EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) ATAS REVENUE CYCLE PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) ATAS REVENUE CYCLE PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar SARJANA EKONOMI Program Studi Akuntansi

Nama

:

ENDAR DWI ROMANIATUN

NIM

:

03201-365

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2007

i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

: Endar Dwi Romaniatun

NIM

: 03201-365

Program Studi

: Akuntansi

Judul Skripsi

: Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Atas Revenue Cycle Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM

Tanggal Ujian Skripsi

:

Disahkan Oleh:

Pembimbing,

(Syahril Djaddang, SE., Ak., M.si) Tanggal: 5 Agustus 2007

Dekan,

Ketua Jurusan Akuntansi,

( Drs. Hadri Mulya, M.Si )

(Sabarudin Muslim, SE., M.Si)

Tanggal:

Tanggal:

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Atas Revenue Cycle Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM” ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana pada Universitas Mercu Buana. Selanjutnya penulis menyadari bahwa berbagai pihak telah memberikan bantuan dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Bapak Drs. Hadri Mulya, MSi

selaku dekan Fakultas Ekonomi beserta

seluruh dosen yang telah menurunkan ilmunya selama penulis belajar di Universitas Mercu Buana; 2. Bapak Sabarudin Muslim, SE.,MSi selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana; 3. Bapak Syahril Dj.SE.,Ak.,M.Si selaku dosen pembimbing materi dan teknis yang telah bersedia memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis. 4. Bapak Sumihar, selaku Kasubdit Penerimaan Kementerian dan SDA Non Migas yang telah memberikan motivasi untuk maju dalam belajar kepada penulis;

iii

5. Bapak Natanegara pada Bagian Keuangan Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM yang telah memberikan data dan informasi di lapangan dalam rangka penyusunan skripsi ini; 6. Rekan-rekan sekerja di Subdit Penerimaan Departemen dan SDA Non Migas atas kerja sama, sumbang saran, pikiran dan ketulusan hati membantu penulis; 7. Bapak dan ibu serta kakak dan adikku tercinta yang dengan ikhlas senantiasa membantu dengan doa; 8. Suami dan putraku tercinta yang senantiasa memberikan inspirasi, motivasi, dan dorongan untuk maju dan melanjutkan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu akan sangat baik apabila ada yang dikritisi dari skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta,

2007

Endar Dwi Romaniatun

iv

DAFTAR ISI

Hal. HALAMAN JUDUL ………………………………………………………

i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ……………………………………

ii

KATA PENGANTAR …………………………………………………….

iii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………

v

DAFTAR TABEL ………………………………………………………...

viii

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………

ix

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………

xi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian ……………………………………

1

B. Perumusan Masalah ………………………………………….

3

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ……………………………..

4

LANDASAN TEORITIS A. Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi …………………..

5

1. Definisi Sistem Infromasi Akuntansi ……………………..

5

2. Tujuan Sistem Infromasi Akuntansi ……………………...

8

3. Pengguna Sistem Infromasi Akuntansi …………………...

9

4. Komponen Sistem Infromasi Akuntansi ………………….

12

5. Pengendalian Intern Atas Sistem Infromasi Akuntansi …..

14

B. Konsep Dasar Penerimaan Negara Bukan Pajak ……………..

19

1. Definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak ………………..

19

v

2. Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ………………… 20 3. Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak …………….. 21 4. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak …………...

24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Gambaran Umum PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM...……………………………..

30

1. Struktur Organisasi Departemen Hukum dan HAM …..…

31

2. Jenis PNBP Pada Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM ……………………………………………………...

35

B. Metode Penelitian …………………………………………….

43

C. Metode Pengumpulan Data …………………………………...

43

D. Metode Analisis Data ………………………………………… 39 BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum system informasi akuntansi atas siklus pendapatan (revenue cycle) PNBP Pada Ditjen Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM……………...

45

1. Jenis PNBP Pada Ditjen AHU…………………………....

45

2. Dokumen-dokumen PNBP Pada Ditjen AHU …………...

46

3. Pemrosesan Data PNBP…..………………………………

50

B. Evaluasi atas Siklus pendapatan pada Ditjen AHU………….

64

1. Pengendalian Intern (Internal Control) …………………... 64 2. Pengolahan Data (Data Management)…………………….

vi

66

3. Manfaat system informasi akuntansi atas siklus pendapatan PNBP Pada Ditjen AHU…………………….. BAB V

66

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan …………………………………………………...

69

B. Saran ………………………………………………………….. 70 LAMPIRAN ………………………………………………………………..

71

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………….…...

77

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ……………………………………………..

79

vii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1

Perkembangan PNBP Tahun 2004 s.d. 2006 ……………..

Tabel 3.1

Jenis dan Tarif PNBP Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM ………………………………………………….

Tabel 3.2

36

Pelayanan Jasa Hukum Ditjen AHU periode 2003 s.d. 2007......................................................................................

Tabel 4.1

20

42

Target dan Realisasi PNBP Ditjen AHU Tahun 2005 s.d. 2007 ……………………………………………………….

viii

46

DAFTAR GAMBAR

Hal. Gambar 2.1

Sistem Flowchart Prosedur Pengajuan Izin Penggunaan PNBP …………………………………………………..

Gambar 2.2

27

Sistem Flowchart Prosedur Pembuatan Keputusan Menteri Tentang Izin Penggunaan PNBP ……………..

28

Gambar 2.3

Sistem Flowchart Mekanisme DIPA ………………….. 29

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Departemen Hukum dan HAM…...

31

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Ditjen AHU……….………………

32

Gambar 4.1

Tanda Bukti Penerimaan Pelayanan Jasa hukum………

47

Gambar 4.2

Buku Kas Umum (BKU) ……………………………… 48

Gambar 4.3

Buku Pembantu (BP) ………………………………….

49

Gambar 4.4

Buku Pembantu Bank/Giro Pos ……………………….

50

Gambar 4.5

Format Laporan Penerimaan dan Penyetoran PNBP Pelayanan Jasa Hukum ………....................................... 54

Gambar 4.6

Format Laporan Realisasi PNBP Ditjen AHU ……..…

Gambar 4.7

Data Flow Diagram Proses Penerimaan dan Penyetoran PNBP …………………………………………………..

Gambar 4.8

55

57

Sistem Flowchart Proses Transaksi Penerimaan Uang Tunai .................................…………………………….. 59

Gambar 4.9

Gambar 4.10

Sistem Flowchart Proses Setor ke Kas Negara dan Pembukuannya ………………………………………...

60

Sistem Flowchart Prosedur Pembuatan Laporan ……...

60

ix

DAFTAR LAMPIRAN

Hal. Lampiran I

Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP)

71

Lampiran II

Register Penutupan Kas ……………………………….

73

Lampiran III

Quistioner terhadap internal control atas siklus pendapatan Ditjen AHU………………………………..

75

x

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Adanya peningkatan pembangunan di segala bidang berbanding lurus dengan adanya peningkatan penerimaan negara. Sumber penerimaan negara dalam rangka membiayai pembangunan nasional berasal dari berbagai sektor. Penerimaan Negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, Bea masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak disebutkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Jenis PNBP menurut Undang-undang tersebut di antaranya adalah penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari sumber daya alam, penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan seperti dividen, penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan, dan penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelumnya diselenggarakan dan dikelola secara amat beragam sesuai dengan krakteristiknya masing-masing,

2

sehingga

kurang

mencerminkan

kepastian

hukum

dan

mengakibatkan

kekurangtertiban dan kerumitan dalam pengelolaan PNBP. Namun setelah ditetapkannya UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, seluruh jenis PNBP tersebut memiliki kepastian hukum untuk dikelola sesuai prosedur. Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola oleh instansi pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian dan Lembaga. Hal ini berbeda dengan penerimaan naegara dari setor perpajakan yang dikelola langung oleh Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak). Dalam mengelola PNBP Kementrian dan Lembaga mempunyai Satuan Kerja (Satker) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah maupun di pusat untuk melaksanakan kegiatan yang menghasilkan PNBP. Satker/UPT menerima PNBP dari pihak ketiga dan wajib disetorkan ke kas Negara, hal ini ditetapkan dalam Pasal 4 UU No.20 Tahun 1997 tentang PNBP. Sesuai dengan Pasal 8 UU No.20 Tahun 1997 tentang PNBP, sebagian PNBP yang telah disetor ke kas Negara tersebut oleh instansi pemerintah dapat digunakan ntuk membiayai kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan : penelitian dan pengembangan teknologi, pelayanan kesehatan, penegakan hukum, pendidikan dan pelatihan, pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu, dan pelestarian Sumber Daya Alam. Sumbangsih PNBP terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup besar bahkan memiliki potensi yang lebih besar lagi di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005

3

disebutkan bahwa untuk tahun anggaran 2005, PNBP ditargetkan sebesar Rp 90.436.200.000.000 atau 29,96 % dari total APBN. Potensi ini masih bisa ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Karena itulah dibutuhkan pengelolaan yang lebih baik termasuk di dalamnya menyangkut perbaikan Sistem Akuntansi Pemerintahan khususnya di bidang PNBP. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas bagaimana sebenarnya Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Negara bukan Pajak pada salah satu Instnasi Pemerintah yaitu pada Departemen Hukum dan HAM khususnya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai salah satu Unit Pelaksana teknisnya. Dari Sistem Informasi

Akuntansi yang ada,

penulis mencoba menggambarkan Sistem Informasi akuntansi yang ada, penulis mencoba

menggambarkan

sistem informasi

akuntansi

khususnya

siklus

pendapatan (revenue cycle) PNBP dalam bagan alur (flow chart) yang lebih mudah dipahami dan lebih bersifat sederhana. Mengacu pada hal-hal tersebut, penulis mengambil judul “Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Atas Revenue Cycle Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM.” B. Perumusan Masalah Semakin besar suatu organisasi, semakin kompleks dan besar pula permasalahan yang dihadapi, maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang lebih baik. Di sini penulis mencoba melakukan evaluasi atas Sitem informasi akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM yang menyangkut siklus pendapatannya. Untuk

4

dapat menentukan arah bahasan yang lebih baik, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: a. Bagaimana sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan (revenue cycle) PNBP yang diterapkan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum ? b. Apakah

sistem

informasi

akuntansi

atas

siklus

pendapatan

dapat

menghasilkan informasi yang bermanfaat pada Ditjen AHU ? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisa skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui dan mempelajari pelaksanaan atas sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh Ditjen AHU. b. Untuk mengevaluasi apakah Sistem Informasi Akuntansi atas revenue cycle PNBP Ditjen AHU telah sesuai dengan prosedur yang ada. 2. Kegunaan Penelitian Sedangkan penelitian adalah sebagai berikut: a. Bagi

penulis

sebagai

sarana

untuk

berimprovisasi

ditengah

pengembaraan ilmu pengetahuan khususnya SIA atas revenue cycle PNBP pada Ditjen AHU; b. Bagi Ditjen AHU, agar penerapan SIA atas revenue cycle PNBP yang telah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah pengetahuan mengenai Sistem Informasi Akuntansi PNBP.

5

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi Kemajuan teknologi mempengaruhi segala bidang kehidupan tak terkecuali dalam dunia bisnis. Hal ini membutuhkan kesiapan yang matang bagi para pengguna teknologi tersebut agar tidak kalah bersaing dengan para pengguna teknologi lainnya. Kemajuan teknologi ini menyebabkan kemajuan revolusi informasi yang sampai saat ini terus berkembang. Pengaruh yang lebih besar dari revolusi ini terletak pada suatu sistem informasi, yaitu sistem informasi berbasis komputer. Kemajuan sistem informasi ini memberi dorongan yang kuat bagi perkembangan Sistem Informasi Akuntansi. 1. Definisi Sistem Informasi Akuntansi Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya untuk terlebih dahulu melihat definisi Sistem Informasi Akuntansi itu sendiri. Definisi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan gabungan dari 3 (tiga) buah kata yang terkandung di dalamnya yaitu kata “Sistem”, “Informasi” dan “Akuntansi”. Sistem merupakan “a unified group of interacting parts that function together to achieve its purposes” (Wilkinson et al. 2000 : 6). Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa sistem merupakan sekumpulan prosedur atau bagian-bagiannya yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem terdiri

6

atas satu atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Romney dan Steinbart 2000). Istilah informasi dalam SIA dapat diinterpretasikan sebagai suatu fungsi dari komputer, yaitu untuk memproses data menjadi informasi melalui pengolahan input menjadi output dengan menggunakan komputer. Informasi merupakan keterangan-keterangan atau data yang memiliki nilai dan kegunaan bagi perusahaan dalam pembuatan keputusan dan merencanakan tindakantindakan yang akan dilaksanakan (Wilkinson et al. 2000). Definisi informasi menurut Romney dan Steinbart adalah bahwa “information is data that has been organized and processed so that it is meaningful. The term data refers to any and all of the facts that are collected, stored and processed by an information system” (Romney dan Steinbart 2000). Akuntansi pada dasarnya merupakan sistem informasi yang mengolah data-data akuntansi yang biasa disebut transaksi menjadi informasi akuntansi yaitu laporan keuangan. Akuntansi sebagai informasi merupakan “proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan infromasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut” (Soemarso SR 1999 : 5). Dalam konteks ini, akuntansi sekaligus merupakan bagian dari sistem informasi umum dari keseluruhan operasi dan juga merupakan bagian pengetahuan dasar yang dibatasi oleh konsep informasi. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi yang berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai

7

kesatuan usaha yang bersangkutan. Akuntansi menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2001 : 3) adalah sebagai berikut: Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions – in making reasoned choices among alternative courses of action. Financial accounting is the process that culminates in the preparation of financial reports on the enterprise as a whole for use by the both internal and external parties. Adapun definisi SIA menurut Bodnar dan Hopwood adalah “kumpulan sumberdaya yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi yang dikomunikasikan kepada beragam pengambil keputusan” (Bodnar dan Hopwood 2000 : 1). SIA menurut Wilkinson, Raval, Cerullo dan Wong-OnWing (2000 : 7) adalah sebagai berikut: Accounting information system is a unified structure within an entity such as business firm, that employs physical resources and other components to transform economic data into accounting information with the purpose of satisfying the information needs of a variety of users. Berdasarkan uraian konsep dan teori di atas, definisi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat disimpulkan sebagai berikut: •

SIA merupakan suatu sistem informasi yang menerima data kemudian mengolahnya sehingga menghasilkan informasi yang berupa laporan keuangan.

•

SIA juga merupakan sebuah struktur yang telah tergabung dengan sebuah entitas dalam hal ini perusahaan yang menggunakan sumberdaya dan komponen lainnya untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan informasi bagi para pengguna.

8

2. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Menurut Wilkinson, Raval, Cerullo dan Wong-On-Wing (2000 : 8), sistem informasi suatu perusahaan dalam dunia bisnis dan pemerintahan mempunyai 3 (tiga) tujuan utama yaitu: a. Untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari (to support the day-today operation); Kegiatan rutin operasional suatu perusahaan sangatlah beragam yang tercermin dalam bentuk transaksi-transaksi, mulai dari transaksi yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan. Transaksi merupakan “kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan yang mengakibatkan berubahnya jumlah atau komposisi persamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan” (Soemarso SR 1999 : 44). Proses transaksi biasanya telah terstandardisasi sedangkan perincian dari prosedur biasanya berbeda tergantung dari desain sistemnya. Proses-proses tersebut terangkum dalam suatu struktur pendukung yang disebut sistem informasi. Keberadaan SIA sangatlah diperlukan oleh perusahaan khususnya dalam hal pengolahan data-data atau transaksi akuntansi yang memiliki nilai ekonomis. b. Untuk mendukung pembuatan keputusan oleh pembuat keputusan intern (to support decision making by internal decision makers); Informasi merupakan produk dari suatu sistem informasi sebagai hasil dari proses pentransformasian data. Informasi tersebut digunakan oleh pengguna untuk mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan lain dalam

9

perusahaan. Sebagai contoh pembuatan proyeksi anggaran tahun yang akan datang didasarkan atas informasi keuangan tahun-tahun sebelumnya. c. Untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya (to fulfill obligations relating to stewardship); Informasi yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan perusahaan biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan seperti pemerintah, pelanggan, pemegang saham, dan lain-lain. Mereka menggunakan informasi ini misalnya untuk melakukan penetapan pembayaran pajak, pengawasan, dan lain-lain. 3. Pengguna Sistem Informasi Akuntansi Menurut Bodnar dan Hopwood (2000 : 2) secara umum informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan dimanfaatkan oleh 2 (dua) pengguna yaitu: a. Pengguna Intern (internal users); Pengguna intern SIA adalah para manajer yang dipakai sebagai pendukung keputusan dan juga para karyawan yang menggunakan informasi tersebut untuk

mendukung

kegiatan

operasi

sehari-hari.

Pada

instansi

pemerintahan, pengguna intern informasi SIA adalah pimpinan puncak instansi pemerintah yang bersangkutan dan bagian-bagian di bawahnya yang mengepalai unit-unit yang ada dalam instansi pemerintah tersebut baik yang ada di pusat maupun di daerah.

10

Karakteristik

informasi

terhadap

manajer-manajer

tingkat

bawah,

menengah dan atas dalam organisasi berbeda-beda. Adapun karakteristik informasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ƒ

Manajer tingkat atas umumnya berkepentingan terhadap perencanaan dan pengendalian strategis jangka panjang. Laporan-laporan akuntansi kepada manajemen tingkat atas berisi ikhtisar dan garis besar masalah, misalnya total penjualan kuartalan berdasarkan lini produk dan divisi.

ƒ

Manajer tingkat menengah membutuhkan informasi yang lebih rinci, misalnya penjualan harian atau mingguan berdasarkan lini produk, karena lingkup pengendalian mereka lebih sempit.

ƒ

Manajer tingkat bawah umumnya menerima informasi yang relevan pada subunit tertentu. Karyawan yang lebih rendah seperti klerk, memproses data transaksi penjualan dan penggajian yang dengan demikian secara konstan akan berhubungan dengan data rinciannya.

b. Pengguna Ekstern (eksternal users); Pengguna ekstern SIA meliputi pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan, seperti pelanggan, pemasok, kreditor, pemegang saham, investor, pemerintah, serikat pekerja dan masyarakat secara keseluruhan. Masing-masing kepentingannya adalah sebagai berikut: -

Pelanggan menerima tagihan dan kemudian melakukan pembayaran yang diproses dalam SIA.

-

Pemegang saham menerima cek deviden dan informasi rutin mengenai transaksi saham. Pemegang saham, investor keseluruhan, kreditor dan

11

pengguna ekstern lainnya memanfaatkan laporan keuangan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja masa lalu, memprediksi kinerja masa datang, dan memperoleh masukan lain mengenai organisasi yang bersangkutan. -

Pada instansi pemerintahan, pengguna ekstern informasi SIA adalah pelanggan,

instansi

pemerintah

lain

dan

masyarakat

secara

keseluruhan. Mereka menggunakan informasi SIA untuk untuk mengevaluasi kinerja masa lalu, memprediksi kinerja masa datang dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran, dan memperoleh masukan lain mengenai instansi pemerintah yang bersangkutan. Sesuai dengan tujuan SIA di atas, pengguna intern dan ekstern masingmasing dilayani oleh informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan informasi yang mendukung kegiatan operasioanl sehari-hari. Adapun informasi yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan hanya ditujukan bagi pengguna ekstern karena merekalah yang lebih kompeten membutuhkan informasi ini. Pembuatan informasi yang berguna dibatasi oleh lingkungan SIA dan struktur manfaat dan biaya yang melekat pada keputusan-keputusan pemakai. Ketidakpastian lingkungan di mana informasi dikembangkan dan disajikan menyebabkan dibutuhkannya estimasi dan penyesuaian-penyesuaian. Tidak ada sistem informasi yang dapat menghindari segi-segi praktis penyajian

12

informasi. Jika biaya pembuatan informasi lebih besar dari kegunaannya bagi pemakai, maka tidak praktis untuk menyajikan informasi tersebut. 4. Komponen Sistem Informasi Akuntansi SIA sebagaimana telah diuraikan secara terpisah sebelumnya yang meliputi definisi, tujuan dan penggunanya, ada baiknya apabila melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Hubungan antara data atau transaksi yang diolah, sub-subsistem yang mengolah data tersebut sampai menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai terangkum dalam komponen SIA. Istilah SIA meliputi beragam aktivitas yang berkaitan dengan siklus-siklus pemrosesan transaksi perusahaan. Meskipun tidak ada dua organisasi yang identik, tetapi sebagian besar mengalami jenis kejadian ekonomi yang serupa. Kejadian-kejadian ini menghasilkan transaksi-transaksi yang dikelompokkan dalam siklus aktivitas bisnis yang umum. Siklus-siklus tersebut tergabung dalam sub-subsistem SIA (Bodnar dan Hopwood 2000). Bodnar dan Hopwood (2000 : 6) mengelompokkan siklus-siklus tersebut menjadi 4 (empat), yaitu: a. Siklus Pendapatan (revenue cycle) Siklus ini berhubungan dengan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran

yang

berkaitan.

Siklus

pendapatan

pada

perusahaan komersial umumnya mencakup sistem aplikasi yang meliputi entri pesanan pelanggan, penagihan, piutang dagang dan pelaporan penjualan;

13

b. Siklus Pengeluaran (expenditure cycle) Siklus ini berhubungan dengan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa ke entitas-entitas lain dan pelunasan kewajibankewajiban yang berkaitan. Siklus pengeluaran pada perusahaan komersial umumnya mencakup sistem aplikasi yang meliputi pemilihan dan permohonan pemasok, pembelian, hutang dagang dan penggajian; c. Siklus Produksi (conversion cycle) Siklus ini berhubungan dengan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumberdaya menjadi barang dan jasa. Siklus produksi pada perusahaan komersial umumnya mencakup sistem-sistem aplikasi yang meliputi pengendalian dan pelaporan produksi, akuntansi biaya produksi, pengendalian persediaan dan akuntansi kekayaan; d. Siklus Keuangan (general ledger and financial reporting cycle) Siklus ini berhubungan dengan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan dan manajemen dana-dana modal. Siklus keuangan perusahaan komersial umumnya mencakup sistem aplikasi yang berkaitan dengan pengendalian dan manajemen kas, manajemen hutang dan administrasi pensiun karyawan. Menurut Romney dan Steinbart (2000 : 3) selain keempat siklus-siklus tersebut di atas, terdapat satu siklus lainnya yang berkaitan dengan subsistem SIA yaitu Siklus Sumberdaya Manusia (human resources/payroll cycle). Siklus Sumberdaya Manusia mengandung pengertian segala aktivitas yang berhubungan dengan pembayaran gaji dan upah pada pekerja.

14

5. Pengendalian Intern Atas Sistem Informasi Akuntansi Sistem terdiri atas kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi satuan usaha dapat dicapai (Bodnar dan Hopwood 2000). Menurut Arens, Elder dan Beasley (2003 : 271), manajemen khususnya mempunyai kepentingan dalam merancang struktur pengendalian intern yang efektif antara lain: a. Keandalan pelaporan keuangan (reliability of financial reporting); Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai bentuk output dari sistem informasi bagi pengguna, baik intern maupun ekstern. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan. Laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan dan dipercaya oleh pihak pemakai laporan keuangan. Hal ini berarti mencakup proses penyusunan mulai dari persiapan sampai penyusunan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh pihak-pihak terkait baik pihak intern maupun ekstern. b. Mendorong

efisiensi

dan

efektifitas

operasional

(efficiency

and

effectiveness of operations); Pengendalian dalam sebuah organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha dan mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan efektif.

15

Efektifitas dan efisiensi perusahaan berkaitan erat dengan tujuan utama dari perusahaan sebagai suatu entitas usaha, termasuk tujuan profitabilitas dan peningkatan kinerja perusahaan dengan pemanfaatan sumber-sumber daya perusahaan seminimal mungkin. c. Ketaatan kepada hukum dan peraturan (compliance with applicable laws and regulations); Manajemen mengharapkan dengan adanya pengendalian intern yang dikembangkan dalam perusahaan, ketaatan kepada hukum dan peraturan bisa dipenuhi sehingga perusahaan tidak terkena sanksi/hukuman yang dapat memberikan beban tambahan dan citra kurang baik bagi perusahaan. Kegunaan suatu sistem akuntansi satu satuan usaha adalah untuk mengidentifikasikan,

menggabungkan,

mengklasifikasikan,

menganalisa,

mencatat dan melaporkan transaksi satu satuan usaha dan untuk mengelola akuntabilitas atas aktiva terkait (Arens at al. 2003). Banyak kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang dibuat dalam satu satuan usaha. Menurut Arens, Elder dan Beasley (2003 : 277), kebijakan dan prosedur tersebut lazim dikategorikan sebagai berikut: a. Pemisahan tugas yang cukup memadai (adequate separation of duties); Ada empat pedoman umum dalam pemisahan tugas untuk mencegah salah saji baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut: Pemisahan pemegang aktiva dari akuntansi (separation of the custody of assets from accounting).

16

Alasan dilakukannya pemisahan tugas ini adalah untuk melindungi perusahaan dari penggelapan. Jika seseorang menjalankan kedua fungsi tersebut, akan ada resiko besar orang tersebut mengeluarkan aktiva untuk kepentingan pribadi dan menyesuaikan catatan untuk menghilangkan tanggung jawab. Pemisahan otorisasi transaksi dari pemegang aktiva yang bersangkutan (separation of authorization of transactions from the custody of related assets). Perlu adanya tindakan pencegahan fungsi orang yang menyetujui transaksi merangkap dengan orang yang memiliki kendali atas aktiva tersebut. Apabila hal ini sampai terjadi akan berakibat meningkatnya kemungkinan terjadinya penggelapan dalam organisasi. Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pembukuan (separation of operational responsibility from recordkeeping responsibility). Jika dalam setiap departemen atau divisi dalam organisasi bertanggung jawab

untuk

membuat

catatan

dan

laporan

bagiannya

ada

kecenderungan hasilnya memihak (bias) untuk memperbaiki kinerja yang dilaporkan. Untuk menjamin agar informasi tidak memihak, pembukuan biasanya ada di departemen tersendiri di bawah kontroler. Pemisahan tugas dalam Pemrosesan Data Elektronik (separation of IT duties from user departemens).

17

Pemisahan tugas dalam Pemrosesan Data Elektronik (PDE) meliputi tugas-tugas analis sistem, yang bertanggung jawab atas perancangan umum sistem dan menentukan tujuan sistem keseluruhan, programmer, operator komputer, pustakawan dan kelompok pengendali data. b. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas (proper authorization of transactions and activities); Setiap transaksi harus diotorisasi dengan pantas agar fungsi pengendalian memuaskan. Otorisasi memiliki 2 (dua) bentuk yaitu: Otorisasi umum (general authorization); Otorisasi ini berarti bahwa manajemen menyusun kebijakan bagi organisasi untuk ditaati. Bawahan diinstruksikan untuk menerapkan otorisasi umum ini dengan cara menyetujui semua transaksi dalam batas yang ditentukan oleh kebijakan. Otorisasi khusus (specific authorization); Otorisasi ini diterapkan terhadap transaksi individual. Manajemen seringkali tidak dapat menyusun kebijakan umum otorisasi untuk beberapa transaksi. Sebagai gantinya lebih disukai untuk membuat otorisasi berdasarkan kasus demi kasus. c. Dokumen dan catatan yang memadai (adequate documents and records); Dokumen dan catatan merupakan obyek fisik di mana transaksi dimasukkan dan diikhtisarkan. Dokumen berfungsi sebagai penghantar informasi keseluruh bagian organisasi, klien dan antar organisasi yang

18

berbeda. Prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam membuat dokumen dan catatan yang pantas adalah sebagai berikut: Berseri dan prenumbered untuk pengendalian atas hilangnya dokumen dan alat bantu dalam penempatan dokumen dan catatan. Disiapkan pada saat transaksi terjadi atau sesegera sesudahnya. Jika selang waktu pencatatan terlalu lama, catatan menjadi kurang dipercaya dan ada kemungkinan terjadinya kekeliruan. Bentuknya sederhana dan dapat dipahami dengan jelas. Dirancang untuk berbagai kegunaan sehingga meminimalkan bentuk dokumen dan catatan yang berbeda-beda. Dirancang dalam bentuk yang mendorong penyajian yang benar. d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan (physical control over assets and records); Jenis perlindungan untuk mengamankan aktiva dan catatan adalah pencegahan secara fisik. Ada 3 (tiga) kategori pengendalian yang berkaitan dengan perlindungan peralatan program dan berkas pada PDE, yaitu: Pengendalian fisik (physical control) digunakan untuk melindungi fasilitas komputer; Pengendalian akses (access control) berkaitan dengan hanya orang yang diotorisasi yang dapat menggunakan peralatan dan memiliki akses data.

19

Prosedur cadangan dan pemulihan (backup and recovery procedures) sebagai bentuk langkah-langkah yang dapat dilakukan organisasi jika terjadi kondisi kehilangan peralatan, program atau data. e. Pengecekan independen atas pelaksanaan (independent checks on performance). Kebutuhan

pengecekan

independen

meningkat

karena

struktur

pengendalian intern cenderung berubah setiap saat jika tidak ada tindakan pengkajian ulang atas pelaksanaan keempat prosedur pengendalian di atas. Karakteristik utama orang yang melakukan prosedur verifikasi intern adalah keindependenan dari orang yang bertanggung jawab menyiapkan data. B. Konsep Dasar Penerimaan Negara Bukan Pajak 1. Definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

20

Tahun

1997

tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak, definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah “seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan”. Sumber PNBP itu sendiri berasal dari sumber daya alam, instansi pemerintah dan badan. Menurut Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, di permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai oleh negara. Instansi pemerintah di sini adalah Kementerian/Lembaga, sedangkan badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

20

badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap berupa cabang, perwakilan atau agen dari perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia serta bentuk badan usaha lainnya. Adapun pihak yang berkewajiban untuk membayar PNBP menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut Wajib Bayar. Perkembangan PNBP dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan adanya penertiban peraturan-peraturan pemerintah di bidang PNBP sesuai dengan amanah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang diiringi dengan penemuan sumber-sumber PNBP baru. Perkembangan PNBP dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut: Tabel 2.1 Perkembangan PNBP Tahun 2004 s.d. 2006 (triliun Rp) Jenis Penerimaan PNBP A. B. C.

Sumber Daya Alam Bagian Pemerintah Laba BUMN PNBP Lainnya

atas

Total

2004

Tahun 2005

2006

91,4 9,8

110,6 12,8

165,7 22,3

25,5

23,5

41,8

126,7

146,9

229,8

Sumber: APBN 2004, 2005 dan 2006 2. Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tujuan dan alasan pemerintah untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) didasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan

21

kesederhanaan. Tujuan tersebut telah dituangkan dalam penjelasan Undangundang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yaitu: a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber PNBP dan ketertiban administrasi pengelolaan PNBP serta penyetoran PNBP ke Kas Negara; b. lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBP; c. menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia; d. menunjang upaya terciptanya aparat pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa,

penyederhanaan

prosedur

dan

pemenuhan

kewajiban,

peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran negara, serta peningkatan pengawasan. 3. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak telah dikelompokkan PNBP berdasarkan jenisnya. Kelompok PNBP tersebut adalah: a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. Jenis penerimaan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain penerimaan jasa giro, Sisa Anggaran Pembangunan dan Sisa Anggaran Rutin.

22

b. Penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam. Jenis penerimaan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain royalti di bidang perikanan, kehutanan, pertambangan dan penerimaan dari minyak dan gas bumi. c. Penerimaan yang bersumber dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain dividen, bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta dan hasil penjualan saham pemerintah. d. Penerimaan yang bersumber dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. Jenis penerimaan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. Jenis penerimaan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain lelang barang rampasan negara dan denda. f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. Jenis penerimaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah penerimaan negara berupa bantuan hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah.

23

Jenis PNBP sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 di atas, dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar seperti yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Penerimaan umum dan Penerimaan

fungsional.

Penerimaan

umum

merupakan

semua

jenis

penerimaan yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap Kementerian/Lembaga, sedangkan Penerimaan fungsional merupakan jenis PNBP yang hanya dimiliki Kementerian/Lembaga yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jenis Penerimaan umum sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nompr 22 Tahun 1997 antara lain: a. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan). b. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara. c. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara. d. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan). e. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. f. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang. Jenis Penerimaan fungsional jumlahnya sangat banyak dan beragam untuk setiap Kementerian dan Non Kementerian. Masing-masing memiliki jenis dan karakteristik sendiri-sendiri sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 yang kemudian ditetapkan dalam

24

Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis PNBP pada masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut. 4. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP yang telah dipungut dari wajib bayar seluruhnya harus disetor ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kas Negara merupakan rekening tempat penyimpanan uang negara yang dibuka dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran negara, dibukukan pada setiap saat dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dipertanggungjawabkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruh PNBP yang telah disetorkan ke Kas Negara sebagian dapat digunakan kembali oleh instansi yang memungut PNBP untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut. Hal ini sesuai dengan amanah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. Kegiatan tertentu sebagaimana disebutkan di atas meliputi kegiatan-kegiatan: a. Penelitian dan pengembangan teknologi; Kegiatan dalam hal ini antara lain penelitian dan pengembangan teknologi di bidang pertanian dan pertambangan. b. Pelayanan kesehatan; Kegiatan dalam hal ini antara lain pelayanan rumah sakit dan balai pengobatan.

25

c. Pendidikan dan pelatihan; Kegiatan dalam hal ini antara lain kegiatan perguruan tinggi dan balai latihan kerja. d. Penegakan hukum; Kegiatan dalam hal ini antara lain dalam rangka pembinaan dan Pengawasan terhadap ketentuan hukum serta pemberian hak atas kekayaan intelektual. e. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu; Kegiatan dalam hal ini antara lain pemberian jasa konsultasi, jasa analisis, uji mutu dan pemantauan lingkungan, pembuatan hujan buatan, uji pencemaran radiasi pada makanan. f. Pelestarian sumber daya alam. Kegiatan dalam hal ini antara lain usaha pelestarian sumberdaya perikanan dan kehutanan. Instansi dapat menggunakan sebagian dana PNBP setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Prosedur penggunaan kembali sebagian dana PNBP diatur dengan mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan “dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh masing-masing

satuan

kerja

berfungsi

sebagai

pelaksanaan,

pengendalian/pengawasan, evaluasi pelaporan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.” (Ditjen Perbendaharaan:2006).

26

Permohonan izin untuk menggunakan sebagian dana PNBP diajukan oleh pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan. Permohonan tersebut paling sedikit dilengkapi dengan: a. tujuan penggunaan dana PNBP; b. rincian kegiatan pokok instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBP; c. jenis PNBP beserta tarif yang berlaku; d. laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang. Rencana penggunaan PNBP yang telah diajukan tersebut akan diteliti dan dibahas oleh Departemen Keuangan bersama instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pembahasan rencana penggunaan PNBP tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP bagi instansi dimaksud. Setelah rencana penggunaan tersebut disetujui oleh Menteri Keuangan, instansi pemerintah yang bersangkutan mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang hasil akhirnya akan dituangkan dalam dokumen DIPA. Sebagai gambaran lengkap mengenai prosedur penggunaan sebagian dana PNBP dan mekanisme DIPA dapat dilihat dalam bagan alur (flowchart) berikut:

27

Gambar 2.1 Sistem Flowchart Prosedur Pengajuan Izin Penggunaan PNBP

START

Instansi Pengguna mengajukan Proposal Izin Penggunaan PNBP

Dengan melampiri data pendukung

1

Proposal Izin Penggunaan PNBP

Dibahas bersama DJA & Instansi Terkait

Syarat terpenuhi? Ya

Rancangan Keputusan Menteri Keu.

1 Sumber : Diolah dari PP No. 73 Tahun 1999

Tdk

28

Gambar 2.2 Sistem Flowchart Prosedur Pembuatan Keputusan Menteri Tentang Izin Penggunaan PNBP 1

Mengirim Rancangan Keputusan Menteri Keu.

Tdk

Setuju ?

1

Ya

Menteri Keu. Menetapkan Izin Penggunaan PNBP

Kep. Menteri Keu ttg Izin Penggunaan Dikirim ke DJA dan Pihak lain yang terkait

Dikirim pd Instansi ybs

Pengajuan RKA-K/L

2

2 Sumber: Diolah dari PP No. 73 Tahun 1999

Izin Penggunaan PNBP

Arsip

29

Gambar 2.3 Sistem Flowchart Mekanisme DIPA

2

RKA-K/L

Dibahas dgn DJA & Instansi terkait

Tdk

OK ?

Ya Dirjen Perbendaharaan Mengesahkan DIPA

DIPA

SELESAI

Sumber: Diolah dari PP No. 73 Tahun 1999

2

30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum

(AHU)

Departemen Hukum dan HAM Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, jenis dan karakteristik PNBP sangatlah beragam tergantung pada tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan yang bersangkutan. Begitu juga informasi akuntansi yang disajikan pun berbeda pula, namun pada dasarnya prosedur sistem informasi tentang PNBP untuk setiap instansi tidak jauh berbeda. 1. Struktur Organisasi Departemen Hukum dan HAM Langkah awal dalam menganalisa sebuah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah menentukan sasaran organisasional suatu sistem. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi kepada pimpinan untuk perencanaan dan pengendalian. Struktur organisasi merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap instansi. Dengan melihat struktur organisasi suatu instansi, orang bisa melihat bagian-bagian apa saja yang ada dalam instansi tersebut. Struktur organisasi pada Departemen Hukum dan HAM sangatlah kompleks, untuk itu penulis hanya akan mengambil salah satu unit eselon I pada Departemen Hukum dan HAM yang khusus menangani PNBP yaitu Ditjen Administrasi Hukum Umum sebagai salah satu unit yang mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hubungan antar unit organisasi dalam kaitannya dengan fungsi siklus pendapatan (revenue cycle) tidak hanya

31

terpatok pada satu struktur organisasi saja, namun berhubungan dengan struktur organisasi pada unit-unit yang lebih kecil di bawahnya. Namun perlu kiranya penulis menggambarkan struktur organisasi Departemen Hukum dan HAM menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM yang secara garis besar disajikan sebagai berikut: Gambar 3.1 Struktur Organisasi Departemen Hukum dan HAM

Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.09-PR.07.10 Tahun 2007

Salah satu unit yang mengolah PNBP Departemen Hukum dan HAM adalah Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Unit ini memiliki bagian khusus yang menangani PNBP, mulai dari pengelolaan, pembinaan sampai penyusunan laporan. Struktur organisasi Ditjen AHU adalah sebagai berikut:

32

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM

Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.09-PR.07.10 Tahun 2007

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.09-PR.07.10 Tahun 2004 tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM R.I. maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi untuk penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, pedoman dan prosedur di bidang administrasi hukum

umum.

Sedangkan

susunan

organisasi

Direktorat

Administrasi Hukum Umum, terdiri dari (enam ) unit eselon II yaitu : 1.

Sekretariat Direktorat Jenderal;

2.

Direktorat Perdata;

Jenderal

33

3.

Direktorat Pidana;

4.

Direktorat Tata Negara;

5.

Direktorat Hukum Internasional; dan

6.

Direktorat Daktiloskopi. Tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum adalah pelayanan jasa hukum antara lain : 1.

Bidang Tugas Direktorat Perdata : a.

Pengesahan badan Hukum;

b.

Penyelesaian

permohonan

pengangkatan,

pemindahan

dan

pemberhentian notaris; c.

Penyelesaian Legalisasi;

d.

Pembuatan Legal Opinion;

e.

Penyelesaian permohonan Perubahan Nama;

f.

Penyelesaian permohonan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing;

2.

g.

Pengurusan Harta Peninggalan;

h.

Pengurusan Harta Orang yang dinyatakan pailit;

i.

Pemberian surat keterangan wasiat

j.

Penyelesaian Pendaftaran Jaminan Fidusia

Bidang Tugas Direktorat Pidana : -

Penyelesaian permohonan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

3.

Bidang Tugas Direktorat Tata Negara :

34

4.

a.

Penyelesaian permohonan Pewarganegaraan R.I. (Naturalisasi);

b.

Pendaftaran Partai Politik.

d.

Permohonan Pelepasan Kewarganegaraan R.I.

Bidang Tugas Direktorat Daktiloskopi : -

Penyelesaian Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari. Pelaksanaan kegiatan bidang hukum internasional berperan dalam

pembahasan

dan

penelaahan

mengenai

materi

di

bidang

hukum

internasional, berperan dalam pengembangan hukum internasional melalui sosialisasi, dan ikut berperan dalam pembahasan perundingan perjanjianperjanjian bilateral, serta memberikan bimbingan dan pertimbangan mengenai masalah di bidang hukum internasional. Kegiatan tugas bidang pembinaan teknis operasional pelayanan hukum merupakan tugas unit-unit eselon II yang meliputi : a.

pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia;

b.

pemberian pertimbangan/tanggapan atas permasalah di bidang hukum perdata umum;

c.

penyiapan bahan atas pemberian pendapat hukum (legal opinion);

d.

penyelesaian masalah grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;

e.

penyelesaian proses pengangkatan PPNS;

f.

pemberian tanggapan/pertimbangan mengenai masalah di bidang hukum pidana; dan

35

g.

pemberian bimbingan dan pertimbangan mengenai masalah di bidang hukum tata negara; Kegiatan tugas bidang pelayanan teknis dan administratif, pada

dasarnya merupakan tugas yang bersifat membantu untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dilaksanakan oleh unit-unit eselon II. Tugas ini meliputi : a.

koordinasi penyusunan rancangan kebijaksanaan teknis, program dan laporan;

b.

pengelolaan kepegawaian;

c.

pengelolaan keuangan;

d.

pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan. Kegiatan tugas pelayanan teknis selain dilaksanakan pada kantor pusat

Ditjen AHU juga dilaksanakan oleh kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM yang berada di 33 Propinsi di seluruh wilayah Indonesia.

2. Jenis PNBP Pada Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM Sesuai amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP dalam pasal 2 menyebutkan bahwa semua jenis PNBP yang dimiliki instansi pemerintah harus ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP telah menetapkan jenis-jenis PNBP pada Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM) yaitu: a. Penerimaan dari denda administrasi;

36

b. Penerimaan dari pelayanan jasa hukum; c. Penerimaan dari penggunaan jasa tenaga narapidana dan hasil penjualan barang keterampilannya; d. Penerimaan dari pendaftaran ciptaan; e. Penerimaan dari permintaan hak paten; f. Penerimaan dari pemberian merek; g. Penerimaan dari Keimigrasian; h. Penerimaan balai harta peninggalan; i. Penerimaan pengadilan. Sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang tersebut, Departemen Hukum dan HAM sebagai salah satu instansi yang menghasilkan PNBP telah menetapkan semua jenis PNBP-nya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah ditetapkan jenis dan tarif PNBP pada Ditjen AHU yang besarnya tarif untuk setiap jenis PNBP ditetapkan dalam satuan mata uang rupiah. Adapun jenis dan tarif tersebut secara lengkap disajikan dalam Tabel 3.1. Tabel 3.1 Jenis dan Tarif PNBP Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK I. Pelayanan Jasa Hukum 1. Biaya yang berkaitan dengan badan hukum : a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas b. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau persetujuan dan laporan Perseroan Terbatas yang hilang atau rusak c. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan

SATUAN

TARIF

per akta

Rp

200.000,-

per akta

Rp

100.000,-

per akta

Rp

100.000,-

37

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK d. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan perkumpulan akta anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak e. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yayasan f. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan akta anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak

SATUAN

TARIF

per akta

Rp.

50.000,-

per akta

Rp.

100.000,-

per akta

Rp.

50.000,-

Pengesahan badan hukum Partai Politik per permohonan Rp. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan badan hukum Partai Politik yang hilang atau rusak per permohonan Rp. Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau Rp. penambahan nama keluarga. per orang Biaya yang berkaitan dengan notariat :

200.000,-

g. h.

2.

3.

4.

5. 6.

100.000,-

150.000,-

a.

Pengangkatan Notaris

per orang

Rp

500.000,-

b.

Pengangkatan Notaris Pindahan

per orang

Rp.

700.000,-

per orang

Rp.

500.000,-

per dokumen

Rp

10.000,-

c. Penampung Protokol Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen.

Pembuatan surat keterangan surat wasiat per wasiat Rp. 50.000,Biaya yang berkaitan dengan sidik jari : a. Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi untuk dirumus per orang Rp. 1.000,b. Pengambilan sidik jari untuk dirumus dengan sistem AFIS per orang Rp. 15.000,c. Permintaan sidik jari insidentil untuk dirumus per orang Rp. 50.000,7. Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan/pernyataan Rp. perkawinan WNA dengan WNI. per dokumen 500.000,8. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang pemberitahuan/pernyataan perkawinan Rp WNA dengan WNI. per permohonan 250.000,9. Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarganegaraan RI. per permohonan Rp 500.000,10. Uang pewarganegaraan /naturalisasi per permohonan 25 % dari penghasilan rata-rata per bulan dalam SPPT tahun terakhir 11. Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 UU Rp No.12 Tahun 2006. per permohonan 500.000,12. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh Kewarganegaraan RI Rp berdasarkan pasal 41 UU No.12 Tahun 2006. per permohonan 250.000,-

38

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 13. Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. 14. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang menyatakan memilih kewarganegaraan bagi anak berdwi kewarganegaraan setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. 15. Permohonan/pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. 16. Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. 17. Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia : a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) b. untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 18. Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. 19. Biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang : a. b.

untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

SATUAN

TARIF

per permohonan

Rp

500.000,-

per permohonan

Rp

250.000,-

per permohonan

Rp

500.000,-

Rp per permohonan

250.000,-

per akta

Rp.

25.000,-

per akta

Rp.

50.000,-

per permohonan

Rp.

10.000,-

per akta

Rp.

25.000,-

per akta

Rp.

50.000,-

20. Tanda terdaftar sebagai kurator dan pengurus

per orang

21. Penggunaan ahli hukum warga negara asing dan perpanjangan penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia

per orang

Rp.

Rp

250.000,-

250.000,-

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007. Jenis PNBP sebagaimana disajikan dalam tabel di atas adalah penerimaan fungsional dari Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM. Penerimaan dari pelayanan jasa hukum merupakan penerimaan yang diperoleh dari

jasa

pengesahan

akta

perkumpulan, dan partai politik.

pendirian

Perseroan

Terbatas,

Yayasan,

39

Penerimaan dari perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga merupakan penerimaan yang bersumber dari permohonan setiap warga negara Indonesia yang tunduk kepada suatu peraturan Catatan Sipil dan sudah berumur genap 21 tahun atau sudah/pernah kawin yang ingin merubah atau menambah nama keluarganya. Penerimaan dari legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen merupakan penerimaan yang diperoleh dari jasa pemberian legalisir dokumen, karena dokumen hanya dapat dilegalisir apabila tanda tangan dari pejabat yang menandatangani dokumen yang akan dilegalisasi telah sesuai dengan contoh tanda tangan dari pejabat tersebut yang tersimpan di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bentuk pelayanan kepada masyarakat lainnya yang dilakukan Ditjen AHU adalah jasa pengangkatan notaris. Permohona tersebut diajukan oleh pemohon yang ingin menjadi notaris. Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris. Penerimaan yang berasal dari pengurusan/pemrosesan permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan salah satu jenis penerimaan pada Ditjen AHU. Permohonan Kewarganegaraan tersebut diajukan oleh pemohon yang dalam 1 tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun dan permohonan diusulkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Presiden untuk dikabulkan dan Presiden memberikan keputusan untuk mengabulkan/ menolak permohonan tersebut.

40

Penerimaan dari jasa pelayanan yang berkaitan dengan sidik jari merupakan penerimaan yang diperoleh dari permohonan perumusan dan identifikasi sidik jari. Pelayanan sidik jari biasa disebut sebagai pelayanan daktiloskopi. Daktiloskopi adalah suatu sarana dan upaya pengenalan identitas diri seseorang melalui suatu proses pengamatan dan penelitian sidik jari, yang dipergunakan untuk berbagai keperluan/kebutuhan, tanda bukti, tanda pengenal ataupun sebagai pengganti tanda tangan (cap Jempol).

Salah satu jenis penerimaan pada Ditjen AHU adalah penerimaan dari jasa pemberian surat keterangan wasiat. Surat Wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

Penerimaan dari jasa pemberian sertifikat jaminan fidusia juga merupakan penerimaan pada Ditjen AHU. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

41

Pelayanan yang dilakukan Ditjen AHU yang berkaitan dengan fidusia meliputi permohonan pendaftaran, perubahan, penghapusan/pencoretan sertifikat jaminan fidusia tersebut dan permohonan sertifikat pengganti jaminan fidusia.

Penerimaan dari pengajuan permohonan Pimpinan Kantor Konsultan Hukum Indonesia untuk penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing dan perpanjangan penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga merupakan salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak yang diterima oleh Ditjen AHU.

Pelayanan yang telah dilakukan oleh Ditjen AHU sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Volume Pelayanan jasa hukum Ditjen AHU periode 2003-2007 2007 NO

PELAYANAN JASA HUKUM

2003

2004

2005

2006 s.d Juni

1

Legalisasi

45.548

52.307

52.805

51.443

26.799

2

Persetujuan Lawyer Asing

32

36

27

35

13

3

Legal Opinion

20

32

25

17

11

4

Perubahan Nama Keluarga

210

251

190

151

0

5

Surat Keterangan Wasiat

5.027

6.160

6.996

6.314

2.886

6

Pengangkatan Notaris

342

354

699

568

388

288

1.106

2.098

6.436

1.634

-

13

43

237

32

7 8

Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

42

2007 NO

PELAYANAN JASA HUKUM

2003

2004

2005

2006 s.d Juni

9 10 11 12 13 14

Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Permohonan Pendaftaran Pendirian Partai Politik Pengesahan Pendirian Partai Politik sebagai Badan Hukum Pewarganegaraan berdasarkan Naturalisasi Pewarganegaraan berdasarkan Pernyataan

43.775

46.778

53.646

57.806

12.220

2.002

2.251

1.991

2.182

946

112

-

9

40

64

50

-

-

-

-

147*

230*

136*

167**

61

-

-

-

2

36

415

2.846

2.164

1.201

704

666.562

513.498

629.256

735.110

205.452

(Pasal 19 UU No.12 th 2006) 15

Pelepasan Kewarganegaraan

16

Perumusan Sidik Jari

17

Penghapusan/Pencoretan Fidusia

940

363

173

154

0

18

Perubahan Fidusia

668

316

323

236

0

-

-

-

262

1.045

-

-

-

0

13

19

20

Permohonan Pendaftaran Anak untuk Memperoleh Kewarganegaran RI berdasarkan Pasal 41 Undang-undang No. 12 Tahun 2006*** Permohonan Pendaftaran untuk Memperoleh Kembali Kewarganegara RI berdasarkan Pasal 42 Undang-undang No. 12 Tahu 2006**** * ** *** ****

Pewarganegaraan berdasarkan UU No. 62 Tahun 1958 Pewarganegaraan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 Anak yang lahir dan diakui secara sah dan belum berusia 18 tahun WNI yang tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia 5 tahun atau lebih dan tidak melaporkan diri ke Perwakilan R.I dan telah kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.

43

B. Metode Penelitian Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi (obyek) penelitian. Penulis akan membandingkan fakta atau praktik pada obyek penelitian yaitu seputar SIA PNBP yang dimiliki Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM khususnya yang menyangkut siklus pendapatan PNBP dengan teori-teori tentang SIA dan PNBP yang telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau perbaikan berdasarkan evaluasi penulis terhadap obyek penelitian dengan teori-teori yang ada kepada obyek yang diteliti (Ditjen AHU) dengan harapan bisa menjadi masukkan untuk perbaikan sistem yang selama ini telah berjalan. C. Metode Pengumpulan Data Sebagai sarana untuk mendukung penelitian tersebut, penulis akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data yang penulis peroleh dari berbagai sumber khususnya yang menyangkut sistem informasi seputar PNBP. adapun metode yang dipakai adalah: 1. Metode Kepustakaan/studi literatur (library research) yang dilakukan untuk mencari data-data sekunder sebagai kerangka referensi dan teori-teori yang relevan serta dasar kriteria dalam membahas permasalahan yang ditemukan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori, buku-buku, majalah, peraturan dan literatur lainnya.

44

2. Metode Lapangan (field research) yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan sekunder sebagai data empiris yang berkaitan dengan materi skripsi dengan cara melakukan pengamatan langsung, observasi dan wawancara pada Ditjen AHU khususnya dengan bagian yang berkaitan sistem informasi seputar PNBP, wawancara dengan Bendaharawan Penerima PNBP yang merupakan orang yang mengelola langsung penerimaan PNBP pada Ditjen AHU dan studi dokumentasi serta teknik-teknik lainnya. D. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis ini adalah analisis yang didasarkan pada pernyataan keadaan dan ukuran kualitas dimana analisis berdasarkan pada pernyataan keadaan dan merupakan ukuran yang dijadikan oleh penulis sebagai bahan uji yang menggambarkan keadaan sebenarnya pada suatu obyek yang diteliti.

45

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum system informasi akuntansi atas siklus pendapatan (revenue cycle) PNBP Pada Ditjen Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM Obyek PNBP pada Departemen Hukum dan HAM sangatlah beragam sebagaimana diuraikan dalam penjelasan sebelumnya. Namun, pada dasarnya memiliki pola pengelolaan PNBP yang hampir sama. Penulis dalam hal ini akan mengambil salah satu unit eselon I pada Departemen Hukum dan HAM yang langsung berhubungan dengan PNBP yaitu Ditjen Administrasi Hukum Umum. 1. Jenis PNBP Pada Ditjen AHU Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Depertemen Hukum dan HAM telah disebutkan bahwa jenis PNBP yang berlaku pada Ditjen AHU adalah Penerimaan yang berasal dari pelayanan jasa hukum. Tarif yang dikenakan pada setiap jenis penerimaan adalah sebagaimana telah penulis sebutkan di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 dimaksud. Jumlah penerimaan dari pelayanan yang dilakukan Ditjen AHU cukup besar jumlahnya tiap tahun. Hal ini bisa kita lihat dari tabel target dan realisasi PNBP pada Ditjen AHU berikut ini:

46

Tabel 4.1 Target dan Realisasi PNBP Ditjen AHU Tahun 2005 s.d. 2007 Tahun

Target

Realisasi

2005

Rp 16.000.000.000

Rp 16.918.602.000

2006

Rp 16.000.000.000

Rp 16.950.450.000

2007

Rp 16.000.000.000

-

Sumber : APBN dan Laporan Realisasi PNBP 2. Dokumen-dokumen PNBP Pada Ditjen AHU Dalam rangka pengadministrasian PNBP yang lebih baik, setiap terjadi transaksi

akuntansi

harus

dilakukan

pencatatan

oleh

bendaharawan.

Pencatatan transaksi akuntansi tersebut harus didasarkan pada bukti atau dokumen-dokumen yang sah sebagai bahan masukan (input) dalam penyusunan laporan. Ditjen AHU dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM sebagai obyek pertama yang menerima langsung penerimaan dari masyarakat, harus mengadministrasikan semua jenis transaksi penerimaan yang terjadi yang didasarkan pada bukti yang berlaku. Adapun bukti-bukti sebagai dokumen pencatatan PNBP pada Ditjen AHU terdiri atas: a. Tanda Bukti Penerimaan Biaya Pelayanan Jasa Hukum Dokumen ini merupakan bukti utama yang digunakan dalam pencatatan transaksi. Fungsi dari dokumen ini adalah sebagai kwitansi penerimaan yang dibuat 2 (dua) rangkap. Lembar pertama untuk wajib bayar (pelanggan) dan lembar kedua untuk Ditjen AHU. Dokumen ini ditandatangani oleh pelanggan dan bendaharawan penerima sebagai

47

petugas yang mencatat pembukuan PNBP. Format dokumen ini adalah sebagai berikut: Gambar 4.1 Tanda Bukti Penerimaan pelayanan jasa hukum Nomor : …………. Dari : ………….

Nomor : …………. Sudah terima dari : ………….

Nomor : ………….

Nomor : …………

Uang sebesar : Untuk keperluan:

Uang sebesar : Untuk keperluan:

Wajib Bayar,

………….., ………20…. Bendaharawan Penerima,

…………….

………………… NIP …………….

b. Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) Dokumen ini digunakan sebagai bukti bahwa penerimaan negara yang bersumber dari pelayanan jasa hukum telah disetorkan ke Kas Negara. Format SSBP adalah seragam untuk setiap instansi yang menghasilkan PNBP. SSBP ini diisi oleh bendaharawan atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama departemen/lembaga yang bersangkutan. Dokumen ini akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui bank yang ditunjuk (bank persepsi) atau kantor pos. SSBP dibuat 5 (lima) rangkap dengan rincian sebagai berikut: 1) Lembar 1 untuk bendaharawan penerima; 2) Lembar 2 untuk bendaharawan instansi pengguna (BIP) Ditjen AHU;

48

3) Lembar 3 untuk KPPN (melalui/oleh kantor pos apabila penyetoran dilakukan melalui pos); 4) Lembar 4 untuk SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke KPPN (melalui/oleh BIP); 5) Lembar 5 untuk bank persepsi/kantor pos. Bentuk SSBP secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran skrisi ini. c. Buku Kas Umum (BKU) Buku Kas Umum (BKU) merupakan dokumen yang digunakan bendaharawan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terdiri atas keluar masuknya uang. Sistem pencatatan yang digunakan adalah pembukuan tata buku tunggal (single entry). Sistem ini berbeda dengan sistem pembukuan dagang atau perusahaan komersial yang menggunakan sistem pembukuan berpasangan (double entry). Setiap terjadi transaksi penerimaan akan dicatat pada pos penerimaan uang sedangkan saat terjadi keluarnya kas dicatat pada pos pengeluaran. BKU paling sedikit sebulan sekali harus ditutup dan dibuat dalam bentuk Register Penutupan Kas. Adapun bentuk BKU yang digunakan bendaharawan pada Ditjen AHU adalah sebagai berikut: Gambar 4.2 Buku Kas Umum (BKU)

Penerimaan Tgl Uraian 1

2

No. Bukti 3

MAP

Jumlah

Tgl

Uraian

4

5

6

7

No. Bukti 8

MAP

Pengeluaran Jumlah

9

10

49

d. Buku Pembantu (BP) Buku Pembantu (BP) merupakan buku yang digunakan sebagai buku pembantu BKU untuk mencatat semua pungutan/penerimaan dan penyetorannya menurut Mata Anggaran Penerimaan (MAP) PNBP. Setiap akhir bulan atau setiap penutupan BKU juga dilakukan penutupan BP oleh bendaharawan penerima. Format BP berbentuk skontro yang berisi uraian penerimaan dan pengeluaran per jenis MAP. Format BP dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 4.3 Buku Pembantu (BP) KANTOR/SATUAN KERJA BUKU PEMBANTU MAP NO:……… BULAN: ………..20……. Penerimaan Tgl Uraian

No.Hal Buku

No. Bukti

Jumlah

Tgl

Uraian No.Hal Buku

Hal: …….. Pengeluaran No. Jumlah Bukti

Di samping BP per MAP, sesuai dengan proses penyetoran PNBP yang berlaku pada Kantor/Satker, bendaharawan penerima juga perlu membuat Buku Pembantu Bank/Giro Pos untuk mencatat penyetoran-penyetoran melalui bank/giro pos yang telah dilaksanakan. Pencatatan dalam Buku Pembantu Bank/Giro Pos harus berdasarkan bukti setor dan jumlah uang yang tertera dalam bukti setor tersebut. Format Buku Pembantu Bank/Giro Pos adalah sebagai berikut:

50

Gambar 4.4 Buku Pembantu Bank/Giro Pos KANTOR/SATUAN KERJA BUKU BANK/GIRO POS BULAN: ………..20……. Tgl

Uraian

No.Hal Buku

No. Bukti

Penerimaan

Setoran

Saldo

e. Register Penutupan Kas (RPK) Bendaharawan penerima harus membuat Register Penutupan Kas (RPK) untuk melaporkan posisi kas pada setiap akhir bulan.. RPK merinci jumlah uang yang ada dari uang pecahan terkecil sampai pecahan terbesar. Format RPK dapat dilihat pada lampiran. 3.

Pemrosesan Data PNBP Sebagai salah satu model siklus pendapatan (revenue ciycle), penerimaan-

penerimaan dari pelayanan jasa hokum pada Ditjen AHU merupakan jenis penerimaan yang didasarkan pada kas (cash basis). Pemrosesan data-data penerimaan tersebut harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun prosedur tersebut terdiri atas mekanisme penerimaan uang, pencatatan pendapatan, penyetoran PNBP ke Kas Negara sampai pada proses penyusunan laporan PNBP. Masing-masing prosedur tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

51

a.

Mekanisme Penerimaan Uang Pengguna pelayanan jasa hukum adalah masyarakat umum. Warga

masyarakat yang memerlukan pelayanan jasa hukum disebut Wajib Bayar (WB). WB akan mendatangi kantor Ditjen AHU atau Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di 33 Propinsi dan mengisi formulir pelayanan jasa hukum yang diperlukan. WB membayar sejumlah uang sesuai tarif yang telah ditetapkan kepada bendaharawan penerima dan bendaharawan penerima akan memberikan kwitansi pembayaran. Bukti ini dibuat dua rangkap, lembar pertama untuk WB dan lembar kedua untuk disimpan oleh bendaharawan penerima. Uang yang diterima dari WB yang memerlukan pelayanan jasa hukum tersebut dianggap sebagai pendapatan yang diterima Ditjen AHU dan dikategorikan sebagai PNBP. b.

Mekanisme Pencatatan Pendapatan Uang yang diterima dari Wajib Bayar akan dicatat sebagai pendapatan

oleh bendaharawan penerima dalam Buku Kas Umum (BKU). Bendaharawan penerima akan mencatat tanggal, uraian transaksi, nomor bukti dan jumlah penerimaan tersebut berdasarkan bukti yang diterima. Setelah pendapatan dicatat, bendaharawan akan segera menyetorkannya ke kas negara. Setelah dilakukan penyetoran, bendaharawan juga harus mencatat jumlah uang yang telah disetorkan tersebut dalam BKU sisi pengeluaran. c.

Mekanisme Penyetoran Pendapatan Penerimaan dari jasa pelayanan jasa hukum merupakan PNBP yang

berdasarkan Undang-undang harus disetor ke Kas Negara. Penyetoran

52

dilakukan oleh bendaharawan penerima melalui bank-bank pemerintah yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan (bank persepsi) atau melalui kantor pos dan giro. Bendaharawan akan menyetorkan uang tersebut atas nama Rekening Kas Negara dalam formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Dalam mengisi SSBP bendaharawan penerima harus menggunakan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) sebagai berikut: ƒ

MAP 0710

Pendapatan Pendidikan Swadana

ƒ

MAP 0510

Pendapatan Penjualan Swadana

ƒ

MAP 0530

Pendapatan Sewa Swadana

ƒ

MAP 0540

Pendapatan Jasa Swadana

ƒ

MAP 0890

Pendapatan Lain-lain Swadana

SSBP dibuat 5 (lima ) rangkap yang masing-masing diberikan kepada bendaharawan penerima dan atasan langsung bendaharawan penerima di Ditjen AHU yang bersangkutan (lembar 1 dan 4), bendaharawan instansi pengguna di Ditjen AHU (lembar 2), KPPN (lembar 3), bank persepsi/giro pos yang bersangkutan (lembar 5). Pada setiap akhir tahun anggaran, Departemen/Lembaga atau Kantor/Satuan Kerja wajib segera menyetorkan seluruh saldo PNBP yang masih tersisa ke Rekening Kas Negara. SSBP lembar ke-2 yang diterima bendaharawan instansi pengguna akan dikumpulkan sebagai bahan pencairan PNBP di KPPN dengan mekanisme DIPA untuk kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pelayanan yang dilakukan Ditjen AHU.

53

d.

Mekanisme Penyusunan Laporan Pada setiap akhir bulan, bendaharawan penerima pada Ditjen AHU pusat

maupun bendaharawan penerima Kanwil Departemen Hukum dan HAM di daerah wajib membuat laporan tertulis mengenai keadaan kas dan rekapitulasi penerimaan dan penyetoran PNBP kepada Kepala Bagian Keuangan Ditjen AHU sebagai atasan langsung bendaharawan penerima untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Biro Keuangan Departemen Hukum dan HAM. Laporan disusun berdasarkan BKU dengan membuat rekap jumlah semua penerimaan pada setiap bulan yang bersangkutan dan jumlah uang yang telah disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya. Laporan realisasi PNBP tersebut akan digunakan baik pihak intern maupun ekstern Departemen Hukum dan HAM. e.

Informasi Keluaran PNBP Suatu sistem informasi dirancang dengan tujuan agar menghasilkan

informasi (output) yang bermanfaat bagi pengguna dalam mendukung kegiatan operasional

sehari-hari

dan

mendukung

pengambilan

keputusan

yang

berhubungan dengan pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal pengelolaan kekayaan, pengelola harus membuat laporan keadaan kekayaan

yang

menjadi

tanggung

jawabnya

kepada

pihak-pihak

yang

membutuhkan. Proses pembuatan laporan hasil pengelolaan kekayaan harus melalui sistem informasi dan prosedur yang telah ditetapkan. Departemen Hukum dan HAM yang salah satu tugasnya mengelola kekayaan Negara yang bersumber dari PNBP juga harus membuat laporan kepada

54

pihak intern dan ekstern departemen. Laporan-laporan tersebut tentunya akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakankebijakan di tahun-tahun yang akan datang. Laporan-laporan yang dibuat harus berdasarkan prosedur yang berlaku dengan didukung data dan informasi yang relevan sehingga menghasilkan informasi keluaran (output) yang memenuhi kriteria sasaran SIA (sederhana, fleksibel, handal dan tepat waktu). Departemen Hukum dan HAM sebagai koordinator pusat pengelolaan PNBP, menerima laporan-laporan dari unit-unit eselon satu yang salah satunya adalah dari Ditjen AHU. Laporan keuangan realisasi PNBP dari Kanwil didasarkan pada posisi penerimaan kas atas jasa pelayanan jasa hukum yang diterima dan disetorkan ke Kas Negara pada setiap bulannya. Laporan tersebut dikirimkan kepada Kepala Bagian Keuangan Ditjen AHU Pusat selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya untuk kemudian direkap. Format laporan dari tingkat Kanwil kepada Kepala Bagian Keuangan Ditjen AHU adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5 Format Laporan Penerimaan dan Penyetoran PNBP Pelayanan Jasa Hukum DEPARTEMEN PROPINSI

: :

Hukum dan HAM ……………

NO

JENIS PNBP

VOLUME

1

2

3

Laporan Penerimaan dan Penyetoran PNBP Pelayanan Jasa Hukum Bulan : ……………. Tahun Anggaran : ……………. PENERIMAAN (Rp) 4

PENYETORAN (Rp) 5

KET. 6

JUMLAH

Mengetahui: Atasan Langsung,

………………..,……………….. Bendaharawan Penerima,

………………. NIP

………………… NIP

55

Laporan rekapitulasi PNBP dari Kanwil yang dikirimkan ke Pusat diterima oleh Kepala Bagian Keuangan Ditjen AHU. Bagian Keuangan Ditjen AHU merupakan unit di Ditjen AHU yang mengolah data dan informasi PNBP yang diterima dari Kanwil. Kepala Bagian Keuangan Ditjen AHU akan meneruskan laporan tersebut kepada Bagian PNBP untuk diolah dan dibuat laporan. Laporan akan direkap dan disusun oleh Subbagian Pelaporan. Laporan yang dihasilkan akan dikirimkan kepada pihak-pihak ekstern yaitu Departemen Keuangan (DJA). Format laporan tersebut adalah sebagai berikut: Gambar 4.6 Format Laporan Realisasi PNBP Ditjen AHU DEPARTEMEN DITJEN AHU

:

HUKUM DAN HAM

REKAPITULASI LAPORAN PENERIMAAN PELAYANAN JASA HUKUM BULAN …………..TAHUN………. TAHUN ANGGARAN ……………. REALISASI

MAP

URAIAN

TARGET APBN

S.D. BULAN LALU

BULAN INI

1

2

3

4

5

JUMLAH (4 + 5) 6

% 7

JUMLAH

Jakarta, …………. Dirjen AHU ……………………. NIP

Sumber: Laporan Realisasi Ditjen AHU Untuk melihat prosedur-prosedur tersebut di atas secara keseluruhan berikut akan digambarkan hubungan-hubungannya. Prosedur-prosedur tersebut

56

merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Prosedur awal dimulai dengan penerimaan uang tunai dari pelanggan oleh bendaharawan penerima di Kanwil maupun di Kantor Pusat Ditjen AHU. Uang yang diterima akan disetorkan ke Kas Negara. Seiring dengan penyetoran tersebut dilakukan pencatatan penerimaan dan penyetoran penerimaan ke dalam BKUM. Berdasarkan data-data dan informasi yang dicatat dalam BKU, bendaharawan penerima akan membuat laporan bulanan realisasi penerimaan dan penyetoran PNBP pelayanan jasa hukum yang akan dikirimkan ke Kabag Keuangan Ditjen AHU. Bagian Keuangan Ditjen AHU sebagai unit di bawah Ditjen AHU

akan membuat laporan rekapitulasi penerimaan dan penyetoran

PNBP pelayanan jasa hukum untuk dikirimkan ke Biro Keuangan Departemen Hukum dan HAM dan dilaporkan ke Dirjen AHU. Selanjutnya Biro Keuangan Departemen Hukum dan HAM juga membuat laporan realisasi penerimaan PNBP untuk dikirimkan ke Departemen Keuangan dengan tembusan ke Itjen Departemen Hukum dan HAM. Secara umum, mekanisme penerimaan uang, pencatatan pendapatan, penyetoran PNBP ke Kas Negara dan proses penyusunan serta pengiriman laporan realisasi PNBP pelayanan jasa hukum dari Kanwil sampai dengan Kantor Pusat Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM dapat digambarkan dalam data flow diagram berikut:

57

Gambar 4.7 Data Flow Diagram Proses Penerimaan dan Penyetoran PNBP Pelanggan 1.0 Penerimaan Uang tunai Terima uang File Penerimaan uang tunai

Jml yang disetor

2.0 Setor ke Kas Negara

3.0 Membukukan Dlm BKUM

Buku Kas Umum (BKU) 4.0 Menyiapkan Laporan Bulanan

Kabag Keu

Itjen Dirjen

Karo Keu Depkeu

Sumber: Data diolah (2007)

58

Pada uraian sebelumnya telah dijabarkan setiap bagian dari sistem yang menyangkut salah satu subsistem SIA yaitu siklus pendapatan (revenue cycle) dari penerimaan negara bukan pajak pada Ditjen AHU. Bagian-bagian tersebut meliputi mekanisme penerimaan uang, pencatatan pendapatan, penyetoran penerimaan sampai dengan informasi akuntansi (output) atau laporan-laporan yang dihasilkan. Semuanya merupakan satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Dalam bab ini, penulis juga akan mengevaluasi sistem informasi akuntansi yang ada sebagai bentuk analisis dan pembahasan evaluasi secara umum yang mencerminkan gambaran utuh sebuah sistem yang dimiliki Ditjen AHU yang menyangkut bagian-bagian dari sistem itu sendiri. Evaluasi dititikberatkan pada temuan-temuan penulis atas kelebihan dan kelemahan dari sistem yang ada dilihat dari sudut internal control-nya. Untuk dapat melihat fungsi siklus pendapatan ini sebagai sebuah bagian yang utuh, penulis akan menggambarkan dalam format bagan alur (flowchart) sehingga memudahkan bagi pembaca dalam memahami dan mengevaluasi sistem yang ada.

59

Gambar 4.8 Sistem Flowchart Proses Transaksi Penerimaan Uang Tunai dan Pembukuannya Dari Wajib Bayar

Bendaharawan Penerima

Terima Uang

Membuat Kwitansi pungutan PNBP

1

Kwitansi PNBP

2

Jumlah uang material?

Wajib Bayar

Ya

Tdk

BKU

Membukukan

Simpan di rekening BP

1

2

Sumber: Data diolah (2007)

3

60

Gambar 4.9 Sistem Flowchart Proses Setor ke Kas Negara dan Pembukuannya 1

2

3

Kwitansi PNBP

Bendaharawan Penerima

Mengisi SSBP

1

2

3

4

5

SSBP Kas Negara Melalui Bank Persepsi

Bank Persepsi/ Ktr Pos

1

Deposit Form

2

3

SSBP

4 5 SSBP

BIP

KPPN

Bendaharawan Penerima

Membukukan

BKU

4

Sumber: Data diolah (2007)

BIP

61

Gambar 4.10 Sistem Flowchart Prosedur Pembuatan Laporan 4

Membuat Laporan Bulanan

Bendaharawan Penerima

Laporan Bulanan

Merekap Laporan PNBP

oleh BIP

2 1

Rekap Lap.

Bag.keu Merekap Laporan

1 Lap. Realisasi PNBP

DJA

Sumber: Data diolah (2007)

ITJEN

2

3

DIRJEN

62

Berdasarkan gambar bagan alur (flowchart) di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Wajib Bayar sebagai pihak yang membutuhkan jasa akan mendatangi Kanwil Departemen Hukum dan HAM di daerah (propinsi) atau Kantor Pusat Ditjen AHU dengan membayar sejumlah uang. Bendaharawan penerima pada kanwil atau kantor Pusat Ditjen AHU akan menerima uang tersebut dan membuat kwitansi pungutan PNBP berupa Tanda Bukti Penerimaan pelayanan jasa hukum. Kwitansi dibuat 2 (dua) rangkap. Rangkap pertama (asli) diserahkan kepada Wajib Bayar dan rangkap kedua disimpan oleh bendaharawan penerima sebagai bukti. 2. Bendaharawan penerima akan membukukan penerimaan tersebut dalam Buku Kas Umum (BKU) berdasarkan kwitansi yang diterima. Uang yang diterima bendaharawan penerima akan disetorkan ke Kas Negara. 3. Bendaharawan penerima akan mengisi Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP). SSBP dibuat 5 (lima) rangkap dan diserahkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro bersama dengan jumlah uang yang tertera dalam SSBP. 4. Bank/kantor pos akan memasukkan jumlah setoran tersebut ke rekening Kas Negara. SSBP lembar ke-5 disimpan pihak bank/kantor pos sebagai arsip setelah sebelumnya menempelkan deposit form dalam lembar SSBP. Deposit form digunakan sebagai dokumen penyanding yang memperlihatkan jumlah uang yang diterima dari penyetor. SSBP lembar ke-1 diserahkan ke penyetor,

63

lembar ke-2 dan ke-3 dikirimkan ke Bendaharawan Instansi Pengguna (BIP), dan lembar ke-4 dikirimkan ke KPPN. 5. Bendaharawan penerima akan mencatat jumlah uang yang disetor ke dalam Buku Kas Umum (BKU) sesuai dengan jumlah uang yang tertera dalam SSBP. Berdasarkan catatan transaksi penerimaan dan penyetoran PNBP dalam BKU, bendaharawan penerima akan membuat laporan bulanan penerimaan dan penyetoran PNBP dan dilaporkan ke Kepala Bagian Keuangan Ditjen AHU. 6. Bagian Keuangan Ditjen AHU akan membuat rekapitulasi dari Laporan penerimaan dan penyetoran PNBP dari Kantor Pusat Ditjen AHU dan dari seluruh Kanwil di 33 Propinsi. 7. Laporan PNBP tersebut setiap triwulan dilaporkan ke Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) sebagai pihak ekstern dan Dirjen AHU dengan tembusan ke Itjen Departemen Hukum dan HAM sebagai pihak intern Departemen Hukum dan HAM.

64

B. Evaluasi atas Siklus pendapatan pada Ditjen AHU 1. Pengendalian Intern (Internal Control) Dalam menganalisa sebuah siklus pendapatan, diperlukan pemahaman atas sistem dan masalah yang ada. Suatu sistem dibangun harus mengandung pengendalian intern yang baik. Dengan melihat bagan alur di atas, hasil evaluasi penulis atas struktur pengendalian intern sistem informasi yang dimiliki Ditjen AHU kurang baik. Lemahnya pengedalian intern atas penerimaan kas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Merangkapnya satu bagian yang memiliki tugas beragam atas subsistem PNBP. Bagian tersebut adalah Bendaharawan Penerima yang bertugas menerima uang tunai, melakukan penyimpanan uang, melakukan pembukuan sampai pada pembuatan laporan realisasi penerimaannya. Penggabungan tugas subsistem tersebut kurang tepat mengingat dalam struktur pengendalian intern yang baik, keempat fungsi tersebut harus dipisahkan untuk mengurangi resiko terjadinya tindak kecurangan (fraud). Pemisahan tugas yang memadai bermanfaat untuk mencegah berbagai macam salah saji, baik disengaja maupun tidak disengaja dan mencegah tindak kecurangan. Seseorang yang bertanggung jawab untuk memasukkan informasi transaksi penerimaan kas baik secara manual ke dalam BKU atau ke komputer sebaiknya tidak memiliki akses terhadap kas. Namun hal ini tidak terlihat dalam struktur pengendalian intern atas kas pada Ditjen AHU. Sistem penerimaan uang yang baik harus dilakukan oleh petugas tersendiri yang terpisah dari fungsi pencatatan, penyimpanan dan penyetoran

65

dengan didasarkan pada bukti-bukti yang sah. Agar tercipta pengendalian intern yang baik atas penerimaan uang sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya setidaknya harus memenuhi 5 (lima) kriteria prosedur pengendalian. Kriteria-kriteria tersebut adalah: ƒ

Pemisahan tugas yang cukup;

ƒ

Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas;

ƒ

Dokumen dan catatan yang memadai;

ƒ

Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan;

ƒ

Pengecekan independen atas pelaksanaan.

Berdasarkan hasil evaluasi penulis atas sistem penerimaan uang pada Ditjen AHU dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Proses penerimaan uang, pencatatan, penyimpanan, dan penyetoran dilakukan oleh satu petugas yaitu bendaharawan penerimaan. Hal ini tidak memenuhi kriteria prosedur pengendalian yaitu pemisahan tugas yang cukup. b. Otorisasi atas transaksi dan aktivitas hanya dilakukan satu petugas yang merangkap penerimaan uang, pencatatan, dan penyimpanan. Otorisasi sebaiknya dilakukan oleh orang yang mempunyai wewenang atas semua transaksi yang terjadi. Pada Ditjen AHU, yang bertindak sebagai otorisator sebaiknya adalah Atasan Langsung Bendaharawan yang biasanya dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan. Dengan demikian fungsi otorisasi atas transaksi penerimaan uang pada Ditjen AHU belum berjalan dengan baik.

66

c. Dokumen dan catatan atas transaksi penerimaan uang sudah cukup memenuhi syarat. Hal ini terlihat dengan adanya pencatatan yang rapi berdasarkan bukti-bukti yang ada. Format bukti penerimaan pelayanan jasa hukum sudah cukup baik. Setiap bukti yang dikeluarkan selalu mencantumkan nomor dan tanggal terjadinya transaksi. d. Fungsi pengendalian fisik atas aktiva dan catatan penerimaan uang pada Ditjen AHU kurang baik. Hal ini karena merangkapnya petugas yang mencatat, menyimpan uang dan membuat laporan. 2. Fungsi Pengolahan Data Pengolahan data PNBP pada Ditjen AHU tidak menggunakan pendekatan database (database approach) atau masih bersifat manual. Hal ini menyebabkan lambatnya proses informasi akuntansi yang dihasilkan. Proses pengambilan keputusan sering mengalami kesulitan karena lemahnya sistem yang ada. Sebagai contoh adalah apabila pimpinan atau pihak-pihak ekstern menginginkan data realisasi PNBP tahun-tahun sebelumnya. Bagian pengolahan data mengalami kesulitan

untuk

mendapatkan

data-data

tersebut

mengingat

input

dan

pendokumentasian data dilakukan secara manual. Fungsi komputer sampai dengan saat ini hanya sebagai alat untuk membuat laporan-laporan keuangan negara di bidang PNBP dan kegiatan klerikal sehari-hari. 3. Manfaat system informasi akuntansi atas siklus pendapatan PNBP Pada Ditjen AHU Meskipun masih terdapat beberapa kelemahan pada sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan, tapi terdapat manfaat yang dirasa oleh pengguna

67

(user) khususnya Ditjen AHU. Sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan PNBP pada Ditjen AHU juga mempunyai manfaat bagi user khususnya bagi Ditjen AHU. Berdasarkan informasi manfaat yang diperoleh Ditjen AHU dengan adanya sistem informasi tersebut adalah sebagai berikut: a. Mendukung Pembuatan Keputusan Informasi keluaran yang dimiliki Ditjen AHU sangat bermanfaat dan diperlukan oleh pembuat keputusan intern. Laporan realisasi yang dihasilkan oleh Ditjen AHU digunakan untuk membuat perkiraan atau target penerimaan PNBP dari pelayanan jasa hukum untuk tahun berikutnya. Selain itu, informasi keluaran yang berupa laporan realisasi PNBP juga digunakan untuk membuat perkiraan jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dari pelayanan jasa hukum setiap tahunnya. Perkiraan penggunaan dana tersebut digunakan untuk membuat usulan penggunaan dana PNBP dalam APBN. Laporan realisasi PNBP yang dihasilkan dapat dijadikan oleh Kepala Bagian Keuangan Ditjen AHU sebagai tolak ukur untuk membuat cash forecasting setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari dari penerimaan yang diterima oleh Ditjen AHU. Apabila seluruh penerimaan dari setiap Departemen dapat diukur dan dapat diperkirakan maka akan memudahkan pemerintah dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun. b. Memudahkan Pengelolaan dan Pengawasan Kekayaan Negara Informasi keluaran yang dihasilkan oleh sistem informasi atas siklus pendapatan pada Ditjen AHU juga bermanfaat dalam upaya pengelolaan dan pengawasan kekayaan negara. Dari laporan realisasi penerimaan PNBP yang

68

dihasilkan oleh Ditjen AHU dapat diketahui berapa jumlah penerimaan PNBP yang dihasilkan oleh Ditjen AHU. Laporan realisasi Penerimaan PNBP yang dibuat oleh Ditjen AHU digunakan untuk membuat laporan akuntansi oleh Departemen Hukum dan HAM. Laporan akuntansi instansi yang dibuat oleh Departemen Hukum dan HAM tersebut menjadi bahan untuk membuat laporan akuntansi pemerintah pusat. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa informasi keluaran yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan pada Ditjen AHU sangat bermanfaat dalam hal pengelolaan dan pengawasan kekayaan negara.

69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan Berdasarkan evaluasi penulis atas SIA PNBP yang dimiliki Ditjen AHU

Departemen Hukum dan HAM, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM sebagai unit pengelola PNBP belum memiliki sistem akuntansi PNBP yang baik. Hal ini terlihat dengan adanya penggabungan fungsi-fungsi penerimaan, pencatatan dan pelaporan atas penerimaan negara yang dilakukan oleh satu petugas. 2. Fungsi pencatatan pendapatan didasarkan pada dokumen-dokumen dan buktibukti yang dianggap sah dan diproses sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Semua transaksi telah dibukukan dalam buku kas umum, buku-buku pembantu dan setiap awal bulan dibuat register penutupan kas untuk mengetahui posisi keuangan pada setiap bulannya. 3. Tidak adanya pemisahan tugas yang jelas antara fungsi penerimaan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan atas penerimaan negara. Semua tugas tersebut hanya dikerjakan oleh satu orang yaitu bendaharawan penerima. 4. Bentuk laporan realisasi PNBP dan penyetorannya sebagai bentuk informasi akuntansi yang dihasilkan dari setiap unit di bawah Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM setidaknya telah memenuhi kebutuhan pemakai informasi. 5. Proses pengelolaan PNBP masih bersifat manual, belum menggunakan pendekatan database. Hal ini menyebabkan timbulnya keterlambatan atas informasi-infromasi yang dibutuhkan.

70

B.

Saran Berdasarkan kesimpulan penulis atas hasil evaluasi SIA PNBP pada Ditjen

AHU Departemen Hukum dan HAM di atas, penulis ingin memberikan saran guna perbaikan sistem yang sudah ada dengan harapan pengembangan sistem bisa berjalan lebih baik lagi. Saran-saran penulis adalah sebagai berikut: 1. Perlunya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi penerimaan uang, pencatatan, penyimpanan, penyetoran dan pelaporan atas penerimaan negara. Sebaiknya setiap fungsi dijalankan oleh orang yang berbeda guna menghindari tindak kecurangan. Hal ini bertujuan agar tercipta internal control yang baik atas sistem informasi yang dimiliki. 2. Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM perlu menyempurnakan sistem informasi pengelolaan PNBP-nya dalam bentuk database. Hal ini sangat berguna dalam pemrosesan data input-process-output PNBP yang lebih cepat dan akurat sehingga masalah keterlambatan pembuatan laporan bisa segera diatasi. 3. Perlu dibuat seperangkat peraturan yang mengatur tatacara pelporan PNBP sehingga format laporan realisasi PNBP seragam untuk semua instansi pemerintah yang memungut PNBP. Selain itu perlu dibuat peraturan tentang pemberian sanksi bagi instansi pemerintah yang terlambat atau tidak membuat dan melaporkan laporan realisasi PNBP-nya ke Departemen Keuangan.