FAX (0252) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 201 2015, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016, RENCANA KERJA TAHUNAN 2017

TAHUN ANGGARAN 2015 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG 1

JL. RA. KARTINI NO. 55 RANGKASBITUNG KAB. LEBAK PROVINSI BANTEN 42314 TLP./FAX (0252) 201057 Website : www.pn-rangkasbitung.go.id www.pn email : [email protected] rangkasbitung.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama

satu

tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKjIP),

selain

sebagai

dalam

Laporan

bahan evaluasi dari

rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan

untuk

menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu

langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan

pasal

24

ayat

(2)

Undang-Undang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

dibawahnya dalam lingkungan

Peradilan Umum,

lingkungan Peradilan

Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Negara

Republik

Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar

Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang

Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo UndangUndang

Nomor

48

Tahun

2009

tentang

Kekuasaan

Kehakiman

dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasan Kehakiman

disebutkan

bahwa

“Ketentuan

mengenai

organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing” . Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

i

Sebagai

Lembaga

Pemerintah,

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut

dijabarkan

dengan

menyiapkan,

menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asasasas umum penyelenggaraan negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan

hukum,

transparansi,

kesetaraan,

daya

tanggap,

wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah. Penyusunan

Laporan

Kinerja

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan berdasarkan

pada

Surat Sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

005/SEK/01/2010 tertanggal 13 Januari 2010 dan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember

2008

tentang

Penyampaian

Dokumen Penetapan Kinerja

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

dan

Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi

Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

ii

Demikianlah LKjIP Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Rangkasbitung disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP dan Kinerja Tahun 2016 Mahkamah Agung R.I.

Rangkasbitung,

10 Januari 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

SUDIRA, SH.,MH. NIP. 19640814 199212 1 001

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..................................................................................

i

DAFTAR ISI ..............................................................................................

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................

1

A. Latar Belakang .........................................................................

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi ..........................................................

4

C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai .................................

7

D. Sistematika Penyajian ..............................................................

9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..........................

10

1). Visi dan Misi Pengadilan Negeri ..............................................

10

2). Tujuan dan Sasaran Strategis .................................................

11

3. Indikator Utama .......................................................................

11

4). Program Kegiatan.....................................................................

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...........................................................

16

A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................

16

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ...................................................

17

C. Realisasi Anggaran ..................................................................

37

BAB IV PENUTUP ...................................................................................

49

A. Kesimpulan ..............................................................................

49

B. Saran.........................................................................................

51

LAMPIRAN : ...............................................................................................

52

1. Struktur Organisasi ....................................................................

53

2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung ......

54

3. Matrik Renstra Kinerja 2015 - 2019 ...........................................

61

4. Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2015....................................

67

5. SK KPN Tim Penyusun Lakip Tahun 2014 ................................

78

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan

Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung

selama

tahun 2015 yang

merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Dalam LKjIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor :W29.U3/ 352 /SEK/SK/II/2016 tertanggal 02 Februari 2016 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung periodeTahun 2015-2019.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian

kinerja dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah masalah

penyelesaian perkara dan administrasi umum.

Maka

penyelesaian

masalah

ini

merupakan

sasaran

strategis

yang

berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang akan dicapai. Adapun pencapaian out put dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

LKjIP Tahun 2015 ini telah menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SatuanKerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan tugas pokok v

dan fungsinya sebagai PeradilanTingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu “mewujudkan mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung”.

Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan laporan yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalammempertanggungjawabkan kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan komponen-komponen lainnya.

Dengan Rangkasbitung

berakhirnya

Tahun

Tahun

2015,

mempertanggungjawabkan

2015,

maka

sebagai

LKjIP bentuk

Pengadilan

Negeri

kesadaran

dan

amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri

Rangkasbitung telah menyusun Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilandan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitungyaitu “mewujudkan mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung”, selamakurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2015.

LKjIP Tahun 2015 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu “mewujudkan mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung”.

vi

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk terwujudnya tujuan

Good

Governance

Organisasi Mahkamah

dalam

Agung

RI,

Pengadilan

merupakan salah satu unit satuan kerja yang empat

peradilan

Pengadilan

pencapaian

berada

visi,

misi,

dan

Negeri Rangkasbitung dibawahnya

diantara

lainnya. Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung

Negeri

Rangkasbitung

berkewajiban

RI,

memberikan

pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuanganya kepada publik. Sasaran yang ingin dicapai dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini disusun dalam

rangka

selama

monitoring dan

evaluasi

setahun sebagai rumusan

kegiatan

pengambilan

program tahun yang akan datang. Selain itu secara

hierarki

yang

merupakan

yang

kebijakan

laporan

bahan

telah

dilaksanakan

dan pelaksanaan

tahunan

ini

untuk menyusun

disusun berbagai

kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Laporan

ini

memuat

hasil

pelaksanaan

program

pemerintah

yang

tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga di selaraskan dengan

program

kerja

mengemukakan tentang

satuan kerja keberhasilan,

dihadapi pada seluruh aspek

pada tahun 2015. Isi dari laporan

ini

hambatan maupun permasalahan

yang

tupoksi serta pemecahan yang

harus

kegiatan

dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Selain itu, Laporan ini juga disusun untuk memenuhi maksud Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

1

LkjIP TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2015

Pendayagunaan

Aparatur Negara

No.

29

Tahun

2010

Tentang

Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan

pasal

24

ayat

(2)

Undang-Undang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,

lingkungan

Peradilan

Negara,

dan

Mahkamah

oleh

Militer,

lingkungan Peradilan

Konstitusi” .

Dengan

Tata

Usaha

amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting

terhadap penyesuaian

Tahun

2004

jo

tersebut,

lahirlah

Undang-Undang

Nomor

4

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan

Kehakiman

disebutkan

bahwa “Ketentuan

mengenai

organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai

dengan

demikian

kekhususan

berdasarkan

peradilan satu atap.

pasal

lingkungan tersebut,

peradilan masing-masing”. lahirlah

apa

yang

Dengan

disebut dengan

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai

lembaga

Pemerintah,

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang

diamanatkan

kedaulatan

tertinggi.

kepada

masyarakat

Kewajiban

tersebut

dan rakyat dijabarkan

sebagai

pemegang

dengan menyiapkan,

menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam satu tahun angggaran yang

2

LkjIP TAHUN 2015


dikaitkan dengan proses pencapaian

tujuan dan

sasaran serta menjelaskan

keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Adapun dasar hukumnya sebagai berikut : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 9. PP No.21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga; 10. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I.

Untuk Akuntabilitas

itulah

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

membuat

Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015 dan Penetapan

Kinerja Tahun 2016

sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab dalam

pelaksanaan Sistem Peradilan di Indonesia. 3

LkjIP TAHUN 2015


B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. TUGAS Ketua Mahkamah Agung menginstruksikan melalui instruksi Mahkamah Agung RI No. KMA/015/Ins/VI/1998, telah memerintahkan kepada seluruh jajaran peradilan untuk secara nyata

terus menerus

melaksanakan program kerja redisiplining,

refungsionalisasi dan revitalisasi dalam melaksanakan tugas pokok peradilan dengan jalan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas tinggi dengan aparat peradilan yang

langkah tindakan

sedini mungkin

terhadap

melakukan tindakan tercela guna meningkatkan citra,

wibawa dan martabat peradilan.

Lebih

jauh

Mahkamah

Keputusan Mahkamah Tanggung

jawab

Agung

Agung RI

RI

Nomor

menegaskan :

dengan

KMA/096/SK/X/2006

Ketua Pengadilan Tingkat Banding

dan

Surat tentang

Ketua Pengadilan

Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, hal ini menunjukan keseriusan Mahkamah Agung R.I. dalam menegakkan dan meningkatkan Citra, Wibawa dan martabat Peradilan.

Dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu

memeriksa,

memutuskan,

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di bidang: 1.

Pidana Umum; dan

2.

Perdata;

Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka

untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakan 4

Hukum

dan

LkjIP TAHUN 2015


Keadilan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung post)

Mahkamah

Agung,

bertugas

sebagai

kawal

depan

(Voorj

dan berwenang menerima, memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

2. FUNGSI

Adapun fungsi dan langkah-langkah kebijakan yang diterapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam rangka pelaksanaan Tupoksi sebagai berikut: I. Pelayanan Hukum 

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan tetap berpegang kepada prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak melebihi dari ketentuan yang berlaku.



Melakukan

perbaikan

menerapkan keterbukaan

tata

cara

pelayanan

dan

penyederhanaan

hukum proses

dengan

administrasi

dengan meningkatkan efisiensi dan upaya perbaikan pelayanan hukum.

II. Pembinaan Peradilan 

Memantapkan fisiensi dan

sistem orientasi

efektifitas

sesuai

pelaksanaan tugas dengan

Standar

mewujudkan prinsip Operating

Procedure

(SOP) yang diterapkan oleh organisasi; 

Meningkatkan

sistem

pembinaan

pegawai

yang

menyangkut

disiplin,

rekrutmen,mutasi, dan pembinaan karir pegawai berdasarkan prestasi kerja serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui kegiatan usaha koperasi pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung. 

Menyederhanakan mekanisme administrasi perkara, lebih transparan danmenjamin kelancaran proses peradilan.



Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan, sehingga peradilan berjalan dengan sekasama dan sewajarnya.

III. Administrasi Umum 

Mengupayakan pengadaan

sarana

dan

prasarana

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung yang disediakan dalam anggaran berdasarkan skala prioritas.

5

LkjIP TAHUN 2015




Melaksanakan rehabilitasi dan meningkatkan kondisi perangkat, sarana dan prasarana untuk mendukung Tupoksi dalam penegakan hukum.

IV. Penyuluhan Hukum 

Meningkatkan

pembinaan

pelaksanakekuasaan

peradilan

kehakiman

umum

dalam

sebagai

salah

satu

memasyarakatkan

dan

melaksanakan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dalam

rangka

memantapkan

kesadaran hukum masyarakat melalui

penyuluhan hukum. 

Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila ada permintaan dari instansi atau lembaga pemerintahan yang membutuhkan pertimbangan hukum.

V. Pendidikan dan Latihan 

Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia, baik pejabat fungsional, struktural,

maupun

penataran/orientasi

tenaga

administrasi

dan penyediaan

melalui

buku-buku

pendidikan,

perpustakaan

untuk

mewujudkan aparat Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Bersih, Peduli, Profesional dan Proporsional. 

Meningkatkan penataan manajemen di semua unit kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan perkembangan manajemen modern.

VI. Pengawasan dan Evaluasi 

Meningkatkan

pelaksanaan

dan menindaklanjuti Pengadilan

waskat

temuan-temuan

serta

melakukan

hasil

pemeriksaan

pengkajian baik

dari

Tinggi Banten, Mahkamah Agung RI, maupun dari Pengawas

Eksternal. 

Meningkatkan

pelaksanaan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

program

kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung. VII. Transparansi Hukum Memberikan

akses

bagi

transparansi informasi peradilan,

masyarakat

dalam

era

keterbukaan

dan

sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua 6

LkjIP TAHUN 2015


Mahkamah Agung

RI

Nomor

:

1-144/KMA/SK/I/2011

tentang

Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI

Nomor

:

144/KMA/SK/VIII/2007

tentang

Keterbukaan

Informasi di Pengadilan.

A.

Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai KETUA WAKIL KETUA

HAKIM PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

PANITERA MUDA PIDANA

SEKRETARIS

PANITERA MUDA

KASUBAG

HUKUM

KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI

Ket : Garis Koordinasi : Garis Tanggung Jawab :

7

JURUSITA

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

KASUBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

LkjIP TAHUN 2015


Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung Seluruhnya berjumlah ( Enam puluh ) Orang terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan : 1.

Tenaga Honorer

= 10

Orang

2.

Golongan I

= -

Orang

3.

Golongan II

= 2

Orang

4.

Golongan III

= 46

Orang

5.

Golongan IV

= 2

Orang

b. Jumlah Tenaga Teknis : 1.

Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim

= 10

Orang

2.

Panitera

= 1

Orang

3.

Wakil Panitera

= 1

Orang

4.

Panitera Muda Pidana

= 1

Orang

5.

Panitera Muda Perdata

= 1

Orang

6.

Panitera Muda Hukum

= 1

Orang

7.

Panitera Pengganti

= 12

Orang

8.

Jurusita

= 3

Orang

9.

Jurusita Pengganti

=

6

Orang

1. Sekretaris

= 1

Orang

2. Kasubag Umum dan Keuangan

= 1

Orang

3. Kasubag Kepegawaian dan Ortala

= 1

Orang

4. Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan = 1

Orang

c. Jumlah Pejabat Struktural :

8

60

LkjIP TAHUN 2015


D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika

penulisan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, Struktur Organisasi serta sistematika Penyajian.

BAB II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja: dijelaskan

mengenai

rencana strategis

Penetapan

Rencana

Kinerja

Tahun

pada

bagian

2015-2019 2015

ini dan

serta Perjanjian

Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Kegiatan Tahun 2015. Pada bab

ini

rencana

strategis

Tahun

2015-2019

akan

disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.

BAB III

Akuntabilitas pengukuran kinerja)

Kinerja

Pada

bagian

ini

disajikan

kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi

Tahun

(pencapaian

:

2015

sasaran

dan –

analisis akuntabilitas sasaran

organisasi

kinerja dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja) Tahun 2015.

BAB IV

Penutup

:

mengemukakan

tujuan

secara

umum

tentang

keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang

berkaitan

dengan

kinerja

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

9

LkjIP TAHUN 2015


BAB II.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan

nasional

yang

telah

ditetapkan

dalam

Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. 1) VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung,adalah: “Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

10

LkjIP TAHUN 2015


2) TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

3) INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

11

LkjIP TAHUN 2015

NO


KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

1 1.

2 Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan pengelolaan perkara

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.

Meningkatnya terhadap pengadilan. Meningkatnya pengawasan

3 a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

6.

efektifitas penyelesaian

kepatuhan putusan kualitas

12

LkjIP TAHUN 2015


4) PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok

yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara 13

LkjIP TAHUN 2015


A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan

SK.

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

Nomor:

W29.U3/352/KPN/SK/II/2016 tanggal 2 Pebruari 2016, dapat dilihat sebagai berikut : KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya perkara

penyelesaian a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Peningkatan aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang pengelolaan penyelesaian disampaikan secara lengkap perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan (acces to justice) cara zetting plaat f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara terhadap putusan pengadilan. perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pengawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata 14

LkjIP TAHUN 2015


komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan .Negeri Rangkasbitung, sebagai berikut: KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3

1

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Peningkatan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya aksepbilitas putusan hukum: Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan efektifitas pengelolaan PK yang disampaikan secara lengkap penyelesaian perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan aksesibilitas b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan masyarakat terhadap dengan cara zetting plaat peradilan (acces to c. Persentase (amar) putusan perkara (yang justice) menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas putusan kepatuhan terhadap perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap putusan pengadilan. yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

15

10% 10% 100% 100% 80% 90% 100%

98% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% PN. RANGKASBITUNG SAAT INI TIDAK MEMILIKI ZETTING PLAAT

100%

100% 100% 100%

LkjIP TAHUN 2015


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

tidak

dimaksudkan

sebagai

mekanisme

untuk

memberikan

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1

2

3

4

5

10%

8,3%

8,3%

10%

8,3%

8,3%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

80% 90%

78,95% 86,85%

78,95% 86,85%


a. Persentase mediasi diselesaikan b. Persentase mediasi menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara diselesaikan: - Perdata

16

yang yang yang

yang

LkjIP TAHUN 2015



Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

- Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara - Perdata - Pidana a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan - Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

17

100%

100%

100%

98% 80% 100%

96,3% 54,5% 100%

96,3% 54,5% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30% 60%

25% 58,5%

25% 58,5%

20% 20%

5% 0%

5% 0%

TIDAK ADA ZETTING PLATS DI PN.RANGKASBITUNG

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

LkjIP TAHUN 2015


B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telahditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2014 sebagai berikut : NO 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

TARGET 20%

REALISASI CAPAIAN (%) 8,3% 8,3%

20%

5%

5%

100%

100%

100%

80% 90%

78,95% 86,85%

100%

100%

78,95% 86,85%

100%

a. Persentase mediasi yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang masuk dengan perkara yang diselesaikan secara mediasi. Persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 20% dari jumlah perkara perdata yang masuk sebanyak 12 perkara, sedangkan yang dapat diselesiakan melalui mediasi sebanyak 1 perkara (8,3%). Hal ini dikarenakan perkara perdata yang masuk tidak dapat diselesaikan secara mediasi karena tidak ada kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat, sehingga perkara berlanjut.

18

LkjIP TAHUN 2015


Sebagai perbandingan capai akuntabilitas kinerja persentase mediasi yang diselesaikan, adalah sebagai berikut: No

Tahun

Jumlah perkara mediasi

Diselesaikan secara mediasi

Capaian %

1.

2013

9

0

0%

2,

2014

19

1

5,3%

3.

2015

12

1

8,3%

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas terlihat adanya peningkatan akuntabilitas kinerja penyelesaian perkara secara mediasi dari tahun ketahun. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah perbadingan antara perkara yang dimediasi dengan perkara yg selesai dengan akta perdamaian. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2015 di targetkan 20 % dari jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian sebanyak 1 perkara karena para pihak berperkara pada umumnya antara penggugat maupun tergugat menginginkan perkaranya diselesaikan melalui persidangan dan mendapatkan kepastian hukum. Sehingga target yang ditetapkan 20% dan capaiannya 8,3%.

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase

Sisa Perkara yang

diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara Pidana dan Perdata yang masing-masing ditargetkan 100% pada tahun 2015 ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2014, yaitu Pidana sejumlah 17 perkara dan Perdata sejumlah 7 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah berjalan dengan baik 19

LkjIP TAHUN 2015


dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya. Adapun

sebagai

perbandingan

persentase

sisa

perkara

yang

diselesaikan, sebagai berikut: No

Jenis Perkara

2013

2014

2015

1.

Pidana

20

18

17

2,

Perdata

3

2

7

d. Persentase perkara yang diselesaikan. PIdana Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 93,2 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 218 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 234 perkara. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 95 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 93,2 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 banyak perkara pidana yang masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2015. Perkara Pidana Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan

Sisa tahun 2014

Masuk

Putus

Sisa akhir

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

17

29 16 22 21 15 22 25 11 19 19 11 24

12 16 25 16 18 27 24 18 24 18 15 5

34 34 31 36 33 28 29 22 17 18 14 33

Jumlah

17

234

218

33

20

LkjIP TAHUN 2015


Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

No 1.

Perkara Pidana

2013 masuk selesai

2014 masuk selesai

2015 masuk selesai

42+193

18+228

17+234

215

230

218

Perkara pidana yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 235 perkara dan diselesaikan sebanyak 215 perkara ( 91,5.%) dibandingkan dengan perkara pidana yang masuk pada tahun 2014 sebanyak .246 perkara dan diselesaikan sebanyak 230 perkara (.93,5 %) berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara pidana sebesar .2.%. Sedang penyelesaian perkara pidana tahun 2015 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2014 ada penurunan penyelesaian perkara pidana sebesar 6,6 %,

Perdata permohonan Persentase perkara Perdata permohonan yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 100 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 6 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 6 perkara.

Persentase perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk dan realisasinya tercapai 100 %. Hal ini karena pada tahun 2015 perkara yang masuk berjumlah 6 perkara dan semua perkara dapat diputus pada tahun 2015 sebanyak 6 perkara jadi realisasi perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2015 adalah 100 persen

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan, sebagai berikut:

21

LkjIP TAHUN 2015


Sisa tahun lalu

masuk

putus

Sisa tahun ini

1

Perkara permohonan tahun 2

3

4

5

6

1.

2013

16

104

118

2

2

2014

2

15

17

-

3

2015

-

6

6

-

No

Perdata Gugatan Persentase perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 125 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 15 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 12 perkara.

Persentase perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan pada tahun 2014 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 125 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 terdapat sisa perkara 7 perkara dan pada tahun 2015 perkara yang masuk berjumlah12 perkara dan semua perkara dapat diputus pada tahun 2015sebanyak 15 perkara jadi realisasi perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 15 perkara adalah 125 %. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2015. Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata Gugatan yang diselesaikan, sebagai berikut:

1

Perkara Gugatan tahun 2

1.

2013

1

11

10

2

2

2014

2

19

14

7

3

2015

7

12

15

4

No

Sisa tahun lalu

masuk

putus

Sisa tahun ini

3

4

5

6

22

LkjIP TAHUN 2015


e. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 Bulan Ukuran capaian indikator kinerja perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan adalah perbandingan perkara yang masuk hingga adanya putusan baik itu perkara perdata maupun pidana ditarget 100 % pada tahun 2015 ternyata dapat tercapai 100 %. Perkara pidana yang masuk 234 perkara dan yang dapat diputus 218 perkara dibawah 5 bulan dan perkara perdata gugatan sisa tahun 2014 adalah 7 perkara dan yang masuk tahun 2015 adalah 12 perkara dan yang dapat diputus 15 perkara sedangkan perkara permohonan sisa tahun 2014 adalah 0 Perkara dan masuk 6 perkara dan yang dapat diputus tahun 2014 adalah 6 perkara semua dibawah 5 bulan.

Keadaan perkara yang selesai kurang dari 5 Bulan :

NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan 2 Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Perkara sisa masuk 3 4 17 29 16 22 21 15 22 25 11 19 19 11 24

putus 5 12 16 25 16 18 27 24 18 24 18 15 5

23

Kurang dari Lebih dari 5 Bulan 5 Bulan 5 7 12 16 25 16 18 27 24 18 24 18 15 5 -

% 8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

LkjIP TAHUN 2015


2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim.

Pencapaian peningkatan akseptabilitas tahun 2015 adalah sebagai berikut: NO. 2.

SASARAN Peningkatan akseptabilitas Hakim

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

95% 80%

96,3% 75 %

96,3% 75 %

b. Kasasi 1. Pidana 2. Perdata

50% 20 %

54,5% 25 %

54,5% 25 %

c. Peninjauan Kembali 1. Pidana 2. Perdata

100% 100%

100% 100%

100% 100%

INDIKATOR KINERJA

Persentase perkara putusan yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding 1. Pidana 2. Perdata

a) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 1) Pidana Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebesar 96,3%. Perhitungan tersebut berdasarkan putusan

yang

mengajukan banding sebanyak 8 perkara. Dimana

jumlah putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebanyak 218 perkara. Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim yang mengajukan Banding pada tahun 2015 adalah sebesar 96,33% dari jumlah yang mengajukan Banding pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat puas dengan putusan Hakim karena hanya sedikit yang mengajukan upaya hukum Banding. Berikut data putusan Hakim dan upaya hukum Banding perkara Pidana yang putus tahun 2013 s.d. 2015:

24

LkjIP TAHUN 2015


No. 1. 2.

Keterangan Perkara

2013

2014

2015

Putusan Hakim PN Putusan Hakim yang tidak mengajukan Banding

193 172

230 215

218 210

Dari data di atas diketahui bahwa persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2013 adalah sebesar 89,1%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2014 adalah sebesar 93,5%. Maka terlihat adanya peningkatan penerimaan /kepuasan

masyarakat

pencari

keadilan

atas

putusan

Hakim

Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebesar 4,4%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2015 adalah sebesar 96,3%. Dibandingkan dengan persentase tahun 2014 sebesar 93,5%. Maka dapat dikatakan ada peningkatan penerimaan/kepuasan masyarakat pencari keadilan atas putusan putusan Hakim apengadilan Negeri Rangkasbitung sebesar 2,8 % aksepbilitas putusan Hakim.

1) Perdata Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 75%. Perhitungan tersebut berdasarkan putusan hakim yang tidak diajukan Banding sebanyak 9 perkara. Dimana jumlah putusan hakim sebanyak 12 perkara. Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim atas putusan Banding pada tahun 2015 adalah sebesar 75% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat puas dengan putusan Hakim karena hanya 3 Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding. Berikut data putusan hakim dan upaya hukum Banding perkara Perdata yang putus tahun 2013 s.d. 2015: No.

Keterangan Perkara

2013

2014

2015

1. 2.

Putusan Hakim PN Putusan Hakim yang tidak mengajukan banding

11 5

19 10

12 9

25

LkjIP TAHUN 2015


Dari data di atas diketahui bahwa persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2013 adalah sebesar 45%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2014 adalah sebesar 52,6%. Maka dapat dikatakan ada peningkatan penerimaan putusan Hakim sebnesar 7,6 % aksepbilitas putusan Hakim. Sedangkan apabila dibandingkan dengan persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2015 adalah sebesar 75%. Dibandingkan dengan persentase tahun 2014 sebesar 52,6%.

Maka

terlihat

adanya

peningkatan

peningkatan

penerimaan/kepuasan masyarakat pencari keadilan atas putusan putusan Hakim apengadilan Negeri Rangkasbitung sebesar 22,4 % akseptabilitas putusan Hakim. b) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 1. Pidana Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 54,5%. Perhitungan tersebut berdasarkan putusan Banding

yang tidak diajukan Kasasi sebanyak 6 perkara.

Dimana jumlah putusan Banding sebanyak 11 perkara. Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim atas putusan banding pada tahun 2015 adalah sebesar 54,5 % dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat kurang puas dengan putusan Hakim Banding karena hanya 6 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Berikut data putusan Banding dan upaya hukum kasasi perkara Pidana yang putus tahun 2013 s.d. 2015: No.

Keterangan Perkara

2012

2013

2014

1. 2.

Putusan Banding Putusan Banding yang tidak mengajukan kasasi

24 15

13 3

11 6

Dari data di atas diketahui bahwa persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2013 adalah sebesar 62,5%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2014 adalah

26

LkjIP TAHUN 2015


sebesar 23%. Maka terlihat adanya peningkatan penerimaan putusan Hakim yaitu sebesar 39,5%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2015 adalah sebesar 54,5%. Dibandingkan dengan persentase tahun 2014 sebesar 23%. Maka dapat dikatakan

ada peningkatan penerimaan putusan

Hakim sebesar 31,5 % aksepbilitas putusan Hakim.

2) Perdata Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 25%. Perhitungan tersebut berdasarkan putusan hakim yang tidak diajukan Kasasi sebanyak 1 perkara. Dimana jumlah putusan banding sebanyak 4 perkara. Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim atas putusan Banding pada tahun 2015 adalah sebesar 25% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat kurang puas dengan putusan Hakim Banding karena hanya 1 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Berikut data putusan Banding dan upaya hukum Kasasi perkara Perdata yang putus tahun 2013 s.d. 2015: No.

Keterangan Perkara

2013

2014

2015

1. 2.

Putusan Banding Putusan Banding yang tidak mengajukan Kasasi

-

2 1

4 1

Dari data di atas diketahui bahwa persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2013 adalah sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2014 adalah sebesar 50%. Maka terlihat bahwa masyarakat pencari keadilan kurang puas atas putusan hakim Banding karena masih 50 % yang tidak mengajukan kasasi.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2015 adalah 27

LkjIP TAHUN 2015


sebesar 25%. Dibandingkan dengan persentase tahun 2014 sebesar 50%. Maka dapat dikatakan

ada peningkatan penerimaan putusan

Hakim sebesar 25 % aksepbilitas putusan Hakim.

c) Persentase perkara Peninjauan Kembali:

yang

tidak

mengajukan

upaya

hukum

1) Pidana Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah sebesar 100%. Perhitungan tersebut berdasarkan putusan Kasasi yang tidak diajukan Peninjauan Kembali sebanyak 8 perkara. Dimana jumlah putusan Kasasi sebanyak 8 perkara. Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim atas putusan Kasasi pada tahun 2015 adalah sebesar 100% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat puas dengan putusan Hakim kasasi karena tidak ada yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Berikut data putusan Kasasi dan upaya hukum Peninjauan Kembali perkara Pidana yang putus tahun 2013 s.d. 2015:

No. 1. 2. 3.

Keterangan Perkara

2013

2014

2015

Kasasi putus Putusan Kasasi yang tidak diajukan PK PK putus

12 12

13 13

8 8

-

-

-

Dari data di atas diketahui bahwa persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tahun 2013 adalah sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2014 adalah sebesar 100%. Maka terlihat adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan atas putusan kasasi . Sedangkan apabila dibandingkan dengan persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tahun 2015 adalah sebesar 100%. Dibandingkan dengan persentase tahun 2014 28

LkjIP TAHUN 2015


sebesar 100%. Maka dapat dikatakan kepuasan masyarakat pencari keadilan atas putusan kasasi.

2) Perdata Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah sebesar 100%. Perhitungan tersebut berdasarkan putusan Kasasi yang tidak diajukan Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara. Dimana jumlah putusan Kasasi sebanyak 1 perkara. Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim atas putusan Kasasi pada tahun 2015 adalah sebesar 100% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat kurang puas dengan putusan Hakim karena hanya sedikit yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Berikut data putusan Kasasi dan upaya hukum Peninjauan Kembali perkara Perdata yang putus tahun 2013 s.d. 2015:

No. 1. 2. 3.

Keterangan Perkara

2013

2014

2015

Kasasi putus Putusan Kasasi yang diajukan PK Putusan Kasasi yang tidak diajukan PK

-

1

8 -

-

-

8

Dari data di atas diketahui bahwa persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tahun 2013 adalah sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2014 adalah sebesar 100%. Maka terlihat adanya penurunan penerimaan putusan Hakim yaitu sebesar 100%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tahun 2015 adalah sebesar 100%. Dibandingkan dengan persentase tahun 2014

29

LkjIP TAHUN 2015


sebesar 100%. Maka dapat dikatakan adanya peningkatan penerimaan putusan Hakim sebesar 100%. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat cukup puas dengan putusan Majelis Hakim.

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Pencapaian peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2015 adalah sebagai berikut: NO. 3.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan a. Persentase berkas efektifitas yang diajukan pengelolaan Banding yang penyelesaian disampaikan perkara secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

1 : 58,5

1 : 58,5

100%

a) Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 1) Pidana Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap untuk perkara Pidana adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara masuk sebanyak 8 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang disampaikan secara lengkap sebanyak 8 perkara.

Dibandingkan dengan data tahun 2014, dimana berkas Banding diterima sebanyak 15 perkara dan kesemuanya berkas tersebut disampaikan secara lengkap maka persentasenya sama yaitu 100%. 30

LkjIP TAHUN 2015


Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana baik di Pengadilan Negeri Rangkasbitung sangat baik.

2) Perdata Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap untuk perkara Perdata adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara yang mengajukan banding sebanyak 3 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang disampaikan secara lengkap sebanyak 3 perkara.

Dibandingkan dengan data tahun 2014, dimana berkas Banding diterima sebanyak 15 perkara dan kesemuanya berkas tersebut disampaikan secara lengkap maka persentasenya sama yaitu 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Perdata baik di PengadilanNegeri Rangkasbitung sangat baik.

b) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1) Pidana Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis perkara Pidana adalah sebesar 100%. Adapun perincian berkas yang diregister adalah sebanyak 218 perkara dan telah didistribusikan kepada Majelis oleh Bagian Pidana sebanyak 218 perkara.

Dibandingkan dengan data tahun 2014, dimana berkas diregister dan didstribusikan kepada Majelis sebanyak 230. Sehingga persentase capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Pidana pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah bekerja dengan cepat dan cekatan.

2) Perdata Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis perkara Perdata adalah sebesar 100%. Adapun perincian 31

LkjIP TAHUN 2015


berkas yang diregister adalah sebanyak 12 perkara dan telah didistribusikan kepada Majelis oleh Bagian Pidana sebanyak 12 perkara. Dibandingkan dengan data tahun 2014, dimana berkas diregister dan didstribusikan kepada Majelis sebanyak 19. Sehingga persentase capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Perdata pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah bekerja dengan cepat dan cekatan.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ukuran

capaian

indikator

kinerja

persentase

penyampaian

pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah perbandingan antara berkas yang diterima Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan berkas yang diberitahukan kepada para pihak. Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diterima di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang ditargetkan 100% ternyata dapat

tercapai

100%.

Ini

menggambarkan

bahwa

proses

pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua perkara yang diterima bisa berjalan sesuai tepat waktu.

d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat. Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan mengajukan penyitaan. Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diterima di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang ditarget 30 % ternyata tidak dapat tercapai dikarenakan pada tahun 2015 dari 12 perkara yang masuk ada 3 Perkara yang mengajukan penyitaan jadi terealisasi 25 %.

32

LkjIP TAHUN 2015


e. Ratio Majelis hakim terhadap Perkara. Berdasarkan

data

Bezeting

Pegawai

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung per 31 Desember 2015 diketahui bahwa jumlah Hakim sebanyak 12 orang. Apabila diambil rata-rata 1 Majelis terdiri dari 3 orang Hakim dan maka dapat dibentuk 4 majelis. Adapun jumlah perkara yang masuk selama tahun 2015 beserta 2 tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No. 1. 2. 3.

Jenis Perkara Pidana Perdata Perdata Perdata Permohonan JUMLAH

Jumlah Perkara Masuk 2013 2014 2015 193 226 234 11 19 12 104 15 6 308 260 252

Dari data di atas dapat diketahui bahwa rasio Majelis Hakim dengan jumlah perkara Pidana pada tahun 2015 adalah 4 : 234 atau sebesar kurang lebih 1 : 58,5. Dengan kata lain bahwa satu Majelis menangani lebih kurang 58 s/d 59 perkara selama tahun 2015.

Bila dibandingkan dengan tahun 2014, dimana diketahui jumlah Hakim sebanyak 12 orang, maka dapat dibentuk lebih kurang 4 Majelis. Sehingga rasio Majelis Hakim dengan jumlah perkara pada tahun 2015 adalah 4 : 234 atau sebesar lebih kurang 1 : 56,5. Dengan kata lain bahwa saru Majelis menangani lebih kurang 56 s/d 57 perkara. Maka kita ketahui pula bahwa jumlah perkara yang ditangani Majelis Hakim pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah perkara sebesar 2,5%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2013, dimana diketahui jumlah Hakim sebanyak 12 orang, maka dapat dibentuk lebih kurang 4 Majelis. Sehingga rasio Majelis Hakim dengan jumlah perkara pada tahun 2013 adalah 4 : 193 atau sebesar lebih kurang 1 : 48,3. Dengan kata lain bahwa satu Majelis menangani lebih kurang 48 49 perkara. 33

LkjIP TAHUN 2015


Dari data di atas dapat diketahui bahwa rasio Majelis Hakim dengan jumlah perkara Perdata pada tahun 2015 adalah 4 : 12 atau sebesar kurang lebih 1 : 3. Dengan kata lain bahwa satu Majelis menangani lebih kurang 3 perkara selama tahun 2015.

Bila dibandingkan dengan tahun 2014, dimana diketahui jumlah Hakim sebanyak 12 orang, maka dapat dibentuk lebih kurang 4 Majelis. Sehingga rasio Majelis Hakim dengan jumlah perkara pada tahun 2014 adalah 4 :19 atau sebesar lebih kurang 1 : 4,75. Dengan kata lain bahwa saru Majelis menangani lebih kurang 4 s/d 5 perkara. Maka kita ketahui pula bahwa jumlah perkara yang ditangani Majelis Hakim pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah perkara sebesar 1,75%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2013, dimana diketahui jumlah Hakim sebanyak 12 orang, maka dapat dibentuk lebih kurang 4 Majelis. Sehingga rasio Majelis Hakim dengan jumlah perkara pada tahun 2013 adalah 4 : 11 atau sebesar lebih kurang 1 : 2,75. Dengan kata lain bahwa satu Majelis menangani lebih kurang 2 s/d 3 perkara. 4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan ( acces to justice ). NO

1.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b.Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zetting plaatz c.Persentase (amar) putusan perkara(yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. d.Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan

10%

0

0

34

TIDAK ADA ZETTING PLATS DI PN.RANGKASBITUNG 100%

100%

100%

100%

100%

100%

LkjIP TAHUN 2015


a. Pesentase perkara Prodeo yang diselesaikan pada tahun 2015 yaitu perbandingan perkara yang masuk dengan perkara prodeo. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dengan prodeo pada tahun 2015 ditarget 10 % dari total keseluruhan perkara yang masuk tahun 2015 ternyata realisasinya hanya mencapai 0 % yaitu jumlah perkara pidana yang putus tahun 2015 adalah 218 perkara dibanding yang prodeo 0 perkara. Persentase perkara perdata gugatan pada tahun 2015 dari jumlah perkara yang putus adalah 15 perkara sedangkan yang prodeo untuk tahun 2015 tidak ada satupun jadi realisasi untuk perkara perdata gugatan adalah 0 %. Dan perkara perdata permohonan pada tahun 2015 dari jumlah perkara yang diputus 6 perkara juga tidak ada satupun jadi realisasi untuk perkara perdata permohonan adalah 0 % b. Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat adalah perbandingan jumlah perkara yang telah diputus dengan perkara yang diputus dengan cara setting plaat. Untuk Pengadilan Negeri Rangkasbitung Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) dengan indicator kinerja berupa persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat tidak menetapkan target capaian tidak ada yang diputus dengan cara setting plaat dikarenakan pada saat Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak memiliki Zetting Plaat .

a) Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) dengan indicator kinerja Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus yaitu 35

LkjIP TAHUN 2015


perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di website (upload) dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan. Pada tahun 2015 diperoleh data sebagai berikut: No. 1.

Jenis Putusan Tindak Pidana

Jumlah Putusan 218

Putusan yang diunggah 218

Media unggah Website Pengadilan Negeri Rangkasbitung,

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2015 adalah sebanyak 218 putusan. Dan putusan yang diunggah sebanyak 218 putusan. Dengan persentase (amar) putusan yang diunggah sebesar 100%. Pada tahun 2014 perkara pidana

yang diterima Pengadilan Negeri

Rangkasbitung adalah sebanyak 228 perkara, putus 230 dan sisa 17. Sedangkan pada tahun 2015 diterima sebanyak 234 perkara, putus 218 dan sisa 33. Berarti terdapat peningkatan jumlah perkara pidana sebesar 2,6 %. Diunggahnya (upload) seluruh putusan perkara tindak pidana korupsi ini sesuai dengan ketentuan keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I tentang keterbukaan informasi di pengadilan.

5. Meningkatnya Kepatuhan terhadaap putusan Pengadilan.

Indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah

perbandingan

antara

putusan

perkara

perdata

yang

berkekuatan hukum tetap dengan putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap tetapi belum ditindaklanjuti, Indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2015 adalah 0 36

LkjIP TAHUN 2015


% karena pada tahun 2015 tidak ada permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi (pemenang).

6. Meningkatnya kualitas Pengawasan. a. Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti. - Ukuran capaian indicator kinerja pentase pengaduan yang ditindaklajuti dalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti engenai aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang laporkan. - Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2015 yang ditarget 100 % realisasinya pada tahun 2015 tidak ada pengaduan yang masuk pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung jadi persentasenya 0%. b. Indikator Kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti. - Ukuran capaian indicator persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan. - Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 mencapai target sebesar 100 % karena seluruh temuan yang diperoleh saat pengawasan internal dan eksternal tahun 2015 telah ditindaklanjuti.

C. Realisasi Anggaran a. Belanja Pegawai (MAK 51)

Belanja Pegawaian dalah semua pengeluaran yang dananya berasal dari DIPA BUA tahun bersangkutan yang diberikan kepada pegawaian untuk kelancaran kegiatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Belanja pegawai meliputi gaji pokok, tunjangan

suami/istri,

tunjangan

anak,

tunjangan

beras,

tunjangan

struktural/fungsional, uang makan, uang lembur, honorarium dan lain sebagainya.

Belanja Pegawai di Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun angaran 2015 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 5.795.111.000,-( lima milyar tujuh ratus

37

LkjIP TAHUN 2015


sembilan puluh lima juta seratus sebelas ribu rupiah ). Anggaran itu dibagi kedalam sub-sub bagian yang terdiri dari : REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG PROPINSI BANTEN

NO

SATUAN KERJA

PAGU

1

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG 1066-994-001-511111 1066-994-001-511119 1066-994-001-511121 1066-994-001-511122 1066-994-001-511123 1066-994-001-511124 1066-994-001-511125 1066-994-001-511126 1066-994-001-511151

2.380.000.000 81.000 190.004.000 57.732.000 21.980.000 2.100.000.000 356.656.000 160.000.000 47.678.000

2.311.333.040 59.834 180.117.624 50.440.834 20.410.000 1.899.155.000 260.956.153 137.924.020 35.850.000

97,12 73,87 94,80 87,37 92,86 90,44 73,18 86,20 75,19

415.600.000

397.032.000

95,53

5.729.731.000

5.293.278.505

92,38

1066-994-001-511129 Jumlah

REALISASI

%

Selama tahun 2015 anggaran yang terserap secara keseluruhan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk belanja pegawai adalah sebesar Rp. 5.293.278.505,- ( Lima milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuhpuluh delapan ribu lima ratus lima rupiah). Dibandingkan pagu anggaran yang sebesar Rp.5.729.731.000,-( Lima milyar Tujuh ratus Dua puluh Sembilan juta Tujuh ratus tiga puluh Satu ribu rupiah ) berarti selama tahun 2015 anggaran yang sudah terserap oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk belanja pegawai adalah 92,38% ( sembilanpuluh dua koma tigapuluh delapan persen). jadi anggaran belanja pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung kelebihan sebesar Rp.439.452.495,-( empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

b. Belanja Barang (MAK 52) Belanja Barang adalah semua pengeluaran yang dananya berasal dari DIPA BUA tahun bersangkutan yang dibelanjakan dengan tujuan agar tercipta kelancaran kegiatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Belanjabarang dibagi kedalam 4

38

LkjIP TAHUN 2015


(empat) klasifikasi yaitu Belanja Barang Operasional (5211), Belanja Jasa (5221), Belanja Pemeliharaan (5231) dan belanja Perjalanan Dalam negeri (5241).

Keempat klasifikasi belanja tersebut dibagi lagi kedalam Mata Anggaran Kegiatan (MAK) tersendir iseperti: Belanja barang operasional: pengadaan perlengkapan kantor, jasa pos/giro/sertifikat, dan jasa keamanan/kebersihan. Belanja pemeliharaan dibagi menjadi 4 mata anggaran yaitu: Perawatan gedung kantor, perawatan kendaraan bermotor roda-4, perawatan kendaraan bermotor roda-2 dan perawatan sarana gedung. Belanja perjalanan dalam negeri dibagi menjadi 2 mata anggaran

yaitu:

Perjalanan

Dinas

dalam

Rangka

Konsultasi

pengawasan.

Sedangkan untuk belanja barang non-operasional dan belanja jasa hanya satu MAK saja tidak terbagi kedalam beberapa MAK.Besarnya pagu anggaran untuk belanja barang pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2015 adalah sebesar Rp. 541.430.000,- ( lima ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : PAGU ANGGARAN DIPA 2015 BELANJA BARANG PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No .

MAK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 13. 14. 15. 16.

1066-001-521211 1066-001-521219 1066-001-522191 1066-001-524111 1066-002-521111 1066-002-521114 1066-002-521115 1066-002-521119 1066-002-521811 1066-002-522111 1066-002-522112 1066-002-522113 1066-002-523111 1066-002-523112 1066-002-523121

Anggaran dalam DIPA 2015 Belanja Bahan 23.380.000 Belanja barang non operasional lainnya 5.000.000 Belanja Jasa Lainnya 1.000.000 Belanja perjalan biasa 36.000.000 Belanja Keperluan Perkantoran 193.200.000 Belanja Pengiriman Surat Dinas pos pusat 7.800.000 Honor operasional satuan kerja 52.560.000 Belanja barang operasional lainnya 4.200.000 Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi 47.109.000 Belanja Langganan Listrik 120.000.000 Belanja Langganan Telepon 9.600.000 Belanja Langganan Air 1.200.000 Belanja Pemeliharaan Gedung & Baangunan 37.426.000 Belanja barang persediaan pemeliharaan 9.549.000 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 58.786.000 Uraian

JumlahTotal Belanja Barang

39

606.810.000

LkjIP TAHUN 2015


Sebelum melaksanakan kegiatan pembelanjaan anggaran terlebih dahulu Pengadilan Negeri Rangkasbitung membuat perencanaan (forecasting). Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam pelaksanaan penyerapan anggaran. Perencanaan kegiatan belanja barang Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilihat pada tabel terlampir . Belanja barang yang terserap secara keseluruhan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama tahun 2015 dari bulan Januari sampai Desember adalah sebesar Rp. 576.999.511,- ( lima ratus tujuh puluh enam sembilan puluh sembilan

juta sembilan ratus

ribu lima ratus sebelas rupiah). Dibandingkan pagu

anggaran yang sebesar Rp. 606.810.000,-( enam ratus enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah ) berarti selama tahun 2015 anggaran yang sudah terserap/terealisasi oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk belanja barang adalah 95,09 % ( sembilan puluh lima koma nol sembilan persen). Sisa dari pagu anggaran belanja barang sebesar Rp. 29.810.489,- ( dua puluh sembilan juta delapan ratus

sepuluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), atau

sebesar 4,81% ( empat koma delapan puluh satu persen) dari pagu yang dianggarkan. Uang muka persediaan yang diambil pada awal tahun adalah sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah), dan tambahan uang persediaan untuk uang makan bulan Desember 2015 Rp.34.356.000,-( tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ) sedangkan pada akhir tahun per 28 Desember 2015 terdapat pengembalian uang persediaan DIPA Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 8.810.665,- ( delapan juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG PROPINSI BANTEN

NO

SATUAN KERJA

PAGU

REALISASI

SISA

%

1

2 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG 1066-001-521211 1066-001-521219 1066-001-522191 066-001-524111 1066-002-521111

3

4

5

6

23.380.000 5.000.000 1.000.000 36.000.000 193.200.000 40

18.154.360 1.804.700 400.000 36.000.000 191.514.197

542.440 3.195.300 600.000 1.685.803

77,65 36.10 40 100 99,13

LkjIP TAHUN 2015


1066-002-521114 1066-002-521115 1066-002-521119 1066-002-521811 1066-002-522111 1066-002-522112 1066-002-522113 1066-002-523111 1066-002-523112 1066-002-523121 Jumlah

7.800.000 52.560.000 4.200.000 47.109.000 120.000.000 9.600.000 1.200.000 37.426.000 9.549.000 58.786.000 606.810.000

7.031.200 52.560.000 4.181.000 46.977.700 109.093.311 7.909.139 725.000 34.871.550 7.575.000 58.202.354 576.999.511

768.800 19.000 131.300 10.906.689 1.690.861 475.000 2.554.450 1.974.000 383.646 29.810.489

90.14 100 99.55 99,71 91,92 82,39 60,42 93,17 79,33 99,35 95,09

c. Belanja Modal (MAK 53) Belanja Modal adalah semua pengeluaran yang dananya berasal dari DIPA BUA tahun bersangkutan untuk dibelanjakan barang/aset yang mempunyai masa manfaat lebihdari 12 (duabelas) bulan yang digunakan untuk kelancaran kegiatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Besarnya pagu anggaran untuk belanja modal pada

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung

Rp.1.140.000.000,- (satu milyar

tahun

2015

adalah

sebesar

seratus empat puluh juta rupiah). Untuk lebih

rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini PAGU ANGGARAN DIPA 2015 BELANJA MODAL PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No.

MAK

Uraian

Anggaran dalam DIPA 2015 40.000.000

1.

1071-022-532111

Pengadaan CTS (server)

2.

1071-998-533111

Pembangunan Gedung Kantor Prototype MARI Tahap lanjutan

Jumlah Total Belanja Modal

1.100.000.000 1.140.000.000

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelanjaan anggaran terlebih dahulu Pengadilan Negeri Rangkasbitung membuat perencanaan (forecasting). Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam pelaksanaan penyerapan anggaran. Perencanaan kegiatan belanja barang Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilihat pada tabel Terlampir. Selama tahun 2015 dari bulan Januari sampai Desember anggaran untuk belanja modal yang terserap secara keseluruhan pada Pengadilan Negeri 41

LkjIP TAHUN 2015


Rangkasbitung adalah sebesar Rp. 1.140.000.000,- ( satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). dibandingkan pagu anggaran yang sebesar Rp. 1.140.000.000,-( satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah ) berarti selama tahun 2015 anggaran yang sudah terserap/ terealisasi oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk belanja modal adalah 95,5 % (sembilan puluh lima koma lima persen). Sisa dari pagu anggaran belanja modal sebesar Rp.51.264.780 ,- (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), atau sebesar 4,5 % ( tiga koma sembilan belas persen). Uang muka persediaan yang diambil pada awal tahun adalah sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah), sedangkan pada akhir tahun per 28 Desember 2015 terdapat pengembalian uang persediaan DIPA Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 6.754.000,- ( enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG PROPINSI BANTEN

NO

SATUAN KERJA

PAGU

REALISASI

SISA

%

1

3

4

5

6

1

2 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG 1071-022-532111

2.

40.000.000

39.875.000

125.000

99,69%

1071-998-533111

1.100.000.000

1.048.860.220

51.139.780

95,35%

jumlah

1.140.000.000

1.088.735.750

51.264.780

95,5%

c. Belanja Barang dan Jasa lainnya DIPA BADILUM Belanja barang dan jasa lainnya adalah semua pengeluaran yang dananya berasal dari DIPA BADILUM tahun bersangkutan yang dibelanjakan dengan tujuan agar tercipta kelancaran kegiatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Belanja barang dibagi kedalam 4 (tiga) klasifikasi yaitu Belanja Barang non Operasional (5212), Belanja Barang untuk Persediaan (5218),Belanja JasaProfesi (5221), dan belanja Perjalanan Biasa (5241). Besarnya pagu anggaran untuk belanja Barang DIPA BADILUM pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2015 adalah sebesar Rp.116.205.000,- (seratus enam belas juta dua ratus lima ribu rupiah). Untuk lebih rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

42

LkjIP TAHUN 2015


PAGU ANGGARAN DIPA BADILUM 2015 BELANJA BARANG PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG Uraian

Anggaran dalam DIPA 2015

No.

MAK

1.

1049-011-521211

Belanja Bahan

2

1049-001-521219

Belanja barang non operasional lainnya

3.

1049-001-521811

Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi

27.000.000

4.

1049-001-522151

Belanja Jasa Profesi

36.000.000

5.

1049-001-524111

Belanja perjalanan biasa

16.300.000

36.607.000

Jumlah Total Belanja Modal

298.000

116.205.000

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelanjaan anggaran terlebih dahulu Pengadilan Negeri Rangkasbitung membuat perencanaan (forecasting). Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam pelaksanaan penyerapan anggaran. Perencanaan kegiatan belanja barang Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat dilihat pada tabel Terlampir.

43

MATRIK ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG Kegiatan Program 1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Uraian 2 Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target)

3

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Keterangan 8

4

5

6

7

Input : - SDM - Dana

Orang Rupiah

55 5.729.731.000

55 5.293.278.505

100% 92,38%

Output : - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS

Tahun

1

1

100%

%

100

92,38

92,38%

Orang Rupiah

65 541.430.000

65 520.640.451

100% 96,16%

Bulan Tahun Bulan Bulan Bulan Bulan Org

12 1 12 12 12 12 10

12 1 12 12 12 12 10

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

%

100

100

100%

Outcome : Gaji dan tunjangan PNS terbayarkan tepat waktu Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Realisasi

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Input : - SDM - Dana Output : - Langganan Daya dan Jasa - Perawatan Gedung Kantor - Operasional perkantor dan Pimpinan - Perawatan Kendaraan Roda 4 & oda 2 - Perawatan Inventaris Kantor - Jasa Pengiriman Surat - Pengadaan pakaian sopir/pesuruh /satpam/tenaga tenis linnya Outcome : Operasional dan pemeliharaan kantor dapat terselenggara dengan baik

46

LkjIP TAHUN 2015


Belanja barang non operasional Perkantoran

Input : - SDM - Dana Output : - Rapat koordinasi/Pembinaan /Konsultasi dan Pengawasan - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah jabatan - Pertemuan/Jamuan Tamu/Delegasi - Rapat Bulanan

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan Teknik

Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung

65.380.000

56.359.060

86,20,%

OH

120

120

100%

Kegiatan

5

2

40%

OK OK

360 200

360 200

100% 100%

Outcome : Pelaksanaan belanja barang non operasional perkantoran Pengadilan Negeri Rangkasbitung berjalan dengan baik Input : - SDM - Dana

%

100

100

100%

Orang Rupiah

55 116.205.000

55 99.025.450

100% 85,,22%

Output : - Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum - Pembebasan Biaya Perkara - Penyelesaian Administrasi Perkara

Tahun Perkara Tahun

1 1 1

1 0 1

100% 0% 100%

%

100

100

100%

Orang Rupiah

55 1.140.000.000

55 1.088.735.220

100% 95.50%

Sistem PKT

1 1

1 1

100% 100%

Outcome : Terselenggaranya pembinaan dan bimbingan teknis pada Pengadilan negeri Rangkasbitung Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Orang Rupiah

Input: - SDM - Dana Output : - Pengadaan CTS (Server) - Pembangunan Lanjutan Kantor

Gedung

47

LkjIP TAHUN 2015


Outcome : Pelaksanaan Pengadaan dan Pembangunan gedung Lanjutan pada Pengadilan negeri Rangkasbitung berjalan dengan baik

48

BAB IV. PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Tahun

2015

ini merupakan bentuk

pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan

ini

mengupayakan

untuk

melaporkan

suatu

capaian kinerja (Performance Result) tahunan sebagai bagian dari Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015-2019. Dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Rencana Strategis dibuat atas dasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi, Surat Edaran MenPAN No. 31 tentang Penetapan Kinerja, Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi

Nomor.

PER/09/M.PAN/05/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 17

Nopember

2015

516-1/SEK/KU.01/11/2015, tanggal

tentang penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon

tuntutan pelayanan

masyarakat yang semakin tinggi. Adapun

unsur kemandirian kinerja dalam peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri 49

LkjIP TAHUN 2015


Rangkasbitung

oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber

daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak

bisa

dipisahkan

maupun

diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak lainnya sehingga akan terwujud good governance.

Laporan Kinerja Rangkasbitung

Instansi

merupakan

Pemerintah

suatu

(LKjIP)

perwujudan

dari

Pengadilan

transparansi.

Negeri

Sedangkan

Penetapan Kinerja Tahun 2015 dijadikan sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP Tahun 2015. Pengadilan Negeri Rangkasbitung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan

kepada masyarakat

pencari

keadilan

khususnya

untuk

wilayah

hukum yang ada di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Rangkasbitung belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud

nyata

tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2015

maka

diharapkan adanya

suatu

langkah

nyata

untuk

meningkatkan

kualitas kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Institusi Pengadilan tingkat pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Kiranya LKjIP tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, LKjIP tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi salah satu

sumbangan penting

dalam

penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana

50

LkjIP TAHUN 2015


Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN 1) Perlu

peningkatan

komitmen

bersama

untuk

menerapkan

Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana keterampilan

sumber

daya

manusia

dan prasarana

serta

untuk peningkatan pelayanan

penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. 2) LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Rangkasbitung. 3) Kelayakan LKjIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator

kinerja

utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus

optimal. 4) Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP.

51

LkjIP TAHUN 2015


52

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG 2015

Lampiran 1

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 7 Oktober 2015 KETUA SUDIRA, SH. MH

HAKIM 1. RIKATAMA BUDIANTI, S.H. 2. DIAH ASTUTI M. S.H.,MH. 3. ADE SUHERMAN,S.H. 4. RUSDHIANA ANDAYANI, S.H. 5. KUSTRINI, SH.,MH 6. ANISA P. DUSWARA, S.H. 7. QURAISYIYAH, S.H.,MH. 8. RIA AGUSTIEN, S.H. 9. RAHMAWATI, SH.,MH. 10. NARTILONA, SH

WAKIL K E T U A EMY TJAHJANI W., SH.,M.Hum

SEKRETARIS JAYUSMAN, S.IP

PANITERA PATUAN SIMANJUNTAK,SH.MH

PANMUD PERDATA TATANG MAHMUD, SH. 1. NENENG SUSILAWATI, SH .MH. 2. NURHIDAYAH, SH.

PANMUD PIDANA

1. INTAN FEBRIANTI, SH.

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN YATI SUTJIATI 1. MACHMUD KHUSAERI

KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA DARSONO, SH.

2. GITA NUNGKY NATALIE, SH.

2. ARINIE G. SUPRIYATIN, SE

1. ADANG SUJANA, SH

3. IDHAM KHALID, SH

2. SONHAJI

PANMUD HUKUM ENONG HAYATI

RIA WAHYUNI, SH. MH

1.WILLY WIRANTA P, SH. 2. RISSA OKTAVIA, A.Md 3. ABDUL RAHMAT 4. NURAENI SIATAN

3. RUDI DWI KURNIAWAN,ST

4. ENDI SUHENDI

4. SITI JULEHA

KEL. FUNGSIONAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

MUALIMIN (PP) IKIT SUPRIYATIN (PP) HIDAYAT (PP) ENTIS SUTISNA.,SH (PP) JUNAEDI (JS) TAUFIK HIDAYAT, SH. (PP) RADITA P.S.,S.H. (PP) WIJIANO, S.H. (PP)

53

9. SAEFULLAH (JS) 10. HAESIFIN BERHAYAN (JS) 11. DIAN AGUSTIN.,S.H. (PP) 12. CECEP S., SH. (PP) 13. ABDURAHMAN SIATAN (PP) 14. LIA MARLIA.,S.H. (PP)

KASUBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN APUD M. MACHPUD, SH. 1. AGUS MULYADI, S.Sos 2.

RIZA KUSUMA, SH

LkjIP TAHUN 2015


INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NO

1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA


f. Persentase mediasi yang diselesaikan - Perdata Umum

g. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

h. Persentase perkara diselesaikan: - Perdata - Pidana

sisa yang

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG JAWAB

Jumlah perkara gugatan yang telah Hakim Mediator diselesaikan secara mediasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2015 sebanyak 1 perkara X 100% dari 12 perkara yang masuk jadi persentasenya tercapai 8,3 % karena sebagian besar tidak bisa diselesaikan secara mediasi dikarenakan tidak ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat sehingga perkara berlanjut ke persidangan Jumlah perkara mediasi yg menjadi akta Hakim Mediator/ perdamaian pada Pengadilan Negeri Majelis Hakim Rangkasbitung tahun 2015 sebanyak 1 perkara X 100% dari jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 12 perkara jadi persentasenya tercapai 8,3 % dikarenakan para pihak berperkara pada umumnya menginginkan perkaranya diselesaikan melalui persidangan dan mendapatkan kepastian hukum. - Jumlah sisa perkara perdata tahun 2014 Majelis Hakim yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri dan Panitera Rangkasbitung adalah 7 Perkara X 100% dari Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 7 perkara jadi persentasenya tercapai 100%

54

Lampiran 2 SUMBER DATA

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LkjIP TAHUN 2015


- Jumlah sisa perkara pidana tahun 2014 yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 17 Perkara X 100% dari Jml sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 17 perkara jadi persentasenya tercapai 100% i. Persentase perkara - Jumlah perkara Perdata Gugatan yang yang diselesaikan: diselesaikan pada Pengadilan Negeri - Perdata Rangkasbitung adalah 15 Perkara X 100% - Pidana Jumah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 19 perkara (saldo awal 7 perkara dan perkara yang masuk 12 Perkara ) jadi persentasenya tercapai 78,95 % - Jml perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 6 Perkara X 100%Jml perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 6 perkara (saldo awal 0 perkara dan perkara yang masuk 6 Perkara ) jadi persentasenya tercapai 100 % - Jml perkara Pidana yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 218 Perkara X 100% dari Jumahl perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 251 perkara (saldo awal 17 perkara dan perkara yang masuk 234 Perkara ) jadi persentasenya tercapai 86,85 % j. Persentase perkara - Jml perkara perdata Gugatan yg

55

Majelis Hakim Laporan Bulanan dan dan Panitera Laporan Tahunan

Majelis

Hakim Laporan Bulanan dan

LkjIP TAHUN 2015


yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 12 perkara X 100% dari Jumlah perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2015 sebanyak 12 perkara jadi persentasenya tercapai 100 % - Jml perkara pidana yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 218 perkara X 100% dari Jumlah perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2015 sebanyak 234 perkara jadi persentasenya tercapai 93,2 % Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 0 Perkara X 100% dari Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan pada tahun 2015 sebanyak 218 perkara jadi persentasenya adalah 0 % - Jumlah putusan yg tdk mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 210 perkara X 100% dari Jumlah putusan 218 (sisa tahun lalu 17 + Perkara yang masuk 201 perkara)jadi persentasenya tercapai 96,3 % - Jumlah putusan yg tdk mengajukan upaya hukum Kasasipada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 6 perkara X 100% dari Jumlah putusan Banding 11 perkara (sisa

56

dan Panitera

Laporan Tahunan

Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Panitera/Sekretar Laporan Tahunan is

Majelis Hakim


LkjIP TAHUN 2015

3.



f. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap

g. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

h. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

i. Persentase

tahun lalu 5 + Perkara yang masuk 6 perkara)jadi persentasenya tercapai 54,5 % - Jml putusan yg tdk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 0 perkara X 100% dari Jumlah putusan Kasasi 8 perkara jadi persentasenya tercapai 0 % Jml berkas perkara yg diajukan Kasasi yg lengkap pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 5 perkara X 100% dari jumlah berkas yang diajukan kasasi sebanyak 5 berkas perkara jadi persentasenya tercapai 100 % Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B Jml berkas perkara yg diajukan PK yg lengkap pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2015 adalah tidak ada (0 Perkara) X 100% dari Jumlah berkas yang diajukan PK karena pada tahun 2015 tidak ada yang mengajukan PK jadi persentasenya 100 % Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B Jumlah berkas perkara yg telah didistribusikan ke Majelis Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 234 berkas perkara X 100% dari Jml berkas perkara yang diterima sebanyak 234 berkas perkara jadi persentasenya tercapai 100 % Jumlah relas putusan yg disampaikan kepara

57

Panitera


Panitera


Panitera dan Panmud Perdata/Pidana


Panitera/Sekretar

Laporan Bulanan dan

LkjIP TAHUN 2015


penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak j. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

k. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

l.

4.


Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

pihak tepat waktu.pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2015 adalah 218 perkara X 100% dari jumlah putusan Pada PN.Rkb sebanyak 218 perkara jadi persentasenya tercapai 100% Jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 2 penyitaan X 100% dari Jumlah permohonan penyitaan sebanyak 2 Pemohon jadi persentase penyitaan tepat waktu tercapai 100 % Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah 4 Majelis dengan jumlah perkara 234 berkas perkara adalah 58,5 % Jml responden yang puas terhadap proses peradilan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan jumlah putusan 218 perkara X 100% dari jumlah perkara yang mengajukan banding 8 Perkara/ Jumlah responden yang disurvey maka persentasenya mencapai 93 % Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2015 tidak ada (0 Perkara X 100% dari Jumlah perkara prodeo yang pada tahun 2015 tidak ada

58

is dan Juru Sita

Laporan Tahunan

Panitera/Sekretar is dan Juru Sita


Majelis Hakim dan Panitera


Ketua Pengadilan Panitera

Laporan hasil independen

&


survey


LkjIP TAHUN 2015


b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus 5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan d. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Untuk saat ini Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak memiliki Zetting Plaatz



Jumlah amar putusan yang diutamakan yang Kepaniteraan Laporan Bulanan dan di website pada Pengadilan Negeri Laporan Tahunan Rangkasbitung tahun 2015 sebanyak 218 perkara X 100% dari Jumlah putusan yang diutamakan sebanyak 218 perkara jadi persentasenya tercapai 100 % Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik) Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata Ketua Pengadilan Laporan Bulanan dan yang dilaksanakan padapengadilan Negeri & Panitera Laporan Tahunan Rangkasbitung tahun 2015 adalah 0 perkara X 100% dari Jml permohonan eksekusi perkara perdata sebanyak 0 perkara( tidak ada ) jadi persentasenya 0 % Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2015 tidak ada pengaduan ( 0 ) X 100% Jumlah pengaduan yang diterima yaitu tidak ada (0) jadi persentasenya tercapai 0 % Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku

59

Ketua Pengadilan Pan/Sek

Laporan Bulanan dan & Laporan Tahunan

LkjIP TAHUN 2015


Aparatur peradilan teknis dan non teknis e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Jumlah temuan eksternal yg ditindaklanjuti pada tahun 2015 adalah tidak ada temuan ekternal (0) X100% dari Jumlah temuan /eksternal yang diterima tidak ada (0) jadi persentasenya 100 %

60

Ketua Pengadilan Laporan Bulanan dan & Pan/Sek Laporan Tahunan

LkjIP TAHUN 2015


Lampiran 3 MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 Instansi

: PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

VISI

: TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI YANG AGUNG

MISI

: 1.Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3.Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4.Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

Tujuan

5.Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas TARGET

NO 1.

SASARAN Meningkatnya perkara

penyelesaian

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan  Perdata  Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan  Perdata  Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

61

2015

2016

2017

2018

2019

100% 20%

100% 20%

100% 25%

100% 30%

100% 30%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

90% 80% 100%

85% 85% 100%

90% 90% 100%

90% 92% 100%

90% 93% 100%

LkjIP TAHUN 2015


TARGET NO 2.

3.

4.

5.

6.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan pengelolaan penyelesaian PK yang disampaikan secara lengkap perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang masyarakat terhadap peradilan diselesaikan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan terhadap putusan pengadilan. perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2015

2016

2017

2018

2019

90% 60% 100% 100%

93% 70%

93% 70%

94% 75%

95% 80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1-60 100%

1-63 100%

1-65 100%

1-65 100%

1-65 100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan putusan Hakim

62

Lampiran 4

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG JL. RA. KARTINI NO. 55 TELEPON 0252 201057 - 201671

RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NOMOR : W29.U3/ 366 /SEK/SK/II/2016 TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG, Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU). : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten; 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 12. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja. : Hasil Rapat Tanggal 30 Januari 2016 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015 – 2019. 63

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG 2016;

PERTAMA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019;

KEDUA

: Pelaksanaan Kinerja Tahun 2016 harus memperhatikan dan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama sebagaimana terlampir.;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: RANGKASBITUNG : 01 Februari 2016

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

J A Y U S M A N, S.IP. NIP. 19630207 199003 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. 2. 3. 4.

Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Rangkasbitung; Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung; Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Rangkasbitung; Seluruh Pejabat Teknis dan Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung

64

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NOMOR :W29.U3/ 352 /KPN/SK/II/2016 TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG Menimbang

Mengingat

: 1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 200415 – 2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

: 1.

Undang-undang undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undangundang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2.

Undang-undang undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

3.

Undang-undang undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4.

Undang-undang undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.

Undang-undang undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

7.

Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2010-2014.

8.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

9.

Peraturan Presiden Nomor : Sekretariat Mahkamah Agung.

10. Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.

13 Tahun 2005

tentang

14

tentang

Tahun

2005

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

65

Memperhatikan

: Hasil Rapat Tanggal 25 November 2015 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2015 – 2019. MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri 2015 - 2019.

Kedua

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Banten.

Ketiga

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung Pada Tanggal : 2 Februari 2016 Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

SUDIRA, SH, MH NIP. 19640814 199212 1 001 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

66

Lampiran.6

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 NO 1.

2.

3.

4.

SASARAN Meningkatnya perkara

INDIKATOR KINERJA

penyelesaian a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan  Perdata  Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan  Perdata  Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan pengelolaan penyelesaian kasasi dan PK yang disampaikan perkara secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang masyarakat terhadap diselesaikan peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

TARGET 100% 30%

100% 100%

80% 90% 100%

Peningkatan putusan Hakim

d. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

67

90% 50% 100% 100%

100% 100%

100%

1-60 100% Tidak ada Zetting Plats di PN. Rangkasbitung 100%

5.

Meningkatnya terhadap pengadilan.

6.

Meningkatnya pengawasan

kepatuhan Persentase permohonan eksekusi putusan atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100% 100%

Rangkasbitung, 04 Pebruari 2016

Ketua pengadilan Negeri Rangkasbitung

SUDIRA, SH.,MH. NIP. 19640814 199212 1 001

68

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 UNIT KERJA


INSTANSI

: MAHKAMAH AGUNG

NO SASARAN STRATEGIS 1 2 Meningkatnya penyelesaian 1. perkara

Lampiran 7

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

100%

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

20%

c. Persentase diselesaikan: - Perdata - Pidana

sisa

perkara

yang

d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

2.

3.

4.

Peningkatan aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan putusan Hakim upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi pengelolaan penyelesaian dan PK yang disampaikan secara perkara lengkap


100% 100%

80% 95% 100%

100% 100% 100% 100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

50%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

50%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

69

-

5.

Meningkatnya terhadap pengadilan.

6.


c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100%

kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

kualitas

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

Jumlah Anggaran Kegiatan BUA Rp.7.476.541.000,Jumlah Anggaran Kegiatan BADILUM Rp.116.205.000,Rangkasbitung, 04 Pebruari 2016

Ketua pengadilan Negeri Rangkasbitung

SUDIRA, SH.,MH. NIP. 19640814 199212 1 001

70

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN ANGGARAN 2016

lampiran 8

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : JAYUSMAN.S.IP. Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Rangkasbitung Selanjutnya disebut Pihak pertama Nama : SUDIRA, SH.MH. Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi Rangkasbitung, 04 Januari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

SUDIRA, SH.MH NIP.: 19640814 199212 1 001

JAYUSMAN, S.IP. NIP.: 19630207 199003 1 002

71

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA


TAHUN ANGGARAN 2016

NO 1 1.

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3

4


10%

b. Persentase mediasi yang menjadi akta

10%

perdamaian c. Persentase sisa diselesaikan: - Perdata - Pidana

perkara

yang 100% 100%


2.

3.

4.

Peningkatan aksepbilitas Hakim

Persentase perkara yang putusan mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali


Peningkatan aksesibilitas

80% 95% 100%

tidak 100% 100% 100%

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%


100%

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%


50%

a. Persentase perkara diselesaikan

50%

72

prodeo

yang

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

PN.RANGKASBIT UNG SAAT INI TIDAK MEMILIKI ZETTING PLAAT 100%

5.

Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas kepatuhan terhadap putusan perkara perdata yang putusan pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

6.


100%

kualitas


73

PENETAPAN KINERJA UNIT KERJA


TAHUN ANGGARAN 2016 NO SASARAN STRATEGIS 1 2 Meningkatnya penyelesaian 1. perkara

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4


100%


40%


sisa

perkara

yang 100% 100%


2.

3.




80% 95% 100%

100% 100% 100%


100%


100%

c. Persentase penyampaian pemberitahuan 100% relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

4.


d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempa.

100%


50%

a.

Persentase diselesaikan

74

perkara

prodeo

yang 50%

b.

Persentase perkara yang dapat Tidak ada zetting Plaat di diselesaikan dengan cara zetting plaat PN.Rangkas bitung

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang 100% menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5.


Persentase permohonan eksekusi atas 100% putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6.



75

100%

RENCANA UNIT KERJA

KINERJA

TAHUNAN


TAHUN ANGGARAN 2017 NO SASARAN STRATEGIS 1 2 Meningkatnya penyelesaian 1. perkara

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4


100%


40%


sisa

perkara

yang


2.

3.




100% 100%

80% 95% 100%

100% 100% 100%


100%


100%

c. Persentase penyampaian pemberitahuan 100% relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

4.


100%

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 50% a. Persentase perkara prodeo yang 50% diselesaikan

b.

Persentase perkara yang dapat Tidak ada Zetting plaat di diselesaikan dengan cara zetting plaat PN.Rangkas bitung

76

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang 100% menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5.


Persentase permohonan eksekusi atas 100% putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6.



77

100%

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG Nomor : W29.U3/

/KP.11.01/XI/2015 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah ( LKjIP ) di Lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2015 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan LKjIP. b. Bahwa menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.: 355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 Nopember 2014 perihal penyampaian LKjIP Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. c.

Bahwa untuk keperluan poin 1 dan 2 diatas perlu diatur dengan diterbitkannya

surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Rangkasbitung. Mengingat

:

1. Insruksi Presiden ( INPRES ) No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang penyusunan dokumen penetapan Kinerja mulai dari eselon II keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja utama masing-masing. 3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007

tentang

pedoman

umum

penetapan

Indikator Kinerja Utama. 4. Surat Edaran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara ( Men. PAN ) No : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 5. Surat Edaran Menteri Pemberdayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 dan No. 11 Tahun 2011 tentang penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. 6. Surat

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Banten

No.

W29.U/2664/KP.10.10/XI/2015 Tanggal 16 Nopember 2015 tentang

78

permintaan data TIM Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015. Memperhatikan

:

Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara ( Lembaran Negara RI No. 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara RI No. 4214 ) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 ( Lembaran Negara No. 4418 ). MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Membentuk TIM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015 dan Dokumen penetapan Kinerja Tahun 2015 Pada Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan susunan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

KEDUA

Pelindung Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota

: SUDIRA, SH, MH / Ketua PN Rangkasbitung : PATUAN SIMANJUNTAK, SH., MH, : JAYUSMAN, S. Ip. : RIZA KUSUMA, SH.

1. : 2. 3. 4. 5. 6. : Surat Keputusan ini mulai

BAMBANG SIRAJUDDIN, SH.,MH. RIA WAHYUNI, SH.,MH. TATANG MAHMUD, SH. ENONG HAYATI DARSONO, SH. YATI SUTJIATI berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di

: Rangkasbitung

Pada tanggal

: 17 Nopember 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

S U D I R A, SH.MH NIP. 19640814 199212 1 001 Tembusan disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5.

Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta; Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta; Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang; Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; Arsip;

79

FAX (0252) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG 1

Recommend Documents