FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA OLEH SAT RES NARKOBA POLRESTA PADANG
JURNAL
Oleh :
FERRY SYAMSU NPM : 0910005600030
Pembimbing I
:
Fadillah Sabri, SH.MH
Pembinmbing II
:
Fitra Oktoriny, SH.MH
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2014
ABSTRAK
Penyalahgunaan narkotika pada remaja adalah bentuk dari kenakalan remaja yang akan menjurus pada kejahatan, dibawah pengaruh narkotika, remaja akan nekat berbuat apa saja, tanpa merasa dirinya bersalah. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja ada beberapa faktor yang dominan yang mempengaruhi yaitu : Faktor yang berasal dari diri remaja itu sendiri, karena remaja ingin mengetahui apa yang belum pernah ia lakukan, perasaan ingin tahu, ingin tampil beda, melarikan diri dari kenyataan dan rasa kesetia kawanan. Penegak hukum Kepolisian dalam hal ini penyidik di bagian narkoba atau Sat Res Narkoba mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika dengan menjalankan peranan dan tindakan- tindakan yang harus disesuaikan dengan karakteristik hambatan yang ada di kota Padang, sehingga menggunakan dua sarana pula, yaitu sarana penal dan non-penal. Pada sarana penal upaya penanggulangan dilakukan secara represif . Sedangkan pada sarana non-penal dilakukan kebijakan baik secara preventif maupun represif terhadap laporan atau pengaduan dari masyarakat. Mengenai penyalahgunaan narkotika ini telah diatur dalam Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Untuk mencapai tujuan dari undang-undang ini Kepolisian sudah melakukan razia penyalahgunaan narkotika, tetapi tetap saja kasus penyalahgunaan narkotika masih mendominasi di Pengadilan Negeri Padang. Permasalahan ini dapat dilihat dari penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Padang, Apakah kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada remaja oleh Sat Res Narkoba Polresta Padang dan upaya mengatasi kendala tersebut. Metode Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis soisologis yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.
A. PENDAHULUAN 1. Latar belakang masalah Kemajuan-kemajuan yang dicapai di era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain masih ada masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkotika baik mengkonsumsi maupun mengedarkannya. Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan nasional dan Internasional, karena berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan para pecandunya yang sebagian besar adalah anak anak remaja.1 Peredaran narkotika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan Masyarakat. Saat ini, narkotika
tidak hanya menjadi
konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat pedesaan pun narkotika tidak lagi menjadi barang langka. Didalam Pasal 112 Ayat 1 UndangUndang no. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Dan di dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 dijelaskan : 1
Soedjono, Narkotika dan Remaja, Bandung : Alumni, 1983, hlm. 3
Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Menurut data dari Badan Narkotika Kota (BNK) Padang memperkirakan lebih dari 2.000 orang di Sumbar terlibat narkoba sejak awal Januari 2012.
2
Untuk kota Padang Berdasarkan data yang ada, kasus narkoba tahun 2012 terdapat 230 kasus dan meningkat di tahun 2013. Sejak Januari hingga Juni 2013, kasus narkoba tercatat 127 kasus. Sedangkan data penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar cukup memprihatinkan. Tahun 2011 pelajar di Kota Padang yang terlibat narkoba mencapai 9 orang. Sebanyak 6 orang ditahan pada tahun 2012, dan hingga Maret 2013 ada 2 orang pelajar yang terlibat narkoba. Sementara itu jumlah kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri Padang masih didominasi oleh penyalahgunaan narkoba dibanding kasus pidana umum lainnya. Di tahun 2012 telah diputus 196 kasus penyalahgunaan narkoba sedangkan di tahun 2013 terhitung dari bulan Januari hingga juni sebanyak 80 kasus yang telah masuk ke Pengadilan Negeri Padang.3
2
Zul,Red,BNNbelummamputangkapgembong,http://www.padangekspres.co.id/?news=berita&id=477 67, diakses 28 Juni, jam 08.10 WIB. 3
Ben, Red, 80 kasus narkoba disidangkan di PN Padang, http://posmetropadang.com/index.php? option=com_content&task=view&id=7661&itemid=54, diakses 30 Juni 2013, jam 11.30 WIB
Meluasnya penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dapat merusak atau mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkoba diatas, tentu dapat kita cermati bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.4 Pada awal tahun 2013, Sat Res Narkoba Polresta Padang telah berhasil meringkus dua orang Bandar narkoba jenis ganja lintas provinsi pada dua lokasi yang berbeda di kota Padang.5 Penangkapan ini tidak lepas dari kinerja Sat Res Narkoba Polresta Padang yang telah melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus lain terhadap tersangka yang merupakan pemasok barang haram itu untuk kota padang, yang terindikasi mulai menjadikan kota Padang sebagai target penjualan mereka. “ Dua orang tersangka berhasil diringkus petugas itu berinisial “GH” (19) warga mata air kota Padang kemudian “J” (26). Dari tangan tersangka diamankan sebanyak 1 kilogram ganja kering siap edar. Berdasarkan dari keterangan tersangka “GH” barang haram itu (ganja) dibeli dari temannya yang berada di daerah Koto Lua kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang untuk dijual kembali. “Dari keterangan tersangka itu, petugas melakukan pengembangan dan
4 5
Makarao, Moh.Taufik. Tindak Pidana Narkotik, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003. hlm 49
Padang, antara sumbar, Polda Sumbar ringkus ganja lintas provinsi,http://www.antara sumbar.com/berita/provinsi/d/1/273788/polda-sumbar-ringkus-bandar-ganja-lintasprovinsi.html,diakses 24 juli 2013,jam 14.16WIB
berhasil menangkap tersangka berinisial “J” di daerah Koto Lua, serta berhasil mengamankan barang bukti berupa delapan kilo gram ganja. Dua orang yang ditangkap petugas itu merupakan pemain lama memiliki sindikat di luar Sumbar,”kata dia”. Menurut dia, dari keterangan tersangka “J” dia mengaku telah lama menjadi Bandar narkoba jenis ganja dan barang haram itu diperoleh seorang teman di daerah panyabungan Medan. Sumut. “Barang haram itu dibawa melalui jalur darat, rencanaya ganja seberat delapan kilogram itu akan dijual di kota Padang.” Ungkap dia”. Penangkapan dua orang Bandar ganja itu merupakan terbesar selama tahun 2013. Sekarang ini kedua tersangka diamankan dan barang bukti ganja total seberat Sembilan kilogram. Penyidik masih melakukan pengembangan dan penyelidikan untuk mengungkap jaringan narkoba lainnya yang berada di kota Padang. Terkait dengan ini Badan Narkotika Kota (BNK) kota Padang yang dinilai harus lebih tanggap dan lebih aktif dengan keselamatan generasi muda kota Padang karena fakta yang terungkap bahwa Padang mulai dijadikan target penjualan barang haram tersebut. Untuk itu haruslah ada koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dengan elemen masayarakat, meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan dan masyarakat khususnya pada generasi muda.
Pasal 4 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 : Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah,
melindungi,
dan
menyelamatkan
bangsa
Indonesia
dari
penyalahgunaan Narkotika; c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Dengan diberlakukannya Undang – undang tentang narkotika aparat penegak hukum dimana dalam hal ini polisi dapat serius dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 2. Perumusan Masalah Didalam perumusan masalah ini, penulis membatasi penulisan hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut : 1. Apakah faktor penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Padang ? 2. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada remaja yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polresta Padang ?
3. Apakah kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada remaja oleh Sat Res Narkoba Polresta Padang dan upaya mengatasi kendala tersebut ?
B.
METODE PENELITIAN Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis menggunakan metode
penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk dijadikan bahan penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut : 1. Pendekatan Masalah Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.6 2. Sifat Penelitian Penelitian
ini
merupakan
penelitian
yang
bersifat
deskriptif
yaitu
menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. 3. Jenis dan Sumber Data Dalam penulisan ini, data yang digunakan terdiri dari : 6
Amirudin dan Zainal Asikin,2004,Pengantar Metode Penelitian Hukum,PT Raja Grafindo, Jakarta,hlm.133
a.
Data Primer Data primer didapatkan melalui penelitian secara langsung di lapangan. Data ini diperoleh dari anggota Kepolisian Polresta Padang, guna mengetahui apa peran Sat Res Narkoba Polresta Padang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kota Padang.
b. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan hukum.7 1) Bahan hukum primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,8: a) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana b) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia c) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, dan atau pendapat pakar hukum.
7
Ibid
8
Ibid,hlm 31
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia dan kamus terminologi hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data a.
Studi Dokumen Studi Dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum sekunder (kasus, berkas, dokumen).
b. Wawancara Target dalam teknik wawancara yakni mendapatkan data penelitian yang terkait dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh dari metode wawancara merupakan data primer yang diperoleh langsung dari nara sumbernya. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi struktur (semi sructured interview).jenis wawancara ini sudah termasuk dalam, kategori in-depth interview,9 yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data a. 9
Pengolahan Data
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis,Alfa Beta bandung 2008, hlm 24.
Dari hasil penelitian terdapat data yang diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan data dengan cara editing yaitu meneliti menyesuaikan dan mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. b. Analisis Data Terhadap semua data yang diperolehdari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. C.
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Faktor penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Padang Penyalahgunaan narkotika oleh remaja adalah bentuk dari kenakalan remaja yang akan menjurus pada kejahatan,10 dibawah pengaruh narkotika, remaja akan nekat berbuat apa saja, tanpa merasa dirinya bersalah.11 Penyalahgunaan narkotika itu sendiri bagaikan gunung es, artinya yang tampak di permukaan lebih kecil dibandingkan yang tidak tampak. Hal ini mengindikasikan dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk bisa menanggulangi penyalahgunaan narkotika ini sebelum bertambah besar dan merusak para remaja di kota Padang.
10
Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak remaja, Bandung: Armico, 1983 hlm. 7
11
Sitanggang, Sadar sebelum terlambat, Jakarta, 1981, hlm. 80
Menurut hasil wawancara, faktor-faktor penyebab seorang remaja yang menyalahgunakan narkotika diantaranya adalah : a. Ingin tampil beda / menonjol Remaja akan merasa lebih percaya diri dan terlihat berani bila telah atau sedang menggunaakan narkotika disaat kumpul bersama temanteman. b. Melarikan diri dari kenyataan Remaja
yang
mengalami
kegagalan
dalam
realitas
hidup,
menganggap dirinya selalu akan mengalami tekanan-tekanan yang datang dari kenyataan hidup, maka mereka akan mencari pelarian kepada dunia khayal sebagai tempat pelarian. c. Rasa kesetia kawanan Jiwa remaja yang sangat labil sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi oleh kawan-kawan untuk menggunakan narkotika yang sangat merugikan dirinya. d. Rasa ingin tahu Seorang remaja mempunyai sifat yang ingin merasakan / mencoba hal-hal yang baru, misalnya menggunakan narkotika, ngebut-ngebutan di jalan dan lain sebagainya. Untuk remaja yang mempunyai sifat tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain disekitarnya, kontrol diri yang
rendah, kepercayaan diri dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya berisiko tinggi untuk terkena narkotika.12 2. Faktor
Penyebab dan
Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan
Narkotika pada Remaja yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polresta Padang a. Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Kebijakan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Padang merupakan bagian dari politik hukum. Kebijakan tersebut merupakan upaya komprehensif dalam mewujud generasi muda yang sehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soehardjo Sastrosoehardjo yang mengemukakan: Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya Undangundang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak terduga-duga. Tiap Undang-undang
memerlukan
jangka
waktu
yang
lama
untuk
memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undangundang tersebut bisa dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk
12
Sumber wawancara dengan IPTU Rosita Imelda Ifadi, tanggal 15 April 2014 pukul 09.00 Wib
dicapai,
apakah
perlu
diadakan
perubahan
atau
penyesuaian
seperlunya.13 Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarmya dapat dibagi menjadi 2 (dua) jalur yaitu : lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “ non penal ” (bukan / di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan
pada
sifat
“repressive”
(penindasan
/pemberantasan/
penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakekatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.14 Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika ini akan diawali dengan upaya preentif dan preemtif, yaitu berupa pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum tindak pidana tersebut terjadi melalui kebijakan non penal 1). Upaya yang bersifat preentif
13
Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.10 14
Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm.. 118.
Upaya yang bersifat preentif ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Polresta Padang yaitu bagian Binmas ( Bina Masyarakat). Peran yang bersifat preentif ini hanya berbentuk himbauan saja. Adapun kegiatan yang dilakukan Binmas antara lain : a). Memberikan ceramah Ceramah mengenai bahaya narkotika dilakukan di sekolahsekolah, lembaga-lembaga swasta, dan pemerintah kota Padang. Ceramah ini dilakukan melalui pertemuan secara resmi maupun tidak resmi. b). Pemutaran film Film yang diputar merupakan film yang menggambarkan bagaimana bahaya yang dialami oleh pengguna narkotika itu sendiri. Serta juga menggambarkan pidananya yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana narkotika. c). Pembuatan posko-posko penanggulangan Pembuatan posko dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika di tempat-tempat yang rawan peredaran gelap narkotika. 2). Upaya bersifat Preventif
Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Polresta Padang. Dalam aspek preventif ini tindakan yang dilakukan antara lain : a). Operasi, Kegiatan operasi ini dikenal dengan nama razia Razia dilakukan apabila ada dugaan terjadi tindak pidana narkotika, dimana hal tersebut diperoleh berkat adanya informasi dari anggota masyarakat maupun intel. b). Kerjasama dengan LSM dan Instansi-instansi pemerinta Sat Res Narkoba Polresta Padang dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika melakukan berbagai kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat ( LSM ) atau gerakan-gerakan anti narkoba di kota Padang. c). Sosialisasi mengenai dampak dan bahaya narkotika dalam segala aspek kehidupan Sosialisai dengan memberikan Penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan dengan berbagai tipe seperti berbentuk seminar maupun penyuluhan semi formal dengan sasaranya kepada mahasiswa, pelajar dan masyarakat. d). GANAS (Gerakan Anti Narkoba Anak Sekolah ) Program ini dijalankan dengan menunjuk perwakilan-perwakilan anak dari setiap kelas untuk kemudian diarahkan dan diberikan
penyuluhan
dan
sosialisasi
bahaya
narkotika
yang
diselenggarakan di sekolah mereka. Anak tersebut diharapkan dapat memberitahukan dan menyampaikan apa yang didapatnya selama penyuluhan dan pelatihan kepada teman-temannya. b. Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Kebijakan penal selain mengatur mengenai perbuatan yang tergolong tindak pidana juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, kurungan dan denda. Apabila pelaku adalah korporasi, maka terhadap korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum. Usaha penangulangan tindak pidana narkotika secara represif, juga merupakan usaha pengangulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkotika) oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum. 1). Upaya yang bersifat represif
Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Padang yang bersifat represif. Kepala Satuan Reserse Narkotika
di wilayah hukum Polresta
Padang di pimpin oleh Ajun Komisaris Ferry Effendi menjalankan tugasnya dengan melakukan eveluasi dan laporan secara berkala kepada kepala BNK / Padang. Untuk mengkoordinir semua urusan pendataan tersebut kepala reserse narkotika dibantu bidang urusan pembinaan dan operasional ( urbinopsnal ) yang dipimpin oleh IPTU Imelda Rosita Ifadi, SH. Kaur binopsnal membuat data dan mengumpulkannya perbulan kemudian membuat data base nya pertahun. Tugas dibidang represif adalah mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalan Undang-undang15 Upaya represif dilakukan melalui kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Penegakan hukum dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga sidang di pengadilan. a). Penyelidikan
15
Sadjijiono, 2006, Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm.119
Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaaan dan peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana16. Penyelidikan kasus peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polresta Padang ini hanya jika ada laporan dari masyarakat tentang peredaran gelap narkotika ini. Apabila ada laporan yang masuk barulah Kepolisian Polresta Padang mengambil tindakan penyelidikan. b).
Penyidikan Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat
penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. c. Kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada remaja oleh Sat Res Narkoba Polresta Padang dan upaya mengatasi kendala tersebut 1). Kendala yang dihadapi Sat res Narkoba Adapun kendala–kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah : 16
M.Yahya Harahap,2007,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 101
a)
Kendala interen ( internal ) Kurangnya kesempatan personel atau penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang untuk mengikuti pendidikan kejuruan narkoba maupun pelatihan yang diadakan Polda Sumatera Barat sehingga banyak penyidik Satuan
Reserse
Narkoba
Polresta
Padang
belum
mempunyai kualifikasi kemampuan menyidik tindak pidana narkotika17. Belum tersedianya test kit yang dimiliki Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang untuk menguji barang bukti yang dibawa atau yang didapat dari tersangka tersebut narkotika atau
bukan,
sesaat
setelah
tersangka
dilakukan
penangkapan oleh petugas. b)
Kendala eksternal Kurangnya personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang yang tidak diimbangi oleh pertambahan jumlah penduduk dan pertambahan jumlah kasus yang ada di kota Padang, sehingga Sat Reserse narkoba Polresta Padang harus bekerja ekstra dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kota Padang.
17
Wawancara dengan IPTU Rosita Imelda Ifadi, tanggal 15 April 2014 pukul 09.45 Wib.
Koordinasi antara Polri, Kejaksaan dan pengadilan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika harus lebih ditingkatkan kerjasamanya sehingga dapat memudahkan dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 2). Solusi dari kendala yang dihadapi Sat Res Narkoba Dari wawancara yang dilakukan terhadap IPTU Rosita Imelda Ifadi SH. Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang diahadapi diantaranya : a)
Upaya Interen ( internal ) Meningkatkan kemampuan penyidik dengan mengikuti pendidikan
kejuruan
/
latihan–latihan
penanganan
penyalahgunaan narkotika, mengingat sebagian besar personil Satuan Reserse Narkoba polresta Padang belum mempunyai kualifikasi menyidik tindak pidana narkotika. Mengajukan dan mengupayakan pengadaan test kit / peralatan yang menunjang keberhasilan pengungkapan penyalahgunaan narkotika. Tetap berkoordinasi dengan laboratorium forensik yang ada di Medan untuk kecepatan pemeriksaaan barang bukti.
b)
Upaya Eksternal Meningkatkan pendidikan anggota Polri serta rekruitmen anggota Polri diperbanyak, sehingga jumlah personil bisa mengimbangi pertambahan jumlah penduduk. Berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan dalam menanggulangi dan penanganan penyalahgunaan narkotika, hal ini dimungkinkan untuk mempermudah dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam upaya menaggulangi penyahgunaan narkotika, diantaranya
dengan
memberikan
informasi
tentang
keberadaan pelaku penyahgunaan narkotika di sekitar tempat tinggalnya. D.
Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka dapat ditarik kesimpulan : a. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja ada beberapa faktor yang dominan yang mempengaruhi yaitu : Faktor yang berasal dari diri remaja itu sendiri, karena remaja ingin mengetahui apa yang belum pernah ia lakukan, perasaan ingin tahu, ingin tampil beda, melarikan diri dari kenyataan dan rasa kesetia kawanan. Tanpa
disadari proses coba-coba karena ingin tahu dan iseng kemudian menjadi pemakai tetap dan lalu menjadi pemakai yang ketergantungan. b. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada remaja yang dilakukan Sat Res narkoba Polresta Padang. 1). Sarana Non-Penal Upaya penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika pada remaja di awali dengan upaya preentif dan preemtif, yaitu berupa pencegahan/ penangkalan dan pengendalian. Sarana Non-Penal haruslah dilaksanakan dengan komunikaksi dua arah yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait, mulai dari keluarga, Sekolah/ Kampus, Kepolisian, Pengadilan, LAPAS, BNN, Ulama dan tokoh masyarakat setempat, dan tidak kalah penting adalah remaja itu sendiri. 2). Sarana Penal Upaya Represif dilakukan melalui kebijakan penal dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga sidang di pengadilan. c. Kendala dan solusi yang diahadapi oleh Sat Res Narkoba Polresta Padang adalah :
1). Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polresta Padang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah kendala internal yaitu kurangnya kesempatan personil atau penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang untuk mengikuti pendidikan khusus tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Kendala eksternal yaitu semakin maraknya penyalahgunaan narkotika dikarenakan kota Padang sudah mulai dijadikan tempat pemasaran oleh Bandar lintas Provinsi, sementara jumlah anggota Polri dengan jumlah penduduk tidak sebanding, sehingga pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika tidak maksimal. 2). Solusi dari kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polresta Padang adalah Peningkatan kemampuan penyidik dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan mengadakan pelatihan pelatihan serta koordinasi yang sinergi antara kepolisian , kejaksaan, dan pengadilan serta semua lapisan masyarakat untuk mempermudah dalam proses penyidikan penyalahgunaan narkotika.
2. Saran Dari uraian tersebut diatas penulis memberikan saran-saran, bahwa dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika pada remaja yang perlu dilakukan adalah :
a. Perlu peningkatan aktivitas pengawasan oleh orangtua, para guru dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak, remaja dan dewasa. b. Mengungkap serta memutus sindikat jaringan, memproses penanganaan perkara dengan sungguh-sungguh dan konsisten, ungkap motif atau latar belakang kejahatan dan selalu waspada terhadap penyediaan narkotika dan peredarannya. c. Melakukan pendekatan terpadu yang melibatkan orang-orang tertentu, seperti dokter jiwa, psikolog, pemuka agam dan tokoh tokoh masyarakat lainnya dengan cara memberikan penyuluhan mengenai narkotika serta bahayanya bagi remaja.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana,Bandung,CitraAditya Bakti.
Amirudin dan Zainal asikin.2004.Pengantar Metode Penelitian Hukum.Jakarta:PT Raja Grafindo Moh. Taufik Makarao.2003.Tindak Pidana Narkotika,Jakarta:Ghalia Indonesia. M.Yahya Harahap,2007,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika
Romli Atmasasmita,1983,Problem Kenakalan Anak-anak remaja, Bandung: Armico. Sadjijiono, 2006, Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. Sitanggang,1981,Sadar sebelum terlambat, Jakarta. Soedjono, 1983,Narkotika dan Remaja, Bandung, Alumni. Sudarto, 1981,Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni Sugiyono,2008, Metode Penelitian Bisnis,Bandung,Alfa Beta.
B. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika C. Website http://posmetropadang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7661 &Itemid= http://www.antarasumbar.com/berita/provinsi/d/1/273788/polda-sumbar-ringkusbandar-ganja-lintas-provinsi.html http://www.padangekspres.co.id/?news=berita&id=47767
