EXECUTIVE SUMMARY MASA SIDANG II (12 JANUARI 2015-18 MARET 2015) H.M. Ali Umri, S.H., M.Kn MITRA KERJA: 1. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia 2. Kejaksaan Agung 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia 4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 5. Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM) 6. Setjen Mahkamah Agung 7. Setjen Mahkamah Konstitusi 8. Setjen MPR 9. Setjen DPD 10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 11. Komisi Yudisial (KY) 12. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 13. Badan Narkotika Nasional (BNN) 14. Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) NO 1.
HARI/ JENIS RAPAT TANGGAL Selasa, 27 Rapat dengar Januari pendapat 2015 dengan
REKOMENDASI KOMISI III 1. PPATK memberikan penjelasan 1. Komisi III DPR RI mengenai Rencana Strategis, mendesak PPATK untuk Program-program Prioritas, dan melaksanakan tupoksi ISU-ISU STRATEGIS
KETERANGAN 1. Dalam rapat kerja dengan PPATK Bpk H.M. Ali Umri, S.H., M.Kn bertanya
PPATK. Rapat dihadiri oleh Muhammad Yusuf (Ketua PPATK)
Target konkrit PPATK dalam selaras dengan meningkatkan tingkat keberhasilan substansi ketentuan UU kinerja PPATK di seluruh bidang. No. 8 Tahun 2010, serta 2. PPATK menyampaikan inisiasinya merumuskan Rancangan untuk penyusunan 2 (dua) Peraturan Pelaksana Rancangan Undang-Undan, yaitu : undang-undang; dan A. Rancangan Undang-Undang berkoordinasi dengan Tentang Perampasan Aset Dalam Para Penegak okum Tindak Pidana. B. Rancangan (Polri, Jaksa, KPK, dan Undang-Undang Tentang PPNS) terutama di Pembatasan Transaksi daerah, terkait dengan Penggunaan Uang Kartel. tindak pidana pencucian 3. PPATK memberikan penjelasan uang. terkait efektifitas koordinasi dan 2. Komisi III DPR RI kerja sama yang di bangun PPATK mendesak PPATK untuk dengan berbagai instansi terkait merumuskan strategi (seperti otoritas Jasa Keuangan koordinasi dengan (OJK) dan Bank Indonesia) dan aparat penegak okum aparat penegak hokum, dalam guna lebih meningkatkan menindaklanjuti hasil analisis feedback terhadap PPATK dan hambatan yang Laporan Hasil Analisis duhadapi. (LHA) dan Laporan Hasil 4. PPATK menyampaikan mengenai Pemeriksaan (LHP) program prioritas yang dimilikinya kepada PPATK. yaitu program mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU dan PT), sedangkan kegiatan prioritas PPATK tahun 2015-2019 difokuskan pada beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan TPPU.
kepada PPATK mengenai kriteria rekening gendut seperti apa. 2. Dan sejak kapan BG (sebagai calon Kapolri) di curigai memiliki rekening gendut.
2.
Rabu, 21 Rapat dengar Januari pendapat 2015 dengan Kementerian Hukum dan HAM. Rapat dihadiri oleh Yasona Laoly (Menteri Hukum dan HAM)
1. Kementerian Hukum dan HAM RI 1. Komisi III DPR RI menyampaiakan terkait dengan mendesak Menteri Grand Design/Garis Besar dan Hukum dan HAM RI Rencana Startegis Kementerian untuk menyelesaikan Hukum dan HAM 2015-2019 permasalahan overdimana arah pembagungan bidang kapasitas di berbagai hokum dan HAM adalah LP/Rutan di Indonesia mewujudkan Indonesia yang dan merevisi Peraturan demokratis berlandaskan huku Pemerintah Nomor 99 menuju terwujudnya system hukum Tahun 2012 Tentang nasional bersumber pada Perubahan Kedua atas Pancasila dan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Dasar Negara RI 1945. Nomor 32 Tahun 1999 2. Kementerian hukum dan HAM RI Tentang Syarat dan menyampaikan hal terkait dengan Tata Cara Pelaksanaan strategi dalam meneruskan Hak Warga Binaan agenda yang telah ada dan Pemasyarakatan. penyelesaian berbagai masalah 2. Komisi III DPR RI yang dirasa masih timbul, sebagai mendesak Menteri berikut: Hukum dan HAM RI a. Manajemen pengawasan untuk melakukan dan pengelolaan lembaga pengawasan terhadap pemasyarakatan; pelaksanaan tugas b. Upaya mengatasi over pokok dan fungsi di kapasitas di lapas; bidang Keimigrasian, c. Upaya untuk meningkatkan implementasi Hak pelayanan publik; Kekayaan Intelektual, d. Upaya untuk dan pembentukan mengimplementasikan produk-produk hukum di bantuan hokum dan daerah berdasarkan sosialisasi sadar hokum peraturan perundangyang masih minim. undangan yang berlaku; 3. Kementerian hukum dan HAM RI serta meningkatkan menyampaikan terkait pentingnya kualitas dengan
1. Terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI terhadap mitranya yang berada di pemerintahan, salah satu anggota komisi III DPR RI dapil SUMUT III H.M. Ali Umri, S.H., M.Kn berkunjunga ke lapas Tanjung Kusta Medan, dimana dalam kunjungannya tersebut H.M. Ali Umri, S.H., M.Kn menemukan fakta bahwa lapas Tanjung Gusta Medan sudah kelebihan kapasitas, hanya mempunyai 12 blok tetapi dihuni napi sebanyak 3.231 orang. Masing-masing blok rata-rata dihuni tiga ratus sampai empat ratus orang. 2. Berangkat dari fakta yang di temukan tersebut H.M. Ali Umri, S.H., M.Kn dalam raker antara komisi III DPR RI dengan Kemenkumham meminta semua jajaran Kemenkumham untuk memperhatikan dan membenahi permasalahan over kapasitas di lapas baik itu lapas Tanjung Kusta Medan maupun seluruh
upaya harmonisasi legislasi terutama untuk mensinkronkan produk hukum daerah dengan produk hukum pemerintah pusat melalui koordnasi yang sinergis dengan kepala daerah di Prov/kab/kota dan harmonisasi perda ringkat Prov/Kab/Kota.
3.
Rabu, 28 Rapat dengar Januari pendapat 2015 Dengan Jaksa Agung RI HM. Prasetyo
membangun sistem pelayanan Administrasi Hukum Umum, Keimigrasian, HKI, bantuan hukum dan pelayanan hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang mudah, efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. 3. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk memprioritaskan dan segera mempersiapkan RUU KUHP dan KUHAP untuk dibahas bersama sehingga menghasilkan peraturan perundangundangan yang berkualitas. 1. Kejaksaan Agung menyampaikan 1. Komisi III DPR RI hal yang terkait dengan eksekusi mendesak Jaksa Agung mati, dimana Kejaksaan RI selaku untuk menumbuhkan eksekutor telah berkoordinasi kepercayaan dengan isntansi terkait masyarakat dengan (Menkumham, Polri, dan instansi meningkatkan kinerja di terkait lainnya) untuk persiapan Tahun 2015 terutama eksekusi mati tersebut. Di mana dalam hal pengawasan Kejaksaan RI telah mengeksekusi internal untuk 6 (enam) terpidana mati yang mencegah
lapas yang Indonesia.
ada
di
Dalam rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan RI H.M.Ali Umri, S.H., M.Kn berpendapat bahwa Pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana narkoba yang baru-baru ini dilakukan, sudah benar dan tidak melanggar hukum, karena di dalam Peraturan Perundangundang di Indonesia memang
sudah berkekuatan hukum tetap. 2. Kejaksaan RI membentuk Satgassus P3TPK (Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi). Dimana Satgassu P3TPK ini terdiri dari 100 (seratus) orang jaksa terpilih yang dinilai berkompeten untuk penanganan dan enyelesaian perkara korupsi. Latar belakang Kejaksaan RI dalam membentuk Satgassu P3TPK guna melakukan percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi secara efektif, efisien, professional, proporsional dan terkendali.
penyalahgunaan ada aturan hukuman mati. wewenang dalam proses penyelidikan penyidikan, dan penuntutan, dan eksekusi serta bersinergi dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah demi kelancaran proses pembangunan dalam kerangka clean and governance dengan menjunjung tinggi prinsip check and balance agar tercapainya tujuan Negara menuju masyarakat yang adil dan makmur. 2. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung segera melakukan percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi secara obyektif, professional, proporsional dan akuntabel, bekerjasama dengan instansi penegak hukum lain dan secara bersma
4.
Kamis, 29 Rapat dengar Januari pendapat 2015 umum komisi III DPR RI dengan Badan Nasional Penanggulang an Terorisme
1. BNPT menyampaikan beberapa capaiannya dalam penanggulangan teroris dimana BNPT lebih focus pada pencegahan tentang paham radikalisme. 2. BNPT memiliki program untuk mencegah paham radikal terorisme, meliputi: a. Penguatan kapasitas rumah ibadah untuk mencegah paham radikal terorisme; b. Penguatan kapasitas lembaga pendidikan keagamaan untuk mencegah paham radikal terorisme; c. Penguatan kapasitas lembaga pendidikan untuk mencegah paham radikalisme; d. Pengembangan media literasi untuk mencegah paham radikal terorisme.
tetap melaksanakan fungsi pencegahan berupa sosialisasi tentang pemahaman hukum kepada setiap pejabat publik baik di pusat maupun pemerintah daerah agar tidak salah dalam mengambil kebijakan. Komisi III DPR RI mendesak Badan Nasional Penangulangan Terorisme untuk mengingatkan dan memprioritaskan program preventif dan proaktif untuk mencegah penyebaran paham radikalisme yang menjurus pada tindakan terorisme guna menciptakan rasa aman di masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsipprinsip hak asasi manusia.
5.
Senin, 2 Rapat dengar Februari pendapat 2015 umum komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional
1. BNN telah mengambil langkahlangkah strategis dalam menghadapi ancaman permasalahan narkoba, diantaranya: a. Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan; b. Menumbuhkembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya penyalahgunaan narkoba c. Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan menyita seluruh asset-aset terkait kejahatan narkotika.
Komisi III DPR RI mendesak BNN untuk mengoptimalkan program pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang strategis dengan seluruh instansi-instansi terkait dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan upaya menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
6.
Rabu, 4 Rapat dengar Februari pendapat 2015 umum komisi III DPR RI dengan Ir.Hasto Kristyanto, MM dan Zainal Tahir.
1. Rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI dengan Saudara Ir.Hasto Krisyanto, MM. Dimana menurut saudara Ir.Hasto Krisyanto, MM, Abraham Samad (selaku ketua KPK priode 2011-2015) telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika, dimana Abraham Samad melakukan pertemuan serta loby-loby politik terkait isu pencalonan dirinya sebagai calon wakil Presiden Joko Widodo.
Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Saudara Ir.Hasto Kristyanto, MM dan Saudara Zainal Tahir, tidak mengambil kesimpulan / keputusan, namun sebagai catatan, Komisi III DPR RI akan mengundang Saudara Tjahjo Kumolo, AM Hendropriyono, Andi Widjojanto, Abraham Samad, Supriansyah, dan Saudari Feriyani Lim
Dalam rapat dengar pendapat dengan BNN .M.Ali Umri, S.H., M.Kn berpendapat dan mendukung semua uapaya yang dilakukan oleh BNN, dan memberikan pendapat bahwa pelaku kejahatan narkotika harus mendapat hukuman yang berat.
7.
Selasa, 10 Rapat dengar Februari pendapat 2015 Komisi III dengan DPR RI dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2. Rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI dengan Saudara Zainal Tahir. Dimana Zainal Tahir menyampaikan sanggahan dari Abraham Samad terkait foto dirinya dengan Saudari Saudari Feriyani Lim (Sisca) yang beredar di internet. Kedatangan Zainal Tahir di Komisi III DPR RI dengan membawa bukti bahwa foto tersebut benar adanya. 1. Komnas HAM menyampaikan perlunya instrument peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Komnas HAM, yaitu: a. RUU tentang Komnas HAM (masuk dalam daftar prolegnas 2013 dan 2014 namun belum ada pembahasan); b. RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana HAM yang Berat (amandemen UndangUndang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM); c. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). 2. Komnas Ham memetakan tiga prioritas permasalahan yang perlu mendapat penanganan dan penelesaian segera, yaitu: a. Persoalan yang bersifat
(Sisca) untuk didengarkan penjelasannya terhadap permasalahan sebagaimana tersebut di atas.
Komisi III DPR RI mendesak Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya sunguh-sunguh memperhatikan aspek netralitas, obyektifitas dan profesionalisme dalam merespon dan menangani suatu kasus tanpa diskriminasi dan segera menuntaskan berbagai kasus HAM yang belum terselesaikan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Komnas HAM.
1. Dalam rapat dengar pendapat dengan LPSK H.M.Ali Umri, S.H., M.Kn berpendapat LPSK harus dengan cepat menambah SDM di internalnya demi menjalakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban. 2. H.M.Ali Umri, S.H., M.Kn dalam RDP dengan LPSK juga mempertanyakan mengenai sosialisasi lembaga LPSK tersebut, hal ini di pertanyakan karena menurut H.M.Ali Umri, S.H., M.Kn banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu LPSK. Sehingga sosialisasi mengenai LPSK harus di tingkatkan.
8.
Senin, 09 Pembahasan Februari anggaran 2015 APBN-P Mahkamah Agung
“recurrent” (berlalurlarut); b. Persoalan yang bersifat kontemporer dan actual; c. Persoalan-persoalan yang berdimensi regional dan global yang amat berpengaruh terhadap masa depan. 3. Di dalam data Komnas HAM lembaga Negara yang paling banyak diadkan oleh masyarakat dalam dugaan melakukan pelanggaran HAM yaitu Kepolisian RI. Mahkamah Agung menyampaikan usulan penambahan anggaran pada APBN-P 2015 menjadi 2.183 triliun rupiah
Komisi III melakukan rapat intern untuk memutuskan apakah usulan APBN-P diterima atau ditolak.
Frakasi partai NasDem mengusulkan untuk mempertimbangkan ulang penambahan anggaran dalam APBN-P 2015, dimana kementerian/lembaga yang mengajukan penambahan anggaran memperhatikan azas manfaat, efektifitas, dan asas kepatuhan. Oleh karena itu sebaiknya dipertimbangkan ulang pengalokasian anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan dinas pejabat di kementerian/lembaga, misalnya untuk pengadaan kendaraan mobil dinas yang sebetulnya
9.
Senin, 09 Pembahasan Februari anggaran 2015 APBN-P Komisi Yudisial
10.
Senin, 09 Pembahasan Februari Anggaran 2015 APBNP-P Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
1. Alokasi anggaran KY pada tahun 2014 sebesar 77.720.059.000 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh juta lima puluh Sembilan ribu rupiah), dari dana tersebut realisasi anggaran tahun 2014 yang dilakukan KY sebesar 75.749.256.774 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta duaratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah). 2. KY dalam pembahasan APBN-P tahun 2015 meminta penambahan anggaran menjadi Rp. 119.155.000.000,00 (seratus Sembilan belas miliar seratus lima puluh lima juta rypiah) 1. Alokasi anggaran LPSK pada tahun 2014 sebesar Rp. 66.602.451.000,- (enam puluh enam miliyar enam ratus dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), namun LPSK melakukan penghematan sebesar Rp 4.018.502.000,- (empat miliyar delapan belas juta lima ratus dua ribu rupiah). 2. LPSK dalam pembahasan APBN-P tahun 2015 mengajukan kenaikan anggaran menjadi Rp 148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan miliyar rupiah).
sudah tersedia sebelumnya. Komisi III melakukan rapat Pandangan Fraksi partai intern untuk memutuskan NasDem terhadap usulan apakah usulan APBN-P penambahan anggaran pada diterima atau ditolak. KY sebesar Rp. 41 Miliyar dan penghematan anggaran sebesar Rp. 26,9 miliyar, fraksi Partai NaDem setuju, meskipun KY hanya mampu melakukan penghematan sebesar Rp. 15,9 Miliyar di ky.
Komisi III melakukan rapat intern untuk memutuskan apakah usulan APBN-P diterima atau ditolak.
Frakasi partai NasDem mengusulkan untuk mempertimbangkan ulang penambahan anggaran dalam APBN-P 2015, dimana kementerian/lembaga yang mengajukan penambahan anggaran memperhatikan azas manfaat, efektifitas, dan asas kepatuhan. Oleh karena itu sebaiknya dipertimbangkan ulang pengalokasian anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat, bukan
Pagu tersebut mengalami kenaikan sebsesar 136,48% juka di bandingkan dengan tahun 2014.
11.
12.
13.
Senin, 09 Pembahasan Februari anggaran 2015 APBN-P Kementerian Hukum dan HAM Senin, 09 Pembahasan Februari anggaran 2015 APBN-P Mahkamah Konstitusi
Dalam pembahasan APBN-P 2015 Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan anggaran sebesar Rp. 650.000.000.000 (enam ratus lima puluh miliyar rupiah).
Dala pemahasan APBN-P 2015 Mahkamah Konstitusi mengusulkan anggaran sebesar Rp. 11.601.525.000,00 (sebelas miliar enam ratus satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Senin, 09 Pembahasan Dala pemahasan APBN-P 2015 Februari anggaran Kejaksaan Agung mengusulkan 2015 APBN-P anggaran sebesar Rp. Kejaksaan RI 4.924.602.739.835,- (empat triliyun dengan Jaksa Sembilan ratus dua puluh empat Agung Muda miliyar enam ratus dua juta tujuh ratus Pembinaan tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
kebutuhan dinas pejabat di kementerian/lembaga, misalnya untuk pengadaan kendaraan mobil dinas yang sebetulnya sudah tersedia sebelumnya. Komisi III melakukan rapat Fraksi NasDem menyetujui intern untuk memutuskan usulan APBN-P apakah usulan APBN-P Kemenkumham. diterima atau ditolak.
Komisi III melakukan rapat Fraksi NasDem menyetujui intern untuk memutuskan relokasi atau pergeseran apakah usulan APBN-P anggaran yang diusulkan. diterima atau ditolak.
Komisi III melakukan rapat intern untuk memutuskan apakah usulan APBN-P diterima atau ditolak.
Frakasi partai NasDem mengusulkan untuk mempertimbangkan ulang penambahan anggaran dalam APBN-P 2015, dimana kementerian/lembaga yang mengajukan penambahan anggaran memperhatikan azas manfaat, efektifitas, dan asas kepatuhan. Oleh karena itu sebaiknya dipertimbangkan ulang pengalokasian anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan dinas pejabat di kementerian/lembaga,
misalnya untuk pengadaan kendaraan mobil dinas yang sebetulnya sudah tersedia sebelumnya. 14.
15.
Senin, 09 Pembahasan Februari anggaran 2015 APBN-P Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pimpinan KPK Zularnain Senin, 09 Pembahasan Februari anggaran 2015 APBN-P PPATK dengan Ketua PPATK
Dalam pembahasan APBN-P 2015 KPK tidak mengusulkan perubahan anggaran baik penambahan maupun pengurangan. Sehingga anggaran KPK sama seperti tahun 2014 sebesar 898.909 miliar.
Komisi III melakukan rapat intern untuk memutuskan apakah usulan APBN-P diterima atau ditolak.
Dalam pembahasan APBN-P 2015 PPATK mengusulkan anggaran sebesar Rp 79.955.754.00,- (tujuh puluh Sembilan miliar Sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah).
Komisi III melakukan rapat intern untuk memutuskan apakah usulan APBN-P diterima atau ditolak.
Frakasi partai NasDem mengusulkan untuk mempertimbangkan ulang penambahan anggaran dalam APBN-P 2015, dimana kementerian/lembaga yang mengajukan penambahan anggaran memperhatikan azas manfaat, efektifitas, dan asas kepatuhan. Oleh karena itu sebaiknya dipertimbangkan ulang pengalokasian anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan dinas pejabat di kementerian/lembaga, misalnya untuk pengadaan kendaraan mobil dinas yang sebetulnya sudah tersedia sebelumnya.
16.
17.
Senin, 09 Pembahasan Dalam pembahasan APBN-P 2015 Februari anggaran POLRI mengusulkan anggaran 2015 APBN-P sebesar Rp. 51,594 Triliun. POLRI dengan ASRENA KAPOLRI
Komisi III melakukan rapat intern untuk memutuskan apakah usulan APBN-P diterima atau ditolak.
Frakasi partai NasDem mengusulkan untuk mempertimbangkan ulang penambahan anggaran dalam APBN-P 2015, dimana kementerian/lembaga yang mengajukan penambahan anggaran memperhatikan azas manfaat, efektifitas, dan asas kepatuhan. Oleh karena itu sebaiknya dipertimbangkan ulang pengalokasian anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan dinas pejabat di kementerian/lembaga, misalnya untuk pengadaan kendaraan mobil dinas yang sebetulnya sudah tersedia sebelumnya. Senin, 09 Pembahasan Dalam pembahasan APBN-P 2015 Komisi III melakukan rapat Frakasi partai NasDem Februari anggaran DPD mengusulkan anggaran sebesar intern untuk memutuskan mengusulkan untuk 2015 APBN-P DPD Rp. 541.191.400.000 Miliyar. apakah usulan APBN-P mempertimbangkan ulang dengan Sekjen diterima atau ditolak. penambahan anggaran dalam DPD RI APBN-P 2015, dimana kementerian/lembaga yang mengajukan penambahan anggaran memperhatikan azas manfaat, efektifitas, dan asas kepatuhan. Oleh karena itu sebaiknya dipertimbangkan ulang pengalokasian anggaran untuk program-program yang
18.
Senin, 09 Pembahasan Februari anggaran 2015 APBN-P BNN
Dalam pembahasan APBN-P 2015 Komisi III melakukan rapat BNN mengusulkan anggaran sebesar intern untuk memutuskan Rp. 1.403.155.357.000 Triliun. apakah usulan APBN-P diterima atau ditolak.
19.
Senin, 09 Pembahasan Februari anggaran 2015 APBN-P MPR dengan Sekjen MPR.
Dalam pembahasan APBN-P 2015 MPR mengusulkan anggaran sebesar Rp. 612.036.761.000,- (enam ratus dua belas miliyar tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu
Komisi III melakukan rapat intern untuk memutuskan apakah usulan APBN-P diterima atau ditolak.
langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan dinas pejabat di kementerian/lembaga, misalnya untuk pengadaan kendaraan mobil dinas yang sebetulnya sudah tersedia sebelumnya. Frakasi partai NasDem mengusulkan untuk mempertimbangkan ulang penambahan anggaran dalam APBN-P 2015, dimana kementerian/lembaga yang mengajukan penambahan anggaran memperhatikan azas manfaat, efektifitas, dan asas kepatuhan. Oleh karena itu sebaiknya dipertimbangkan ulang pengalokasian anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan dinas pejabat di kementerian/lembaga, misalnya untuk pengadaan kendaraan mobil dinas yang sebetulnya sudah tersedia sebelumnya. Frakasi partai NasDem mengusulkan untuk mempertimbangkan ulang penambahan anggaran dalam APBN-P 2015, dimana
rupiah.
Komisi III melakukan rapat intern untuk memutuskan apakah usulan APBN-P diterima atau ditolak.
kementerian/lembaga yang mengajukan penambahan anggaran memperhatikan azas manfaat, efektifitas, dan asas kepatuhan. Oleh karena itu sebaiknya dipertimbangkan ulang pengalokasian anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan dinas pejabat di kementerian/lembaga, misalnya untuk pengadaan kendaraan mobil dinas yang sebetulnya sudah tersedia sebelumnya.
