PELAKSANAAN PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH PENYIDIK DI POLRESTA PADANG
JURNAL
Oleh ZULFATRIADI NPM: 0810005600046
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2014
0
Pelaksanaan Penyidikan Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Penyidik Di Polresta Padang ( Zulfatriadi, 0810005600046, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang 2014, 76 Halaman ) ABSTRAK Penyidikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum, yang diwujudkan dalam system peradilan pidana Indonesia. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika di Kota Padang, telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun dalam kenyataannya justru semakin meningkatnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika ini, masih banyak kasus kasus penyalahgunaan psikotropika ini yang belum terungkap. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap penyalahgunaan psikotropika oleh penyidik di Polresta Padang? Kedua, Apakah kendala - kendala yang dihadap ipenyidik dalam proses penyidikan penyalahgunaan psikotropika di Polresta Padang? Ketiga, Apakah upaya – upaya untuk mengatasi kendala – kendala yang di hadapi dalam proses penyidikan penyalahgunaan psikotropika di Polresta Padang ? Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Polresta Padang dengan metode pendekatan yuridis empiris ( sosiologis ), dimana dalam metode pendekatan yuridis empiris ini bersifat deskriptif. Disamping itu juga jenis data yang digunakan dalam memperoleh data dilapangan yaitu data primer dan data sekunder. Dalam pelaksanaan penyidikanPolresta Padang telah banyak mengalami peningkatan dalam proses penegakan hukum. Dalam proses penyidikan penyidik menghadapi beberapa faktor kendala, yakni :faktor perundang – undangan, faktor aparat penegak hukum ( penyidik Polresta padang ), fakto rsarana dan prasarana, faktor kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi, penyidik harus memahami tentang tugas yang dihadapi, apa yang harus dipelajari dan apa yang harus di tanamkan dalam diri personil penyidik dan masyarakat.
1
A. Latar Belakang Psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dalam kenyataannya penggunaan psikotropika banyak yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika dalam kenyataannya semakin meningkat, mendorong Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.1 Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tersebut yang dimaksud dengan psikotropika adalah “Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Pelaksanaan penyidikan terhadap penyalahgunaan psikotropika yang di lakukan oleh penyidik Polresta padang tidak berjalan dengan lancar, tapi juga mengalami hambatan – hambatan yang signifikan, sehingga menjadi kendala dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat. Sebagaimana yang penulis kutip dari keterangan Kepala Unit Penyelidikan Polresta Padang Ipda Sutrisno“ Dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta padang tidaklah berjalan dengan mulus, hal ini disebabkan karena kekurangan informasi yang akurat, dan juga peran dari masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana psikotropika ini
1
Himpunan Peraturan Perundang – undangan,Fokus Media,Bandung,2011,Hlm 1
2
sangat minim, sehingga menyulitkan aparat penyidik dalam
mencapai suatu
keberhasilan dalam penyidikan”.2 Masyarakat
selalu
berharap
agar
kepolisian
selalu
serius
untuk
memberantas peredaran psikotropika. Kepolisian hendaknya lebih berperan aktif mencari informasi dan menyelidiki setiap adanya indikasi penyalahgunaan psikotropika di kota Padang, tentunya hal ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat dalam memberikan informasi. Polisi sebagai ujung tombak penegak hukum tentu harus mampu memberi rasa aman dan menjauhkan masyarakat dari bahaya pengaruh psikotropika ini. Namun tentu dalam pelaksanaan penyidikan hingga ke penyelidikan, aparat kepolisian tentu tidak mudah dalam membuktikan kasus tersebut. Hal ini tentu tidak terlepas dari kendala - kendala yang di alami aparat polisi dalam proses penyidikan. Berdasarkan uraian diatas, dengan maraknya peredaran psikotropika, dengan memperhatikan beberapa kasus yang banyak beredar di media cetak, media elektronik, dan juga berdasarkan pengamatan penulis, walaupun sudah banyak dilakukan penindakan tegas sesuai aturan yang berlaku, tetapi kenapa masih banyak kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan psikotropika. Maka penulis
tertarik
untuk
membahas
masalah
penyidikan
penyalahgunaan
psikotropika yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang sebagai penelitian atau tugas akhir. Adapun judul yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah
2
Sutrisno,”Kepala Unit Penyelidikan Polresta Padang,” 5 April,2012
3
“Pelaksanaan Penyidikan Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Penyidik Di Polresta Padang”. B. Rumusan Masalah Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan penelitian ini yakni: 1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap penyalahgunaan psikotropika oleh penyidik Polresta Padang ? 2. Apakah
kendala-kendala
yang
dihadapi
dalam
proses
penyidikan
penyalahgunaan psikotropika di Polresta Padang ? 3. Apakah upaya – upaya untuk mengatasi kendala – kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan penyalahgunaan psikotropika di Polresta Padang ? C. Pelaksanaan Penyidikan Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Penyidik Di Polresta Padang
A. Pelaksanaan Penyidikan Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Penyidik Polresta Padang Pelaksanaan penyidikan terhadap penyalahgunaan psikotropika di Kota Padang oleh penyidik Polresta padang, merupakan bagian dari kegiatan penegakan hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan psikotropika dan obat – obat terlarang (narkoba). Dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap penyalahgunaan psikotropika di Polresta padang, penyidik memulai pelaksanaan
4
penyidikan berawal dari laporan yang mana telah ada indikasi dalam penyalahgunaan psikotropika di suatu tempat, setelah di nyatakan bahwa benar terjadi penyalahgunaan psikotropika. Dengan adanya laporan ini maka penyidik lakukan proses dan mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan ( SPDP ) sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyidik Polresta padang terhadap kasus – kasus penyalahgunaan psikotropika yaitu : TABEL 1. DATA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA TAHUN 2010 s/d 2012 TAHUN NO
URAIAN
2010
2011
2012
94
56
103
2
JUMLAH KASUS SAI KARA
94
43
57
3
TERSANGKA
142
83
119
4
BARANG BUKTI
1
Shabu : 74, 29 Gram
Shabu : 65, 13 gram
Shabu : 71,19 gram
KET *13 LP Tahun 2012 Sedang Dalam Sidik
*3 LP dilimpahkan ke POMAL * 5 LP dilimpahkan ke POM
3 paket besar
1 paket besar
3 paket besar
Extacy : 119 butir
Extacy : 3 butir
Extacy : 137 butir
( Sumber : Satuan Narkoba Polresta Padang )
5
Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Narkoba Polresta Padang tersebut dapat diperkirakan bahwa dari tahun 2010
s/d 2012 tingkat
penyalahgunaan psikotropika mengalami peningkatan yang tentunya dikarenakan dari tahun ke tahun, anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polresta Padang walaupun berhasil mengungkap jaringan – jaringan atau sindikat pengedar dan pemakai narkoba di lingkungan Kota Padang, namun hingga pada tahun 2012 penyalahgunaan psikotropika masih mengalami peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya. Hal – hal yang harus diperhatikan dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan psikotropika harus berdasarkan kepada beberapa hal yaitu : 1. Laporan masyarakat Berdasarkan tugas dan fungsi kepolisian yang menjadi penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang merupakan tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dan aspirasi yang terkait dengan tindak pidana, apalagi permasalahan ini telah meresahkan kehidupan di tengah – tengah msyarakat. 2. Tertangkap tangan oleh petugas atau penyidik Tertangkap tangan di sini sudah jelas pokok permasalahan yang terjadi, bahwa seseorang di nyatakan bersalah secara tertangkap tangan, seorang tersangka atau di duga bersalah apabila pada dirinya terdapat barang bukti ( BB ), saksi dan pelaku itu sendiri, dan
6
tertangkap oleh kalayak ramai yang secara jelas terlibat secara langsung dalam pidana tersebut. 3. Target operasi ( TO ) Berdasarkan tiga hal diatas maka yang perlu diproses oleh penyidik adalah bagaimana tahap – tahap pelaksanaan penyidikan terhadap penyalahgnaan psikotropika yang berdasarkan kepada laporan dari masyarakat, maka diperlukan beberapa tahap yang penting dilakukan oleh penyidik, yakni ; 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau penyalahgunaan psikotropika. 2. Penyelidik melaporkan kepada penyidik bahwa benar adanya tindak penyalahgunaan psikotropika, maka penyidik memberikan perintah dengan mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan ( SPDP ). Dengan adanya surat ini maka penyidik langsung menuju TKP dengan melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara, adapun tindakan yang dilakukan penyidik menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, Dan penyidik juga
bisa
melakukan
tindakan
lain
menurut
hukum
yang
bertanggungjawab, dimana seorang penyidik melakukan tindakan diluar dari ketentuan yang didasarkan pada suatu kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan bersama ( diskresi kepolisian ).
7
3. Adapun tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik melakukan penangkapan, mengumpulkan
penahanan,
pengeledahan
dan
penyitaan
serta
barang bukti dengan melakukan olah TKP,
melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat – surat penting yang berkaitan dengan penyalahgunaan psikiotropika, memotret seorang tersangka dan mengambil sidik jari. Penahanan terhadap tersangka dilakukan selama 1 x 24 jam guna kepentingan penyelidikan untuk mengetahui benar atau tidaknya terjadi tindak pidana atau penyalahgunaan psikotropika. 4. Setelah dinyatakan bahwa tersangka benar melakukan tindak pidana serta semua tindakan di TKP selesai dan dilkukan penahan lanjutan terhadap tersangka. Penyidik melakukan pemberkasan terhadap perkara
penyalahgunaan
psikotropika,
penyidik
melakukan
pemeriksaan terhadap tersangka untuk diminta keterangan atau alibi dari tersangka. 5. Memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, untuk saksi disini ada dua yakni ; Saksi dari korban atau masyarakat dan saksi ahli. 6. Penyidik memanggil saksi ahli, hal ini di perlukan karena saksi ahli ini sangat erat hubungannya dalam pemeriksaan perkara penyalahgunaan psikotropika.
8
7. Setelah pemeriksaan perkara selesai penyidik membuat berkas perkara, yang mana berkas perkara ini berisikan resume dari yang telah diproses dari awal hingga menetapkan seorang jadi tersangka dalam penyalahgunaan psikotropika. Dalam membuat berkas perkara ini penyidik tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang – undang. Pemberkasan dilakukan setelah dilakukan penahanan terhadap tersangka, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP. Adapun waktu dalam menyelesaikan berkas perkara yaitu ; Penahanan dilakukan oleh penyidik selama 20 hari, apabila pemberkasan belum selesai maka diperpanjang menjadi 40 hari dengan izin dari penuntut umum , dan bila berkas belum selesai dapat diperpanjang menjadi 110 hari dengan izin dari Mahkamah Agung. Bila dalam waktu 110 hari pemberkasan belum selesai maka demi hukum tersangka harus dikeluarkan dari tahanan sebelum waktu pemberkasan berakhir, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (4) KUHAP. Setelah berkas perkara selesai, penyidik menyerahkan atau melimpahkan perkara kepda penuntut umum ( JPU ) yang diberi wewenang oleh kejaksaan. Dalam pelimpahan berkas perkara ini dilakukan dalam dua tahap yaitu ; a) Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja,hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tindakan penuntut umum yang melakukan pra penuntutan.
9
b) Tahap yang kedua penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum ( JPU ). Pra penuntutan merupakan pengembalian berkas dari penuntut umum, hal ini terjadi apabila berkas yang dilimpahkan oleh penyidik dinyatakan belum lengkap oleh pihak kejaksaan ( penuntut umum ), pernyataan pengembalian berkas ini di tandai P 18 yang menyatakan berkas belum lengkap, dilanjutkan dengan P 19
yang merupakan pengembalian berkas yang disertai dengan
petunjuk – petunjuk dari pemberkasan kepada penyidik. Setelah pemberkasan diselesaikan oleh penyidik maka kembali dilimpahkan kepada kejaksaan dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum dengan dibuktikan adanya pernyataan P 21 yang menyatakan berkas lengkap dan penyidikan selesai dan dilanjutkan proses di pengadilan. B. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Penyalahgunaan Psikotropika di Polresta Padang Dari segi fungsinya sebagai penegak hukum, kepolisian dalam tugasnya melakukan tindakan reprensif atau pencegahan, Penyidikan merupakan bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana di Indonesia. Sedangkan yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah : 1. Mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana atau kejahatan 2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
10
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi.3 Dalam pelaksanaan penyidikan oleh Sat Narkoba Polresta Padang terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja pihak penyidik. Dimana kendala – kendala ini sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, demi terlaksananya proses penegakan hukum maka harus diperhatikan beberapa faktor, diantaranya yaitu : 1. Faktor Peraturan Perundang – Undangan Perundang – undangan yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika ini adalah Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana dalam undang –undang ini juga diatur mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika, yakni pada pasal 55 – 58 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pelaksanaan penyidikan terhadap penyalahgunaan psikotropika bukan pada penyidik polri saja tetapi dalam undang-undang ini diberikan juga kewenangan lebih kepada BNN untuk menyidik. Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini kewenangan BNN antara lain:
3
i.
Menyelidik dan menyidik.
ii.
Mempercepat pemusnahan barang bukti.
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, , Bandung : Binacipta, 1996 . hlm.15
11
iii.
Menyadap pihak yang terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
Disamping itu, polisi juga mempunyai tugas penting dalam menegakan undang – undang, yang diaplikasikan lewat pelaksanaan penyidikan. Hal ini tidak lain karena kepolisian berada di lini terdepan dalam berprosesnya sistem peradilan pidana. 2. Faktor Aparat Penegak Hukum ( Penyidik Polresta Padang ) Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tiga fungsi pokok yang mana dalam pelaksanaannya ketiga fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan. Ketiga fungsi kepolisian tersebut meliputi :4 1. Sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban ditengah – tengah masyarakat 2. Sebagai penegakan hukum yang berlaku 3. Sebagai pelindung, pengayom dan pelayan ditengah – tengah masyarakat Dalam pelaksanaan dan pengemban fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak yang melaksanakan fungsi nya sesuai dengan peraturan perundang – undangan
4
Website Google ; http // www.metro.polri.go.id ( terakhir kali di kunjungi tanggal 23 agustus 2014 )
12
yang menjadi dasar hukumnya masing – masing, pihak – pihak yang terkait meliputi : 1. Kepolisian khusus 2. Penyidik pegawai negeri sipil 3. Bentuk – bentuk pengamanan swakarsa Secara umum kemampuan SDM dari para personel aparat Polresta Padang dalam menguasai pengetahuan mengenai psikotropika berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini masih kurang maksimal. Secara sosiologis, aparat penegak hukum
khususnya penyidik
mempunyai kedudukan ( status ) dan peranan ( role ). Kedudukan ini mempunyai peranan yang sangat penting, dimana peranan tersebut memiliki unsur – unsur, yakni :5 1. Peranan yang ideal ( ideal role ) 2. Peranan yang seharusnya ( expected role ) 3. Peranan yang di anggap oleh diri sendiri ( perceived role ) 4. Peranan yang sebenarnya dilakukan ( actual role )
5
Soejono Soekanto, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, Hlm 19
13
3. Faktor Sarana dan Prasarana Beberapa sarana dan prasarana yang tidak terpenuhi dengan baik tersebut adalah : a. Dana Penggunaan dana operasional yang besar dalam proses penyidikan penyalahgunaan Psikotropika ini antara lain : 1.
Biaya labor
2.
Tes urine
3.
Memanggil saksi
4.
Menyediakan penasehat hukum bagi tersangka.
b. Laboratorium forensik Untuk mengungkap secara medis kasus psikotropika, harus ditunjang dengan keberadaan laboratorium forensik. Dimana, kegunaan laboratorium ini adalah untuk melakukan tes urine dan darah terhadap pelaku yang diduga pemakai. c. Alat pengukur atau penimbang barang bukti (BB) Psikotropika Untuk mengukur atau menimbang jumlah barang bukti psikotropika yang didapatkan dari pelaku secara akurat, Polresta Padang tidak mempunyai alat pengukur atau penimbang yang diperlukan tersebut. Karena ketiadaan ini, Polresta Padang bekerja sama dengan Pemko Padang untuk melakukan pengukuran atau penimbangan. Biasanya pihak
14
Polresta Padang meminta Bantuan kepada pihak pemilik PT. pegadaian yang mempunyai alat ukur tersebut. 4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam
melakukan
penyidikan,
dukungan
masyarakat
sangat
diperlukan. Sebab, masyarakat memiliki andil dalam memberikan laporan, pengaduan dan informasi kepada polisi terhadap dugaan tindak pidana psikotropika yang terjadi. Beberapa
kendala yang membuat proses penyidikan menjadi
terhambat tersebut itu meliputi : a. Kesadaran Untuk Menjadi Saksi b. Kesadaran Untuk Memberikan Laporan dan Informasi c. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Psikotropika C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala – Kendala Yang Di Hadapi Dalam Proses Penyidikan Penyalahgunaan Psikotropika Adapun upaya – upaya untuk mengatasi kendala – kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan penyidikan, yakni : 1. Penyidik harus bisa memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat supaya masyarakat mau bekerja sama dengan kepolisian khususnya penyidik, penyidik harus memberikan sosialisasi tentang betapa pentingnya pengetahuan tentang undang – undang, apalagi tentang tindak pidana.
15
2. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana, penyidik kepolisian harus meningkatkan sumber daya manusia dari personil penyidik sebagai aparat penegak hukum, dan yang pokok dari penyidik sendiri harus memahami tentang undang – undang dan peraturan yang berlaku. 3. Apabila diperhatikan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidikan dan untuk proses pemberkasan oleh penyidik saat sekarang ini sangat memprihatinkan, karena dalam proses penyidikan ini dibutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas, sehingga penyidikan dapat terlaksana secara optimal dan memuaskan. 4. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan, kurang sadarnya masyarakat dalam pencegahan terjadinya tindak pidana khususnya penyalahgunaan psikotropika, hal ini terjadi karena masyarakat merasa tidak nyaman terhadap apa yang akan mereka lakukan, mereka hanya mengutamakan keselamatan individu dan keluarga, begitu pentingnya rasa aman bagi masyarakat sehingga harus tutup mata akan apa terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi dengan memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat
16
yang di iringi dengan sosialisasi akan penting nya hubungan masyarakat dengan aparat penegak hukum. D. Kesimpulan Hasil penelitian dan analisis terhadap pokok permasalahan, berikut diajukan beberapa kesimpulan yang terkait dengan identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah : 1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam pelaksanaan penyidikan penyalahgunaan psikotropika di Kota Padang oleh penyidik Polresta Padang, pada dasarnya menghadapi banyak kendala dan hambatan sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun demikian sudah banyak hasil yang didapat dan dilaksanakan oleh penyidik dengan telah banyaknya kasus – kasus yang telah diselesaikan dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan pengadilan dan sudah divonis menurut aturan hukum yang berlaku. Walaupun pada kenyataannya akhir – akhir ini peredaran psikotropika semakin meningkat dan meluas. 2. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Sat Narkoba Polresta Padang, maka penyidik mengalami beberapa kendala yang signifikan dihadapi dalam proses penyidikan penyalahgunaan psikotropika diPolresta Padang yaitu antara lain :
17
a. Faktor Peraturan Perundang – undangan b. Faktor Aparat Penegak Hukum ( Penyidik Polresta Padang ) c. Faktor sarana dan Prasarana d. Faktor Kesadaran Hukum 2. Dalam upaya mengatasi Kendala – kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan penyalahgunaan psikotropika, maka penyidik harus memahami tentang apa tugas yang dihadapi, apa yang harus di pelajari, apa yang harus di tanamkan dalam diri personil penyidik dan masyarakat, sehingga akan tercipta suatu hubungan yang baik antara penyidik dam masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan psikotropika di tengah – tengah masyarakat. Saran Mengacu pada hasil penelitian, berikut diajukan beberapa saran : 1. Penyidik dalam melaksanakan tugas nya sebagai penyidik diharapkan mampu dalam pelaksanaan penyidikan khususnya penyalahgunaan psikotropika, dan diharapkan bisa mengajak masyarakat untuk bisa mengerti Undang – Undang dan hukum, serta mampu memberikan rasa rasa aman dan nyaman ditengah – tengah masyarakat.. 2. Penyidik diharapkan dalam menghadapi tantangan yang ada dalam proses hukum penyalahgunaan psikotropika dan pidana lainnya, agar mampu memahami faktor – faktor yang memperlambat proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, khususnya penyalahgunaan psikotropika.
18
3. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana, khususnya penyalahgunaan psikotropika, penyidik harus bisa lebih berperan baik itu terhadap sumber daya manusia penyidik, penerapan tentang Undang –Undang, dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan tentang hukum, keberanian masyarakat dalam bertindak, dan khususnya kepada pimpinan instansi kepolisian agar mampu memberikan dukungan semaksimal mungkin kepada personilnya dalam menunjang pelaksanaan tugas yang di emban, serta melengkapi sarana dan prasarana yang di butuhkan dalam proses penyidikan.
19
E. Daftar Pustaka A. Buku - Buku Hari Susangka, Narkotika dan Psikotropika, Mandar Maju, Jakarta, 2003, Julian Lisa fr, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Sang Media, Jakarta, 2014 Adami chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru, Jakarta, 1981. Tirtaamidjadja, Pokok – Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, 1955. Wajowasito,S. Kamus Umum Belanda Indonesia, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999. Redaksi Sinar Grafika, pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
B. Peraturan Perundang – Undangan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
20
PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
C. Sumber lainnya Website Google ; http // hukum – pidana.blogspot.com Website Google ; http // www.bahan –kuliah.co.id Website Google ; http // bahan – kuliah.co.id Website Google ; http // hukumonline.com Website Google ; http // jpuarifsuhartono.blogspot.com Website Google ; http // dimensiilmu.blogspot.com
21
