Fakultas Syariah dan Hukum

PENERAPAN PRINSIP ARBITRASE DI INDONESIA DALAM STUDI SENGKETA KEPEMILIKAN TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (MNC TV)

(Analisis Putusan MA No. 862 K/Pdt/2013)

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh: Helmi Abdullah 1111048000077

Konsentrasi Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1436 H / 2015 M

KATA PENGANTAR Puji Syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam selalu terhatur bagi junjungan Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, bukanlah hal yang yang mudah bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini . oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih pada: 1) Bpk. Dr. Asep Saefudin Jahar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan fasilitas perkuliahan dan menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas. 2) Bpk. Dr. Asep Syarifudin Hidayat, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membimbing perkuliahan hingga penulis bisa menyandang gelar Sarjana Hukum. 3) Bpk. Dr. Alfitra, SH, MH, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing karya tulis ilmiah saya berupa skripsi sampai dengan lulus ujian munaqosyah. 4) Bpk. Dr. Pri Pambudi Teguh, SH, MH, selaku Panitera Muda Perdata yang telah memberikan data-data pendukung skripsi ini. 5) Pimpinan Perpustakaan FSH UIN Jakarta, Perpustakaan Utama UIN Jakarta, Perpustakaan Umum Daerah DKI Jakarta dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan. 6) Seluruh teman-teman seperjuangan di LDK Syahid, KKN Care-122, HIJAR PUI, Pemuda PUI, CIDES UIN Jakarta dan Keluarga Besar Ilmu Hukum UIN Jakarta yang telah memberikan dukungan dan doa yang berarti bagi penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Ciputat, 10 Juni 2015

Helmi Abdullah

i

ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang akuisisi yang dilakukan oleh PT. Berkah Karya Bersama terhadap PT. Citra Televisi Pendidikan Indonesia ditinjau dari hukum arbitrase, yang sampai skripsi ini selesai dibuat masih belum selesai perkaranya. Lembaga arbitrase mempunyai kompetensi absolut dalam menangani perkara yang dalam perjanjiannya memuat bahwa cara penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara arbitrase dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang (pasal 11 ayat 2 undang-undang arbitrase dan APS). Namun pihak Sri Hardiyanti alias Tutut sebagai pemilik perusahaan yang di akuisisi merasa akuisisi ini tidak sah dan menggugat ke pengadilan agar kepemilikan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) atau sekarang disebut MNC TV agar kembali menjadi milik mereka. Disisi lain, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pihak Hary Tanoe sebagai pemilik sah TPI (MNC TV). Oleh karena itu, pelanggaran yang dilakukan lembaga pengadilan ini dengan tetap menerima perkara yang berklausula arbitrase menjadikan putusannya batal demi hukum. Kata kunci

: Prinsip Arbitrase, Akuisisi, Sengketa Kepemilikan TPI

Daftar Pustaka

: Dari tahun 1997 sampai 2012

Pembimbing

: Dr. Alfitra, S.H, M.H

ii

DAFTAR ISI HALAMAN DEPAN LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN KATA PENGANTAR ......................................................................................... i ABSTRAK ……………....................................................................................... ii DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN A. B. C. D. E. F. G.

Latar Belakang .................................................................................. 1 Pembatasan dan Perumusan Masalah …........................................... 6 Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................................... 7 Tinjauan (review) Kajian Terdahulu ................................................. 8 Kerangka Konseptual …………….................................................... 9 Metode Penelitian ............................................................................. 10 Sistematika penulisan ....................................................................... 12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE A. B. C. D. E.

Arbitrase di Indonesia ........................................................................ 15 Pinsip-Prinsip Arbitrase ..................................................................... 19 Pengaturan Arbitrase Dalam Dunia Penyiaran .................................. 23 Gugatan Perkara Yang Didalamnya Terdapat Klausula Arbitrase ... 25 Kekuatan Eksekusi Putusan Arbitrase ............................................... 28

BAB III EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERLAWANAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN A. Pelanggaran Lembaga Pengadilan Terhadap Prinsip-Prinsip Arbitrase ........................................................................................................... 30 B. Yurisprudensi Pembatalan Putusan Arbitrase .................................. 32 C. Ketidakpastian Hukum Putusan Arbitrase ........................................ 34

iii

BAB IV KASUS POSISI DAN ANALISIS YURIDIS SENGKETA KEPEMILIKAN TPI A. Kasus Posisi ...................................................................................... 41 B. Analisis Yuridis ................................................................................. 49 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ....................................................................................... 55 B. Saran .................................................................................................. 56

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 58

LAMPIRAN

iv

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Arbitrase menjadi favorit para pelaku bisnis untuk penyelesaian sengketa dibanding lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dibanding yang lain. Alternative Dispute Resolution hanya didasarkan pada consensus atau mufakat para pihak, sedangkan arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang bersifat memutus (adjudicative).1 Harapannya akan lebih memuaskan para pihak karena (secara teori) prosesnya lebih cepat, hemat biaya dan konfidensial. Namun dalam praktiknya, banyak pihak yang tidak terpenuhi harapannya tersebut. Hal ini sebenarnya sudah dapat diminimalisir karena pada saat berlakunya undangundang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa, masalah-masalah yang ada dalam 615 sampai dengan Pasal 651 Rv, Pasal 377 Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R) , dan Pasal 705 Rechtsreglement Buistengewesten

(RBg),

dinyatakan

sudah

tidak

berlaku

lagi.

Bahkan

dibandingkan dengan pengaturan dalam arbitrase The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 1985 (Model Law) yang terdiri atas 36 Pasal, undang-undang No. 30/1999 yang terdiri dari 82 Pasal tersebut telah lebih luas mengatur berbagai hal terkait dengan arbitrase.2

1

Takdir Rahmadi, Mediasi: penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat (Jakarta: Rajawali Press, 2011) h.11 2

Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006) h.18

2

Institusi arbitrase ini sebenarnya bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan sengeta di luar pengadilan. Masih ada beberapa alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan, meskipun tidak sepopuler lembaga abitrase, misalnya negosiasi, mediasi, konsiliasi, pencari fakta, peradilan mini (mini trial), ombudsman, pengadilan kasus kecil (small claim court) dan peradilan adat.3 Masalah-masalah yang timbul kemudian adalah banyaknya prinsip-prinsip arbitrase yang tidak diindahkan oleh para stakeholder. Misalnya dalam Model Law di bagian ketentuan umum (General Provision) tentang prinsip pembatasan intervensi pengadilan atau limited court involevement yang telah diatur di dalam Pasal 11 ayat (2) undang-undang Arbitrase dan APS, yaitu: “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang” dalam kenyataannya Pengadilan Negeri tetap menerima perkara yang didalamnya telah mengikat para pihak dengan perjanjian berklausula arbitrase. Terlihat dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan negeri yang memutus perkara bertentangan dengan prinsip tersebut diantaranya putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 012 K/N/1999 yang memenangkan PT Enindo sebagai pemohon pailit terhadap PT. Putra putri sebagai termohon pailit. Pengadilan Niaga harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang terdapat klausul arbitrase di dalamnya. Asumsinya, hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga yang 3

Munir Fuady, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000) h.33-60

3

merupakan bagian dari Peradilan Umum adalah H.I.R. Pendapat ini dianut oleh hakim-hakim Pengadilan Niaga. Namun, Mahkamah Agung berpendapat bahwa klausul arbitrase dalam suatu perjanjian tidak dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya. Menurut Pasal II ayat (3) Konvensi New York 1958, berbunyi: “The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.” yang menunjukan bahwa lembaga arbitrase mempunyai kompetensi absolut terhadap perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul arbitrase untuk para pihak yaitu sebagai berikut: "Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir".4 Menurut Priyatna Abdurrasyid, Ketua BANI, yang diperiksa pertama kali adalah klausul arbitrase. Artinya ada atau tidaknya, sah atau tidaknya klausul arbitrase, akan menentukan apakah suatu sengketa akan diselesaikan lewat jalur arbitrase. Priyatna menjelaskan bahwa bisa saja klausul atau perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketa timbul. 4

Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase (Jakarta: Kencana, 2009) h.47

4

Penyimpangan ini terlihat pada kasus Bankers Trust (BT) vs. PT Jakarta International Hotel Development (JIHD). Sengketa antara BT vs. JIHD sebenarnya telah sampai pada putusan. Pengadilan Arbitrase Internasional London telah mengeluarkan putusan (award) yang pada intinya menyatakan JIHD telah wanprestasi dan cidera janji. JIHD juga dihukum untuk membayar ganti rugi kepada BT. Selain itu Pasal III Konvensi, prinsip-prinsip lain yang dilanggar yaitu prinsip bahwa putusan arbitrase bersifat final and binding dan konsekwensinya, putusan tersebut dengan sendirinya mengandung “kekuatan eksekutorial” atau “executorial kracht”.5 Itu berarti bahwa kekuatan eksekusi putusan BANI pada November 2014 yang memenangkan pihak PT Karya Berkah Bersama (BKB) telah final dan mengikat. Namun pada kasus Bankers Trust melawan PT Mayora Indah Tbk dan Bankers Trust vs. PT Jakarta International Development Tbk, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak memberikan eksekusi terhadap putusan Arbitrase London karena mengganggu ketertiban umum. Begitu juga putusan Mahkamah Agung dalam perkara E.D & F. MAN (SUGAR) Ltd vs Yani Haryanto pada tahun 1991 yang menjadi kasus pertama bagi Indonesia untuk menolak pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri berdasarkan ketertiban umum.6 Kenyataan-kenyataan tersebut membangun opni bahwa lembaga arbitrase merupakan tempat untuk menyelesaikan perkara namun tanpa kepastian hukum 5 6

M. Yahya Harahap, Arbitrase (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) h.25-27

Dilihat di http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1905/arbitrase-pilihan-tanpakepastian tanggal 16/12/14

5

dan apabila kasusnya telah menang namun sesungguhnya itu hanya kemenangan diatas kertas karena tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Dalam kasus sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) atau sekarang yang telah berubah nama menjadi MNC TV ini berawal dari diterimanya permohonan pailit Sri Hardiyanti alias Tutut oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya nomor No. 52/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST lalu putusan ini dibatalkan lewat putusan kasasi MA no. 862 K/Pdt/2013 karena MA berpendapat bahwa kasus kepailitan ini bukan kepailitan yang sederhana dan kasus kepailitan yang tidak sederhana tidak bisa diselsaikan di pengadilan niaga. Putusan tersebut telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta No. 629/Pdt/2011. Putusan PT Jakarta tersebut berisi pembatalan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat No. 10/pdt.g/2010 yang memenangkan kubu Tutut. Pada akhirnya MK Menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT BKB. Padahal sengketa ini telah berproses di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dalam hal ini telah mengeluarkan putusan yang memenangkan Pihak Hary Tanoe sebagai pemilik Televisi pendidikan Indonesia. Sengketa ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri tidak mengindahkan kompetensi absolut lembaga arbitrase.

Karena pengadilan negeri lah yang

pertama-tama menerima gugatan oleh pihak Tutut dengan Gugatan No. 10/Pdt.G/2010 yang dalam petitumnya, Tutut Cs meminta pengadilan agar mensahkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 17 Maret 2005. Selain itu, PT Berkah dituntut membayar ganti dugi sebesar Rp3,4 triliun yang terdiri kerugian materil sebesar Rp1,4 triliun dan immateril Rp2 triliun.

6

Disisi lain, Indonesia sebagai negara hukum yang mana negara dan masyarakatnya diatur oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia. Negara Hukum menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai tempat terakhir (The Last Resort) upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan7. Oleh karena itu terdapat tumpang tindih kekuasaan untuk memutus suatu perkara. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, dan untuk mensinkronisasi prinsip-prinsip yang ada pada undang-undang Arbitrase, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip Arbitrase di Indonesia Dalam Studi Sengketa Kepemilikan Televisi Pendidikan Indonesia (MNC TV) (Analisis Putusan MA No. 862 K/Pdt/2013)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Untuk menghindari meluasnya pembahsan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang diteliti dan hanya focus pada Keberlakuan Prinsip Abitrase di Indonesia Dalam Studi Sengketa Kepemilikan TPI (MNC TV). Hukum arbitrase yang telah berlaku di Indonesia baik yang bersumber dari hukum nasional maupun internasional, apakah penerapannya sudah sesuai atau tidak dan apabila dalam kasus yang sama putusan lembaga arbitrase berlawanan dengan putusan pengadilan, yang manakah yang bisa di eksekusi. 2. Perumusan Masalah 7

M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkra Perdata (Jakarta:Sinar Grafika, 2008) h.5

7

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, dalam kasus kepemilikan TPI (MNC TV) ini, telah terjadi ketidakpastian hukum. Padahal hukum arbitrase telah jelas tujuannya dan itu merupakan kesepakatan keduabelah pihak yang bersengketa. Mestinya ada kesesuaian antara lembaga pengadilan dan lembaga arbitrase. Untuk mempermudah menjawab masalah tersebut penulis merumuskan masalah sebagai beriut: a. Bagaimana penerapan hukum arbitrase pada kasus sengketa kepemilikan TPI (MNC TV)? b. Bagaimana eksekusi putusan arbitrase apabila ada putusan pengadilan yang berlawanan dengan putusan arbitrase tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui penerapan hukum arbitrase pada kasus sengketa kepemilikan TPI (MNC TV) b. Untuk mengetahui eksekusi putusan arbitrase apabila ada putusan pengadilan yang berlawanan dengan putusan arbitrase tersebut. 2. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu:hl a. Manfaat teoritis

8

1) Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada seluruh kalangan akademisi bagi perkembangan ilmu hukum. Terutama hukum arbitrase. 2) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi proses dan hasil pengetahuan hukum arbitrase dan berguna sebagai bahan pustaka pada penelitian yang sejenis. b. Manfaat praktis 1) Semoga penelitian ini bisa menjadi acuan pengadilan terkait penelitian ini agar lebih amanah dalam menjalankan tugasnya

D. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu Sejak diberlakukannya undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah banyak penelitian mengenai praktik arbitrase di Indonesia. Salah satuya dalam buku yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase” yang diterbitkan oleh Kencana dan penelitian

(skripsi)

tentang

“Kompetensi

Pengadilan

Niaga

Dalam

Menyelesaikan Perkara Kepailitan yang memuat klausul Arbitrase” oleh Shafira Hijriya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang pada tahun 2011. Penelitian ini mengambil titik focus pada dapat atau tidaknya Pengadilan Niaga dalam menangani perkara kepailitan yang para pihaknya telah terikat perjanjian yang berklausula arbitrase.

9

Penelitian selanjutnya adalah penelitian (skripsi) tentang “Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan akta Arbitrase (studi kasus PT Environmental Network Indonesia dan kelompok Tani Tambak FSSP Masserrocinae melawan PT Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation) oleh Nova Kusuma Wardani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2009. Sedang penelitian ini penulis focus pada keberlakuan prinsip-prinsip arbitrase pada praktiknya di Indonesia dan yang manakah yang lebih mempunyai kekuatan hukum antara putusan pengadilan atau putusan arbitrase apabila keduanya berbenturan. Jadi penelitian penulis dengan judul “Penerapan Prinsip Arbitrase di Indonesia Dalam Studi Sengketa Kepemilikan Televisi Pendidikan Indonesia (MNC TV) (Analisis Putusan MA No. 862 K/Pdt/2013)” belum pernah dibuat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual Kerangka

konseptual

merupakan

kerangka

yang

menggambarkan

hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin ditelilti. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Namun demikian, suatu kerangka konseptua belaka, kadang dirasakan masih bersifat abstrak, sehingga dibutuhkan definisi operasional yang akan menjadi pegangan konkret

10

didalam proses penelitian. Dengan demikian suatu kerangka konseptual dapat pula mencakup definisi-definisi operasional. 8 Definisi yang kiranya perlu dijeaskan pada penelitian ini adalah: 1. Prinsip-Prinsip Arbitrase 2. Alternatif Penyelesaian Sengketa 3. Limited Court Intervention 4. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan mentode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hulum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. 9 2. Metode Pengumpulan Data Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan perundangundangan (statute approach) karena penelitian ini bersifa yuridis normatif.

8 9

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986) h. 132-133

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) h. 13-14. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), h. 15

11

3. Sumber Penelitian Sumber penelitian yang digunakan dalam pnelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data hukum sebagaimana dijelaskan oleh Sri Mamudji dibagi menjadi tiga yaitu10: a) Bahan hukum Primer yaitu berupa ketentuan hukum dan perundangundangan serta mengikat serta berkaitan dengan studi ini. b) Bahan hukum sekunder, berupa literature-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah serta literature-literatur terkait penelitian ini. c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum tersier maupun sekunder, berupa kamus, ensiklopedia dan sebagainya 4. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara library research (studi kepustakaan) yaitu mengumpulkan datadata dari peraturan peundang-undangan, buku, artikel dan media-media online. Kemudian berdasarkan data yang telah dikumpulkan penulis mengklasifikasi permasalahan untuk dikaji secara komprehensif. 5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum Adapun bahan hukum yang diperoleh bersifat preskriptif karena ilmu hukum pada dasarnya bukan bicara “apa yang ada” (empirik-deskriptif), tapi

10

Sri Mamudji dkk., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005) h.30

12

“apa yang seharusnya” (preskriptif).11 Digunakan untuk memberi petunjuk dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dihubugkan sedemikian rupa sehingga disajikan penulis secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dibuat. Adapun cara pengolahan bahan hukum dianalisis untuk melihat apakah prinsip-prinsip arbitrase teraplikasi dengan baik atau tidak.

6. Metode Penulisan Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012.

H. Sistematika Penulisan 1. BAB I: Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan oleh penulis mengenai latar belakang masalah; identifikasi masalah; pembatasan dan perumusan masalah yang akan diteliti; tujuan dan manfaat penelitian; tinjauan penelitian terdahulu; kerangka konseptual; metode penelitian dan sistematika penulisan. 2. BAB II: Tinjauan Umum Tentang Arbitrase Dalam bab ini akan diuraikan oleh penulis mengenai landasan teori arbitrase, prinsip-prinsip arbitrase, pengaturan arbitrase dalam dunia

11

Asrori S. Karni, Metode Penelitian dan Karakter Ilmu Hukum”, Bahan ajar, 2013

13

penyiaran, gugatan perkara yang didalamnya terdapat klausula arbitrase, dan kekuatan eksekusi putusan arbitase. 3.

BAB III: Eksekusi putusan arbitrase yang berlawanan dengan putusan pengadilan Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pelanggaran lembaga pengadilan terhadap prinsip-prinsip arbitase, dan ketidakpastian hukum putusan arbitrase.

4. BAB IV: Kasus Posisi dan Analisiss Yuridis Kasus Sengketa Kepemilikan TPI (MNC TV) Bab ini berisi kasus posisi dan analisis yuridis

kasus sengketa

kepemilikan TPI atau saat ini bernama MNC TV. Dikaitkan dengan teori-teori mengenai hukum arbitrase di Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Analisa dari kasus-kasus tersebut dilihat dari dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan , apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum arbitrase yang berlaku dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi yang ada. Penulis juga memberikan opini terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan. 5. BAB V: Penutup Dalam Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan penjabaran fakta-fakta yang telah dilakukan dan juga jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang telah dijabarkan pada bab pendahuluan. Serta penambahan saran-saran yang terkait dengan perumusan dan jawaban dari pokok permasalahan.

14

BAB II Tinjauan Umum Tentang Arbitrase A. Arbitrase di Indonesia Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin arbitrare yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan“. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah – olah member petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.12 Secara umum arbitrase adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang imparsial (disebut arbiter) untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. Dari pengertian itu terdapat tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu : adanya suatu sengketa; kesepakatan untuk menyerahkan ke pihak ketiga; dan putusan final dan mengikat akan dijatuhkan Menurut

Mertokusumo,

arbitrase

adalah

suatu

prosedur

penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau arbiter.13

12 13

Subekti, Arbitrase Perdagangan (Bandung : Binacipta, 1981) h.1-3.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu pengantar (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1999) h.144

15

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa“. Dari pengertian Pasal 1 butir 1 tersebut diketahui pula bahwa dasar dari arbitrase adalah perjanjian di antara para pihak sendiri, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang – undang. Payung hukum utama arbitrase di Indonesia adalah UndangUndang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS) dan menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.14 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 58 telah meletakkan dasar bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian (arbitrage) tetap diperbolehkan. Mengingat ada sejumlah hambatan yang timbul di lingkungan peradilan pada saat menyelesaikan perkara atau sengketa bisnis. Kontrak bisnis

14

Sudargo Gautama, Undang-Undang Arbitrase Baru (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999) h.156

16

hampir semuanya menggunakan atau mencantumkan klausul arbitrase di dalamnya, artinya lembaga arbitrase sudah menjadi alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang AAPS ini telah termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No.138 dan semenjak undang-undang ini diberlakukan maka otomatis membatalkan peraturan-peraturan arbitrase yang bertentangan sebelumnya. Sudargo Gautama memberikan batasan Arbitrase yaitu: “Arbitrase adalah cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah dilaksanakan karena ditaati para pihak”.15 Lembaga arbitrase dikenal ada dua, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc sering disebut sebagai “arbitrase volunteer” karena jenis lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk menyelesaiakan masalah perselisihan tertentu. Sementara itu lembaga arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, pasal I ayat (2) Konvensi New York 1958 menyebutkan jenis lembaga ini “Permanent Arbitral Body”. 16

15 16

Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional (Jakarta: Grasindo, 2002) h.3

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2009) h.236

17

Arbitrase di Indonesia menjadi favorit dikalangan pelaku bisnis karena mempunyai banyak kelebihan dan begitupun sebaliknya, banyak kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu:17 1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat 2. Biaya berperkara yang mahal 3. Pengadilan umumnya tidak responsif 4. Putusan pengadilan tidak menyelesaiakan masalah 5. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis Sebagai contoh mengenai cepatnya proses arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yaitu dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak negosiasi dilakukan, para pihak sudah harus mengambil keputusan dalam bentuk tertulis. Jika belum menghasilkan kesepakatan maka para pihak meminta pendapat ahli atau menunjuk mediator. Penasihat ahli atau mediator ini diberikan waktu yang sama yakni selama 14 hari untuk menyelesaikan sengketa. Jika tidak juga berhasil maka dapat ditempuh penyelesaian tahap ketiga yaitu menunjuk seorang mediator oleh lembaga arbitrase atas permintaan para pihak yang bersengketa.Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini diharapkan sudah selesai paling lambat 30 hari terhitung sejak usaha mediasi ini dimulai.Putusan kesepakatan pilihan penyelesaian sengketa tersebut dibuat secara tertulis dan bersifat final dan mengikat.Kesepakatan tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 30 hari sejak penandatanganan.Selanjutnya 17

M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) h.240-247

18

dalam waktu paling lambat 30 hari sejak pendaftaran, hasil kesepakatan penyelesaian sengketa tersebut wajib selesai dilaksanakan. Jika cara perdamaian melalui pilihan penyelesaian sengketa ini tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Upaya penyelesaian melalui arbitrase ini dapat dilakukan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter dibentuk dan pemeriksaannya dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam undangundang AAPS.18

B. Prinsip-Prinsip Arbitrase Agar arbitrase dapat menjadi badan penyelesaian sengketa yang ampuh, seharusnya badan arbitrase menganut beberapa prinsip sebagai berikut: 19 1. Efisien 2. Accessibility 3. Proteksi Hak Para Pihak 4. Final and Binding 5. Fair and Just 6. Sesuai dengan Sence of Justice dari Masyarakat 7. Kredibilitas 18

Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional (Jakarta: Grasindo, 2002) h.16-17

19

Munir Fuady, Alternatif Penyelesaian Sengaketa Bisnis (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000) h.93-94

19

Dalam asuransi, kondisi arbitrase juga diterapkan dalam polis sebagai alat untuk penyelesaian perselisihan.Bila tertanggung dirugikan atas keputusan satu arbitrase, dia tidak dapat naik banding sesuai dengan Undang – undang Arbitrase tersebut.Prinsip ini mengacu pada adanya perselisihan khususnya masalah teknis perhitungan ganti rugi. Undang– undang tentang arbitrase di Inggris: Arbitration Acts 1950 dan diamendemen menjadi the Arbitration Act 1979.20 Arbitrase

mepunyai

karakteristik

cepat,

efisien

dan

tuntas, arbitrase menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential) di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusanputusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri.21 Bacelius Ruru memberikan pendapat mengenai prinsip-prinsip umum Arbitrase antara lain sebagai berikut:22

20

http://www.akademiasuransi.org/2013/09/prinsip-dan-prosedur-arbitrase.html pada tanggal 15 April 2015 21

http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html dilihat tanggal 15 April 2015

22

http://www.bapmi.org/in/ref_articles5.php dilihat tanggal 15 April 2015

dilihat

20

a. syarat utama Arbitrase adalah adanya kesepakatan para pihak bahwa sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase ("Perjanjian Arbitrase"), tanpa perjanjian tersebut maka Arbitrase tidak berwenang menangani persengketaan dimaksud; b. pengadilan tidak berwenang menangani persengketaan yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase; c. para pihak yang telah terikat oleh Perjanjian Arbitrase tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan perkara ke pengadilan; d. Arbiter berwenang memutuskan perkara, bahkan dalam hal ketidakhadiran salah satu pihak; e. putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat; f. intervensi seminim mungkin dari pengadilan terhadap pertimbangan Arbiter, namun ada dukungan dari pengadilan untuk pelaksanaan putusan Arbitrase; g. Arbiter dipilih oleh para pihak; h. para pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk didengar pendirian dan penjelasannya; i. pemeriksaan Arbitrase berlangsung dalam kerangka waktu yang ditetapkan di awal; j. para pihak bebas memilih tempat, acara dan bahasa yang dipergunakan dalam Arbitrase; k. putusan Arbitrase dapat dimohonkan pembatalan dengan alasan tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang Pengakuan terhadap Arbitrase dan AAPS lainnya di Indonesia bisa dilihat pada ratifikasi Indonesia atas New York Convention melalui Keppres Nomor 34 tahun 1981, Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bagian penjelasan bahwa undang-Undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau Arbitrase, dan telah diberlakukannya undang-undang khusus yakni Undang-Undang AAPS sejak tahun 1999.

Undang-undang AAPS, sebagaimana halnya negara lain dan lembaga-lembaga APS, mempunyai kesamaan prinsip-prinsip umum. Hal

21

ini tidaklah mengherankan mengingat Arbitrase memang pada mulanya ditujukan bagi pelaku bisnis yang tidak mengenal batas-batas negara, yang menjalankan bisnis sesuai dengan kelaziman praktek yang diterima secara umum di dalam transaksi internasional. Kita hampir tidak menemukan perbedaan yang prinsip antara undang-undang AAPS dengan New York Convention atau UNCITRAL Model Law atau ICC Rules on Arbitration, begitu pula dengan Peraturan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, BANI, dan banyak lembaga Arbitrase lainnya.

Di

samping peraturan

perundang-undangan,

pengadilan

di

Indonesia dan Mahkamah Agung sebenarnya juga banyak memberikan dukungan

terhadap

Arbitrase

domestik

maupun

asing,

baik

penguatan/pengakuan terhadap Perjanjian Arbitrase, penegasan terhadap kompetensi absolut Arbitrase, dan juga pelaksanaan putusan Arbitrase.

Berdasarkan uraian di atas, Arbitrase dan putusannya telah mendapatkan kepastian hukum oleh peraturan perundang-undangan maupun pengadilan di Indonesia, dan bahwa ketentuan mengenai Arbitrase di dalam undang-undang AAPS, Peraturan Acara BAPMI, BANI dan lembaga Arbitrase nasional di Indonesia sudah sesuai dengan kelaziman praktek yang diterima secara umum di dalam transaksi internasional, sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi.

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa/beda pendapat yang dapat memenuhi tuntutan pelaku bisnis di Indonesia, yaitu penyelesaian secara

22

cepat, efisien, murah, mandiri dan adil. Prinsip Dasar Arbitrase menurut Felix Oentoeng Soebagjo yaitu:23 1).

Penyelesaian perkara diluar pengadilan (atas dasar perdamaian)

2).

Terjamin kerahasiaan sengketa

3).

Terhindar dari kelambatan karena prosedural dan administratif

4).

Arbiter yang memiliki wawasan dan pengalaman

C. Pengaturan Arbitrase dalam dunia penyiaran Dalam perkembangan hukum Indonesia saat ini belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai arbitrase dalam dunia penyiaran. Baik undang-undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Penyiaran maupun Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Swasta juga tidak membahas sedikitpun tentang arbitrase sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa penyiaran. Dikatakan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Muzayyad, kewenangan KPI terbatas di etika penyiaran dan kaidah-kaidah penyiaran yang bersangkutan dengan kepentingan publik. Sedangkan status kepemilikan saham, KPI tak memiliki hak dan kewenangan untuk itu.24

Keberadaan KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili 23

Felix Oentoeng Soebagjo, Materi Diskusi Kuliah Tanggung Jawab Profesi Arbiter Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011 24

April 2015

http://poskotanews.com/2014/12/10/kpi-tak-mau-campuri-konflik-di-tpi dilihat pada 16

23

kepentingan masyarakat. Yang menarik adalah kedudukan lembaga KPI baik dari sisi Hukum maupun politik, dimana KPI diposisi dan didudukkan sebagai lembaga kuasi negara atau auxilarry state institution. Posisi tersebut menyetarakan posisi KPI dengan lembaga-lembaga lainnya seperti KPK, Lembaga Arbitrase, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ataupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPI juga merupakan lembaga yang berfungsi sebagai limited transfer authority karena selama ini pengelolaan penyiaran merupakan hak eksklusif pemerintah. 25

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh undang-undang Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

25

Judhariksawan, Hukum Penyiaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) hal. 9

24

Bahwa sebagai lembaga quasi negara, seharunya KPI memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan layaknya lembaga extra yudisial lainnya, seperti lembaga arbitrase, KPPU, ataupun BPSK.26 Namun kelemahan sistem arbitrase dalam bidang penyiaran ini masih belum bisa diperbaiki hingga waktu yang tidak dapat diketahui kapan.

D. Gugatan Perkara Yang Didalamnya Terdapat Klausula Arbitrase Ada dua mengenai kekuatan berlakunya perjanjian arbitrase, apakah bisa dikesampingkan oleh para pihak yaitu:27 1. Aliran yang menyatakan perjanjian arbitrase bukan public policy. Putusan Hoge Raad Belanda, 6 Januari 1952 misalnya. Disini ditegaskan, sungguhpun ada klausula arbitrase, tetapi pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh tidak ada eksepsi dari pihak lawan karena kalusula arbitrase bukanlah openbaar orde. 2. Aliran yang menekankan asas “pacta sunt servanda” pada klausula arbitrase. Aliran ini mengajarkan bahwa klausula arbitrase mengikat para pihak dan dapat dikesampingkan hanya dengan kesepakatan bersama para pihak.

26

Artikel ditulis oleh Rocky Marbun dan di unduh pada alamat https://www.academia.edu/5625128/peranan_komisi_penyiaran_indonesia pada tanggal 21 april 2015 27

Ibid, h. 20

25

Disamping 2 aliran tersebut, ada suatu perkembangan yang bersifat sempalan yang sangat berlawanan dengan aliran pacta sun servanda seperti yang diputus oleh mahkamah agung nomor 1851 K/Pdt/1984. Disini Pengadilan Negeri tetap menyatakan berwenang mengadili dan Mahkamah Agung membenarkannya. Alasannya karena para pihak tidak serius (istilah Pengadilan Negeri yang bersangkutan: “Dalam hati para pihak tidak ada niat untuk menggunakan arbitrase”).28 Dalam undang-undang AAPS, sengketa yang bisa diselesaiakan secara arbitrase adalah sengketa-sengketa di bidang bisnis, perburuhan, sepanjang sengketa tersebut menyangkut hak pribadi yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak29 Pasal 5 ayat (1) undang-undang AAPS menyebutkan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melaui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Secara penafsiran argumentum a contratio, objek sengketa yang menjadi kewenangan lembaga arbitrase sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.

28

Ibid, h.21

29


26

Perjanjian arbitrase bukan perjanjian bersyarat (voorwaardelijke verbentenis) karenanya, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. 30 Dalam

hukum

arbitrase

dikenal

klausula

pactum

de

compromintendo.Pengaturan bentuk klausula pactum de compromintendo ini dapat dijumpai dalam Pasal 27 undang-undang AAPS, yang menyatakan bahwa “para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara merek untuk diselesaikan melalui arbitrase”. Juga dapat dijumpai dalam pasal II Ayat (2) Konvensi New York 1958 yang antara lain menentukan “…the parties undertake to submit to arbitration all or any differences …which may arise between them….”.31 Pasal 10 undang-undang AAPS menegaskan suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan: a. b. c. d. e. f.

Meninggalnya salah satu pihak Bangkrutnya salah satu pihak Novasi Insolvensi salah satu pihak Pewarisan Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok\bilamana pelaksanaan perjanjian dialihtugaskan kepada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melkukan perjanjian arbitrase tersebut atau g. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia menyatakan pula putusan arbitrase dapat dimohonkan pemeriksaan pada peradilan kedua, oleh salah satu 30

Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional (Jakarta: Grasindo, 2002)h.22

31

Ibid, h.24

27

dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat dimohonkan ulangan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung. Putusan MA ini merupakan putusan tingkat kedua dan terakhir.Ini berarti tiada kasasi maupun peninjauan kembali yang dapat diajukan terhadap suatu putusan arbitrase.32

32

Ibid h.98

28

E. Kekuatan Eksekusi Putusan Arbitrase Pasal 60 undang-undang AAPS telah menjelaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak, namun dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 62 ada pengecualian yang bisa berdampak pada tidak bisa dilaksanakannya suatu putusan arbitrase yaitu apabila tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Apa yang dimaksud ketertiban umum sampai saat ini sulit didefinisikan. Tidak ada kesepakatan tentang hal-hal yang terkait dengan ketertiban umum yang dapat dijadikan alas an untuk menolak putusan arbitrase nasional maupun internasional. Hal itu sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara yang dipengaruhi oleh falsafah bangsa, kondisi masyarakat, sistem hukum dan pemerintahan dan lain-lain.33 Setelah pendeponiran, tahap selanjutnya adalah permohonan meminta untuk mendapat exequatur terhadap putusan arbitrase. Permintaan mendapat exequatur merupakan salah satu tahap permohonan terhadap eksekusi putusan arbitrase. Adapun makna exequatur adalah permintaan kepada ketua Pengadilan Negeri agar dikeluarkan perintah eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkan suatu mahkamah arbitrase. Dari pengertian tersebut, dapat disimak betapa besarnya kewenangan yang diberikan terhadap undang-undang kepada Ketua

33

Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) h.76

29

Pengadilan Negeri dalam menentukan dapat atau tidaknya dieksekusi putusan arbitrase. Namun disayangkan kemampuan hakim masih sangat dangkal mengenai berbagai jenis Rules Arbitrase.34 Hal ini dapat berdampak pada tindakan melampaui batas kewenangan Pengadilan Negeri terhadap putusan arbitrase.

34

M. Yahya Harahap, Arbitrase (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991) h.400

30

BAB III EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERLAWANAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN A. Pelanggaran

Lembaga

Pengadilan

Terhadap

Prinsip-Prinsip

Arbitrase Lembaga peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam pasal 3 juncto pasal 11 ayat (2) No. 30/1999 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Selain itu pengadilan negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah di tetapkan melalui arbitrase. Hal itu merupakan prinsip limited court involvement.35 Meskipun terdapat kewajiban bagi pengadilan untuk menghormati perjanjian

arbitrase,

dalam

praktik

dijumpai

kasus-kasus

yang

menyimpang misalnya, dalam sengketa PT Perusahaan Dagang Tempo (Tempo) melawan PT Roche Indonesia (Roche) yang dalam putusan PN Jakarta Selatan No. 454/PDT.G/1999/PN.JAK.SEL tanggal 25 Januari 2000 dimana para pihak telah memilih BANI, namun PN Jakarta Selatan tetap meerima gugatan Tempo dan memberikan putusan.

35

Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2006)

31

Dilarangnya pengadilan untuk campur tangan menegaskan bahwa arbitrase adalah sebuah lembaga yang mandiri (independen) dan menjadi kewajiban pengadilan untuk menghormati Maka apabila lembaga peradilan tersebut tetap ikut campur diluar kewenangannya utk memereiksa hal-hal yang tidak bersifat substantive ia telah melanggar prinsip ini. Jika pelanggaran dalam prinsip ini terus menerus terjadi maka terjadilah ketidakpastian hukum arbitrase. Disamping itu prinsip itikad baik (good faith) merupakan dasar bagi seluruh aktifitas bisnis. Prinsip ini tak sering dilanggar dan berakibat pada terlanggarnya prinsip-prinsip yang lain. Sebagai contoh, apabila salah satu pihak tidak beritikad baik, ia dapat mengajukan kasus yang berklausula arbitrase ke pengadilan padahal perjanjian arbitrase telah mengikat kedua belah pihak dan sudah jelas hal tersebut sudah menjadi kewenangan absolut lembaga arbitrase. Ini yang terjadi pada kasus sengketa TPI. Prinsip ini juga diatur dalam pasal 1310 Kitab undangundang Hukum Perdata yang menandakan bahwa ini merupakan fondasi utama sebuah transaksi bisnis, jika tidak dilakukan maka pasti ada sengketa yang akan terjadi setelahnya. Implementasi prinsip itikad baik dalam suatu hubungan dagang yang berbasis juga pada etika dagang yang sehat meliputi prinsip-prinsip dagang yang berbasis juga pada etika yang sehat meliputi prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, kepercayaan, kepatuhan serta saling percaya niscaya akan mampu mendorong terciptanya praktek bisnis yang sehat

32

Setelah prinsip itikad baik, prinsip kerahasiaan atau konfidensial juga harus dilaksanakan mulai dari pemerikasaan sengketa di lembaga arbitrase sampai dengan putusan. Tetapi kemudian setelah putusan arbitrase dijatuhkan maka putusan harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial. Ini berarti prinsip konfidensial tersebut yang semula berlaku menjadi tidak berlaku lagi. Prinsip tidak boleh dipublikasikan merupakan turunan dari prinsip kerahasiaan yang berkaitan dengan putusan di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tidak mengatur bahwa putusan harus diucapkan dengan pintu tertutup. Pengertian Private and Confidential meliputi segala hal yang berkenaan dengan subjek, obyek, prosedur hingga putusan. Berdasarkan spirit “confidentiality” maka putusan pun harus diucapkan dengan pintu tertutup. Di dalam peraturan prosedur BANI juga demikian tidak mengatur bahwa putusan harus diucapkan dengan pintu tertutup. Ketentuan pasal 48 ayat 5 International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) mengatur bahwa “The centre shall not publish the award without the consent of the parties”, putusan tidak boleh dipublikasikan oleh centre tanpa persetujuan para pihak. Memang ketentuan ini ditujukan terhadap putusan, dan tidak disinggung tentang kebolehan mempublikasikan pemeriksaan. Akan tetapi kalau putusan boleh dipublikasikan asal atas persetujuan para pihak, hal itu memberi syarat akan kebolehan mengadakan pemeriksaan sidang terbuka untuk umum asal pada pihak menyetujui.

33

Dalam ketentuan arbitrase internasional lain seperti UNCITRAL juga

memberikan

kesempatan

terbukanya

sidang

untuk

umum.

Perumusannya lebih lunak dari apa yang diatur dalam pasal 48 ayat 5 ICSID. ICSID merumuskan peraturan tersebut lebih bersifat larangan. Sedangkan pengaturan dalam UNCITRAL lebih bersifat fakultatif, pasal 32 ayat 5 UNCITRAL arbitration rule mengatur “the award may be made public only with the consent of both parties”. Perkataan-perkataan “may” atau “dapat” yang langsung di gantungkan dengan syarat “only with the consent of parties”. Jadi putusan dapat diumumkan dengan ketentuan tersebut hanya mengenai kebolehan mempublikasikan putusan asal atas persetujuan para pihak. Namun secara analogis meliputi kebolehan putusan dilakukan secara terbuka untuk umum. Yang wajib menjalani prinsip ini selain para pihak juga para arbiter yang memeriksa dan memutus suatu perkara dan apabila para pihak sendiri yang melanggar prinsip kerahasiaan ini, maka mereka sendirilah yang menentukan sanksi bagi diri mereka sendiri. Prinsip pemeriksaan arbitrase secara tertutup seringkali di unggulkan karena dalam pemeriksaan dalam pengadilan biasa adalah terbuka untuk umum jadi dimungkinkan untuk semua orang mengetahui proses hukum. Arbitrase dalam pengertian yang diberikan oleh Alan Redfron dan Martin Hunter menyebutkan sebagai “Private Proses” yang berarti bahwa penyelesaian sengketa menurut arbitrase adalah bersifat “private”, tidak diketahui oleh publik dan rahasia. Proses arbitrase yang

34

demikian dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa sebagai satu wujud prinsip partij autonomy, agar kerahasiaan tentang perusahaan para pihak tetap terjamin, kredibilitas mereka juga terjaga. Pasal 27 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 maupun peraturan prosedur BANI pasal 14 ayat 5 tidak memberikan kekecualian terhadap sifat tertutupnya sidang pemeriksaan dalam proses arbitrase. Bahkan, para pihak juga tidak boleh mengesampingkan ketentuan prinsip tertutup ini. Hal ini disebabkan dari formulasi pasal 27 tersebut memberikan indikasi akan sifat memaksa dari ketentuan tersebut, dengan mengatur bahwa “semua” pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan

secara

tertutup.

Jadi

menutup

kemungkinan

adanya

penyimpangan. Artinya jika para pihak menghendaki pemeriksaan tersebut di

publikasikan,

maka

kewajiban

para

pihak

sendirilah

untuk

mempublikasikannya.36

B. Yurisprudensi Pembatalan Putusan Arbitrase Syarat–syarat formil putusan arbitrase yaitu (1) undang-undang No.30 Tahun 1999 , yaitu : i. ii. iii. iv. 36

Kepala putusan yang berbunyi “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Nama lengkap dan alamat para pihak Uraian singkat sengketa Pendirian para pihak

Mas Anienda, Prinsip Kerahasiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, ( FH UPN “Veteran” Jawa Timur: Jurnal Liga Hukum Vol.1 No.1 Januari 2009) h. 47

35

v. vi. vii. viii. ix. x. xi.

Nama lengkap dan alamat arbiter Pertimbangan dan kesipulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase Amar putusan Tepat dan tangga putusan Tanda tangan ariter atau majelis arbitrase Suatu putusan arbitrase setidak-tidaknya harus memuat apa yang tercantum dalam pasal 54 a

Sedangkan syarat-syarat materil yaitu: i.

Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa

ii.

Putusan harus menguraikan alasan-alasan atau dasar pertimbangan yang merupakan argumentasi kesimpulan hukum berdasarkan fakta-fakta dan pembuktian yang ditemukan dalam proses pemeriksaan. Putusan yang tidak lengkap secara menyeluruh dan tidak argmentatif, dianggap putusan yag kurang motivasinya atau onvoldoende gemotiverd atau imperfect judgement37

iii.

Amar putusan.38

Berdasarkan pasal 58 undang-undang AAPS, dapat disimpulkan bahwa apabila beberapa syarat dalam putusan arbitrase tidak terpenuhi, baik itu syarat materiil maupu syarat formil, maka undang-undang memberikan hak dan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan penambahan atau pengurangan atas putusan arbitrase.

37

M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) h. 151 38

M. Yahya Harahap, Arbitrase, Edisi Kedua, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006) h.71

36

Dari isi pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, kita dapat mengetahui kalau keputusan arbitrase itu bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Pembatalan putusan arbirase hanya dapat dilakukan jika terdapat hal-hal yang luar biasa. Pasal 70 undang-undang AAPS menentukan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berkut:39 1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu 2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan 3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa Meskipun Pasal 70 tidak mengatur secara jelas alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, akan tetapi perlu dipahami, bahwa tidak diatur bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum yang berlaku secara universal adalah tidak dilarang berarti boleh; bukan sebaliknya. Menurut Tony Budidjaja , ketentuan di dalam Penjelasan Umum undang-undang Arbitrase yang menyebutkan bahwa pembatalan putusan arbitrase "dimungkinkan

karena beberapa

hal,

antara

lain (alasan-

alasan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 70) juga menunjukkan bahwa

alasan-alasan

permohonan

pembatalan

putusan

arbitrase

sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 70 bukan merupakan satu-satunya alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase menurut undang-

39

Ibid, h.95

37

undang Arbitrase. Ada alasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase.40 Dalam yurisprudensinya ada beberapa putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase diantaranya yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Januari 2010 yang menyatakan batal demi hukum putusan BANI nomor 300/II/ARB-BANI/2009

tertanggal

22

oktober

2009.

Selain

itu,

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menjatuhkan putusan No. 254/Pdt.P/2004/PN.Jat.Sel pada tanggal 6 Januari 2005 yang membatalkan putusan arbitrase No. 15/ARB/BANI/BANI JATIM/III/2004 tanggal 19 agustus 2004. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusannya No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST juga telah membatalkan putusan Pengadilan Arbitrase Jenewa, Swiss dan selain itu masih banyak lagi putusan arbitrase yang dibatalkan oleh lembaga pengadilan. Oleh karenanya besar kemungkinan lembaga arbitrase bisa salah dalam memutuskan.

C. Ketidakpastian Hukum Putusan Arbitrase Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59 sampai dengan pasal 64 undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.Pada dasarnya, putusan arbitrase nasional harus dilakukan oleh para pihak secara sukarela.Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan

40

Diakses di http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusanarbitrasedi-indonesia pada tanggal 20 Mei 2015

38

putusan arbitrase tersebut secara sukarela, maka putusan arbitrase tersebut dilakukan

secara

paksa.Supaya

putusan

arbitrase

nasional

dapat

dilaksanakan, putusan tersebut harus dideponir dulu dalam akta pendaftaran di kepaniteraan di Pengadilan Negeri. Pasal 59 undangundang AAPS menentukan batas waktu penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut, yaitu dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan oleh arbitrer atau majelis arbitrase. Bila tindakan deponir tersebut tidak dipenuhi, maka berkibat putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan.41 Jadi tindakan deponir putusan arbitrase bukan hanya tindakan pendaftaran yang bersifat administrative beaka tetapi telah bersifat konstitutif, dalam arti merupakan suatu rangkaian mata rantai proses arbitrase, dengan resiko tidak dapat dieksekusi putusan jika tidak dapat dilakukan pendeponir tersebut. 42 Yang berkewajiban untuk mendaftarkan putusan tersebut adalah: a. Salah seorang anggota arbiter, atau b. Seorang kuasa untuk dan atas nama para anggota arbiter Semua biaya yang menyangkut pendaftaran ini, ditanggung oleh para pihak yang bersengketa.43

41

Ibid, h.105

42

Huala Adolf, Arbitrase Negara-Negara ASEAN (Jakarta: BPHN Depkumham RI, 2009)

h.50 43


39

Putusan arbitrase nasional yang telah dicatat dalam akta pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri harus sudah dilaksanakan secara sukarela paling lambat 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri akan menolak suatu permohonan pelaksanaan putusan arbitrase nasional jika terdapat alasan-alasan sebagai berikut:44 1. Putusan dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa arbitrase yang bersangkutan; 2. Putusan dijatuhkan melebihi batas kewenangan arbiter atau majelis arbitrase yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa; 3. Putusan yang dijatuhkan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu: a. Sengketa

yang

diputus

bukan

sengketa

di

bidang

perdagangan b. Sengketa yang diputus bukan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa; c. Sengketa yang diputus ternyata termasuk sengketa yang menurut perundangan tidak dapat diadakan perdamaian

44

Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional (Jakarta: Grasindo, 2002) h.107

40

4. Putusan yang dijatuhkan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum Sedangkan contoh dari sengketa mengenai perdagangan (untuk mana arbitrase dinyatakan berwenang) antara lain sebgai berikut: 1. Perniagaan 2. Perbankan 3. Keuangan 4. Penanaman modal 5. Industry 6. Hak Kekayaan Intelektual Oleh karena itu, arbitrase berwenang untuk menangani kasus sengketa kepemilikan TPI ini dan putusan yang telah di ketuk palu pada akhir 2014 kemarin menjadi final dan mengikat. Namun dikarenakan kekuatan eksekusi lembaga yudikasi hanya dimiliki oleh lembaga yudikasi dalam hal ini Mahkamah Agung, maka lembaga arbitrase tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri dan terjadilah ketidakpastian hukum.

41

BAB IV KASUS POSISI DAN ANALISIS YURIDIS SENGKETA KEPEMILIKAN TPI (MNC TV)

A. Kasus Posisi TPI pertama kali mengudara pada 1 Januari 1991 selama 2 jam dari pukul 19.00-21.00 WIB. TPI diresmikan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1991 di Studio 12 TVRI Senayan, Jakarta. Secara bertahap, TPI mulai memanjangkan durasi tayangnya. Pada akhir 1991, TPI sudah mengudara selama 8 jam sehari. TPI didirikan oleh putri sulung Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Cipta Lamtoro Gung Persada. Stasiun televisi yang akrab dengan masyarakat segmen menengah bawah ini harus diakui tidak memiliki kinerja keuangan yang baik, terutama ketika TPI kemudian memutuskan keluar dari naungan TVRI dan beralih menjadi stasiun musik dangdut pada pertengahan 1990-an. Secara berangsur-angsur kinerja keuangan memburuk, utang-utang pun kian menumpuk. Pada tahun 2002, posisi utang TPI sudah mencapai Rp 1,634 triliun, jumlah yang sangat besar untuk periode tahun itu. Mbak Tutut pun yang saat itu juga terbelit utang maha besar kelimpungan. Di satu sisi dirinya menghadapi ancaman pailit, di sisi lain utang TPI juga terancam tak terbayar. Di tengah kondisi tersebut, Tutut

42

meminta bantuan kepada Harry Tanoe untuk membayar sebagian utangutang pribadinya. Hary Tanoe saat itu yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Bimantara Citra Tbk (BMTR) yang sekarang berubah nama menjadi PT Global Mediacom Tbk (BMTR). Bimantara Citra merupakan perusahaan kongsi antara Bambang Trihatmojo, adik Mbak Tutut dengan Hary Tanoe dan kawan-kawan. Akhirnya Hary pun

sepakat untuk

membayar sebagian utang Tutut sebesar US$ 55 juta dengan kompensasi akan mendapat 75% saham TPI. Oleh sebab itu, kedua belah pihak yakni pihak Mbak Tutut dengan pihak Hary Tanoe melalui PT Berkah Karya Bersama (BKB) menandatangani investment agreement pada 23 Agustus 2002 dan ditandatanganinya adendum surat kuasa pengalihan 75% saham TPI kepada BKB pada Februari 2003. Dana sebesar US$ 55 juta itu digunakan untuk penyertaan modal sebesar US$ 25 juta serta refinancing utang Mbak Tutut sebesar US$ 30 juta. Dengan perjanjian itu maka kepemilikan TPI sebesar 75% boleh dibilang sudah berada di bawah kepemilikan Bimantara Citra. Namun selanjutnya, Mbak Tutut melayangkan surat kepada BKB pada 20 Desember 2004. Isinya meminta kembali 75% saham TPI yang sudah dipindahtangankan kepada BKB dan Mbak Tutut menjanjikan akan melakukan due diligence (uji tuntas) untuk membayar kompensasi gantinya.

43

Pada 7 Maret 2005, para petinggi Bimantara Citra, induk BKB, menggelar rapat internal. Rapat ini menghasilkan 3 opsi yang akan ditawarkan kepada Mbak Tutut. Opsi pertama, BKB menjual 75% saham TPI yang dimilikinya kepada Mbak Tutut seharga Rp 630 miliar. Opsi kedua, BKB membeli 25% saham TPI yang dimiliki Mbak Tutut senilai Rp 210 miliar. Opsi ketiga, jika Mbak Tutut tidak mengambil sikap maka kepemilikan saham di TPI tetap BKB sebesar 75% dan Mbak Tutut 25% Pada 8 Maret 2005, kubu Harry menyampaikan 3 opsi tersebut kepada Tutut. Dan pada 10 Maret 2005, mereka melayangkan surat pemanggilan RUPS kepada seluruh pemegang saham TPI untuk membahas opsi-opsi tersebut dalam rapat yang dijadwalkan pada 18 Maret 2005. Tutut pun didaulat harus menyampaikan opsi yang dipilihnya paling lambat pada 17 Maret 2005, agar RUPS dapat membahas mengenai opsi yang dipilih Mbak Tutut. Tapi sampai 17 Maret, Tutut tidak memberikan opsi yang diambil olehnya. Oleh sebab itu, RUPS 18 Maret 2005 memutuskan opsi ke 3, yakni kepemilikan tetap BKB 75% dan Tutut 25%. Namun, Tutut kemudian mengklaim telah menggelar RUPS sendiri pada 17 Maret 2005 yang menghasilkan keputusan bahwa 75% saham TPI kembali ke tangan Mbak Tutut.

44

Menurut Harry, RUPS ini sebenarnya cacat hukum. Pertama, RUPS 17 Maret tidak diketahui oleh jajaran direksi dan komisaris TPI lainnya, kecuali 1 orang saja yang menandatangani RUPS. Direktur ini adalah orang yang ditempatkan Tutut di jajaran direksi. Kedua, RUPS 17 Maret dilakukan tanpa melalui proses pemanggilan pemegang saham. RUPS digelar dengan alasan Tutut telah membatalkan secara sepihak adendum surat kuasa pengambilalihan 75% saham TPI ke BKB yang telah ditandatangani pada Februari 2003. Padahal, surat kuasa yang dimaksud ditandatangani oleh dua pihak, sehingga tidak dapat dibatalkan sepihak oleh Tutut. Selain itu, Tutut juga menuding Hary Tanoe dengan saudaranya Hartono Tanoe yang menjadi Komisaris di PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) sengaja membuat hasil RUPS 17 Maret 2005 tidak dapat dimasukkan ke dalam Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum), seperti yang dikuak oleh Yohanes Waworuntu. Namun menurut Hary, alasan ini terlalu dibuat-buat. Hary menegaskan, pertama, baik Bimantara Citra, PT Bhakti Investama Tbk (BHIT) maupun PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) tidak memiliki saham di SRD. Tak berhenti sampai disitu, mendadak pada 23 Juni 2010, Tutut kembali menggelar RUPS yang kemudian menunjuk Ketua Umum Partai Patriot Pancasila Japto Soerjosoemarno sebagai Direktur Utama TPI bersama 3 orang jajaran direksi lainnya.

45

Landasan Mbak Tutut mengadakan RUPS tersebut adalah dikeluarkannya surat Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM, Rieke Amavita bertanggal 8 Juni 2010 yang menyebutkan bahwa Menteri Hukum telah membatalkan surat-surat pengesahan anggaran dasar TPI. Kubu Tutut mengklaim, keberadaan surat tersebut dengan sendirinya membatalkan susunan direksi dan komisaris TPI yang sekarang menjabat. Sementara kubu Hary Tanoe mempertanyakan status surat yang dikeluarkan oleh Rieke tersebut. Menurut Hary, surat tersebut secara hukum tidak dapat membatalkan keputusan RUPS 18 Maret 2005. Kendati demikian, kubu Tutut terus melakukan berbagai upaya merebut TPI. Bahkan pada 26 Juni 2005, Japto bersama orang-orangnya mendatangi kantor TPI guna mengklaim dan menduduki kantor tersebut. Kubu Hary Tanoe pun melaporkan upaya pendudukan tersebut ke pihak kepolisian. Kini, keduanya masih terus bersengketa. Di satu sisi kubu Mbak Tutut terus bergerilya menggoyang status kepemilikan TPI. Di sisi lain, kubu Hary Tanoe terus mengupayakan jalur hukum untuk tetap mempertahankan TPI. Pada oktober 2014, BANI telah menutus perkara ini dengan memenangkan pihak Hary Tanoe sebagai pemilik sah TPI. Namun seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, ini berseberangan dengan putusan

46

Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2014 yang memenangkan pihak Tutut. Putusan BANI ini kemudian dikuatkan kembali oleh hasil eksaminasi perkara tersebut yang dilaksanakan pada Rabu, 21 Januari 2015. Eksaminasi

yang dilakukan oleh sejumlah pakar hukum

menyimpulkan putusan BANI sah, karena dalam investment agreement diatur bahwa jika ada sengketa apapun penyelesaiannya harus melalui BANI, sehingga pengadilan dapat melakukan eksekusi atas keputusan BANI.

Tanggal 23 2002

Keterangan

Agustus Siti Hardianti Rukmana dan Hary Tanoe melalui PT Berkah Karya Bersama menandatangani investment agreement. Hary Tanoe akan membayarkan sebagian utang Siti Hardianti Rukmanat, dengan kompensasi 75% saham TPI

Februari 2003 Siti Hardianti Rukmana dan PT Berkah Karya Bersama menandatangani addendum surat kuasa pengalihan 75% saham TPI pada PT Berkah Karya Bersama 20 Desember Siti Hardianti Rukmana melayangkan surat kepada PT Berkah 2004

Karya Bersama meminta kembali 75% saham TPI yang sudah dipindahtangankan dan Siti Hardianti Rukmanat menjanjikan akan melakukan due dilligence (uji tuntas) untuk membayar kompensasi gantinya.

47

8 Maret 2005 Menurut Hary Tanoe, pihaknya menyampaikan 3 opsi detil mekanisme pembayaran kepada Siti Hardianti Rukmana. 10

Maret Hary Tanoe layangkan surat pemanggilan RUPSLB kepada

2005

seluruh pemegang saham TPI untuk membahas opsi-opsi tersebut dalam rapat yang dijadwalkan pada 18 Maret 2005.

17

Maret Siti Hardianti Rukmana dan pemegang saham lainnya melakukan

2005

RUPSLB merombak jajaran direksi dan dewan komisaris TPI. RUPSLB ini dituangkan dalam Akta No. 114 di hadapan notaris Buntario Tigris Darmawa.

18

Maret PT Berkah Karya Bersama selenggarakan RUPSLB yang

2005

menyebabkan perubahan dewan direksi TPI dan perubahan komposisi kepemilikan saham.

21

Maret -

2005

Keluar Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM No. C-07564.HT.01.04.TH.2005 tertanggal 21 Maret 2005 yang mengesahkan akta RUPSLB TPI yang dibuat pada tanggal 18 Maret 2005.

-

Sementara, akta RUPSLB yang diselenggarakan Siti Hardianti Rukmana tanggal 17 Maret 2005 tidak pernah mendapat pengesahan dari Depkumham.

8 Juni 2010

Dirjen AHU keluarkan surat bernomor AHU.2.AH.03.04-114A yang ditandatangani oleh Plh. Direktur Perdata Rike Amavita kepada Harry Ponto. Surat ini berisi pemberitahuan perihal

48

adanya pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. C-07564.HT.01.04.TH.2005 tentang Pengesahan Akta TPI Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005. 23 Juni 2010

Siti Hardianti Rukmanat gelar RUPS TPI yang mengubah susunan dewan direksi TPI, berdasarkan surat dari Plh. Direktur Perdata bernomor AHU.2.AH.03.04-114A

Juli 2010

MNC ajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan surat dari Plh. Direktur Perdata ke PTUN Jakarta.

5 2010

Agustus Dirjen AHU memasukkan jawaban di PTUN atas gugatan pembatalan surat dari Plh. Direktur Perdata, yang menyatakan surat yang digugat tersebut bukan objek tata usaha negara berupa surat keputusan. Itu hanya surat biasa yang berisi saran yang diterbitkan oleh Plh Direktur Perdata.

12 2010 24 2010

Agustus Kuasa hukum MNC mencabut gugatan pembatalan surat Plh. Direktur Perdata Rike Amavita kepada Harry Ponto. Agustus Dirjen AHU menyatakan bahwa SK Menteri Hukum dan HAM No. C-07564.HT.01.04.TH.2005 tertanggal 21 Maret 2005 tertanggal 21 Maret 2005 yang mengesahkan akta TPI versi Kubu MNC telah batal demi hukum.

49

B. Analisis Yuridis Salah satu dasar hukum berarbitrase di Indonesia adalah Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958.45 Keputusan Presiden ini telah diwujudkan dalam undang-undang AAPS yang ternyata memberikan kemungkinan para pihak untuk menuntut ganti kerugian dan penggantian biaya yang dikeluarkannya serta menuntut tanggung jawab hukum lainnya dari arbiter, jika arbiter terbukti: 1. Menarik diri setelah menyatakan menerima penunjukannya sebagai arbiter, tanpa persetujuan para pihak atau penetapan pengadilan (Pasal 19) 2. Dalam memberikan keputusannya secara tidak jujur, adil, tidak sesuai dengan hukum dan kepatutan (Pasal 18 dan Pasal 86) 3. Tidak emberitahukan kepada para pihak tentang adanya conflict of interest dalam menyelesaikan sengketa (Pasal 18 dan Pasal 22) 4. Tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang ditentukan (Pasal 20) Adanya itikad tidak baik dari tindakan-tindakan yang diambil arbiter selama proses persidangan berlangsung (Pasal 21) Selain itu pasal 22 Undang-Undang ini juga mengatur tentang tuntutan ingkar yaitu hak yang diberikan kepada para pihak ketiga untuk menuntut mundurnya seorang arbiter dari pengangkatan yang telah 45


50

diterima olehnya atas dasar adanya alas an bahwa arbiter yang bersangkutan berkemungkinan untuk melaksanakan pemeriksaan siding arbitrase dan selanjutnya menjatuhkan putusan arbitrase secara tidak bebas atau objektif.46 Salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan koreksi putusan kepada arbiter atau majelis arbitrase.Koreksi putusan arbitrase (revision of the award) disini terbatas pada perbaikan terhadap kekeliruan yang bersifat administrative saja dan tidak mengubah substansi putusan arbitrasenya.47 Oleh karena itu analisa saya sebagai berikut: 1. Dalam Investment Agreement telah menyebutkan bahwa apabila ada sengketa maka diselesaikan di BANI Pada tahun 2002 posisi utang TPI mencapai Rp1,634 triliun dan terancam pailit. Kemudian Tutut bersama PT Berkah Karya Bersama (BKB) menandatangani Investment Agreement pada 23 Agustus 2002. Pada saat itu juga ada surat kuasa pengalihan 75 persen saham TPI kepada BKB pada Februari 2003. Pasal 13.3 perjanjian arbitrase yang menyebut, ”Jika sengketa demikian tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh Para Pihak, maka akan diselesaikan secara eksklusif dan final melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.” 46

Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional (Jakarta: Grasindo, 2002) h. 47

47

Ibid, h.92

51

Pasal 13.6 Perjanjian Investasi yang menyebut,”Keputusan arbitrase yang diberikan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dibantah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan atas itu di Indonesia atau di manapun juga. Para Pihak secara tegas setuju (i) untuk mengenyampingkan Pasal 70-72 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999....” 2. Putusan BANI telah memenangkan PT Berkah Andi Simangunsong, Kuasa Hukum PT Berkah menyatakan bahwa putusan BANI merupakan putusan yang telah memenuhi rasa keadilan. Sebab, putusan itu mengatakan bahwa PT BKB telah membayar USD81 juta (lebih dari USD55 juta sebagaimana diperjanjikan), maka PT BKB berhak atas 75% saham TPI. Menurut Andi, nilai 25% saham Tutut saat ini dengan kondisi TPI yang cemerlang dan bernilai pasar positif triliunan rupiah jauh lebih berharga daripada nilai 100% saham Tutut di tahun 2002 sebelum masuknya PT BKB, yaitu bernilai negatif dan berhutang lebih dari Rp1,6 triliun. 3. Putusan pengadilan tidak bisa menegasikan putusan BANI Margarito, Pengamat hukum tata negara Unversitas Khairun, Ternate mengatakan, keputusan BANI yang memenangkan PT BKB atas sengketa TPI telah menggugurkan keputusan PK yang telah diputuskan MA. Namun, menurutnya, bukan berarti penyelidikan dugaan suap terhadap majelis hakim MA yang sedang ditangani KY ikut gugur.

52

Pakar hukum bisnis Frans Hendra Winata menilai keputusan peninjauan kembali (PK) kasus sengketa kepemilikan TPI adalah keputusan yang keliru. Karena itu, menurut Frans, KY wajib menelusuri kekeliruan putusan hakim MA, M Saleh, tersebut. Menurut

Frans,

sesungguhnya

BANI-lah

yang

berwenang

mengadili kasus ini sesuai dengan perjanjian bisnis. Apalagi keputusan BANI tidak bisa diganggu gugat lagi. Hal senada diungkapkan pengamat hukum Universitas Negeri Semarang Arif Hidayat. Menurut dia, KY diharapkan menuntaskan dugaan pelanggaran kode etik majelis hakim MA yang menangani PK kasus TPI. Frans menegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah mengatur bahwa jika para pihak telah memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa (party autonomy ), maka pengadilan tidak mempunyai kewenangan atau yurisdiksi mengadili suatu sengketa bisnis. Putusan BANI dengan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 pada putusan pertama dan terakhir memutuskan perkara kepemilikan saham TPI dimenangkan pihak PT Berkah Karya Bersama. Dalam putusannya, BANI mewajibkan pihak Tutut membayar utang senilai Rp510 miliar kepada PT Berkah serta membayar biaya perkara sengketa ke BANI. Termasuk dalam hal surat keputusan yang telah dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-06536.AH.01.02 Tahun 2014 tertanggal 14 Februari 2014 yang mengembalikan kepemilikan 75 persen

53

saham TPI pada Mbak Tutut . Tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 680 miliar dan bunga 6 persen per tahun. Surat tersebut pun tidak bisa dilaksanakan karena batal demi hukum 4. Majelis hakim tidak tepat memutus perkara Putusan PK yang diajukan oleh PT Berkah Karya Bersama ini diketuk pada 29 Oktober 2014 oleh majelis hakim yang terdiri Abdul Manan sebagai ketua didampingi Hamdi dan Mohammad Saleh sebagai anggota. Dalam putusan kasasi, MA mengabulkan gugatan Siti Hardiyanti Rumana, yang memohon pengembalian kepemilikan TPI dari PT Berkah Karya Bersama. Putusan kasasi yang diketok pada 2 Oktober 2013 oleh majelis hakim yang terdiri dari Dr. Sofyan Sitompul, Takdir Rakhmadi, dan I Made Tara menyatakan para tergugat (PT Berkah) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa RUPSLB tertanggal 17 Maret 2005 yang didaftarkan oleh Tutut adalah sah secara hukum karena sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADART) TPI serta Undang Undang Perseroan Terbatas (undang-undang PT). Putusan kasasi MA atas perkara nomor 862 K/Pdt/2013 tersebut telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta No. 629/Pdt/2011. Putusan PT Jakarta tersebut berisi pembatalan putusan

54

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat No. 10/pdt.g/2010

yang

memenangkan kubu Tutut. Dalam gugatan Tutut menyatakan kepemilikan 75 persen sahamnya telah diambil secara tidak sah oleh PT Berkah Karya Bersama. Perusahaan milik Hary Tanoe tersebut dituduh telah menggunakan surat kuasa pemegang saham yang tidak berlaku lagi dalam melakukan RUPSLB TPI pada 18 Maret 2005 terkait pengambilalihan saham TPI. Apabila pada awalnya PN Jakarta Pusat tidak menerima kasus yang merupakan kompetensi absolut arbitrase, maka kasus ini tidak akan berlanjut sampai MA.

55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Penerapan hukum arbitrase pada kasus sengketa kepemilikan TPI (MNC TV). Berdasarkan analisis tentang prinsip-prinsip arbitrase yang banyak dilanggar pada kasus sengketa kepemilikan TPI ini, maka disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini juga Mahkamah Agung telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukan bahwa penerapan yang sangat lemah terhadap hukum arbitrase. Prinsip-prinsip yang dilanggar itu diantaranya Prinsip

Limited Court Involvement, prinsip

itikad baik, prinsip kerahasiaan, dan prinsip pemeriksaan arbitrase secara tertutup. Klausula arbitrase yang ada pada investment agreement, telah membeikan kompetensi absolut lembaga arbitrase untuk menangani kasus ini dan apabila Pengadilan Negeri memutus atau bahkan Mahkamah Agung (MA) memutus dengan putusan yang jauh berbeda dengan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka MA telah melampaui kewenangannya. Kedepannya extra judicial akan tidak akan mendapat tempat dalam tata hukum Indonesia bahkan bisa jadi minat masyarakat bisnis terhadap lembaga arbitrase menjadi hilang. 2. Eksekusi putusan arbitrase apabila ada putusan pengadilan yang berlawanan dengan putusan arbitrase tersebut. Eksekusi putusan dalam

56

kasus ini seharusnya mengacu pada putusan BANI karena putusan MA dalam

kasus

ini

batal

demi

hukum.

kewenangannya dalam memutus perkara.

Hakim

telah

melampaui

Apabila pihak Tutut tidak

setuju dengan putusan BANI, maka seharusnya ia dapat mengoreksi putusan tersebut sesuai pasal 58 undang-undang AAPS atau membatalkan putusan apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 70 undangundang AAPS ataupun bukti-bukti lain yang kuat. Bukan malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri saat kasus sedang ditangani oleh BANI. Yurisprudensi pembatalan putusan arbitrasepun telah banyak telah banyak membuktikan bahwa dalam hal lembaga arbitrase bisa salah memutuskan itu benar adanya. Bisa kita lihat dari banyaknya putusan arbitrase yang telah dibatalkan. Maka seharusnya pihak Tutut dapat menghormati jalannya proses arbitrase yang sedang berjalan.

B. Saran Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Berkaitan dengan banyaknya prinsip-prinsip yang dilanggar oleh lembaga in-court justice maka Komisi Yudisial harus membuat peraturan yang berisi sanksi terhadap hakim pengadilan yang masih ikut campur dalam kasus yang didalamnya terdapat klausula arbitrase dan Mahkamah Agung sebagai the last resort harus segera berbenah diri agar menjaga

57

kondusifitas law enforcement yang telah mengalami grafik naik di Indonesia baik dalam bidang hukum bisnis maupun bidang hukum lain. 2. Berkaitan dengan terjadinya ketidakpastian hukum dikarenakan oleh putusan Mahkamah Agung yang berlawanan dengan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia maka Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menbuat TAP MPR yang mengatur tentang lembaga peradilan dan non peradilan yang berlawanan.

58

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala. Arbitrase Negara-Negara ASEAN. Jakarta: BPHN Depkumham RI, 2009 Asyhadie, Zaeni. Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2009 Fuady, Munir. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000. Gautama, Sudargo. Undang-Undang Arbitrase Baru. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999 Harahap, M. Yahya. Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika, 2003 _____________. Arbitrase. Cet.II, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. _____________. Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. _____________. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997 Mamudji dkk., Sri. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005. Hartini, Rahayu. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase, Jakarta: Kencana, 2009. Judhariksawan, Hukum Penyiaran, Jakarta: Rajawali Press, 2010. Rahmadi, Takdir. Mediasi: penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat. Jakarta: Rajawali Press, 2011. Soemartono, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986. _______________. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

59

S. Karni, Asrori. Metode Penelitian dan Karakter Ilmu Hukum.Bahan Ajar. Jakarta: FSH UIN Jakarta, 2012 Soebagjo,Felix Oentoeng. Tanggung Jawab Profesi Arbiter. Materi Diskusi Kuliah. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011 Subekti. Arbitrase Perdagangan. Bandung : Binacipta,1981 Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum : Suatu pengantar. Yogyakarta : Penerbit Liberty,1999 Margono, Suyud. ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000 Usman, Rachmadi. Hukum Arbitrase Nasional. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002

Perundang-Undangan Wetboek van Strafrecht Burgerlijk Wetboek Wetboek van Koophandel Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran New York Convention 1958 UNCITRAL Model Law ICC Rules on Arbitration Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia

60

Sumber Jurnal Mas Anienda, Prinsip Kerahasiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009. Jawa Timur: Jurnal Liga Hukum FH UPN “Veteran” Vol.1 No.1 Januari 2009

Sumber Internet http://www.akademiasuransi.org dilihat pada tanggal 15 April 2015 http://www.bani-arb.org dilihat pada tanggal 15 April 2015 http://www.bapmi.org dilihat pada tanggal 15 April 2015 http://poskotanews.com dilihat pada 16 April 2015 https://www.academia.edu pada tanggal 21 april 2015

R ep ub

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 862 K/Pdt/2013

ng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

do

A gu

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA, bertempat tinggal di Jalan

In

Yusuf Adiwinata Nomor 14, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

lik

ah

2. PT. TRIDAN SATRIAPUTRA INDONESIA, berkedudukan di Citra Graha Lantai 9, Jalan Jenderal Gatot Soebroto Kav. 35-

ub

m

36, Jakarta Selatan;

3. PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA, berkedudukan di

ka

Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 14, RT. 003, RW. 001, Kelurahan

ep

Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

ah

4. YAYASAN PURNA BHAKTI PERTIWI, berkedudukan di

R

Gedung Granadi Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta

ini

kesemuanya

diwakili

oleh

kuasanya

:

Herry

ne

hal

ng

Dalam

si

Selatan;

Ponto,SH.,LL.M, Judiati Setyoningsih,SH., Desmayani S,SH.,M.Kn., Christine Permata Winandya,SH., para Advokat pada kantor Advokat

A gu

do

Kailimang & Ponto, yang berkantor di Menara Kuningan Lt. 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa

In

Khusus tanggal 23 November 2009 Nomor 015/HP-JD.DSM-

CHR/XI/09;

ka m ah

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat

I, II, III, IV/Tergugat

lik

Intervensi I, II, III, IV/ Para Terbanding VI/Para Pembanding VI; M e l a w a n:

ub

1. PT BERKAH KARYA BERSAMA, berkedudukan di Menara Kebon Sirih Lantai 5, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta

ep

Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi F. Simangunsong dan Rekan, Para Advokat yang berkantor di Menara

ah

Thamrin Lt. 14, Nomor 1408, Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Jakarta

R

Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013;

ng

do

Hal. 1 dari 97 hal. Put. No. 862 K/Pdt/2013

In

A

gu

Jakarta Pusat;

s

Menara Kebon Sirih Lantai 8, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19,

ne

M

2. PT SARANA REKATAMA DINAMIKA, berkedudukan di

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

R ep ub


Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II/Tergugat Intervensi V, Tergugat Intervensi VI/Pembanding I, Terbanding

ng

I/Pembanding IV, Terbanding IV;

D a n:

Pintu II Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur;

do

A gu

1. PT CIPTA TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan

2. SANG NYOMAN SUWISMA, bertempat tinggal di Kantor PT Cipta

In

Televisi Republik Indonesia, Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur;

lik

ah

3. SUTJIPTO, S.H., bertempat tinggal di Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta selatan; 4. ARTINE SAVITRI UTOMO, bertempat tinggal di Jalan Permata

ub

m

Berlian Blok Q Nomor 2, Permata Hijau, Jakarta Selatan; 5. BAMBANG WIWEKO, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan

ep

ka

Pesanggrahan Raya Nomor 35 A, Lantai 3, Meruya Utara, Jakarta Barat;

ah

6. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

si

R

INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan

ne

ng

7. YOHANES WAWORUNTU, S.E., Direktur Utama PT Sarana

A gu

8, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat;

do

Rekatama Dinamika, berkedudukan di Menara Kebon Sirih Lantai

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Turut Tergugat

In

Intervensi I, Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V, Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV, Tergugat

VI/Turut

Intervensi/Terbanding

II,

Tergugat

Intervensi

VI/

lik

Turut

ka m ah

Pembanding

III

dan

Penggugat

Terbanding

III,

ub

Pembanding V dan Terbanding V, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Pembanding II dan Terbanding VII; Mahkamah Agung tersebut;

ep

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

R

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi

dahulu sebagai Tergugat I/Tergugat Intervensi V, Tergugat II/Tergugat

do


In

A

gu

Intervensi VI/Pembanding I/Terbanding I/Pembanding IV, Terbanding IV dan

ne

ng

Intervensi/Pembanding VII telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi

s

I, II, III, IV/Para Terbanding VI/Para Pembanding VI serta Penggugat

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 2

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat V/Turut Tergugat

ng

Intervensi V, Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat

IV/Turut Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat VI/Turut Tergugat Intervensi VI, dan Terbanding II, Pembanding III dan Terbanding III, Pembanding V dan

A gu

do

Terbanding V, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Terbanding VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

In

pokoknya atas dalil-dalil:

1. PT Cipta Televisi Republik Indonesia, dikenal dengan TPI (Turut Tergugat

lik

ah

I) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Anggaran

Dasar yang termuat dalam Akta Nomor 587, tanggal 23 Maret 1990, yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran

ub

m

Dasar Turut Tergugat I tersebut telah mendapatkan pengesahan Menteri

ka

Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor C2-

ep

6475.HT.01.01.TH.90, tanggal 13 Desember 1990, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 40 tanggal 18 Mei 1993,

ah

Tambahan Nomor 2183;

si

R

2. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 94 tanggal 29 September 1997, yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta

ng

ne

yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09813.HT.01.04.TH.2002, tanggal 5

do

A gu

Juni 2002, susunan pemegang saham Turut Tergugat I adalah sebagai

Nama pemegang

Nilai nominal

prosentase

Saham

saham

1. Ny.Siti Hardiyanti

22.048.00

11.024.000.000,00

1.576.000

78.000.000,000,38

3. Yayasan Purna

lik

5,35

780.000

190.494.000.000,00

92,54

394.000.000,00

0,19

1.575.000.000,00

0,77

A

3.150.000

do

gu

6. Ny.Niken Vijayanti


In

ng

Jarman, S.E

s

4. PT Tridan Satriaputra 380.988.000

ne

ep

3.150.000 1.575.000.000,000,77

Bhakti Pertiwi

5. Tuan Mohamad

(%)

ub

Gung Persada

Indonesia

M

(Rp)

Rukmana

2. PT Citra Lamtoro

jumlah

In

Nomor

R

ah

ka m ah

berikut:

ik

h


Halaman 3

R ep ub


(Niken) Jumlah

411.700.00

205.850.000.000,00

100

ne si a

hk am


ng

3. Sedangkan susunan pengurus Turut Tergugat I berdasarkan Akta Petikan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 34 tanggal 30 Desember

2003, yang dibuat oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. adalah

do

A gu

sebagai berikut:

Tn. Hidajat Tjandradjaja;

Direktur:

Tn. Artine S. Utomo (Turut Tergugat II);

Direktur:

Tn. Daniel Gunawan Resowijo.yo;

Direktur:

Tn. Muliawan Pahala Guptha;

Direktur:

Tn. Mohamad Jarmar;

ub

Komisaris Utama:

Dandy Nugroho Rukmana;

Komisaris:

Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo.;

ep

Komisaris:

Alexander Edwin Kawilarang;

Komisaris:

Shadik Wahono;

R

Komisaris:

Adji Gunawan;

si

ka

m

Dewan Komisaris:

ah

In

Direktur Utama:

lik

ah

Direksi:

Perubahan Pengurus Turut Tergugat I Melalui Rapat Umum Pemegang

ng

ne

Saham Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 adalah sah

menurut hukum dan mengikat Turut Tergugat I, Para Pemegang Saham

A gu

do

serta pengurus Turut Tergugat I;

4. Pada tanggal 17 Maret 2005, Para Penggugat sebagai Pemegang Saham

In

sah dalam Turut Tergugat I mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB 17 Maret 2005). RUPSLB 17 Maret 2005 ini

lik

suara yang sah, yaitu sebanyak 411.700.000 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan

ub

oleh dan disetor penuh kepada Turut Tergugat I;

5. Salah satu hasil RUPSLB 17 Maret 2005 adalah memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I terhitung sejak tangal ditutupnya RUPSLB 17

ep

ah

ka m ah

dihadiri/diwakili oleh seluruh pemegang saham Turut Tergugat I dengan hak

Maret 2005, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Turut

M

Direksi:

s

R

Tergugat I yang baru dengan susunan sebagai berikut:

ne do

: Mohamad Jarman, S.E;


In

A

gu

Direktur

ng

Direktur Utama : Dandy Nugroho Hendro Mariyanto Rukmana;

ik

h


Halaman 4

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dewan Komisaris: Komisaris

: Danny Bimo Hendro Utomo;

ng

6. Hasil RUPSLB 17 Maret 2005, termasuk keputusan pemberhentian anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Turut Tergugat I sebagaimana diuraikan pada

angka 5 di atas adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan

A gu

do

Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005, yang

dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di

In

Jakarta, dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat VI) pada tanggal 17 Maret

lik

ah

2005 guna pencatatan perubahan Susunan Pengurus Turut Tergugat I;

7. Karena penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 serta pengambilan keputusan dalam RUPSLB 17 Maret

2005 tersebut telah memenuhi

ub

m

Ketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005

ka

telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005

RUPSLB 17 Maret 2005;

ep

adalah sah dan mengikat Turut Tergugat I sejak tanggal ditutupnya

ah

Kehadiran Tergugat I dan Pengambilan Keputusan oleh Tergugat I dalam

si

R

RUPSLB Tanggal 18 Maret 2008 merupakan tindakan yang tidak patut dan

ne

melanggar hak Para Penggugat;

ng

8. Pada tanggal 18 Maret 2005, telah diadakan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa Turut Tergugat I (RUPSLB 18 Maret 2005) yang dihadiri

A gu

do

oleh Tergugat I saja, yang mengaku sebagai kuasa yang sah dari seluruh

pemegang saham Turut Tergugat I, termasuk Para Penggugat, dan

In

melakukan perbuatan hukum pengambilan keputusan dalam RUPSLB 18

Maret 2005 yang mengatas-namakan keputusan seluruh pemegang saham

lik

9. RUPSLB 18 Maret 2005 memutuskan 2 (dua) hal, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

ub

9.1 Persetujuan tentang cara penyelesaian transaksi antara Penggugat I secara pribadi (yang dalam RUPSLB tersebut diwakili oleh Tergugat I) dengan Tergugat I itu sendiri. Keputusan tersebut kemudian dituangkan

ep

ah

ka m ah

Turut Tergugat I, termasuk Para Penggugat;

dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Bambang Wiweko, S.H., M.H.

(yang telah sah

ng

diubah menurut hukum dengan keputusan RUPSLB 17 Maret 2005).

do


In

A

gu

Keputusan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan

s

M

9.2 Persetujuan perubahan pengurus Turut Tergugat I

ne

R

(Turut Tergugat IV) (Akta Nomor 16 Tanggal 18 Maret 2005);

ik

h


Halaman 5

R ep ub


Keputusan Rapat Nomor17 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh

Bambang Wiweko, S.H., M.H. (Turut Tergugat IV), Notaris di Jakarta

ng

(Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005);

10. Tergugat I, dalam RUPSLB 18 Maret 2005, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat yang merupakan pemegang

A gu

do

saham Turut Tergugat I yang sah, hal mana ternyata dari perbuatan hukum

Tergugat I sebagai berikut:

In

10.1 Dalam RUPSLB 18 Maret 2005, Tergugat I hadir dan mengaku sebagai kuasa yang sah dari seluruh pemegang saham Turut

lik

ah

Tergugat I, termasuk Para Penggugat dan mengambil keputusan mengenai tata cara dan pelaksanaan penyelesaian transaksi antara Penggugat I (Ibu Siti Hardiyanti Rukmana) pribadi dan Tergugat I (PT

ub

m

Berkah Karya Bersama) sendiri. Padahal, Tergugat I tidak berwenang

ka

untuk hadir dalam RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut serta membuat

ep

keputusan mengenai masalah penyelesaian transaksi Penggugat I pribadi dengan Tergugat I dalam RUPSLB 18 Maret 2005 Turut

ah

Tergugat I. Ketidakberwenangan Tergugat I tersebut dijabarkan lebih

si

R

lanjut pada angka 13 dan 14 Gugatan. Karenanya, keputusan yang diambil dalam RUPSLB 18 Maret 2005 adalah jelas tidak sah dan

ne

ng

cacat hukum sehingga tidak mengikat Para Pemegang Saham Turut

Tergugat I, termasuk Para Penggugat, serta Turut Tergugat I karena

A gu

do

didasari oleh perbuatan hukum Tergugat I yang tidak patut;

10.2 Tergugat I telah mengambil tindakan yang menguntungkan diri sendiri

In

dan dengan sengaja melanggar hak dan kepentingan orang lain,

dalam hal ini hak dan kepentingan Penggugat I, melalui pengambilan

lik

Turut Tergugat I mengenai penyelesaian urusan/masalah tagihan Tergugat I kepada Penggugat I pribadi yang jelas-jelas merupakan

ub

permasalahan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan PTlCipta Televisi Pendidikan Indonesia/Turut Tergugat I;

11. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, kehadiran Tergugat I dalam RUPSLB 18 Maret 2005 dan pengambilan keputusan oleh Tergugat I dalam

ep

ka m ah

keputusan secara melawan hukum dalam RUPSLB 18 Maret 2005 di

RUPSLB 18 Maret 2008 merupakan bukti nyata bahwa Tergugat I telah

R

melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;

do


In

A

gu

ayat (2) Anggaran Dasar PT Cipta Televisi Republik Indonesia (Turut

ne

ng

12. Pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 telah menyalahi ketentuan Pasal 20

s

RUPSLB 18 Maret 2005 tidak sah dan mengandung cacat hukum;

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 6

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tergugat I). Berdasarkan ketentuan tersebut, pemanggilan rapat harus

dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, dan pemanggilan

rapat hanya

dapat

dipersingkat menjadi

ng

jangka waktu

paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya dalam hal yang mendesak. Pada kenyataannya, pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 tidak dilakukan sesuai

A gu

do

ketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I. Pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 yang dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB 18

In

Maret 2005, faktanya tidak menjelaskan adanya suatu keadaan mendesak yang mengharuskan rapat segera diadakan;

lik

ah

13. Undangan RUPS 18 Maret 2005 tidak ditujukan kepada Para Penggugat selaku Para Pemegang Saham Turut Tergugat I (Para Penggugat) secara langsung, melainkan dialamatkan kepada PT Berkah Karya Bersama

ub

m

(Tergugat I) yang dalam undangan tersebut dicantumkan sebagai penerima kuasa Para Penggugat. Padahal Para Penggugat tidak pernah memberikan khusus kepada Tergugat I untuk mewakili

Para

Tergugat

ep

ka

kuasa

membicarakan dan membahas agenda dalam undangan RUPSLB 18 Maret

R

2005;

si

ah

2005 serta memutuskan hal-hal terkait dengan agenda RUPSLB 18 Maret

14. Tambahan pula, melalui surat tanggal 16 Maret 2005, Para Penggugat telah

ng

ne

mencabut Surat Kuasa (power of attorney) tertanggal 3 Juni 2003 yang dipergunakan oleh Tergugat I untuk hadir dalam RUPSLB 18 Maret 2005 di

A gu

do

Turut Tergugat I dengan mengatas-namakan dirinya sebagai wakil/kuasa yang sah dari seluruh Pemegang Saham Turut Tergugat I, termasuk Para

In

Penggugat, dan melakukan pengambilan keputusan dalam RUPSLB 18

Maret 2005 di Turut Tergugat I secara melawan hukum; Dalam surat Para

lik

Penggugat) menarik kembali/mencabut Surat Kuasa (power of attorney) tertanggal 3 Juni 2003 terhitung sejak tanggal surat dan menyatakan Surat

ub

Kuasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun juga; 15. RUPSLB 18 Maret 2005 diselenggarakan oleh mantan Direksi Turut Tergugat I (dalam hal ini Turut Tergugat II) yang telah diberhentikan oleh

ep

RUPSLB 17 Maret 2005 terhitung sejak tanggal 17 Maret 2005; 16. Uraian di atas memperjelas fakta bahwa Tergugat I berupaya sedemikian

ah

ka m ah

Penggugat tersebut, ditegaskan bahwa Para Pemegang Saham (Para

R

rupa mengemas forum RUPSLB 18 Maret 2005 untuk mensahkan

Tergugat

I

pribadi

yang

jelas-jelas

merupakan

permasalahan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan PT Cipta

do


In

A

gu

Televisi Pendidikan Indonesia/Turut Tergugat I.;

ne

dengan

ng

M

pribadi

s

keputusan Tergugat I sendiri mengenai penyelesaian transaksi Penggugat I

ik

h


Halaman 7

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 17. Perbuatan melawan hukum Tergugat I terus berlanjut, hal mana terungkap dari fakta hukum telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang

ng

Saham Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 19 Oktober 2005 dan tanggal

23 Desember 2005, karena pemanggilan kedua rapat tersebut dilakukan

oleh anggota Direksi Turut Tergugat I, yaitu Turut Tergugat III yang

A gu

do

diangkat oleh RUPSLB 18 Maret 2005 yang jelas-jelas tidak sah dan cacat hukum;

In

18. Berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut di atas, sangat berdasar

hukum kiranya Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

lik

ah

agar membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas, berikut setiap dan segala perikatan yang timbul dari, dan juga segala akibat hukum dari :

ub

m

18.1 Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18

ep

ka

Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.) selaku Notaris di Jakarta;

ah

18.2 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19

si

R

Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto,

ng

ne

S.H.), Notaris di Jakarta;

18.3 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut

do

A gu

Tergugat I tanggal 23 Desember 2005;

19. Karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana maupun tindakan pengurus Turut

In

Para Penggugat uraikan di atas

Tergugat I yang notabene bentukan atau diangkat oleh Tergugat I

Pendidikan Indonesia)

dikembalikan

lik

hukum, sudah sepatutnya keadaan Turut Tergugat I (PT Cipta Televisi seperti

keadaan

semula yaitu

I

melakukan

tindakan-tindakan

sehubungan dengan:

ub

keadaan Turut Tergugat I pada tanggal 17 Maret 2005, sebelum Tergugat apapun

lainnya

berdasarkan

atau

19.1 Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 yang tertuang dalam Akta Nomor

ep

ah

ka m ah

terhitung sejak tanggal 18 Maret 2005 adalah tidak sah dan cacat

16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005,

R

keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko,

do


In

A

gu

Oktober 2005 yang tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19

ne

ng

M

19.2 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19

s

S.H., M.H.) selaku Notaris di Jakarta;

ik

h


Halaman 8

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;

ng

19.3 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I tanggal 23 Desember 2005;

RUPSLB 17 Maret 2005 adalah sah secara hukum dan patut dicatat

A gu

do

pelaporannya;

20. Karena RUPSLB 17 Maret 2005 PT Cipta Televisi Republik Indonesia

In

(Turut Tergugat I) telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Turut

Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005 dan seluruh hasil keputusan

lik

ah

RUPSLB 17 Maret adalah sah menurut hukum;

21. Namun demikian, pada kenyataannya, pada saat Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng

melaporkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tersebut

ub

m

melalui online system Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang ada pada Turut Tergugat VI, sistem tersebut tidak bekerja sebagaimana

ep

ka

mestinya;

22. Berdasarkan keterangan yang diberikan Notaris Buntario Tigris Darmawa

ah

Ng, data perubahan anggaran dasar sebagaimana telah diputuskan secara

si

R

sah dalam RUPSLB 17 Maret 2005 yang akan dimasukkan ke dan diproses pelaporannya melalui Sisminbakum Turut Tergugat VI (Menteri Hukum &

ng

ne

HAM RI) tidak dapat dilakukan. Khusus untuk Turut Tergugat I, Sisminbakum menolak adanya input seolah-olah ada perubahan Anggaran Dasar Turut

A gu

do

Tergugat I yang sedang diproses oleh Turut Tergugat VI. Namun, faktanya

setelah dilakukan pengecekan sama sekali tidak ada perubahan anggaran

In

dasar Turut Tergugat I yang sedang diproses oleh Turut Tergugat VI

(Menteri Hukum & HAM RI ) pada waktu itu;

lik

Indonesia (Turut Tergugat I) mengajukan surat permohonan pencatatan perubahan anggaran dasar Turut Tergugat I yang merupakan hasil

ub

keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 secara manual kepada Turut Tergugat VI, yaitu melalui surat tanggal 17 Maret 2005 agar dicatatkan perubahan yang dilakukan. Namun atas permohonan tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan penjelasan secara benar, tepat dan jelas menurut ketentuan

ep

ah

ka m ah

23. Mengatasi hal tersebut, pada hari itu juga, PT Cipta Televisi Pendidikan

hukum yang ada perihal pelaporan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia

R

(Turut Tergugat I) pada tanggal 17 Maret 2005 yang gagal/tidak dapat

do


In

A

gu

patut diduga terjadi “permainan” dalam Sisminbakum pada saat itu;

ne

ng

M

hak hukumnya untuk mendapatkan keadilan telah terabaikan, sehingga

s

diproses sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Para Penggugat merasa

ik

h


Halaman 9

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 24. Sehubungan dengan adanya indikasi permainan dalam Sisminbakum Turut Tergugat VI, Penggugat I melalui Surat tanggal 18 Maret 2005 kepada Tergugat

VI

telah

mengajukan

permohonan

pemberhentian

ng

Turut

sementara persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia atas akta-akta anggaran dasar Turut Tergugat I karena adanya

do

A gu

ketidak-sesuaian dan permasalahan antara Para Pemegang Saham dan

Pengurus Turut Tergugat I yang belum terselesaikan;

In

25. Pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya, RUPSLB 18 Maret 2005 Turut Tergugat I yang jelas-jelas tidak sah dan cacat hukum dicatatkan

lik

ah

perubahannya oleh Turut Tergugat VI;

26. Berdasarkan pemberitaan-pemberitaan di media massa, terungkap bahwa penyedia layanan Sisminbakum adalah PT Sarana Rekatama Dinamika

ub

m

(Tergugat II), yang pemiliknya notabene sama dengan pemilik Tergugat I. Bahkan dalam beberapa pemberitaan di media massa, Yohannes Woworuntu

ep

ka

(Direktur Utama Tergugat II) dalam pemeriksaan menyatakan bahwa dirinya dipaksa oleh Hartono Tanoesoedibjo dan Harry Tanoesoedibjo untuk menjadi

ah

pemegang saham di Tergugat II;

si

R

27. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, patut diduga adanya permainan antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam proses on line pencatatan

ng

ne

pelaporan keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 Turut Tergugat I, yang tidak dapat diproses pencatatannya, sedangkan pencatatan hasil RUPSLB 18

A gu

do

Maret 2005 yang tidak sah dan cacat hukum dapat diterima dan diproses dengan baik oleh Turut Tergugat VI;

In

28. Karena seluruh perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I yang

dilakukan oleh Tergugat I sejak tanggal 18 Maret 2005 (baik langsung

lik

perbuatan melawan hukum, adalah tepat jika seluruh persetujuan, pencatatan pelaporan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak

ub

Asasi Republik Indonesia (Turut Tergugat VI) atas perubahan-perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I sejak tanggal 18 Maret 2005 dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Oleh karena itu, melalui gugatan ini Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

ep

ah

ka m ah

maupun melalui Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) merupakan

perkara a quo menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan

R

mencatatkan hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 Turut Tergugat I

do


In

A

gu

sah menurut hukum;

ne

ng

M

oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang

s

yang tertuang dalam Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat

ik

h


Halaman 10

R ep ub


29. Akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril sebagai berikut:

ng

29.1 Kerugian Materiil:

Kerugian materil yang timbul dari perbuatan melawan hukum Para

Tergugat dan diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar

A gu

do

Rp1.430.250.000.000,00 (satu trilyun empat ratus tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

In

75% x (Rp1.000.000.000.000,00 + Rp 907.000.000.000,00) = 75% x Rp1.907.000.000.000,00 = Rp 1.430.250.000.000,00;

lik

ah

Kerugian ini timbul dan dihitung dari perubahan prosentase kepemilikan saham Para Penggugat di PT Cipta Televisi Republik Indonesia (Turut Tergugat I) yang terdilusi sebesar 75% (tujuh puluh

ub

m

lima persen) sehingga Para Penggugat kehilangan pengendalian dalam Turut Tergugat I, dikalikan dengan Rp1.000.000.000.000,00

ep

ka

yang merupakan nilai (i) ijin nasional+frequensi penyiaran dari Turut Tergugat I dan (ii) Branding Image Tergugat I sebagai televisi swasta

ah

nasional satu-satunya yang mengusung pendidikan sekolah, dan

si

R

sebesar Rp907.000.000.000,00 yang merupakan nilai aktiva Turut Tergugat I sesuai dengan Laporan Keuangan yang berakhir pada

ng

ne

Desember 2008; 29.2 Kerugian Immateriil:

mengingat upaya Para Penggugat membangun Turut

do

A gu

Kerugian immaterial Para Penggugat tentu sulit dinilai apalagi

Tergugat I

In

sejak awal tahun 1990-an, yang kemudian “diambil-alih” pengendalian

pengelolaannya melalui perbuatan melawan hukum Para Tergugat. Kerugian immateriil juga timbul karena kredibilitas Para Penggugat di

lik

ka m ah

dunia usaha pada umumnya dan dunia pertelevisian pada khususnya menjadi tidak baik, yang jika dinilai dengan sejumlah uang adalah

ub

sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua trilyun rupiah);

Sehingga total kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Para Penggugat yang sepatutnya dibebankan kepada Para Tergugat secara

ep

tanggung renteng dan diberikan kepada Para Penggugat secara tunai adalah sebesar Rp3.430.250.000.000,00 (tiga trilyun empat ratus tiga puluh milyar

ah

R

dua ratus lima puluh juta rupiah), ditambah bunga sebesar 6% (enam persen)

30. Karena Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum

do


In

A

gu

terhadap Para Penggugat, guna menghindari kerugian yang lebih jauh/

ne

ng

Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas;

s

per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

ik


h

M

ne si a

hk am


Halaman 11

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia banyak, Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan provisi yang

ng

memerintahkan Para Tergugat atau atau siapapun juga untuk tidak mengambil tindakan apapun (status quo) sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, yang didasarkan pada:

do

A gu

(a) Surat Kuasa (power of attorney tertanggal 3 Juni 2003);

(b) Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 yang tertuang dalam Akta Nomor

In

16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor17 tanggal 18 Maret 2005,

keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko,

lik

ah

S.H., M.H.), Notaris di Jakarta;

(c) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 yang tertuang dalam Akta Nomor128 tanggal 19 Oktober

ub

m

2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;

ep

ka

(d) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;

ah

31. Selain itu, apabila permohonan tindakan provisional ini dikabulkan oleh

si

R

Majelis Hakim yang Mulia, Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan dan menghukum Para

ng

ne

Tergugat, dalam hal terjadi ketidak-patuhan oleh Para Tergugat atau siapapun juga atas putusan provisi, untuk membayar uang paksa sebesar

A gu

do

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atau berlanjut, dan bahwa uang paksa tersebut harus

In

dibayarkan oleh Para Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, dengan segera dan sekaligus kepada Para Penggugat;

lik

berdasar hukum ini tidak sia-sia (illusoir), maka Para Penggugat mohon peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Para

ub

Tergugat yang akan Para Penggugat uraikan dalam permohonan sita jaminan tersendiri;

33. Karena gugatan a quo berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan beralasan hukum untuk dikabulkan, Para Penggugat mohon agar Para

ep

ah

ka m ah

32. Selain itu, sebagai jaminan agar gugatan Para Penggugat yang sangat

Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, dihukum

R

membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus

dengan putusan perkara ini dilaksanakan, dan juga Para Tergugat dihukum

do


In

A

gu

pula untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

ne

ng

M

apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini sampai

s

juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat

ik

h


Halaman 12

R ep ub


34. Karena Gugatan Para Penggugat didasarkan dengan bukti-bukti yang sah dan otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, maka putusan

ng

dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada

A gu

do

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

In

1. Memerintahkan masing-masing Para Tergugat atau siapapun juga untuk tidak mengambil tindakan apapun (status quo) sampai perkara ini memiliki

lik

ah

kekuatan hukum tetap, yang didasarkan pada:

(a). Surat Kuasa (power of attorney tertanggal 3 Juni 2003); (b). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret

ub

m

2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan

ep

ka

Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.), Notaris di Jakarta; (c). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19

ah

Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128, tanggal 19

si

R

Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris di Jakarta;

ng

ne

(d). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;

A gu

do

2. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat, dalam hal terjadi ketidakpatuhan atas putusan provisi, apabila permohonan tindakan provisional ini

In

dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia, untuk membayar uang paksa

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari pelanggaran

segera dan sekaligus kepada Para Penggugat;

ub

Dalam Pokok Perkara:

lik

oleh Para Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, dengan

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

ep

ka m ah

demikian terjadi atau berlanjut, dan bahwa uang paksa tersebut harus dibayarkan

3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan Rapat Umum

ah

R

Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang

4. Menyatakan sah dan berharga sita conservatoir (conservatoir beslag) yang

do


In

A

gu

telah dilakukan;

ne

ng

Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;

s

dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat di hadapan

ik


h

M

ne si a

hk am


Halaman 13

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 5. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas, berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari :

ng

(a) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16, tanggal 18 Maret 2005

dan Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan

A gu

do

Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.), Notaris di Jakarta;

(b) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19

In

Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128, tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto,

lik

ah

S.H.), Notaris di Jakarta;

(c) Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;

ub

m

6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula, seperti sebelum

ep

ka

dilakukannya:

(a) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005

ah

sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16, tanggal 18 Maret 2005

si

R

dan Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.), Notaris di

ng

ne

Jakarta;

(b) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005

A gu

do

sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128, tanggal 19 Oktober

2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.), Notaris

In

di Jakarta;

(c) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember

materiil

(sebesar

Rp1.430.250.000.000,00)

lik

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi dan

immateriil

(sebesar

ub

Rp2.000.000.000.000,00) atau keseluruhannya sebesar Rp3.430.250.000.000,00 (tiga trilyun empat ratus tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat, ditambah bunga sebesar 6% (enam

ep

persen) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas;

R

8. Menghukum Para Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun

ng

Penggugat apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini

do


In

A

gu

sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan;

ne

(lima ratus juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Para

s

bersama, membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000.000,00

M

h


ik

ah

ka m ah

2005;

Halaman 14

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan

ng

perkara ini;

11. Menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal

A gu

do

17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor1 14, tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E.,

In

M.H., Notaris di Jakarta;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan

lik

ah

terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

m

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

ub

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang

Atau, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

ep

ka

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-

ah

dalil sebagai berikut:

si

R

Dalam Eksepsi pihak Tergugat I:

I. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Memiliki Kompetensi Absolut Karena

ng

ne

Perkara a quo Merupakan Sengketa Pelaksanaan Investment Agreement

- Tergugat I

(Ny. Siti Hardiyanti Rukmana, PT. Tridan Satriaputra Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi)

(PT. Berkah Karya Bersama)

In

Para Penggugat

lik

- Turut Tergugat II

ub

(PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia)

ep

Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 & Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003

ne

s

Pasal 13.3: sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui arbitrase di Jakarta dengan ketentuan BANI

ng

M

R

ah

ka m ah

A gu

SKEMA EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

do

Yang Mengandung Klausula Arbitrase Yang Tegas;

do


In

A

gu

Dilaksanakan melalui

ik

h


Halaman 15

R ep ub -

Kuasa 3 Juni 2003

do

Kuasa 7 Februari 2003

In

A gu

.

-

ne si a


ng

hk am


lik

ah

Pokok perkara dalam gugatan ini adalah sengketa pelaksanaan investment agreement tanggal 23 Agustus 2002;

1. Pokok gugatan perkara a quo berupa pencabutan Surat Kuasa tanggal 3

ub

m

Juni 2003 (vide bukti T1 eks-1.1 dan T1 eks-1.2) dan pembatalan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia

ep

ka

(TPI) tanggal 18 Maret 2005 (RUPSLB 18 Maret 2005) (vide bukti T1 eks-2.1 dan T1 eks-2.2) adalah perkara mengenai pelaksanaan investment

ah

agreement sebagai perjanjian pokok yang ditandatangani pada tanggal 23

si

R

Agustus 2002 antara seluruh pemegang saham TPI pada waktu itu, yaitu Para Penggugat beserta M. Jarman dan Niken Vijayanti dengan Tergugat I

ng

ne

sebagai Investor dan dengan Turut Tergugat I (investment agreement) (vide bukti T1 eks-3.1) serta suatu supplemental agreement yang merupakan

A gu

do

tambahan atas investment agreement yang ditandatangani pada tanggal 7

Februari 2003 dan ditandatangani oleh pihak yang sama (vide bukti T1 eks-

In

3.2) (supplemental agreement);

2. Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 dan RUPSLB 18 Maret 2005 merupakan

3. Berdasarkan

investment

agreement,

lik

perjanjian pokoknya;

Tergugat

I

akan

melakukan

ub

pembiayaan dan restrukturisasi hutang-hutang TPI dengan nilai maksimal US$55,000,000.00 dan berdasarkan supplemental agreement, apabila pembiayaan dan restrukturisasi yang dilakukan melebihi nilai maksimal tersebut dan membutuhkan dana lebih dari US$55,000,000.00, maka hal

ep

ah

ka m ah

realisasi atas investment agreement dan supplemental agreement sebagai

tersebut menjadi tanggung jawab Para pemegang saham TPI pada waktu itu

R

termasuk Para Penggugat, melalui penjualan aset miliknya. Berdasarkan

do


In

A

gu

hhutang Turut Tergugat I;

ne

ng

M

dengan cara penerbitan saham baru/dilusi atas penyelesaian-penyelesaian

s

investment agreement, Tergugat I diberikan hak atas 75% saham TPI

ik

h


Halaman 16

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 4. Adapun untuk merealisasikan investment agreement telah diperjanjikan dalam Pasal 14.1 investment agreement bahwa Para pihak dalam investment

ng

agreement akan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan :

“14.1 Each Party here to…….shall execute and deliver such further certificates, agreements and other documents and take such other

A gu

do

actions as may be reasonably requested to consummate, implement or evidence the transactions contemplated hereby”;

In

Yang dalam Bahasa Indonesia artinya:

“14.1 Setiap Pihak dalam perjanjian ini….. akan menandatangani dan

lik

ah

memberikan sertifikat, perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya dan

akan melakukan tindakan lainnya yang secara wajar diminta untuk menyelesaikan, dan mengimplementasikan transaksi yang diperjanjikan

ub

m

dalam perjanjian ini”;

5. Atas dasar ketentuan dalam investment agreement tersebut, Para

beberapa

surat

kuasa

ep

ka

Penggugat dan M. Jarman memberikan kuasa kepada Tergugat I melalui diantaranya

untuk

mengajukan

permohonan

ah

mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) dan

si

R

menghadiri RUPSLB yang agendanya adalah untuk mengubah susunan direksi dan komisaris TPI, mengubah anggaran dasar TPI, menambah modal

ng

ne

TPI, serta hal-hal lainnya sehubungan dengan implementasi investment agreement. Berdasarkan surat kuasa tersebut Tergugat I menghadiri

A gu

do

RUPSLB 18 Maret 2005 dan mengeluarkan keputusan terkait kepemilikan 75% saham TPI oleh Tergugat I, sesuai dengan dan sebagai implementasi

In

dari investment agreement;

6. Oleh karena itu jelaslah bahwa surat kuasa dan RUPSLB 18 Maret 2005

turunan/accessoir

dari

investment

lik

pelaksanaan/perjanjian

agreement

sebagai perjanjian pokok, yang dengan demikian baik surat kuasa maupun

ub

RUPSLB 18 Maret 2005 merupakan realisasi dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari investment agreement;

7. Terlebih lagi, Penggugat I telah mengakui bahwa RUPSLB 18 Maret 2005 yang menjadi dasar bagi Tergugat I untuk menjadi pemegang 75% saham

ep

ah

ka m ah

yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam perkara ini merupakan

Turut Tergugat I merupakan pelaksanaan dari investment agreement,

R

sebagaimana tercantum dalam Tanggapan Penggugat I pada permohonan

do


In

A

gu

investment limited selaku Pemohon terhadap Ny. Siti Hardiyanti Rukmana

ne

ng

M

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh literati capital

s

pailit Perkara Nomor 6/Pailit/2010/PN Niaga Jkt.Pst di Pengadilan Niaga

ik

h


Halaman 17

R ep ub


(Penggugat I) selaku Termohon (Permohonan Pailit Nomor 6, vide bukti T1 eks-4), halaman 9 angka 4:

ng

”...Berkah (baca Tergugat I) melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan) telah menuntaskan penyelesaian transaksi

antara Termohon (baca Penggugat I) dan berkah dengan melaksanakan

A gu

do

salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI

(baca: Turut Tergugat I) tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari

In

undangan RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu melaksanakan investment

lik

ah

agreement dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI”; Halaman 11 angka 4:

”...Berkah melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan

ub

m

dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005, yaitu melaksanakan investment agreement dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI...”;

ep

ka

Halaman 13 angka 7 dan angka 9:

”...penyelesaian transaksi antara Termohon dan Berkah telah dituntaskan

ah

secara sepihak oleh Berkah dengan dilaksanakannya salah satu alternatif

si

R

penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 tersebut, yaitu pelaksanaan investment agreement dengan Berkah manjadi

ng

ne

pemegang 75% saham di TPI”;

”...penyelesaian transaksi antara Termohon dan Berkah telah dituntaskan

A gu

do

secara sepihak oleh Berkah dengan dilaksanakannya investment agreement oleh Berkah yang menjadi pemegang 75% saham di TPI melalui keputusan

In

RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005...”;

Dalam kutipan-kutipan di atas, terdapat pengakuan yang sempurna dari

Penggugat I bahwa (1) Tergugat I mendapatkan 75% saham Turut Tergugat

lik

ka m ah

I berdasarkan investment agreement dan (2) RUPSLB 18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dari investment agreement. Dengan demikian permasalahan

ub

seputar RUPSLB 18 Maret 2005 dan seputar kepemilikan Tergugat I atas 75% saham TPI termasuk dalam lingkup investment agreement. Meskipun demikian, dengan ini Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I tidak

ep

mengakui, bahwa hutang-hutang group Penggugat I (selain hutang TPI yang disebutkan dalam investment agreement) yang dahulu diambil alih oleh

ah

R

Tergugat I termasuk Hhutang PT Citra Industri Logam Mesin Persada dan

8. Dalam perkara ini sengketa yang didalilkan Para Penggugat timbul dari

do


In

A

gu

hubungan hukum Para pihak dalam investment agreement, adalah:

ne

ng

yang harus diselesaikan Tergugat I dalam investment agreement;

s

Hutang PT Trihasra Sarana Jaya Purnama, merupakan bagian dari hutang

ik


h

M

ne si a

hk am


Halaman 18

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (1) Apakah Tergugat I telah melakukan RUPSLB 18 Maret 2005 secara sah

dan tidak melawan hukum ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut

ng

maka harus diperhatikan isi dari investment agreement yang mengatur

ada tidaknya hak Tergugat I untuk memperoleh 75% saham TPI dan apakah pelaksanaan RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut sejalan dengan

A gu

do

investment agreement. Jawabnya, RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut sah dan sejalan dengan investment agreement;

In

(2) Demikian juga sebagaimana dalil Para Penggugat bahwa pelaksanaan

RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 oleh Tergugat I adalah melawan hukum

lik

ah

karena didasarkan atas surat kuasa yang telah dicabut. Surat kuasa tersebut adalah perjanjian accessoir dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari investment agreement sebagai perjanjian pokok, dengan

tersebut

oleh

ub

m

demikian perlu terlebih dahulu didalami apakah pencabutan surat kuasa Para

Penggugat

dibenarkan

berdasarkan

investment

ep

ka

agreement sebagai perjanjian pokoknya atau tidak. Jawabnya, surat kuasa tersebut tidak bisa dicabut karena merupakan turunan dari investment

si

(irrevocable);

R

ah

agreement dan merupakan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali

9. Oleh karena permasalahan dalam perkara a quo nyata-nyata berada dalam

ng

ne

lingkup investment agreement, maka untuk penyelesaian sengketa haruslah mengikuti ketentuan dalam investment agreement yaitu pada arbitrase di

A gu

do

Jakarta berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

In

Di dalam investment agreement terdapat klausula arbitrase yang tegas dan mengikat Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I;

lik

“13.2. All controversies arising between the parties out of or in relation to this agreement, including without limitation, any question relative to its

ub

interpretation, performance validity, effectiveness and the termination of the rights or obligations of any party, shall be settled amicably by the parties wherever practicable;

13.3. If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it shall

ep

ah

ka m ah

10. Pasal 13.2-13.4 investment agreement berbunyi :

be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with

R

the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

do


In

A

gu

(August 12, 1999) and shall irrevocably bind the Parties to submit all

ne

ng

M

No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution

s

13.4. This Clause 13 is to be an Arbitration Clause within the meaning of Law

ik

h


Halaman 19

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia irreconcilable disputes to final and binding arbitration in accordance with such law and the provisions herein set forth”;

ng

Yang dalam Bahasa Indonesia artinya:

“13.2. Segala sengketa yang timbul antara Para pihak yang berasal dari

atau terkait dengan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada,

A gu

do

pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun, akan

In

diselesaikan melalui musyarawarah;

13.3. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah,

lik

ah

maka harus diselesaikan secara eksklusif dan mengikat melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia; 13.4. Pasal 13 ini merupakan suatu klausula arbitase yang tercakup dalam

ub

m

pengertian pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan tidak dapat

ep

arbitrase yang final dan mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuanketentuan yang diatur di perjanjian ini”;

11. Bahwa Pasal 6 supplemental agreement menyatakan dengan tegas mengikuti

si

R

ah

ka

dicabut serta mengikat Para pihak untuk menyampaikan sengketa kepada

ketentuan Pasal 13 investment agreement mengenai penyelesaian sengketa;

ng

ne

12. Berdasarkan Pasal 13 di atas bahwa segala sengketa yang timbul dari ataupun berhubungan dengan investment agreement harus diselesaikan dengan cara

do

A gu

musyawarah oleh Para pihak. Jika musyawarah tidak dapat terlaksana, maka

sengketa tersebut harus diselesaikan dengan cara arbitrase sesuai dengan

In

ketentuan-ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

13. Gugatan a quo yang menyangkut pencabutan Surat Kuasa 3 Juni 2003 dan

lik

berasal dari atau setidak-tidaknya terkait dengan investment agreement, oleh karenanya sengketa tersebut harus tunduk kepada perjanjian arbitrase di dalam investment agreement;

ub

ka m ah

pembatalan RUPSLB 18 Maret 2005 adalah nyata-nyata sengketa yang

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib menolak perkara a quo;

(Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999) menyatakan:

ep

ah

14. Pasal 3 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak

R

yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang

do


In

A

gu

termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

ne

ng

M

“(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para pihak

s

Selanjutnya, Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun1999 menyatakan:

ik

h


Halaman 20

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase,

ng

kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang- undang ini.”;

15. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983, Para pihak PT Maskapai Asuransi Ramayana vs Sohadi

A gu

do

Kawilarang;

“Dalam Polis Kecelakaan Pribadi Nomor 210/PA/20.318, tanggal 10 Agustus

In

1978 dicantumkan bahwa “pertikaian berkenaan dengan Polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah

lik

ah

(arbitrase)”;

“Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 (khusus memori

ub

berdasarkan Pasal 134 HIR Hakim berwenang untuk menambahkan

ep

pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan…” 16. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka jelas atas dasar klausula arbitrase yang tercantum dalam Pasal 13

ah

ka

m

penjelasan). Meskipun hal ini tidak diajukan oleh Pihak Tergugat namun

si

R

investment agreement, hak Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk mengajukan sengketa a quo ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat

ng

ne

menjadi tiada;

17. Berdasarkan Pasal 3 jo.. Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 30/1999,

A gu

do

maka nyata bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili sengketa a

quo dan wajib menolak perkara a quo karena berdasarkan investment

In

agreement, kewenangan absolut untuk memeriksa sengketa hanya dimiliki oleh suatu arbitrase di Jakarta sesuai dengan ketentuan BANI;

lik

pada arbitrase di Jakarta sesuai dengan ketentuan BANI, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah selayaknya memutus tidak memiliki kewenangan

ub

untuk mengadili perkara ini. Mengingat eksepsi ini adalah eksepsi kompetensi absolut mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara a quo, maka dengan ini Tergugat I memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memberikan

ep

ah

ka m ah

18. Oleh karena itu, mengingat kewenangan absolut atas perkara a quo berada

putusan sela yang amarnya berbunyi:

ng

mengadili perkara a quo;


In

A

do

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

gu

3.

s

M

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk

ne

Tergugat I;

R

1. Menerima seluruh eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh

ik

h


Halaman 21

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia II. Gugatan Kabur (obscuur libel) Mengenai Pihak Selaku Turut Tergugat I Yang Oleh Karenanya Menyebabkan Salah Pihak (error in persona);

ng

19. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formalitas karena gugatan

kabur (obscuur libel) mengenai siapa yang menjadi Turut Tergugat I dalam perkara a quo (error in persona). Dalam angka 1 halaman 3 gugatan

do

A gu

Penggugat tertulis:

“PT Cipta Televisi Republik Indonesia, dikenal dengan TPI (Turut Tergugat

In

I) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan…”;

20. Identitas Turut Tergugat I adalah salah karena seharusnya adalah “PT Cipta

lik

Indonesia. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia-lah yang menjalankan stasiun televisi yang dikenal dengan nama TPI dan bukan PT Cipta Televisi

ub

Republik Indonesia;

21. Ketidakcermatan Para Penggugat tersebut menyebabkan gugatan kabur (obscuur libel) mengenai siapa pihak yang digugatnya (error in persona),

ep

ka

m

ah

Televisi Pendidikan Indonesia” dan bukan PT Cipta Televisi Republik

khususnya mengenai identitas Turut Tergugat I sehingga Tergugat I

ah

memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan

si

R

Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

ng

ne

III. Gugatan Kurang Pihak (exceptio plurium litis consortium);

22. Sebagaimana disebutkan di atas, petitum yang diajukan Para Penggugat dalam

A gu

do

halaman 15 dan 16 gugatannya diantaranya adalah untuk membatalkan RUPSLB 18 Maret 2005 dan oleh karenanya Para Penggugat juga meminta

In

agar Tergugat I mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti keadaan

semula seperti sebelum dilakukannya RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut;

lik

saham TPI sebelum tanggal 18 Maret 2005 akan kembali memiliki 100% saham TPI sehingga perkara ini akan berpengaruh kepada seluruh

waktu Itu (sebelum 18 Maret 2005);

ub

pemegang saham TPI Saat Ini dan seluruh pemegang saham TPI pada

Gugatan kurang pihak sebab tidak menyertakan PT Media Nusantara Citra,

ep

Tbk. (MNC) sebagai pemegang saham mayoritas TPI saat ini; 24. Saat ini Tergugat I tidak lagi memegang 75% saham TPI. Saham tersebut

ah

ka m ah

23. Apabila RUPSLB 18 Maret 2005 dibatalkan, akibatnya adalah pemegang

R

telah dialihkan kepada PT Media Nusantara Citra, Tbk. (MNC) berdasarkan

eks-5). Susunan pemegang saham saat ini sebagaimana telah diterima dan


In

A

hukum (SABH)

do

dalam database sistem administrasi badan

gu

dicatat

ne

ng

M

TPI yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta (vide bukti T1

s

Akta Nomor 93, tanggal 21 Juli 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat

ik

h


Halaman 22

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Depkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan

Nama Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris TPI Nomor W7-HT. 01.10-

2.

Ny. Siti Hardiyanti Rukmana; PT Citra Lamtoro Gung Persada; Yayasan Purna Bhakti Pertiwi;

5.

PT Tridan Satriaputra Indonesia;

6.

Tn. Mohammad Jarman, SE;

7.

Ny. Niken Vijayanti;

In

4.

lik

ah

A gu

3.

PT Media Nusantara Citra, Tbk. (MNC);

do

1.

ng

4534 tanggal 5 April 2007 adalah:

25. Oleh karena MNC merupakan pemegang saham saat ini (bahkan merupakan pemegang saham mayoritas), maka gugatan ini haruslah menyertakan MNC

ub

m

sebagai pihak dalam perkara. Sebab bagaimana mungkin Para Penggugat ingin mengembalikan keadaan kepemilikan TPI kepada keadaan semula tanpa

ep

ka

mengikutsertakan pemilik saat ini. Tidaklah memungkinkan untuk menghilangkan hak MNC atas kepemilikannya terhadap 75% saham TPI yang dijamin oleh

ah

hukum, tanpa menyertakannya sebagai pihak dalam perkara. Dengan demikan,

si

R

tidak diikutsertakannya MNC sebagai pemilik 75% saham TPI saat ini menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

ng

ne

26. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1827 K/Pdt/2000. Dalam perkara tersebut penggugat mendalilkan bahwa dirinya merupakan

A gu

do

pemilik yang sah atas sebidang tanah dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun. Penggugat kemudian mengajukan gugatan

In

terhadap tergugat yang mendirikan hotel di atas sebidang tanah tersebut. Tergugat mengajukan pembelaan bahwa ia telah membelinya secara sah

lik

maka gugatan menjadi kurang pihak. Mahkamah Agung memutuskan bahwa gugatan kurang pihak sebab seharusnya orang yang menjual tanah

ub

sengketa kepada tergugat dalam perkara itu juga dijadikan tergugat atau setidak-tidaknya turut tergugat sehingga dapat diketahui darimana orang tersebut mempunyai alas hak untuk menjual tanahnya kepada Tergugat;

ep

27. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, jelas bahwa apabila pihak

ah

ka m ah

dari pihak lain dan dengan tidak diikutsertakannya pihak penjual tanah tersebut,

penjual (pihak yang tidak lagi memiliki objek yang dipersengketakan) saja

R

dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam transaksi atas objek

memiliki objek yang dipersengketakan juga harus menjadi pihak dalam

do


In

A

gu

perkara. Oleh karenanya jelas bahwa MNC sebagai pihak yang telah

ne

ng

M

tidak kurang pihak, maka sudah pasti pihak pembeli sebagai pihak yang

s

perkara tersebut, sehingga perlu diikutsertakan dalam gugatan agar gugatan

ik

h


Halaman 23

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil alih dan menjadi pemilik 75% saham TPI dari Tergugat I harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara;

ng

28. Dengan demikian, tidak diikutsertakannya MNC sebagai pihak dalam perkara telah membuat gugatan Para Penggugat kurang pihak (exceptio plurium litis consortium) dan karenanya Majelis Hakim Yang Terhormat

A gu

do

sudah sepatutnya menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

In

Gugatan kurang pihak sebab tidak menyertakan M. Jarman dan Niken Vijayanti sebagai pemegang saham TPI saat ini dan pra RUPSLB 18 Maret 2005;

lik

ah

29. Sebagaimana terdapat dalam gugatan Para Penggugat pada angka 2 di halaman 3, pemegang saham TPI sebelum diadakannya RUPSLB 18 Maret 2005 adalah:

ub

m

1. Ny. Siti Hardiyanti Rukmana;

2. PT Citra Lamtoro Gung Persada;

ep

ka

3. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi;

4. PTl Tridan Satriaputra Indonesia;

ah

5. Tn. Mohammad Jarman, S.E;

si

R

6. Ny. Niken Vijayanti;

30. Oleh karena perkara ini berpengaruh terhadap hak dan kewajiban seluruh

ng

ne

pemegang saham TPI saat ini dan seluruh pemegang saham TPI sebelum RUPSLB 18 Maret 2005, maka seluruh pemegang saham TPI sebagaimana

A gu

do

disebut di atas seharusnya dan sepatutnya menjadi pihak dalam gugatan Para Penggugat;

diikutsertakan sebagai pihak

In

31. Namun ternyata, Tn. Mohammad Jarman dan Ny. Niken Vijayanti tidak dalam perkara. Padahal, setidak-tidaknya

lik

gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah kurang pihak (exceptio plurium litis consortium);

ub

32. Oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihak (exceptio plurium litis consortium), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat

menolak

gugatan

Para

Penggugat

atau

setidak-tidaknya

ep

menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

R

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

ng

agreement dan ternyata di dalam investment agreement di atas bahwa

do


In

A

gu

setiap sengketa diselesaikan melalui arbitrase bani, dan;

ne

Inti pokok gugatan adalah perihal sengketa pelaksanaan dari investment

s

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

M

h


ik

ah

ka m ah

seharusnya dijadikan Turut Tergugat dalam perkara a quo. Dengan demikian,

Halaman 24

R ep ub


Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi absolut

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak

berwenang mengadili perkara ini karena inti pokok dari semua surat gugatan

ng

adalah Para penggugat menggugat tidak sah kepemilikan 75% saham (RUPSLB Turut Tergugat I, tanggal 18 maret 2005) dari Tergugat I di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) atau turut Tergugat I

yang diperoleh

A gu

do

Tergugat I berdasarkan investment agreement tertanggal 23 agustus 2002 yang ditandatangani oleh Para penggugat, Niken Vijayanti, Mohamad Jarman

In

dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I, padahal berdasarkan Pasal 13

investment agreement tertanggal 23 agustus 2002 (vide bukti TT.1-1) jelas

lik

ah

diatur setiap perselisihan megenai interpretasi pelaksanaan, keabsahan, kekuatan berlaku dan pemutusan hak dan kewajiban Para pihak dari setiap sengketa (disputes) disepakati diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase

ub

m

Nasional Indonesia), sedangkan pada Pasal 13.7 investment agreement tertanggal 23 agustus 2002 jelas diatur bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

ep

ka

hanya berwenang untuk pelaksanaan (eksekusi) dari putusan arbitrase; I.1. bukti-bukti Kewenangan BANI;

ah

I.1.a. Bahwa pada awal jatuhnya kekuasaan orde baru ternyata

si

R

Penggugat I (Ny. Siti Hardiyanti Rukmana) dan grup usahanya (yaitu pada saat itu PTlTPI) terlilit hhutang yang sangat besar ke

ng

ne

berbagai pihak, baik hutang yang benar-benar sah maupun

hutang rekayasa;

A gu

do

I.1.b. Bahwa akhirnya Penggugat I meminta bantuan kepada investor yaitu PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I) untuk mengatasi

In

hutang-hutang dari PT TPI yang pada saat itu milik dari Penggugat I

dan yang seperti disepakati dalam investment agreement, tertanggal 23 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh:

lik

ka m ah

- PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I);

- Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) (dalam kapasitasnya

ub

untuk dan atas nama diri sendiri, sebagai kuasa dari PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat II), sebagai kuasa dari PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat III), sebagai kuasa dari

ep

Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat IV), sebagai kuasa

ah

dari Niken Vijayanti, dan sebagai kuasa dari Mohamad Jarman;

R

dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I)

ketiga, dan sebagai imbalannya Tergugat I akan mendapatkan

do


In

A

gu

75% saham yang akan diterbitkan baru oleh PT TPI (Turut

ne

ng

M

hutang dari PT TPI dibayarkan oleh Tergugat I kepada pihak

s

(vide bukti TT.1-1), dengan syarat sejumlah tertentu hutang-

ik

h


Halaman 25

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tergugat I), sehingga Para pemegang saham lama (Para

Penggugat) hanya memiliki 25% saham di PT TPI (Turut

ng

Tergugat I); Untuk

jelasnya

dikutip

kesepakatan

di

dalam

investment

do

investor (yaitu Tergugat I) akan mendapatkan 75% saham di PT TPI (Turut Tergugat I);

In

- Butir B dari Preambule Investor Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 pada halaman 2 dikutip sebagai berikut:

“The Existing Shareholders have agreed with the Investor that

lik

ah

A gu

agreement tertanggal 23 Agustus 2002 sebagai berikut di mana

the Investor may acquire a majority shareholding in TPI conditional upon the Investor subscribing for shares in TPI and

ub

m

arranging for the acquisition and restructuring of certain debts of TPI as more specifically described in this Agreement”;

ep

ka

Terjemahan :

“Para Pemegang Saham Sekarang telah setuju dengan Investor

ah

bahwa Investor akan mendapatkan mayoritas kepemilikan saham di

si

R

TPI dengan syarat Investor akan mendapatkan saham-saham di TPI dan Investor akan mengatur pengambilalihan beberapa

ne

ng

hutang dari TPI seperti diuraikan dalam Perjanjian ini”;

(Catatan Para pemegang saham sekarang adalah Para Penggugat,

A gu

do

sedangkan investor adalah Tergugat I);

- Pasal 3.1. dari investment agreement tertanggal 23 Agustus 2002

In

dikutip sebagai berikut: 3.1. Share Subscription:

3.1.1.Subject to the terms of the Share Subscription Agreement, for and TPI shall issue to

lik

ka m ah

the Investor shall subscribe

the Investor, shares in TPI constituting 75% (the “initial

ub

investor stake”) of TPI’s total issued share capital, post subscription, on a fully diluted basis (the “Subscription

Terjemahan :

ep

Shares)”;

ah

3.1. Pengeluaran/Penerbitan Saham:

R

3.1.1. Dengan tunduk kepada share subscription agreement,

dimiliki oleh investor) dari total seluruh saham yang

do


In

A

gu

diterbitkan oleh TPI yang akan diterbitkan kemudian

ne

ng

M

oleh TPI sebesar 75% (bagian awal saham yang akan

s

investor akan mendapatkan saham yang akan diterbitkan

ik

h


Halaman 26

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dasar dilusi penuh saham-saham (saham yang

dikeluarkan”)”;

ng

(Catatan: Jadi, Tergugat I (Investor) berhak 75% saham di PT TPI dengan cara PT TPI menerbitkan saham baru);

-

Pasal 3.4.2.3. dari Investment Agreement tertanggal 23

do

A gu

Agustus 2002 dikutip sebagai berikut:

3.4.2.3. a right on the part of (i) the Existing Shareholders and

In

(ii) SPV, so long as the Existing Shareholders and SPV shall continue to hold, in aggregate at such time,

lik

ah

at least 25% of the total issued share capital of TPI, for the existing shareholders, collectively, to nominate of maximum of 1 person and SPV to nominate a

ub

m

maximum of 1 person in each case to be appointed to the Board of Commissioners of TPI;

ep

ka

Terjemahan:

3.4.2.3. “Hak pada bagian dari (i) Para pemegang saham

ah

sekarang dan (ii) SPV, selama Para pemegang

si

R

saham sekarang dan SPV masih terus sebagai pemegang saham, pada saat tersebut, akan terus

ne

ng

sebagai pemilik dari, sekurang-kurangnya 25% dari total modal saham yang disetor pada TPI, untuk Para dengan

SPV,

untuk

do

bersama-sama

mencalonkan paling banyak 1 orang dan untuk ditunjuk

In

dalam Dewan Komisaris TPI”;

(Catatan: Jadi disepakati bahwa pemegang saham lama (yaitu Para Penggugat) dan SPV untuk selanjutnya hanya

lik

berhak memiliki maksimum 25% saham di PT TPI); I.1.c. Bahwa kemudian PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I); Ny. Siti

ub

Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri, dan juga sebagai kuasa dari PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat II), dan juga sebagai kuasa dari

ep

PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat III), dan juga sebagai kuasa dari Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat

ah

ka m ah

A gu

pemegang,

R

IV)), dan juga sbagai kuasa dari Niken Vijayanti dan juga sebagai

dan

menandatangani Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari bukti

TT.1-2)

yang

merupakan

perluasan/

do

(vide


In

A

gu

2003

ne

ng

M

Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I), membuat

s

kuasa dari Mohamad Jarman); dan juga sebagai dari PTCipta

ik

h


Halaman 27

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pengembangan syarat dan ketentuan dari investment agreement,

karena Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003

ng

tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 15.1. Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 yang berbunyi :

do

signed by the Parties here to”; Terjemahan:

In

“Suatu variasi atas syarat atau ketentuan apapun dalam perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para pihak”;

lik

ah

A gu

“A variation of any term of this Agreement must be in writing and

Dan pengembangan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003 dimaksud

ub

m

berkenaan dengan pendanaan/pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I untuk restrukturisasi hutang-hutang Turut Tergugat I disebutkan

dalam

Pasal

2.6

Supplemental

ep

ka

sebagaimana

Agreement yang merujuk kepada ketentuan Pasal 2.4 Investment

ah

Agreement, yang dikutip sebagai berikut:

si

R

Pasal 2.6 Supplemental Agreement: “2.6 In the event that the financing required for the TPI

ng

ne

Debts Restructuring (as contemplated in Clause 2.4) exceeds US$55 million …”;

do

“2.6 Dalam hal pendanaan/pembiayaan yang diperlukan

Bahwa

untuk Restrukturisasi Utang-hutang TPI (sebagaimana

In

A gu

Terjemahan:

ditentukan dalam Pasal 2.4) melebihi USD 55 juta, …” sebagai

pelaksanaan

dari

Investment

Agreement

lik

ka m ah

tertanggal 23 Agustus 2002 (vide bukti TT.1-1) dan Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003 tersebut (vide bukti TT.1-2)

ub

khususnya 75% saham di PT TPI yang akan diserahkan kepada Tergugat I, maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (selaku pemegang saham lama di PT TPI) masing-masing

ep

menyerahkan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 kepada

ah

Tergugat I (vide bukti TT.1-3.a, TT.1-3.b, dan TT.1-3.c). Jadi,

R

terdapat 3 (tiga) Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003. Tiga

dan/atau menghadiri RUPS PT TPI (Turut Tergugat I) yang

do


In

A

gu

membahas masalah/agenda apapun dalam rangka pelaksanaan

ne

ng

M

kuasa kepada Tergugat I untuk meminta diselenggarakan

s

Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 tersebut memberikan

ik

h


Halaman 28

R ep ub


Investment

Agreement

tertanggal

23

Agustus

2002

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003, sebagaimana

ng

dikutip sebagai berikut:

“…in the framework of the implementation of the Investment

do

the supplemental agreement dated 7 February 2003 executed by

the parties thereto, including the Principal and the Attorney…”

In

…to call and/or attend any EGM of CTPI which will discuss, inter alia, the following matters: 5. Other matters”;

lik

ah

A gu

Agreement dated 23 August 2002 as further supplemented by

Terjemahan:

“….Dalam rangka melaksanakan Investment Agreement tertanggal

ub

m

23 Agustus 2002 yang dilengkapi dengan Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003 yang dilaksanakan oleh Para pihak

ep

ka

dalam perjanjian tersebut termasuk pemberi kuasa dan Penerima Kuasa….;

ah

…untuk meminta diselenggarakan dan/atau menghadiri RUPSLB

si

R

CTPI yang akan membahas, antara lain, hal-hal sebagai berikut : 5. Hal-hal lainnya”;

ng

ne

Jadi, 3 (tiga) Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 tersebut

jelas-jelas menunjuk kepada Investment Agreement tertanggal 23

do

A gu

Agustus 2002 (vide bukti TT.1-1) dan Supplemental Agreement

tertanggal 7 Februari 2003 (vide bukti TT.1-2);

In

Setelah itu, Para Penggugat juga memberikan Surat Kuasa

tertanggal 3 Juni 2003 (vide bukti TT.1-4) kepada Tergugat 1

untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa di PT TPI (Turut

lik

ka m ah

Tergugat 1) dalam rangka untuk menerbitkan 75% saham baru di PT TPI yang akan dimiliki oleh Tergugat I sesuai Pasal 3.1. dari Agreement

tertanggal

23

Agustus

2002;

dan

ub

Investment

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 (vide bukti TT.14), maka Tergugat I melaksanakan RUPSLB Turut Tergugat I

ep

tanggal 18 Maret 2005 yang hasilnya antara lain penerbitan 75%

ah

saham baru di PT TPI yang dimiliki Tergugat I, sebagaimana

R

dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan

Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (vide bukti TT.1-5.a),

do


In

A

gu

dimana sehubungan dengan penerbitan 75% saham baru di Turut

ne

ng

M

tertanggal 18 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Bambang

s

Terbatas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 16

ik

h


Halaman 29

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tergugat I tersebut disetujui dilakukan perubahan terhadap anggaran dasar Turut Tergugat 1, yang mendapat persetujuan

ng

dari Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Nomor C-

07564 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 21 Maret 2005 (vide bukti

do

tanggal 29 November 2005 Tambahan Nomor 12213 (vide bukti TT.1-5.c);

In

Untuk jelasnya dikutip isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Perseroan Terbatas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 16 tertanggal 18 Maret 2005 tersebut di atas (lihat

lik

ah

A gu

TT.1-5.b) dan telah dimuat dalam Berita Negara R.I. Nomor 95

lembaran/halaman ke-5):

“Lebih lanjut penghadap bertindak dalam kedudukannya diuraikan

ub

m

di atas menerangkan bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan yang diambil dalam rapat antara lain sebagai berikut:

ep

ka

1. Menyetujui bahwa penyelesaian transaksi antara Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana dan perseroan terbatas PT Berkah Karya

ah

Bersama akan dilaksanakan dengan mengikuti tujuan atau

si

R

rencana dari investment agreement, yaitu perseroan terbatas PT Berkah Karya Bersama akan menjadi pemegang atau

ng

ne

pemilik saham dalam Perseroan yang memiliki sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan

do

A gu

dan disetor penuh dalam Perseroan….”;

(Catatan: Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana adalah Penggugat I,

In

PT Berkah Karya Bersama adalah Tergugat I, dan perseroan adalah PT TPI (Turut Tergugat I) dalam perkara a quo);

I.1.d. Jadi apa yang digugat di amar surat gugatan Para Penggugat

lik

ka m ah

perihal penerbitan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 tersebut dan RUPSLB Turut Tergugat 1 tanggal 18 Maret 2005 tersebut

ub

bukan surat kuasa biasa dan bukan sekadar RUPSLB melainkan imbalan atau kontra prestasi yang diberikan oleh Para pemegang saham lama dari PT TPI (yaitu Para Penggugat) kepada Tergugat

ep

I sebagai pelaksanaan dari prestasi dari Penggugat I untuk

ah

merestrukturisasi dan membayar sejumlah tertentu hutang-hutang

R

dari PT TPI sesuai Investment Agreement tertanggal 23 Agustus

13.2, Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 atas semua sengketa termasuk

do


In

A

gu

tentang penerbitan 75% saham tersebut;

ne

ng

M

Agustus 2002 tersebut ada klausula arbitrase di dalam Pasal

s

2002 dan ternyata di dalam Investment Agreement tertanggal 23

ik

h


Halaman 30

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk jelasnya dikutip klausula arbitrase dalam Pasal 13.2, Pasal

13.3 dan Pasal 13.4 Investment Agreement tertanggal 23 Agustus

ng

2002 :

Pasal 13.2 investment agreement tertanggal 23 Agustus 2002 :

do

to this Agreement, including without limitation, any question

relative to its interpretation, performance, validity, effectiveness

In

and the termination of the rights or obligations of any Party shall be settled amicably by the Parties wherever practicable”; Terjemahan :

lik

ah

A gu

“All controversies arising between the Parties out of or in relation

“Segala sengketa yang timbul diantara Para pihak yang berasal dari atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak

ub

m

terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau

musyawarah”;

ep

ka

kewajiban dari pihak manapun akan diselesaikan secara

ah


si

R

“If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in

ng

ne

accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia”;

do

A gu

Terjemahan :

“Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tersebut

harus

In

musyawarah oleh Para pihak, maka sengketa

diselesaikan secara eksklusif dan bersifat final melalui arbitrase di Jakarta menurut Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia”;

lik

ka m ah

Pasal 13.4 investment agreement tertanggal 23 Agustus 2002: “This Clause 13 is intended to be an Arbitration Clause within the

ub

meaning of Law Nomor30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (August 12, 1999) and shall be irrevocably bind the Parties to submit all irreconcilable disputes to

ep

final and binding arbitration in accordance with such law and the

ah

provisions herein set forth”;

R

Terjemahan:

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12

do


In

A

gu

Agustus 1999) dan tidak dapat dicabut serta mengikat Para Pihak

ne

ng

M

dalam pengertian menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999

s

“Pasal 13 ini merupakan suatu Klausula Arbitrase yang tercakup

ik

h


Halaman 31

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase bersifat final dan

mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan di dalam

ng

Perjanjian ini”;

I.2. Bukti Pengakuan dari Penggugat I bahwa Surat Kuasa (power of attorney) tertanggal 3 Juni 2003 dan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal

A gu

do

18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dari investment agreement

tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga secara absolut kewenangan dari

In

arbitrase;

I.2.a.Bahwa di dalam perkara terkait ternyata Penggugat I membuat tersebut

dalam

pembelaan

dari

Penggugat

I

lik

ah

pengakuan

(Tanggapan tertanggal 8 Maret 2010) (vide bukti TT.1-6) di Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst. yang dikutip

ub

m

sebagai berikut:

Dalam perkara pailit ini yang dimaksud dengan Termohon adalah

adalah

ep

ka

Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) sedang Pemohon Literati

Capital

Investments,

Ltd.,

yang

mendapat

ah

pengalihan piutang dari PT Berkah Karya Bersama Tergugat I));

si

R

Butir II.1. sampai dengan II.4. Tanggapan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana tertanggal 8 Maret 2010 (melalui kuasa hukumnya, yaitu

ng

ne

Kantor Advokat Kailimang & Ponto) dalam Perkara Pailit Nomor 6/

Pailit/2010/PN.Niaga Jkt.Pst. (vide bukti TT.1-6) :

do

Ditagih Tidak Terpenuh :

Termohon tidak mempunyai hutang apapun yang telah

In

1.

jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon; 2.

Sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan

ka m ah

bahwa

yang

terhadap

dianggap

Termohon,

sebagai

pihutang

lik

A gu

“II. Unsur Adanya Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat

diperoleh

Pemohon

Pemohon melalui

ub

pengalihan hak tagih dari PT Berkah Karya Bersama kepada Pemohon pada tanggal 18 November 2009 berdasarkan Perjanjian Pengalihan Pihutang tertanggal

ep

18 November 2009 (vide dalil Pemohon angka 5 halaman

ah

4 Permohonan). Faktanya Berkah tidak memiliki piutang

R

atau tagihan terhadap CILMP PT Citra Industri Logam

(“BII”) yang kemudian diambil alih oleh (BPPN) Badan

do


In

A

gu

Penyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepada

ne

Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia

ng

M

3.

s

Mesin Persada;

ik

h


Halaman 32

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkah merupakan bagian dari penyelesaian hutang TPI

PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang harus

ng

dilakukan oleh Berkah, selaku investor di TPI berdasarkan Investment Agreement tanggal 23 Agustus 2002 antara Berkah dengan TPI dan Para pemegang saham TPI

do

A gu

(termasuk Termohon);

3.1. Dalam investment agreement disepakati antara lain

In

bahwa Berkah setuju untuk menyediakan dana bagi TPI hingga sejumlah US$55,000,000.00 yaitu : sejumlah

US$25,000,000.00

untuk

lik

ah

a. hingga

mengambil bagian saham mayoritas di TPI (hingga maksimum sebesar 75% dari seluruh

TPI)

ub

m

modal saham yang ditempatkan dan disetor di sesuai

syarat-syarat

dan

ketentuan-

ep

ka

ketentuan share subscription agreement yang akan ditandatangani oleh dan antara TPI, Para

ah

pemegang saham eksisting TPI dan Berkah, dan;

si

R

b. hingga US$30,000,000.00 untuk pembiayaan

hutang TPI”;

ne

ng

kembali/pengambilalihan dan restrukturisasi hutang-

Catatan:

Pertama:

Penggugat I mengakui Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002;

lik

Kedua:

ka m ah

do

tiga (3) hal penting yait :

In

A gu

Pembelaan dari Penggugat I tersebut di atas membuktikan

Penggugat I mengakui bahwa Tergugat I mendapat 75%

ub

saham di PT TPI; Ketiga:

Penggugat I mengakui bahwa perjanjian dasar/pokok

ep

sehingga Tergugat I memiliki 75%

saham di PT TPI

ah

dan selanjutnya melaksanakan RUPSLB Turut Tergugat

R

1 tanggal 18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dari

disepakati apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan

do


In

A

gu

melalui lembaga arbitrase BANI;

ne

ng

M

dalam Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002

s

Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 dan di

ik

h


Halaman 33

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Selanjutnya, Penggugat 1 di dalam perkara terkait, yaitu Perkara Nomor06/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst.dengan sebagai

Termohon

Pailit

ng

kedudukan

membuat

pengakuan di dalam butir 4 dari surat Tanggapan tertanggal 8 Maret 2010 (vide bukti TT.1-6) yang dikutip

do

A gu

sebagai berikut:

“4. Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohon

In

terkait dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikan oleh Berkah melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLB

lik

ah

TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun masih disengketakan) telah menuntaskan penyelesaian transaksi antara Termohon dan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatif

ub

m

penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan RUPSLB

ep

ka

tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu melaksanakan

ah

investment agreement dengan menjadi pemegang 75% saham

si

R

di TPI”;

Jadi terbukti Penggugat I mengakui bahwa RUPSLB Turut Tergugat I

ng

ne

tanggal 18 Maret 2005 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 adalah sebagai pelaksanaan dari Investment Agreement tertanggal

A gu

do

23 Agustus 2002 dan oleh karenanya sengketa atas keabsahan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 dan Surat Kuasa

In

tertanggal 3 Juni 2003 yang digugat dalam perkara ini harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase yaitu BANI;

I.2.b.Dari kutipan tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa

lik

ka m ah

Penggugat I mengakui pada butir 4 (empat) kutipan di atas bahwa RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 (yang dibuat

ub

dengan dasar Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003) adalah pelaksanaan dari Investment Agreement Tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga apabila terjadi sengketa secara absolut menjadi

ep

kewenangan dari BANI sesuai Pasal 13 dari

Investment

ah

Agreement atau apabila dikutip butir II angka 4 Tanggapan Ny. Siti

R

Hardiyanti Rukmana dalam Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/ 2010/PN

tentang

pelaksanaan

terlihat dari

bahwa

Investment

ne

adalah

jelas


In

A

gu

sengketanya

akan

do

Niaga.Jkt.Pst)

ng

M

Pdt.G/2010/PN

s

Niaga.Jkt.Pst. dengan petitum dalam perkara ini (Nomor 10/

ik

h


Halaman 34

R ep ub

ne si a


Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 (vide bukti TT.1-1), seperti dikutip sebagai berikut:

ng

hk am


Pembelaan Rukmana

Ny.Siti

Hardiyanti Petitum surat Gugatan Ny.Siti

Dalam

tanggapan Hardiyanti Rukmana butir 5 dan

do

A gu

tanggal 8 Maret 2010 Butir II.4 Butir 6 dalam Perkara Nomor

dan butir III.4 dalam perkara Pailit 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst 6/Pailit/2010/PN

Niaga Butir 5 :

Membatalkan dan menyatakan

lik

ah

Jkt.Pst.

Butir II.4:

tidak sah dan tidak berkekuatan

“Termohon

tidak

memiliki hukum atas segala perikatan

kewajiban

apapun

kepada yang timbul juga segala akibat

ub

m

In

Nomor

yang (a). Keputusan Rapat Umum Peme gang Saham Luar

BPPN, karena Berkah melalui

biasa tanggal

RUPSLB TPI tanggal 18 Maret

2005

2005

tertuang dalam Akta Nomor

R

(meskipun

masih

ng

disengketakan)

16 tanggal 18 Maret 2005

18 Maret 2005, keduanya

dengan

melaksanakan

dibuat di hadapan Turut

salah satu alternatif penyelesaian

Tergugat

yang

Wiweko,

diagendakan

do

Transaksi Antara Termohon Dan

dalam

RUPSLB TPI tanggal 18 Maret

VI

(Bambang

S.H.,

M.H.,

Notaris di Jakarta);

lik

2005 sebagaimana ternyata dari (b). Keputusan Rapat Umum Pemegang

Maret 2005 dan Akta Pernyataan

Biasa tanggal 19 Oktober

Keputusan RUPSLB 18 Maret

melaksanakan agreement

yaitu

investment dengan

2005 sebagaimana tertuang dalam

128

yang dibuat di hadapan

menjadi

R ng gu A

Nomor

tanggal 19 Oktober 2005

Turut Tergugat V (Sutjipto,

pemegang 75% saham di TPI.”

M

Akta

S.H., Notaris di Jakarta); (c).

Hasil

Keputusan

Rapat

Umum Pemegang Saham

s

16,

Luar

ne

Nomor

Saham

do

2005

ub

undangan RUPSLB tanggal 10

ep

ka m ah

sebagaimana

dan Akta Nomor 17 tanggal

Berkah

ah

Maret

Penyelesaian

A gu

Menuntaskan

18


In

ah

diselesaikan oleh Berkah melalui

si

TSJP

ne

dan

ep

CILMP

In

ka

Pemohon terkait dengan hutang hukum dari:

ik

h


Halaman 35

R ep ub

Luar

Biasa

tanggal

23

Desember 2005.”

Butir III.4.: “Dengan

Butir 6:

Telah

Tuntasnya “Menghukum Tergugat 1 untuk

do

A gu

Penyelesaian Transaksi Antara mengembalikan keadaan Turut

ne si a


ng

hk am


Termohon Dan Berkah, di mana Tergugat 1 (PTCipta Televisi

alternatif

In

Berkah melaksanakan salah satu Pendidikan Indonesia) seperti yang keadaan

penyelesaian

semula,

seperti

lik

ah

diagendakan dalam RUPSLB TPI sebelum dilakukannya:

tanggal 18 Maret 2005 yaitu (a). Keputusan Rapat Umum

ep R

ah

18

Maret

2005 sebagaimana tertuang dalam

Akta

Nomor

16

tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17 tanggal 18 Maret

2005,

keduanya


ng

Tergugat

VI

(Bambang

Wiweko, S.H., M.H., Notaris

A gu

di Jakarta;

(b). Keputusan Rapat Umum Saham

Luar

In

Pemegang

Biasa tanggal 19 Oktober

2005 sebagaimana tertuang Akta

Nomor128

lik

ka m ah

dalam

tanggal 19 Oktober 2005

ub

yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta);

ep

(c).

Hasil

Keputusan

Rapat

Umum Pemegang Saham Luar

Biasa

tanggal

23

s

Desember 2005).”

ng

ne

R

ah

M

tanggal

Luar

si

pemegang 75% saham di TPI;

ka

Biasa

menjadi

Saham

ne

dengan

Pemegang

do

m

agreement

investment

ub

melaksanakan

do


In

A

gu

Catatan :

ik

h


Halaman 36

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jadi terbukti bahwa Penggugat I mengakui bahwa RUPSLB Turut

Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dan bagian tidak dari

kesepakatan

di

dalam

Investment

ng

terpisahkan

Agreement

tertanggal 23 Agustus 2002.;

I.2.c. Dari kutipan-kutipan tersebut di atas jelas terbukti bahwa gugatan

A gu

do

Para Pengugat dalam perkara a quo adalah tentang Sengketa

Pelaksanaan Dari Investment Agreement Tanggal 23 Agustus

In

2002 yang secara absolut apabila terjadi sengketa menjadi

kewenangan dari Bani, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal

lik

ah

13.3. Investment Agreement yang berbunyi :

Pasal 13.3 investment agreement tertanggal 23 Agustus 2002 : “If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it

ub

m

shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia.”

ep

ka

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut: “Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan

ah

musyawarah oleh Para pihak, maka sengketa tersebut harus

si

R


ng

ne

I.2.d. Merujuk kepada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999)

A gu

do

yang berbunyi: Pasal 3 Undang Undang Nomor 30/199 :

In

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”; Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 :

lik

ka m ah

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda

Negeri;

2. Pengadilan Negeri

ub

pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadila

wajib menolak dan tidak akan campur

ep

tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah

ah

ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang

R

ditetapkan dalam undang-undang ini”;

do


In

A

gu

Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini.

ne

ng

M

Pasal 13.3 investment agreement, maka Pengadilan Negeri

s

Maka jelas atas dasar klausula arbitrase yang tercantum dalam

ik

h


Halaman 37

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia I.2.e. Sesuai hukum acara apabila diajukan eksepsi kompetensi absolut

maka harus terlebih dahulu diputus dengan putusan sela sebelum

ng

Para pihak mengajukan jawaban/pembelaan dan bukti-bukti dalam pokok perkara;

Turut Tergugat I memohon agar sesuai hukum acara dan praktik

A gu

do

puluhan tahun dari yurisprudensi, Majelis Hakim yang terhormat terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi

In

absolut ini didasarkan kepada landasan hukum sebagai berikut:

Pasal 134 HIR yang mengatur Eksepsi Kekuasaan Absolut yang

lik

ah

berbunyi:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk wewenang Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara

ub

m

itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang”;

ep

ka

Pasal 136 HIR yang berbunyi:

“Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh

ah

orang yang digugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa,

si

R

tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

ng

ne

Jadi Pasal 136 HIR Jo. Pasal 134 HIR mengharuskan agar Majelis

Hakim memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut

replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan Para pihak;

do

A gu

tentang arbitrase, sebelum Majelis Hakim menerima jawaban,

In

Hal tersebut sudah lama diterapkan dalam sistem peradilan di

Indonesia dan juga didukung oleh Para ahli hukum (communis opinio doctorum) dan Yurisprudensi sebagai berikut:

lik

ka m ah

Pendapat Para Ahli Hukum:

a. Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. berpendapat:

ub

“Apabila eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri oleh karena tidak beralasan, maka dijatuhkan Putusan Sela dan dalam putusan tersebut sekalian diperintahkan agar supaya kedua

ep

belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Selanjutnya pokok

ah

perkara diperiksa dan pada akhirnya dijatuhkan putusan akhir.”

R

(Buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”, oleh

Jadi Ny. Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa jawaban

do


In

A

gu

dalam pokok perkara, duplik, replik, kesaksian, pembuktian dan

ne

ng

M

Bandung, halaman 28-29);

s

Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., Cs, Penerbit Alumni/1985/

ik

h


Halaman 38

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kesimpulan dalam pokok perkara diajukan belakangan dan

hanya diperlukan apabila eksepsi absolut yang diajukan Turut

ng

Tergugat I telah ditolak oleh Pengadilan Negeri; b. Prof. Dr. Supomo, S.H., berpendapat:

“Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136

do

A gu

mengijinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri” (halaman 49); hakim wajib,

berhubungan

dengan

jabatannya

In

“bahkan

(ambtshalve) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu

lik

ah

dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan dari pihak yang berperkara” (Halaman 50”;

(Buku Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, oleh Prof. Dr.

ub

m

Supomo, S.H., Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, 1986);

ep

ka

Jadi Prof. Soepomo berpendapat bahwa putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut harus tersendiri bahkan tanpa

ah

menunggu pembelaan dan keberatan dari Para pihak yang

si

R

berperkara;

c. Ridwan Syahrani, S.H., berpendapat:

ng

ne

“Menurut Pasal 136 HIR/162 RBg semua eksepsi, kecuali

tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara

do

bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi

In

A gu

(absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan

pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut”;

lik

ka m ah

(Buku Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum oleh Ridwan Syahrani, S.H., Penerbit Pustaka Kartini, 1988,

ub

halaman 52); Catatan :

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta

ep

Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik,

ah

duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim

R

harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang

ng

M

d. Setiawan, berpendapat: “Adanya kesepakatan/perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian

do


In

A

gu

sengketa melalui arbitrase menyebabkan Pengadilan Tidak

ne

s

eksepsi kompetensi absolut tersebut;

ik

h


Halaman 39

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang lagi (obevoegheid) memeriksa dan mengadili perkara mereka”;

ng

(Buku “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, Bandung: 1992, halaman 8 dan seterusnya);

do


Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik,

In

duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim

harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;

lik

ah

A gu

Catatan:

e. Prof. Sudargo Gautama berpendapat:

“Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak memeriksa

perkara

bersangkutan.

ub

m

dapat

Dalam intensi

pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang

ep

ka

untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah

ah

diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah

si

R

diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula

ng

ne

arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka Pengadilan Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk

do

sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 Nomor 34 (Pasal II ayat 3)”;

In

A gu

memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah

Catatan:


lik

ka m ah

Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim

ub

harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut; Yurisprudensi:

ep

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt.G/

ah

1991, tertanggal 4 Juni 1991;

R

Para Pihak Christine Hartini Tjakra vs. Syamsulrizal Anis, Cs;

keabsahan Perjanjian ini) akan diselesaikan melalui arbitrase

do


In

A

gu

oleh Badan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang

ne

ng

M

Perjanjian atau pelaksanaannya (termasuk perselisihan/sengketa

s

“…Pertentangan dan perselisihan dari atau sehubungan dengan

ik

h


Halaman 40

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan bersidang di Jakarta dalam bahasa Inggris berdasarkan

“The Rule of The United Nation Centre For International Trade

ng

(UNCITRAL Rules)”;

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/Sip/1982, tanggal 27

do

Para Pihak PT Maskapai Asuransi Ramayana vs Sohadi

Kawilarang;

In

“Dalam Polis Kecelakaan Pribadi Nomor 210/PA/20.318 tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa “pertikaian

lik

berkenaan dengan polis ini, diselesaikan dalam tingkat

ah

A gu

Januari 198;

tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase)”; “Meskipun hal ini tidak diajukan oleh pihak Tergugat namun Pasal

134

RIB

Hakim

ub

m

berdasarkan

berwenang

untuk

menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara

ep

ka

jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang Undang

ah

Nomor 14/1970 (khusus memori penjelasan). Pasal 134 RIB

si

R

jo. Pasal 377 RIB jo. Pasal 615 dan seterusnya Rv”; c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Sip/1982, tanggal 27

ng

ne

Januari 1983;

Para pihak PT Asuransi Royal Indrapura vs Sohadi Kawilarang.

do

Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum”;

In

A gu

“Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan

“Dalam Policy Nomor 49/00137/08, tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa “all

lik

ka m ah

differences arising out of this Policy shall be reffered to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the

arbitrator”.

Dengan

ub

parties in diferrence or if they cannot agree upon a single demikian

Pengadilan

Negeri

tidak

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai

ep

Pasal 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 khususnya

ah

memori penjelasan pasal tersebut”;

R

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4

“Kewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal Dalam

hal

ada

klausula

arbitrase,

do

arbitrase.


In

A

gu

klausula

ne

ng

M

Para Pihak: PT Arpeni Pratama Ocean Line vs. PT Shorea Mas;

s

Mei 1988;

ik

h


Halaman 41

R ep ub


Pengadilan

tidak

berwenang

memeriksa

dan

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili

gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi”;

ng

“Melepaskan clausule arbitrase harus dilakukan secara tegas dan dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pasal 377 RIB jo. Pasal 615 dan seterusnya Rv”;

do

Oktober 1983;

In

Para Pihak: Ahju Forestry Company Ltd. vs. Sutomo Dirut PTl Balapan Jaya; “Keberatan

Pemohon

kasasi

yang

menyatakan

behwa

lik

ah

A gu

e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/1983 tertanggal 1

ketentuan mengenai dewan arbitrase disebutkan dalam Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat Para pihak

ub

m

sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), dan karenanya putusan Judex Facti telah bertentangan dengan Pasal 615 Rv

ep

ka

dibenarkan”;

“Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti dan

ah

menyatakan

bahwa

Pengadilan

Negeri

tidak

berkuasa

si

R

mengadili perkara itu. Pasal 377 RIB dan Pasal 615 dan seterusnya Rv”;

ng

ne

f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2924 K/Sip/1981, tanggal 8 Pebruari 1982;

do

A gu

Para Pihak: Lioe Lian Tang vs. Union Des Transports Aeriens/

UTA;

In

“….dari segi kompetensi absolut pun Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam Pasal 5 dari Perjanjian Sewa tanggal

lik

ka m ah

15 Juni 1976 disebutkan bahwa dalam hal tidak tercapainya kesepakatan ganti rugi masalahnya akan diajukan kepada

ub

seorang arbiter”;

g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3190 K/Pdt/1995, tertanggal 27 September 1996;

ep

Para pihak PT Sanggar Mustika Indah vs PT Jaya Konstruksi

ah

Manggala Pratama dan Mowlem International Limited;

perkara

ini

merupakan

tindakan

yang

ng

M

bertentangan dengan ketentuan Pasal 615 R.V dan Pasal 134

do


In

A

gu

HIR sebab dengan adanya “klausula arbitrase tersebut,

s

mengadili

ne

dan

R

“…bahwa in casu Pengadilan Negeri yang telah memeriksa

ik

h


Halaman 42

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut”;

ng

“…Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat

dibenarkan

menerapkan

hukum,

lagipula

mengenai

hal

ini

telah

do

dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Tinggi. Selain

A gu

itu keberatan-keberatan kasasi tersebut adalah mengenai

In

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

lik

ah

II.

karena Pengadilan Tinggi tidak salah

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (exceptio plurium litis consortium); Gugatan kurang pihak karena Niken Vijayanti Dan Mohamad Jarman

ub

m

ternyata tidak menjadi pihak dalam perkara a quo padahal hak, kewajiban dan kepentingan Niken Vijayanti Dan Mohamad Jarman selaku pemegang

ep

ka

saham pada Turut Tergugat I sangat terkait erat dengan putusan pengadilan atas gugatan Para Penggugat yang menuntut pembatalan

ah

keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 yang salah

keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18

si

R

satunya mengenai komposisi kepemilikan saham, dimana berdasarkan Maret 2005 Tersebut

ng

ne

prosentase kepemilikan saham Niken Vijayanti terdilusi dari 0,77% menjadi

0,19% dan prosentase kepemilikan saham Mohamad Jarman terdilusi dari

A gu

do

0,19% menjadi 0,05%;

II.1. Sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada butir 2 halaman 3

In

gugatan, susunan pemegang saham pada Turut Tergugat I sebelum

Nama

Jumlah

Pemegang

Saham

Nilai Nominal (Rp)

lik

Rukmana (Penggugat 1) PT Citra

2

Lamtoro Gung Persada

22.048.000 (Seri A)

11.024.000.000,00

5,35

1.576.000 (Seri A)

788.000.000,00

0,38

1.575.000.000,00

0,77

s

1

e (%)

ep

Siti Hardiyanti

ub

Saham

Prosentas

A

do

3.150.000


In

Yayasan Purna

gu

3

ng

M

(Penggugat 3)

ne

No.

R

ah

ka m ah

pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat 1 tanggal 18 Maret 2005 adalah:

ik

h


Halaman 43

R ep ub

Bhakti Pertiwi

ne si a


(Seri A)

(Penggugat 4)

380.988.000

ng 4

Satriaputra (Penggugat 2) Mohamad

788.000

Jarman

(Seri A)

A gu 5

6

394.000.000,00

3.150.000

Niken Vijayanti

92,54

0,19

1.575.000.000,00

0,77

411.700.000 205.850.000.000,00

100

(Seri A)

Jumlah

lik

ah

190.494.000.000,00

(Seri A)

do

PT Tridan

In

hk am


sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomo r94 tanggal 29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H.,

ub

m

Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri

ka

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-

ep

09813.HT.01.04.TH.2002, tanggal 5 Juni 2002 (vide bukti TT.1-7); II.2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2002 telah dibuat dan ditandatangani Agreement

oleh

dan

antara

PT Berkah

Karya

R

ah

Investment

si

Bersama (Tergugat I), Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I)

ne

(dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri, PT Tridan

ng

Satriaputra Indonesia (Penggugat 2), PT Citra Lamtoro Gung Persada

(Penggugat 3), Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat 4)), Niken

do

A gu

Vijayanti, dan Mohamad Jarman, selaku Para pemegang saham (existing shareholders) 100% pada Turut Tergugat I, dan PT Cipta Pendidikan

Indonesia

(Turut

Tergugat

1)

(investment

In

Televisi

agreement) (vide bukti TT.1-1). Para pihak kemudian melengkapi

II.3 Untuk

pelaksanaan

investment

lik

Agreement tertanggal 7 Februari 2003 (vide bukti TT.1-2); agreement

dan

supplemental

ub

agreement tersebut di atas, maka pada tanggal 3 Juni 2003 Penggugat I memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut (irrevocable power of attorney) kepada Tergugat I (Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003) untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat

ep

ah

ka m ah

investment agreement tersebut dengan menandatangani Supplemental

I dalam kapasitasnya sebagai: (i) pemegang 22.048.000 saham pada

R

Turut Tergugat I, (ii) Presiden Direktur Penggugat II selaku pemegang

ng

do


In

A

gu

I dan Vice Chairman Penggugat IV selaku pemegang 3.150.000

s

Penggugat 3 selaku pemegang 1.576.000 saham pada Turut Tergugat

ne

M

380.988.000 saham pada Turut Tergugat I, (iii) Presiden Direktur

ik

h


Halaman 44

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia saham pada Turut Tergugat I dan karenanya mewakili Penggugat I

dalam setiap dan segala Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham

ng

(RUPSLB) Turut Tergugat I dan sebagai Presiden Komisaris Turut Tergugat I untuk:

a. Memanggil dan/atau menghadiri setiap dan segala RUPSLB Turut

do

A gu

Tergugat I yang membahas antara lain:

In

Turut Tergugat I, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk

dan/atau mengakhiri anggota Direksi dan Komisaris dan memberikan acquit et de charge kepada Direksi dan Komisaris;

lik

ah

- Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Komisaris

- Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I; - Persetujuan atas kenaikan modal dasar, modal yang dikeluarkan

ub

m

dan modal yang ditempatkan pada Turut Tergugat I; - Hal-hal lain;

ep

ka

b. Untuk membahas dan mengusulkan hal-hal yang terkait dengan agenda tersebut di atas pada RUPSLB Turut Tergugat I dan

ah

membuat segala

keputusan

serta menggunakan hak suara

si

R

dari saham-sahamnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV sebanyak 407.762.000 pada Turut Tergugat I dalam

ng

ne

RUPSLB Turut Tergugat I tersebut;

c. untuk mewakili, menghadiri serta bertindak untuk dan atas nama

pemerintah

do

A gu

Penggugat I menghadap pihak-pihak terkait, termasuk Notaris dan Indonesia yang berwenang, untuk memberikan

In

penjelasan dan untuk melaksanakan semua tindakan yang perlu sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut di atas;

lik

tidak secara spesifik diberikan sebagai kuasa dari Penggugat I yang dianggap layak sehubungan dengan kuasa yang diberikan

ub

tersebut di atas;

II.4. Selanjutnya, pada tanggal 18 Maret 2005 diadakan RUPSLB Turut Tergugat I yang merupakan implementasi Para pihak dalam

ep

Investment Agreement terhadap Investment Agreement dan Surat Kuasa 3 April 2003. Berdasarkan Keputusan RUPSLB Turut Tergugat

ah

ka m ah

d. Secara umum melakukan perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang

R

I tanggal 18 Maret 2005, sebagaimana termuat dalam Akta

bukti TT.1-5), komposisi kepemilikan pemegang saham pada Turut

do


In

A

gu

Tergugat I adalah:

ne

ng

M

dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (vide

s

Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16, tanggal 18 Maret 2005 yang

ik

h


Halaman 45

R ep ub


Nama

Jumlah

ng

No.

Pemegang

Nilai Nominal (Rp)

Prosen

Saham

tase

22.048.000

Rukmana

Citra

1.576.000

Lamtoro Gung

(Seri A)

Persada (Penggugat 3) Yayasan

ka

Purna

3.150.000 Bhakti

PT

ep

ah

4

Tridan

380.988.000

1.575.000.000,00

0,19

190.494.000.000,00

23,13

394.000.000,00

0,05

1.575.000.000,00

0,19

148.212.000.000,00

75

(Seri A)

R

Satriaputra

0,10

(Seri A)

Pertiwi (Penggugat 4)

788.000.000,00

ub

m

3

1,34

In

(Seri A)

(Penggugat 1) PT

11.024.000.000,00

do

Siti Hardiyanti

si

ah

2

(%)

lik

A gu

Saham

1

ne si a

hk am


Jarman

(Seri A)

Niken Vijayanti

PT

(Seri A) Berkah

1.235.100.000

Karya

In

7

3.150.000

do

788.000

A gu

6

Mohamad

ng

5

(Seri B)

411.700.000

354.062.000.000,00

100

ub

(Seri A)

lik

Jumlah

1.235.100.000

(Seri B)

ep

ah

ka m ah

Bersama (Tergugat 1)

ne

(Penggugat 2)

II.5. Bahwa sebelum pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005,

R

kepemilikan saham Niken Vijayanti pada Turut Tergugat I adalah

ng

do


In

A

gu

saham senilai Rp394.000.000,00 atau 0,19%, sebagaimana termuat

s

kepemilikan saham M. Jarman pada Turut Tergugat I adalah 788.000

ne

M

3.150.000 saham senilai Rp1.575.000.000.- atau 0,77%, sedangkan

ik

h


Halaman 46

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94 tanggal 29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta (vide

ng

bukti TT.1-7) (lihat butir 1 di atas);

II.6. Setelah pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005, kepemilikan saham Niken Vijayanti

pada Turut Tergugat I adalah

A gu

do

3.150.000 saham senilai Rp1.575.000.000,00 dan secara prosentase turun menjadi 0,19%, sedangkan kepemilikan saham M. Jarman pada

In

Turut Tergugat I adalah 788.000 saham senilai Rp394.000.000,00 dan secara prosentase turun menjadi 0,05%, sebagaimana termuat

lik

ah

dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal, 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (vide bukti TT.1-5) (lihat butir 4 di atas);

ub

m

II.7. Bahwa salah satu tuntutan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah membatalkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret

ep

ka

2005 dan meminta agar Tergugat I mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti keadaan semula sebelum dilaksanakan RUPSLB

ah

Turut Tergugat I 18 Maret 2005. Jadi, apabila tuntutan Para

si

R

Penggugat membatalkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005 dikabulkan Majelis Hakim, maka salah satu akibat

ng

ne

terhadap keadaan Turut Tergugat I antara lain adalah menyangkut

komposisi pemegang saham pada Turut Tergugat I, yang artinya

A gu

do

komposisi pemegang saham pada Turut Tergugat I adalah kembali kepada keadaan komposisi pemegang saham sebagaimana termuat

In

dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94, tanggal 29 September

1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di

lik

II.8. Bahwa pada faktanya, Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal Niken

ub

Vijayanti dan Mohamad Jarman jelas-jelas memiliki hak, kewajiban dan kepentingan yang sangat terkait erat dengan gugatan perkara a quo dan putusan pengadilan dalam perkara a quo memiliki konsekuensi atau

ep

akibat hukum terhadap Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman, sebab keduanya juga merupakan pemegang saham pada Turut Tergugat I dan

ah

ka m ah

Jakarta (vide butir 1 di atas);

R

pihak dalam Investement Agreement tertanggal 23 Agustus 2002,

ne do


In

A

gu

ng

M

Jarman menjadi Turut Tergugat;

s

sehingga seharusnya setidak-tidaknya Niken Vijayanti dan Mohamad

ik

h


Halaman 47

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia II.9. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau

ng

tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Dalam Eksepsi Turut Tergugat III: I. Eksepsi Kompetensi Absolut:

A gu

do

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi absolut tidak berwenang mengadili perkara ini karena inti pokok dari semua surat

In

gugatan adalah Para Penggugat menggugat tidak sah kepemilikan 75%

saham (RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005) Dari Tergugat I

diperoleh Tergugat I

lik

ah

di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) atau Turut Tergugat I yang berdasarkan Investment Agreement tertanggal 23

Agustus 2002 yang ditandatangani Para Penggugat,

Vijayanti,

Dan Turut Tergugat I, padahal

ub

m

Mohamad Jarman dengan Tergugat I

Niken

berdasarkan Pasal 13 Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002

ep

ka

(vide Bukti TT.3-1) jelas diatur setiap perselisihan mengenai interpretasi pelaksanaan, keabsahan, kekuatan berlaku dan pemutusan hak dan

melalui

BANI

(Badan

Arbitrase

Nasional

Indonesia),

si

diselesaikan

R

ah

kewajiban Para pihak dari setiap sengketa (DISPUTES) disepakati

sedangkan pada Pasal 13.7 Investment Agreement tertanggal 23 Agustus

ng

ne

2002 jelas diatur bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya berwenang untuk pelaksanaan (eksekusi) dari putusan arbitrase”;

A gu

do

Turut Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari PT TPI (Turut Tergugat I) membenarkan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana

In

diuraikan di bawah ini; I.1. Bukti-bukti Kewenangan BANI:

lik

Penggugat I (Ny. Siti Hardiyanti Rukmana) dan grup usahanya (yaitu pada saat itu PT TPI) terlilit hutang yang sangat besar ke

ub

berbagai pihak, baik hutang yang benar-benar sah maupun hutang rekayasa;

I.1.b. Bahwa akhirnya Penggugat I meminta bantuan kepada investor

ep

yaitu PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I) untuk mengatasi hutang-hutang dari PT TPI yang pada saat itu milik dari Penggugat I

ah

ka m ah

I.1.a. Bahwa pada awal jatuhnya kekuasaan orde baru ternyata

R

dan yang seperti disepakati dalam Investment Agreement,

(Penggugat I) (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri,

do


In

A

gu

PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat II), PT Citra Lamtoro

ne

ng

M

Karya Bersama (Tergugat I); Ny. Siti Hardiyanti Rukmana

s

tertanggal 23 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh PT Berkah

ik

h


Halaman 48

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Gung Persada (Penggugat III), Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat IV)), Niken Vijayanti, Mohamad Jarman dan PT Cipta

ng

Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) (vide bukti TT.3-1), dengan syarat sejumlah tertentu hutang-hutang dari PT TPI

do

imbalannya Tergugat 1 akan mendapatkan 75% saham yang akan diterbitkan baru oleh PT TPI (Turut Tergugat I), sehingga Para

In

pemegang saham lama (Para Penggugat) hanya memiliki 25% saham di PT TPI (Turut Tergugat I); Untuk jelasnya

dikutip

kesepakatan

di dalam Investment

lik

ah

A gu

dibayarkan oleh Tergugat I kepada pihak ketiga dan sebagai

Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 sebagai berikut di mana

m

TPI (Turut Tergugat I);

ub

investor (yaitu Tergugat I) akan mendapatkan 75% saham di PT

- Butir B dari Preambule Investor Agreement tertanggal 23

ep

ka

Agustus 2002 pada halaman 2 dikutip sebagai berikut: “The Existing Shareholders have agreed with the Investor that

ah

the Investor may acquire a majority shareholding in TPI

si

R

conditional upon the Investor subscribing for shares in TPI and arranging for the acquisition and restructuring of certain debts of

ne

ng

TPI as more specifically described in this Agreement”;

Terjemahan:

A gu

do

“Para pemegang saham sekarang telah setuju dengan investor

bahwa investor akan mendapatkan mayoritas kepemilikan saham di

In

TPI dengan syarat Investor akan mendapatkan saham-saham di

TPI dan Investor akan mengatur pengambilalihan beberapa hutang dari TPI seperti diuraikan dalam Perjanjian ini”;

lik

ka m ah

(Catatan Para pemegang saham sekarang adalah Para Penggugat, sedangkan investor adalah Tergugat I);

ub

- Pasal 3.1. dari investment agreement tertanggal 23 Agustus 2002 dikutip sebagai berikut: 3.1. Share Subscription:

ep

3.1.1. Subject to the terms of the Share Subscription

ah

Agreement, the Investor shall subscribe for and TPI

R

shall issue to the Investor, shares in TPI constituting

basis (the Subscription Shares)”;

do


In

A

gu

Terjemahan :

ne

ng

M

share capital, post subscription, on a fully diluted

s

75% (the Initial Investor Stake) of TPI’s total issued

ik

h


Halaman 49

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3.1. Pengeluaran Saham: 3.1.1. Dengan

tunduk

kepada

share

subscription

yang akan diterbitkan oleh TPI sebesar 75%

(bagian awal saham yang akan dimiliki oleh

do

investor) dari total seluruh saham yang diterbitkan

oleh TPI yang akan diterbitkan kemudian dengan

In

dasar dilusi penuh saham-saham (saham yang Dikeluarkan)”;

(Catatan: Jadi, Tergugat I (Investor) berhak 75% saham di

lik

ah

A gu

ng

agreement, investor akan mendapatkan saham

PTlTPI dengan cara PTlTPI menerbitkan saham baru); - Pasal 3.4.2.3. dari Investment Agreement tertanggal 23

ub

m

Agustus 2002 dikutip sebagai berikut:

3.4.2.3. a right on the part of (i) the Existing Shareholders and

ep

ka

(ii) SPV, so long as the Existing Shareholders and SPV shall continue to hold, in aggregate at such time, at

ah

least 25% of the total issued share capital of TPI, for

si

R

the existing shareholders, collectively, to nominate of maximum of 1 person and SPV to nominate a

ng

ne

maximum of 1 person in each case to be appointed to the Board of Commissioners of TPI”;

do

sekarang dan (ii) SPV, selama Para pemegang saham sekarang dan SPV masih terus sebagai pemegang saham, pada saat tersebut, akan terus sebagai pemilik dari, sekurang-kurangnya 25% dari total modal saham

lik

ka m ah

yang disetor pada TPI, untuk Para pemegang,

ub

bersama-sama dengan SPV, untuk mencalonkan paling banyak 1 orang dan untuk ditunjuk dalam Dewan Komisaris TPI”;

(Catatan: Jadi disepakati bahwa pemegang saham lama (yaitu

ep

ah

3.4.2.3. Hak pada bagian dari (i) Para pemegang saham

In

A gu

Terjemahan:

Para Penggugat) dan SPV untuk selanjutnya hanya berhak

R

memiliki maksimum 25% saham di PT TPI);

dan atas nama diri sendiri, PT Tridan Satriaputra Indonesia

do


In

A

gu

(Penggugat II), PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat III),

ne

ng

M

Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) (dalam kapasitasnya untuk

s

I.1.c. Bahwa kemudian PT Berkah Karya Bersama (Tergugat I), Ny. Siti

ik

h


Halaman 50

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat IV)), Niken Vijayanti

dan Mohamad Jarman); dan PT Cipta Televisi Pendidikan

ng

Indonesia (Turut Tergugat I) membuat dan menandatangani

Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003 (vide bukti

do

ketentuan dari investment agreement, karena Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003 tersebut merujuk kepada

In

ketentuan Pasal 15.1. Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 yang berbunyi:

“A variation of any term of this Agreement must be in writing and signed by the Parties here to”; Terjemahan:

lik

ah

A gu

TT.3-2) yang merupakan perluasan/pengembangan syarat dan

ub

m

“Suatu variasi atas syarat atau ketentuan apapun dalam Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh

ep

ka

Para Pihak.”

dan pengembangan syarat dan ketentuan yang diatur dalam

ah

Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003 dimaksud

si

R

berkenaan dengan pendanaan/pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat 1 untuk restrukturisasi hutang-hutang Turut Tergugat I

yang

merujuk

kepada

ketentuan

Pasal

2.4

Investment

do

A gu

Agreement, yang dikutip sebagai berikut:

ne

ng

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.6 Supplemental Agreement

Pasal 2.6 Supplemental Agreement:

In

2.6 In the event that the financing required for the TPI Debts

Restructuring (as contemplated in Clause 2.4) exceeds US$55 million, …”;

lik

ka m ah

Terjemahan:

2.6 Dalam hal pendanaan/pembiayaan yang diperlukan untuk

ub

restrukturisasi hutang-hutang TPI (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.4) melebihi US$ 55,000,000.00 …”; Bahwa sebagai pelaksanaan dari Investment Agreement tertanggal

ep

23 Agustus 2002 (vide bukti TT.3-1) dan Supplemental Agreement

ah

tertanggal 7 Februari 2003 tersebut (vide bukti TT.3-2) khususnya

R

75% saham di PT TPI yang akan diserahkan kepada Tergugat I,

Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 kepada Tergugat I (vide

do


In

A

gu

bukti TT.3-3.a, TT.3-3.b, dan TT.3-3.c). Jadi, terdapat 3 (tiga) Surat

ne

ng

M

pemegang saham lama di PT TPI) masing-masing menyerahkan

s

maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (selaku

ik

h


Halaman 51

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kuasa tertanggal 7 Februari 2003. Tiga Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 tersebut memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk

ng

meminta diselenggarakan dan/atau menghadiri RUPS PT TPI (Turut Tergugat I) yang membahas masalah/agenda apapun dalam rangka

Supplemental

Agreement tertanggal

7

Februari

2003,

do

dan

sebagaimana dikutip sebagai berikut:

In

“…in the framework of the implementation of the Investment Agreement dated 23 August 2002 as further supplemented by

the Supplemental Agreement dated 7 February 2003 executed by

lik

ah

A gu

pelaksanaan Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002

the parties thereto, including the Principal and the Attorney…”; …to call and/or attend any EGM of CTPI which will discuss, inter

ub

m

alia, the following matters: 5. Other matters”:

“….

Dalam

ah

tertanggal

ep

ka

Terjemahan: rangka

23

melaksanakan

Agustus

2002

investment

yang

agreement

dilengkapi

dengan

si

R

Supplemental Agreement tertanggal 7 Februari 2003 yang

ng

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa….”;

ne

dilaksanakan oleh Para pihak dalam perjanjian tersebut termasuk

…untuk meminta diselenggarakan dan/atau menghadiri RUPSLB

do

A gu

CTPI yang akan membahas, antara lain, hal-hal sebagai berikut: 5. Hal-hal lainnya.”;

In

Jadi, 3 (tiga) Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 tersebut

jelas-jelas menunjuk kepada Investment Agreement tertanggal 23

Agustus 2002 (vide bukti TT.1-1) dan Supplemental Agreement

lik

ka m ah

tertanggal 7 Februari 2003 (vide bukti TT.1-2);

Setelah itu, Para Penggugat juga memberikan Surat Kuasa

ub

tertanggal 3 Juni 2003 (vide bukti TT.3-4) kepada Tergugat I untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa di PT TPI (Turut Tergugat I) dalam rangka untuk menerbitkan 75% saham baru di

ah

Investment

ep

PT TPI yang akan dimiliki oleh Tergugat I sesuai Pasal 3.1. dari Agreement

tertanggal

23

Agustus

2002;

dan

R

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 (vide bukti TT.3-

saham baru di PT TPI yang dimiliki Tergugat I, sebagaimana

do


In

A

gu

dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan

ne

ng

M

tanggal 18 Maret 2005 yang hasilnya antara lain penerbitan 75%

s

4), maka Tergugat I melaksanakan RUPSLB Turut Tergugat I

ik

h


Halaman 52

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terbatas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 16

tertanggal 18 Maret 2005, yang dibuat dihadapan Bambang

ng

Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (vide bukti TT.3-5);

Untuk jelasnya dikutip isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat

do

Nomor 16 tertanggal 18 Maret 2005 tersebut di atas (lihat lembaran/halaman ke-5):

In

“Lebih lanjut penghadap bertindak dalam kedudukannya diuraikan di atas menerangkan bahwa penghadap hendak menyatakan keputusan yang diambil dalam Rapat antara lain sebagai berikut:

lik

ah

A gu

Perseroan Terbatas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia

2. Menyetujui bahwa penyelesaian transaksi antara Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana dan perseroan terbatas PT Berkah Karya

ub

m

Bersama akan dilaksanakan dengan mengikuti tujuan atau rencana dari investment agreement, yaitu perseroan terbatas

ep

ka

PT Berkah Karya Bersama akan menjadi pemegang atau pemilik saham dalam perseroan yang memiliki sebanyak 75%

ah

(tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan

si

R

dan disetor penuh dalam Perseroan….”; (Catatan: Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana adalah Penggugat I

ne

ng

PT Berkah Karya Bersama adalah Tergugat I, dan Perseroan adalah PT TPI (Turut Tergugat I) dalam perkara a quo);

A gu

do

I.1.d. Jadi penerbitan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 tersebut dan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 tersebut bukan

In

surat kuasa biasa dan bukan sekadar RUPSLB melainkan

Imbalan atau “kontra prestasi” yang diberikan oleh Para Pemegang Saham lama dari PT TPI (yaitu Para Penggugat)

lik

ka m ah

kepada Tergugat I sebagai pelaksanaan dari “Prestasi” dari Penggugat I untuk merustrukturisasi sejumlah tertentu hutang-

ub

hutang dari PTlTPI sesuai Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 dan ternyata di dalam Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 tersebut ada Klausula Arbitrase di

ep

dalam Pasal 13.2, Pasal 13.3 dan Pasal 13.4 atas semua

ah

sengketa termasuk tentang penerbitan 75% saham tersebut;

R

Untuk jelasnya dikutip klausula arbitrase dalam Pasal 13.2, Pasal

do


In

A

gu


ne

ng

M

2002 :

s

13.3 dan Pasal 13.4 Investment Agreement tertanggal 23 Agustus

ik

h


Halaman 53

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “All controversies arising between the Parties out of or in relation to this Agreement, including without limitation, any question

ng

relative to its interpretation, performance, validity, effectiveness

and the termination of the rights or obligations of any Party shall

do

Terjemahan:

“Segala sengketa yang timbul diantara Para pihak yang berasal dari

In

atau terkait dengan perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari

lik

ah

A gu

be settled amicably by the Parties wherever practicable”;

pihak manapun akan diselesaikan secara musyawarah”; Pasal 13.3 Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002:

ub

m

“If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in

Indonesia”;

ah

Terjemahan :

ep

ka

accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional

si

R

“Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh Para pihak, maka sengketa tersebut harus

Jakarta menurut Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia”;

A gu

do

Pasal 13.4 Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002:

ne

ng

diselesaikan secara eksklusif dan bersifat final melalui arbitrase di

“This Clause 13 is intended to be an Arbitration Clause within the

In

meaning of Law Nomor 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (August 12, 1999) and shall be irrevocably bind the Parties to submit all irreconcilable disputes to

provisions herein set forth”;

ub

Terjemahan :

lik

ka m ah

final and binding arbitration in accordance with such law and the

“Pasal 13 ini merupakan suatu Klausula Arbitrase yang tercakup dalam pengertian menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun

ep

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12

ah

Agustus 1999) dan tidak dapat dicabut serta mengikat Para pihak

R

untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase bersifat final dan

I.2. Bukti Pengakuan dari Penggugat I bahwa Surat Kuasa (Power of

do


In

A

gu

Attorney) tertanggal 3 Juni 2003 dan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18

ne

ng

M

dalam Perjanjian ini”;

s

mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan di

ik

h


Halaman 54

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Maret 2005 adalah pelaksanaan dari Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga secara absolut kewenangan dari arbitrase;

ng

I.2.a.Bahwa di dalam perkara terkait ternyata Penggugat I membuat pengakuan

tersebut

dalam

pembelaan

dari

Penggugat

I

(Tanggapan tertanggal 8 Maret 2010) (vide bukti TT.3-6) di

A gu

do

Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst. yang dikutip

sebagai berikut:

In

Dalam perkara pailit ini yang dimaksud dengan Termohon adalah Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat I) sedang Pemohon

lik

ah

adalah Literality Capital Investments, Ltd., yang mendapat

pengalihan pihutang dari PT Berkah Karya Bersama Tergugat I); Butir II.1. sampai dengan II.4. Tanggapan Ny. Siti Hardiyanti

ub

m

Rukmana tertanggal 8 Maret 2010 (melalui kuasa hukumnya, yaitu Kantor Advokat Kailimang & Ponto) dalam Perkara Pailit Nomor

ep

ka

6/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst. (vide bukti TT.3-6): II. Unsur Adanya Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat

ah

Ditagih Tidak Terpenuhi:

si

R

1. Termohon tidak mempunyai hutang apapun yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon;

dianggap

diperoleh

pihutang

Pemohon

Pemohon

terhadap

melalui pengalihan hak

tagih dari Berkah PT Berkah Karya Bersama kepada

Pemohon pada tanggal 18 November 2009 berdasarkan

In

A gu

Termohon,

sebagai

ne

yang

do

ng

2. Sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan bahwa

Perjanjian Pengalihan Pihutang tertanggal 18 November 2009 (vide dalil Pemohon angka 5 halaman 4 Permohonan).

lik

ka m ah

Faktanya Berkah tidak memiliki pihutang atau tagihan terhadap CILMP PT Citra Industri Logam Mesin Persada;

ub

3. Utang CILMP kepada PT Bank Internasional Indonesia (“BII”) yang kemudian diambil alih oleh BPPN/Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan dijual kepada Berkah

ep

merupakan bagian dari penyelesaian hutang TPI PTCipta

ah

Televisi Pendidikan Indonesia yang harus dilakukan oleh

R

Berkah, selaku investor di TPI berdasarkan Investment

ne

do


In

A

gu

ng

M

TPI dan Para pemegang saham TPI (termasuk Termohon);

s

Agreement tanggal 23 Agustus 2002 antara Berkah dengan

ik

h


Halaman 55

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3.1 Dalam investment agreement disepakati antara lain bahwa Berkah setuju untuk menyediakan dana bagi TPI

ng

hingga sejumlah US$55,000,000.00 yaitu:

bagian saham mayoritas di TPI (hingga maksimum sebesar

75% dari

seluruh

modal

saham yang

do

A gu

a. Hingga sejumlah US$25,000,000.00 untuk mengambil

ditempatkan dan disetor di TPI) sesuai syarat-syarat

In

dan ketentuan-ketentuan Share Subscription Agreement yang akan ditandatangani oleh dan antara TPI, Para

lik

ah

pemegang saham eksisting TPI dan Berkah, dan; b. Hingga US$30,000,000.00 untuk pembiayaan kembali/ pengambilalihan dan restrukturisasi hutang-hutang TPI”;

ub

m

Catatan :

Pembelaan dari Penggugat 1 tersebut di atas membuktikan

Pertama:

ep

ka

tiga (3) hal penting, yaitu:

ah

Penggugat I mengakui investment agreement tertanggal 23

si

R

Agustus 2002; Kedua:

ng

ne

Penggugat I mengakui bahwa Tergugat I mendapat 75% saham di PT TPI;

do

Penggugat I mengakui bahwa perjanjian dasar/pokok sehingga

In

Tergugat I memiliki 75% saham di PT TPI dan selanjutnya melaksanakan RUPSLB Turut Tergugat 1 tanggal 18 Maret

2005 adalah karena adanya Investment Agreement tertanggal

lik

23 Agustus 2002 dan di dalam Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 disepakati apabila terjadi

ub

sengketa maka akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase BANI;

Selanjutnya, Penggugat I di dalam perkara terkait, yaitu Perkara Nomor 6/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan kedudukan sebagai Termohon

ep

ah

ka m ah

A gu

Ketiga:

pailit membuat pengakuan di dalam butir 4 dari Surat Tanggapan

R

tertanggal 8 Maret 2010 (vide bukti TT.3-6) yang dikutip sebagai berikut:

melalui BPPN, karena Berkah melalui RUPSLB TPI tanggal 18 Maret

do


In

A

gu

2005 (meskipun masih disengketakan) telah menuntaskan penyelesaian

ne

ng

M

dengan hutang CILMP dan TSJP yang diselesaikan oleh Berkah

s

4. Termohon tidak memiliki kewajiban apapun kepada Pemohon terkait

ik

h


Halaman 56

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia transaksi antara Termohon dan Berkah dengan melaksanakan salah satu alternatif penyelesaian yang diagendakan dalam RUPSLB TPI

ng

tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari undangan

RUPSLB tanggal 10 Maret 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB 18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu melaksanakan Investment

A gu

do

Agreement dengan menjadi pemegang 75% saham di TPI”;

Jadi terbukti Penggugat I mengakui bahwa RUPSLB Turut Tergugat I

In

tanggal 18 Maret 2005 dan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2003 adalah sebagai pelaksanaan

dari Investment Agreement tertanggal

lik

ah

23 Agustus 2002 dan oleh karenanya sengketa atas keabsahan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 dan Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003 yang digugat dalam perkara ini harus diselesaikan melalui

ub

m

lembaga arbitrase, yaitu BANI;

I.2.b. Dari kutipan tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa

ep

ka

PenggugaI mengakui pada butir 4 (empat) kutipan di atas bahwa RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 (yang

ah

dibuat dengan dasar Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2003)

si

R

adalah pelaksanaan dari Investment Agreement Tertanggal 23 Agustus 2002 sehingga apabila terjadi sengketa secara absolut

ng

ne

menjadi kewenangan dari BANI sesuai Pasal 13 dari Investment Agreement atau apabila dikutip butir II angka 4 Tanggapan Ny.

do

A gu

Siti Hardiyanti Rukmana dalam Perkara Pailit Nomor 6/Pailit/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan petitum dalam perkara ini

bahwa

sengketanya

adalah

tentang

In

(Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Niaga.Jkt.Pst.) akan jelas terlihat pelaksanaan

dari

Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 (vide bukti

Petitum Surat Gugatan

ub

Pembelaan Ny. Siti Hardiyanti

lik

ka m ah

TT.3-1), seperti dikutip sebagai berikut:

Ny. Siti Hardiyanti Rukmana

8 Maret 2010 butir II.4 dan butir III.4

butir 5 dan butir 6

dalam Perkara Pailit Nomor

dalam Perkara Nomor

06/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.

10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.

A

sah

dan

tidak

do

gu

apapun kepada Pemohon terkait tidak


In

ng

M

“Termohon tidak memiliki kewajiban “Membatalkan dan menyatakan

s

Butir 5:

ne

Butir II.4.:

R

ah

ep

Rukmana dalam Tanggapan tanggal

ik

h


Halaman 57

R ep ub


dengan hutang CILMP dan TSJP berkekuatan

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hukum

atas,

yang diselesaikan oleh Berkah melalui berikut segala perikatan yang

TPI tanggal 18 Maret 2005 (meskipun hukum dari: disengketakan)

Pemegang Saham Luar

Transaksi Antara Termohon Dan

Biasa tanggal 18 Maret

Berkah dengan melaksanakan salah

2005

satu alternatif penyelesaian yang

tertuang

diagendakan dalam RUPSLB TPI

Nomor

tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana

In 16

Akta

tanggal

Maret

2005

dan

Nomor

17

tanggal

ub

Maret

2005,

18 Akta 18

keduanya


Maret

Tergugat

Nomor

Agreement

16,

yaitu

Wiweko,

Investment

dengan

VI

(Bambang

S.H.,

M.H.,

Notaris di Jakarta);

menjadi

(b). Keputusan Rapat Umum

R


Pemegang Saham Luar

ng

Biasa tanggal 19 Oktober 2005

sebagaimana

tertuang

A gu

ne

2005

melaksanakan

ah

dalam

Pernyataan Keputusan RUPSLB 18

ep

ka

m

tanggal 10 Maret 2005 dan Akta

sebagaimana

dalam

Akta

do

ah

ternyata dari undangan RUPSLB

do

Penyelesaian

A gu

Menuntaskan

Telah (a). Keputusan Rapat Umum

lik

masih

si

ng

BPPN, karena Berkah melalui RUPSLB timbul dan juga segala akibat

Nomor 128 tanggal 19

In

Oktober 2005 yang dibuat

di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H., Notaris

lik

ka m ah

di Jakarta);

(c). Hasil Keputusan Rapat

ub

Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23

ng

M

“Termohon tidak memiliki kewajiban “Membatalkan dan menyatakan

do


In

A

gu

apapun kepada Pemohon terkait tidak sah dan tidak berkekuatan

s

Butir 5:

ne

Butir II.4.:

R

ah

ep

Desember 2005.”

ik

h


Halaman 58

R ep ub


dengan hutang CILMP dan TSJP hukum

atas,

berikut

ne si a

segala

yang diselesaikan oleh Berkah perikatan yang timbul dan juga

melalui RUPSLB TPI tanggal 18 (a). Maret

2005

(meskipun

tanggal

Penyelesaian

Antara

sebagaimana tertuang dalam

Termohon Dan Berkah dengan

Akta Nomor 16 tanggal 18

melaksanakan salah satu alternatif

Maret 2005 dan Akta Nomor

penyelesaian yang diagendakan

17 tanggal 18 Maret 2005,

2005

sebagaimana

do

Turut Tergugat VI (Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di

ub

tanggal 10 Maret 2005 dan Akta

Jakarta);

ep

Pernyataan Keputusan RUPSLB (b).

Keputusan

Rapat

Umum

18 Maret 2005 Nomor 16, yaitu

Pemegang Saham Luar Biasa

melaksanakan

tanggal

dengan

R

Agreement

Investment

19

Oktober

2005


menjadi


Akta Nomor 128 tanggal 19

ng

Oktober 2005 yang dibuat di

hadapan Turut Tergugat V

A gu

(Sutjipto,

S.H.,

Notaris

di

do

m

2005

keduanya dibuat di hadapan

ternyata dari undangan RUPSLB

ka

Maret

In

Transaksi

18

lik

Maret

Jakarta);

In

(c). Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005.” Butir 6: telah

penyelesaian

tuntasnya “Menghukum Tergugat 1 untuk

transaksi

antara mengembalikan

ub

“Dengan

lik

Butir III.4.:

ka m ah

Umum


dalam RUPSLB TPI tanggal 18

ah

Rapat

disengketakan) Telah Menuntaskan

A gu ah

masih

Keputusan

si

ng

melalui BPPN, karena Berkah segala akibat hukum dari:

ne

keadaan

Turut

Termohon dan berkah, di mana Tergugat 1 (PT Cipta Televisi Berkah melaksanakan salah satu Pendidikan penyelesaian

RUPSLB dilakukannya: Rapat

Umum


dengan menjadi pemegang 75%

tanggal

18

Maret

2005


do

gu

saham di TPI, ….”;

A

Keputusan

melaksanakan Investment Agreement

ng

M

R

TPI tanggal 18 Maret 2005, yaitu (a).

s

dalam


In

ah

diagendakan

seperti

yang keadaan semula, seperti sebelum

ep

alternatif

Indonesia)

ne

hk am


ik

h


Halaman 59

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor

ng

17 tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat VI (Bambang

do

A gu

Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta; Keputusan

Rapat

In

(b).

Umum

Pemegang Saham Luar Biasa 19

Oktober

2005

lik

ah

tanggal

sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19

ub

m

Oktober 2005 yang dibuat di

S.H.,

Notaris

di

Jakarta); (c). Hasil Keputusan Rapat Umum

R

ah

ep

(Sutjipto,


si

ka

hadapan Turut Tergugat V

ng

ne

tanggal 23 Desember 2005).”

Catatan:

do

A gu

Jadi terbukti bahwa Penggugat I mengakui bahwa RUPSLB Turut

Tergugat 1 tanggal 18 Maret 2005 adalah pelaksanaan dan bagian terpisahkan

dari

kesepakatan

di

dalam

investment

In

tidak

agreement tertanggal 23 Agustus 2002;

I.2.c. Dari kutipan-kutipan tersebut di atas jelas terbukti bahwa gugatan

lik

ka m ah

Para Pengugat dalam perkara a quo adalah tentang sengketa pelaksanaan dari Investment Agreement tanggal 23 Agustus 2002

ub

yang secara absolut apabila terjadi sengketa menjadi kewenangan dari BANI, sebagaimana ditegaskan dalam: Pasal 13.3. Investment Agreement yang berbunyi:

ep

Pasal 13.3 Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002:

ah

“If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties then, it

R

shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in

ne do


In

A

gu

ng

M

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

s

accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia”;

ik

h


Halaman 60

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan

musyawarah oleh Para Pihak, maka sengketa tersebut harus

ng


I.2.d. Merujuk kepada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang Undang

do

A gu

Nomor 30 Tahun 1999 (Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999)

yang berbunyi:

In

Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa

lik

ah

Para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”; Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999:

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak Para

ub

m

pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadila

ep

ka

Negeri;

(2)Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan

ah

di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan

si

R

melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”;

ng

ne

Maka jelas atas dasar klausula arbitrase yang tercantum dalam Pasal 13.3 investment agreement, hak Para Penggugat, Tergugat

do

A gu

I dan Turut Tergugat I untuk mengajukan sengketa a quo ke

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi tiada;

putusan

sela

sebelum

Para

pihak

In

I.2.e. Eksepsi kompetensi absolut harus terlebih dahulu diputus dengan mengajukan

pembelaan dan bukti-bukti dalam pokok perkara;

jawaban/

lik

ka m ah

Turut Tergugat I memohon agar sesuai hukum acara dan praktik puluhan tahun dari Yurisprudensi, Majelis Hakim yang terhormat

ub

terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut ini didasarkan kepada landasan hukum sebagai berikut: - Pasal 134 HIR yang mengatur eksepsi kekuasaan absolut yang

ep

berbunyi:

ah

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk

pemeriksaan

perkara

itu,

dapat

diminta

supaya

Hakim

ne

ng

M

menyatakan dirinya tidak berwenang”;

do


In

gu

- Pasal 136 HIR yang berbunyi:

A

s

R

wewenang Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam

ik

h


Halaman 61

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan

oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal Hakim tidak

ng

berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

A gu

do

Jadi Pasal 136 HIR jo.. Pasal 134 HIR mengharuskan agar Majelis

Hakim memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut

In

tentang arbitrase, sebelum Majelis Hakim menerima jawaban, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan Para pihak;

lik

ah

Hal tersebut sudah lama diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia dan juga didukung oleh Para ahli hukum (communis opinio doctorum) dan Yurisprudensi sebagai berikut:

ub

m

Pendapat Para ahli hukum:

a. Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., berpendapat:

ep

ka

“Apabila eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri oleh karena tidak beralasan, maka dijatuhkan putusan sela dan dalam

ah

putusan tersebut sekalian diperintahkan agar supaya kedua

si

R

belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Selanjutnya pokok perkara diperiksa dan pada akhirnya dijatuhkan putusan akhir”;

ng

ne

(Buku: “Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek”, oleh Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., Cs, Penerbit Alumni/1985/Bandung,

A gu

do

halaman 28-29);

Jadi Ny. Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa jawaban

In

dalam pokok perkara, duplik, replik, kesaksian, pembuktian dan

kesimpulan dalam pokok perkara diajukan belakangan dan hanya diperlukan apabila eksepsi absolut yang diajukan Turut

lik

ka m ah

Tergugat I telah ditolak oleh Pengadilan Negeri; b. Prof. Dr. Supomo, SH. Berpendapat:

ub

“Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengijinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri” (halaman 49); hakim

wajib,

berhubungan

ep

“bahkan

dengan

jabatannya

ah

(ambtshalve) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu

R

dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan dari pihak

Supomo, SH., Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keenam,

do


In

A

gu

1986);

ne

ng

M

(Buku “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”, oleh Prof. Dr.

s

yang berperkara” (halaman 50);

ik

h


Halaman 62

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jadi Prof. Soepomo berpendapat bahwa putusan sela atas eksepsi

kompetensi absolut harus tersendiri bahkan tanpa menunggu

ng

pembelaan dan keberatan dari Para pihak yang berperkara; c. Ridwan Syahrani, S.H., berpendapat:

do

tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara

(absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan

In

bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi

pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut”;

lik

ah

A gu

“Menurut Pasal 136 HIR/162 Rbg semua eksepsi, kecuali

(Buku “Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum“,

ub

m

oleh Ridwan Syahrani, S.H., Penerbit Pustaka Kartini, 1988, halaman 52);

ep

ka

Catatan:

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta Para

ah

pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik,

si

R

bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi

ng

ne

kompetensi absolut tersebut;

d. Setiawan, berpendapat:

A gu

do

“Adanya kesepakatan/perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyebabkan Pengadilan

tidak

In

berwenang lagi (obenvoegd) memeriksa dan mengadili perkara mereka”;

ka m ah

1992, halaman 8 dan seterusnya); Catatan :

lik

(Buku “Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, Bandung

ub

Jadi menurut doktrin ini, Majelis Hakim tidak perlu meminta Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim

ep

harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang

ah

eksepsi kompetensi absolut tersebut;

R

e. Prof. Sudargo Gautama berpendapat:

perkara

bersangkutan.

Dalam intensi

pertama Pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang

do


In

A

gu

untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada

ne

memeriksa

ng

M

dapat

s

“Bahwa jika ada klausula arbitrase maka Pengadilan tidak

ik

h


Halaman 63

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia arbitrase. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah

diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah

ng

diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula

do

Negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk

memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah

In

sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 Nomor 34 (Pasal II ayat 3)”; (Buku “Aneka Hukum Arbitrase”, Bandung 1996, halaman 15-16);

lik

ah

A gu

arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini, maka Pengadilan

Catatan :


ub

m

Para pihak untuk mengajukan jawaban pokok perkara, replik, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan, akan tetapi Majelis Hakim

ep

ka

harus terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut;

ah

Yurisprudensi:

si

R

a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 197/Pdt.G/1991,

ng

Para pihak Christine Hartini Tjakra vs. Syamsulrizal Anis Cs.

ne

tertanggal 4 Juni 1991;

“…Pertentangan dan perselisihan dari atau sehubungan dengan

do

keabsahan Perjanjian ini) akan diselesaikan melalui arbitrase

oleh Badan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang

In

A gu

Perjanjian atau pelaksanaannya (termasuk perselisihan/sengketa

akan bersidang di Jakarta dalam bahasa Inggris berdasarkan “The Rule of The United Nation Centre For International Trade

lik

ka m ah

(UNCITRAL Rules)”.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/Sip/1982, tanggal 27

ub

Januari 1983.

Para pihak PT Maskapai Asuransi Ramayana vs. Sohadi Kawilarang.

ep

“Dalam Polis Kecelakaan Pribadi Nomor 210/PA/20.318

ah

tanggal 10 Agustus 1978 dicantumkan bahwa “pertikaian

R

berkenaan dengan polis ini, diselesaikan dalam tingkat

berdasarkan

Pasal

134

RIB

Hakim

berwenang

untuk

do


In

A

gu

menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara

ne

ng

M

“Meskipun hal ini tidak diajukan oleh Pihak Tergugat namun

s

tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase)”;

ik

h


Halaman 64

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang

memeriksa dan mengadili perkara ini. Pasal 3 Undang Undang

ng

Nomor 14 Tahun 1970 (khusus memori penjelasan). Pasal 134 RIB jo.. Pasal 377 RIB jo.. Pasal 615 dan seterusnya Rv”;

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Sip/1982, tanggal 27

A gu

do

Januari 1983;

Para Pihak: PT Asuransi Royal Indrapura vs Sohadi Kawilarang;

In

“Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri

lik

ah

karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum”;

“Dalam Policy Nomor 49/00137/08, tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa “all

ub

m

differences arising out of this Policy shall be reffered to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in

ep

ka

diferrence or if they cannot agree upon a single arbitrator”. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa

ah

dan mengadili perkara ini, sesuai Pasal 3 Undang Undang Nomor

si

R

14 Tahun 1970 khususnya memori penjelasan pasal tersebut”;

ng

1988;

Para pihak PT Arpeni Pratama Ocean Line vs. PT Shorea Mas;

ne

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei

A gu

do

“Kewenangan Pengadilan memeriksa perkara dalam hal klausula

arbitrase. Dalam hal ada klausula arbitrase, Pengadilan tidak

In

berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi”;

“Melepaskan clausule arbitrase harus dilakukan secara tegas dan

lik

ka m ah

dengan suatu persetujuan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Pasal 377 RIB jo. Pasal 615 dan seterusnya Rv”.

ub

e. Putusan Mahkamah Agung Nomor117/1983 tertanggal 1 Oktober 1983;

Balapan Jaya;

ep

Para pihak: Ahju Forestry Company, Ltd. vs. Sutomo/Dirut PTl

ah

“Keberatan Pemohon kasasi yang menyatakan behwa ketentuan

R

mengenai dewan arbitrase disebutkan dalam basic agreement for

do


In

A

gu

bertentangan dengan Pasal 615 Rv dibenarkan”;

ne

ng

M

(Pasal 1338 BW), dan karenanya putusan Judex Facti telah

s

joint venture telah mengikat Para pihak sebagai undang-undang

ik

h


Halaman 65

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili

ng

Perkara itu. Pasal 377 RIB dan Pasal 615 dan seterusnya Rv”;

f. Putusan Mahkamah Agung Nomor2924 K/Sip/1981 tanggal 8 Pebruari 1982;

A gu

do

Para Pihak: Lioe Lian Tang vs. Union Des Transports Aeriens/UTA;

“….dari segi kompentensi absolut pun Pengadilan Negeri Jakarta

In

Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam Pasal 5 dari Perjanjian Sewa tanggal 15 Juni 1976

lik

ah

disebutkan bahwa dalam hal tidak tercapainya kesepakatan ganti rugi masalahnya akan diajukan kepada seorang arbiter”;

g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3190 K/Pdt/1995, tertanggal 27

ub

m

September 1996;

Para Pihak: PT Sanggar Mustika Indah vs PT Jaya Konstruksi

ep

ka

Manggala Pratama dan Mowlem International Limited; “…bahwa in casu Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan

ah

mengadili perkara ini merupakan tindakan yang bertentangan

adanya klausula arbitrase tersebut, Pengadilan

Negeri

si

R

dengan ketentuan Pasal 615 Rv dan Pasal 134 HIR sebab dengan secara

ng

ne

absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan

tersebut”;

A gu

do

“…Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum,

In

lagipula mengenai hal ini telah dipertimbangkan dengan cukup oleh

Pengadilan Tinggi. Selain itu keberatan-keberatan kasasi tersebut

lik

penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

ub

I. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (exceptio plurium litis consortium); Gugatan kurang pihak karena Niken Vijayanti Dan Mohamad Jarman ternyata tidak menjadi pihak dalam perkara a quo padahal hak, kewajiban dan kepentingan Niken Vijayanti Dan Mohamad Jarman selaku pemegang

ep

ah

ka m ah

adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

saham pada Turut Tergugat I sangat terkait erat dengan putusan

R

Pengadilan atas gugatan Para Penggugat yang menuntut pembatalan

keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 tersebut

do


In

A

gu

prosentase kepemilikan saham Niken Vijayanti terdilusi dari 0,77% menjadi

ne

ng

M

satunya mengenai komposisi kepemilikan saham, dimana berdasarkan

s

keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 yang salah

ik

h


Halaman 66

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 0,19% dan prosentase kepemilikan saham Mohamad Jarman terdilusi dari 0,19% menjadi 0,05%;

ng

Turut Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari PTlTPI (Turut Tergugat I) membenarkan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

do

A gu

II.1. Sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada butir 2 halaman 3

gugatan, susunan pemegang saham pada Turut Tergugat I sebelum

Nama

Jumlah

Nilai Nominal (Rp)

Pemegang

Saham

lik

Saham Siti

22.048.000

ep

Citra

1.576.000

788.000.000,00

0,38

Lamtoro

(Seri A)

ng

ne

Gung

Yayasan

3.150.000

Purna

(Seri A)

Bhakti

(Penggugat

ub

4)

Tridan 380.988.000 190.494.000.000,00

(Penggugat

5

Mohamad

6

Niken

ng

M

Jarman

A

gu

Vijayanti

788.000

R

ah

2)

(Seri A)

ep

Satriaputra

92,54

394.000.000,00

0,19

1.575.000.000,00

0,77

(Seri A)

3.150.000 (Seri A)

do

PT

0,77

lik

ka m ah

Pertiwi

4

1.575.000.000,00


In

3

3)

In

A gu

(Penggugat

do

Persada

s

PT

R

ah

2

5,35

(Seri A)

Rukmana

1)

11.024.000.000,00

si

ka

Hardiyanti

(Penggugat

(%)

ub

m

1

Prosentase

ne

ah

Nomor

In

pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005 adalah:

ik

h


Halaman 67

R ep ub


Jumlah

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 411.700.000 205.850.000.000,00

100

ng

sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94 tanggal

29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari

A gu

do

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-09813.HT.01.04.TH.2002, tanggal 5 Juni 2002 (vide bukti TT.3-7);

In

II.2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2002 telah dibuat dan ditandatangani investment agreement oleh dan antara PT Berkah Karya Bersama

lik

ah

(Tergugat 1), Ny. Siti Hardiyanti Rukmana (Penggugat 1) (dalam kapasitasnya untuk dan atas nama diri sendiri, PT Tridan Satriaputra Indonesia (Penggugat 2), PT Citra Lamtoro Gung Persada (Penggugat

ka

Mohamad

Jarman,

ub

m

3), Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (Penggugat 4)), Niken Vijayanti, dan selaku

Para

pemegang

saham

(existing

ep

shareholders) 100% pada Turut Tergugat I), dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) (“investment agreement”)

tersebut

dengan

menandatangani

Supplemental

si

Agreement

R

ah

(vide bukti TT.3-1). Para pihak kemudian melengkapi Investment

Agreement tertanggal 7 Februari 2003 (vide bukti TT.3-2) ; Investment

agreement

dan

supplemental

ne

pelaksanaan

ng

II.3 Untuk

agreement tersebut di atas, maka pada tanggal 3 Juni 2003 Penggugat

A gu

do

I memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut (irrevocable power of attorney) kepada Tergugat I (Surat Kuasa tanggal 3 Juni

In

2003) untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat I

dalam kapasitasnya sebagai (i) pemegang 22.048.000 saham pada

lik

380.988.000 saham pada Turut Tergugat I, (iii) Presiden Direktur Penggugat 3 selaku pemegang 1.576.000 saham pada Turut Tergugat

ub

I dan Vice Chairman Penggugat IV selaku pemegang 3.150.000 saham pada Turut Tergugat I dan karenanya mewakili Penggugat I dalam setiap dan segala Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) Turut Tergugat I dan sebagai Presiden Komisaris Turut Tergugat I untuk:

ep

ah

ka m ah

Turut Tergugat I, (ii) Presiden Direktur Penggugat II selaku pemegang

R

a. Memanggil dan/atau menghadiri setiap dan segala RUPSLB Turut

do


In

A

gu

Tergugat I, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk dan/atau

ne

ng

M

- Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Komisaris Turut

s

Tergugat I yang membahas antara lain:

ik

h


Halaman 68

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengakhiri anggota Direksi dan Komisaris dan memberikan acquit et de charge kepada Direksi dan Komisaris;

ng

- Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I;

- Persetujuan atas kenaikan modal dasar, modal yang dikeluarkan dan modal yang ditempatkan pada Turut Tergugat I;

A gu

do

- Hal-hal lain;

b. Untuk membahas dan mengusulkan hal-hal yang terkait dengan

In

agenda tersebut di atas pada RUPSLB Turut Tergugat I dan

membuat segala keputusan serta menggunakan hak suara dari

lik

ah

saham-sahamnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat 4 sebanyak 407.762.000 pada Turut Tergugat I dalam

RUPSLB Turut Tergugat I tersebut;

ub

m

c. Untuk mewakili, menghadiri serta bertindak untuk dan atas nama Penggugat I menghadap pihak-pihak terkait, termasuk Notaris dan Indonesia yang berwenang, untuk memberikan

ep

ka

pemerintah

penjelasan dan untuk melaksanakan semua tindakan yang perlu

ah

sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut di atas;

si

R

d. Secara umum melakukan perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang tidak secara spesifik diberikan sebagai kuasa dari Penggugat I

ng

ne

yang dianggap layak sehubungan dengan kuasa yang diberikan tersebut di atas;

A gu

do

II.4. Selanjutnya, pada tanggal 18 Maret 2005 diadakan RUPSLB Turut

Tergugat I yang merupakan implementasi Para pihak dalam

In

investment agreement terhadap investment agreement dan Surat Kuasa 3 April 2003. Berdasarkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I tanggal 18 Maret 2005, sebagaimana termuat dalam Akta

lik

ka m ah

Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (vide

ub

bukti TT.3-5), komposisi kepemilikan pemegang saham pada Turut

ah

Pemegang

1

Siti

22.048.000

Prosent ase (%)

11.024.000.000,00

1,34

(Seri A)

ng

M

Hardiyanti

Nilai Nominal (Rp)

Saham

R

Saham

Jumlah

ne

Nama

ep

No.

do


In

gu

Rukmana

A

s

Tergugat I adalah :

ik

h


Halaman 69

R ep ub


ne si a

(Penggugat 1) PT

Citra

1.576.000

ng

2

Lamtoro

788.000.000,00

0,10

(Seri A)

Gung

do

(Penggugat3

Yayasan

3.150.000 (Seri A)

Pertiwi (Penggugat

Tridan

380.988.000

Satriaputra

Mohamad

788.000

R

5

Jarman Niken

ng

6

3.150.000

A gu

1.575.000.000,00

0,19

Berkah

148.212.000.000,00

75

(Seri A) 1.235.100.00

Karya

0

Bersama

(Seri B)

(Tergugat 1) Jumlah

411.700.000 (Seri A) 1.235.100.00

354.062.000.000,00

100

ub

0

ep

(Seri B)

II.5. Bahwa sebelum pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005, kepemilikan saham Niken Vijayanti pada Turut Tergugat 1

ah

ka m ah

PT

0,05

(Seri A)

Vijayanti

7

394.000.000,00

ne

ah

2)

23,13

(Seri A)

ep

(Penggugat

190.494.000.000,00

In

ka

PT

ub

m

4) 4

0,19

lik

ah

Purna Bhakti

1.575.000.000,00

lik

3

In

)

do

A gu

Persada

si

hk am


R

adalah 3.150.000 saham senilai Rp1.575.000.000,00 atau 0,77%,

ng

do


In

A

gu

sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94,

s

adalah 788.000 saham senilai Rp394.000.000,00 atau 0,19%,

ne

M

sedangkan kepemilikan saham M. Jarman pada Turut Tergugat 1

ik

h


Halaman 70

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 September 1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny

Singgih, S.H., Notaris di Jakarta (vide bukti TT.3-7) (lihat butir 1 di

ng

atas);

II.6. Setelah pelaksanaan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005, kepemilikan saham Niken Vijayanti

pada Turut Tergugat I adalah

A gu

do

3.150.000 saham senilai Rp1.575.000.000,00 dan secara prosentase turun menjadi 0,19%, sedangkan kepemilikan saham M. Jarman

In

pada Turut Tergugat I adalah 788.000 saham senilai Rp394.000.000,00

dan secara prosentase turun menjadi 0,05%, sebagaimana termuat

lik

ah

dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 tanggal dan 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (vide bukti TT.3-5) (lihat butir 4 di atas);

ub

m

II.7. Bahwa salah satu tuntutan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah membatalkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret

ep

ka

2005 dan meminta agar Tergugat I mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti keadaan semula sebelum dilaksanakan RUPSLB

ah

Turut Tergugat I 18 Maret 2005. Jadi, apabila tuntutan Para

si

R

Penggugat membatalkan keputusan RUPSLB Turut Tergugat I 18 Maret 2005 dikabulkan Majelis Hakim, maka salah satu akibat

ng

ne

terhadap keadaan Turut Tergugat I antara lain adalah menyangkut

komposisi pemegang saham pada Turut Tergugat I, yang artinya

A gu

do

komposisi pemegang saham pada Turut Tergugat I adalah kembali kepada keadaan komposisi pemegang saham sebagaimana termuat

In

dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94, tanggal 29 September

1997 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di

lik

II.8. Bahwa pada faktanya, Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal Niken

ub

Vijayanti dan Mohamad Jarman jelas-jelas memiliki hak, kewajiban dan kepentingan yang sangat terkait erat dengan gugatan perkara a quo dan putusan pengadilan dalam perkara a quo memiliki konsekuensi

ep

atau akibat hukum terhadap Niken Vijayanti dan Mohamad Jarman, sebab keduanya juga merupakan pemegang saham pada Turut

ah

ka m ah

Jakarta (vide butir 1 di atas);

R

Tergugat 1 dan pihak dalam Investement Agreement tertanggal 23

ne do


In

A

gu

ng

M

dan Mohamad Jarman menjadi Turut Tergugat;

s

Agustus 2002, sehingga seharusnya setidak-tidaknya Niken Vijayanti

ik

h


Halaman 71

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia II.9. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kurang

pihak dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau

ng

tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa Penggugat Intervensi/Terbanding VII (Yohanes Waworuntu, S.E) di

depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan gugatan

A gu

do

intervensi pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pemohon adalah Direktur Utama PTlSarana Rekatama Dinamika

In

(Tergugat II dalam perkara a quo) sebagaimana tercantum dalam Akta

Pendirian PT Sarana Rekatama Dinamika Nomor 339, tanggal 30 Juni 2000

lik

ah

yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., selaku Notaris di Jakarta

dan karenanya sesuai dengan akta pendirian tersebut Pemohon adalah orang yang berhak untuk mewakili perseroaan PT Sarana Rekatama

ub

m

Dinamika, baik didalam maupun diluar Pengadilan;

2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010 permohon melalui kuasa hukumnya telah

ep

ka

hadir di Persidangan guna menghadapi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo namun ternyata Tergugat II, yakni PT

ah

Sarana Rekatama Dinamika telah menunjuk Direktur Tergugat II lainnya

si

R

untuk menghadiri persidangan perkara a quo. Selanjutnya Pemohon mengajukan bukti-bukti kehadapan Majelis Hakim bahwa Pemohon adalah

ng

ne

orang yang berhak untuk menghadiri persidangan ini;

3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010, Pemohon menerima surat pemberitahuan

do

A gu

pemberhentian sementara Nomor 001/KOM-SRD/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT Sarana

In

Rekatama Dinamika. Kemudian pada siding tanggal 23 Juni 2010, Kuasa

Hukum Tergugat II lainnya menyampaikan surat pemberhentian ini kepada

keberatan

atas

pemberhentian

tersebut

karena

lik

mengajukan

surat

pemberhentian ini ditandatangani oleh orang-orang yang mengaku sebagai

ub

Dewan Komisaris tetapi namanya tidak tercantum dalam surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 1 April 2010 tentang Company Profile perseroaan PT Sarana Rekatama Dinamika;

ep

4. Bahwa dengan adanya surat pemberhentian tersebut, akhirnya Majelis

ah

ka m ah

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Pemohon

Hakim memutuskan Pemohon sudah tidak berwenang lagi mewakili

ng

M

a. Penetapan tersebut telah mengabaikan fakta hukum bahwa orang yang memecat Pemohon yang mengaku-ngaku sebagai Komisaris adalah

do


In

A

gu

orang-orang yang tidak tercatat sebagai Komisdaris PT Sarana

ne

karena:

s

R

Tergugat II, yang mana Pemohon sangat keberatan atas penetapan tersebut

ik

h


Halaman 72

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Rekatama Dinamika (Tergugat II) di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia;

ng

b. Penetapan tersebut mengabaikan rasa keadilan karena Majelis Hakim hanya mendengar dari satu pihak saja, sedangkan bukti-bukti otentik dari Pemohon, yaitu surat Company Profile dari Departemen Hukum dan

A gu

do

HAM Republik Indonesia tanggal 1 April 2010 sama sekali tidak dipertimbangkan sehingga terlihat bahwa majelis tidak berpihak pada

In

keadilan, tetapi telah berpihak pada kuasa Tergugat II yang sebenarnya

tidak bisa membantah validitas dan keberadaan Surat Company Profile

lik

ah

dari Departemen Hukum dan HAM tanggal 1 April 2010;

c. Penetapan tersebut keliru karena hanyut pada argumentasi bohong dari kuasa

Tergugat

II,

yaitu

substansi

pemecatan

yang

mengada-

ub

m

ngada/pemecatan tidak sah. Bagaimana bisa orang-orang yang mengakungaku sebagai Komkisaris PT SRD mengatakan bahwa Pemohon dihukum

ep

ka

pidana, padahal Pemohon bahkan Jaksa Penuntut Umum sendiri sampai sekarang tidak ada menerima salinan putusan Mahkamah Agung

ah

Republik Indonesia, sayangnya Majelis Hakim tidak meneliti dan

si

R

menerima begitu saja argument tak berdasar tersebut; d. Ada hal yang janggal, mengapa PT SRD tidak ingin diwakili oleh Direktur

ng

ne

Utamanya dan secara menabrak undang-undang memaksa melakukan pemecatan pada Pemohon agar Direktur Utama tidak bisa mewakili

A gu

do

PTlSRD, aneh karena seharusnya orang tidak ingin digugat, tapi dalam perkara ini justru Direktur PT SRD dan oaring-orang yang mengaku

In

Komkisaris secara proaktif memecat Direktur Utama agar Direktur biasa bisa mewakili PT SRD (dengan kata lain mereka ingin sekali digugat);

lik

terungkap ada fakta yang akan ditutupi PT SRD melalui Direksinya, sehingga kebenaran tidak akan terungkap di persidangan ini, oleh karena itu

ub

Pemohon melihat bahwa kepentingan Pemohon menjadi tidak terlindungi dan untuk melindungi kepentingan Pemohon tersebut dengan ini Pemohon mengajukan Intervensi dalam perkara ini;

ep

6. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan dengan perkara ini dan berkepentingan

ah

ka m ah

5. Bahwa akibat dari ditolaknya Pemohon mewakili Tergugat II, maka jelas

menanggapi/menjawab gugatan Para Penggugat tersebut sejauh berkaitan

R

dengan kedudukan Pemohon pada saat menjabat sebagai Direktur Utama

a. Melindungi Pemohon pribadi dari tanggung jawab hukum secara pribadi,

do


In

A

gu

apabila PT SRD (Tergugat II) tidak menjawab dengan sebenar-benarnya

ne

ng

M

sebagai berikut:

s

PT Sarana Rekatama Dinamika (PT SRD)/Tergugat II dengan alasan

ik

h


Halaman 73

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan melimpahkan kesalahan pada (mengorbankan) Pemohon selaku Direktur Utama PT SRD waktu itu;

ng

b. Dalam hal terbukti adanya pemblokiran maka kepentingan Pemohon

adalah menghindari tanggungjawab pribadi Pemohon, Pemohon khwatir karena PT lSRD bisa berkelit-kelit sesuka hati bahwa kesalahan

A gu

do

pemblokiran yang dilakukan adalah tanggungjawab pribadi Pemohon yang

waktu itu sebagai Direktur Utama (asas fiduciary duty of the director );

In

c. Dengan mengungjkap peran-peran Pemohon pribadi pada waktu itu dalam jawaban ini, maka akan diperoleh kebenaran sehingga diketahui

lik

ah

siapa yang harusnya bertanggungjawab (tidak dibebankan/dicari kambing hitam pada pribadi Direkturt Utama PT SRD);

d. Intervensi ini akan memudahkan Majelis memutuskan perkara karena

ub

m

mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak ada yang ditutupi lagi; Jawaban Atas Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst:

ep

ka

Dengan ini, Pemohon mengajukan Jawaban atas gugatan sebagai berikut: 7. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya

ah

tertanggal 11 Januari 2010 yang terdaftar dalam register perkara perdata

si

R

Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst sejauh berkaitan dengan PT Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II) adalah benar;

ne

ng

8. Bahwa Tergugat II adalah perusahaanyang bergerak sebagai operator Program System Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) berdasarkan Perjanjian 135/K/UM/KPPDK/XI/2000

dan

Nomor

021/Dir/YW-

do

Nomor

A gu

Kerjasama

SRD/XI/2000, tanggal 8 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan

In

System Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum antara Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan Hak

lik

9. Bahwa tugas dan kewajiban Tergugat II dalam pelaksanaan dan pengoperasian Sisminbakum adalah sebagai berikut:

ub

a. Membuat dan/atau menyebabkan dibuatnya Sisminbakum;

b. Menyiapkan tenaga kerja yang terlatih untuk pengelolaan dan mensosialisasikan Sisminbakum;

c. Memberikan laporan setiap akhir bulan kepada koperasi pengayoman

ep

ah

ka m ah

Asasi Manusia dengan PT Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II);

pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia atas semua

R

aktifitas Sisminbakum;

do


In

A

gu

fungsi Sisminbakum;

ne

ng

M

semua perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam menunjang

s

d. Bertanggungjawab untuk memelihara dan merawat atau memperbaiki

ik

h


Halaman 74

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 10. Bahwa benar dalil Penggugat pada butir 21 sampai dengan 24 yang mendalilkan akses yang dilakukan oleh Notaris Buntario Tigris Dharmawan

ng

Ng, S.H., untuk pencatatan keputusan RUPSLB PT CTPI, tanggal 17 Maret 2005 secara on line telah diblokir oleh bagian IT Tergugat II;

11. Bahwa adapun kronologi pelaksanaan pemblokiran dapat Pemohon jelaskan

A gu

do

sebagai berikut: NB:

In

Pertama-tama sebelum masuk pada kronologi, perlu Majelis Hakim ketahui

perusahaan-perusahaan yang terkait dalam hal ini adalah:

lik

ah

- PT Berkah Karya Bersama/Tergugat I merupakan kepanjangan tangan dari Hary Tanoesoedibyo;

- Tergugat II (PT Sarana Rekatama Dinamika) adalah anak perusahaan

milik Hary Tanoesoedibyo;

ub

m

dari PT Bhakti asset Managemen, yang merupakan group perusahaan

ep

ka

- Pada sekitar bulan Maret 2005, Pemohon dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika/Tergugat II telah

ah

dipanggil oleh Hary Tanoesoedijo (atasan Tergugat II/pemilik PT Sarana

si

R

Rekatama Dinamika sekaligus kuasa PT Berkah Karya Bersama, Tergugat I) untuk memblokir akses pelapor hasil keputusan RUPSLB PT

ng

ne

Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melalui online system administrasi badan hukum (sisminbakum);

A gu

do

- Bahwa Pemohon mencoba menjelaskan kepada Hary Tanoesoedibjo. (kuasa

PT Berkah Karya Bersama, Tergugat I) bahwa yang berhak melakukan

In

pemblokiran adalah kewenangan mutlak Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) yang harus berdasarkan putusan/penetapan

lik

tertulis dan didelegasikan berjenjang kepada Direktur pusat data ke Kasubdit Badan Hukum ke Kasie dan terakhirt ke Tergugat II;

ub

- Bahwa kendati Pemohon dalam jabatannhya selaku Dirtektur Utama telah menjelaskan hal tersebut, Hary Tanoesoedibjo. tetap memerintahkan kepada Pemohon agar akses Notaris ke PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) diblokir dan diawasi;

ep

ah

ka m ah

pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan perintah itu harus

- Bahwa atas perintah tersebut, kemudian Pemohon melaporkan perintah

R

pemblokiran tersebut kepada Hartono Tanoesoedibjo (kakak dari Hary

ne do


In

A

gu

ng

M

Dinamika sekaligus kuasa;pemegang saham pengendali;

s

Tanoesoedibjo) selaku Wakil Komisaris Utama PT Sarana Rekatama

ik

h


Halaman 75

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Bahwa kemudian Hartono Tanoesoedibjo memanggil Richard Tirtadji selaku Direktur T dan kemudian memerintahkan memblokir akses Notaris

ng

ke Turut Tergugat I;

- Bahwa selanjutnya Ricard Tirtadji memerintahkan Setiawan selaku

Kepala Divisi database untuk memblokir akses sesuai dengan peringatan

A gu

do

dari Wakil Komisaris Utama PT Sarana Rekatama Dinamika dan pemegang

saham PT Sarana Rekatama Dinamika;

In

Pemblokiran yang dilakukan oleh Pegawai Tergugat II atas perintah Hary Tanoesoedibyo dan pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika tersebut

lik

ah

dilakukan dengan cara:

a. Notaris tidak dapat mengakses perubahan apapun terkait PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dalam on line Sisminbakum;

ub

m

b. On line Sisminbakum tidak mencatat perubahan apapun atas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan mengeluarkan statement yang dapat di

ep

ka

print out;

1. Maaf…….nama perseroaan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia

ah

sedang dalam proses pengesahan nama, silahkan mencari nama yang

si

R

lain untuk pendirian perseroaan (dikeluarkan oleh online Sisminbakum); 2. Maaf…….nama perseroaan PT Ciptya Televisi Pendidikan Indonesia

yang

lain

untuk

pendirian

perseroaan

(dikeluarkan

oleh

online

A gu

do

Sisminbakum);

ne

ng

telah tercatat dalam daftar pemesanan nama, silahkan mencari nama

Catatan: padahal, sebenarnya PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia

isi/substansi pemblokiran tersebut tidak benar adanya;

In

setahu Tergugat Intervensi sudah berdiri sejak tahun 1990, sehingga

lik

S.H., mendatangi petugas customer service mempertanyakan kenapa gagal akses terhadap akses PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia,

ub

kemudian sesuai arahan dari Wakil Komisaris Utama PT Sarana Rekatama Dinamika dan pemegang saham PT Sarana Rekatama

saat itu sedang “hang”;

ep

Dinamika, staf PT Sarana Rekatama Dinamika menyatakan system pada

12. Bahwa keesikan harinya tanggal 18 Maret 2005, Pemohon kemudian

ah

ka m ah

- Bahwa beberapa hari kemudian Notaris Buntario Tigris Dharmawa Ng,

R

mendapat perintah dari Wakil Komisaris Utama PT Sarana Rekatama

do


In

A

gu

akan adanya akses pencatatan hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang

ne

ng

M

membuka blokir atas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sehubungan

s

Dinamika dan pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika untuk

ik

h


Halaman 76

ne si a


akan dimasukkan dalam online Sisminbakum oleh Notaris Bambang Wiweko, S.H.;

ng

13. Bahwa beberapa hari setelah gagal akses sisminbakum, maka salah satu

Pengacara dari Kantor Hukum Kailimang & Ponto (yang mewakili pemegang saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) datang mempertanyakan

A gu

do

kenapa hasil RUPSLB PT Cipta Televisi Indonesia, tanggal 17 Maret 2005 tidak dapat diakses pencatatannya dalam online sisminbakum tetapi

In

kemudian tanggal 18 Maret 2005, hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Bambang Wiweko, S.H., dapat dengan mudah

lik

ah

dicatatkan dalam online Sisminbakum, atas pengaduan tersebut kemudian Pemohon sebagai Direktur Utama dipanggil oleh Dirjen AHU, karena bersifat teknis, maka Pemohon bersama-sama dengan Richard Tirtadji dan Daniel

ub

m

Sitompul menemui Bapak Dirjen AHU;

Demikianlah Kronologis pemblokiran akses TPI;

ep

ka

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua:Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan

ah

menerima permohonan ini dan selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan

si

R

mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) baik bagi perkara ini, maupun bagi Pemohon Intervensi/Tergugat

ng

ne

Intervensi tidak dibebani hukuman apapun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah

do

Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst. tanggal 18

A gu

memberikan

Agustus 2010 dengan amar sebagai berikut:

In

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

lik

Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst;

3. Menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan;

ub

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Sela Intervensi Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst. tanggal 23 September 2010 dengan amar sebagai berikut:

ep

ka m ah

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi;

R

2. Menetapkan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Nomor 10/

ng

3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir; Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan

do


In

A

gu

Putusan Selanya Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst. tanggal 10 Maret 2011

ne

s

Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst;

ik


h

ah

M

R ep ub

hk am


Halaman 77

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi Henry Suparman

ng

terhadap perkara a quo;

2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah

A gu

do

memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst. tanggal 14 April 2011 dengan amar sebagai berikut:

In

Dalam Konvensi Dalam Provisi

lik

ah

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

ub

m


ka

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

ep

2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

R

ah

3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum Keputusan Rapat Umum

si

Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang

ng


ne

dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan

4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas

A gu

do

berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum dari:

a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tanggal 18 Maret

In

2005 dan akta Nomor16 tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 17,

Tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di hadapan Turut Tergugat IV

lik

b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam akta Nomor128 tanggal 19

ub

Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.) Notaris di Jakarta;

ep

c. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;

5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I (PT

ah

ka m ah

(Bambang Wiweko, S.H., M.H.) Notaris di Jakarta;

ng

do


In

A

gu

sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18 maret 2005 dan

s

a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005

ne

M

sebelum dilakukannya:

R

Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula seperti

ik

h


Halaman 78

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005,keduanya dibuat dihadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, SH, MH) Notaris di Jakarta;

ng

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19 Oktober 2005

yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.) Notaris di

A gu

do

Jakarta;

c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;

In

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti

rugi materiil sebesar Rp680.250.000.000,00 (enam ratus delapan puluh

lik

ah

milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Para Penggugat

ditambah bunga 6% per tahun sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai seluruhnya dibayar lunas;

ub

m

7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; 8. Menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan

ep

ka

hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005

si

Notaris di Jakarta;

R

ah

yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H.,

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp2.891.000,00

ng

ne

(dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

A gu

do

Dalam Intervensi:

- Menolak pencabutan keterangan Tergugat Intervensi pada persidangan

In

sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat

lik

I/Pembanding II, Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III/Pembanding III, Tergugat II/Tergugat Intervensi VI/Pembanding IV,Turut Tergugat V/Turut Tergugat

ub

Intervensi V/Pembanding V, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst. tanggal 14 April 2011 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 629/PDT/2011/PT DKI tanggal

ep

20 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan-permohonan banding dari:

ah

ka m ah

I/Tergugat Intervensi V/Pembanding I, Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi

R

1. PT Berkah Karya Bersama selaku Pembanding l/Terbanding I semula

do


In

A

gu

II semula Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I;

ne

ng

M

2. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia selaku Pembanding II/ Terbanding

s

Tergugat l/Tergugat Intervensi V;

ik

h


Halaman 79

R ep ub


3. Sang Nyoman Suwisma selaku Pembanding lll/Terbanding III semula Turut Tergugat lll/Turut Tergugat Intervensi III;

ng

4. PT Sarana Rekatama Dinamika selaku Pembanding IV/Terbanding IV semula Tergugat ll/Tergugat Intervensi VI;

5. Sutjipto, S.H., selaku Pembanding V/Terbanding V semula Turut Tergugat

A gu

do

V/Turut Tergugat Intervensi V;

6. 1. Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana;

In

2. PT Tridan Satriaputra Indonesia; 3. PT Citra Lamtoro Gung Persada;

lik

ah

4. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi;

selaku Para Terbanding Vl/Para Pembanding VI semula Penggugat I, II,III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV;

ub

m

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

ka

1. Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 18 Agustus 2010;

ep

2. Putusan Sela Intervensi Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tanggal 23 September 2010;

R

ah

3. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst., tanggal 14 April 2011;

ne

Dalam Eksepsi:

si

Mengadili Sendiri

ng

- Menerima eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tentang kompetensi absolut;

A gu

do

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

In


- Menyatakan gugatan Para Terbanding Vl/Para Pembanding VI semula

lik

dapat diterima;

- Menghukum Para Terbanding Vl/Para Pembanding VI semula Penggugat

ub

I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

ep

ka m ah

Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV dalam perkara ini tidak

Penggugat I sampai dengan IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV/Para Terbanding

R

VI/Para Pembanding VI pada tanggal 5 Oktober 2012 kemudian terhadapnya

dengan

A

gu

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

perantaraan

kuasanya,

23 November 2009 diajukan

ne

VI

do

Pembanding


In

VI/Para

ng

Terbanding

s

oleh Penggugat I sampai dengan IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV/Para

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 80

R ep ub


permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2012 sebagaimana

ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 136/Srt.Pdt.Kas/2012/PN Jkt Pst

ng

Jo. Nomor 10/Pdt.G/2010/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

A gu

do

Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Penggugat I sampai

In

dengan IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV/Para Terbanding VI/Para Pembanding

VI tersebut telah diberitahukan kepada:

lik

ah

1. Tergugat I/Tergugat Intervensi V pada tanggal 15 April 2013;

2. Tergugat II/Tergugat Intervensi VI pada tanggal 11 Januari 2013; 3. Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I pada tanggal 14 Januari 2013;

ub

m

4. Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III pada tanggal14 Januari 2013; 5. Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V pada tanggal 11 Januari 2013;

ep

ka

6. Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi IV pada tanggal 11 Januari 2013; 7. Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV pada tanggal 16 Januari 2013;

ah

8. Turut Tergugat VI/Turut Tergugat Intervensi VI pada tanggal 25 Januari 2013;

si

R

9. Penggugat Intervensi pada tanggal 11 Januari 2013; Bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Tergugat Intervensi

ng

ne

V/Pembanding I, Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Januari 2013,

A gu

do

sedangkan Termohon Kasasi II/Tergugat II/Tergugat Intervensi VI/Pembanding

IV, Terbanding IV dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Turut

In

Tergugat Intervensi I, Turut Tergugat III/Turut Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat V/Turut Tergugat Intervensi V, Turut Tergugat II/Turut Tergugat

lik

VI/Turut Tergugat Intervensi VI, Penggugat Intervensi/Pembanding II dan Terbanding II, Pembanding III dan Terbanding III, Pembanding V dan

ub

Terbanding V, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Terbanding VII tidak mengajukan tanggapan memori kasasi; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

ep

ka m ah

Intervensi II, Turut Tergugat IV/Turut Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

R

karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Terbanding VI/Para Pembanding VI dalam memori kasasinya tersebut pada

do


In

A

gu

pokoknya sebagai berikut:

ne

ng

Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV/Tergugat Intervensi I, II, III, IV/Para

s

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 81

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Para Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan

pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

ng

tanggal 20 April 2012 Nomor 629/Pdt/2011/PT DKI karena telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum dalam memeriksa dan memutus

perkara a quo sebagaimana dimaksud oleh 30 (1) Undang Undang Republik

A gu

do

Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

In

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14

Adapun

keberatan-keberatan

Para

sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pemohon

Kasasi

adalah

ub

m

Keberatan Pertama:

lik

ah

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melanggar hukum karena

ep

ka

lalai/tidak memeriksa atau melanggar ketentuan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

ah

Penyelesaian Sengketa:

si

R

1. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengandung kekeliruan yang nyata karena Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

ne

ng

telah lalai memeriksa atau melanggar ketentuan Pasal 5 Undang Undang

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

A gu

do

Penyelesaian Sengketa (Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999);

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 (1) Undang Undang 30 Tahun 1999,

In

sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan

lik

Selanjutnya, ketentuan ayat (2) Pasal 5 Undang Undang 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui

tidak dapat diadakan perdamaian;

ub

arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan

3. Apabila Judex Juris mencermati gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dengan seksama, sangat jelas bahwa gugatan Para Pemohon

ep

ah

ka m ah

perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihakyang bersengketa;

Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai/tidak termasuk sengketa mengenai

R

hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasasi

do


In

A

gu

Agreement tertanggal 23 Agustus 2002), dan gugatan Para Pemohon Kasasi

ne

ng

M

pihak yang tertuang dalam suatu perjanjian (dalam hal ini Investment

s

sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan Para

ik

h


Halaman 82

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut termasuk dalam sengketa yang menurut peraturan perundangundangan tidak dapat diadakan perdamaian.

ng

4. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat

bahwa

materi

perkara

a

quo

tidak

tunduk

klausul/perjanjian arbitrase dalam Investment Agreement

tanggal 23

A gu

do

Agustus 2002 oleh karena pada pokoknya mempermasalahkan tentang: -

pada

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon

In

Kasasi I terhadap Para Termohon Kasasi karena telah mengadakan

RUPS Luar Biasa PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut

lik

ah

Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I) pada tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta tertanggal 18 Maret 2005 Nomor 16

dan Nomor 17 yang dibuat oleh Notaris Bambang Wiweko, S.H., M.H.,

-

ub

m

(Turut Tergugat IV/Turut Termohon Kasasi IV) secara melawan hukum; Adanya pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum/SABH (dahulu

ep

ka

Sisminbakum) yang dilakukan Tergugat II/Termohon Kasasi II selaku operator Sisminbakum yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan

ah

hukum yang merugikan Para Pemohon Kasasi;

si

R

Bahwa pokok permasalahan sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas jelas bukan merupakan sengketa mengenai hak (kewenangan atau

ng

ne

kekuasaan untuk berbuat atau untuk menuntut sesuatu) Para pihak yang telah ditentukan dalam Investment Agreement 23 Agustus 2002 dan

A gu

do

terhadap sengketa mengenai pokok permasalahan tersebut jelas tidak dapat

diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang

In

Hukum Perdata Pasal 1851 Paragraf 1 dan Pasal 1852 Paragraf 1, yang berbunyi sebagai berikut:

lik

pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung

ub

atau pun mencegah timbulnya suatu perkara";

Pasal 1852: "Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seseorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya

ep

atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu"; 6. Bahwa kelalain Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana

ah

ka m ah

Pasal 1851: "Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah

R

diuraikan di atas tercermin pula dari pertimbangan hukum-pertimbangan

do


In

A

gu

investment agreement, akan tetapi sebagai sengketa yang berhubungan

ne

ng

M

tegas menyebutkan bahwa sengketa Para pihak adalah sengketa tentang

s

hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam Putusannya yang tidak pernah

ik

h


Halaman 83

ne si a


dengan pelaksanaan investment agreement. Berikut uraian pertimbangan hukum terkait:

ng

Pertimbangan hukum pada halaman 38-39 putusan banding:

"Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat menggugat

Para Tergugat dengan wanprestasi perbuatan melawan hukum adalah

do

A gu

mengenai pelaksanaan yang berhubungan dengan materi investment agreement sebagaimana tersebut pada bukti akta T-1 eks-31, TT1-1, TT3-1."

In

Pertimbangan hukum pada halaman 39 putusan banding:

"Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang digugat oleh Para Penggugat

lik

ah

dalam perkara ini terbukti adalah sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan investment agreement, maka untuk menentukan dan seterusnya"; Pertimbangan hukum pada halaman 43 putusan banding:

ub

m

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas Terbukti, sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah sengketa yang

ep

ka

berkaitan dan berhubungan (mengenai) pelaksanaan investasi (investment agreement) tertanggal 23 Agustus 2002 dan seterusnya"

ah

7. Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melanggar

si

R

ketentuan Pasal 5 Undang Undang 30 Tahun 1999 sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung

ng

ne

untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan mengadili sendiri perkara a quo.

Judex

Facti

Pengadilan

Tinggi

DKI

Jakarta

do

A gu

Keberatan Kedua:

tidak

memberikan

In

pertimbangan hukum yang cukup dalam memberikan putusan tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara a quo karena

lik

dengan Pasal 1 angka 1 dan 3 serta Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;

ub

8. Dalam pertimbangan hukum putusan tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo, Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya bersandar pada ketentuan Pasal 13.2 Investment Agreement 23 Agustus 2002 dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 serta Pasal

ep

ka m ah

Judex Facti mendasarkan pada Pasal 13.2 investment agreement dikaitkan

3 Undang Undang 30 Tahun 1999, tanpa mempertimbangkan sama sekali

R

apakah sengketa Para pihak memenuhi kriteria Pasal 5 ayat (1) dan (2)

s

Undang Undang 30 Tahun 1999;

ne

ng

9. Perihal pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, tercermin dari:

do


In

A

gu


ik


h

ah

M

R ep ub

hk am


Halaman 84

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia "Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

ng

Sengketa menyatakan:

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbkrase yang

tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat pihak-pihak sebelum

A gu

do

sengketa dan seterusnya

Pertimbangan hukum pada halaman 45 dan 46 putusan banding:

In

"Menimbang, bahwa sengketa dimaksud dalam angka 13.3 adalah sengketa

yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam angka 13.2, yaitu:

lik

ah

segala sengketa yang timbul antara Para pihak dari atau berkaitan dengan perjanjian ini, termasuk, namun tidak terbatas pada pernyataan yang

berhubungan dengan penafsiran, pelaksanaaan, keabsahan, keberlakuan

ub

m

Perjanjian ini dan pengakhiran hak-hak dan kewajiban setiap pihak, akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para pihak, bilamana dapat dilakukan.

ep

ka

pertimbangan hukum pada halaman 46 putusan banding: "Menimbang, bahwa sengketa perbuatan melawan hukum yang digugat

ah

Para Penggugat dalam perkara ini adalah tentang keabsahan perbuatan

si

R

Tergugat I dan seterusnya yang ternyata berdasarkan Pasal 13.2 telah menyebutkan secara tegas sengketa yang termasuk klausula Arbitrase

ng

ne

dalam Perjanjian tersebut, antara lain sengketa yang berhubungan dengan

penafsiran, pelaksanaaan, keabsahan, keberlakuan perjanjian ini dan

A gu

do

pengakhiran hak-hak dan kewajiban setiap pihak, akan diselesaikan secara muyawarah oleh Para Pihak, bilamana dapat dilakukan, maka sesuai

In

dengan fakta-fakta tersebut sengketa gugatan penggugat dalam perkara a

quo adalah masuk klausula arbitrase yang merupakan kewenangan Badan

lik


"Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang

ub

Nomor 30 Tahun 1999 sudah terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan sengketa yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase (termasuk kalusula arbitrase), maka Pengadilan Negeri

ep

Jakarta Pusat harus secara absolut menyatkan tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang digugat dalam perkara ini";

R

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Judex Facti Pengadilan

ng

Kasasi termasuk dalam pengertian sengketa sebagaimana diatur dalam

do


In

A

gu

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang 30 Tahun1999 atau tidak, untuk

ne

tentang apakah sengketa yang digugat Para Penggugat/Para Pemohon

s

Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup

M

h


ik

ah

ka m ah

Arbitrase Nasional Indonesia untuk mengadilinya;

Halaman 85

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dikatakan sengketa Para pihak tunduk pada perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang 30 Tahun 1999;

ng

11. Bahwa tidak cukup pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berakibat fatal terhadap putusan Judex Facti yang memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili

A gu

do

perkara a quo, karenanya patut dan beralasan hukum dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Judex Juris yang memerika perkara a quo;

In

Keberatan Ketiga:

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabaikan atau tidak memberikan

lik

dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II, sehingga Judex Facti

Undang Undang 30 Tahun 1999;

ub

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan Pasal 1 angka 1 dan 3

12. Pokok Gugatan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) antara lain

ka

m

ah

pertimbangan hukum sama sekali tentang perbuatan melawan hukum yang

ep

adalah:

a. Perbuatan melawan hukum (PMH) pertama:

ah

PMH Termohon Kasasi I/Tergugat I (PT Berkah Karya Bersama) dan

si

R

Termohon Kasasi II/Tergugat II (PT Sarana Rekatama Dinamika) sehubungan dengan penutupan akses (pemblokiran) data PT Cipta

ng

ne

Televisi Pendidikan Indonesia pada Sisminbakum sehingga hasil

keputusan RUPSLB PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang

A gu

do

diselenggarakan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 2005 yang tertuang dalam Akta Notaris Buntario Tigris

In

Darmawa Ng, S.H., Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 gagal diproses atau tidak dapat dilakukan pencatatan pemberitahuannya secara on line

lik

b. Perbuatan Melawan Hukum Kedua:

PMH Termohon Kasasi I/Tergugat I (PT Berkah Karya Bersama) terkait

ub

dengan penyelenggaraan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 dan perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi II/Tergugat II (PT Sarana Rekatama Dinamika) sehubungan dengan pembukaan akses blokir terhadap data PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia untuk kepentingan Termohon

ep

ah

ka m ah

melalui Sisminbakum karena dalam kondisi terblokir.

Kasasi I/Tergugat I sehingga permohonan pengesahan hasil RUPSLB

R

tanggal 18 Maret 2005 yang cacat hukum (baik formil maupun materil)

ne do


In

A

gu

ng

M

tanpa halangan apapun;

s

dapat diproses secara on line melalui Sisminbakum dengan lancar dan

ik

h


Halaman 86

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PMH Termohon Kasasi I/Tergugat I sebagaimana diuraikan pada bagian Kasus Posisi dan PMH Termohon Kasasi I/Tergugat II tersebut di atas

ng

jelas Saling Berkaitan. Oleh karena itu, kedua PMH yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo, wajib untuk dipertimbangkan sebagai satu kesatuan sebelum diputuskan.

A gu

do

13. Pokok gugatan perkara a quo telah dipahami dengan baik oleh Judex Facti

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hukum

In

alinea 3 halaman 192 putusan sela dan diperkuat dalam pertimbangan alinea 4

halaman 339 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/

lik

ah

2010/PN Jkt.Pst. tanggal 14 April 2011 (putusan akhir), sebagai berikut: Pertimbangan hukum alinea 3 halaman 192 putusan sela:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi gugatan Para

-

ub

m

Penggugat terhadap Para Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut: Gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat I

, Tergugat II,

ep

ka

Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI;

Bahwa materi gugatan Pengugat pada pokoknya mempermasalahkan

-

si

tentang:

R

ah

-

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat

ne

ng

II karena mengadakan rapat umum pemegang saham Luar Biasa tanggal

A gu

memiliki cacat hukum dan hal tersebut merugikan Para pihak; -

do

18 Maret 2005 dan RUPS RUPS yang lain yang menurut Para Penggugat

Adanya pemblokiran system administrasi badan hukum (Sisminbakum)

operator Sisminbakum";

lik

"Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan penggugat adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum bukan gugatan tentang wanprestasi

ub

terhadap investment agreeement. Gugatan Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum Tergugat I melaksanakan RUPSLB, tanggal 18 Maret 2005 dan tentang penutupan/pemblokiran data, sehingga keputusan RUPSLB, tanggal 17 Maret 2005 gagal diproses";

ep

ka m ah

Pertimbangan Hukum alinea 4 halaman 339 putusan akhir:

In

Departemen Hukum dan HAM RI yang dilakukan oleh Tergugat II selaku

ah

14. Meskipun dalam alinea 3 halaman 34-35 putusan banding, Judex Facti

R

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyebutkan adanya 2 (dua) pokok sengketa

tidak memberikan pertimbangan hukum tentang perbuatan melawan hukum

do


In

A

gu

(PMH) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II (untuk

ne

ng

M

hukumnya, Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabaikan dan

s

dalam gugatan perkara a quo, namun dalam pertimbangan-pertimbangan

ik

h


Halaman 87

R ep ub


kepentingan

Termohon

Kasasi

I/Tergugat

I),

yaitu

ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia penutupan

akses/pemblokiran data PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada

ng

Sisminbakum, sehingga keputusan RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 gagal

diproses dan pembukaan akses blokir data PT Cipta Televisi Pendidikan

Indonesia pada Sisminbakum agar RUPSLB, tanggal 18 Maret 2005 versi

A gu

do

Termohon Kasasi I dapat diproses;

Hal ini tercermin dalam beberapa pertimbangan hukum Judex Facti

In

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan banding, yang pada intinya

hanya menyatakan bahwa sengketa dalam perkara a quo adalah

lik

ah

pelaksanaan Perjanjian Investasi (Investmant Agreement) tanggal 23

Agustus 2002. Tidak ada sama sekali pertimbangan hukum mengenai adanya sengketa PMH yang dilakukan Termohon Kasasi II/Tergugat II.

ub

m

Adapun beberapa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut adalah sebagai berikut:

ep

ka

Pertimbangan Hukum alinea 1 halaman 39 putusan banding "Menimbang, bahwa oleh karena sengketa yang digugat oleh Para

ah

Penggugat dalam perkara ini terbukti adalah sengketa yang berhubungan

si

R

dengan pelaksanaan investment agreement, maka untuk menentukan apakah sengketa yang digugat Penggugat dalam perkara ini masuk

ng

ne

kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia.... dan seterusnya";

do

A gu

Pertimbangan Hukum alinea 1 halaman 43 putusan banding

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas

In

terbukti, sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah sengketa yang berkaitan dan berhubungan (mengenai) pelaksanaan Perjanjian Investasi

lik

Pertimbangan Hukum alinea 1 halaman 44 putusan banding:

"Menimbang, bahwa terbukti yang menjadi pokok sengketa gugatan

ub

Penggugat I, II, III, IV dalam perkara ini adalah sengketa dibidang perdagangan yaitu perjanjian tentang investasi pada PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat II/Pembanding II), .... dan seterusnya". Pertimbangan Hukum alinea 1 halaman 46 Salman putusan banding

ep

ah

ka m ah

(investmant agreement) tertanggal 23 Agustus 2002.... dan seterusnya".

"Menimbang, bahwa sengketa perbuatan melawan hukum yang digugat

R

Para Penggugat dalam perkara ini adalah tentang keabsahan perbuatan

do


In

A

gu

Indonesia (Turut Tergugat I/Pembanding II) tersebut pada Akta Nomor 16

ne

ng

M

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Cipta Televisi Pendidikan

s

melawan Tergugat I/Pembanding I yang telah melakukan Rapat Umum

ik

h


Halaman 88

R ep ub


dan Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005 dihadapan Bambang Wiweko, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, .... dan seterusnya";

ng

Pertimbangan hukum alinea 1 halaman 47 salinan putusan banding "Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kaitannya dengan investment agreement

tanggal 23 Agustus

A gu

do

2002 antara Para Penggugat dengan Tergugat I PT Berkah Karya Bersama,

.... dan seterusnya";

In

15. Dengan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai PMH yang dilakukan oleh

lik

ah

Termohon Kasasi II/Tergugat II tersebut, mengakibatkan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo;

ub

m

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seharusnya tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 butir 1 dan butir 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999

ep

ka

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang Undang Arbitrase) dalam memutus perkara a quo, karena Termohon Kasasi

ah

II/Tergugat II bukan pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian

si

R

investasi (investment agreement) tanggal 23 Agustus 2002, karenanya

ng

Pasal 1 Butir 1 Undang Undang Arbitrase jelas menentukan bahwa:

ne

Termohon Kasasi II tidak terikat serta tidak tunduk pada perjanjian investasi serta perjanjian/klausula arbitrase yang diatur dalam perjanjian investasi;

A gu

do

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis

In

oleh Para Pihak yang bersengketa";

Catatan:

lik

Kemudian Pasal 1 Butir 3 Undang Undang Arbitrase juga jelas menentukan bahwa:

ub

"Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat Para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat Para pihak setelah timbul sengketa";

ep

ka m ah

Huruf Kapital dan penebalan huruf serta garis bawah, sengaja kami tambahkan.

Catatan:

ng

Undang 30 Tahun 1999 karena Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

do


In

A

gu

keliru mempertimbangkan mengenai Para pihak yang terikat dalam

s

16. Bahwa kesalahan Judex Facti menerapkan Pasal 1 butir 1 dan 3 Undang

ne

tambahkan;

R

Huruf Kapital dan penebalan huruf serta garis bawah, sengaja kami

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 89

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perjanjian Investasi. Sebagaimana diuraikan di atas Termohon Kasasi

II/Tergugat II bukan pihak yang membuat/turut membuat dan menandatangani/

ng

turut menandatangani Perjanjian Investasi (Investment Agreement) tanggal

23 Agustus 2002, karenanya Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas

pertimbangan hukum yang keliru dari Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI

A gu

do

Jakarta sebagaimana diuraikan pada bagian awal dan alinea 1 halaman 43 putusan banding, sebagai berikut:

In

Bagian Awal halaman 43 putusan banding:

"...... maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang

lik

ah

Hukum Perdata (BW) sengketa yang dipermasalahkan Penggugat I, II, III, IV dalam perkara a quo haruslah didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang

telah diperjanjikan antara Penggugat I, II, III, IV dengan Tergugat I, Tergugat

ub

m

II dan Turut Tergugat atau pihak lainnya pada Perjanjian Investasi (Investment Agreement) tertanggal 23 Agustus 2002 (bukti Tl eks-4.1/Tl eks-

ep

ka

4b, TT1-1 dan TT3-1) tersebut;";

Alinea 1 halaman 43 putusan banding:

ah

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas

si

R

terbukti, sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah sengketa yang berkaitan dan berhubungan (mengenai) pelaksanaan Perjanjian Investasi

ng

ne

(Investment Agreement) tertanggal 23 Agustus 2002 yang telah disetujui antara Penggugat I, II, III, IV dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I

A gu

do

dan Turut Tergugat III, sedangkan berdasarkan ketentuan pada angka 13.3,

13.4, 13.5 dalam Perjanjian Investasi (Investment Agreement) tersebut

In

terbukti Para pihak Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat I telah bersepakat

dan menentukan penyelesaian setiap sengketa yang berhubungan dengan

dan berdasarkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)";

lik

ka m ah

pelaksanaan Investment Agreement diselesaikan dan diserahkan kepada

ub

pertimbangan hukum sama sekali mengenai PMH yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II (yang pada akhirnya mengakibatkan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan hukum), maka patut demi hukum bagi Yang Mulia Hakim Agung yang memutus perkara a quo

ep

ah

17. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan tidak diberikannya

untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

R

(putusan banding). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

"karena Judex Facti tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan yang

do


In

A

gu

cukup, maka putusan Judex Facti harus dibatalkan";

ne

ng

M

menyatakan bahwa:

s

Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1972, tertanggal 13 Agustus 1972 yang

ik

h


Halaman 90

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 18. Untuk selanjutnya, melalui Memori Kasasi ini, Para Pemohon Kasasi mohon

kepada Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara a

ng

quo untuk memberikan pertimbangan yang menyeluruh, sebagaimana Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah arief dan bijaksana lakukan. Keberatan Keempat:

A gu

do

Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum

dalam perkara a quo, yaitu menerapkan ketentuan hukum Pasal 47 Undang

In

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun

lik

Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor

ub

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

19. Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada alinea 2 dan 3 halaman 47 putusan

ep

ka

m

ah

2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

banding, yang pada intinya menyatakan bahwa petitum angka 11 gugatan

ah

Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) adalah merupakan

si

R

kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara; "Menimbang, bahwa khusus dengan kedudukan Menteri Hukum dan Hak

ng

ne

Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Turut Tergugat VI, tetapi dalam

petitum gugatan pada butir 11 Para Penggugat menuntut agar Pengadilan:

A gu

do

"Menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan

hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17

In

Maret 2005 tersebut tertuang dalam akta Nomor114 tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H.,

lik

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia adalah Pejabat Eksekutif dan tuntutan yang

ub

dimohonkan adalah menyangkut tentang keputusan/penetapan pejabat/ badan eksekutif sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang

ep

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 secara absolut adalah merupakan kewenangan dari

R

Peradilan Tata Usaha Negara";

ng

a. Sengketa dalam perkara a quo bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara,

do


In

A

gu

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang

ne

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas, karena:

s

20. Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti

M

h


ik

ah

ka m ah

Notaris di Jakarta, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 91

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

ng

yang menentukan bahwa:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata

A gu

do

dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di

daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,

In

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku";

lik

ah

Yang disengketakan dalam perkara a quo adalah:

- PMH Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II sehubungan dengan penutupan akses (pemblokiran) data PT Cipta

ub

m

Televisi Pendidikan Indonesia pada Sisminbakum sehingga hasil keputusan RUPSLB PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang

ep

ka

diselenggarakan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 2005 yang tertuang dalam Akta Notaris Buntario

ah

Tigris Darmawa Ng, S.H., Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 gagal

si

R

diproses atau tidak dapat dilakukan pencatatan pemberitahuannya secara on line melalui Sisminbakum karena dalam kondisi terblokir;

ng

ne

- PMH Termohon Kasasi I/Tergugat I terkait dengan penyelenggaraan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 dan PMH Termohon Kasasi

A gu

do

II/Tergugat II sehubungan dengan pembukaan akses blokir terhadap data PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia untuk kepentingan

In

Termohon Kasasi I/Tergugat I sehingga permohonan pengesahan

hasil RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 yang cacat hukum (baik formil

lik

dengan lancar dan tanpa halangan apapun;

Uraian sengketa dalam perkara a quo tersebut di atas, jelas

ub

membuktikan bahwa sengketa dalam perkara a quo bukan sengketa yang masuk dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara dan obyek sengketa perkara a quo bukan mengenai putusan Pejabat Tata Usaha. Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sendiri dalam alinea 1

ep

ah

ka m ah

maupun materil) dapat diproses secara on line melalui Sisminbakum

halaman 44 putusan banding memberikan pertimbangan yang pada

R

intinya menyatakan sengketa dalam perkara ini adalah sengketa di

Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka

do


In

A

gu

8 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

ne

ng

M

b. Pihak yang digugat dalam perkara a quo bukan Badan atau Pejabat Tata

s

bidang perdagangan, bukan sengketa tata usaha negara;

ik

h


Halaman 92

R ep ub


Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

ng

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang

melaksanakan

urusan

pemerintahan

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku";

A gu

do

Yang digugat dalam perkara a quo adalah:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I, yaitu PT Berkah Karya Bersama, dan;

In

2. Termohon Kasasi I/Tergugat II, yaitu PT Sarana Rekatama Dinamika)

keduanya merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan

lik

ah

berdasarkan hukum Republik Indonesia;

Sedangkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Perdata

ub

m

selaku Turut Termohon Kasasi VI/Turut Tergugat VI, didudukan sebagai pihak dalam perkara a quo adalah guna tunduk dan patuh

ep

ka

pada putusan perkara a quo, agar hak-hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dipulihkan, sebagai akibat PMH dari Tergugat I dan

ah

Tergugat II. Dengan kata lain, dihukumnya Turut Termohon Kasasi

si

R

VI/Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17

ng

ne

Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H.,

A gu

do

Notaris di Jakarta, merupakan konsekuensi dari dikabulkannya gugatan

perbuatan melawan hukum Para Pemohon Kasasi terhadap Para

In

Termohon Kasasi/Para Tergugat;

21. Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon Kasasi dalam angka 20 tersebut di atas, maka petitum angka 11 gugatan perkara a quo, yang pada intinya memohon untuk menghukum Turut Tergugat VI guna menerima laporan dan

lik

ka m ah

mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut

ub

Tergugat I tanggal 17 Maret 2005, bukanlah sengketa yang secara absolut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, terbukti bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah

ep

Salah Menerapkan Ketentuan Hukum Pasal 47 Undang Undang Tata Usaha Negara dalam memutus perkara a quo;

ng

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan

do


In

A

gu

Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

ne

berpendapat:

s

R

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

ik


h

ah

M

ne si a

hk am


Halaman 93

-

ne si a


Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru menafsirkan isi

kesepakatan investmen Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 tersebut,

ng

karena tindakan Tergugat II serta RUPSLB yang dilakukan Tergugat I dengan

hal-hal

yang

sudah

dipertimbangkan

oleh

Judex

Facti

(Pengadilan Tinggi) benar berada diluar perjanjian yang mengandung

A gu

do

klausule arbitrase;

-

Bahwa perjanjian investmen Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 terjadi

In

antara Para Penggugat dengan Tergugat I saja, sedangkan Tergugat II i.c. PT. Sarana Rekatama Dinamika tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut,

lik

ah

sehingga secara hukum Tergugat II tidak terikat atas isi perjanjian yang disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut; Bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah tentang “hasil RUPSLB

m

tanggal 17 Maret 2005

i.c. Akta No.17 yang dilakukan oleh Para

ub

-

Penggugat atas PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia

i.c Turut

ep

ka

Tergugat I, “akses Sisminbakum telah diblokir” oleh Tergugat II atas kemauan Tergugat I, sehingga pendaftaran hasil RUPSLB tersebut tidak

-

si

pada Depkumham;

R

ah

dapat diterima oleh Turut Tergugat VI, akibatnya tidak bisa didaftarkan

Bahwa selanjutnya Tergugat I mengadakan RUPSLB “sendiri” pada tanggal

ng

ne

18 Maret 2005 akses sisminbakum dibuka oleh Tergugat II dan langsung

dimasukkan kepada Turut Tergugat VI, sehingga hasil RUPSLB yang dibuat

A gu

do

Tergugat I dapat didaftarkan kepada Depkumham; -

Perbuatan tersebut termasuk lingkup perbuatan melawan hukum, yang berada

In

diluar isi kesepatakan investmen Agreement tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga sengketa ini adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum;

dalam kontra memori kasasi harus ditolak; -

lik

Bahwa atas semua hal tersebut diatas maka tanggapan Termohon Kasasi

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan diambil-alih menjadi

ub

pertimbangan Mahkamah Agung, kecuali mengenai tuntutan tentang ganti kerugian yang dimohon Penggugat, Judex Juris berpendapat bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak disertai perincian yang jelas dan tidak didukung bukti-bukti yang cukup maka

ep

ka m ah

-

tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

R

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung

kawan tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

do


In

A

gu

629/PDT/2011/PT.DKI tanggal 20 April 2012 yang membatalkan Putusan

ne

ng

kasasi dari Para Pemohon Kasasi Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA dan kawan-

s

berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

ik


h

ah

M

R ep ub

hk am


Halaman 94

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt Pst. tanggal 14

April 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar

ng

putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya

A gu

do

perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

In

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

lik

ah

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

ub

m

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ny. SITI

ep

ka

HARDIYANTI RUKMANA, 2. PT. TRIDAN SATRIAPUTRA INDONESIA, 3. PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA, 4. YAYASAN PURNA BHAKTI

ah

PERTIWI tersebut;

si

R

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 629/PDT/2011/PT.

ng

Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt Pst. tanggal 14 April 2011; MENGADILI SENDIRI:

A gu

do

DALAM PERKARA POKOK: Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

lik


Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2.

Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan

ub

1.

melawan hukum; 3.

Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal 17 Maret 2005 tersebut tertuang

ep

ah

ka m ah

-

In

-

ne

DKI tanggal 20 April 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan

do


In

A

gu

dari:

ng

M

atas berikut segala perikatan yang timbul dan juga segala akibat hukum

s

Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum

ne

4.

R


ik

h


Halaman 95

R ep ub


4.a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tanggal

18 Maret 2005 dan akta Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 dan

ng

Akta Nomor 17, Tanggal 18 Maret 2005, keduanya dibuat di

hadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, S.H., M.H.)

Notaris di Jakarta;

A gu

do

4.b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 128

In

tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.) Notaris di Jakarta;

lik

ah

4.c. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;

5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I

ub

m

(PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) seperti keadaan semula seperti sebelum dilakukannya:

ep

ka

5.a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 16 tanggal 18

ah

maret 2005 dan Akta Nomor 17, tanggal 18 Maret 2005, keduanya

si

R

dibuat dihadapan Turut Tergugat IV (Bambang Wiweko, SH, MH) Notaris di Jakarta;

ng

ne

5.b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Oktober

2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 128 tanggal 19

A gu

do

Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto, S.H.) Notaris di Jakarta;

In

5.c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2005;

6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

lik

ka m ah

7. Menghukum Turut Tergugat VI untuk menerima laporan dan mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Turut Tergugat I tanggal

ub

17 Maret 2005 tersebut tertuang dalam Akta Nomor 114, tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta;

ep

8. Menyatakan tuntutan ganti kerugian tidak dapat diterima; 9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menolak pencabutan keterangan Tergugat Intervensi pada persidangan

ng

sebelumnya;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I/Tergugat Intervensi V,

do


In

A

gu

Tergugat II/Tergugat Intervensi VI/Pembanding I, Terbanding I/Pembanding

s

-

R

DALAM INTERVENSI:

ne

ah

ik


h

M

ne si a

hk am


Halaman 96

R ep ub


ne si a

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia IV, Terbanding IV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00

ng

(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Agung pada hari R a b u, tanggal 2 Oktober 2013, oleh I Made Tara, S.H.,

A gu

do

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

In

LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Panitera Pengganti, ttd Dadi Rahmadi, S.H., M.H

do

Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I a.n. Panitera Panitera Muda Perdata

In

A gu

ng

R

Biaya-biaya: 1. M e t e r a i…………….. Rp 6.000,00 2. R e d a k s i…………….. Rp 5.000,00 3. Administrasi kasasi……….. Rp489.000,00 Jumlah……………….......... Rp500.000,00

Ketua Majelis, ttd I Made Tara, S.H

ne

ah

ep

ka

ub

m

Anggota-anggota: ttd Soltoni Mohdally, S.H., M.H ttd Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH. NIP. 19610313 198803 1 003

s ne do


In

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ub

lik

ka m ah

si

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

lik

ah

anggota tersebut dan dibantu oleh Dadi Rahmadi, S.H., M.H., Panitera

ik

h


Halaman 97

Fakultas Syariah dan Hukum

Recommend Documents