$ffii sgMAnANG, 31 oKrOBgR 2009
r"r,bdtJ.:'X:?:m"yadan Sesual deag;un astlrrya
TJNTVSRSIIAf ISI-AM INDCNES1A
Fnr,t-rlles [n"KI M Kerua hogr:rri Srurii
*-r.t
r Jt
't,', .tt
tt.\ffif :FAKULTAS,
HUKUM
UNIVERSITAS HTOI.IK SOEGIJAPRANATA PAWIVITAN TUHUR IV/I BENDAIII'DUWUR STMARANG 502.]4
'
ISBN : 978-6028011-06-8
,t
DAFTAR ISI Kata Pengantar
Daftar Isi Makalah Konferensi
:
Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia Keadilan Lingkungan untuk Hutan Indonesia
A. Menyoal
l.
I.l.
2.
lroni Penegakan HAM di Indonesia Suatu Kajian terhadap
Kasus
Trisakti dan Senranggi (Bernardo Danu Jaya, Johan Setiarvan, Ariehta Eleison, Litinus Agabal)
Ilak Sosial dalam Pelayanan
3.
Kbsehatan
Vs Hak Individu
1.2.1
dalarn
Pelayanan Kesehatan (Tinjauan tentang Dilema antara Perlindungan Masyarakat terhadap Penyakit Menular dengan Hak atas Rahasia Kedokteran (Y.Endang Wah,vati)
I.3.
5.
(Johanes Sardadi)
1.4.1
Beberapa Prinsip dan Pengaturan PerLanggungjawaban Komando dalam Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Marcella blwina S)
I.5. r
Analisis Pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara dalam -putusan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum. (Nidyana Dwi Deviani)....
7.
I.6.1
Kewajiban Negara Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) di Indonesia
(Rahayu)...
...................
8. Politik Hukum Nasional dalam basis Perlindungan
1.7.1
Membangun Sistem Hukum Ber-
HAM di Era Globat
(Shinta Dewi Rismawati)
9.
I
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM; Kendala dan Solusinya
4.
6.
I
Demokratisasi dalam Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah
(Sulardi)
I.9.1
10. Dialektika Antara Hukum Dan Kekuasaan Dalam Kehidupan
(Prof, Dr. A. Gunawan
Setiarda)..
potitik.
I.l0.l
l. Beberapa permas "i:i:'#,[:"#dl'i"#"fl I
3;l;::il1'3*';1":x#*i-::';
(M. Syamsudin). I. t t. I
12' Pendataan dan penegaxn Status Kewarganegaraan , Indonesia Bagi pem.ukl, Repubrik ^ Asing.(Tiong Hoa; yang Tidak Berdokurnen Sebagai e*tr*-p;ruk.:;;^"u u No. | 2 Tah'un 2006 (venatius
f"rr""*
Hadiyont)
..
r3' Rerevansi pembenrukan terhadap penesakan ff"f.
(Woro Winancl-i)
l4
15.
..:.....-
Komisi
t.t2.l
l
dan
ar^ifr4""usiaf.!g1uon Ci Indonesia
Rekonsiriasi
f.I3.t
Formulasi Keiahaun,perang dalam Kebijakan Suaru Kajian rcrhadap lrgistasi Indonesia. r;"p;;;;i Hukum Intemasional Pembaharuan Hukum dan Nasional (Y. TrihoniND)..
I.t4.t
Perlindungan Hukum terhadap *:lr,y |zfcnurur Undang_Undang Nomor 13 Tahun 2006 . te;ninp dalam perspektif HAM '-"'-"6 Perlindungan Saksi d""- [;;;; (Yeni Widowati)
I6. Pemanasan Globa (8. Resti Nurt u,,jliian Efika Lingkungan
i.|5.t
17. penegakan HAM di Aceha
I.t6.I Semar;a Daerah
flca Daerah operasi Militer (Yohanes Gideon. c;;;:::;,,.
8. s rrategi
r
r","*]
operasi Militer .
ia A ri nan to).
*1""
di Tengah Kofa (Kasus Bringin s"mu.ang J-rlJ;;lerem
(yovita Indrayatii.._ ,9.
[u!r*,
,Jan
I.t7.l sungai
Kekuasaan dan Moral
I. t
(P. Soerjowinoro)
8.l
I. t 9.l
II. Kejahafan
l.
Ekonomi dan Koruosi
Menguak Jur jl:iilC"mrption uatam Krisi (c. Maya Indah s).. ... ' Datam Krtsis _:. _ ^n^..^,_
(c
--
2'
i";ieffi:":l offrt'"siawaban daram Bentuk o"n gan piaana ui g pl"ti J.:l,T ::::: rndi*,;" ::::: :" "
II. t. t
pidana
r
Sanksi
i
lt.2.1
' f:ffiJilrt;5:y.taku
Kejahuhn,_Ek*omi Di rndonesi4 dan Institusi o'.:51
oJi;;':Tq'i tlur(um Yans Bermt
*.l.a"o (sL M;:;;;'il
n
i rna.ivoJ l-.i.
:
::
:
:::'*
TJi'"o, rorr l::.':.;; Ni lai -Ni lai Pancas i la
II.3. t
ii
i
I
4 Kemarn pualK9-qo Yli;; :?tri::;A1*urr Kejahatan
iVlt'u 5.
.^. Adi Krisanto) "
Undang-Undang
gatast Perbankan Men
ll.4.l
"'
Nomor
ls
titrui]0o7
pada Keberpihakan - -.^:"'"nono*'un KerakYatan
Modal
tentang --
l"n":i11" Uib"-'ul ataukah
:
pada
il.5.1
PJJonotian
(Y. Budi Sarwo;
& C99d.P,ublic Governance Audit BPK atas^APBD Tindak Pidana Korupst
i.
(GPG) sebagai il.6.1
i*i"ai"Vt
UpaYa Preventtt (Yakub Adi Krrsanto)"
"'
Pencalonan fn'gqo'u Menyoal Prosedur u"lt]... studi Kasus : Syamsul
7. t'
;KPil
u:d"
illi l ;n ;ir' " ta e*i1:
iy u n un u.^ D u Ch'R') Vuttinu AYu
8
^"
:"1'.a.1.1.
Jean Evervn' Eren Kavarina)
3i:Xiillll',"Jill,.l
g. 7'
Komisi Pemilihan Umum
" : : 1': "
'
Pelanggaran Pidana dalam Penanggulangan Hukurn Kebijakan
ii.il"g-u"dang
iiri*In"t'arjo)
Pasar
Modal
tl.7.1
ll.8'l
li'g'l
""""
l0.MempertegasPeranKaumlntelektualdalamMengawalKeb.rjakan r"-pri is,udi Kasrs Pengawalan vans parrisipurii'6u*..Ji"r"aunr
'ili;,Lrl{?nt*f:Tj:u:l;Jfl1::::1T:::
Politik' dan Kekuasaan Terbungkam III.Gender dalam Hukum' Mengangkat Suara yang : W"nita H"^ft'f' l- Hukum, datam Hukum Polifonik (DonnY Danardono)
r'I
ro
r
Ill.t.l
Penanggulangan
UU No' 23 Tahun 2004 dalam Rumah Tangga"' "n"t"tasan Fisik d1!am Lingkup
2. Funssionalisasi
;ltfililunu Wilavah Hukum PN Yogvakarta iiliK;t di
Ill.2.l
(Paulinus Soge)
tentang Hakim dalam Putusan Pengadilan Pertimbangan 3. Analisis Permohonan tjin Poligamt.. \ V'Hadiyono)"" iRik" Saraswati dan
4. "
Perempuan Kekerasan dan Perdagangan
ir,Oo-riiptadi Pandi)""
"""'
[I.3.1
tI1.4.1
INDOMSIA fiEBERAfA gERMAilALAf{AN YANG DIHA-DAPI PELAUT p,lX UnCENSI pBRT.IXOUNGAN HUKUMr\rYA MENGHADAPI DAMPAK GLOBALISASI DA}{ PERDAGANGAN BEBAS
M.Syamsudin' ABSTRAK
Di era globalisasi seperti sekarang ini, sektor maritim
memainkan peranan
aktivitas, baik politik, vang sangat penting dan stiategis dalam berbagai macam dan keamanan serta aktivitas yang berkaitan l[-o^io*i,"rosial, budaya pertahanan t;ei,; hubungan urrt- pulau dan antar negara, khususnya dalam bidang p"rJug*gu., nasional tttu.tp* internasional. Dyn$ . dari gi:.bdtt-Tl- 17 bagi sektor maritim lndonesia, i"rau!u"g* bebas telah membawa perubahan besar i"*tr-u ai bidang teknologi ic.l,rstrimaritim dan keberadaan SDM pelaut Indonesia akan Menghadapai globalisasi dan perdagangan bebas pelaut Indonesia terancam yang rendah i".siigtit iari petaut asing. f{al ini disebabkan karena kualitas SDM lsu-isu aalam na etos kerj4 p"rgr**n bahasa asing, dan kurangnya disiplin kerja. juga menunjukkan yang dihadapi pelaut tndottesia di mata masyarakat internasional lraf-ft"f yang nigatif seperti adanya Isu Black List, High-Risk Area, dan Penerapan di Seafarers latrtity Doiument- Isu-isu ini menyulitkar' posisi pelaut Indonesia
kancah internasicnal. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan untuk melindtrngi secara huk-um pelaut Indonesia. Hat ini didasarkan pada kepentingan-kepentlngan yang terkait Cengan peluang ketersediaan lapangan kerja di kapal, sebagai sunber ie"iia negara, pekerjaan pelaut yang penuh risiko, dan kebijakan penerapan asas cabotage secara utuh dalam posisi Indonesia sebagai negara maritim.
Kata-Kata Kunci
: Pelaut
Indonesia, Perlindungan Hukum, Gl'obalisasi'
Perdagangan Bebas Isu-isu Global di Bidang Kelautan Negara Igdonesia adalah negara maritim. Hal
ini
ditunjukkan dengan luas
wilayah Indonesia sekitar 7,7 juta kilometer persegl, terdiri atas 75 persen teritorial laut (5,8 juta km2) dan 25 persen teritorial daratan (1,9 juta k*t). Luas teritorial laut
juta tersebut terdiri atas 2,8 juta km2 perairan nusantara (perairan kepulauan) dan 0,3 km2 laut territorial, serta 2,7 juta km2 zona ekonomi eksklusif (zEE). Jumlah pulau besar dan kecil mencapai kurang lebih 17.548 buah. Potensi besar
ini menjadikan
lndonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan teritorial laut terluas di dunia dan keseluruhan garis pantai sepanjang 80.791 km atau 50-494 mil't
'M.Syamsudin,DosenpadaFakultasHukumUniversitaslslamlndonesiaYogyakarta'sedang menempuh program Doktor limu Hukum di UNDIP Semarang. E-mail :
[email protected]' t gudun penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan RI, 2004. "Studi Penerapan Asas Cabotage Dalam Pelayaran Nasional." Laporan Akhir Penelitian. Jakarla- Hlm.l
Di era globalisasi seperti sekarang ini, sektor maritim memainkan
peranan
yang sangat penting dan strategis dalam berbagai macam aktivitas, baik politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan serta aktivitas yang berkaitan dengan hubungan antar pulau dan antar negara, khususnya dalam bidang perdagangan
nasional maupun internasional. Pertumbuhan volume perdagangan internasional dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat proses globalisasi telah menuntut perlunya pengembangan sektor kemaritiman agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien sehingga dapat bersaing dengan negara-negaralain.z
Sebagai dampak dari globalisasi dan perdagangan ciunia (bebas) telah
membawa perubahan besar bagi sekJor maritim It^*onesia. Dampak tersebut mengakibatkan pula perkembangan yang pesat
di
bidang teknologi industri
maritim. Keadaan tersebut membawa kecenderungan dalam hai penggunazrn sarana transportasi, jenis kemasan dan kapasitas angkut yang semakin besar. Hal ini juga
akan berpengaruh terhadap keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) peiaut dengan k-ualitas dan kuantitas pekerjaan yang semakin besar. Dengan demikian
diperiukan tenaga profesional yang mampu melaksanakan fungsi dan jenis pekerjaan yang melebihi kondisi di era sebelumnya.3
Beberapa
di era globalisasi
permasalahan
dan isuiisu strategis ytrrg
diperkirakan akan mempengaruhi aktivitas pelaut Indonesia mencakup antara lain
1.
:
Persaingan global
Globalisasi telah membuat batas antar negara semakin kabur. Perlindungan terhadap produk dalam negeri melalui proses monopoli
kini semakin ditentang
oleh dunia internasional. Perjanjian perdagangan bebas seperti Asean Free Trade
Area (AFTA), kesepakatan pasar bebas dunia melalui General Agreemenet on
Tarffi and Trade (GATT)
menentang proteksi yang diberlakukan oleh suatu
negara atas intervensi pasar oleh negara lain. Setelah diberlakukannya perjanjian
l
tersebut maka suatu unit pemerintahan
di suatu negara akan mendapat
tekanan
I
yang semakin keras dari negara lain.
2.
Lingkungan sosial
i
H'. ll r
t
H
i,
'tbtd.Hlm.2.
$;i
H' \ F"
Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan RI, 2005. "Studi Kebutuhan SDM Transportasi Laut". Laporan Akhir Penelitran. Jakarta. Hlm. I
Lll.2
/ pegawai telah menyebabkan karyawan perubahan masyarakat akiba| globalisasi baik' Hakmenuntut perlakuan yang lebih pemerintahan/perusahaan unit suatu organisasi kurang diperhatikan oleh pihak sebelumnya yang manusia hak asasi paling rendab penghasilannya
semakin dituntut, (karyawan golongan pula dengan upah minimum regional)' Demikian bawah di berada seringkali organisasi
kini
membuat pelayanan pada masyarakat telah kesadaran masyarakat akan memberikan pelayanan' harus lebih berhati-hati dalarn
3.
Lingkungan Politik
bisnis' Suatu mempengaruhi pertumbuhan Kondisi politik suatu negara sangat asing takut a agakkacau menyebabkan para investor negara yang situasi politikny sosial politik yang menimbulkan' kerusuhan Kekacauan modalnya. menanamkan di Indonesia telah bisnis. Pengalaman kerusuhan potitik akan mentatikan usaha luar negeri' Selain melarikan modalnya mereka ke menyebabkan banyak pemodal pabik tufup. kerja telah menyebabkan banyak itu, perusakan pabrik dan alat.alat
4. Perubahan undang-undang Banyaksekaliperaturan-peraturanbaruyangmunculdalamberbagaiaspek Serikat UU No'25 tahun'1998 tentang kehacliran Ivlisalnl'a organisasi' operasi
mengelola karyawan' Kalau pekcrja menyebabkan organisasi semakin sulit untuk karyawan (SPSI)' hariya memiliki satu organisasi semula organisasi perusahaan
kinikaryawanmemilikipeluanguntukbergabungpadabanyakserikatpekerja organisasi baru' seperti itu, atadmtrngkin membuat
5.
Lingkungan teknologi
Kemajuanteknologi'khususnyateknologiinformasi'telahmerubahsecara tingkat Kehadiran komputer dengan mendasar cara pengelolaan organisasi. kecanggihanyangsemakinmeningkatmenyebabkansemakinbanyakpekerjaart oleh organisasi semakin diwarnai oleh komputer. Selain itu, kegiatan
diganti
persaingankecepatanwaktu(real-time),Penggunaaninternet,web-site'Ioknl harus dunia organisasi' organisasi dalam marak semakin (LAN) drea networft
I.1 1.3
berpacu untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kalau tidak, bisa dipastikan akan ketinggalan.a
Menurut Poernomo Soedewos, di tengah kompetisi ketat dengan perusahaan pelayaran dan ekspedisi asing, pengusaha bidang jasa pelayaran dan ekspedisi laut pada umumnya menghadapi kendala keterba{asan sumber daya manusia (SDM), terutama menghadapi kemungkinan maraknya usaha jasa forwader dan ekspedisi asing setelah datangnya era perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara (AFTA). Dari segi SDM seklor usaha ini masih memprihatinkan.
Menurut Arifin Hamzaho, pendidikan dan pelatihan diperluke.n untuk meningkatkan SDM jasa pelayaran dan ekspedisi laut. Kompetitor yang patut diwaspadai menjelang datangnya AFTA adalah perusahaan pelayaran dan ekspedisi dari Singapura- Pasalny4 selama ini Singapura telah membuktikan
diri
sebagai negara
yang dapat berkembang sebagai pelabuhan transit bagi jasa pelayaran dan ekspedisi laut' Dari selnua negara, Singapura adalah negaia yang perlu divraspai. Kalau negara
lain tidak begitu masalah- Tetapi,.iangan karena ketakutan itu justru kita tidak berbuat apa pun' Kita harus rnelawan mereka dengan strategi training khusus dan perang pelavanan.
Menurut Rudhy wisaksono', dalan, e.a perdagangan
b"b;
kualita-s pelayanan
menjadi hal utama yang mendasari konsumen untuk memilih menggunakan jasa pelayaran dan ekspedisi asing atau lokal. Namun sayangnya, pengusaha jasa lokal
belum begitu mengutamakan pelayanan untuk memuaskan konsumen. padahal, pelayanan seputar ekspor-impor itu justru memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan pemasukan dari jasa ekspedisi itu sendiri.
Untuk mengatasi persaingan yang semakin ketat, maka pemerintah Indonesia perlu melakukan peningkatan pembinaan disiplin, dan kualitas, khususny a bagi para pelaut- Selain itu pemerintah dan instansi la-innya termasuk Kesatuan pelaut ln4onesia
KPD perlu segera merumuskan law of seamen seperti di Filipina. Untuk menunjang kelancaran lalu lintas kapai di laut, maka diperlukan adanya awak kapal yang a
Djamaludin Ancok, 2o04. psikotogi Terapan. yogyakarta: Darussalam offset. Hlm.20 Ketua l)ewan Pengurus wilayah (DPw) Gabungan Forwader dan Ekspedisi fndonesia (Gafeksi) Jatim. Dalam Kompas t9 Agustus 2002. " Direktur PT Bandar Kusuma Jaya, Daram Kompas l9 Agustus 2002.
I.1 1.4
berkeahlian, berkemampuan danuterampil. Dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yzurg cukup dan cakap untuk melakukan
tugas
di atas kapal
sesuai dengan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran
kapal, tata susunan kapal dan daerah pelayaran. Atas dasar hal tersebut maka
diperlukan institusi-institusi pendidikan kepelautan yang kompeten untuk menciptakan pelaut Indonesia yang profesional, yaitu cakap dan terampil, berwatak serta memiliki sikap mandiri, serta diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayaran nasional atau asing.
Menghadapai era global ke depan, pembangunan
di sektor
kelautan perlu
diupayakan agar dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif, handal, dan berkualitas melalui serangkaian kebijaksanaan dan program yang dilakukan secara
menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan termasuk
di
dalamnya
SDM yang mampu bersaing secara nasional maupun inter-nasional. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dikaji kebtrtuhan-kebutuhan SDM pelaut Indonesia dalam rangka mengantisipasi kebijaksanaan mengenai pengembangan
perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja dalam dan luar negeri khususnya bagi para pelaut Indonesia.
Perkembangan pesat dalam bidang
'ilmu pengetahuan dan teknologi,
khususnya dalam bidang teknclogi informasi (Information Technoiog,t) jtga harus mendapat porsi pendidikan Can perhatian yang besar dalam rangka pengembangan
SDM pelaut tersebut, setringga tenaga-tenaga yang berprofesi di bidang tersebut
memiliki penguasaan t'eknologi informasi, berwawasan global, kosmopolitan yang pada akhirnya akan memberikan kinerja
yang baik dan dapat bersaing di dunia
internasional.
Berbagai Permasalahan yang Dihadapi Pelaut Indonesia Pada masa global
ini
pelaut lndonesia banyak dihadapkan pada berbagai
tantangan dan permasalahan. Kemampuan yang
dimiliki tenaga pelaut [ndonesia
untuk menembus pasar global terancam bakal tersingkir. Hal ini disebabkan karena etos kerja pelaut lndonesia
di luar negeri dinilai telah menurun. Padahal, sebelumnya
hampir semua kapal asing mempekerjakan pelaut dari lndonesia. Pelaut Indonesia ' Ketua Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) lndonesia National Shipowners Association (INSA) Surabaya.
dikenal memiliki etos kerja yang tinggi, taat perintah, penyabar dan pekerja keras. Tetapi penilaian tersebut, kini telah berubah karena berbagai tindakan tidak disiplin, di antaranya sering berbuat onar dan tidak ada penegakan hukum dari pemerintah maupun oleh asosiasi pelaut di Indonesia.
I
Di samping tidak disiplin dalam bekerja kualitas pelaut Indonesia saat ini juga dianggap menurun, terbukti ketika Hanjin Container Lines perusahaan pelayaran terbesar di Korea Selatan membutuhkan 90 orang pelaul setelah dilahrkan tes, hanya 45 orang yang mampu mencapai nilai 70 dan diarrggap layak untuk mengisi lowongan yang tersedia, sedangkan yang lainnya tidak mampu mencapai skor yang iebih tinggi, penyebabnya adalah kebanyakan pelaut Indonesia tidak menguasai oengetahuan maritim, terutama dalam penguasium Bahasa Inggris. Banyak pelaut Indonesia yang
gagal tes untuk bekerja di kapal asing karena lemahnya penguasaan bahasa asing, rendahnya tingkat disiplin dan faktor keluarga. Ini juga sebagai indikator masih
lemahnya pendidikan pelaut di Indonesia jika diukur dari terserapnya pelaut lndonesia di pasar luar negeri /internasional.e
Di
samping rendahnya kualitas, pelaut Indorresia selama beberapa tabun terakhir ini harus bersaing dengan pelaut Filipina yang gencar mengekspor pelautpelautnya yang lebih berkualitas dan dapat berkomunikasi dengan mudah karena menguasai bahasa Inggris. Di samping itu mereka telah memilih,t The Law af Seamen
yang dikeluarkan oleh Philippine Overseas Employment Agency yang antara lain rremuat tentang tata tertib bekerja sebagai pelaut, sehingga para pelaut yang terbulcti berbuat onar akan dicabut ijin kerja^'rya.l0
Kualitas pendidikan pelaut
di
tndonesia juga masih menunjukkan banyak
kelemahan, meskipun pemerintah pernah mendapatkan bantuan dari luar negeri untuk membeli peralatan sekitar US$520 juta. Jika dibandingkan dengan pilipin4 pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri sangat ketinggalan. Pada tahun 2004, pelaut
lndonesia hanya kurang lebih 20.000 (duapuluh ribu) orang sedangkan pilipina sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) orang (Maritim, 2004). pada tahun lgg4 jumlahnya sekitar 15.000 orang, di mana sekitar 10.179 orang bekerja di luar pKL Dalam Kompas I9 Agusfus 2002. Badan Penelitian dan pengembangan Departemen perhubungan Rl, 2005. n o
op.cit. 'o op.cit.
op-Cit Hlm.76.
Lt
1.6
