DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA DAN BUKAN PAJAK
Nomor SOP : SOP-197/AG.7/2007 Tgl Ditetapkan : 18 September 2007 Tgl Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURES PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SDA MIGAS SEBAGAI DATA PENDUKUNG PERHITUNGAN PERKIRAAN DANA BAGI HASIL (DBH) SDA MIGAS UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN Dasar Hukum: 1
Undang-undang APBN dan Peraturan Pelaksanaannya
2
Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
3
Undang-undang No. 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
4
Instruksi Presiden RI No. 12 tahun 1975 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Karya, Kontrak Production Sharing dan Kegiatan Pertamina sendiri
5
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1982
6
Keputusan Menteri Keuangan No. 456/KMK. 012/1984 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyetoran Kewajiban Pertamina Kepada Pemerintah atas hasil operasi hasil Pertamina sendiri
7
Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1994 yang mengatur tentang Syarat-syarat and Pedoman Kerjasama KBH Minyak dan Gas Bumi
8
Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
9
Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
10 Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 11 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 12 Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 13 Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 14 Peraturan Pemerintah No.31 tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 15 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi 16 Keputusan Menteri Keuangan No. 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan 17 Kontrak-kontrak production sharing
Halaman 1 dari 5 halaman
NO.
AKTIVITAS
1.
Berdasarkan surat tembusan dari Ditjen Migas yang menyampaikan Ketetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi, Direktur PNBP menugaskan Kasubdit Penmigas untuk menyiapkan : (1) konsep surat Direktur PNBP atas nama Dirjen Anggaran kepada Kepala BPMIGAS untuk meminta data distribusi revenue dan entitlement pemerintah sektor migas dan Perkiraan Reimbursement PPN yang akan digunakan sebagai bahan perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) Migas yang akan dibagihasilkan kepada daerah dan (2) konsep surat Direktur PNBP atas nama Dirjen Anggaran kepada Kepala Direktorat Jenderal Pajak untuk meminta data Ketetapan Sementara PBB Pertambangan Migas
UNIT/PEJABAT DIRJEN DIREKTUR TERKAIT ANGGARAN PNBP
KASIE KASUBDIT KASIE PEN. KASIE. PEN KASIE PEN.MINYAK PENMIGAS GAS ALAM MIGAS LAINNYA VERIFIKASI BUMI
PELAKSANA
KET
1 hari kerja
1
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA DAN BUKAN PAJAK
Nomor SOP : SOP-197/AG.7/2007 Tgl Ditetapkan : 18 September 2007 Tgl Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURES PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SDA MIGAS SEBAGAI DATA PENDUKUNG PERHITUNGAN PERKIRAAN DANA BAGI HASIL (DBH) SDA MIGAS UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN Halaman 2 dari 5 halaman
NO.
AKTIVITAS
2.
Kasubdit Penmigas menerima penugasan dari Direktur PNBP dan menugaskan kepada Kasie Verifikasi untuk menyiapkan konsep surat Direktur PNBP sebagaimana penugasan Direktur PNBP sekaligus menyiapkan konsep nota dinas pengantar Kasubdit Penmigas kepada Direktur PNBP
UNIT/PEJABAT DIRJEN DIREKTUR TERKAIT ANGGARAN PNBP
KASUBDIT KASIE PEN. KASIE PEN. KASIE. PEN KASIE PENMIGAS MINYAK BUM GAS ALAM MIGAS LAINNYA VERIFIKASI
PELAKSANA
KET
1
1 hari kerja 3.
Kasie Verifikasi menerima penugasan dan meneruskan kepada Pelaksana untuk diproses lebih lanjut
4.
Pelaksana menyiapkan konsep Nota Dinas Kasubdit Penmigas kepada Direktur PNBP, konsep surat Direktur PNBP atas nama Dirjen Anggaran kepada BPMIGAS mengenai permintaan data distribusi revenue dan entitlement pemerintah sektor migas dam perkiraan reimbursment PPN, konsep surat Direktur PNBP atas nama Dirjen Anggaran kepada BPMIGAS mengenai permintaan data Ketetapan Sementara PBB Pertambangan Migas, membuat verbal, dan menyampaikan konsep nota dinas dan surat-surat tersebut beserta verbalnya kepada Kasie Verifikasi
5.
6.
7.
1 hari kerja
Kasie Verifikasi menerima konsep nota dinas dan surat, membaca, meneliti, mengoreksi, menyetujui, memaraf verbal konsep nota dinas, dan menyampaikan konsep nota dinas tersebut beserta konsep surat kepada Kasubdit Penmigas Kasubdit Penmigas menerima konsep nota dinas dan surat, membaca, mengoreksi, menyetujui, menandatangani nota dinas, memaraf verbal konsep surat dan menyampaikan nota dinas dan konsep surat tersebut kepada Direktur PNBP
1 hari kerja
Direktur PNBP menerima, membaca, dan meneliti konsep surat permintaan data kepada BPMIGAS dan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal substansi surat telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Direktur PNBP menandatangani surat dimaksud, untuk disampaikan kepada Kepala BPMIGAS c.q. Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran dan Dirjen Pajak c.q. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
1 hari kerja
8.
BPMIGAS dan Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan surat jawaban beserta lampiran data-data yang diminta
1 minggu
9.
Direktur PNBP menerima surat BPMIGAS dan Direktorat Jenderal Pajak beserta lampirannya, membaca, meneliti dan mendisposisikan kepada Kasubdit Penmigas untuk diproses lebih lanjut 1 hari kerja
2
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA DAN BUKAN PAJAK
Nomor SOP : SOP-197/AG.7/2007 Tgl Ditetapkan : 18 September 2007 Tgl Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURES PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SDA MIGAS SEBAGAI DATA PENDUKUNG PERHITUNGAN PERKIRAAN DANA BAGI HASIL (DBH) SDA MIGAS UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN Halaman 3 dari 5 halaman
NO.
AKTIVITAS
10.
Kasubdit Penmigas menerima disposisi dari Direktur PNBP atas data distribusi revenue dan entitlement Pemeritah sektor migas dan perkiraan reimbursment PPN dari BPMIGAS serta data Ketetapan Sementara PBB Pertambangan Migas dari Direktorat Jenderal Pajak, membaca, meneliti dan mendisposisikan kepada seluruh kasie untuk diproses lebih lanjut (Kasie Verifikasi ditunjuk sebagai koordinator)
11.
Kasie Verifikasi menerima disposisi, membaca, meneliti, dan meneruskan disposisi Kasubdit Penmigas tersebut kepada Kasie Pen. Minyak Bumi, Kasie Pen. Gas Alam, dan Kasie. Pen. Migas Lainnya
12.
Kasie Pen. Minyak Bumi, Kasie Pen. Gas Alam, dan Kasie Pen. Migas Lainnya menerima disposisi, membaca, meneliti, dan menugaskan kepada masing-masing Pelaksana-nya untuk melakukan perhitungan PNBP SDA Migas yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan DBH SDA Migas, berdasarkan data distribusi revenue dan entitlement pemerintah yang diterima dari BPMIGAS
13.
Pelaksana menerima penugasan, membaca dan melakukan :
UNIT/PEJABAT DIRJEN DIREKTUR TERKAIT ANGGARAN PNBP
KASUBDIT KASIE PEN. KASIE PEN. KASIE. PEN KASIE PENMIGAS MINYAK BUM GAS ALAM MIGAS LAINNYA VERIFIKASI
PELAKSANA
KET
2
1 hari kerja
1. Penyiapan data pendukung (komponen pengurang PBB, PPN dan PDRD) yang akan dibagihasilkan 2. Input data BPMIGAS ke dalam template/kertas kerja perhitungan penmigas untuk APBN. Input per Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 3. Berdasarkan input data tersebut, selanjutnya melakukan pengalokasian komponen pengurang PBB, PPN, dan PDRD untuk minyak bumi dan gas alam per KKKS
5 hari kerja
4. Menghitung jumlah net PNBP SDA Migas masing-masing KKKS 5. Rekapitulasi jumlah PNBP SDA Migas yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan DBH SDA Migas 6. Menyerahkan hasil perhitungan kepada atas langsung (Kasie masing-masing) 14.
Kasie Pen. Minyak Bumi dan Kasie Pen. Gas Alam menerima hasil perhitungan, membaca, melakukan pengujian atas keakuratan hasil perhitungan dengan cara menguji sensitivitas dan logika perhitungan, menyetujui, dan menyampaikan hasil perhitungan kepada Kasie Verifikasi untuk diproses lebih lanjut
1 hari kerja
3
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA DAN BUKAN PAJAK
Nomor SOP : SOP-197/AG.7/2007 Tgl Ditetapkan : 18 September 2007 Tgl Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURES PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SDA MIGAS SEBAGAI DATA PENDUKUNG PERHITUNGAN PERKIRAAN DANA BAGI HASIL (DBH) SDA MIGAS UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN Halaman 4 dari 5 halaman
NO.
AKTIVITAS
15.
Kasie Verifikasi menerima hasil perhitungan, meneliti kelengkapan hasil perhitungan, melakukan kompilasi, dan menugaskan kepada Pelaksana untuk menyiapkan konsep nota dinas Kasubdit Penmigas kepada Direktur PNBP, nota dinas Direktur PNBP kepada Dirjen Anggaran, dan surat Dirjen Anggaran kepada Dirjen Perimbangan Keuangan untuk menyampaikan hasil perhitungan PNBP SDA Migas yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan DBH SDA Migas kepada daerah
16.
UNIT/PEJABAT DIRJEN DIREKTUR TERKAIT ANGGARAN PNBP
Kasie Verifikasi menerima konsep nota dinas dan surat, membaca, meneliti, mengoreksi, menyetujui, memaraf verbal konsep nota dinas, dan menyampaikan konsep nota dinas tersebut beserta konsep surat yang dilampiri dengan hasil perhitungan PNBP SDA Migas kepada Kasubdit Penmigas
18.
Kasubdit Penmigas menerima konsep nota dinas dan surat serta hasil perhitungan PNBP SDA Migas, membaca, mengoreksi, menyetujui, menandatangani nota dinas, memaraf verbal konsep surat dan menyampaikan nota dinas dan konsep surat tersebut dilampiri dengan hasil perhitungan PNBP SDA Migas kepada Direktur PNBP
19.
Direktur PNBP menerima konsep nota dinas dan surat Dirjen Anggaran kepada Dirjen Perimbangan Keuangan serta hasil perhitungan PNBP SDA Migas, membaca, dan meneliti. Dalam hal substansi konsep nota dinas, surat dan hasil perhitungan telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Direktur PNBP menandatangani surat dimaksud berserta lampiran hasil perhitungan PNBP SDA Migas, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dirjen Anggaran
PELAKSANA
KET
3 1 hari kerja (termasuk aktivitas no. 14)
Pelaksana menyusun konsep Nota Dinas dan Surat, membuat verbal, dan menyampaikan konsep nota dinas dan surat tersebut beserta verbalnya kepada Kasie Verifikasi
17.
KASUBDIT KASIE PEN. KASIE PEN. KASIE. PEN KASIE PENMIGAS MINYAK BUM GAS ALAM MIGAS LAINNYA VERIFIKASI
1 hari kerja
1 hari kerja
1 hari kerja
4
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA DAN BUKAN PAJAK
Nomor SOP : SOP-197/AG.7/2007 Tgl Ditetapkan : 18 September 2007 Tgl Revisi :
STANDARD OPERATING PROCEDURES PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SDA MIGAS SEBAGAI DATA PENDUKUNG PERHITUNGAN PERKIRAAN DANA BAGI HASIL (DBH) SDA MIGAS UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN Halaman 5 dari 5 halaman
NO.
AKTIVITAS
20.
Dirjen Anggaran menerima konsep surat kepada Dirjen Perimbangan Keuangan serta hasil perhitungan Perkiraan PNBP SDA Migas, membaca, dan meneliti. Dalam hal substansi konsep surat dan hasil perhitungan telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Dirjen Anggaran menandatangani surat dimaksud, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai pendukung perhitungan Perkiraan Dana Bagi Hasil SDA Migas per daerah yang akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan
UNIT/PEJABAT DIRJEN DIREKTUR TERKAIT ANGGARAN PNBP
KASUBDIT KASIE PEN. KASIE PEN. KASIE. PEN KASIE PENMIGAS MINYAK BUM GAS ALAM MIGAS LAINNYA VERIFIKASI
PELAKSANA
KET
4
1 hari kerja
Jangka Waktu Penyelesaian: 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak diterimanya surat tembusan dari Ditjen Migas yang menyampaikan Ketetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Alam
Disahkan oleh: Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mudjo Suwarno NIP 060042959
