenek moyangnya disitu tetapi tidak memiliki tanah minimal 5 ha/KK. Kelompok Tani “Dayak Misik” pada desa demikian tetap dapat dibentuk. Kita percaya bahwa Para Investor tersebut akan terbuka mata hatinya dan tersentuh rasa kemanusiaannya

untuk mengembalikan

minimal 5 ha/ untuk masing-

masing Kepala Keluarga (KK). 6.

Apakah syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota Kelompok Tani “Dayak Misik”.. ? Semua Kepala Keluarga Dayak Pedesaan dan pedalaman teristimewa petani ladang bepindah, memiliki tanah adat milik bersama atau milik perorangan, atau lokasi tertentu dalam satu hamparan di wilayah desa bersangkutan yang dapat dibagi untuk para anggota. Selanjutnya mendaftarkan diri dengan mengisi Formulir Surat Pernyataan + copy KTP. Dan yang paling penting : TANPA DIPUNGUT BIAYA APAPUN.

7.

Apakah kalau sudah diberikan pengakuan oleh Pemerintah melalui sertifikat lalu dapat dijual kepada pihak lain .... ? Tanah 5 ha tersebut tidak boleh dijual minimal dalam jangka waktu 25 tahun. Sebab tujuan diberikankannya sertifikat dimaksud adalah untuk menjadi aset/harta yang menjadi penopang kehidupan masing-masing keluarga, hingga ke anak keturunan.

8.

Lalu setelah diberi pengakuan, penghargaan dan perlindungan (sertifikat) oleh negara, untuk apa manfaat tanah 5 ha tersebut .... ? Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah, akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait, seperti Pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab, Pemkot dan pihak investor, termasuk Kelompok Tani


5

“Dayak Misik” , agar para pihak terkait berkolaborasi dan berperan sesuai kapasitas masing-masing. Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharapkan akan mendukung fasilitasi, regulasi, penyuluh, pupuk, bibit dan lain-lain. Sementara Investor akan mendirikan pabrik, misalnya; pabrik Pakan Ternak yang bahannya dari jagung, Pabrik yang bahan bakunya singkong, dll. Investor yang akan membeli hasil produksi (panen) dari masyarakat, memprosesnya di dalam pabrik dan menjual kepasar lokal, regional, nasional bahkan internasional (ekspor). Para Kelompok Tani akan mengkoordinir para petani anggotanya untuk secara bersama mengelola lahan masingmasing agar menjadi produktf, sesuai arahan dan kesepakatan. 9.

Bagaimana kalau masyarakat pada desa tertentu ternyata sudah memperoleh plasma atau bentuk lain dari Investor yang beroperasi di lingkungan desa bersangkutan ... ? Kalau ternyata sudah memperoleh plasma, tetap dapat ikut dalam program ini, atau kalau tanahnya sudah tidak mencukupi maka selisih dari 5 ha tetap dapat sebagai syarat untuk ikut dalam kelompok Tani “Dayak Misik”.

10.

Dengan mengelola tanah seluas 5 ha yang sudah bersertifikat tersebut, apa yang dapat diharapkan ...... ? Tentu saja diharapkan

para Petani Ladang Berpindah tidak perlu lagi

berladang dengan cara berpindah-pindah setiap tahun dan para penampang mas ilegal tidak lagi menambang mas. Hasilnya sudah dapat dihitung setiap tahun dan setiap bulan dengan pasti untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sudah tentu dapat meningkatkan kesejhteraan keluarga para petani. 11.

Terkait kehidupan dalam kemajemukan, apa yang menjadi target utama / terpenting setelah program ini dapat menjadi kenyataan ... ? Target utama / terpenting antara lain ; Kesejahteraan meningkat tajam, masa depan ada kepastian, mampu menyekolahkan anak-anak, dapat menabung untuk hari tua dan kecemburuan terhadap warga Transmigrasi yang selama ini dianggap anak emas negara menjadi sirna dengan sendirinya. Dan yang paling utama kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di tanah Dayak ini akan terjalin dengan baik, rukun, harmonis, aman dan damai.


6

12.

Bagaimana kalau program pembentukan kelompok Tani “Dayak Misik” ini tidak didukung oleh oknum tertentu .... ? Tidak perlu gentar ! Perhatikanlah dengan cermat. Sebab orang-orang atau oknum yang menentang dan tidak mendukung perjuangan ini, adalah : (a) Orang-orang yang selama ini ikut bermain dan ikut menangguk keuntungan dalam “merampas” tanah-tanah adat milik Masyarakat Adat Dayak di pedesaan dan pedalaman. (b) Orang-orang / oknum tersebut tentu tidak mau keuntungan dan kemudahannya selama ini terganggu dalam ikut bermain, menyerobot tanah adat Masyarakat Adat Dayak. (c) Orang-orang ini tidak mau melihat masyarakat Adat Dayak hidup dalam keadilan, kedamaian, kesejahteraan dan bermartabat.

D. Penjelasan Tentang Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah 1. Latar Belakang Dibentuknya Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah Pendirian Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah dilatar belakangi oleh keprihatinan

bahwa tanah sebagai harta yang sangat berharga bagi petani

Masyarakat Adat Dayak yang lahir, hidup, mengusahakan dan bertempat tinggal di tanah adat tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum/Negara sebagai hak yang sah. Hal ini diperlihakan dengan banyaknya fakta dan atau kejadian bahwa tanah adat tersebut dengan mudah dapat diambil alih pihak lain. Hal ini sangat tidak adil karena faktanya warga transmigrasi yang belum sampai kelokasi saja, sudah disiapkan/mendapat fasilitas berupa tanah pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II mendapat pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum dengan mendapat sertifikat hak atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional.

Fakta terkini

memperlihatkan bahwa tanah adat Masyarakat Dayak sudah semakin sempit dan terancam habis diambil alih pihak lain dengan mudah. Pengambil alihan tanah adat Masyarakat

Dayak

oleh

pihak

lain

semakin

tidak

terkendali

dengan

mengatasnamakan pembangunan dalam bentuk kehadiran investasi/investor (HPH, PBS, Tambang), serta proyek Transmigrasi. 2. Tujuan Dibentuknya Kelompok Tani “Dayak Misik” Tujuan dibentuknya Kelompok Tani “Dayak Misik” adalah untuk membela Masyarakat Adat Dayak yang bekerja sebagai Petani atau berbagai profesi lainnya


7

di seluruh pedesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah,

agar bersama-sama

berupaya “menolong diri sendiri” dalam menggapai keadilan, meraih kesejahteraan, mempertahankan harkat dan martabat. Hal ini sudah sejak lama diingatkan dan merupakan pesan Pahlawan Nasional dari Kalimantan Tengah yaitu Bapak Tjilik Riwut yang mengatakan “Ela itah tempun petak tapi manana sare, ela itah tempun kajang tapi bisa puat, ela itah mandayung uyah tapi batawah belai” 3. Manfaat Yang Diharapkan dan Akan Diperjuangkan Oleh Kelompok Tani “Dayak Misik” Manfaat dan Perjuangan bersama dari Kelompok Tani Dayak Misik adalah sebagai berikut: (a) Masyarakat Adat

Dayak yang adalah Petani dan bermukim di seluruh

pedesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah akan berjuang bersama-sama untuk mempertahankan / tidak kehilangan haknya dengan memperoleh sertifikat tanah adat seluas 5 hektar. (b) Mencegah bahwa pada suatu saat Masyrakat Adat Dayak akan menjadi orang asing di atas tanah warisan leluhurnya karena tanah adatnya sudah dikuasai dan dimiliki oleh orang lain. (c) Mencegah bahwa jangan sampai Masyrakat Adat Dayak tidak memiliki tanah adat yang luasnya minimal 5 hektar, sehingga banyak yang bekerja sebagai buruh diatas tanah warisan leluhurnya dan bahkan menjadi peminta-minta di atas harta / tanah tempat kelahirannya. (d) Mencegah bahwa jangan sampai terjadi anak keturunan Masyarakat Adat Dayak akan menjadi orang yang termaginalkan dan menjadi hamba-sahaya bagi para pemilik tanah yang telah mengambil alih Tanah dat Masyrakat Dayak sehingga Harkat dan Martabat mereka sebagai penduduk suku asli (pribumi) tidak lagi mereka miliki. 4. Mengapa Harus Berjuang Untuk Memperoleh Sertifikat Tanah Adat 5 (lima) Ha / KK Kita ketahui bahwa setiap Kepala Keluarga Masyarakat Adat Dayak di pedesaan pasti memiliki tanah lebih yang lebih luas dari 5 (lima) hektar. Namun demikian, karena perjuangan ini adalah merupakan langkah awal, maka keberhasilan kita pada tahap berikutnya sudah menunggu, dan akan mudah bagi para petani Masyrakat Adat Dayak memiliki tanah adat lebih dari 5 (lima) hektar. Perlu kita sadari bersama


8

bahwa keberhasilan kita ini akan menjadi langkah nyata perjuangan kita untuk mensertifikat tanah-tanah adat yang kita miliki. Jadi pada saatnya nanti tanah-tanah adat tersebut semuanya memiliki sertifikat. 5. Bagaimana Kalau Tanah Adat Sudah Tidak Ada Lagi Fakta menunjukankan bahwa banyak Desa-desa dimana Masyrakat Adat Dayak bertempat tinggal, masyrakatnya sudah tidak lagi memiliki tanah adat sebagai akibat dari penguasaan lahan dan hutan oleh Perusahaan (Sawit, Tambang, HPH). Untuk itu mari bersama-sama berjuang. Jangan berputus asa, sebab perjuangan kita juga bermaksud untuk mengembalikan hak-hak adat kita atas tanah adat yang kita miliki. Kita tidak akan membiarkan masyarakat penduduk asli yang sejak nenek moyangnya hidup dan menetap pada suatu Desa tidak lagi mempunyai kesempatan untuk memilki tanah seluas 5 (lima) hektar per Kepala Keluarga. Kelompok Tani “Dayak Misik” pada Desa-Desa dengan kondisi demikian tetap harus dibentuk. Kita akan berjuang secara bersama-sama untuk mendapatkan kembali hak-hak adat dimaksud karena kita percaya bahwa para pemilik Perusahaan tersebut akan terbuka mata hatinya dan tersentuh rasa kemanusiaannya untuk mengembalikan minimal 5 (lima) hekatar untuk masing-masing Kepala Keluarga (KK). 6. Syarat-syarat Untuk Dapat Menjadi Anggota Kelompok Tani “Dayak Misik” Semua Kepala Keluarga Masyarakat Adat Dayak Pedesaan dan Pedalaman teristimewa para petani yang memiliki tanah adat milik bersama atau milik perorangan, atau dilokasi tertentu dalam satu hamparan di wilayah desa yang bersangkutan dapat dibagi untuk para anggota Kelompok Tani “Dayak Misik”. Selanjutnya yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri dengan mengisi Formulir Surat Pernyataan + copy KTP.

Untuk semua itu adalah TANPA DIPUNGUT

BIAYA APAPUN. 7. Jual Beli dan Pengalihan Kepemilikan. Jual beli dan atau pengalihan kepemilikan atas sertifikat yang nantinya dimiliki adalah tidak diperkenankan. Hal ini disebabkan karena tanah adat seluas 5 (lima) hektar dimaksud tidak boleh dijual atau dialihkan kepihak lain minimal dalam jangka waktu 25 tahun.

Alasannya bahwa diberikankannya sertifikat dimaksud


9

adalah untuk menjadi aset yang menjadi penopang kehidupan masing-masing keluarga, hingga ke anak keturunan. 8. Pemanfaatan Tanah Yang Sudah Bersertifikat. Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah, akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait (Pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab, Pemkot dan pihak investor, termasuk Kelompok-Kelompok Tani “Dayak Misik”) agar para pihak terkait berkolaborasi dan berperan sesuai kapasitas masing-masing dalam memanfaatkan tanah-tanah tersebut. Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharapkan akan mendukung fasilitasi, regulasi, penyuluh, pupuk, bibit dan lain-lain. Sementara Investor diharapkan dan didorong untuk akan mendirikan pabrik untuk mengolah hasil produksi yang dihasilkan oleh para petani. Sebagai contoh; pabrik Pakan Ternak yang bahannya jagung, Pabrik yang bahan bakunya singkong, dll. Para ketua Kelompok Tani akan mengkoordinir para petani anggotanya untuk secara bersama mengelola lahan masing-masing agar menjadi produktif, sesuai arahan dan kesepakatan. 9. Petani Plasma Kita ketahui bahwa banyak juga penduduk Desa yang sudah memperoleh plasma atau bentuk lain dari Investor yang beroperasi di lingkungan desa bersangkutan. Apabila hal ini kita temukan para petani tersebut tetap dapat ikut dalam program ini. Dalam hal luas tanahnya tidak mencapai luas 5 (lima) hektar maka selisih/kekurangannya adalah menjadi perjuangan kita bersama. Karenanya mereka patut diajak untuk menjadi anggota Kelompok Tani “Dayak Misik”. 10. Usaha Tani Menetap. Kita mengharapkan bahwa dengan memiliki lahan minimal 5 (lima) hektar tersebut, para petani Masyarakat Adat Dayak akan menjadi pelaku usaha tani menetap. Karenanya diharapkan bahwa para Petani yang dulunya melakukan usaha tani secara berpindah-pindah tidak lagi melakukannya. Untuk itu maka Kelompok Tani “Dayak Misik” akan mengusahakan terpenuhinya kebutuhan untuk melakukan usaha tani secara menetap. Diharapkan dengan pola usaha tani menetap ini, para petani Masyrakat Adat Dayak sudah dapat memperkirakan dan merencanakan hasil usaha


10

taninya

setiap panen untuk memenuhi kebutuhan keluarga demi peningkatan

kesejahteraan keluarga. 11. Kemajemukan Masyarakat dan Kaitannya Dengan Program Kelompok Tani “Dayak Misik” Kita sadari dan syukuri bahwa Kalimantan Tengah didiami oleh berbagai suku bangsa dan agama. Terkait kehidupan dalam kemajemukan tersebut, Kelompok Tani “Dayak Misik” akan bekerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kesejahtraan masing-masing. Hal ini akan dapat mengurangi bahkan mengeliminir adanya rasa cemburu atas berbagai fasilitas yang disediakan oleh negara terutama untuk warga transmigrasi. Dengan program ini diharapkan akan tercipta kesetaraan dalam kehidupan yang harmonis dan rasa kebersamaan serta solidaritas untuk menggapai kehidupan yang lebih baik sehingga rasa persatuan dan kesatuan sebagai warga negara Indonesia semakin kokoh. 12. Pro dan Kontra Atas Pembentukan Kelompok Tani “Dayak Misik” Sebuah program dalam rangka memperjuangkan harkat dan martabat serta hak-hak bagi suatu kelompok masyarakat tentu saja akan menimbulkan adanya orang yang mendukung maupun yang kurang mendukung bahkan menolak (Pro dan Kontra). Namun demikian, sebagai sebuah perjuangan, kita harus sadari bahwa hal tersebut adalah wajar terjadi dalam masyrakat yang demokratis. Sumbernya adalah perbedaan kepentingan, karena kita harus akui bahwa selama ini ada kelompok yang merasa nyaman dan beruntung dengan adanya praktek pengalihan bahkan perampasan dari hak-hak Masyrakat Adat Dayak atas tanah. Bangkitnya kesadaran Masyrakat Adat Dayak melalui Kelompok Tani “Dayak Misik” tentu saja akan mengganggu praktek yang mereka lakukan selama ini. Kita juga harus menyadari bahwa perjuangan sebuah kaum atau kelompok masyrakat bisa saja disikapi sebagai sebuah persaingan hidup yang kurang sehat. Bahkan sangat mungkin ada orang atau kelompok tertentu yang tidak mau melihat bahwa Masyarakat Adat Dayak bangkit berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Perjuangan kita adalah demi menciptakan rasa keadilan, peningkatan kesejahtraan bersama demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945, demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


11

D. Kesimpulan Dari latar belakang, masalah, maksud dan tujuan serta petunjuk pelaksanaan tersebut di atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat Adat Dayak khususnya para Petani ladang berpindah di seluruh pedesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah, saat ini sedang menghadapi ancaman bahwa tanah adat dan hutan adat yang menjadi sandaran kehidupan dan sumber mata pencaharian mereka sejak nenek moyang (sebelum NKRI ada) dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan habis diambil alih dalam rangka kegiatan investasi dan berbagai aktifitas kepentingan pembangunan lainnya; 2. Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT), akan mengkoordinir pembentukan kelompok tani di seluruh Kalimantan Tengah yang diperkirakan sekitar 600 desa dari 1500 desa lebih yang ada, dalam rangka mencari solusi masalah tersebut; 3. Anggota Kelompok Tani “Dayak Misik” adalah seluruh kepala keluarga yang ada di masing-masing desa tanpa kecuali, untuk diperjuangkan haknya memperoleh 5 ha/ KK bersertifikat dari negara (Pemerintah pusat dan Pemda). Selanjutnya tanah 5 ha/KK tersebut akan dijadikan lahan produktif dengan cara dikerjasamakan

dengan

pihak

investor

dalam

bentuk

kemitraan

dan

pemberdayaan; 4. Tanah yang diperuntukan dalam kegiatan sertifikasi ini adalah tanah kosong yang ada di desa masing-masing, atau tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat (baik milik bersama maupun milik perorangan), yang didahului dengan pembuatan alat bukti minimal berupa Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) atau surat bukti lainnya. 5. Hutan yang diperuntukan untuk ditetapkan sebagai hutan adat pada masingmasing desa, adalah hutan yang memang berada di wilyah desa bersangkutan, dengan alasan antara lain; (a) Tempat berburu seperti babi, rusa, kancil, burung dll, (b) Tempat meramu seperti mencari bambu, rotan, kulit kayu, daun untuk atap, dll,


12

(c) Tempat memungut hasil hutan seperti buah tengkawang, getah jelutung, damar, madu, obat-obatan tradisiona, dll, (d) Tempat religius magis seperti pahewan, patahu, tajahan antang, dll. Hutan adat kedudukannya adalah sebagai milik bersama Masyarakat Adat Dayak desa bersangkutan dan bukan milik perorangan. 6. Baik tanah adat maupun hutan adat, tidak boleh diperjual belikan, melainkan hanya diwariskan (dihibahkan) kepada ahli waris atau keturunannya. 7. Khusus untuk hutan adat, selain tidak boleh diperjual belikan, juga tidak boleh dirusak untuk selama-lamanya. Masyarakat Adat Dayak setempat wajib merawat, menjaga dan hanya dapat memperoleh manfaat (berburu, meramu, memungut hasil hutan, religius magis).

II. DASAR PELAKSANAAN


13

DEWAN ADATDAYAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sekretariat: Betang Jln. RTA. Milono No.163 Km . 3,3 Palangka Raya - Kalimantan Tengah

PALANGKARAYA

PROVINSI

KEPUTUSAN DEWAN ADAT DAYAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : Of?A /DAD-KT /KPTS/VI/2014 TENTANG SUSUNAN PENGURUS FORUM KOORDINASI KELOMPOKTANI "DAYAK MISIK" KALIMANTAN TENGAH DEWAN ADAT DAYAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Menimbang

a. bahwa dalam rangka memperjuangkan adanya pengakuan, penghargaan dan perlindungan Negara/Hukum terhadap Tanah Adat seluas 5 (lima) hektar setiap kepala keluarga dan meningkatkan kemandirian, untuk mewujudkan kesejahteraan, harkat dan martabat para petani Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah perlu dibentuk Forum Koordinasi dan Kelompok Tani "Dayak Misik"; b. bahwa pengakuan, penghargaan dan perlindungan Negara/ Hukum terhadap Tanah Adat seluas 5 (lima) hektar untuk setiap kepala keluarga (Pemberian Sertifikat) seperti disebutkan dalam huruf a di atas dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah (Negara); c.

bahwa Pembentukan Forum Koordinasi Kelompok Tani "Dayak Misik" Kalimantan Tengah berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud implementasi dari sistem ketahanan pangan sesuai Falsafah Hidup Budaya Betang;

d. bahwa berdasarkan semangat Budaya Betang, prinsip Belom Bahadat, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, maka Forum Koordinasi Kelompok Tani "Dayak Misik" Kalimantan Tengah dibentuk atas dasar kesamaan pemahaman, kesamaan tujuan, kesamaan komitmen, kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;

Forum Koordinasi Kelompok Tani "Oayak Misik" Kalimantan Tengah ( FKKTDM-KT)

e. bahwa berdasarkan huruf a, b, c dan d di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah tentang Susunan Pengurus Forum Koordinasi Kelompok Tani "Dayak Misik" Kalimantan Tengah. Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18 ayat 2 dan Pasal 33 ayat 3; 2. Undang-Undang Agraria Nomor 5 tahun 1960, Pasal 2 ayat 4; 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Hutan Negara, Hutan Negara tidak termasuk Hutan Adat dan Masyarakat Hukum Adat; 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 7. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35IPUU-XI2012 tentang Hutan Negara, Hutan Negara tidak termasuk Hutan Adat, dan Masyarakat Hukum Adat; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997, Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan - Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat, Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah; 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah; 12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Adat Dayak Nasional Masa Bakti 2010- 2015; 13. Keputusan Majelis Adat Dayak Nasional Nomor Komposisi dan 25IMADNIIVI2011 tentang Susunan, Personalia Pengurus Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah Masa Bhakti 2011- 2016, tanggal 28 April 2011; 14. Keputusan Majelis Adat Dayak Nasional Nomor 121MADN/VI2012 tentang Perubahan Pertama Keputusan Majelis Adat Dayak Nasional Nomor: 25 1 MADN 1 N 1 2011 tentang Susunan, Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah Masa Bhakti 2011 - 2016, tanggal 13 Juni 2012;

Forum Koordinasi Kelompok Tani nDayak Misik " Kalimantan Tengah ( FKKTDM-KT)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Keputusan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah tentang Susunan Pengurus Forum Koordinasi Kelompok Tani "Dayak Misik" Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KESATU

Membentuk Kelompok Tani "Dayak Misik" di seluruh Desa se Kalimantan Tengah.

KEDUA

Memperjuangkan bersama-sama seluruh Kelompok Tani "Dayak Misik" se - Kalimantan Tengah, untuk mendapat pengakuan, penghargaan dan perlindungan dari Negara/Hukum Kepada seluruh Masyarakat Adat Dayak, agar masing-masing Kepala Keluarga memperoleh tanah/lahan seluas 5 hektar, sebagaimana halnya pengakuan yang diberikan oleh Negara/Hukum kepada semua Kepala Keluarga Transmigrasi dan tidak boleh diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain selama 25 Tahun.

KETIGA

Mengupayakan bersama-sama seluruh Kelompok Tani "Dayak Misik" Kalimantan Tengah, agar tanah yang luasnya 5 (lima) ha /KK tersebut dijadikan lahan produktif, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan keluarganya yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pola kemitraan dan pemberdayaan dengan dukungan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

KEEMPAT

Kegiatan dan Program Kerja Forum Koordinasi Kelompok Tani "Dayak Misik" adalah merupakan upaya Masyarakat Adat Dayak untuk mendukung program "Kalteng Besuh" dan Kedaulatan Pang an.

KELIMA

Dalam menjalankan tugas, Pengurus Forum Koordinasi Kelompok Tani "Dayak Misik" Kalimantan Tengah bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan kegiatan serta berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Adat Dayak Nasional, Hukum Adat Dayak dan ketentuan perundangan yang berlaku.

KEENAM

Tata cara pembentukan dan pelaksanaan program/kegiatan Kelompok Tani "Dayak Misik" se - Kalimantan Tengah mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang disusun oleh Forum Koordinasi Kelompok Tani "Dayak Misik" Kalimatan Tengah.

KETUJUH

Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis berisi penjelasan Tata cara pembentukan dan pelaksanaan program/kegiatan Kelompok Tani "Dayak Misik" Kalimatan Tengah menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran.

Forum Koordinasi Kelompok Tani "Dayak Misik" Kalimantan Tengah ( FKKTDM-KT)

KEDELAPAN

Memfasilitasi dan mendorong upaya partisifatif Masyarakat Adat Dayak (MAD) dan pihak terkait untuk melakukan inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan dan pembuatan Surat Keterangan Hutan Adat (SKHA) diseluruh desa se-Kalimantan Tengah yang masih mempunyai Hutan Adat.

KESEMBILAN

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini bersumber dari iuran anggota dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Adat Dayak Nasional.

KESEPULUH

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya Pada Tanggal 09 Juni 2014

SABRAN ACHMAD

YULINDRA DEDY

Tembusan Keputuasan ini disampaikan kepada Yth : 1. Gubemur Kalimantan Tengah 2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya 3. Presiden Majelis Adat Dayak Nasional di Palangka Raya 4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah 5. Ketua DPRD Kab/Kota se-Kalimantan Tengah 6. Ketua DAD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah 7. camat se-Kalimantan Tengah 8. Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah 9. Lurah dan Kepala Desa se-Kalimantan Tengah

Forum Koordinasi Kelompok Tani "Dayak Misik" Kalimantan Tengah ( FKKTDM-KT)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA DAD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR

: OFk/DAD-KT/KTPSNI/2014

TANGGAL

09 JUNI 2014

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOORDINASI KELOMPOK "DAYAK MISIK'' PROVINSI KAUMANTAN TENGAH PRESIDEN MAJEUS ADAT DAYAK NASIONAL

I. PEUNDUNG II. PENASEHAT III. KETUA

Dr. SIUN JARIAS, SH, MH

WAKIL KETUA N. SEKRETARIS

v.

KETUA DAD PROVINSI KAUMANTAN

Dr. Ir. SUWIDO H. UMIN, M.Sc Drs. DAGUT H. DJUNAS, SH, MT

WAKIL SEKRETARIS

Drs. DARMAE NASIR, M.Sc, MA, P.hD

BENDAHARA

Ir. TIJTE LELO, MMA

WAKIL BENDAHARA

Dr. BENIUS

VI. ANGGOTA 1. MARTHEN LUDJEN 2.

Ny. INUN MASEH

3.

Ir. GODUN

4.

Dr. GUNTUR TALAJAN, SH, MH

5. Ir. SIPET HERMANTO

6. Ir. EFRENSIA UMBING, M.Si

7. Drs. JEKY DAHIR 8. I r. RAWING RAMBANG, MP 9.

Drs. ANDREAS GALANG KAHARAP

10. Prof. Dr. Ir. BAMBANG LAUT, MS 11. Dr. RENHART JEMI, S.Hut, MP 12. Dr. MARKO MAHIN, MA 13. Ir. DARMAWAN 14. LODI H. INOH, SH, MH 15. Drs. SANGKING, SH, MH

Forum Koordinasi Kelompok Tani "Dayak Misik " Kalimantan Tengah ( FKKTDM-KT)

16. Drs. URIA NANYU LUDJEN, M.Sc 17. MARLINE, SH, MH 18. AGIE IDRUS, SH, MH 19. Drs. IRUS LANEN 20. Ora. YETI SUHENDRAYANI 21. ABUNAREDY SERA, SE 22. Dr. ELMALIA TARA, S.Pd, M.Si 23. HELEN LUSIANA, S.Pd, M.Si

DEWAN ADAT DAYAK PROVINSI

A,

~~tAO

SEKRETARIS,

/

SABRAN ACHMAD

Forum Koordinasi Kelompok Tani n Dayak Misik" Kalimantan Tengah ( FKKTDM-KT )

- '

1

AMAR PUTUSAN MENGADILI, Menyatakan: 1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

1.1.

Kata -negarall dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2.

Kata -negarall dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi "Hutan adat adalah hutan yang

berada dalam wifayah masyarakat hukum adat";

1.3.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap

memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undangll;

1.4.

Pasal4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3888) tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "penguasaan

2

hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undangll;

1.5.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat";

1.6.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat";

1.7.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.8.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.9.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia

3

Tahun 1945;

1.1 0. Pasal 5 ayat {2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.11. Frasa "dan ayat {2)" dalam Pasal5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.12. Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat {1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya";

2.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita

Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya;

3.

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida lndrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam,

bulan Maret, tahun dua ribu tiga betas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu

tiga betas, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil

4

Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida lndrati, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili . KETUA, ttd. M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA, ttd.

ttd. Ahmad Fadlil Sumadi

Achmad Sodiki ttd. Harjo no ttd.

ttd. Muhammad Alim ttd. Maria Farida lndrati

Hamdan Zoelva ttd.

ttd.

Anwar Usman Arief Hidayat PANITERA PENGGANTI, ttd. Dewi Nurul Savitri

[ SAL/NAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, kesatuanMenimbang : a. Bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Mengingat

1.

Pasal 188 Bab IV, Pasal 25 Bab IXA dan Pasal 281 Bab XA UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.

lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. BASI KETENTUAN UMUM Pasal1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya , memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi , politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun . Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

3.

Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun , yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

5.

Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. Pasal2

Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan hukum adat.

masyarakat

BABII PEMBENTUKAN PANITIA Pasal3 (1) Dalam melakukan pengakuan dan . perlindungan masyarakat hukum bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.

ad at,

-3(2) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua; b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota; d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota. (3) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota. BABIII TAHAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN Pasal4 Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;

b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan c. penetapan Masyarakat Hukum Adat. Pasal5 (1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat. (2) ldentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati : a. sejarah Masyarakat Hukum Adat; b. wilayah Ada) ; c. hukum Adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat. (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimpksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.

v

(4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan. Pasal6 (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). (2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah. · (3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota , pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

BABIV PENYELESAIAN SENGKETA Pasal7 (1)

Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.

(2)

Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ).

(3)

Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali . Pasal8

(1)

Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

(2)

Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pera~uran perundang-undangan. BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal9

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya. (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat di wilayahnya. Pasal10 . (1) Bupati/walikota melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada gubernur. (2) Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya kepada kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan .

BABVI PENDANAAN Pasal11 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada: a. a. b. c.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. BABVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2014. MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MAN USIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 951. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690824 1999031 001.

Kemenlerian Koordin.ator Bldang Kesejahteraan Rakyat

DEKLARASI PROGRAM NASIONAL PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PENURUNAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUT AN DAN LAHAN GAMBUT (REDO+)

Dalam rangka mewujudkan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) secara hakiki dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan UndangUndang Dasar 1945 Pasal 188 ayat 2, TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini menyepakati pelaksanaan hal-hal sebagai berikut: 1.

mengembangkan kapasitas serta membuka ruang partisipasi MHA yang aktif dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan, termasuk namun tidak terbatas dalam program REDO+;

2.

mendorong percepatan terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan MHA, termasuk namun tidak terbatas pada kriteria penetapan keberadaan, mekanisme pengakuan dan kriteria penetapan pemetaan MHA;

3. mendorong terwujudnya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi perlindungan dan pengakuan MHA, termasuk namun tidak terbatas pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat

Hukum Adat (PPMHA) dan RUU Pertanahan melalui partisipasi aktif pemerintah dalam proses penyusunan kedua RUU dimaksud; 4.

mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pendataan keberadaan MHA beserta wilayahnya melalui proses inventarisasi dan penetapan dengan Peraturan Daerah;

5.

menginventarisir dan mengupayakan penyelesaian berbagai konflik yang terkait dengan keberadaan MHA sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin kepastian hukum atas perlindungan hak setiap warga negara;

6.

melaksanakan

pemetaan

dan

penataan

terhadap

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terintegrasi dan berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat termasuk MHA; 7.

memperkuat kapasitas kelembagaan dan kewenangan berbagai pihak termasuk pihak yang bertanggungjawab dan bertugas perlindungan MHA di pusat dan daerah;

8.

memberikan

pengakuan

dan

menduku ng pelaksanaan program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut (REDO+) sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan partisipasi MHA secara hakiki dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, hari Senin, tanggal satu bulan September tahun dua ribu empat betas.

MENTER! KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT,

AGUNG LAKSONO MENTER! DALAM NEGERI,

GAMAWAN

FAU~

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MAN USIA,

MENTER! KEHUTANAN,

ZULKIFLI HASAN

MENTER! LINGKUNGAN HIDUP,

BAL~1:~:YA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

KEPALA BAOAN INFORMASI GEOSPASIAL,

HENDARMAN SUPANDJI

ASEP KARSIDI

KETUA KOM lSI NASIONAL HAK AS ASI MAN USIA,

KEPALA BADAN PENGELOLA REDO+,

HAFID ABBAS

' HERU PRASETYO

III. PELAKSANAAN KEGIATAN Lampiran : I

MATRIK JADWAL KEGIATAN FORUM KORDINASI KELOMPOK TANI “DAYAK MISIK” KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 s/d 2015 NO.

KEGIATAN

A 1. 2.

PERSIAPAN Pembentukan FKKTDM Kalimantan Tengah penyiapan bahan dan dokumen

B

SOSIALISASI Pengiriman Surat Edaran dan dokumen oleh FKKTDM Kalteng kepada seluruh Masyarakat Adat Dayak di semua pedesaan dan pendalaman Kalimantan Tengah Kunjungan, sosialisasi dan pemantapan oleh pengurus FKKTDM - KT ke desa-desa pedalaman di Kalimantan Tengah

1. 2. C. 1. 2. 3. D. 1. 2. 3. 4.

PEMBENTUKAN KTDM DESA Pembentukan Kelompok Tani “Dayak Misik” Desa se - Kalimantan Tengah Penetapan lokasi tanah adat oleh KTDM desa untuk masing-masing Kepala Keluarga dengan luas 5 Ha Pentapan lokasi Hutan adat oleh KTDM desa minimal 10 Ha/desa PENYAMPAIAN USULAN KTDM DESA Penyampaian susunan Pengurus dan anggota KTDM Desa oleh Pengurus KTDM Desa kepada FKKTDM - KT di Palangka Raya Penyampaian usulan lokasi tanah adat yang akan disertifikat 5 Ha/KK, baik satu hamparan atau lebih maupun tanah adat masingmasing KK Penyampaian usulan Lokasi Hutan Adat minimal 10 Ha/desa Penyampaian dokumen (1,2 dan 3) tersebut di atas oleh KTDM desa kepada FKKTDM - KT dilakukan bersamaan

E. 1. 2. 3.

PROSES USULAN KTDM DESA OLEH FKKTDM - KT Pembuatan SK Pembentukan KTDM Desa oleh FKKTDM - KT Rekafitulasi usulan lokasi tanah adat 5 Ha/KK Rekafitulasi lokasi Hutan Adat minimal 10 Ha/desa

F.

PENGAJUAN PROPOSAL OLEH FKKTDM - KT KEPADA BP - REDD+ Mengajukan proposal oleh FKKTDM - KT kepada BP - REDD+ untuk membantu kegiatan inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan atau tata batas pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA)

1.

WAKTU PELAKSANAAN 1 Juni - 31 Juli 2014 1 Agustus - 23 September 2014

24 September - 31 Oktober 2014 24 September 2014 - 31 Maret 2015

1 Nopember - 30 Nopember 2014 1 September - 30 September 2014 1 September - 30 September 2014

1 Desember - 31 Desember 2014 1 Desember - 31 Desember 2014 1 Desember - 31 Desember 2014 1 Desember - 31 Desember 2014

1 Januari - 31 Januari 2015 1 Januari - 31 Januari 2015 1 Januari - 31 Januari 2015

1 Januari - 31 Januari 2015


14

2.

G. 1. 2. 3. 4. H.

1.

2.

J. 1.

2. 3. 4. 5.

Pengajuan proposal oleh FKKTDM - KT kepada BP - REDD+ untuk membantu kegiatan inventarisasi, identifikasi, pemetaan, pematokan atau tata batas pembuatan Surat Keterangan Hutan Adat (SKHA) PENGAJUAN PERMOHONAN REKOMENDASI Pengajuan mohon rekomendasi dari FKKTDM - KT kepada DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Pengajuan mohon diberikan rekomendasi Persetujuan dari FKKTDM - KT kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah Pengajuan mohon diberikan rekomendasi dari FKKTDM - KT kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Pengajuan usulan dari FKKTDM - KT Kepada Pemerintah Pusat, Gubernur Kalimantan Tengah mohon diberikan Rekomendasi PENGAJUAN PROPOSAL KEPADA PEMERINTAH DAN LEMBAGA ATAU PIHAK TERKAIT karena pekerjaan ini adalah "Pekerjaan sosial kemanusiaan" skala besar, dan yang dapat ditangani terbatas, maka dimungkinkan untuk mengajukan usulan dukungan oleh FKKTDM - KT kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga dan pihak terkait, baik daerah, nasional maupun internasional Pengajuan kerjasama agar tanah seluas 5 Ha/KK se-Kalimantan Tengah tersebut dapat menjadi produktif dilaksanakan oleh FKKTDM - KT kepada Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Investor

1 Januari - 31 Januari 2015

1 Januari - 31 Januari 2015 1 Januari - 31 Januari 2015 1 Januari - 31 Januari 2015 1 Januari - 31 Januari 2015

1 Januari - 31 Agustus 2015

1 Januari - 31 Agustus 2015

HASIL AKHIR YANG DIHARAPKAN AGAR MENJADI KENYATAAN Petani Ladang berpindah Masyarakat Adat Dayak se-Kalimantan Tengah masing-masing KK mempunyai tanah adat minimal 5 Ha sudah memperoleh perlindungan dan pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk pemberian Sertifikat. Tanah masing-masing seluas 5 Ha/KK dimaksud difasilitasi untuk menjadi lahan produktif, sehingga semua KK Masyarakat Adat Dayak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan hidup layak, tanpa harus berladang berpindah-pindah. Masyarakat Adat Dayak berperan utama dalam melindungi Hutan Adat bahkan mewariskannya kepada anak cucu (generasi berikutnya), bahkan pada saatnya nanti ikut menerima/menikmati harga carbon dunia. Kehidupan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah menjadi sejahtera dan bermartabat di bumi Isen Mulang Bumi Pancasila dalam bingkai NKRI. Kehidupan masyarakat majemuk yang Bhineka Tunggal Ika di Kalimantan Tengah akan adil, makmur dan harmonis dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena masyarakat penduduk aslinya dapat hidup sejajar dengan saudaranya sesama anak bangsa lain


15

Lampiran : II LAMPIRAN

: KEPUTUSAN FORUM KOORDINASI KELOMPOK TANI ”DAYAK MISIK” KALIMANTAN TENGAH

NOMOR TANGGAL TENTANG

: : :

/FKKTDM-KT/ 2014

/2014

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI “DAYAK MISIK” DESA ............... KECAMATAN ................... KABUPATEN/ KOTA ........................... PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1. Penanggung Jawab

: Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah

2. Pengarah/Koordinator

: Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kal. Tengah

3. Ketua

: .......................

4. Wakil Ketua

: ........................

5. Sekretaris

: .............................

6. Wakil Sekretaris

: .....................................

7. Bendahara

: .........................................

8. Wakil Bendahara

: ..........................................

9. Anggota

: Tulis nama mulai nomor urut satu sampai seluruh jumlah anggota kepala keluarga (KK) . Surat Pernyataan /Biodata masing-masing anggota dan fotocopy KTP dilampirkan. Ditetapkan di Palangka Raya Pada Tanggal 2014 FORUM KOORDINASI KELOMPOK TANI ”DAYAK MISIK” KALIMANTAN TENGAH KETUA,

SEKRETARIS,

DR. SIUN JARIAS, SH., MH

Drs. DAGUT H. DJUNAS, SH., MT

Tembusan Keputuasan ini disampaikan kepada Yth : 1. Gubernur Kalimantan Tengah 2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya 3. Presiden Majelis Adat Dayak Nasional di Palangka Raya 4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah 5. Ketua DPRD Kab/Kota se-Kalimantan Tengah 6. Ketua DAD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah 7. Camat se-Kalimantan Tengah 8. Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah 9. Lurah dan Kepala Desa se-Kalimantan Tengah


16

Lampiran : III SURAT PERNYATAAN ANGGOTA KELOMPOK TANI “DAYAK MISIK” DESA ................................... 1. Nama lengkap

: ....................................

2. Tempat/Tgl. Lahir

: .....................................

3. Alamat Domisili

: Desa ................................. Kecamatan ............................

4. Biodata Lengkap

: Sebagaimana tertera dalam fotocopy KTP terlampir

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bermohon untuk ikut bergabung dalam Kelompok Tani “Dayak Misik” dan bersama-sama seluruh anggota se-Kalimantan Tengah yang dikoordinir oleh Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik” Kalimantan Tengah, berjuang agar seluas 5 hektar Tanah Adat saya memperoleh Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan secara hukum (diberi Sertifikat) dari Pemerintah Republik Indonesia. Saya sebagai penduduk asli yang telah sejak nenek moyang (sebelum NKRI ada) menggarap tanah sesuai tradisi, percaya bahwa Pemerintah Republik Indonesia pasti dapat memenuhi permintaan ini, mengingat hal yang sama telah dilakukan oleh Pemerintah terhadap warga Transmigrasi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa ...................... Tanggal ......................... 2014. Yang menyatakan,

.......................................


17

Lampiran : IV SURAT KETERANGAN KESIAPAN LAHAN TANAH ADAT Yang bertanda tangan di bawah ini kami pengurus (Ketua dan Sekretaris) Kelompok Tani “Dayak Misik” Desa ......................... Kec. ..................................... Kab. ............................... Menerangkan dengan sebenarnya bahwa anggota Kelompok Tani “Dayak Misik” Desa ...................... berjumlah ......... orang telah menyiapkan lahan Tanah Adat dengan luas ............. hektar yang berlokasi di .................................. dan ..................................... untuk dapat dipetakan dan dipatok agar Tanah Adat seluas 5 hektar tiap kepala keluarga yang kami mikili memperoleh Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan secara hukum (diberi Sertifikat) dari Pemerintah Republik Indonesia. Demikian Surat Keterangan Kesiapan Lahan Tanah ini kami buat dengan sebenarnya, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya Pada Tanggal

2014

KEOMPOK TANI ”DAYAK MISIK” DESA ....................................... KETUA,

SEKRETARIS,

..................................................

................................................. Mengetahui :

KEPALA DESA,

MANTIR ADAT DESA,

..................................................

.................................................


18

Lampiran : V SURAT KETERANGAN KESIAPAN LOKASI HUTAN ADAT Yang bertanda tangan di bawah ini kami pengurus (Ketua dan Sekretaris) Kelompok Tani “Dayak Misik” Desa ......................... Kec. ..................................... Kab. ............................... Menerangkan dengan sebenarnya bahwa anggota Kelompok Tani “Dayak Misik” Desa ...................... berjumlah ......... orang telah menyiapkan kawasan Hutan Adat dengan luas ........ hektar yang berlokasi di ................................... untuk dapat diinventarisasi, diidentifikasi, dipetakan dan dipatok, agar Hutan Adat tersebut sebagai wadah Masyarakat Adat Dayak beraktifitas, seperti tempat religius magis, berburu, meramu dan memungut hasil hutan serta memperoleh Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan secara hukum (diberi Legalitas) dari Pemerintah Republik Indonesia, dan bersama ini kami lampirkan gambar/peta kasar lokasi Hutan Adat Desa .................................... Demikian Surat Keterangan Kesiapan Lokasi Hutan Adat ini kami buat dengan sebenarnya, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palangka Raya Pada Tanggal

2014

KEOMPOK TANI ”DAYAK MISIK” DESA ....................................... KETUA,

SEKRETARIS,

..................................................

................................................. Mengetahui :

KEPALA DESA,

MANTIR ADAT DESA,

..................................................

.................................................


19

SAMBUTAN PRESIDEN: MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL Pada acara:

NAPAK TILAS PAKAT DAMAI TUMBANG ANOI TAHUN 2014 Tumbang Anoi, 3 Oktober 2014 Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata Assalaamu’alaikum warrohmatullahiwabarakaatuh. Selamat Pagi, Salam Sejahtera,Syaaloom, Tabe Salamat Lingu Nalatai Salam Sahujud Karendem Malempang, Om Swasti Astu Yang saya hormati,  Para Deputi Presiden MADN,  Para Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara serta seluruh Ketua DAD dari Luar Pulau Kalimantan dan Ketua DAD Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah,  Saudara Wakil Bupati Gunung Mas,  Para Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah,  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gunung Mas,  Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Instansi Vertikal/ Provinsi Kalimantan Tengah,  Kepala Dinas/Badan/Kantor Kabupaten Gunung Mas,  Para Damang Kepala Adat, Mantir Adat, dan Sesepuh Adat Dayak se-Kalimantan,  Para Insan Pers, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Undangan dan hadirin sekalian. Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya-lah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga pada malam hari ini dapat berkumpul di tempat bersejarah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan Napak Tilas Pakat Damai Tumbang Anoi Tahun 2014. Sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya bahwa Pakat Damai Tumbang Anoi yang dilaksanakan 120 tahun yang lalu (1894-2014) di Lewu Tumbang Anoi, merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting dan menentukan eksistensi dan masa depan kehidupan orang Dayak di pulau Kalimantan. Melalui peristiwa tersebut masyarakat Adat Dayak telah membuktikan kebesaran hati dan semangat kebersamaan Hal 1

untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi pada masa itu dengan dilandasi dan mengedepankan Semangat Betang. Dalam perspektif masyarakat Adat Dayak saat ini, Semangat Huma Betang yang ditunjukkan para pendahulu kita, menunjukan pada kita arti sebuah solidaritas. Satu atap menunjukkan adanya seperasaan dan sepenanggungan dari setiap penghuninya. Kekhasan dari kebersamaan inilah yang hendaknya selalu tertanam tatanan kehidupan orang-orang Dayak. Semangat Kekeluargaan senantiada diutamakan dalam kehidupan Betang yang bertujuan untuk Menyatukan Seluruh Masyarakat Dayak. Nilai-nilai kebersamaan (komunalisme) harus terus dikedepankan di antara warga meskipun diperhadapkan pada perbedaan yang mereka miliki. Dari hal itu maka akan tampaklah bahwa orang-orang Dayak sangat menghargai suatu perbedaan. Baik perbedaan etnik, agama atau latar belakang.

Hadirin sekalian yang saya hormati, Peristiwa Pakat Damai Tumbang Anoi 1894 lalu telah memberikan sebuah dasar yang kuat dan strategis bagi masyarakat Dayak. Melalui peristiwa tersebut telah dihasilkan beberapa hal yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat adat Dayak yang harus kita maknai secara arif dan bijaksana sesuai dengan kondisi dan perkembangan jaman saat ini tanpa menghilangkan makna hakiki dari kedamaian yaitu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dengan lingkungan maupun berdamai dengan aturan-aturan

hukum

adat

yang

telah

melahirkan

sebuah

penyempurnaan,

penyeragaman secara garis besar dalam 96 pasal Hukum Adat warisan purba turuntemurun yang telah menjadi pedoman yang dipangku oleh para Damang Kepala Adat, disamping Hukum Negara yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Demikian halnya saat ini, melalui peristiwa Napak Tilas 120 Tahun Pakat Damai Tumbang Anoi Tahun 2014, yang telah kita awali dengan kegiatan Pumpung Hai, Saya harapkan dapat melahirkan hal-hal yang strategis dan prinsip serta bermanfaat bagi masyarakat Adat Dayak saat ini maupun masa yang akan datang. Terlebih dalam kegiatan Napak Tilas saat ini program dan kebijakan yang dilahirkan mulai dari Peluncuran Buku Sejarah Kalimantan Tengah; Buku Hukum Adat Dayak Tumbang Anoi 1894 (HADAT 1894); Pedoman Peradilan Adat Dayak Kalimantan Tengah dan Launching Gerakan “Harajur Hapan Kutak Itah” serta

lahirnya sebuah rekomendasi Hasil Pumpung Hai dan

Penandatanganan Perjanjian Antar Generasi, dapat betul-betul disosialisasikan dan Hal 2

dilaksanakan secara baik dan konsisten yang harus dimulai dari masyarakat Adat Dayak itu sendiri. Karena dengan demikianlah kita akan memiliki rasa cinta dan kebanggaan sebagai orang Dayak yang seutuhnya. Terlebih bagi masyarakat Kabupaten Gunung Mas terkhusus masyarakat Lewu Tumbang Anoi, saya berharap agar dapat menjadi pioner-pioner kedamaian, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi lebih dari pada itu menjadi pioner pendamaian bagi masyarakat Adat Dayak secara menyeluruh. Semangat tersebut saya harapkan terus kita jaga, dan semakin diperkuat dengan terus mengedepankan prinsip huma betang guna menjamin adanya akses komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang kuat. Karena kedua aspek ini sangat penting dalam proses penanganan berbagai permasalahan yang sedang dan akan terjadi serta dihadapi masyarakat Adat Dayak. Disamping itu Saya berharap agar kegiatan-kegiatan adat dan budaya dapat dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya di Desa Tumbang Anoi ini, terlebih pada saatnya nanti akan diresmikan Kawasan Situs Budaya Peninggalan Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 dan Desa Tumbang anoi sebagai Desa Wisata Budaya. Hal tersebut tentunya mengharapkan peran aktif dan inovatif dari pemerintah daerah dan kelembagaan adat Dayak baik provinsi maupun kabupaten/kota agar Semangat Pakat Damai Tumbang Anoi senantiasa digelorakan kepada seluruh masyarakat dari waktu ke waktu.

Hadirin sekalian yang saya hormati, Dalam kesempatan yang baik ini dan penuh khidmat, Saya Atas Nama Presiden Majelis Adat Dayak Nasional secara resmi meluncurkan buku-buku : 1. Buku Sejarah Kalimantan Tengah Edisi II 2. Buku Hukum Adat Dayak Tumbang Anoi 1894 (HADAT 1894) 3. Buku Pedoman Peradilan Adat Dayak Kalimantan Tengah 4. Buku Forum Koordinasi Kelompok Tani “Dayak Misik”. Sekaligus pula pada Malam Yang bersejarah bagi Masyarakat Adat Dayak, Gerakan “Harajur Hapan Kutak Itah” Secara Resmi Saya nyatakan di Mulai. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, Selamat melaksanakan Napak Tilas Pakat Damai Tumbang Anoi Tahun 2014, semoga dengan kegiatan ini kita semakin mampu merapatkan barisan, meningkatkan kebersamaan, serta saling topang menopang Hal 3

untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dan rekomendasi yang telah dihasilkan untuk dapat diterapkan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan, untuk kesejahteraan masyarakat Adat Dayak, dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan Terima Kasih. Wassalamu’allaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata Om Shanti,Shanti,Shanti Om. Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL PRESIDEN, TTD A. TERAS NARANG, SH

Hal 4

)t,~"\5. .,. A .. D."t

'I!'

~

<>..,...'9

.·

:._,,.

NASIONAL

PERJANJIAN ANTAR GENERASI Dalam rangka implementasi P ANCASILA, kami yang bertanda tangan dibawah ini, adalah Tiga Generasi yang bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Adat Dayak Kalimantan, yaitu ; Generasi Masa Lalu, Generasi Masa Kini dan Generasi Masa Depan, dengan ini berjanji tentang hal-hal sebagai berikut : l.

Kami Masyarakat Adat Dayak Kalimantan berjanji untuk menghargai satu sama lain dalam hal keyakinan dan atau Agama yang dianut oleh kami ma:;ing-masing, selanjutnya perbedaan agama tidak boleh memecah belah, dan tidak boleh karena memeluk suatu Agama berakibat bukan lagi sebagai suk."U Dayak, sebab suku Dayak bukanlah Agama;

2.

Kami Masyarakat Adat Dayak Kalimantan berjanji untuk menjaga nilai-nilai keadilan,

peradaban,

kemanusiaan, harkat dan martabat Suku Dayak, ditengah-tengah pergaulan antar anak bangsa Indonesia bahkan ditengah-tengah pergaulan intemasional; 3.

Kami Masyarakat Adat Dayak Kalimantan berjanji untuk memperoleh posisi bukan sebagai penonton, tetapi ikut berperan aktif dalam Struktur Pemerintah demi membangun dan memperkokoh NKRI di tingkat nasional, dan menjadi pemain utama dalam struktur Pemerintah Daerah di Tanah Dayak Kalimantan;

4.

Kami Masyarakat Adat Dayak Kalimantan berjanji untuk memperoleh posisi aktif dalam kancah politik nasional, dan memperoleh posisi utama dan aktif dalam kancah politik daerah di Tanah Dayak Kalimantan;

5.

Kami Masyarakat Adat Dayak Kalimantan sebagai bagian dari Bhineka Tunggal Ika, ahli waris Sumber Daya Alam (SDA) warisan leluhur di Kalimantan, beljanji untuk memperoleh keadilan dalam hal menguasai wilayah, melestarikan Hutan dan menikmati basil Sumber Daya Alam yang berlimpah, demi mewujudkan kesejahteraan, harkat dan martabat dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945.

Demikian Perjanjian An tar Generasi ini kami buat dengan penuh kesadaran dan akan kami kawal untuk tindak lanjut sebagaimana mestinya.

GENERASI MASA LALU

GENERASI MASA KINI

.YOSEPH

~Ui GENERASI MASA DEPAN : 1. NAOMI

2.ETHERIA

3.

THE~OSANA

!{ tabengan r

SELASA 16 SEPTEMBER 2014 '

lnventarisasi HutanAdat diKalteng Masih Minim PALANGKA RAYA- Inventarisasi Hutan a tau presepsi yang sama terhadap bagaimana ' Adat a tau Tanah Adat di Kalimantan Tengah menginventariris hutan adat yang ada. Oleh ternfata masih sangat minim. Oleh sebab itu, karena itu, dia mengusulkan kepada Dewan ke depan DPRD Kalimantan Tengah meminta Adat Dayak dan pemerintah daerah agar kepada pemerintah daerah dan leJfbaga adat kedepan supaya diadakan pembekalan kepada untuk meningkatkan kapasitas s luruh Da- seluruh· Damang dan mantir serta seluruh . mangagaimempercepatinvertaris iseluruh perangkatnya. "Dan disini mereka ada masalah yang Hutan Adat di se!uruh Bumi Tamb Bungai sangat luar biasa tinggi sehingga mereka ini. · Menurut Anggota DPRD Kalimantan Ten- lupa niengiventarisasi situs-situs yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Kami mengah, Yansen A Binti, untuk inventarisasi hutan adat atau pun tanah adat terlebih dirinya gusulkan kepada dewan adat dan pemerintah sebagai salah satu bagian dari lembaga adat daerah supaya diadakan pembekalan kepada melihat melihat waktu untuk inventarisasi damang ini, bertahap bagaimana dia diperbantukan juru-juru ukur yang memahami tanah ataupun hutan adat itu sangat kurang. "Sampai saat ini, inventarisasi hutan ada kemudian bagaimana seluk-beluk seseorang yang sudah dilakukan oleh para pemangku yang mendapatkan hak tanah adat," terang adat sekitar kurang lebih 10·15 persen saja. Wakil Rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Sehingga itu terasa kurahg karena masih ban- Kalteng I, yang meliputi Kota Palangka Raya, yaklagi hutart maupun tanah.-adat yang belum Gunung Mas dan Kabupaten Katingan ini. . diinventarisit';" kalff'ansen-;-£abtu (14/9). Legislator dari Partai Gerakan Indqnesia Beberapa hutan adat yang perlu diinven- Raya (Gerindra) ini menyampaikan dengan . tarisasi kata Yansen diantaranya, Pukung adanya pendidikan dan pembekalan khusus Pahewan, komplek pekuburan nenek moyang, . yang kepada damang, mantir dan petugas tempat betang, situs-situs serta berbagai aset · kepala padang. Struktur kepemerintahan adat yang belum banyak sekali belum terdaftar. itu dibuat kepala padang, niantir jaga dan lain "ltukan hutan ternpat perburuan, tempat men- sebagainya, struktur inilah nantinya yang cari gaharu ternpat mencari nyating ini·belum akan membantu Damang. Catatan terpenting juga kata Yansen kedeterinventarisir," tambah Yansen. Sementara·ini kata Yansen, Damang dan panrl.ya jangan sampai ada lagi Damang atau Mantir masih berkutat dengan persoalan- mantrr yang bekerja sebagai humas di sebuah persoalan adat· yang terkait persoalan tarik perusahaan pertambangan maupun perke. menarik kepemilikan atau pun hak antara · bunan. Karena disinyalir tidak akab. bisa masyarakat dengan perusahaan dan investor menjadi hakim yang baik, karena menurut dia yang masuk ke Kalimantan Tengah. Dengan Damang itu adalah hakim yang bersifat netral. banyaknya masalah yang sangat luar biasa "Kedepanjangan sampai ada lagi Damangyang t1nggi ini para mantir ataupun Damang lupa bekerja di Humas Perusahaan karena Damang menginventarisir situs-situs yang ada. ini orang netral," pungkas mantan Anggota Kemudian belum adanya keseragaman DPRD Kota Palangka Raya ini. 0 sgh

~ RaDAR ~~MPIT _·

~

~PN~gP~mbriatan · ~ ,ertifikasiTanafi Mia ~ ~ PALANGKARAYA-Badan p:erkebnnan, _clear itu dulu;'W(j · [lertanahan Nasional (BPN) UJamya. roI,
n

2

RABU · 15 OKTOBER 2014

PALANGKA RAYA- Ke- ias sebagai ketua. dan pedalaman Kalteng. hadiran investasi dan berbIa mengatakan, forum itu Siun menjelaskan, tujuan agai aktivitas yang memer- pembentukan forum tersebut diharapkan dapat menjadi lukan hutan, lahan serta untuk membela masyarakat pengakuan, penghargaan, sumber daya alam (SDA) Dayak yang. menjadi petani dan perlindungan atas tanah yang' ada di dalamnya, atas ladang berpindah di seluruh masyarakat adat oleh negara. nama pembangunan, me- desa. "Selain itu, agar dapat Dijelaskannya, forum mang membawa kemajuan, menolong dirinya sendiri tersebut menyasar agar selukesejahteraan, dan mod- menggapai keadilan, meraih ruh masyarakat adat Dayak ernisasi. Namun di sisi lain, kesejahteraan, serta men- Kalteng yang bernaung di masyarakat adat Dayak be- gangkat harkat dan marta- bawah FKKTDM-KT dapat lum mendapat jaminan rasa . bat orang Dayak," katanya memperoleh sertifl.kat tanah aman dan kepastian hukum dalam rilis yang diterima seluas 5 hektare per Kepala terhadap hak tradisional Tabengan, Senin (13/10). Keluarga (KK). "Nantinya, yaituhak atas tanah adat dan Masyarakat Adat Dayak tanah seluas 5 hektare tersehutanadat. saat ini tengah berada dalam but, dapat diberdayakan denUntuk itu, sebuah upaya keprihatinan, imbuhnya, gan produktif, melalui jalan muncul dari masyarakat akibat hak atas tanah dan kerja sama dengan pihak lain · adat Dayak untuk memper- hutan serta SDA yang men- da}.am semangat kemitraan juangkan hak-hak tersebut. jadi warisan dari leluhurnya dan pemberdaya~n atas duPada September lalu, Forum semakin terancam. Pada- kungan pemei:"intah daerah," Koordinasi Kelompok Tani hal, seluruh kekayaan alam lanjut Shin. . Sementara itu, Gubernur "Dayak Misik" Kalimantan tersebut telah menjadi mata Terigah (FKKTDM-KT) telah pencaharian secara turun- ' Kalteng Agustin Teras Nadi hari temurun di seluruh pedesaan rang ketika I ditemui -terbe~.tuk, dengan Siun Jar• .

yang·sama menyatakan sikap"• optimis atas terbentuknya:: FKKTDM. "Say a optimis:: program terse but berjalan: : dengan baik. Ini merupakan.: salah satu bentuk perjuan-.: gan atas suku Dayak, sesuai:: dengan cita-cita luhur yang : sejalan dengan semangat : Rapat Damai Tumbang Anoi : 1894," ujarnya. · Teras mengungkapkan, : nantinya program juga akan : berfokus pada hutan adat, : sehingga yang terpenting ; saat ini adalah .upaya inven- : tarisasi tanah-tanah adat : tersebut. . Kelak, tandasnya, pembi- ~ ayaan pembuatan sertifl.kat : tanah masyarakat tersebut : akan dibantu oleh pemerin- • tah, sehingga masyarakat ~ dapat memperoleh sertiflkat , dengan gratis. It! bwn.'.:. ·

RABU

Iabengan

15 OKTOBER 2014

GERAKAN DAYAK MISIK

Perjuangan Warga Dayak

Demi Hak Atas Tanah Adat PALANGKARAYA-Dewan AdatDayak (DAD) Kaltengmemutuskan untuk membentuk . Forum Koordinasi Kelompok Tani "Dayak Misik'; Kalimantan Tengah (FKKTDMKT). Forum tersebut wujud dari keinginan dan dorongail. seluruh masyarakat Dayak, khususnya para petani Dayak yang hidup di pedesaan dan menggantungkan hidup dengan sistem ladang berpindah. Saat ini, petani Dayak merasa resah karena tanah adat, hutan adat warisan le. luhurnya terancam habis diambil alih atas nama investasi dan alasan pembangunan lainnya, Menurut Ketua DAD Kalteng Sabran Achmad, masyarakat Dayak harus berjuang bersama-sama guna mendapatkan hak atas tanah adat tersebut. "Jika sertiflkat resmi atas tanah adat tidak dibuat, maka lama-kelamaan tanah adat akan habis, dan orang Dayak akan kehilangan tempat tinggal," ujarnya kepada Tabengan, Selasa (14/10). Apabila tanah adat ·

mendapat pengakuan yang resmi dari pemerintah, maka nantinya para petani ladang berpindah dapat mengusahakan dan mengelola tanah mereka secara menetap. "Kita sudah melihat, pemerintah memberikan lahan bersertiflkat masingmasing 2 hektare kepada tiap kepala keluarga warga transmigrasi. Mengapa tidak ada juga pengakuan dan jaminan sertiflkat bagi :warga Dayak?" cetus Sabran. . Faktanya, tutur dia, keberlangsungan tanah adat dan · hutan adat saat ini terasa tidak aman serta terancam. Secara umum desa-desa tua di bagian hilir dan bagian tengah sungai-sungai besar se-Kalteng yang tidak masuk dalam kawasan perizinan investasi, jika dikumpulkan dan dibagikan rata kepada seluruh KK, maka tidak akan mencapai 2 hektare per KK. "Itu pun belum aman dan terjamin, karena belum ada pengakuan dan perlindungan dari negara dalam bentuk sertiflkat," tegasnya.

Untuk ·itu, ia berharap seluruh jajaran DAD kabupaten/kota dapat bergerak proaktifbersama masyarakat Dayak, untuk melakukan pendaftaran, pendataan,dan inventarisasi tanah-tanah adat di tiap daerah. "Para petani Dayak maupun masyarakat Dayak dapatmendaftar secara · cuma-cuma kepada Forum Dayak Misik melalui pengurus masing-masing daerah, dengan menyiapkan Formulir SuratPernyataan danfotokopi kartu identitas," jelasnya. Setelah itu, tambahnya, maka akan disiapkan untuk proses pembuatan sertiflkat tanah 5 hektare per KK, dengan bantuan biaya daripemer- · intah daerah. Sabran menandaskan, dengan adanya Dayak Misik, maka kesejahteraan warga Dayak dapat meningkat, masa depan ada kepastian, masyarakat Dayak mampu menyekolahkan anak-anak, mampu menabung untuk simpanan hari tua, serta menghilangkan kecemburuan terhadllp warga transmigrasi. ~ bwn

}UMAT .

17 OKTOBER 2014 .

Tanah Adat Dayak Misik ·Dilarang .Diperjualbelikan PALANGKARAYA-Pembentukan Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik Kalimantan Tengah (FKKTDM-KT) beberapa waktu . lalu merupakan sebuah bentuk perjuangan awal untuk mempertahankan harkat dan martabat, serta ~ewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Adat Dayak Kalteng. Menurut Ketua FKKTDMKT Siun Jarias melalui rilis pers yang diterima baru-baru ini, kelompok tani (poktan) tersebut akan mengkoordinasi pembentukan kelompok tani serupa di seluruh Kalteng. "Diperkirakan ada sekitar 600 desa dari 1500

desa yang ada, dan tengah dicari solusi untuk proses pembentukannya," ujar dia. Ia menjelaskan, anggota poktan Dayak Misik adalah seluruh kepala keluarga (KK) di masing-masing desa tanpa kecuali, untuk memperjuangkan haknya memperoleh sertifikat tanah 5 hektare dari negara. "Selanjutnya tanah tersebut akan dijadikan ·lahan produktif denganjalan kerja sama bersama pihak investor dalam bentuk kemitraan dan pemberdayaan," ucapnya. Tanah yang bersertif"lkat itu, ujar Siun, adalah tanah kosong yang ada di desa bersangkutan atau dapat pula

berbentuk tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, yang didahului dengan pembuatim ala.t bukti minimal berupa Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA). Dikatakannya, hutan adat meliputi wilayah yang menjadi tepat berburu babi, rusa, kancil, atau burung, kemudian merupakan ternpat meramu seperti mencari bambu, rotan, kulit kayu, ataupun daun untuk atap. "Bisa juga sebagai tempat memungut hasil hutan seperti buah tengkawang, getah jelutung, damar, madu, maupun obat tradisional. Bahk.an kawasan yang dipakai sebagai tempat relijius

magis seperti pahewan, pata'hu, tajahan antang, di mana kedudukannya adalah milik bersama, bukan perorangan," tutur dia. Nan:tinya, lanjut Siun, tanah adat maupun hu~ adat tidak boleh diperjualbelikan,: melainkan hanya ~wariskan atau dihibahk.an kepada ahli waris maupun keturunan pemilik tanah. "Khusus. untuk hutan adat, selain tidak untuk diperjuabelikan, juga tidak boleh dirusak selama-lamanya. Masyarakat adat setempat wajib merawat, menjaga dan hanya boleh mendapat manfaat dari pengelolaannya," tutup dia. lt1 bwn

FORUM KOORDINASI KELOMPOK TANI DAYAK MISIK KALIMANTAN TENGAH ( FKKTDM-KT ) Sekretariat BETANG HAPAKAT

Recommend Documents