ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
F.SP
SPSI
SERIKAT PEKERJA NIAGA, BANK, JASA DAN SURANSI ......................................................................................................................................
ANGGOTA;
F. SP. NIBA - K.SPSI
ANGGARAN DASAR SERIKAT PEKERJA NIAGA, BANK, JASA DAN ASURANSI PEMBUKAAN Bahwa komponen pekerja Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat bangsa Indonesia dengan djiwai oleh rasa senasib dan sepenanggungan kesetiakawan, Kebangsaan, cinta tanah air, memiliki, persamaan hak untuk berkumpul dan berserikat, hak mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, hak berunding dan hak memperoleh pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, merupakan hak–hak dasar setiap Pekerja. Bahwa Deklarasi Persatuan Buruh Indonesia 20 Februari 1973, merupakan tonggak sejarah bersatunya para pekerja Indonesia, yang lahir dari sebuah kesadaran bersama akan tanggung jawabnya sebagai salah satu kekuatan yang mampu menggerakan pembangunan nasional bangsa yang tidak pernah berhenti bagi suatu bangsa merdeka dan Berdaulat didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa para pekerja pada lingkup sektor usaha Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi yang terdiri dalam kemajemukan suku, agama, budaya dan pendidikan adalah bagian dari potensi pekerja Indonesia telah bertekad menyatukan visi, sikap guna menyalurkan dinamika, militansi dan idealisme pekerja demi tercapainya masa depan yang lebih baik, demi harkat dan martabat kemanusiaan pekerja dan keluarganya serta perannya dalam proses pembangunan bangsa, yang didasari oleh nilai–nilai kemanusiaan, kemandirian, kesetaraan dan keadilan, bersatu didalam Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi. Sadar sepenuhnya akan panggilan sejarah, cita–cita, tekad dan tanggungjawabnya terhadap fungsi dan hak sebagai pekerja didalam memperjuangkan, menegakkan kebenaran, keadilan, melindungi dan membela kepentingan Serikat pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, maka atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi, dengan ini menetapkan Anggaran Dasar sebagai berikut:
BAB I NAMA, BENTUK DAN SIFAT Pasal 1 Nama Organisasi
ini
bernama SERIKAT
PEKERJA NIAGA, BANK, ........................................................................................disingkat: SP NIBA
JASA
DAN ASURANSI
Pasal 2 Bentuk Organisasi ini berbentuk kesatuan berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan dan bentuk lain dari lapangan pekerjaan Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi Pasal 3 Sifat Organisasi ini bersifat Terbuka, Bebas, Independet, Demokratis, dan Bertanggung Jawab
BAB II ASAS, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 4 Asas Organisasi SP NIBA berasaskan Pancasila Pasal 5 Waktu dan Kedudukan SP NIBA
................................................................................... Didirikan pada tanggal: ................ Bulan: Tahun: ................ berkedudukan di : .................................................................................... Merupakan bagian tak terpisahkan dari organisasi Serikat Pekerja NIBA, yang didirikan pada tanggal 2 Mei 1973, di Jakarta
................
BAB III KEDAULATAN ORGANISASI Pasal 6 1. 2.
Kedaulatan Organisasi berada di tangan Anggota, dan dilaksanakan sepenuhnya melalui forum Musyawarah Anggota SP NIBA Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pekerja yang terdaftar/tercatat sebagai anggota SP NIBA BAB IV HUBUNGAN SP NIBA DENGAN FEDERASI SP NIBA Pasal 7
1. 2.
Organisasi SP NIBA adalah Serikat Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja NIBA Organisasi SP NIBA sebagai Serikat Pekerja anggota Federasi SP NIBA tunduk dan melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai ketentuan pada AD/ART Federasi SP NIBA BAB V FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA Pasal 8 Fungsi
SP NIBA berfungsi: 1. Sebagai wadah penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja/anggota dan keluarganya 2. Sebagai sarana untuk melindungi, membela hak dan kepentingan anggota/pekerja 3. Sebagai wakil anggota/pekerja didalam memperbuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 4. 5. 6.
Sebagai sarana untuk menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku Penggalang motivasi dan semangat kerja serta sebagai pelaksana kegiatan sosial dan kekeluargaan Sebagai perencana, pelaksana dan penanggungjawab pemogokan pekerja sesuai Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.
7. 8.
Sebagai perekat kemajemukan pekerja dalam upaya memperkokoh persatuan dan solidaritas antar para pekerja Sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham perusahaan/badan usaha Pasal 9 Tujuan
SP NIBA bertujuan: 1. Memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak–hak dan kepentingan anggota 2. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan yang layak bagi anggota dan keluarganya 3. Menjaga Persatuan dan mempererat Kesetiakawanan antar sesama anggota 4. Menciptakan suasana Hubungan Industrial yang bersifat harmonis, terbuka, demokratis dan berkeadilan 5. Berhimpun dan bersatunya para pekerja untuk memperkokoh solidaritas antar sesama anggota Pasal 10 Usaha Dalam mencapai tujuan SP NIBA melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut: 1. Melaksanakan konsolidasi organisasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan SP NIBA dilingkup perusahaan dan atau badan usaha 2. Melaksanakan Pendidikan dan Latihan guna terwujudnya pemahaman anggota terhadap hak dan kewajibannya didalam organisasi untuk mengembangkan Serikat Pekerja yang profesional 3. Meningkatkan kemitraan dan kesetaraan antara SP NIBA dengan pihak pengusaha 4. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara aktif dengan Federasi SP NIBA, atas aktifitas dan perkembangan SP NIBA 5. Mengadakan usaha–usaha sosial dan ekonomi dan atau usaha lain yang sah dan bermanfaat bagi kebutuhan pekerja dan keluarganya BAB VI ATRIBUT Pasal 11 SP NIBA memiliki atribut yang terdiri dari: Lambang, Bendera, Lagu dan Atribut lainnya, yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga BAB VII KEANGGOTAAN SP NIBA Pasal 12 Anggota 1. 2. 3.
Anggota organisasi SP NIBA adalah pekerja yang bekerja didalam perusahaan/badan usaha, selanjutnya disebut Anggota SP NIBA terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin Pengaturan lebih lanjut ketentuan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA SP NIBA Pasal 13 Hak–Hak Anggota Setiap anggota berhak: 1. Bicara dan memberikan hak suara 2. Memilih dan dipilih 3. Mendapat perlindungan dan pembelaan 4. Mendapat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan 5. Membela diri Pasal 14 Kewajiban Anggota Setiap anggota berkewajiban: 1. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP NIBA serta keputusan-keputusan organisasi SP NIBA lainnya 2. Membela dan menjunjung tinggi nama baik serta kehormatan SP NIBA 3. Membayar uang pangkal dan iuran anggota SP NIBA 4. Aktif dalam melaksanakan program SP NIBA 5. Menghadiri musyawarah dan rapat-rapat yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh SP NIBA BAB IX RUANG LINGKUP SP NIBA Pasal 15 1. 2.
SP NIBA adalah Organisasi yang didirikan oleh para pekerja yang bekerja dilingkup perusahaan/badan usaha: Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi Pengaturan lebih lanjut ketentuan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga BAB X STRUKTUR DAN WEWENANG ORGANISASI SERTA KEWAJIBAN PIMPINAN Pasal 16 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi SP NIBA: 1. Serikat Pekerja NIBA, yang ada dilingkup perusahaan atau Badan Usaha, dipimpin oleh Pimpinan SP NIBA 2. Perusahaan dan/atau Badan usaha yang memiliki dan atau terdiri dari beberapa cabang usaha dibeberapa didaerah dapat mendirikan organisasi SP NIBA, karena pelaksanaan fungsi–fungsi otonomi perusahaan dan atau badan usaha didaerah 3. Pada lingkup Wilayah Daerah yang sama, perusahan dan atau Badan Usaha dapat berdiri/dibentuk SP NIBA, apabila dari masing–masing perusahaan dan atau badan usaha memiliki otonomi Management operasional usaha
Pasal 17 Kepemimpinan Serikat Pekerja NIBA dipimpinan oleh Pimpinan SP NIBA Pasal 18 Wewenang dan Kewajiban Pimpinan 1. 2.
3.
Pimpinan SP NIBA adalah pelaksana dan penanggungjawab organisasi, merupakan suatu kesatuan yang bersifat kolektif di lingkup perusahaan atau Badan usaha Pimpinan SP NIBA berwenang menentukan kebijaksanaan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Anggota dan Rapat–rapat SP NIBA lainnya Pimpinan SP NIBA berkewajiban: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat–rapat Anggota serta keputusan SP NIBA lainnya b. Melaksanakan dan memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anggota c. Menindak–lanjuti kebijakan dan atau putusan Federasi SP NIBA kedalam lingkup organisasi SP NIBA d. Menjabarkan Program Umum Federasi SP NIBA kedalam program Organisasi SP NIBA sebagai wujud komitmen dalam wadah Federasi SP NIBA e. Menyelesaikan perbedaan pendapat dan atau perselisihan antar anggota didalam organisasi SP NIBA f. Membina dan mengkoordinir, memperjuangkan, membela kepentingan dan hak– hak anggota BAB XI PENASEHAT Pasal 19
SP NIBA dapat memiliki Penasehat Pasal 20 1. 2.
Penasehat SP NIBA berfungsi memberikan saran dan nasehat kepada Pimpinan SP NIBA, baik diminta maupun tidak diminta Pengaturan lebih lanjut ketentuan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BAB XII MUSYAWARAH ANGGOTA DAN RAPAT-RAPAT Pasal 21 Musyawarah
Musyawarah adalah Musyawarah Anggota SP NIBA Pasal 22 Rapat-rapat Rapat-rapat terdiri dari: 1. Rapat Kerja Anggota SP NIBA
2.
Rapat lain: a. Rapat Pengurus Harian b. Rapat Pleno Pasal 23 Musyawarah Anggota
1. 2. 3.
4.
Musyawarah Anggota SP NIBA adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi Musyawarah Anggota diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun Musyawarah Anggota berwenang: a. Meminta dan menilai pertanggung jawaban Pimpinan SP NIBA b. Menyusun dan menetapkan Program SP NIBA c. Memilih dan menetapkan Pimpinan SP NIBA d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya Musyawarah Anggota diselenggarakan oleh Pimpinan SP NIBA Pasal 24 Musyawarah Anggota Luar Biasa
1.
2.
Musyawarah Anggota SP NIBA Luar Biasa, mempunyai wewenang atau kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Anggota dengan ketentuan diadakan oleh Pimpinan SP NIBA, atau permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang diadakan apabila: a. Organisasi SP NIBA dalam keadaan terancam atau menghadapi kegentingan yang memaksa b. Pimpinan SP NIBA melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP NIBA serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi SP NIBA c. Pimpinan SP NIBA yang tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Anggota, program-program organisasi dan rapat-rapat Pimpinan SP NIBA wajib memberikan pertanggung-jawaban atas diadakannya Musyawarah Anggota Luar Biasa Pasal 25 Rapat Kerja Anggota
1.
2. 3. 4.
Rapat Kerja Anggota merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi serta penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya Rapat Kerja Anggota diadakan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) periode kepemimpinan Rapat Kerja Anggota dihadiri seluruh anggota dan atau perwakilan anggota SP NIBA Rapat Kerja Anggota diselenggarakan oleh Pimpinan SP NIBA BAB XIII QOURUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 26
1. 2.
Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Bab XII Anggaran Dasar ini adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah peserta Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
3.
Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang Pemilihan Pimpinan, sekurangkurangnya disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini BAB XIV KEUANGAN Pasal 27
1.
2.
Keuangan dan/atau sumber pendanaan organisasi: a. Uang pangkal anggota b. Uang iuran anggota c. Sumbangan yang tidak mengikat d. Usaha-usaha lain yang sah Pengaturan lebih lanjut ketentuan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga BAB XV PEMBUBARAN/PEMBEKUAN ORGANISASI Pasal 28
1.
2.
3. 4. 5. 6.
Pembubaran Organisasi dapat dilakukan oleh anggota dalam suatu forum Musyawarah Anggota yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan qourum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Anggaran Dasar ini Organisasi pekerja atau SP NIBA, bubar atau membubarkan diri karena perusahaan dan atau Badan Usaha tutup dan atau bangkrut, sehingga menghentikan kegiatan usaha untuk selamanya yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja bagi seluruh pekerja Dinyatakan dalam keputusan pengadilan sesuai ketentuan Undang–Undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam hal organisasi dibubarkan maka kekayaan organisasi dapat diserahkan kepada badan-badan, lembaga-lembaga sosial di Indonesia Pembekuan organisasi terhadap SP NIBA dapat dilakukan apabila ternyata melanggar AD/ART Federasi SP NIBA Pembekuan terhadap organisasi SP NIBA hanya dapat dilakukan oleh DPP Federasi SP NIBA BAB XVI PERATURAN PERALIHAN Pasal 29
1. 2. 3. 4.
Peraturan-peraturan dan atau kebijaksanaan yang ada, tetap berlaku selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini Anggaran Dasar SP NIBA ini untuk pertama kali ditetapkan dalam MUNAS I Federasi SP NIBA Anggaran Dasar ini merupakan pedoman bagi setiap organisasi SP NIBA diperusahaan dan atau badan usaha dalam membentuk dan atau menjalankan organisasi SP NIBA Perubahaan atau penyempurnaan terhadap AD/ART SP NIBA ini dilakukan pada Forum MUNAS, atau Rapimnas Federasi SP NIBA
BAB XVII PENUTUP Pasal 30 1. 2.
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: ......................................... ======================
ANGGARAN RUMAH TANGGA SERIKAT PEKERJA NIAGA, BANK, JASA DAN ASURANSI BAB I L AM B A N G Pasal 1 1. 2.
SP NIBA memiliki lambang sebagai indentitas organisasi yang sama dengan lambang Federasi SP NIBA, merupakan satu kesatuan tak terpisahkan Selain lambang Federasi SP NIBA yang wajib dipergunakan sebagai indentitas organisasi, SP NIBA dapat juga mempergunakan lambang perusahaan dan atau Badan usahanya Pasal 2 Makna Lambang
1.
2. 3.
Lambang Organisasi SP NIBA merupakan pencerminan dari: a. Persatuan dan kesetikawanan serta konsolidasi organisasi b. Perjuangan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja dan keluarganya c. Berpijak pada landasan Pancasila dalam menghadapi kemajemukan pekerja dalam kemitraan dan kesetaraan Hubungan Industrial Lambang tersebut seperti ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk pembuatan Bendera, Panji, jaket, badge, vandel dan benda–benda lain yang menunjukan identitas SP NIBA Tata cara penggunaan dan pengaturan lebih lanjut lambang tersebut pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam keputusan Organisasi Federasi SP NIBA BAB II RUANG LINGKUP ORGANISASI SP NIBA Pasal 3
Organisasi SP NIBA, dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja disektor usaha: 1. Sektor Niaga dan atau Perniagaan, adalah dari para pekerja di sub sektor atau lapangan pekerjaan: a. Pertokoan b. Departemen Store, Toko Serba Ada/Toserba, Plaza dan Mall c. Pasar Swalayan/Super Market d. Koperasi Primer, Pusat Koperasi dan Induk Koperasi e. Dealer (Agen penjualan )/Supplier (toko,grosir dan eceran) dan distributor f. Usaha keagenan perdagangan (Agen penjualan & grosir) g. Pergudangan (gudang penyimpanan, perlengkapan) h. Usaha bongkar–muat barang: di pasar, pusat perdagangan, pabrik dan pergudangan i. Ekspor Impor 2. Sektor Bank dan atau Perbankan dan Lembaga Keuangan, adalah dari para pekerja di sub sektor atau lapangan pekerjaan : a. Bank Umum: Swasta, Pemerintah (Persero), Asing b. Bank Perwakilan (Bank Representative) c. Bank Perkreditan Rakyat d. Lembaga keuangan bukan Bank, Leasing, Perusahaan Pialang e. Koperasi Simpan-pinjam f. Pasar Modal; Pedagang valuta asing (money changer)
3.
4.
g. Bank Syariat h. Credit Union i. Dana Pensiun j. Bursa Efek/Saham (stock Exchanges) k. Saham Obligasi-pialang (stock & brokers) Sektor Asuransi dan atau Perasuransian, adalah dari para pekerja di sub sektor atau lapangan pekerjaan: a. Asuransi Jiwa b. Asuransi Umum c. Asuransi Pialang (Insurance Broker) d. Asuransi Penaksir Tuntutan Kerugian (Insurance loss Adjustens) e. Asuransi kredit Sektor Jasa–Jasa dan atau Pelayan Publik, adalah dari para pekerja di sub sektor atau lapangan pekerjaan: a. Jasa Penjualan Rumah (Real Estate Agent) b. Jasa Pelayanan Umum dan Perumahan c. Jasa Keamanan (Security service) d. Jasa Kurir dan Pos serta Pengiriman (Courier Service) e. Jasa Informasi dan Tehnologi; Internet Service Provider, Radio Panggil, Telepon Seluler, Premium Call dan Jasa Warung Telekomunikasi f. Yayasan g. Perusahaan Konsultan (Bussines Counsultans) h. Jasa Penyewaan Gedung (Office Building) i. Jasa Layanan Pembersihan dan Pemeliharaan (Cleaning Maintenance and Service) j. Jasa Perparkiran k. Konsultasi pajak l. Pemasaran bertingkat (Multi Level Marketing) m. Pengepakan (Packing) n. Layanan Penyewaan (Rental Service) o. Lembaga Pendidikan/pelatihan p. Pekerja Kantor Pengacara/Advokat q. Pekerja Kantor Notaris dan atau PPAT r. Artis/jasa hiburan BAB III KEANGGOTAAN Pasal 4 Syarat–syarat Menjadi Anggota
1.
2.
Yang menjadi Anggota SP NIBA adalah: Setiap Warga Negara Republik Indonesia berstatus sebagai pekerja dari Perusahaan atau Badan Usaha dapat diterima menjadi anggota SP NIBA yang ada dilingkungan kerjanya Persyaratan untuk menjadi anggota adalah: a. Pekerja dari perusahaan/badan usaha tempatnya bekerja b. Menerima dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP NIBA dan Peraturan serta keputusan lain dari organisasi c. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh SP NIBA d. Memiliki komitment untuk berjuang bersama–sama anggota lainnya demi kepentingan para pekerja dan keluarganya e. Tidak menjadi/merangkap sebagai anggota organisasi Serikat Pekerja lain baik didalam dan atau diluar perusahaanya
Pasal 5 Tata Cara Menjadi Anggota Tata cara menjadi anggota Biasa SP NIBA: 1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang dialamatkan kepada Pimpinan SP NIBA di tempatnya bekerja 2. Melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh organisasi Pasal 6 Pengesahan Menjadi Anggota 1. 2.
Seorang pekerja yang telah memenuhi ketentuan pada pasal 4 dan pasal 5, pengesahaannya sebagai anggota diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) SP NIBA Ketentuan tentang Kartu Tanda Anggota (KTA) SP NIBA diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Organisasi Federasi SP NIBA BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 7 Hak Anggota
Setiap Anggota SP NIBA berhak: 1. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul, saran serta pertanyaan, baik secara lisan maupun tulisan 2. Memilih dan dipilih menjadi Pimpinan SP NIBA 3. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi 4. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dari organisasi 5. Lain–lain yang ditentukan dalam Peraturan Organisasi Pasal 8 Kewajiban Anggota Setiap anggota SP NIBA berkewajiban: 1. Mentaati melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP NIBA 2. Melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Anggota, Rapat Kerja Anggota dan Keputusan–Keputusan lain dari SP NIBA 3. Membayar uang pangkal dan iuran anggota 4. Membantu Pimpinan SP NIBA dalam melaksanakan tugas organisasi 5. Membela dan menjaga nama baik dan kehormatan organisasi 6. Menjaga dan memperkokoh persatuan dan solidaritas antar sesama anggota 7. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan bersama dari organisasi SP NIBA 8. Menghadiri Musyawarah dan Rapat–rapat yang telah ditentukan oleh organisasi
BAB V PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN SANKSI ORGANISASI Pasal 9 Berhenti Menjadi Anggota Setiap Anggota Organisasi SP NIBA tidak dapat diberhentikan sebagai anggota, kecuali karena yang bersangkutan: 1. Meninggal dunia 2. Berhenti; atas permintaan sendiri 3. Diberhentikan, mengundurkan diri dan berhalangan tetap Pasal 10 Sanksi Organisasi 1.
2.
3.
4.
5.
Penetapan sanksi dikenakan terhadap anggota dapat berupa: a. Peringatan lisan dan atau tertulis b. Skorsing c. Pemberhentian Peringatan lisan dan atau tertulis dikenakan terhadap anggota dikenakan akibat dari: a. Telah dengan sengaja tidak lagi sejalan dengan peraturan dan kebijakan organisasi b. Telah dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota Peringatan Lisan dan atau tertulis yang diberikan kepada anggota, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, dan wajib untuk mendapatkan jawaban/tanggapan dari yang bersangkutan atas peringatan tersebut Apabila sebagaimana ketentuan ayat (3) pasal ini tidak mendapatkan jawaban/tanggapan dari anggota yang menerimanya, maka segera diberikan Surat Peringatan yang ke-2 (dua), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan wajib untuk mendapatkan jawaban/tanggapan Surat Peringatan yang ke-3 (tiga) diberikan kepada anggota apabila ketentuan sebagaimana ayat 4 (empat) pasal ini tidak dilaksanakan Pasal 11 Skorsing
1.
2. 3.
Penetapan sanksi organisasi berupa skorsing dikenakan terhadap anggota karena tidak menanggapi peringatan lisan dan atau tertulis yang telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali Skorsing yang diberikan terhadap anggota diberlakukan untuk jangka waktu 2 (dua) bulan dan diwajibkan kepada yang bersangkutan untuk membela diri Selama masa skorsing, anggota akan kehilangan hak–haknya sebagai anggota Pasal 12 Pemberhentian
1. 2.
Tindakan pemberhentian terhadap anggota diambil setelah proses skorsing dilalui Tindakan pemberhentian dilakukan oleh Pimpinan SP NIBA kepada yang bersangkutan setelah diadakan rapat khusus untuk itu
Pasal 13 Pembelaan Diri 1.
2.
Pembelaan diri akibat skorsing atau pemberhentian dari anggota dilakukan dalam Musyawarah Anggota, Rapat Kerja Anggota dan atau pada rapat Pimpinan SP NIBA yang khusus diadakan untuk itu Apabila pembelaan diri tersebut diterima, maka terhadap yang bersangkutan diadakan rehabilitasi Pasal 14
Pelaksanaan dari ketentuan pasal 10, 11, 12 dan pasal 13 dari Bab V ini, dilaksanakaan berdasarkan keputusan rapat pleno SP NIBA yang diadakan khusus untuk itu BAB VI SUSUNAN DAN PERSYARATAN PIMPINAN SP NIBA Pasal 15 Susunan Pimpinan SP NIBA 1. 2.
Susunan Pimpinan SP NIBA terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno Pengurus Harian terdiri dari: a. Ketua b. Wakil-wakil Ketua c. Sekretaris d. Wakil-wakil Sekretaris e. Bendahara f. Wakil Bendahara 3. Setiap wakil-wakil ketua bertindak selaku ketua koordinator seksi. 4. Jumlah wakil-wakil ketua terdiri dari minimal 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang 5. Jumlah wakil-wakil sekretaris disesuaikan dengan jumlah wakil ketua yang ditetapkan 6. Seksi-seksi adalah sebagai pengurus pleno terdiri dari: a. Seksi Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan b. Seksi Advokasi/Pembelaan c. Seksi Hubungan Industrial d. Seksi Kesejahteraan anggota e. Seksi HUMAS & Olahraga/Kesehatan 7. Jumlah personalia dari masing-masing seksi terdiri dari minimal 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang 8. Gabungan pengurus harian dan pengurus seksi-seksi adalah pengurus pleno lengkap 9. Jumlah Pimpinan SP NIBA maksimal 17 (tujuh belas) orang 10. Masa bakti Pimpinan SP NIBA ditetapkan 3 (tiga) tahun 11. Tata kerja dan pembidangan tugas diantara anggota Pimpinan SP NIBA diatur dalam peraturan organisasi SP NIBA Pasal 16 Syarat–Syarat Pimpinan Syarat-syarat Pimpinan SP NIBA Basis adalah: 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa 2. Anggota SP NIBA, mempunyai kepribadian yang baik, dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap organisasi
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Menerima dan tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan lain dari SP NIBA Mampu bekerjasama secara kolektif Memiliki visi dan idealisme dalam memahami peran organisasi SP NIBA dilingkungan perusahaan Mendapat dukungan dan kepercayaan dari para anggota Tidak merangkap sebagai anggota pada Serikat Pekerja lainnya Bersedia dicalonkan BAB VII SANKSI ORGANISASI DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN Pasal 17 Berhenti dari Pimpinan
1.
2. 3. 4.
Personalia Pimpinan SP NIBA tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali karena yang bersangkutan: a. Meninggal dunia b. Berhenti atas permintaan sendiri c. Diberhentikan, mengundurkan diri, melakukan tindak pidana dan berhalangan tetap. Berhenti atas permintaan sendiri dan atau pengunduran diri sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf c pasal ini adalah diajukan secara sukarela oleh yang bersangkutan Diberhentikan karena melakukan tindakan pidana adalah setelah terbukti serta mempunyai kekuatan hukum tetap Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah: a. Meninggal dunia b. Karena kesehatan tidak mungkin melakukan tugasnya sehari–hari c. Tidak dapat aktif karena penugasan kerja, lebih dari 6 (enam) bulan d. Pemutusan Hubungan Kerja dan atau Pensiun e. Bertempat tinggal diluar Wilayah Negara RI Pasal 18 Sanksi Organisasi
1.
2.
3. 4. 5. 6.
Penetapan sanksi organisasi dapat dikenakan terhadap personalia pimpinan berupa: a. Peringatan lisan b. Peringatan tertulis c. Skorsing d. Pemberhentian Peringatan lisan dan atau tertulis dikenakan terhadap personalia pimpinan akibat dari perbuatanya: a. Dengan sengaja melalaikan tugasnya sebagai Pimpinan Organisasi SP NIBA b. Dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi c. Dengan sengaja melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga SP NIBA Peringatan lisan dan atau tertulis berlaku untuk jangka waktu 1(satu) bulan dan wajib memberikan jawaban/tanggapan Apabila ketentuan pada ayat (3) pasal ini tidak mendapat jawaban dari yang bersangkutan, maka segera diberikan peringatan yang ke 2 (dua) Peringatan tertulis ke-2 (dua) berlaku untuk jangka waktu (1) satu bulan dan wajib memberikan jawaban/tanggapan Peringatan tertulis ke-3 (tiga) diberikan apabila yang bersangkutan tidak memberikan jawaban/tanggapannya
7.
Sanksi organisasi berupa skorsing terhadap pimpinan segera diberikan, apabila ketentuan pada ayat (6) pasal ini tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan Pasal 19 Skorsing
Penetapan sanksi organisasi berupa skorsing dikenakan terhadap personalia Pimpinan karena melakukan tindakan dan atau pelanggaran berat, sesuai kriteria yang ditetapkan dalam rapat Pimpinan SP NIBA dan yang bersangkutan tidak menanggapi peringatan yang telah diberikan sebagaimana ketentuan pasal 16 Anggaran Rumah Tangga ini Pasal 20 Pembelaan diri 1. 2.
Pembelaan diri akibat skorsing dapat dilakukan dalam rapat pleno pimpinan SP NIBA, Rapat Kerja Anggota dan atau Musyawarah Anggota Apabila ternyata di dalam pembelaan diri tidak terbukti kesalahannya, maka terhadap yang bersangkutan wajib diadakan rehabilitasi Pasal 21 Pemberhentian
Penetapan sanksi berupa pemberhentian terhadap personalia Pimpinan ditetapkan karena: 1. Peningkatan skorsing karena terdapatnya bukti-bukti yang meyakinkan 2. Memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal 18 Anggaran Rumah Tangga ini Pasal 22 Pelaksanaan dari dari ketentuan pasal 17, 18, 19 dan 20 yang dikenakan pada anggota pimpinan SP NIBA Basis dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pleno SP NIBA yang diadakan khusus untuk itu Pasal 23 Pergantian Pimpinan Antar Waktu 1.
2.
3.
Pergantian personalia Pimpinan SP NIBA antar waktu adalah pergantian salah seorang personalia Pimpinan atau lebih yang disebabkan karena: a. Meninggal dunia b. Berhenti, atas permintaan sendiri c. Berhalangan tetap d. Merangkap jabatan e. Diberhentikan Pergantian Personalia Pimpinan sebagai akibat dari ketentuan pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e pasal ini dilaksanakan melalui rapat pleno SP NIBA dan hasilnya wajib dilaporkan dan diusulkan kepada Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA untuk disahkan Khusus untuk jabatan Ketua dalam pimpinan SP NIBA, penggantinya adalah berstatus sebagai pelaksana jabatan sementara (PJS) Ketua sampai terselenggaranya Musyawarah Anggota SP NIBA
BAB VIII SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG PENASEHAT Pasal 24 1. Susunan dan personalia Penasehat SP NIBA dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Anggota SP NIBA dan atau oleh Pimpinan SP NIBA melalui rapat pleno yang khusus diadakan untuk itu 2. Susunan dan personalia Penasehat SP NIBA terpilih sesuai ketentuan pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada organisasi Federasi SP NIBA Pasal 25 Tugas dan Wewenang Penasehat 1.
2.
3. 4.
Penasehat merupakan badan yang bersifat kolektif yang bertugas memberikan saran dan nasehat, baik diminta maupun tidak diminta kepada Pimpinan SP NIBA dalam menjalankan dan mengendalikan segala kegiatan dan usaha organisasi Personalia Penasehat pada Pimpinan SP NIBA adalah: a. Anggota SP NIBA b. Memiliki pengetahuan, kemauan dan komitment terhadap keberadaan organisasi SP NIBA Basis Jumlah penasehat terdiri dari minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang anggota Persyaratan lain dari personalia Penasehat dapat ditentukan lebih lanjut oleh Pimpinan SP NIBA BAB IX PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 26 Musyawarah Anggota
1.
2.
3.
4. 5. 6. 7.
Musyawarah Anggota dihadiri oleh: a. Peserta b. Peninjau Peserta terdiri: a. Pimpinan SP NIBA b. Anggota SP NIBA Peninjau terdiri: a. Unsur Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA b. Unsur Management Perusahaan/Badan Usaha c. Unsur undangan perorangan apabila dianggap perlu Jumlah peserta, peninjau dan undangan diatur dalam peraturan tersendiri oleh Pimpinan SP NIBA Pimpinan Musyawarah Anggota dipilih oleh dan dari peserta Sebelum Pimpinan Musyawarah Anggota dipilih, Pimpinan SP NIBA bertindak sebagai Pimpinan Musyawarah Anggota Sementara Peserta Musyawarah Anggota Luar Biasa adalah sama berdasarkan ayat (1) sampai dengan ayat (6) pasal ini. Pasal 27 Rapat Kerja Anggota
1.
Rapat Kerja Anggota dihadiri oleh:
2.
3.
4. 5.
a. Peserta b. Peninjau Peserta terdiri dari: a. Pimpinan SP NIBA b. Anggota SP NIBA Peninjau terdiri dari: a. Unsur Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA b. Unsur Management Perusahaan/Badan Usaha c. Unsur undangan perorangan apabila dianggap perlu Rincian peserta, peninjau/undangan lainnya dalam Rapat Kerja Anggota ditentukan oleh Pimpinan SP NIBA Rapat Kerja Anggota diselenggarakan dan dipimpin oleh Pimpinan SP NIBA BAB X HAK BICARA DAN HAK SUARA Pasal 28 Hak Bicara dan Suara
Hak 1. 2. 3. 4.
Bicara dan Hak Suara dalam Musyawarah dan Rapat-rapat diatur sebagai berikut: Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara Peninjau hanya memiliki hak bicara Hak bicara dan hak suara yang dipergunakan didalam Forum Musyawarah dan Rapat– rapat diatur/ditetapkan tersendiri oleh Forum tersebut Jumlah hak suara peserta dalam hal pemilihan Pimpinan Musyawarah dan Pimpinan Organisasi SP NIBA, diatur dalam peraturan tersendiri yang disahkan oleh Forum Musyawarah, sebagaimana dimaksud pada BAB IX Anggaran Rumah Tangga ini. BAB XI PEMILIHAN PIMPINAN ORGANISASI Pasal 29
1. 2.
3.
4. 5. 6.
Pemilihan Pimpinan SP NIBA dilakukan melalui Formatur Formatur terdiri dari: a. Seorang Ketua b. Beberapa orang anggota Pengambilan putusan: a. Pengambilan putusan dalam hal pemilihan formatur dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat b. Apabila pengambilan putusan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat tidak menghasilkan putusan, maka dilakukan pemungutan suara (voting) Ketua Formatur adalah Ketua SP NIBA yang terpilih sebelum formatur terbentuk Tata cara Pemilihan anggota Formatur diatur dalam peraturan tersendiri yang diputuskan dalam Forum Musyawarah Anggota Anggota Formatur Musyawarah Anggota dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah, dan ditetapkan dalam sidang Musyawarah Anggota Pasal 30 Tata Cara Pemilihan
Tata cara pemilihan Ketua dan personalia Pimpinan SP NIBA diatur dalam tata tertib Musyawarah Anggota
Pasal 31 Pengukuhan Hasil Musyawarah Anggota Hasil Musyawarah Anggota SP NIBA tentang susunan dan komposisi personalia Pimpinan SP NIBA wajib mendapatkan pengukuhan dari Dewan Pimpinan Federasi SP NIBA pada lingkup daerah masing-masing BAB XII KEUANGAN Pasal 32 Sumber keuangan dan atau pendanaan organisasi yang utama bersumber dari Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Uang pangkal dan uang iuran anggota bagi setiap pekerja sebagai anggota organisasi SP NIBA Basis wajib dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab 2. Uang pangkal anggota organisasi adalah kewajiban yang dibayar 1 (satu) kali pada saat pertama kali mendaftar sebagai anggota SP NIBA 3. Iuran anggota adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap anggota organisasi SP NIBA dan pembayarannya dilakukan pada setiap bulan selama menjadi anggota organisasi SP NIBA 4. Uang pangkal dan uang iuran bagi pekerja sebagai anggota SP NIBA jumlah nominalnya ditentukan melalui forum Munas dan atau Rapimnas Federasi SP NIBA 5. Proses administrasi dari pemungutan uang pangkal dan uang iuran dari pekerja serta pendistribusiannya kepada perangkat Federasi SP NIBA dilakukan oleh masing–masing SP NIBA Pasal 33 1.
2. 3.
4.
Perolehan dana dari uang pangkal dan uang iuran pekerja ditetapkan pembagiannya sebagai berikut: a. SP NIBA, sebesar 50% b. DPC Federasi SP NIBA Kabupaten/Kota, sebesar 20% c. DPD Federasi SP NIBA Propinsi, sebesar 15% d. DPP Federasi SP NIBA, sebesar 15% Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh SP NIBA wajib disetor secara langsung kerekening masing–masing perangkat organisasi Federasi SP NIBA Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi, wajib dipertanggungjawabkan dalam forum yang akan ditetapkan dalam aturan organisasi Pengelolaan keuangan organisasi diupayakan melalui rekening bank SP NIBA masingmasing BAB XIII PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 34
Penyempurnaan terhadap Anggaran Rumah Tangga SP NIBA ini hanya dapat dilakukan oleh Munas dan atau Rapimnas Federasi SP NIBA
BAB XIV PENUTUP Pasal 35 1. 2.
Hal–hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dalam Peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Pimpinan SP NIBA Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: ................ =================
