FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN

PENGELOLAAN TAMBANG MIGAS DI BLOK CEPU KABUPATEN BOJONOGORO, JAWA TIMUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 002/PUU-I/2003 Heri Sumanto _________________________________________________________ Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Merdeaka Madiun ___________________________________________________________

Abstract

Resources management of oil and gas in Blok Cepu, Bojonegoro, during more than 3,5 centuries, in the period of colonist and more than 60 years period of Independence, not being able to achieve the greatest people’s prosperity, this case, must be believed surely there is something wrong. Rights to dominate by The State, as the concept or the theory, it is necessary to be retested about its validity, and the rights to dominate by the State, as ideology and or the program, it is also required to be questioned about its effectiveness.The essence and the development of thought about rights to dominate by state for its people’s prosperity, in fact it has many developments and still relevant enough for being defended in Indonesia, that is by doing some adjustments with authentical interpretation, based on the decision of Case Constitution Lawcourt: No.002/PUU-I/2003. Collectively, people have been constructed by 1945 Constitution and give mandate to state to perform policy (beleid) and action of preparing (bestuursdaad), organizing (regelendaad), managing (beheersdaad), and supervising (toezichthoudensdaad) for purpose of reaching its the greatest people’s prosperity.

Keywords : Resources management, gas and oil, blok cepu. Jurnal Konstitusi, Vol.1, No.1, Juni 2011

45

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN A.

PENDAHULUAN Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan sumber daya

alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Misalnya; kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi yang berupa endapan-endapan mineral seperti minyak dan gas bumi. Salah satunya adalah tambang Migas Blok Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Bojonegoro Jawa Timur, yang terkenal dengan sumur tambang tua1, pertama kali ditemukan pada akhir abad ke 18 yang pengelolaanya pertama kali dilakukan oleh Bataafsche Petroleum Mij (BPM) tahun 1890-19402. Blok Cepu beberapa tahun terakhir ini menjadi ramai dibicarakan orang, baik dari kalangan politikus, pengamat minyak, akademisi, tokoh masyarakat yang semua mengatas-namakan kemakmuran rakyat, karena harta karun milik bangsa Indonesia ini telah diserahkan pengelolaannya kepada investor asing Exxon Mobil Oil dari Amerika. Kuasa pertambangan khususnya untuk bahan galian Migas memang sangat luas cakupannya meliputi di darat dan di laut yang pada intinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemberian wilayah kuasa pertambangan yang bersifat sentral cenderung telah menimbulkan terjadinya tumpang tindih dan konflik kepentingan dalam penggunaan lahan

atau kawasan dan masalah lain yang berhubungan dengan

masyarakat lokal dan cenderung mengabaikan hak masyarakat3.

1

Sayuti Thalib, 1971, Hukum Pertambangan Indonesia, AGB, Bandung, hlm. 20-21. 2 Pertamina, tt, Perkembangan Industri Perminyakan di Indonesia, Jakarta, hlm.12. 3 Rudi M. Simamora, 2000, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambatan, Jakarta, hlm. 3.

Jurnal Konstitusi, Vol.1, No.1, Juni 2011

46

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN Daftar panjang pengelolaan sumber daya tambang di Indonesia misalnya tambang emas (ijinnya tembaga) di Timika oleh Freeport, Mobil Oil Loh Sumawe, PT. Gas Arun, dan lain-lain, yang sangat diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat,

ternyata

hanya

menyisakan

kekecewaan,

ketidak-adilan,

kemiskinan lokal, kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan kontroversi yang panjang, serta ribuan pertanyaan yang tidak pernah terjawab4. Gambaran tersebut di atas telah memberikan pengalaman buruk dan traumatis bagi masyarakat lokal dan juga pemerintah daerah, misalnya beberapa bulan yang lalu Bupati Bojonegoro telah melakukan penutupan jalan atau akses yang menghubungkan ke proyek ekplorasi Blok Blok Cepu. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2006 telah terjadi unjuk rasa masal yang melibatkan warga masyarakat 4 (empat) desa yang tanah hak miliknya akan dibebaskan oleh Exxon Mobil Oil menuntut kejelasan masalah, pengadaan tanah, bagi hasil, pengelolaan lingkungan hidup, transparansi dan lain-lain. Wakil rakyat DPR RI yang ada di Senayan juga tidak mau ketinggalan sibuk mempersiapkan hak angket dan rasanya masih terus akan berlanjut dengan gerakan-gerakan lain yang mengarah pada kritik kebijakan pengelolaan tambang migas di Blok Cepu.

4

Subadi, 2003, Kedudukan Hukum Pemerintah Daerah Dalam KontrakKontrak Karya Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah., hlm. 5. Lihat juga Subadi, 2004, Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Migas DOH Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.,Jurnal Puslit, Unmer Madiun, hlm. 7.


47

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN Kontrak-kontrak karya pertambangan di Indonesia yang di awali sejak tahun 1967 (Freeport) sampai Exxon Mobil Oil di Blok Cepu cenderung hanya menguntungkan pihak investor asing dan merugikan masyarakat lokal, pemerintah daerah dan bangsa Indonesia pada umumnya. Ada dugaan kuat bahwa kontrak-kontrak karya pertambangan tersebut telah meninggalkan atau dengan sengaja mengesampingkan ideologi, asas hak menguasai negara Pasal 33 UUD 1945, yang secara otentik ditafsirkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang akhirnya dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 002/PUU-1/2003.

B.

PEMBAHASAN

1.

Pengelolaan Blok Cepu Sebelum Putusan MK No. 002/PUUI/2003 R. Prajatna Koesoemadinata seorang advisor atau penasehat

penemuan Blok Cepu, secara garis besar dan terinci menjelaskan bahwa; Blok Cepu adalah ladang minyak tua yang sudah ditemukan sejak jaman penjajahan Belanda. Meskipun sudah diketahui sebagai ladang minyak, namun untuk penemuan terumbu-terumbu minyak yang ada sekarang itu baru dilakukan pada awal tahun 1990 hingga 1995, yang dilakukan oleh PT. Humpuss Patra Gas, dan merupakan pemilik konsesi Blok Cepu yang memiliki beberapa ladang minyak seperti; Banyu urip, Cendana dan Alastua. Blok Cepu ditemukan dengan ide baru, baik menyangkut konsep maupun teknologinya. Dikatakan baru disebabkan karena langkahlangkah sebelumnya juga sudah dilakukan oleh Pertamina dan ternyata tidak menemukan apa-apa. Namun langkah-langkah tersebut harus tetap diakui bahwa Pertamina telah berjasa, hal ini disebabkan karena Jurnal Konstitusi, Vol.1, No.1, Juni 2011

48

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN Humpuss belajar dari kegagalan-kegagalan yang telah dialami oleh Pertamina. Jadi penemuan itu merupakan proses yang panjang, mulai dari eksplorasi, survei seismik sampai pengeboran. Konsep-konsep lama itu hanya mengambil di lapisan atasnya saja, dengan ide baru mencari di lapisan di bawahnya dan di situ akan ditemukan lapangan minyak baru dan ini harus ditunjang dengan teknologi yang baru yaitu teknologi yang up to date. Setelah dilakukan survei mutakhir hingga kedalaman 1200 meter, baru ditemukan terumbu-terumbu baru tersebut5. Gambar-gambar terumbu inilah yang menjadi primadona dan kami tawarkan kepada pihak asing. Ada 8 (delapan) yang berminat, namun hanya ingin mengambil alih operatorship, mulai Total, Unocal, Shell dan Ampolex yang akhirnya kami ajak kerjasama, dan Mobil Oil tidak berminat. Ampolex tidak memaksakan kehendak untuk menjadi operatorship tetapi mereka minta untuk menempatkan 2 (dua) orang yakni vice president exploration dan chief geologisti dalam tim eksplorasi kami lakukan antara tahun 1996 – 1997 dan pengeboran dimulai pada tahun 19986. Waktu itu faktor perubahan politik reformasi di pusat (Jakarta) sangat berpengaruh, tahu-tahu yang menguasai pengeboran akhirnya orang-orang Mobil Oil padahal operatorshipnya Humpuss Patra Gas, yang memiliki saham 51 %. pengeboran pertama minyak Banyuurip -1 sudah keluar, inti pengeboran dilihat, tekanan ditentukan, contoh minyak juga sudah keluar hanya belum di tes berapa laju produksi per hari, belum ditentukan karena keadaan sedang reformasi dan orang Mobil Oil

5

Prajatna Koesoemadinata, 2006, Tokoh di Balik Penemuan Blok Cepu (Blok Cepu Ditemukan Dengan Ide Baru), Jawa Pos; 12 Maret 2006, hlm. 1. 6 Ibid.


49

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN memanfaatkanya

dengan

merahasiakan

semuanya

dan

tidak

mengumumkan kepada Pertamina, dan menunda pengeboran dengan alasan ada gas H 2 S, karena pada saat itu operatorship masih Humpuss Patra Gas, maka kewenangan operatorship akan menjadi milik Humpuss bukan mereka dari Mobil Oil. Padahal pengeboran itu akan dilanjutkan menunggu pengalihan saham yang 51 % tersebut. Baru setelah Mobil Oil mengambil alih seluruh participating interst Humpuss Patra Gas hingga 100% pengelolaan dimiliki, mereka melanjutkan pengeboran sekitar 300 sampai 400 meter dan melakukan test dan mengumumkan bahwa Exxon Mobil Oil sebagai penemu seismic 3D dan memiliki 100% kewenangan atas Blok Cepu dan melupakan menemuan seismik 2D dan temuan-temuan yang dilakukan Humpuss Patra Gas7. Secara legalitas pengalihan konsesi seperti menjual Humpuss Patra Gas hingga 100 % (seratus persen), yang menjadi persoalan pengalihan participating hingga 49 % membutuhkan persetujuan Pertamina dan Menteri Pertambangan (Ginandjar Kartasasmita waktu itu) dan nyatanya juga sudah mereka dapatkan. Satu hal yang menarik adalah saat menemuan minyak oleh Humpuss Patra Gas, sudah dilaporkan kepada Pertamina, namun sebagai pengawas yakni Badan Pembinaan Pengusaha Kontraktor Asing (BPPKA) ternyata diam saja. Sedangkan pejabat Pertamina sudah mendapat laporan tentang penemuan oleh Humpuss, justru pihak yang melaporkan terus dipindah tugaskan ke BP Migas. Dengan kata lain dari

7

Ibid.


50

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN argumen tersebut, secara yuridis formal maka

Mobil Oil dinyatakan

sebagai penemu dengan segala intriknya.8 Pendapat lainnya menurut pandangan Amein Rais, Blok Cepu termasuk yang ditengarai mengandung sisi historis kolusi sehingga harus diperiksa oleh pemerintah sendiri dan jika perlu masuk kasus hukum dan politik. Tahun 1987, berdasar Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 0177/K/1987, tanggal 5 Maret 1987, wilayah kuasa pertambangan (WKP) mencakup kawasan seluas 973 km persegi. Semula dikelola oleh PT. Migas, kemudian diserahkan kepada Pertamina UEP III Lapangan Cepu. Setelah Pertamina melakukan berbagai macam survei, penyiapan lahan dan siap melaksanakan pengeboran, pada April 1990, pengelolaan Blok Cepu diambil alih oleh PT. Humpus Putra Gas dengan penandatanganan technical assistence contract (TAC) untuk masa 20 tahun (1990 – 2010). PT. Humpuss Patra Gas, kemudian melakukan survei seismik 2 D sehingga dapat diidentifikasi 29 prospek migas. Terindentifikasi dua jenis prospek untuk yang dangkal ditangani sendiri dan prospek target migas yang dalam (reservoir Gamping Kujung reef) yang akan dikerjasamakan dengan pihak lain. Struktur Banyu Urip memiliki potensi minyak minimum 235 MMBO dan gas belasan TCF. Hingga 1998 lebih dari 15 sumur sudah dibor, di antaranya sumur Nglobo Utara –1 dan Alas Dara –1 yang sudah menghasilkan minyak mentah. (Koesoemadinata, 2005)Dari sinilah kisruh awal penguasaan Blok Cepu menjadi rancu sehingga hak negara dan hak Pertamina semakin jauh untuk menguasai ladang minyak yang

8

Ibid.


51

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN besar itu. Indikasi muncul pada saat PT Humpuss telah menjual barang yang bukan haknya kepada pihak lain yaitu pihak Mobil Oil. Kerja sama TAC di tangan PT Humpuss pada dasarnya adalah hak pengelolaan yang tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, dengan kata lain apabila masa kontrak selesai, hak harus kembali kepada Pertamina sebagai Pemiliknya. Jadi pemindahan hak dari tangan Humpuss kepada pihak lain adalah pelanggaran hukum dan pada saat itulah Blok Cepu telah menjadi barang haram atau barang tadahan. Tepatnya Humpuss dan Exxon Mobil dicurigai telah melakukan praktek illgal dan posisinya sebenarnya sangat lemah. Tahun 1996 bulan Mei, Humpuss melepas 49 % sahamnya ke Ampolex Cepu Ltd, perusahaan Australia, Desember 1996 , Mobil Oil membeli Ampolex dan pada pertengahan 1997, Mobil Oil mengambil alih seluruh saham-saham Ampolex Cepu Ltd, Desember 1999, Exxon Corporation melakukan merger dengan Mobil Oil dan menjadi Exxon Mobil Oil, berpusat di Irving, Texas Amerika Serikat. Ketika Exxon Mobil Oil menjadi perusahaan minyak raksasa, pada saat yang sama, sedang mengambil alih saham-saham Humpus yang tersisa di TAC Blok Cepu.9 Pada 29 Juni 2000, Mobil Cepu Ltd (MCL), anak perusahaan yang dibentuk Exxon Mobil Oil untuk menjadi operator lapangan Blok Cepu, mengambil alih pengoperasian dan 51 persen sisa saham TAC Cepu dari Humpuss Patra Gas dan mulai saat inilah Exxon Mobil Oil memiliki 100 persen saham TAC Blok Cepu. Tidak lama setelah akuisisi saham tersebut, pada tahun itu juga Exxon Mobil Oil melakukan ekplorasi seismik di wilayah Blok Cepu. 9

Ibid.


52

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN Kenyataan lapangan membuktikan bahwa potensi migas Blok Cepu sudah diketahui lebih dari 100 tahun yang lampau. Karena kelemahan dan kenaifan kita bersama dengan besarnya KKN, maka penguasaan pada tambang strategis lepas begitu saja sehingga rakyat banyak dirugikan, sehingga pabrik-pabrik pupuk, industri kekurangan gas dan dampaknya harga pupuk sangat tinggi hampir tidak terbeli oleh petani dan sebagainya. TAC (teknical assistence contract) Humpuss mengoptimalkan lapangan migas tua dengan mendapatkan bagian lebih besar (30 berbanding

70)

dan

telah

melakukan

penyimpangan

dengan

mengekplorasi tambang baru yaitu dengan PSC (production sharing contract), dengan pembagian prosentase 20 berbanding 80 atau 15 berbanding 85)10.

2.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 002/PUUI/2003 Masih dalam konteks tentang ”hak menguasai oleh negara”

sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945, dalam perkembangan perundang-undangan selanjutnya, sebagai tafsir otentik diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU No. 22 Tahun 2001). Dalam undang-undang tersebut, pengertian ”dikuasai oleh negara”, juga berarti telah memberikan wewenang kepada pemerintah. Adapun rumusan dalam ketentuan UU No. 22 Tahun 2001 tersebut yaitu:

10

Jawa Pos 27 Pebruari 2006, hlm. 1.


53

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN 1. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa “Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan oleh negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi”. 2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa ”Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan”. Ditinjau berdasarkan kehendak atau cita-cita para pendiri negara Republik Indonesia ini, rasanya telah mengalami pergeseran cukup jauh dan berbeda dengan semangat para founding fathers, artinya dicurigai tidak sesuai lagi dengan pengertian, konsep, asas, ideologi yang terkandung atau tersurat dan tersirat dalam ketentuan Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945. Undang-undang tersebut akhirnya telah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah diputus dengan Putusan Perkara: 002/PUU-I/2003, telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005. Dalam masalah ”hak menguasai negara”, pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain menyebutkan: • Bahwa Pasal 33 ayat 2 yang menyatakan; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dalam hubungan pengertian negara terdapat unsur rakyat, wilayah dan pemerintah. Dalam konteks pemerintahan dengan sistem demokrasi, kedaulatan rakyat dihargai dan diberikan posisi kuat dan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara tertinggi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.


54

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN • Dilihat dari pengertian kedaulatan, maka kata dikuasai negara bukan berarti memiliki, akan tetapi sebagai organisasi yang bernama negara diberikan kewenangan. • Berdasarkan hak menguasai negara di dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945, dapat dimungkinkan timbulnya hak-hak misalnya hak pengelolaan, hak pengusahaan. Hak menguasai negara dalam hubungan minyak dan gas bumi mencakup; hak untuk mengatur dan hak menentukan status hukum pengelolaan dan pengusahaan atas minyak dan gas bumi dan sebagaian kewenangan itu dapat diberikan kepada badan usaha dan bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam UU 22 Tahun 2001, sedangkan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha migas tetap ada pada Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi. • Dilihat dari aspek kedaulatan rakyat serta mengatur dan menentukan kegiatan usaha migas, maka pengaturan hak menguasai negara tidak hilang dan UU No. 22 Tahun 2001 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi asas ekonomi kerakyatan dan demokrasi. 11 Berdasarkan atas pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka ternyata dari aspek legal formal pengertian tentang hak menguasai negara masih belum berubah atau dengan kata lain tetap dalam posisi menyesuaikan dengan perkembangan situasi yang berkembang yang dituntut ”efisiensi dan efektivitas” pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya 11

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Rabu, 16 Desember 2004, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003, Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005, Selasa tanggal 04 Januari 2005 .


55

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN guna, berhasil guna, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan. Dalam dalam salah satu pertimbangan hukumnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dijelaskan: Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah,

dan

regulasi

oleh

Pemerintah.

Fungsi

pengelolaan

(beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (shareholding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan,

yang

melaluinya

Negara,

c.q.

Pemerintah,

mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Jurnal Konstitusi, Vol.1, No.1, Juni 2011

56

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Mencermati dan mengkritisi kedua putusan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang terkandung dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya bahwa; pengertian “penguasaan oleh negara”, yaitu meliputi kewenangan untuk; 1) mengatur (regelen); 2) mengurus (bestuuren);

3)

mengelola

(beheeren);

4)

dan

mengawasi

(toezichthouden); masih tetap berada di tangan Pemerintah, sebagai penyelenggara “penguasaan oleh negara” dimaksud, atau badan-badan yang dibentuk untuk tujuan tertentu.

3.

Pengelolaan Blok Cepu Pasca Putusan MK Nomor: 002/PUUI/2003 Produksi Blok Cepu beberapa kali molor dari jadwal yang

dijanjikan, dengan kata lain jauh dari prinsip efektif dan efisien, dan dalam perkiraan dengan asumsi harga minyak mentah $ 50,- per barel dengan nilai tukar rupiah Rp 10.000,- negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 115 milyard per hari, artinya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dan rakyat sekitar Blok Cepu akan tertunda, sedangkan Exxon Mobil Oil sebagai operator tidak akan pernah rugi, karena biaya yang dikeluarkan per hari tetap akan diperhitungkan dengan standart harga internasional, kenyataan produksi Blok Cepu belum sesuai dengan yang dijanjikan 20.000 BPH, Pemerintah kecewa. Disisi lain perkembangan yang terjadi dalam kenyataan di lapangan terus bergulir, bahwa komposisi pemegang saham akhirnya, Jurnal Konstitusi, Vol.1, No.1, Juni 2011

57

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN Mobil Cepu Limited (MCL) telah berhasil menguasai saham sebesar 45 %, maka sebagai pemilik saham 45 % dan sekaligus sebagai Operator peranannya terlalu dominan, kondisi inilah yang mengakibatkan timbulnya dualisme kepemimpinan yang tidak harmonis antara Pertamina sebagai pemegang saham 45 % namun tidak sebagai operator, selalu dalam posisi kalah (sekunder) dan bahkan tidak pernah mendapat tempat dalam pengambilan keputusan-keputusan penting atau sengaja ditinggal. Di sisi lain pemegang saham 10 % yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu; Pemprov Jatim, Pemprov Jateng, Pemda Bojonegoro, Pemda Blora, Pemda Tuban, yang sampai saat ini, tidak jelas keberpihakan pada Pertamina. Berdasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menguatkan pengertian ”Negara adalah Pemerintah” sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sektoral lainnya) dan sekaligus dapat diartikan mengesampingkan teori yang menyatakan ”Negara adalah manifestasi dari seluruh rakyat, organisasi seluruh rakyat dan lain-lain”.12 Sedangkan kenyataan dan Putusan Makamah Konstitusi tersebut, maka kewenangan pemerintah untuk; 1) mengatur (regelen); 2) mengurus (bestuuren); 3) mengelola (beheeren); 4) dan utamanya kewenangan mengawasi (toezichthouden) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002, Pasal 10, terletak pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan 12

Harsono, Boedi 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya, Jilid I, Ed Revisi, Cetakan 8, Hukum Tanah Nasional, (Djambatan, Jakarta,`1999 )Loc. Cit.


58

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas kenyataan tersebut, BP Migas mengancam akan meninjau ulang management Blok Cepu dan atau langkah-langkah alternatif di masa mendatang dalam pengelolaan Blok Cepu. Pengalaman buruk kontrak karya pengelolaan Blok Cepu oleh Exxon Mobil Oil tersebut telah memberi inspirasi bagi Airlangga Hartarto (Ketua Komisi VII DPR RI) untuk membentuk Tim indentifikasi pengembangan Blok Cepu, Tim yang diberi nama ”Tim Blok Cepu”, akan beranggotakan 52 orang yang akan diketuai oleh salah satu unsur pimpinan komisi VII DPR RI.

C.

KESIMPULAN Pengelolaan Tambang Migas di Blok Cepu harus didasarkan pada

putusan Mahkamah Konstitusi Perkara: No. 002/PUU-I/2003. Rakyat secara kolektif telah dikonstruksikan oleh UUD 1945 dan memberikan mandat kepada negara (Pemerintah) untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan kewenangan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan terutama kewenangan pengawasan (toezichthoudensdaad), agar supaya pengelolaan Blok Cepu dapat mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemecahan masalah tidak mungkin hanya melalui hukum yang bersifat represif, harus diimbangi dengan upaya-upaya fasilitatif, membantu mencarikan jalan keluar dari masalah sosial yang membelit rakyat sekitar tambang migas dengan mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).


59

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN DAFTAR PUSTAKA Bachriadi, Dianto, 1998, Merana Di Tengah Kelimpahan, ELSAM, Jakarta. Fauzi, Noer, 2001, Otonomi Daerah Sumber Daya Alam dan Lingkungan, cetakan Pertama, LAPERA, Yogyakarta Hardjo Soemantri, Koesnadi 1991, Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Harsono, Boedi 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya, Jilid I, Ed revisi, Cetakan 8, Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta. Koesoemadinata, Prajatna, 2006, Tokoh di Balik Penemuan Blok Cepu (Blok Cepu Ditemukan Dengan Ide Baru), Jawa Pos;12 Maret 2006. Pertamina (tt), Perkembangan Industri Perminyakan di Indonesia. Simamora, Rudi M, 2000, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambatan, Jakarta. Subadi, 2003, Kedudukan Hukum Pemerintah Daerah Dalam KontrakKontrak Karya Pertambangan Dalam Perspektif Otonomi Daerah. ---------, 2004, Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Migas DOH Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.,Jurnal Puslit, Unmer Madiun. Thalib, Sayuti, 1971, Hukum Pertambangan Indonesia, AGB, Bandung. Zakie, Mukmin (2000), Kaitan Kuasa Pertambangan Dengan Hak-hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Jurnal Hukum UII, No. 13 Vol. 7 April.


60

Filename: Directory: Template:

ARTIKEL 3, HERI SUMANTO, PENGELOLAAN...

C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal. dotm Title: Subject: Author: user Keywords: Comments: Creation Date: 11/07/2012 7:01:00 Change Number: 7 Last Saved On: 07/09/2012 6:21:00 Last Saved By: user Total Editing Time: 15 Minutes Last Printed On: 07/09/2012 6:21:00 As of Last Complete Printing Number of Pages: 16 Number of Words: 3.507 (approx.) Number of Characters: 19.990 (approx.)

FKKP-FH UNIVERSITAS MERDEKA MADIUN

Recommend Documents