DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Nomor SOP Tgl Ditetapkan Tgl Revisi

: SOP-194/AG.7/2007 : 18 September 2007 :

STANDAR OPERATING PROCEDURE TENTANG PEMROSESAN PEMBAYARAN SUBSIDI YANG DITUGASKAN PADA DIREKTORAT PNBP Dasar Hukum : 1. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5. UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6. PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. 7. Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2006. 8. Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. 9. Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 72 Tahun 2004. 10. KMK Nomor 466 /KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107/PMK.01/2006. 11. PMK tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi yang ditugaskan pada Direktorat PNBP (subsidi). Halaman 1 dari 5 halaman UNIT/PEJABAT TERKAIT

DIRJEN ANGGARAN

DIREKTUR PNBP

KASUBDIT TEKNIS

KASIE TEKNIS

KASIE VERIFIKASI

NO.

AKTIVITAS

PELAKSANA KETERANGAN

1.

Direksi Badan Usaha menyampaikan surat permintaan pembayaran subsidi beserta data pendukungnya kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

2.

Direktur Jenderal Anggaran menerima surat permintaan pembayaran subsidi, membaca, meneliti dan mendisposisikan kepada Direktur PNBP untuk diproses lebih lanjut.

1 hari kerja

3.

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menerima disposisi dari Direktur Jenderal Anggaran atas surat permintaan pembayaran subsidi, membaca, meneliti dan mendisposisikan kepada Kasubdit teknis untuk diproses lebih lanjut.

2 hari kerja

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

: SOP-194/AG.7/2007 : 18 September 2007 :

STANDAR OPERATING PROCEDURE TENTANG PEMROSESAN PEMBAYARAN SUBSIDI YANG DITUGASKAN PADA DIREKTORAT PNBP Halaman 2 dari 5 halaman NO.

AKTIVITAS

4.

Kasubdit teknis menerima disposisi dari Direktur PNBP atas surat permintaan pembayaran subsidi, membaca, meneliti dan mendisposisikan kepada Kasi teknis untuk diproses lebih lanjut. Kasi teknis menerima disposisi dari Kasubdit teknis atas surat permintaan pembayaran subsidi, membaca, meneliti kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka penelitian dan verifikasi dengan Badan Usaha.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kasi teknis bersama dengan Direktur PNBP, Kasubdit teknis dibantu oleh Kasi Verifikasi dan Koordinator Pelaksana/Pelaksana bersama dengan Unit/Instansi terkait melakukan penelitian dan verifikasi atas data pendukung permintaan pembayaran subsidi. Berdasarkan arahan Kasubdit teknis, Kasi teknis menugaskan Koordinator Pelaksana/Pelaksana untuk menyiapkan bahan dan memproses konsep nota dinas sebagai bahan permintaan persetujuan pembayaran subsidi. Koordinator Pelaksana/Pelaksana menerima penugasan, menyiapkan bahan dan memproses konsep nota dinas permintaan persetujuan pembayaran subsidi dan menyampaikan kepada Kasi teknis. Kasi teknis menerima, membaca, meneliti, mengoreksi dan menyetujui dan memaraf verbal konsep nota dinas permintaan persetujuan pembayaran subsidi dan diteruskan ke Kasie. Verifikasi untuk dicek kembali. Kasie. Verifikasi menerima, membaca, meneliti, mengoreksi, menyetujui dan memaraf verbal konsep nota dinas permintaan persetujuan pembayaran subsidi dan menyampaikan kepada Kasubdit teknis.

UNIT/PEJABAT TERKAIT

DIRJEN ANGGARAN

DIREKTUR PNBP

KASUBDIT TEKNIS

KASIE TEKNIS

KASIE VERIFIKASI

PELAKSANA

KETERANGAN 2 hari kerja termasuk aktivitas nomor 3

tidak

Lengkap ?

ya 3 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja



: SOP-194/AG.7/2007 : 18 September 2007 :

STANDAR OPERATING PROCEDURE TENTANG PEMROSESAN PEMBAYARAN SUBSIDI YANG DITUGASKAN PADA DIREKTORAT PNBP Halaman 3 dari 5 halaman UNIT/PEJABAT TERKAIT

NO.

11. Kasubdit

teknis menerima, membaca, meneliti, mengoreksi, menyetujui dan memaraf verbal konsep nota dinas permintaan persetujuan pembayaran subsidi dan menyampaikan kepada Direktur PNBP.

DIRJEN ANGGARAN

DIREKTUR PNBP

KASUBDIT TEKNIS

KASIE TEKNIS

KASIE VERIFIKASI

PELAKSANA

KETERANGAN

1 hari kerja

12. Direktur PNBP menerima, membaca, meneliti, mengoreksi kemudian menyetujui dan memaraf verbal konsep nota dinas permintaan persetujuan pembayaran subsidi untuk kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

13. Direktur Jenderal menerima, membaca, meneliti Nota Dinas permintaan persetujuan pembayaran subsidi. Dalam hal substansi permintaan persetujuan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Dirjen Anggaran memberikan disposisi persetujuan untuk diproses lebih lanjut.

1 hari kerja

14. Direktur PNBP menindaklanjuti arahan/disposisi Direktur Jenderal Anggaran, menugaskan Kasubdit Pen. Panas Bumi dan Hilir Migas untuk menyusun konsep (i) dokumen pembayaran subsidi; (ii) nota dinas dan (iii) surat Direktur PNBP kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.

1 hari kerja

15. Kasubdit teknis menerima arahan Direktur PNBP, dan menugaskan Kasi teknis untuk menyusun konsep (i) dokumen pembayaran subsidi; (ii) nota dinas dan (iii) surat Direktur PNBP kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.

1 hari kerja



: SOP-194/AG.7/2007 : 18 September 2007 :

STANDAR OPERATING PROCEDURE TENTANG PEMROSESAN PEMBAYARAN SUBSIDI YANG DITUGASKAN PADA DIREKTORAT PNBP Halaman 4 dari 5 halaman NO.

AKTIVITAS

16 Kasi teknis menerima penugasa dan menugaskan koordinator pelaksana/pelaksana untuk memproses konsep (i) dokumen pembayaran subsidi; (ii) nota dinas

UNIT/PEJABAT TERKAIT

DIRJEN ANGGARAN

DIREKTUR PNBP

KASUBDIT TEKNIS

KASIE TEKNIS

KASIE VERIFIKASI

PELAKSANA

KETERANGAN

1 hari kerja termasuk aktivitas nomor 15

dan (iii) surat Direktur PNBP kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Ditjen Perbendaharaan 17. Koordinator Pelaksana/Pelaksana menerima penugasan dan memproses konsep (i) Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kasubdit teknis selaku Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran subsidi. 18. Kasi teknis menerima, membaca, meneliti, mengoreksi, menyetujui dan memaraf verbal konsep SPM, verbal konsep nota dinas dan verbal konsep surat Direktur PNBP, kemudian diteruskan kepada Kasie. Verifikasi untuk dicek kembali. 19. Kasie. Verifikasi menerima, membaca, meneliti, mengoreksi, menyetujui dan memaraf verbal konsep SPM, verbal konsep nota dinas dan verbal konsep surat Direktur PNBP. Selanjutnya, konsep tersebut disampaikan kepada Kasubdit teknis. 20. Kasubdit teknis menerima, membaca, meneliti, mengoreksi, menyetujui dan menandatangani SPM dan verbal konsep nota dinas kepada Direktur PNBP untuk permohonan tanda tangan kuitansi sebagai lampiran surat pengantar SPM dan memaraf konsep nota dinas, selanjutnya disampaikan kepada Direktur PNBP.

2 hari kerja



: SOP-194/AG.7/2007 : 18 September 2007 :

STANDAR OPERATING PROCEDURE TENTANG PEMROSESAN PEMBAYARAN SUBSIDI YANG DITUGASKAN PADA DIREKTORAT PNBP Halaman 5 dari 5 halaman UNIT/PEJABAT TERKAIT

NO.

DIRJEN ANGGARAN

21. Direktur PNBP menerima, membaca dan meneliti konsep surat. Dalam hal substansi konsep surat telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, maka kuitansi pembayaran subsidi dan surat kepada Direktur PKN ditandatangani, kemudian surat dan SPM tersebut disampaikan kepada Direktur PKN.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 14 (empat belas) hari kerja sejak awal proses Disahkan Oleh Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak ttd Mudjo Suwarno NIP 060042959

DIREKTUR PNBP

KASUBDIT TEKNIS

KASIE TEKNIS

KASIE VERIFIKASI

PELAKSANA

KETERANGAN

1 hari kerja

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Recommend Documents