Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali
GerindraAncamTindak Kader 'Pemain' Bansos
f
Anggota Dewan yang Fasilitasi Bansos Fiktif Masih Bungkam fiktif
DENPASAR" NusaBali
DPD Gerindra gerah dengan kasus bansos fiktif Rp 200 juta
untuk pembangunan Merajan Sri Arva Kresna Kenakisan di
Banjai Anjingan, Desa Pak-
DPD Gerindra Bali ancam beri tindakan tegas.
Ketua DPD Gerindra Bali, IB Putu Sukarta, menegaskan pihaknya tidak akan mento-
tasi anggota Fraki Gerindra
leransi kader yang memainkan uang bansos. "Dana bansos itu adalah uang rakyatyang dibahas dan diputuskan antara DPR dan
DPRD Klungkupg Wayan Kicen
pemerintah. ,adi, kita di Gerindra
ranan Getakan, Kecamatan Ban-
iarangkan yang diduga difasili-
Adnyana. jika kader bersangkutan terbukti bermain bansos
Befiambung ke
Hal{s Kdom
1
Gerindra Ancam Tindak' Kader 'Pema n' Bansos Bali 2009-2014 ini.
Sementara itu, Wayan Kicen iustru lnsffrkikan kadeJtrntuk inengawalnya, Kalau dalairfl
hanya kader Gerindra yang ha-
rus dikenai tindakan tegas jika
terbukti mainkan bansos fiktif. Siapa saja yang
bdrmah, hukum
nyana yang disebut-sebut
memfasilitasi bansos pem-
bangunan Meratan SriArya Kresna Kepakisan di BanjarAnjingan, l)esa Pakraman Getakan, belum mau angkat bicara terkait kasus ini. Hingga Minggu kemarin, anggota Fraksi Gerindra Dapil Banjarangkan DPRD Klungkung 20142019 ini belum bisa dikonfirmasi. Saat seiumlah awak media mendatangi rumahnya di Ban-
harus ditegakkan tanpa pandang bulu. ",adi, kader partai lain atau siapa saia yang memainkan uang
jar Anjingan, Desa Pakraman
rakyat berupa usulan bansos
kutan tidakada ditempaL Saatitu, pintu gerbang rumahnya tertutup rapat. Setelah dipanggil dari Iuar,
fiktif, ya hukum harus ditegakan," tandas anggota Komisi X DPR RI dari Fraki Gerindra Dapil Bali ini. Gus Sukafta menegaskan, pihaknya sudah memantau kasus
dugaan bansos fiktif senilai
Rp
200 iuta di Banjar Aniingan, Desa
Pakraman Getakan, Klungkung. "Partai sudah pantau kasus ini. Pasti kita tegakan juga aturan di internal Gerindra. Sanksi akan ialan, kalau terbukti adanya ket-
erlibatan kader yang dimaksud
(Wayan Kicen Adnyana, Red)," papar politisi Gerindra asil Geriya Buruan Sanur, DenDasar Selatan yang mantan Wakil Ketua DPRD
Edisi
Hal
Ad
: I &rts
Getakan, Minggu siang sekitar pukul 14.00 Wita, yang bersang-
akhirnya muncul menantu dari Wayan Kicen Adnyana, yakni Ni Putu Hema Wati. Ketika keluar membuka pintu gerban& Putu Hema Wati terlebih dulu menanyakan-identitas awak media."Oh, dari media. Bapaknya .[KicenAdnyana) lagi keluar, saya
tidak tahu pergi ke mana," ujar Hema Wati sembari memegang pintu gerbang dan tidak lama berselang Iangsung ditutupnya
'kembali. HemaWatisendirimerupakan
istri I Ketut Krisnia Adiputra,
t
sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakitan provinsi Bali :,_.
.
?tn terpisah dl Semarapura, Mlnqgu
kemarin, Kapolres Klunekune
AKBP
FX Arendra Wahvudimemi benarkan pihaknya balal melaku-
t(an pemeriksaan saksi-skas
j
secara marathon. Kasus pertama
yang akan digeber terlebih dulu adalah bansos fi ktif pembanzunan Meraian Sri Arya Kresna Kdtakisan yangdiduga melibatkan Ketut Krisnra Adiputra.
dilajut .kapKemudian, bansos
mengung-
fiktif Kelompok Tani
Ternak Babi yang drduga libatkan Putu HemaWati, istri dari Krisnia Adiputra. "Kita tengah menelusuri
ini, uiar KaDolres Arendra Wahyudi. Setain itu, laniut Kapolres, pihaknya iuga akan !anggil peJaDat terkait darj DisbudDar kasus
Klungkung, Dinas ppK
Menantu anggota Dewan, Nl putu Hema Wati, di
Banjar Anjingan, Desa lumahnya.kawasan Baniarangkal, Klungkung, Miirg"gu (6/3). anak dari Kicen Adnyana. Krisnia Adiputra inilah ying dalam proposal dugaan bansos ftktiF bertindak sebasai Ketua panitia Pembangunan Merajan Sri Arva Kresna Kepakisan. Saat drperrkia polrsi, lumar [4/3) lalu, krjsnia Adiputra mengakui bansos Ro 200 juta tersebut drfasilitasi oteir ayatrnya. Bukan hanya Krisnia Adiputra
yang diduga tersangkut kasus bansos fiktifsebesar Rp 200 iura. Sang istri, Putu Hema Wan, iuea drduga tersangkut dalam kasis dana hibah fiktif Kelompok Tani Ternak Babi Catur Buana Sari di Banjar Anjingan, Desa cetakan senilai Rp 150 juta. Dalam kasus ini, Hema Watitercantum sebaqai Ketua Kelompok TaniTernak B;bi Carur Buana Sariyang mengambil
banruan hibah Rp 150
juta,2I
April2015lalu. Ketika Tim Monitorins dan Evaluasi [monev) dari Bisian Kesra Setdakan Klungkunq dan Badan Pemeriksaan Keuangan
Pembangunan (BPKPI terju n
melakukan pengecekan, Selasa (1/3) lalu, ternyata tidakada babi dan aktivitas Kelompok TaniTernak Babi Catur Buana Sari.
Pantauan NusaBali di Mapolres Klungkung l\4inggu sian& trdak ada pemeriksaan terkatt dugaan bansos fiktifyang melibatkan pasutri Ketut lcisniaAdiputra dan Putu Hema Wati tersebut.
Informasinya, Unit Tipikor Polres
Klungkung sudah menyiapkan pemanggilan saksi-saksi lanjutan. "Besok (hari inij kita layang-
Edisi
i %i^,7
Hal
:ll
M
deo# G€takan,k;;a;;;;
kan pamanggilan saksi,saksi untuk diperiksa. Kita teneah
menyiapkan s!rat pemanggilin,, ular sumber di Mapolres Klune_
kung, Minggu kemarin. Hany"a sumber tersebut enggan menn.cl slapa saja saksi yang saJa,
aKan olpanggjt.
Sejauh ini, ja,aran polres
Klungkung sudah memeriksa 4
saksi terkait kasus bansos fiktif di Desa Getakan, Salah satunya,
Ketut Krisnia Adiputra, selaku pCm ba nsunan Merajan Sri Arya Kresna Kep-
Ketua Panitia
Klsan, yang kesehariannya
bekerta sebagal pegawai kontrak di Disdikpora Klungkung. SedanBkan 3 saksi lainya adalah krama Baniar Anjingan yang namanya dlcatut dalam proposal bansos tiktrf, yakni I Wayan Artawan. I Made Ardika, d'an I Nensah
Sudiarta.
:
Informasi lain me nvebutka!, polisi juga akan pinssrl I
Korhang Raka Wiadnyana, anegota Polri yang kini bertugas ai )ulawest dan dalam Droposal
bertindak sebagai Sekretaris
Pembangunan Merajan Sri Arva Kresna Kepkisan. Dia merupakan kakak kandung Krisnia Adibutra, .rnak dari Wayan Kicen Adnyana.
"Kita ingin telusuri
seiaulr_
mana keterlibatan yang bersangi
kutan IRaka Wiadnyana] dalair kasus ini. Tentu kita akan ber-
kordinasi dengan pihak terkai!
karena yang bersangkutan masih
berdinas di luar daerah, kata sumber tersebuL
Dikonfirmasi NusaBali secara
"o/(
KIu ngkun& dan Bagian Kesra Setdakan
KrungKung. Disist lain, Kadisbudpar Klunskung Wayan Sujana mengatakai'
prnaknya memang dja semoat melakukan verifikasi terhadao
pura di^Baniar Anjingan, Desa paliraman Uetakanyangdimohonkan bantuan danahibah R0305,4 iuta.
Namun, pihaknya bilum dipat
mengungkap hasil dari verifiliasi tersebut.
Terka
it
soal siapa vane
melakukan verifikasi, menuru'[ Suiana, dilakukan kepala brdans terkait di DisbudDar Klunekunel "Untuk hasil verihkasinya leluir
dapatsaya sampaikan, karena dokumennya dikantor," elak Su,ana
saat dikonfirmasi per telepon, Minggu kemann. Sementara, Kepala Inspel{torat
Provinsi Bali, I Ketut fenens, menyatakan pihaknya segera akan turun melakukan Oengawasan lebih mendalam Iaeiterkait
bansos. "Kami akan me"lakukan pengawasan ke bawah terhadap bansos-bansos yang dikucurkan
pemerintah kabupaten/kota,
uiar Ketut Teneng saat dihubungi
NusaBalr di Denpasar, Minggu Kemann.
Menurut Tenen& tidak tertutup kernungkinan terjadi dugaandugaan penyelewengan dana bansos trktrldi temDatlain, Makanva. perlu dilakukari penelusuran ke
bawah. "Karena sekian banyak
dana bansos dicairkan setiap
tahun. Kami sebenarnya sudah s€ring meiakukan pengawasan dan pencegahan, supaya dana bansos benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat, bukan atas nama saja," tegas birokrat asal Desa Les, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini. "-r nat w
dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
,r1
Kasus Dugaan PunglidiOrganda Bali
Iadifuigkutan Sewa, Pemilik Kena Belasan Iuta DENPASA& NusaBali
sewa dikenalan bia),'a Rp 65 iuta,
Xasus dugaan pungutan liar [pungli) di Organda Bali dan Dinas Perhubungan (Dishub) Bali yang kini akan diselidiki oleh Keiad Bali sudah banFk dikeluhkan pemilik angkutan sewa pariwisata sejak lama. Bagaimana tidak untuk bisa memiliki izin resmi angkutan sewa, pemilik
Tga
minggu langsungkelat'' jelassumber yang diternui Minggu (6/3). Setelah mengantongi izin angkutan sewa dengan plat nomor khusug pemilik kendaraan belum bisa berop-
eiasi. PasalnF, mereka harus ikut koperasi atau wadah lainnla yang
'
berbadan hukum. Untuk meniadi
kendaraan harus merogoh kocek
anggota koperasi angkutan sewa,,ang
hingga belasan juta-
kebanyakan iuga dimiliki Organda Bali, pemilik kendaraan hams kembali merogoh koc€lo'"" "lGlau saya ikut salah saft koperasi di awal bayar
Salah satu pemilik angkutan sewa mengungkapka4 uang sebanfak itu sebagian mengalir ke Organda Bali
sementara lainnla ke Koperasi AnF kutan Sewa, la menjelaskan awalnya memiliki mobil jenis Toyota AEnza dengan status mobil pribadi. Nah, 'untuk menjadi mobil angkutan sewa,
ia harus mengums izin diantiran).a
meminta surat rekomendasi dari Organda Bali. "Biasanya ada oloum di organda Bali yang langsung mengurus perizinan itu Untuk mengubah
status mobil pribadi ke angkutan
Rp 12 iuta. Selanjuhya tiap bulan saya
'
batariuranwajiblaDgl€tanlapajak .
1 iutaj'b€ber sumber),ang enggan disebutkan nama /a ini. lcsus pungli ini meled;k setelah muncul la)anan aplihsi Fansportasi Grabcax Dengan harga yangjauh lebih murah, Grab Car mulai berop€rasi di Bali dengan sistem pemesanan via onlirle. lGbamya, Oryanda Bali iuga memberikan rekomendasi Grhadap
Rp
keberadaan GrabCar yang ielas-jelas
sudah mendapat penolakan dari Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kumiawan mengatakan terkait kasus dugaan pungli di OrgandaBalidanDishub Bali kini sedang di-
tangani penyidikAshari mengatakan sejak sepekan lalu, Kejati Bali sudah
mengeluarkan Sprinlid (surat perintah penyelidikan) dan menubjuk jaksa untuk menangani kasus ini. "Sprinlid sudah turun sejak minggu lalu," terangnfa.
Ia mengatakan, dugaan awal ,ang didapat dari laporan maslakat adanya duSaan pungutan
liar
'aitu dilakukan Organda Bali untuk lang rekomendasi izin Fansport Namun Ashari enggan membeber secara detail mengenai kasus ini karena bisa menganggu jalannya penyelidikan. Namun untuk pemelikaan saksi alian
dimulai pada harlJni, senin
[7/3) dengan memanigil Ketua Biro Angkutan Sewa Organda Badun& Walan Suata Sebelumnla, Keoa Organda Bali, I lGtut Eddy Dharma Putra membantah tudingan penyelewengan pungutin rekomendasi }|ang disampaikan Aliansi Sopir Transport Bali saat merBgelar al(si di Keiakaan Tinggi . gali, Kamis (3/31 lalu. "Tidak ada sama sekali itu. Itu suara sumhng ,ang tidak bisa dibukikan dengan benar;' kata Eddy Dharma Putra, f\amis (3/3), seperti dilansir Antara.
Ia menambahkan bahwa laporan pertanggungjawaban organisasi termasuk laporan keuangan telah disahkan dan disepal€ti oleh anggota
dalam Musyawarah Kerja Daer.ah (Mukerda) y"ng dilakanakan tiaiubaru ini. Terkait dengan aksi unjuk iasa aliansi tersebul Eddy mengaku hal tersebut merupakan hal wajar di era demokrasi. "|tu dinamika berorganisasi. Sudah di'clear'kan secat-a organisasjl' katanta. r€z
€
Edisi Hal
I sctin,T
k@t
"pl(
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali
PembagianPHR Lega Selulc
*
Dikritigi
Sugawa Korry Minta Diaudit "Kan komunikasikan dong? Jangan kabupaten yang menenma dipojokkan. Kan antar kabupaten di Bali rata- rata sesama bupati dari
'
PDIP" DENPASAR, NusaBali
DPRD Bali mengkritis bagibagi dana penyisihan dari Pajak
Hotel dan Restaurant [PHR) untuk kabupaten /kota yang ke mba li diungkit-ungkit supaya dihapuskan karena dinilai
tidak transparan. Wakil Ketua DPRD Bali
I Nyoman
Sugawa
Korry, Minggu (6/3) di Den-
I )
Edisi
:S(|nin,7
Hal
:?-
terbuka oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembanl gumn (BPKPJ
Menurut Sugawa Korry, wac4na menghapus pemberian dana PHR kepada kabupaten/
Secara Terbuka Menurut mantan a nqgota
ll DPRD Bati ini,l;tau ada dana PHR dirasakan belum tra nspa ran pe ngelolaan nva. bukan dana PHR yang diberilian Komisi
Repada kabupaten yang disorot atau dihapus, tapi oknum dan proses pertanggung.iawabannya_yang dievaluasi.'.rangan
kota di Bali yang tidak memiliki
sarahkan Ikabupaten/kota) yais menerima," ujar Sugawa Kbirv."
mengacaukan konsep berbangsa
bupaten Badung menyisihkan
Apalagi ktni.
penghasilan dari pariwisata,
dan bernegara dalam tatanan NKRI.
"lni negara NKRL langan
berpikiran sempit," ujarnya seraya me nyembunyikan siapa oknum yang ungkit-ungkit pembagian dana PHR itu. "Kalau dana PHR disisihkan untuk kabupaten lain yang tidak
memiliki penghasilan dari
PHR
yQ,wajar. Jangan memberi tetapi rqdlah diomongin. ltu namanya leBa seluk
kita dia, (a-
PHR-nya kepada kab upaten/ kota lain yang notabene samasama dipirnpin oleh bupati dari
kader PDIP "Kan kontunikasikan dong? Jangan kabupaten yang
menerima dipojokkan. Kan an-
tar kabupaten di Bali rata- rata sesama bupati dari PDIPi' kata mantan Ketua Bappilu DPD I Golkar Bali ini,
Ditegaskan, u ntuk pertang-
[memberi tidak iklas)]'
utar poli$isi Golkar asal Desa
gungjawaban PHR yang dibagi-
Banyuatis, Kecamatan Baniar, Kabupaten Buleleng ini. ,Menurut dia, tu ris datang ke Bali, tidak hanya berlibur
BPK, BPKP, dan Inspektorat. "Sebaiknya berikan lembaga
Denpasar, karena memang'di dua daerah ini dikonsep untuk kawasan akomodasi pariwisata.
"Wisatawan itu datang ke Bali tidak hanya datang untuk menginap di Badung dan Denpasar N4ereka (wisatawan] datang ke Bali untuk nielihat Bali. Mereka bisa datang ke Buleleng, bisa
DOK NUSABALI
Sugawa Korry
iklas) agar diaudit saja secara
di Badung. Secara kebetulan saja numplek di Badung dan
# .
pasar mengatakan, pembagian dana penyisihan PHR supaya tid,ak lega seluk (memberi tidak
datang ke IGrangasem.dan daerah lainnya," ujarnya.
ttbtd 66
kan kepada kabupaten/kota sudah ada yang mengawasi, yakni
_
tersebut melakukan pengawasar dan pemeriksaan. Kalau berpikiran sempit, saya khawatir akan
timbul persoalan. Nanti turis yang menginap di Badung nggak dikasi ke Karangasem, tidak diberikan masuk ke Buleleng, tidak diberikan masuk ke Tabanan. Kan kacau jadinya," tegas Sugawii
Korry.
i.
nat
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
/
UNTUK perbaikan jembatan yang roboh di Sidemen, Pemkab Karangasem menyediakan anggaran Rp 3,5
miliar.
Perbaikan lemhatan Rohoh
/
di Sidemen Dianggarkan Rp 3,5 M AMLAPUM, NusaBali Perbaikan jembatan yang jebol,
yang menghubungkan Desa Sangkan Gunung menuju Desa Sideme4 Kecamatan Sidemen lkrangasem, dianggarkan Rp 3,5 miliar di APBD 2016. Namun proses tender belum jalan. Sehingga sejak jembatan itu jebol pada Minggu [1a funi 2015),
hingga Maret 2016, tercatat telah 10 bulan jaluritu lumpuh.
Tender masih dalam proses persiapan. Sehingga belum dibuka untuk umum. IGdis PU lGrangasem
I Nyoman Sutirtayasa mengakui,
pengerjaan jembatan tersebut belum dimulai, sehubungan belum memulai tenden'Tender masih tahap persiapan, palingtidak Maret ini tender bisa dibuka. Jangan l*nwatir waktu pengerjaan masih lama. Palinglama pembangunan ulang jembatan membutuhkan walGu sekitar 180 hari," jelasnya, Minggu (6/3). "Memang jembaan iS
Edisi
Hal
: Kcn)n,
6
7 tllard
-grup"k-
2o16
an jalur vital menghubungkan dua desa, juga merupakan jalur perekonomian desa. Saya optimistis tahun ini selesai diperbaikij' ambahnya. Atas jebolnya jembatan itu,yang
paling merasakan dampaknya adalah maqrarakat dari Desa Sangkan Gunung Desa Tangkup dan di Desa Wisma Kerta (Kecamatan Sidemen). Warga yani hendak ke Pasar Desa Sidemen, mesti melintasi jalur ke utara ke Desa Murcan, kemudian ke timur Desa Selat dan Desa Duda fKecamatan Selat) selanjutnya ke selatan melintasi Desa Sinduwati (Kecamatan Sidemen) dan tiba di Desa Sidemen sejauh 7,5 kilometen
Jembatan tersebut jebol pada
Minggu [14 Juni 2075), setelah dilintasi truk DK 9331 HD yang
memuat pasir dari arah barat Desa Sangkan Gunung menuju ke Desa Sidemen. Badan jembatan yang terbuat darikayu, ringsek kemudian
jebol,6 k16
