EVALUASI PENERAPAN SePP (SISTEM e-pengadaan PEMERINTAH) MENURUT PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TESIS

UNIVERSITAS INDONESIA

EVALUASI PENERAPAN SePP (SISTEM e-PENGADAAN PEMERINTAH) MENURUT PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TESIS Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi

EVIANA D. SOFYANINGRUM 0806470674

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM PASCA SARJANA Kekhususan: Administrasi dan Kebijakan Publik

JAKARTA JUNI 2010

Evaluasi penerapan..., Eviana D. Sofyaningrum, FISIP UI, 2010.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Eviana D. Sofyaningrum

NPM

: 0806470674

Tanda Tangan

:

Tanggal

:

ii Evaluasi penerapan..., Eviana D. Sofyaningrum, FISIP UI, 2010.

Universitas Indonesia

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama


NPM

: 0806470674

Judul

: Evaluasi Penerapan SePP (Sistem e-Pengadaan Pemerintah) Menurut Perspektif Good Governance di Departemen Komunikasi dan Informatika

Pembimbing Tesis

(Prof . Dr. Azhar Kasim, MPA.)

iii Evaluasi penerapan..., Eviana D. Sofyaningrum, FISIP UI, 2010.


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh Nama NPM Program Studi Judul Tesis

: : : : :

Eviana D. Sofyaningrum 0806470674 Administrasi dan Kebijakan Publik Evaluasi Penerapan SePP (Sistem e-Pengadaan Pemerintah) Menurut Perspektif Good Governance Di Departemen Komunikasi dan Informatika

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang

: Prof. Dr. Martani Huseini

(

)

Pembimbing

: Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA.

(

)

Penguji

: Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.,Sc

(

)

Sekretaris Sidang

: Lina Miftahul Jannah, s.Sos.,M.Si. (

)

Ditetapkan di Tanggal

: :

iv Evaluasi penerapan..., Eviana D. Sofyaningrum, FISIP UI, 2010.


KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, puji dan syukur senantiasa terucap kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari awal masa perkuliahan hingga sampai akhir penulisan tesis ini, saya tidak akan dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ijinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada: 1. Prof Dr. Azhar Kasim, MPA, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini. 2. Prof. Eko Prasojo, Mag.rer.publ, selaku Ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 3. Lina Miftahul Jannah, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah membantu kelancaran penyusunan tesis ini. 4. Dra. Sri Cahaya K, selaku Direktur e-Bussiness sekaligus Kepala PPE Depkominfo, yang telah mengijinkan saya untuk melakukan penelitian tentang SePP. 5. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KESDM, Dra. Indriyati, M.M.beserta Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Dra. Sumiaty Nadeak, M.M., yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi ke jenjang pascasarjana. 6. Kepala Bagian Layanan PPE, Bapak Nova Zanda, yang banyak membantu memberikan masukan dan bahan dalam penelitian ini.

v Evaluasi penerapan..., Eviana D. Sofyaningrum, FISIP UI, 2010.


7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf di lingkungan Program Studi Administrasi, yang telah memberikan bekal pengetahuan dan ilmu yang dapat mendukung dalam penyelesaian tesis ini. 8. Bapak/Ibu pegawai di Pusat Pengadaan Elektronik, terimakasih atas kerja sama dan bantuan dalam kelancaran penulisan tesis ini. 9. Kepala Subbagian Tata Laksana KESDM, Bapak Sugindar, S. Sos, terima kasih atas masukan dan sharing ilmunya sehingga dapat memberi pencerahan kepada penulis terutama tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 10. Kedua orang tuaku, Muhajir Ashari dan Rr.Erawaty, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya. 11. Suamiku, Edy Afrianto, yang sangat memberi dukungan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir penulisan tesis ini. 12. Anak-anakku, Affan Luqmanul Hakim dan Zahraian Arvina Rayya, you are my inspiration. 13. Teman-teman angkatan XVI, Nurul Safitri, makasih tutorialnya, mb santi dan mb Nanik yang selalu memotivasi dengan diskusinya, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 14. Rekan-rekan di Biro Kepegawaian dan Organisasi, terutama di Bagian Ortala, thanks all, dan 15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulis, sehingga penulis sangat membuka diri jika ada yang memberi kritikan, masukan dan pendapat dalam rangka penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penulisan tesis ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Jakarta, Juli 2010

Eviana D. Sofyaningrum

vi Evaluasi penerapan..., Eviana D. Sofyaningrum, FISIP UI, 2010.


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama


NPM

: 0806470674

Program Studi

: Administrasi dan Kebijakan Publik

Departemen

: Ilmu Administrasi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya

: Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : EVALUASI PENERAPAN SePP (SISTEM e-PENGADAAN PEMERINTAH) MENURUT PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif

ini

Universitas

Indonesia

berhak

menyimpan,

mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini sata buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Jakarta

Pada Tanggal

:

Yang menyatakan

Eviana D. Sofyaningrum

vii Evaluasi penerapan..., Eviana D. Sofyaningrum, FISIP UI, 2010.


ABSTRAK

Nama


Program Studi

: Administrasi dan Kebijakan Publik

Judul


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance di Departemen Komunikasi dan Informatika. Dimensi good governance yang digunakan antara lain efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi. Penelitian ini dilakukan terhadap 100 perusahaan yang terdaftar dalam SePP yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini merupakan analisis univariat. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa hasil evaluasi penerapan SePP pada umumnya adalah sangat baik, yaitu efisien dari segi biaya dan waktu, akuntabel, responsif, transparan dan partisipatif. Jika dilihat dari masing-masing dimensi good governance, pada umumnya responden menilai evaluasi penerapan SePP memberikan skor yang paling tinggi pada dimensi responsibilitas, dan responden cenderung memberikan nilai yang kurang baik pada dimensi akuntabilitas.

Kata kunci: evaluasi, SePP, Good Governance,

viii Evaluasi penerapan..., Eviana D. Sofyaningrum, FISIP UI, 2010.


ABSTRACT

Name


Study Programme

: Administration and Public Policy

Judul


The purpose of this study is to determine how the evaluation of the implementation of SePP according to the perspective of good governance in the Ministry of Communications and Information Technology. Dimensions of good governance which is used among others are efficiency, accountability, responsiveness, transparency and participation. This research was conducted on 100 companies listed in the SePP taken as samples in this study. The analysis in this study is the univariate analysis. Based on this analysis, we concluded that the results of evaluation of the implementation of SePP in general is very good, that is efficient in terms of cost and time, accountable, responsive, transparent and participatory. If viewed from each of the dimensions of good governance, in general, respondents rate the application evaluation SePP gave the highest score in the dimension of responsibility, and respondents tended to give less good value in the dimension of accountability.

key word: evaluation, SePP, Good Governance

ix Evaluasi penerapan..., Eviana D. Sofyaningrum, FISIP UI, 2010.


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ------------------------------------------------------------------- i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ----------------------------------ii TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS ----------------------------- iii LEMBAR PENGESAHAN ---------------------------------------------------------- iv KATA PENGANTAR ----------------------------------------------------------------- v LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH --------------- vii ABSTRAK---------------------------------------------------------------------------- viii DAFTAR ISI ---------------------------------------------------------------------------- x DAFTAR GAMBAR ---------------------------------------------------------------- xii DAFTAR LAMPIRAN------------------------------------------------------------- xiii 1. BAB I: PENDAHULUAN -------------------------------------------------------- 1 1.1. Latar Belakang ----------------------------------------------------------------- 1 1.2. Pokok Permasalahan --------------------------------------------------------- 10 1.3. Tujuan Penelitian ------------------------------------------------------------ 10 1.4. Signifikansi Penelitian ------------------------------------------------------ 10 1.5. Keterbatasan Penelitian ----------------------------------------------------- 11 1.6. Sistematika Penulisan ------------------------------------------------------- 11 2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA---------------------------------------------- 13 2.1. Tinjauan Pustaka ------------------------------------------------------------- 13 2.1.1. Sistem Informasi ----------------------------------------------------------- 14 2.1.2 E-Government-------------------------------------------------------------- 17 2.1.3. E- Procurement ------------------------------------------------------------ 24 2.1.4. Good Governance---------------------------------------------------------- 27 2.1.5. Implementasi SePP Menurut Perspektif Good Governance ---------- 32 2.2. Model Analisis --------------------------------------------------------------- 35 2.3. Hipotesis ---------------------------------------------------------------------- 35 2.4. Operasionalisasi Konsep ---------------------------------------------------- 36 3. BAB III: METODE PENELITIAN ------------------------------------------ 39 3.1. Pendekatan Penelitian ------------------------------------------------------- 39 3.2. Jenis Penelitian --------------------------------------------------------------- 39 3.3. Teknik Pengumpulan Data -------------------------------------------------- 39 3.4. Populasi dan Sampel--------------------------------------------------------- 40 3.5. Teknik Analisa Data --------------------------------------------------------- 41 4. BAB IV: GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN ---------------- 44 4.1. Gambaran Umum Depkominfo -------------------------------------------- 44 4.2. Gambaran Umum Pusat Pengadaan Secara Elektronik (PPE) --------- 46 4.3. Visi, Misi dan Kebijakan Mutu Pusat Pengadaan Secara Elektronik -- 48 4.4. Sekilas Sistem Aplikasi SePP ---------------------------------------------- 49 4.5. Modul-modul Aplikasi SePP ----------------------------------------------- 51 4.6. Kesesuaian penerapan SePP dengan Keppres No. 80 tahun 2003------ 55 4.7. Alur Proses Aplikasi SePP -------------------------------------------------- 57 4.8. Alur Proses Bisnis Modul e-Lelang---------------------------------------- 59 5. BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ------------------- 63 5.1. Karakteristik Perusahaan ---------------------------------------------------- 63 5.1.1. Karakteristik Perusahaan Berdasar Jenis Pengadaan ------------------ 63 5.1.2. Karakteristik Perusahaan Berdasar Modal ------------------------------ 64

x Evaluasi penerapan..., Eviana D. Sofyaningrum, FISIP UI, 2010.


5.1.3. Karakteristik Perusahaan Berdasar jumlah Modal --------------------- 65 5.1.4. Karakteristik Perusahaan Berdasar Bentuk Badan Hukum ----------- 67 5.2. Karakteristik Responden ---------------------------------------------------- 68 5.2.1. Karakteristik Responden Berdasar Jenis Kelamin --------------------- 68 5.2.2. Karakteristik Responden Berdasar Usia--------------------------------- 68 5.2.3. Karakteristik Responden Berdasar Tingkat Pendidikan --------------- 69 5.2.4. Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi Penggunaan Internet ------------------------------------------------------- 70 5.2.5. Karakteristik Responden Berdasar Awal Penggunaan Internet------- 71 5.2.6. Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi mengakses SePP ------ 72 5.3. Uji Validitas dan Reliabilitas ----------------------------------------------- 73 5.3.1. Uji Validitas ---------------------------------------------------------------- 73 5.3.2. Uji Reliabilitas ------------------------------------------------------------- 79 5.4. Analisis Evaluasi Penerapan SePP ----------------------------------------- 83 6. BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN------------------------------------- 99 6.1. Kesimpulan ------------------------------------------------------------------- 98 6.2. Saran--------------------------------------------------------------------------- 99 DAFTAR PUSTAKA --------------------------------------------------------------- 100

xi Evaluasi penerapan..., Eviana D. Sofyaningrum, FISIP UI, 2010.


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Model Dasar Transformasi Data Menjadi Informasi --------------- 15 Gambar 2.2. Komponen-Komponen Sistem Informasi --------------------------- 17 Gambar 2.3. Aliran Proses E-Procurement ----------------------------------------- 26 Gambar 2.4. Evaluasi Penerapan SePP dilihat dari Perspektif Good Governance ----------------------------------------- 35 Gambar 2.5. Proses penelitian ------------------------------------------------------- 42 Gambar 4.6. Struktur Organisasi Depkominfo ------------------------------------- 45 Gambar 4.7. Struktur organisasi PPE ----------------------------------------------- 47 Gambar. 4.8. Halaman awal aplikasi SePP ----------------------------------------- 49 Gambar 4.9. Modul Utama SePP ---------------------------------------------------- 52 Gambar 4.10. Modul Pendukung SePP --------------------------------------------- 53 Gambar 4.11. Proses Bisnis SePP --------------------------------------------------- 58 Gambar 4.12. Bagan Proses e-lelang ------------------------------------------------ 60

xii Evaluasi penerapan..., Eviana D. Sofyaningrum, FISIP UI, 2010.


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tahapan Pengadaan dan Modus Penyimpangan------------------------- 3 Tabel 2.2. Pengaruh E-Government Terhadap Good Governance --------------- 34 Tabel 2.3. Operasionalisasi Konsep ------------------------------------------------- 38 Tabel 4.4. Kesesuaian Keppres 80/2003 dengan Aplikasi SePP ----------------- 55 Tabel 5.5. Karakteristik Perusahaan Berdasar Jenis Pengadaan ----------------- 63 Tabel 5.6. Karakteristik Perusahaan Berdasar Jenis Modal ---------------------- 64 Tabel 5.7. Karakteristik Perusahaan Berdasar Skala Modal Uang --------------- 65 Tabel 5.8. Karakteristik Perusahaan Berdasar Jumlah Karyawan --------------- 66 Tabel 5.9. Karakteristik Perusahaan Berdasar Bentuk Badan Hukum ---------- 67 Tabel 5.10. Karakteristik Responden Berdasar Jenis Kelamin ------------------- 68 Tabel 5.11. Karakteristik Responden Berdasar Usia ------------------------------ 69 Tabel 5.12. Karakteristik Responden Berdasar Tingkat Pendidikan------------- 70 Tabel 5.13. Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi Penggunaan Internet ---------------------------------------------------- 71 Tabel 5.14. Karakteristik Responden Berdasar Awal Penggunaan Internet ---- 71 Tabel 5.15. Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi Akses SePP --------- 72 Tabel 5.16. Uji Validitas Dimensi Efisiensi ---------------------------------------- 74 Tabel 5.17. Uji Validitas Dimensi Akuntabilitas ---------------------------------- 75 Tabel 5.18. Uji Validitas Dimensi Responsivitas ---------------------------------- 76 Tabel 5.19. Uji Validitas Dimensi Transparansi ----------------------------------- 77 Tabel 5.20. Uji Validitas Dimensi Partisipasi -------------------------------------- 78 Tabel 5.21. Uji Reliabilitas Dimensi Efisiensi ------------------------------------- 79 Tabel 5.22. Uji Reliabilitas Dimensi Akuntabilitas-------------------------------- 80 Tabel 5.23. Uji Reliabilitas Dimensi Responsivitas ------------------------------- 81 Tabel 5.24. Uji Reliabilitas Dimensi Transparansi -------------------------------- 82 Tabel 5.25. Uji Reliabilitas Dimensi Partisipasi ----------------------------------- 83 Tabel 5.26. Modus Indikator Efisiensi ---------------------------------------------- 84 Tabel 5.27. Modus Indikator Akuntabilitas ---------------------------------------- 85 Tabel 5.28. Modus Indikator Responsivitas ---------------------------------------- 87 Tabel 5.29. Modus Indikator Transparansi ----------------------------------------- 88

xiii Evaluasi penerapan..., Eviana D. Sofyaningrum, FISIP UI, 2010.


Tabel 5.30. Modus Indikator Partisipasi -------------------------------------------- 89 Tabel 5.31. Variabel Penerapan SePP ----------------------------------------------- 90 Tabel 5.32. Statistik Deskriptif Tiap Dimensi-------------------------------------- 91 Tabel 5.33. Hasil Tabulasi Silang Kategori Perusahaan dengan Evaluasi SePP -------------------------------------------------- 93 Tabel 5.34. Hasil Tabulasi Silang Jenis Perusahaan dengan Evaluasi SePP -------------------------------------------------- 94 Tabel 5.35. Hasil Tabulasi Silang Skala Modal dengan Evaluasi SePP --------- 95 Tabel. 5.36. Hasil Tabulasi Silang Jumlah Karyawan dengan Evaluasi SePP -------------------------------------------------- 96

xiv Evaluasi penerapan..., Eviana D. Sofyaningrum, FISIP UI, 2010.


1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah, sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat luas, tengah berupaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis, salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan dan transparansi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bagian kegiatan pemerintah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), sehingga penyelenggaraannya harus diupayakan secara efektif dan efisien. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Tujuan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah dimana pihak pemerintah sebagai pengguna agar memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dari penyedia (supplier) melalui metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kedua belah pihak tunduk pada etika dan norma hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku (Suherman 2010). Menurut Suherman (2010) pengadaan barang dan jasa memiliki arti penting, pertama, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri, kedua, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi, ketiga, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong

Universitas Indonesia Evaluasi penerapan..., Eviana D. Sofyaningrum, FISIP UI, 2010.

2

efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan good governance, dan keempat, bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa. Mengingat besarnya nilai pengadaan barang dan jasa, hampir 60% pengeluaran belanja negara digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, dan kontribusinya pada perekonomian negara serta banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, maka perwujudan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik mutlak diperlukan karena akan berdampak luas pada perubahan perilaku, baik di tingkat birokrasi maupun para pelaku usaha serta masyarakat pada umumnya. Prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut, seringkali dirasakan bagai buah simalakama oleh para pengelola program pengadaan barang dan jasa. Pada satu sisi, pengelola program dituntut menjalankan perannya sesuai dengan peraturan. Satu sisi lainnya, desakan target waktu realisasi dan alasan efisiensi dan efektivitas proyek sering kali tidak memungkinkan untuk melewati seluruh prosedur yang telah ditetapkan, apalagi jika turunnya anggaran sudah pada pertengahan atau menjelang akhir tahun anggaran. Akibatnya pengadaan barang dan jasa pemerintah sering dilakukan dengan tidak transparan dan tidak dilakukan sesuai prosedur dengan berbagai alasan yang menyertainya, sehingga pengadaan barang dan jasa seringkali menjadi lahan yang subur bagi para pelaku korupsi. Berbagai modus penyimpangan dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut, menurut Suherman (2010), antara lain:


3

Tabel 1.1 Tahapan Pengadaan dan Modus Penyimpangan

NO 1.

TAHAPAN Perencanaan

PENYIMPANGAN  Penggelembungan anggaran (mark up)  Rencana pengadaan yang diarahkan  Rekayasa pemaketan untu KKN  Penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis

2.

Pembentukan panitia

 Panitia tidak transparan  Integritas panitia lemah  Panitia yang memihak  Panitia tidakindependen

3.

Prakualifikasi

 Dokumen administratif tidak memenuhi syarat

perusahaan

 Dokumen administratif “aspal’  Legislasi dokumen tidak dilakukan  Evaluasi tidak sesuai kriteria

4.

Penyusunan dokumen

 Spesifikasi yang diarahkan

lelang

 Rekayasa kriteria evaluasi  Dokumen lelang tidak standar  Dokumen lelang tidak lengkap

5.

Pengumuman lelang

 Pengumuman lelang yang semu dan fiktif  Jangka waktu pengumuman terlalu singkat  Pengumuman lelang tidak lengkap

6.

Pengambilan dokumen lelang

 Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (inkonsisten)  Pendistribusian dokumen terbatas  Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari

7.

Penyusunan HPS

 Gambaran nilai HPS ditutup tutupi  Penggelembungan (mark up) untuk KKN  Harga dasar yang tidak standar  Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan

8.

Penjelasan (aanwijzing)

 Prebid meeting yang terbatas  Informasi dan diskripsi terbatas  Penjelasan yang kontroversial


4

NO

TAHAPAN

9.

PENYIMPANGAN

Penyerahan dan

 Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran

pembukaan penawaran

 Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat  Penyerahan dokumen fiktif  Ketidaklengkapan dokumen penawaran

10.

Evaluasi penawaran

 Kriteria evaluasi cacat penggantian dokumen  Evaluasi tertutup dan tersembunyi  Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi

11.

Pengumuman calon

 Pengumuman sangat terbatas

pemenang

 Tanggal pengumuman sengaja ditunda  Pengumuman yang tidak informatif

12.

Sanggahan peserta

 Tidak seluruh sanggahan ditanggapi

lelang

 Substansi sanggahan tidak ditanggapi  Sanggahan performa untuk menghindari tuduhan tender diatur  Panitia kurang akuntabel dan independen

13.

Penunjukan pemenang

 Surat penunjukan yang tidak lengkap

lelang

 Surat penunjukan sengaja ditunda pengeluarannya  Surat penunjukan dikeluarkan secara terburu-buru  Surat penunjukan yang tidak sah

14.

Penandatanganan

 Penandatanganan kontrak yang kolutif

kontrak

 Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda  Penandatanganan kontrak yang tertutup  Penandatanganan kontrak yang tidak sah

15.

Penyerahan barang dan

 Kualifikasi barang tidak sesuai dengan spesifikasi

jasa pemerintah

 Pemenang lelang mensubkontrakkan pekerjaan  Volume barang tidak sama dengan yang tertulis dalam dokumen lelang  Jaminan pasca jual palsu

Sumber: Bappenas, 2007

Hasil kajian Pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang berjudul “Country Procurement Assesment Report (CPAR)” tahun 2001, menyebutkan 10%-50% pengadaan barang dan jasa


5

mengalami kebocoran, dan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mayoritas dari 80% kasus tindak pidana korupsi terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa. Dampak yang ditimbulkan dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat ini antara lain: pertama, profesionalisme pengusaha pengadaan barang dan jasa tidak berkembang, penyebabnya antara lain karena rata-rata pekerjaan yang didapatkan tidak lewat kompetisi yang murni, misalnya lewat backing, praktik percaloan proyek atau lewat penjatahan. Kedua, mutu pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan, rata-rata pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan tidak mempunyai umur yang panjang, terutama pada sektor konstruksi, hal ini disebabkan karena antara lain pengusaha mengejar keuntungan yang terlalu besar, karena adanya kompensasi yang harus diberikan kepada pejabat-pejabat politik dan pihak pemerintah yang terlibat menyebabkan pengusaha mengambil keuntungan yang cukup besar. Ketiga, tingkat korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa cukup tinggi. Tool kit Anti Korupsi, yang telah dikembangkan pada awal tahun 2002 oleh badan PBB di bawah naungan Centre of international Crime Prevention (CIPC) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODCCP) telah mempublikasikan 10 bentuk korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, antara lain: Pemalsuan (fraud), penyuapan (bribery), penggelapan (embezzlement), pemberian komisi (commission), pemerasan (extortion), pilih kasih (favoritien), penyalahgunaan wewenang (abuse of power), bisnis orang dalam (insider trading), nepotisme (nepotism), sumbangan ilegal (illegal contribution). Pada level perencanaan pengadaan barang dan jasa modus korupsi yang sering terjadi adalah mark-up dan mark-down. Pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat ini, menurut Sutedi (2008), dapat mengakibatkan: 1). inefisiensi, dimana secara umum, proses pengadaan barang dan jasa belum dapat menghasilkan harga yang kompetitif, dimana harga barang dan jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan barang dan jasa cenderung lebih tinggi dibandingkan pembelian langsung/harga pasar, 2).


6

Lemahnya daya saing nasional, pelaksanaan pengadaan yang tidak efisien dan iklim usaha yang tidak sehat (KKN) menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga harga tidak kompetitif, yang pada akhirnya menyebabkan belanja publik tidak cukup mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan, 3). Pendekatan yang protektif, ditunjukkan dengan banyaknya pembatasan dalam keikutsertaan dunia usaha dalam pengadaan seperti penggolongan penyedia barang dan jasa, pembatasan wilayah operasi berdasar golongan usaha dan pembidangan usaha yang kaku, dan sebagainya. Dari berbagai macam bentuk ketidakberesan dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah disebutkan di aras, perlu dilakukan suatu upaya perubahan untuk mencegah/mengurangi korupsi yang terjadi secara struktural di lingkungan pemerintahan. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Apabila pada tahap awal pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan jual beli langsung di suatu tempat (pasar), saat ini pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara tidak langsung, salah satunya dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dapat dilakukan dan berlaku dimana saja. Pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi

akan

mendorong

setiap

instansi

pemerintah

untuk

mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan istilah electronic government (e-government) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu bagian dari penerapan e-government adalah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang biasa dikenal dengan istilah pengadaan elektronis atau e-procurement. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (eProcurement) telah diamanatkan dalam Keppres 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada lampiran I Bab IV point D, Pengadaan Barang/Jasa dengan E-Procurement, sebagai berikut “Dalam menyikapi

era

globalisasi,

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa

dapat


7

menggunakan sarana elektronik (internet, Electronic Data Interchange dan email). Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa tujuan dilaksanakannya eProcurement adalah: a. memudahkan sourcing, proses pengadaan, dan pembayaran; b. komunikasi on-line antara buyers dengan vendors; c. mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan; d. menghemat biaya dan mempercepat proses.

Di Indonesia, e-procurement mendapat perhatian setelah terbit Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Adanya Keppres ini merupakan langkah penting dari sisi hukum, terkait dengan status hukum dari e-procurement beserta dokumen-dokumen yang terkait termasuk di dalamnya tanda tangan digital. Sejalan dengan program pemerintah dalam percepatan pemberantasan korupsi disegala bidang sebagaimana telah diatur dalam Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana salah satu sumber korupsi adalah pada pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah, penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dianggap sangat perlu untuk dilakukan melalui proses secara elektronik (e-Procurement) yang dapat menghindari/meniadakan praktek kolusi, korupsi dan kecurangan dengan harapan dapat lebih transparan dan tidak diskriminatif, dapat bersaing secara kompetitif sehingga dapat meminimalisasi tindak korupsi yang terjadi serta mendapatkan hasil yang maksimal. Lina Wu dari Washington D.C, dalam makalahnya yang berjudul Due Diligence Tools for Procurement (Sutedi, 2008), mengatakan modernisasi proses pengadaan (procurement) merupakan suatu keharusan saat ini, karena memiliki manfaat yang besar, diantaranya untuk memperoleh harga yang lebih murah (low price), kualitas barang dan jasa yang lebih baik (high quality), dan dapat mengurangi kecurangan, kolusi dan korupsi sehingga kebocoran anggaran negara dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat dihindari.


8

Dalam upaya untuk memperbaiki kualitas pengadaan barang dan jasa, dan sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Inpres Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kebijakan Perekonomian Menjelang dan sesudah IMF dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Departemen Komunikasi

dan

Informatika

(Depkominfo)

pada

tahun

2005

telah

mengoperasikan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik berbasis web/internet (e-procurement) dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yaitu dengan membentuk layanan yang dinamakan “Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP)” yang dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun daerah tanpa dipungut biaya. SePP ini dilaksanakan oleh Pusat Pengadaan Elektronik (PPE) yang pada awalnya berada di bawah Direktorat E-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, namun dengan adanya kebijakan pimpinan di Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, saat ini SePP berada di lingkungan Direktorat eBussiness, namun tetap berada di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika. Diterapkannya SePP ini ditujukan sebagai solusi mewujudkan good governance dengan manfaat antara lain untuk meningkatkan transparansi proses pengadaan, meningkatkan efektivitas & efisiensi dalam hal biaya, waktu dan pengendalian terhadap pengeluaran, mendukung tercapainya kompetisi yang lebih berkualitas dan sehat, meningkatkan proses monitoring dan pelaporan, peningkatan kapasitas institusi pemerintah (pembeli/pengguna barang/jasa) dan supplier (penjual/penyedia barang/jasa), penyederhanaan proses/workflow dan pengurangan paperwork, dan peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam penyelenggaraan e-procurement. Sistem pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi (eProcurement) yang diterapkan tersebut telah memenuhi regulasi nasional yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan ketentuan internasional dimana pada tanggal 5 Agustus 2005 SePP telah


9

menerima penghargaan sebagai Top 3 Best E-Practise dari APEC Digital Opportunity Center (ADOC) di Taipei. Keberadaan SePP ini telah disosialisasikan kepada seluruh instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 06/SE/M.KOMINFO/12/2005 tentang Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang berbasis Web/Internet (e-Procurement) atau SePP : Sistem e-Pengadaan Pemerintah. Sampai dengan saat ini terdapat 8 (delapan) instansi pemerintah yang telah terdaftar sebagai pengguna SePP, yaitu : Otorita Batam, Pemda Provinsi NTB, Peruri, Taspen, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, KPK dan Depkominfo sendiri. Di lingkungan Depkominfo sendiri SePP ini secara resmi mulai diterapkan secara internal pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/06/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Secara Elektronik dengan Sistem e-Pengadaan Pemerintah di lingkungan Depkominfo dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkominfo kepada para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Depkominfo Nomor: 9/SE/SJ/KOMINFO/06/2008 perihal Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Depkominfo Tahun Anggaran 2008. Dengan diterapkannya SePP menunjukkan kesungguhan Depkominfo dalam upaya melakukan perbaikan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Depkominfo dalam rangka mewujudkan penerapan good governance di lingkungan Depkominfo. Penerapan SePP di lingkungan Depkominfo merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan yang merupakan refleksi dari perwujudan good governance serta merupakan salah satu pembaharuan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berbasis elekronik (e-government) dalam hal pengadaan barang dan jasa (eprocurement).


10

1.2. Pokok Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut: ”Bagaimana evaluasi penerapan SePP dilihat dari perspektif good governance di Departemen Komunikasi dan Informatika?”

1.3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi penerapan SePP dilihat dari perspektif good governance di Departemen Komunikasi dan Informatika.

1.4. Signifikansi Penelitian a. Secara Akademis, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan mengenai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan dengan melalui e-procurement dengan penerapan Sistem ePengadaan Pemerintah (SePP) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dilihat dari perspektif good governance. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi sekaligus masukan bagi penelitian selanjutnya dalam hal yang sama. b. Manfaat praktis, sebagai gambaran proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan/pedoman terutama oleh instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1.5. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini dibatasi pada penerapan Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) di lingkungan Unit Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika, meskipun SePP saat ini telah dipergunakan secara aktif oleh 7 (tujuh) instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.


11

1.6. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam tesis ini disajikan dalam 6 (enam) Bab sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian yang akan diselesaikan, tujuan dilakukan penelitian, signifikansi penelitian, keterbatasan penelitian dan sistematika penelitian yang dilakukan.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Diantaranya teori sistem informasi, teori e-government, teori e-procurement dan teori good governance. Selain itu juga menggambarkan alur pikir dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN Dalam bab metodologi penelitian, akan menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, teknik penarikan sampel, alat pengumpul data, dan teknik analisis data yang akan digunakan serta deskripsi operasional variabel penelitian. BAB IV : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN Berisi

gambaran

umum

dari

Departemen

Komunikasi

dan

Informatika, terutama mengenai penerapan Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) dalam proses pengadaan barang dan jasa. BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi analisis data yang didapat dari hasil kuesioner yang diolah dengan berpedoman pada teori-teori yang terkait sehingga diperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan pada Bab I.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN Berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang dilakukan sebagai jawaban dari pertanyaan dalam penelitian ini.


12

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN PUSTAKA Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan tema pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement), antara lain: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kurniaty yang mengambil judul “Pelaksanaan e-procurement sebagai pendukung penerapan Good Corporate Governance

pada

BUMN

(studi

kasus

pada

Divisi

Multimedia

PT.

Telekomunikasi Indonesia). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa e-procurement yang dilaksanakan pada Divisi Multimedia PT. Telekomunikasi Indonesia termasuk tipe relasi G2B dan implementasinya sudah baik dalam rangka mendukung penerapan Good Corporate Governance pada divisi tersebut. Dalam kesimpulan penelitian dijelaskan bahwa terdapat tiga tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerapan e-procurement, yaitu tantangan dalam peningkatan kemampuan dari para supplier/vendor khususnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi; merubah manajemen internal, khususnya masalah sosialisasi internal; dan penyiapan prosedur dan peraturan yang berlaku serta penyiapan anggaran dapat diatasi jika terdapat komitmen yang besar dari seluruh pihak dalam organisasi yang terlibat penerapan e-procurement serta didukung oleh leadership dari Top management. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Devina Soraya yang berjudul ”Analisis Pelaksanaan e-procurement pada Direktorat Jenderal Cipta Karya (Analisis kasus pada satuan kerja non vertikal tertentu penataan bangunan dan lingkungan Provinsi DKI Jakarta)”. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui studi lapangan dan studi literatur/studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eprocurement pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penataan Bangunan dan Lingkungan DKI Jakarta Direktorat Jenderal Cipta Karya dan kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan e-procurement. Hasil penelitian menyebutkan


13

bahwa pelaksanaan e-procurement pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penataan Bangunan dan Lingkungan DKI Jakarta berada pada tahap pelaksanaan semi procurement, dimana pada tahap ini sebagian proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara konvensional dan sebagian lagi dilakukan secara elektronik. Proses plaksanaan e-procurement Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penataan Bangunan dan Lingkungan DKI Jakarta telah berjalan baik, karena keseluruhan proses pelaksanaannya benar-benar mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kendala yang dihadapi antara lain karena adanya keterbatasan anggaran, kesulitan mengakses website DPU dan fasilitas sistem aplikasi e-procurement yang kurang responsif. Penelitian yang dilakukan saat ini merupakan penelitian tentang penerapan e-procurement melalui Sistem e-Pengadaan Pemerintah yang diterapkan di lingkungan Depkominfo. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sebelum diterapkannya SePP dan sesudah penerapan SePP serta bagaimana kinerja SePP dilihat dari perspektif

good

governance. Berdasar penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya meskipun dengan topik yang sama. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1.Sistem Informasi Banyak pendapat tentang sistem informasi yang dikemukakan oleh para ahli. Sebelum kita mendefinisikan tentang sistem informasi, terlebih dulu harus kita jelaskan apa arti dari informasi dan juga sistem. Menurut Wahyudi Kumorotomo (2004), Informasi merupakan data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat untuk dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan. Informasi ini dipergunakan bagi setiap anggota dalam organisasi dalam proses penentuan keputusan sesuai dengan tujuan atau sasaran organisasi yang akan dicapai.


14

David Kroenke dan Richard Hatch (1994) menyebutkan bahwa informasi adalah pengetahuan yang diperoleh dari data. Sedangkan data adalah fakta atau penggambaran yang terekam.

“Information is knowledge derived from data. Data, in turn, is defined as recorded facts or figures. Information is data placed within a context. Information as the amount of uncertainty that is reduced whwn a message is received.” David dan Olson (1987) menjelaskan transformasi data menjadi informasi dalam suatu sistem informasi sebagai berikut: Gambar 2.1 Model Dasar Transformasi Data Menjadi Informasi dalam suatu Sistem Informasi Subsistem penyimpanan

Batas sistem

Penyimpan data

Subsistem masukan

Subsistem operasi

Subsistem keluaran

data

Pengolahan

informasi

Sumber: Gordon B. Davis, Jakarta:IPPM, 1987.

Kerangka

Dasar

Sistem

Informasi

Manajemen,

Untuk dapat menjadi informasi, data harus diproses atau diolah terlebih dahulu. Subsistem masukan yang berupa data kemudian diolah dalam subsistem pengolahan untuk dijadikan informasi dalam subsistem keluaran. Dalam subsistem operasi

dilakukan

juga

penyimpanan

data

dalam

subsistem

penyimpanan. Menurut Davis (1995) sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tak teratur, tetapi terdiri dari unsur yang dapat dikenal dan saling melengkapi karena satu maksud, tujuan atau sasaran.


15

Konsep sistem menurut O’Brien (2003) yang mendasari bidang sistem informasi adalah suatu kombinasi orang-orang, perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komunikasi (network), dan sumber daya data yang terorganisir yang bertujuan mengumpulkan, mengubah bentuk dan menyebar informasi tersebut di suatu organisasi. Jadi, menurut O’Brien dalam sebuah sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan yang digunakan untuk memproses informasi menjadi sebuah kebutuhan bagi organisasi. Keseluruhan komponen tersebut saling mempengaruhi proses penyampaian informasi. Untuk dapat memahami lebih jauh tentang bagaimana konsep sistem informasi bekerja, maka harus diperhatikan aktivitas dan komponen yang terlibat dalam proses konsep sistem informasi tersebut. Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti:      

Perangkat keras (hardware), yang mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer dan printer; Perangkat lunak (software) atau program, yang merupakan sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data; Prosedur, sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki; Orang, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi; Basis data (database) sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data; Jaringan komputer dan komunikasi data, merupakan sistem penghubung yang memungkinkan sumber (resources0 dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

Sistem Informasi menurut Suwardi (2006) adalah kumpulan prosedur, mesin dan orang yang mendapatkan, mengolah, serta menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Irwin (1994) sistem informasi didefinisikan sebagai komponen-komponen yang telah diatur dan terintegrasi untuk mencapai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu organisasi. Kroenke (1994) menjelaskan bahwa sistem informasi bermanfaat dalam memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetitif yang tentu sangat berguna bagi kegiatan bisnis.


16

Pengertian sistem informasi oleh Alter (2003) digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.2. Komponen-Komponen Sistem Informasi What the system tries to accomplish information

Work practises

GOALS

Formatted data, text, pictures and sounds

people

People who enter, process and use data

Information technology

Hardware and software that process data

How work is performed by people and technology

Sumber: Pengenalan Sistem Informasi, Yogyakarta:Andi, 2003

Sistem informasi dijelaskan sebagai sekumpulan informasi, orang dan teknologi informasi yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari keseluruhan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan sekumpulan komponen-komponen yang saling terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam mencapai tujuan pengambilan keputusan.

2.1.2. E- Government Banyak pihak memahami E-Government dalam konteks yang sempit, sekedar instansi pemerintah memiliki situs internet (website) maka sudah dikatakan instansi tersebut telah menerapkan E-Government. Di pihak lain ada yang berpendirian bahwa instansi pemerintah telah menerapkan E-Government bila telah memanfaatkan aplikasi telematika secara menyeluruh, tidak hanya sekedar memiliki website saja.


17

Terlepas dari dua pemikiran yang berbeda tersebut, esensi yang terpenting dari E-Government menurut Sutedi (2009,209) adalah pemanfaatan telematika untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, dimana peningkatan kinerja instansi pemerintah tersebut tidak hanya diartikan dalam konteks yang sempit, namun dapat meliputi tercapainya tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan transparan, baik dalam pengelolaan internal maupun dalam pelayanan kepada publik. Tata pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan transparan merupakan indikator dari rendahnya tingkat korupsi di lingkungan birokrasi. Pada awal pembentukannya, e-government lebih ditekankan sebagai instrumen dalam proses administrasi. Dalam perkembangannya, e-government dapat memberikan transformasi terhadap struktur, proses, dan fungsi dari suatu organisasi. Menurut Setiyadi (2006) penerapan e-government tidak hanya sekedar tampil di internet, lebih dari itu penerapan e-government harus dapat memberikan perubahan radikal di dalam sistem dan tata laksana pemerintahan yang menuntut teladan kepemimpinan, kesediaan merubah paradigma, berani bertindak transparan, dan semua itu bukan sekedar untuk melayani kepentingan publik semata, tetapi mencakup kepentingan yang lebih luas yaitu sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (good governance). Secara umum, salah satu komponen utama e-government adalah aplikasi sistem informasi pemerintahan yang mampu memberikan layanan secara online melalui media internet. Aplikasi ini memberi fasilitas interaksi antara anggota masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik tanpa harus bertatap muka secara langsung. Berkurangnya tatap muka ini diharapkan dapat mengurangi peluang kongkalikong yang menjurus kepada kesepakatan untuk melakukan korupsi.


18

Indrajit (2002) menyatakan bahwa konsep mengenai e-government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa hal, yaitu: 1.

sebagai sebuah konsep e-government memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap Negara memiliki skenario implementasi atau penerapan yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup e-government pun menjadi beraneka ragam;

2.

spektrum implementasi aplikasi e-government sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah Negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi;

3.

pengertian dan penerapan e-government di sebuah Negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari Negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi dari Negara yang bersangkutan;

4.

visi, misi dan strategi pembangunan sebuah Negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.

Meskipun ada berbagai definisi mengenai e-government , inti dari egovernment sendiri pada hakikatnya hampir sama. Untuk mengetahui hakikat dari e-government perlu dikaji beberapa definisi dari beberapa pendapat pakar, komunitas atau institusi mengenai e-government. Beberapa definisi e-government tersebut, antara lain dikemukakan oleh: 1. Holmes (2001), yang mendefinisikan ”Electronic government or Egovernment, is the use of information technology, in particular the internet, to deliver public services in a much more convenience, customer-oriented, costeffectif, and all together different and better way.”


19

2. The World Bank Group mendefinisikan E-Government sebagai: (1)E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. (2)Electronic government, or "e-government," is the process of transacting business between the public and government through the use of automated systems and the Internet network, more commonly referred to as the World Wide Web. ( www.cert.or.id, 2001). Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa e-government merupakan suatu teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan kalangan bisnis dan pihak lainnya yang terkait dengan pemerintah. 3.

Scott A. Taylor (2004) mendefinisikan e-government secara luas, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan pelayanan, dan untuk mengelola system pemerintahan, dengan harapan e-government akan mampu memperbaiki pemerintah melalui partisipasi masyarakat, pelayanan pemerintah yang lebih baik, manajemen yang lebih efisien, pengurangan korupsi, lebih transparan, meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya

4.

Marcin Sakowicz (2004), mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi

komunikasi

dan

informasi

oleh

pemerintah

untuk

mentrasformasikan pemerintahannya dengan membuat semakin mudah diakses, efisien dan akuntabel.

Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Secara lebih luas e-government diartikan sebagai upaya untuk melakukan transformasi pemerintahan. E-government dipandang sebagai suatu bentuk transformasi hubungan baru antar berbagai pihak terutama pihak masyarakat, sektor bisnis dan pihak pemerintah sendiri.


20

Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (Government to Government/inter-agency relationship), sebagai berikut: (1) Government to Government (G2G) Tipe hubungan ini merujuk pada hubungan antara organisasi kepemerintahan, baik antar departemen maupun antara pemerintahan pusat dan daerah atau dengan pemerintah negara lain. (2) Government to Business (G2B) Yaitu hubungan antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Sehingga dengan adanya e-government pebisnis dapat menghemat waktu dan biaya serta menyederhanakan prosedur-prosedur yang panjang dan berbelit-belit.. (3) Government to Citizens (G2C) Tipe hubungan government to citizen (G2C) menunjuk pada hubungan pemerintah dengan warga negara/masyarakat. Hal ini untuk menfasilitasi warga masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah dalam pelayanan sehari-hari. Jadi masyarakat yang hendak mengurus berbagai keperluan di pemerintahan tidak perlu harus mendatangi setiap instansi pemerintah yang dapat melayani sehingga dapat menghemat waktu dan juga biaya yang harus ditanggung masyarakat.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa kesamaan pengertian dari e-government yang dapat disimpulkan, yakni pada intinya e-government adalah pelayanan pemerintah dengan penggunaan teknologi informasi/berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Namun menurut Salomo (2002) egovernment bukan saja teknologi informasi yang dipakai oleh pemerintah untuk kepentingan penyediaan layanan publik, namun lebih dari itu e-government juga merupakan alat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembuatan kebijakan.


21

Adapun manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya e-government bagi suatu negara atau daerah menurut Indrajit (2002) adalah sebagai berikut: 1. memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder (masyarakat, bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara; 2. meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep good governance; 3. mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari; 4. memberikan peluang kepada pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan

baru

melalui

interaksinya

dengan

pihak-pihak

yang

berkepentingan; 5. menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; 6. memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Menurut world bank manfaat penerapan e-government, antara lain: 1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. 2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.


22

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya. 4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya.

Sedang menurut Ndou, beberapa manfaat dari penerapan e-government adalah: 1. Cost reduction and efficiency gains, memberikan pelayanan secara on-line secara substansial dapat menurunkan biaya operasional dari berbagai kegiatan dibandingkan dengan cara-cara manual. 2. Quality of service delivery to bussinesses and customers, dengan diterapkannya e-government akan memangkas jalur birokrasi sehingga menciptakan transaksi yang nyaman, aman serta tingkat kemudahan akses yang tinggi. 3. Transparency, antycorruption and accountability, dengan e-government akan mendukung terjadinya proses transparansi dalam proses pembuatan keputusan. 4. Increase the capacity of government, Intranet memungkinkan bagian atau departemen yang berbeda saling tukar informasi dan data sehingga aliran informasi akan lebih cepat serta proses pembuatan keputusan akan lebih cepat dan lebih baik.


23

5. Improve the quality of decision making, dengan terciptanya komunitas, forum serta interaksi dan komunikasi yang terus menerus antara pemerintah dan warga negara akan memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. 6. Network and Community Creation, dengan teknologi informasi menimbulkan kesempatan terhadap pembangunan jaringan dan komunitas. 7. Promote use of ICT in other sectors of the society, bahwa interaksi dan komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan stakeholder-nya menyumbang

pembentukan pemahaman

mengenai

potensi

teknologi

informasi yang dapat disumbangkan bagi kegiatan masyarakat.

2.1.3. E- Procurement Berkaitan dengan tipe relasi yang telah disebutkan di atas, khususnya Tipe Relasi G2B (Government to Bussiness), terdapat turunan dari aplikasi egovernment, yaitu e-procurement. Hal ini sejalan dengan pendapat Budi Rahardjo (2001), bahwa e-government dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, antara lain: penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat, penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan juga di tempat umum, dan e-procurement, dimana pemerintah dapat melakukan tender secara on-line dan transparan. Vaidya dan Sajeev (2006) menjelaskan pengertian e-procurement mengacu pada pemanfaatan internet berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk membantu individu dan keseluruhan tingkatan proses pengadaan barang dan jasa/proses e-procurement, yang meliputi pencarian, negosiasi, pemesanan, penerimaan, dan evaluasi pembelian . “E-procurement refers to the use of internet-based (integrated) information and communications technologies (ICTs) to carry out individual or all stages of the procurement process including search, sourcing, negotiation, ordering, receipt, and post-purchase review”(p, 70).


24

Menurut Simon dan Alistair (2005), proses procurement mencakup kebutuhan identifikasi dan spesifikasi oleh pengguna, melalui tahap pencarian dan negosiasi dalam kontrak dan penempatan pemesanan, yang terdiri dari mekanisme pendaftaran penerimaan, pembayaran dimuka dan evaluasi pendukung.

“The procurement process encompasses the initial need identification and specification by users, through the search, sourcing and negotiation stage of contracts and order placement and on to include mechanisms that register receipt, trigger payment and support post-supply evaluation”. Proses pelaksanaan e-procurement terdiri dari beberapa tahap. Eprocurement merupakan penggunaan metode elektronik pada setiap tahap dalam proses pengadaan barang dan jasa dari mulai tahap identifikasi sampai dengan pembayaran, bahkan sampai pada manajemen kontrak. Hal-hal yang dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement menurut Ravi Kalakota dan Marcia Robinson (1999,17), yaitu : (1) melakukan pemilihan produk/barang yang akan dibeli, (2) membuat pesanan barang yang akan diorder, disetujui oleh kedua pihak untuk order barang dan harga, dibuatkan purchase order oleh penjual, (3) jadwal pengiriman barang, barang dikirim, barang diterima oleh pembeli, pembayaran dimuka atau setelah barang diterima, dan (4) persetujuan barang telah diterima oleh pembeli, dokumen persetujuan kembali ke penjual. Secara keseluruhan, proses pengadaan barang dan jasa secara online terdiri dari tahapan aliran dalam aktivitasnya. Aliran proses e-procurement menurut Ravi Kalakota dan Marcia Robinson (1999,75), adalah sebagai berikut: 1. Catalog Management (manajemen katalog) Mengatur seluruh produk yang akan dibeli (daftar dari produk) 2. Browse Supplier (melihat atau memilih supplier) 3. Find product (menemukan produk yang diinginkan) 4. Order Item (pesanan barang sesuai dengan harga, kualitas dari supplier yang diinginkan) 5. Confirm order (system dapat digunakan untuk konfirmasi terhadap order yang dipesan secara otomatis) 6. Transmit Order, Get Information (system dapat memberikan tanda kepada supplier untuk mengirimkan order, mendapatkan informasi) 7. Order Complete (pesanan telah sesuai)


25

Gambar. 2.3 Aliran Proses E-Procurement

buyers Web browser

(3) (4) (5)

Multi supplier catalog Catalog Order form Availability

Catalog

(1) (2)

Order entry

Supplier 3 Supplier 2 Supplier 1

Approval workflow

(6)

PO workflow

- Fulfillment - Shipping - Accounting (7) Sumber : Ravi Kalakota dan Marcia Robinsom, E-Bussiness Roadmap - etc for Success,1999

Keterangan : (1) Catalog Management (2) Browse Supplier (3) Find Product (4) Order Item (5) Confirm Order (6) Transmit Order, Get Information (7) Order complete Chopra et al (2001) mengklasifikasikan e-procurement menjadi tiga jenis, transaksi manajemen untuk mengelola daftar permintaan untuk proses pembayaran, broker seperti menggunakan pertukaran elektronik dan e-lelang, dan integrasi elektronik yang mungkin melibatkan sistem informasi bersama dalam rantai pasokan, seperti Electronic Data Interchange (EDI) atau berbagi sistem desain dibantu komputer .


26

Sutedi (2008) menyatakan bahwa e-procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) berbasis internet, yang bertujuan untuk memudahkan sourcing, proses pengadaan dan pembayaran; memberikan komunikasi online antara buyers dengan vendors; mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan; menghemat biaya dan mempercepat proses. Marcos Singer, Garo Konstantinidis, Eduardo Roubik and Eduardo Beffermann (2009) menyebutkan bahwa banyak negara telah menciptakan badanbadan khusus untuk mengembangkan dan mengelola sistem e-procurement untuk hubungan G2B (Government to Bussiness). Mereka melakukannya untuk mencapai tujuan-tujuan, sebagai berikut: a. Promote the use of Internet across different industries; b. Give signs of transparency, as the transactions between contractors and State agencies become public; c. Reduce administrative cost by improving the procurement process; and d. Reduce purchasing prices, due to a more efficient operation and to a larger number of potential contractors.

2.1.4. Good Governance Banyak yang beranggapan bahwa governance adalah sama dengan government, sehingga good governance otomatis akan tercapai jika ada good government. Secara terminologis governance berarti kepemerintahan, sehingga. governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu menfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.


27

Menurut Hetifah (2009) konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. Leach & Percy-Smith dalam Hetifah (2009) menyatakan pendapat bahwa government mengandung pengertian politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara Governance meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan yang “diperintah” . Governance juga menunjukkan inklusivitas. Kalau government dilihat sebagai “mereka” maka governance adalah “kita’. Lembaga internasional yang mengawali mempopulerkan istilah governance adalah Bank Dunia melalui publikasinya yang diterbitkan tahun 1992 berjudul Governance and Development. Definisi governance menurut Bank Dunia adalah “ the manner in which paper power is exercised in the management of country’s social and economic resources for development”. Berdasar konsep dari Asian Development Bank (ADB), yang sejak tahun 1995 telah memiliki policy paper yang

bertajuk

Governance:

Sound

Development

Management,

dalam

kebijakannya ADB mengartikulasikan empat elemen esensial dari good governance yaitu accountability, participation, predictabilily, dan transparency. Sementara itu, UNDP dalam Reconseptualising Governance;Discussion Paper No.2, 1997) membuat definisi governance yang lebih ekspansif, governance meliputi tiga elemen yaitu pemerintah, sektor swasta dan civil-society serta interaksi antar ketiga elemen tersebut. Dalam dokumen kebijakannya UNDP menyebutkan ciri-ciri good governance,

yaitu mengikutsertakan semua,

transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Penciptaan good governance menurut Prasojo (2005), dimaksudkan untuk meningkatkan

akuntabilitas,

responsivitas,

dan

transparansi

dalam

penyelenggaraan negara. Inti dari upaya penciptaan good governance terletak pada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bukanlah sekedar perubahan struktur dan reposisi birokrasi, tetapi lebih dari itu meliputi perubahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan budaya


28

birokrat dan masyarakat, serta perubahan mindset dan komitmen pemerintah serta partai politik. Reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah sangat relevan dengan penciptaan good governance. Birokrasi pemerintah yang akuntabel memiliki daya tanggap (responsiveness) yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu reformasi birokrasi harus diarahkan pada upaya untuk memperbanyak akses informasi kepada masyarakat dalam mengontrol tugas pemerintah. Dengan demikian reformasi birokrasi memiliki hubungan material dengan good governance atau metode penciptaan pemerintah yang akuntabel, responsive, transparan dan partisipatif. Loffler memberikan definisi good governance sebagai suatu sistem kepemerintahan yang transparan, akuntabel, mengandung kebenaran, adil, demokratis, partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sedangkan oleh Tjokroaminoto, prinsip utama good governance disebutkan mencakup sembilan indikator yaitu: partisipasi, penerapan aturan hukum, transparansi, responsif, berorientasi, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategi. Jelas bahwa jumlah komponen atau prinsip yang melandasi tata kepemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Dalam hal ini menurut peneliti paling tidak ada sejumlah prinsip yang akan diambil sebagai prinsip utama yang melandasi good governance, antara lain: efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. 1. Efisiensi Pada dasarnya pemerintah dituntut untuk menyediakan pelayanan yang baik bagi warganya. Salah satu cara untuk menyediakan layanan yang baik dapat dilakukan melalui penerapan e-government. Menurut Setiyadi (2005) penerapan e-government tidak hanya terkait dengan otomatisasi layanan, tetapi lebih dari itu terjadi efisiensi dan peningkatan produktivitas yang luar biasa. Pengertian “Efisiensi

efisiensi merupakan

menurut suatu

ukuran

Mulyamah dalam

(1987)

membandingkan

yaitu: rencana

penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataam lain penggunaan yang sebenarnya”.


29

Sedangkan pengertian efisiensi menurut SP.Hasibuan (1984) yang mengutip pernyataan H. Emerson adalah: “Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumbersumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.” Peningkatan efisiensi menurut Saidi dan Yared (2001) adalah melalui penurunan biaya dan waktu pelayanan serta penyingkatan proses pelayanan. Dengan demikian masyarakat menjadi semakin mudah dan murah dalam mendapatkan pelayanan publik. 2. Akuntabilitas Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (e-government) menurut Siallagan (2002) telah mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi, dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

lembaga publik.

Mardiasmo

(2001)

menyatakan

bahwa

akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan

pertanggungjawaban,

menyajikan,

melaporkan

dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Menurut Solihin (2009) indikator minimal dari akuntabilitas adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan stándar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan perangkat pendukung indikator antara lain: adanya mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, sistem pemantauan kinerja, sistem pengawasan dan mekanisme reward and punishment. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal berupa pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dan akuntabilitas horizontal berupa pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Sedangkan menurut Steward dalam Ellwood (1993) dikemukakan bahwa akuntabilitas publik sangat kompleks.


30

Tahapan akuntabilitas dapat dilihat dari kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. 3. Responsivitas Responsivitas sebagai salah satu indikator pelayanan berkaitan dengan daya tanggap aparatur terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Siagian (2000) dalam pembahasannya mengenai Teori Pengembangan Organisasi mengindikasikan bahwa responsivitas menyangkut kemampuan aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. Sehingga birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dilulio, 1994 dalam Dwiyanto (2002), menekankan bahwa responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, dalam studinya tentang reformasi birokrasi, Dwiyanto (2002), mengembangkan beberapa indikator responsivitas pelayanan publik, yaitu : keluhan pengguna jasa, sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan pengguna jasa, penggunaan keluhan pengguna jasa sebagai referensi perbaikan layanan publik, berbagai tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan, dan penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku. 4. Transparansi Menurut Yulianto (2005), dalam menyusun sistem dan prosedur pelayanan, birokrasi harus menjelaskan secara tegas dan detil tentang tugas, kewajiban dan wewenang petugas. Demikian juga halnya dengan hak dan kewajiban para pengguna jasa. Dengan demikian masyarakat akan selalu dapat menilai apakah pelaksanaan aturan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.


31

5. Partisipasi Teori partisipasi yang sangat terkenal dikemukakan oleh Arsnstein (1982) yang mengemukakan mengenai ”ladder of participation”/tangga partisipasi. Teori ini mengkategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Menurut teori ini terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian diperinci kembali dalam delapan anak tangga partisipasi. Derajat terendah adalah non partisipasi, derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan pertanda adanya partisipasi dan derajat yang tertinggi adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan yang lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Secara rinci delapan anak tangga tersebut adalah: manipulasi, terapai, pemberian informasi, konsultasi, penentraman, kemitraan, kuasa yang didelegasi dan kendali warga.

2.1.5. Implementasi SePP Menurut Perspektif Good Governance Terkait dengan implementasi e-government dalam mendukung penerapan good governance, banyak negara telah membuktikan keberhasilannya dalam mengimplementasikan e-government dalam mendukung good governance. Hal ini karena penerapan e-government sebagai sarana pelayanan publik telah menghasilkan suatu pelayanan yang transparan, adil (fair), efektif dan dapat mengakomodir partisipasi seluruh warga masyarakat. Penerapan e-procurement dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pengadaan barang dan jasa supaya lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel sehingga mendukung good governance. Sutedi (2008) menyatakan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.


32

WGTGP (Working Group on Transparency in Government Procurement) dalam laporannya menyebutkan bahwa penerapan prinsip-prinsip transparansi dan nondiskriminasi dalam pengadaan barang dan jasa akan menghasilkan efisiensi dan meningkatkan inovasi; menghasilkan nilai uang yang lebih baik, aturan main yang transparan, membangkitkan investasi domestik dan asing serta kemitraan antara pelaku usaha dalam negeri dan mancanegara, mempunyai efek terhadap pemberantasan korupsi, sebagai kunci dalam good governance dan mendasar bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi, serta persetujuan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah akan menghasilkan aturan-aturan yang sederhana/minimum set of applicable rule (Suherman, 2010). Sejalan dengan pandangan di atas, Bank Dunia berpendapat bahwa terdapat korelasi yang erat antara baik buruknya sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan terciptanya pemerintahan yang baik. Salah satu indikator untuk tercapainya good governance adalah pengadaan barang dan jasa yang efisien sebagai elemen penting bagi pemerintahan yang baik dan sebaliknya buruknya pengadaan barang dan jasa pemerintah akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi bagi pemerintah maupun bagi publik (Suherman, 2010). Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah agar efisien dapat dilakukan dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini didukung oleh pendapat Setiyadi (2004) bahwa teknologi informasi telah dibangun untuk mendukung upaya good governance. Implementasi teknologi informasi dalam kaitannya dengan good governance dinyatakan oleh Magno dan Serafica (2001), sebagai berikut:

“ IT promotes good governance in three basic ways: (1) by inceasing transparency, information, and accountability; (2) by facilitating accurate decision making and public participation, and (3) by enhancing the efficient delivery of public goods and services.” IT mendukung

good governance dalam tiga hal mendasar: (1) menaikkan

ketransparanan, informasi, dan tanggung-jawab; (2) menfasilitasi pengambilan keputusan yang akurat dan keikutsertaan publik, dan (3) penyerahan barang dan jasa publik yang efisien.


33

Long dalam Hill (2004) berpendapat bahwa penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dapat dipertimbangkan dalam membangun konsep good governance. Lebih lanjut dikatakan bahwa prinsip-prinsip good governance seperti: hubungan dalam pembuatan dan koordinasi suatu kebijakan, demokrasi partisipasi dalam pembuatan kebijakan, konsistensi, efektifitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan, serta transparansi dan keterbukaan dalam keseluruhan proses pembuatan kebijakan dapat diimplementasikan dengan e-government. Dalam kaitannya dengan proses pengambilan kebijakan publik serta dalam kaitannya antara e-government dan good governance, Leitner (2003) memberikan gambaran hubungan keduanya sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pengaruh e-government terhadap good governance Prinsip good governance Koordinasi dalam penyusunan kebijakan Demokrasi partisipasi dalam pembuatan kebijakan Konsistensi, efektifitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan Transparansi dan keterbukaan dalam keseluruhan proses kebijakan Sumber: Leitner (2003)

Pengaruh e-government Memungkinkan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan publik untuk berkoordinasi dengan mudah Memungkinkan stakeholder terlibat dalam pengambilan keputusan Memfasilitasi kerja sama dan pembentukan network sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah Informasi secara luas dapat diakses dengan murah


34

2.2. MODEL ANALISIS Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel saja, yaitu penerapan SePP yang dilihat menurut perspektif good governance, sehingga model analisisnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 2.4. Evaluasi Penerapan SePP dilihat dari perspektif good governance

Perspektif good governance

Evaluasi SePP

    

Efisiensi Akuntabilitas Responsivitas Transparansi Partisipasi

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan SePP akan dievaluasi berdasarkan 5 (lima) indikator good governance yaitu: efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi.

2.3. HIPOTESIS Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Berdasar pendapat Magno dan Serafica yang menyatakan bahwa:

“ IT promotes good governance in three basic ways: (1) by inceasing transparency, information, and accountability; (2) by facilitating accurate decision making and public participation, and (3) by enhancing the efficient delivery of public goods and services.”


35

Dan pendapat Setiyadi (2004) bahwa teknologi informasi telah dibangun untuk mendukung upaya good governance, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “ Penerapan SePP mendukung pelaksanaan good governance di Depkominfo.”

2.4. OPERASIONALISASI KONSEP Dalam penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) variabel yaitu penerapan SePP menurut perspektif good governance berdasar konsep dari Magno dan Serafica sebagai berikut: “ IT promotes good governance in three basic ways: (1) by inceasing transparency, information, and accountability; (2) by facilitating accurate decision making and public participation, and (3) by enhancing the efficient delivery of public goods and services.” Dan pendapat dari Setiyadi (2004) bahwa teknologi informasi telah dibangun untuk mendukung upaya good governance. Dalam penelitian ini dimensi good governance yang akan dipergunakan oleh peneliti antara lain mengacu pada pendapat dari Loffler dan Tjokroaminoto yang telah disebutkan dalam kerangka teori diatas, yaitu efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi. 1. Efisiensi Indikator efisiensi yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Saidi dan Yared (2001) yaitu efisiensi diukur melalui penurunan biaya dan waktu pelayanan serta penyingkatan proses pelayanan. 2. Akuntabilitas Akuntabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan stándar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan perangkat pendukung indikator antara lain: adanya mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, sistem pemantauan kinerja, sistem pengawasan dan mekanisme reward and punishment .


36

3. Responsivitas Responsivitas dalam penelitian ini diukur berdasar indikator yang mengacu pada pendapat Siagian (2000) yang mengindikasikan bahwa responsivitas menyangkut kemampuan aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru, dan pendapat dari Dwiyanto (2002) yang mengembangkan beberapa indikator responsivitas pelayanan publik, yaitu : keluhan pengguna jasa, sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan pengguna jasa, penggunaan keluhan pengguna jasa sebagai referensi perbaikan layanan publik, berbagai tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan, dan penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku. 4. Transparansi Transparansi dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang mengacu pada pendapat Yulianto (2005), yaitu sistem dan prosedur pelayanan yang jelas, ketersediaan informasi, keterbukaan keputusan dan kemudahan masyarakat untuk dapat menilai apakah pelaksanaan aturan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan kejelasan hak dan kewajiban para pengguna jasa. 5. Partisipasi Partisipasi diukur menurut indikator sebagai berikut: Manipulasi, Terapi, pemberian informasi,

konsultasi, Penentraman,

Kemitraan, kuasa yang

didelegasi dan kendali warga .


37

Jika digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Operasionalisasi Konsep VARIABEL

DIMENSI

INDIKATOR    

penurunan biaya operasional pemberian layanan tepat waktu penyingkatan proses pelayanan adanya kesesuaian antara program dan kebijakan  adanya sanksi yang ditetapkan atas Akuntabilitas kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan  dokumentasi proses kegiatan  adanya mekanisme pertanggungjawaban  kemampuan aparatur dalam mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru  kemampuan/sikap aparat dalam menghadapi keluhan pengguna jasa Responsivitas Evaluasi  kecepatan menangani keluhan Penerapan  penggunaan keluhan pengguna jasa SePP sebagai referensi perbaikan layanan publik Menurut  tindakan aparat birokrasi dalam Perspektif memberikan pelayanan Good  kejelasan sistem dan prosedur pelayanan Governance (persyaratan, tarif,biaya)  ketersediaan informasi  keterbukaan keputusan Transparansi  kemudahan masyarakat untuk dapat menilai apakah pelaksanaan aturan telah sesuai dengan ketentuan  kejelasan hak dan kewajiban para pengguna jasa.  Manipulasi  Terapi  pemberian informasi  konsultasi Partisipasi  Penentraman  Kemitraan  kuasa yang didelegasi  kendali warga Sumber: diolah berdasar pendapat Loffler dan Tjokroaminoto Efisiensi


39

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berangkat berlandaskan pada teori, sehingga penelitian ini berangkat dari teori-teori, Sistem informasi, e-government, eprocurement, dan teori good governance

3.2. Jenis Penelitian Berdasar manfaat penelitian ini termasuk jenis penelitian murni. Penelitian murni merupakan penelitian yang manfaatnya dirasakan untuk waktu yang lama dan dilakukan karena kebutuhan peneliti sendiri dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan tujuan penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran yang detail mengenai bagaimana penerapan SePP di lingkungan Depkominfo. Dilihat dari dimensi waktu, penelitian ini termasuk penelitian crosssectional karena penelitian ini hanya dilakukan pada kurun waktu tertentu, yakni pada bulan April s.d. Juni 2010 dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Sedangkan jika dilihat berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data Data yang akan diambil dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. a. data primer Kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer dari para responden penelitian. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan tentang penerapan SePP pada para pengguna layanan SePP di Depkominfo.


40

Kuesioner ini dibuat dengan menggunakan format skala Likert dengan kategori jawaban terdiri dari 5 tingkatan. Untuk analisis kuantitatif, alternatif jawaban diberi skor dari angka 1 sampai dengan 5 yang merupakan data ordinal, sebagai berikut: 5 : Sangat Setuju 4 : Setuju 3 : Netral 2 : Tidak Setuju 1 : Sangat Tidak Setuju

b. data sekunder Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku, peraturan, website, artikel, jurnal dan juga laporan laporan. Data sekunder diperlukan untuk memahami sejumlah teori yang terkait dengan variabel penelitian yakni evaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance di Depkominfo.

3.4. Populasi dan Sampel Populasi ádalah totalitas dari semua obyek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini dibatasi pada pengguna SePP yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta yang berjumlah 1139 vendor/perusahaan, meskipun total vendor/perusahaan yang terdaftar sebesar 2752 vendor/perusahaan yang tersebar pada 22 (dua puluh dua) Provinsi (data s.d. 16 April 2010). Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Untuk menentukan besaran sampel dalam penelitian ini digunakan rumus dari Slovin, sebagai berikut:


41

N n = -----------1 + Ne2 n = besaran sampel N = besaran populasi E = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel) Berdasar populasi yang ada, dengan toleransi kesalahan sebesar 10 % (pada penelitian sosial biasanya antara 5 s.d. 10 %) jumlah sampel adalah sebagai berikut:

1139 n = ----------------1 + 1139* 0,1 2 n = 91, 9 ≈ 92 orang

sehingga berdasar rumus Slovin jumlah sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 92 vendor/perusahaan, namun dalam penelitian ini sampel dibulatkan menjadi 100 vendor/perusahaan. Selanjutnya untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini digunakan teknik sistematik sampling, yaitu penarikan sampel dengan memilih elemen pada urutan tertentu.

3.5. Teknik Analisis Data Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel, sehingga analisis yang dilakukan merupakan analisis univariat. Berdasarkan pada masalah dan tujuan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik analisis deskriptif, dengan menggunakan tabel silang (Cross Tabulation) untuk melihat suatu subyek berdasarkan dua atau lebih karakteristik, dalam hal ini untuk melihat evaluasi penerapan SePP berdasar perspektif good governance dari sisi efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi.


42

Dalam menilai evaluasi penerapan SePP dibagi ke dalam 5 kelas sesuai kategori jawaban, yaitu sebagai berikut: 1 - 36

: Sangat buruk

37 - 72

: Buruk

73 - 108

: Netral

109 - 144

: Baik

145 – 180

: Sangat Baik

Adapun gambaran proses penelitian adalah sebagai berikut:

Latar belakang masalah Perumusan masalah Tinjauan Literatur Hipotesis Metode Penelitian Pengumpulan Data

Analisis Data Kesimpulan dan Saran

Gambar. 2.5 Proses penelitian


43

3.6.

Uji Validitas dan Reliabilitas Sebelum dilakukan analisis data dilakukan uji coba alat instrumen

penelitian. Uji coba alat istrumen penelitian dimaksudkan untuk menguji validitas dan reliabilitas variabel penelitian. Validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan alat ukur atau sampai sejauh mana alat ukur mempunyai keakuratan dalam memberikan hasil sesuai dengan yang hendak diukur. Sedangkan reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana pengukuran dapat dipercaya. Tujuan uji coba ini adalah untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian agar hasilnya akurat dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Uji coba penelitian dilakukan terhadap 30 perusahaan/vendor pengguna layanan SePP di Depkominfo.


44 BAB 4 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Depkominfo Departemen Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Depkominfo mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas, Depkominfo menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika; b. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Struktur Organisasi Depkominfo berdasar Peraturan Menteri Kominfo Nomor 25/P/M. KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depkominfo terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal pos dan Telekomunikasi; c. Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika; d. Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi; e. Inspektorat Jenderal; f. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; g. Badan Informasi Publik; h. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum; i. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kemitraan; j. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat; k. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional dan Kesenjangan Digital;


45 l. Staf Ahli Menteri Bidang Media Massa; m. Pusat Data; n. Pusat Sarana Teknik Telematika; o. Pusat Sarana Informasi dan Hubungan Masyarakat; p. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

Digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut: Gambar. 4. 6 Struktur organisasi Depkominfo


46 4.2. Gambaran Umum Pusat Pengadaan secara Elektronik (PPE) Pusat Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut PPE, merupakan unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kepala PPE yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur e-Business pada Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika. Pusat Pengadaan Elektronik (PPE) pada awalnya berada di bawah Direktorat E-Government, namun dengan adanya kebijakan pimpinan di Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, saat ini PPE berada di lingkungan Direktorat e-Bussiness, namun tetap berada di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika. Pusat Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas membantu Direktur e-Business dalam penyelenggaraan sebagian tugas Direktorat e-Business di bidang pengadaan secara elektronik.

Dalam

melaksanakan

tugas,

Pusat

Pengadaan

Secara

Elektronik

menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan pelakasanaan dan kebijakan teknis di bidang pengadaan secara elektronik; b. pengelolaan operasional/organisasi; c. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; d. penyampaian hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Direktur e-Government.


47 Adapun Struktur Pusat Pengadaan Elektronik adalah sebagai berikut:

KEPALA PPE

WAKIL KEPALA

MANAGEMENT REPRESENTATIVE m

BAGIAN TATA USAHA

Tim Internal Audit Sub Bagian Administrasi

SUPER ADMIN

BAGIAN LAYANAN

Sub Bagian Helpdesk

Sub Bagian Sosialisasi & Bimtek

BAGIAN INFRASTRUKTUR & SISTEM KEAMANAN INFORMASI

Sub Bagian Sistem Keamanan Informasi

Sub Bagian Software & Data

Sub Bagian Hardware

Sub Bagian Keuangan

BAGIAN HUKUM & VERIFIKASI

Sub Bagian Hukum

Gambar 4.7. Struktur organisasi PPE

Pusat Pengadaan Secara Elektonik terdiri dari : a. Kepala ; b. Wakil Kepala c. Managemen Representative ; d. Super Administrator ; e. Bagian Tata usaha ; f. Bagian Layanan ; g. Bagian Infrastruktur dan Sistem Keamanan Informasi ; h. Bagian Hukum dan Verifikasi.


Sub Bagian Verifikasi

48 4.3. Visi, Misi dan Kebijakan Mutu Pusat Pengadaan Secara Elektronik Visi Pusat Pengadaan Secara Elektronik adalah terselenggaranya pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip dasar dan kebijakan umum pengadaan pemerintah secara elektronik. Sedangkan Misi dari Pusat Pengadaan Secara Elektronik adalah: a. Meningkatkan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi. b. Meningkatkan daya jangkau layanan pengadaan untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka mengurangi kesenjangan digital melalui SePP. c. Mendorong peningkatan layanan publik dan dunia usaha melalui SePP dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. d. Menciptakan iklim usaha yang kompetitif dalam persaingan yang sehat di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. e. Meningkatkan kualitas proses dan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah menuju terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance). f. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengadaan barang/jasa pemerintah di bidang teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme. g. Meningkatkan peran aktif publik dalam percepatan pemberantasan korupsi dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa dan negara. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, Pimpinan Manajemen Pusat Pengadaan Secara Elektronik Direktorat E-Government Departemen Komunikasi dan Informatika telah menetapkan suatu Kebijakan Mutu yang diketahui dan dimengerti oleh seluruh Pusat Pengadaan Secara Elektronik Direktorat E-Government Departemen Komunikasi dan Informatika. Kebijakan Mutu tersebut adalah : ”

Your Reliable

Partner in Good Governance Procurement” Kebijakan Mutu diatas mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :


49 a. Memberikan layanan bermutu yang tepat waktu, mudah, aman dan nyaman sesuai persyaratan dan peraturan perundangan untuk memenuhi kepuasan pengguna. b. Menjalankan sistem manajemen mutu dengan komitmen tinggi di setiap lini organisasi. c. Memberikan solusi yang sistematis untuk menegakkan prinsip good governance serta menciptakan budaya persaingan sehat sesuai dengan etika bisnis.

4.4. Sekilas Sistem Aplikasi SePP Sistem

e-Pengadaan

Pemerintah

(SePP)

dengan

alamat

akses

akses

www.sepp.depkominfo.go.id diawal pengembangannya bernama National e-Procurement Governemt of Indonesia (NePGI) yang dibangun dan dikembangkan dengan dana pinjaman dari Bank Dunia. Sampai dengan saat ini SePP merupakan versi ke 3 dengan berbagai macam pengembangan serta penyempurnaan aplikasi dan peningkatan infrastruktur dan jaringan komunikasi data guna mencapai kehandalan sistem (high availability). Sampai saat ini 5 intansi pemerintah secara aktif telah menggunakan SePP dalam proses pengadaan barang/jasa. Berikut tampilan halaman awal aplikasi SePP: Gambar. 4.8. Halaman Awal Aplikasi SePP


50 Aplikasi SePP merupakan aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Kominfo berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman JSP dengan menggunakan database Oracle 10g. Server aplikasi menggunakan Operating System berbasis open source dengan menggunakan Redhat Linux. Untuk melayani penggunanya SePP menggunakan akses jaringan dedicated line sebesar 2Mb, dan juga bekerja sama dengan Badan Otorita Batam untuk menempatkan server DRC (Data Recovery Center), yang akan memungkinkan aplikasi SePP diakses apabila data center di Jakarta mengalami gangguan/kendala. Aplikasi SePP dikelola oleh Pusat Pengadaan secara Elektronik (PPE) Departemen Komunikasi dan Informatika, dengan lokasi di Departemen Komunikasi dan Infomatika Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta. Dalam rangka pengelolaan SePP, PPE memiliki rincian tugas antara lain : a. mengelola sistem e-Procurement b. menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia Pengadaan serta penyedia barang/jasa c. menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia Pengadaan dan Penyedia barang/jasa d. menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan sistem e-Procurement kepada PPK /Panitia Pengadaan atau Penyedia Barang/jasa e. melakukan verifikasi dan aktivasi terhadap data pendaftaran penyedia barang/jasa Saat ini dalam melayani pengguna terutama penyedia barang/jasa telah dibentuk pula helpdesk yang berlokasi di Badan Otorita Batam selain yang sudah ada di Jakarta, dan dalam waktu dekat akan dibentuk helpdesk daerah sehingga penyedia barang/jasa di daerah tersebut dapat secara cepat dilayani. Secara sistem 8 instansi yaitu pusat, daerah serta BUMN telah terdaftar sebagai pengguna aplikasi SePP, yaitu : a. Kementerian Kominfo b. Kementerian Perhubungan c. Kementerian Pertanian d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)


51 e. Badan Otorita Batam f. Pemerintah Provinsi NTB g. Perum Peruri h. PT. Taspen (Persero) Namun dalam penerapannya hanya 6 instansi yang telah aktif menggunakan aplikasi, sedangkan 2 instansi lainnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Perum Peruri karenakan alasan kebijakan manajemen sehingga sampai saat ini belum menggunakan aplikasi SePP dalam proses pengadaan barang/jasa. Khusus KPK saat ini telah menggunakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh LKPP yaitu aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

4.5. Modul-Modul Aplikasi SePP Aplikasi SePP memiliki 3 modul utama dan 4 modul pendukung masing-masing modul dilengkapi dengan fitur-fitur pendukung sehingga aplikasi dapat digunakan dengan baik. Seperti pada gambar di bawah ini :


52

Gambar 4.9. Modul Utama SePP

• Pengadaan barang/Jasa Pemborong/Jasa Lainnya

• Pengadaan Jasa Konsultansi

• Pengadaan barang/jasa secara langsung

• Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menawar berulang

• Metode Pengadaan • Paskakualifikasi • Prakualifikasi

• Metode Pengadaan • Prakualifikasi

• Di dukung oleh Katalog Penyedia Barang/jasa

• Metode Evaluasi • Sistem Gugur • Sistem Merit Point • Sistem Nilai Ekonomis

• Metode Evaluasi • Kualitas dan Biaya • Kualitas • Pagu Anggaran

• Pembelian barang untuk barang tertentu dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan • peserta diberi kesempatan menawarkan harga berulang kali sampai harga terendah dalam kurun waktu yang ditetapkan;

E-Lelang

E-Seleksi

E-Pembelian

E-Penawaran Berulang

Keterangan 1. Modul

e-Lelang

yaitu

digunakan

pelelangan

umum

untuk

pengadaan

barang/pemborongan dan jasa lainnya, dengan metode pengadaan Pascakualifikasi dan prakualifikasi, metode evaluasi sistem gugur, merit point dan nilai ekonomis 2. Modul e-Seleksi yaitu digunakan pada proses seleksi umum untuk pengadaan jasa konsultansi, metode pengadaan prakualifikasi, metode evaluasi kualitas dan biaya, kualitas, pagu anggaran 3. Modul e-Pembelian terdiri dari -

pembelian langsung

yaitu pembelian barang secara elektronik dengan

menggunakan katalog barang/jasa Penyedia Barang/Jasa;


53 -

Modul e-Reverse Auction yaitu lelang berulang terbalik, metode pelelangan yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa di mana penyedia barang/jasa dapat memberikan penawaran harga dalam kurun waktu tertentu, untuk mendapatkan penawaran terendah.

Modul pendukung SePP dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 4.10 Modul Pendukung SePP

• Sistem pengelolaan data dan informasi instansi pemerintah yang terdaftar dan mempergunakan layanan di sistem.

• Sistem pengelolaan data dan informasi penyedia barang/jasa yang terdaftar dan mempergunakan layanan di sistem.

Sistem Manajemen Instansi Pemerintah

Sistem Manajemen Penyedia Barang/jasa

• Daftar barang/jasa dan harga dalam sistem yang bersumberdari penyedia barang/jasa . modul ini merupakan modul pendukung ePembelian Langsung

• Blacklist perusahaan

E-Katalog

Fitur Pendukung

• Audit trail • Aktivasi dan verifikasi vendor

Keterangan: 1. Sistem Manajeman Instansi Pemerintah yaitu pengelolaan data profil serta pembuatan user ID dan password instansi pemerintah 2. Sistem Manajemen Penyedia Barang/jasa yaitu profil perusahaan 3. e-Katalog yaitu merupakan show window atau etalase penyedia barang/jasa di dunia maya.


54 4. Fitur Pendukung -

Audit trail atau user log yang akan mencatat aktivitas seluruh user.

-

Verifikasi serta aktivasi ID penyedia barang/jasa.

-

Blacklist perusahaan

Pengguna (User) yang terlibat dalam sistem ini adalah: 1. Super Administrator Berfungsi untuk melakukan aktivasi user ID penyedia barang/jasa, serta melakukan updating data yang terkait dengan proses pengadaan 2. Administrator Instansi Berfungsi untuk membuat, mengupdate serta memelihara user Id pada instansi bersangkutan. 3. Verifikator Berfungsi untuk melakukan verifikasi kesesuian data penyedia barang/jasa yang telah mendaftar pada SePP 4. Pejabat Pembuat Komitmen Memiliki tugas membuat Program kegiatan, Mata Anggaran Kegiatan serta menyetujui proses yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan 5. Panitia Pengadaan Barang/jasa Memiliki tugas menjalankan seluruh proses pengadaan secara elektronik 6. Penyedia Barang/Jasa Mengikuti proses kegiatan pengadaan sesuai dengan klasifikasi perusahaan serta bidang usaha Dari 6 (enam) user yang telah disebutkan di atas, hanya 3 (tiga) user yang terlibat langsung dalam proses pengadaan yaitu : Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang/Jasa serta Penyedia Barang/Jasa.


55 Informasi yang dapat diperoleh dari sistem ini adalah berupa : -

Informasi data pengadaan yang terdiri dari : nilai perkiraan pekerjaan, uraian singkat pekerjaan, item pekerjaan, kebutuhan tenaga ahli

-

Jadwal pengadaan

-

Peserta pengadaan

-

Pengumuman Calon Pemenang dan Pemenang

-

Serta dokumen pengadaan yang dapat didownload

4.6. Kesesuaian penerapan SePP dengan Keppres No. 80 tahun 2003 Perbandingan kesesuaian proses bisnis pada aplikasi SePP dengan Keppres No. 80/2003, dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 4.4. Kesesuaian Keppres 80/2003 dengan Aplikasi SePP

KEPPRES NO. 80/2003

APLIKASI SePP

a. Pengumuman dan Pendaftaran Lampiran I Bab II 1) Panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan

√

secara luas tentang adanya pelelangan umum dengan pascakualifikasi atau adanya prakualifiasi dalam rangka pelelangan umum untuk pengadaan yang kompleks, melalui media cetak, papan

Setiap paket pengadaan yang dilakukan dengan menggunakan SePP akan diumukan secara luas melalui media internet

pengumuan resmi untuk penerangan umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik 2) Isi Pengumuman memuat sekurang-kurangnya :

√

a) Nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan mengadakan pelelangan umum;

Pada menu detail ditiap paket terdapat


56 KEPPRES NO. 80/2003

APLIKASI SePP

b) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan

seluruh informasi tentang pengadaan tersebut

dilaksanakan atau barang yang akan dibeli;

antara lain : detail paket, jadwal, data peserta,

c) Perkiraan nilai pekerjaan;

data dokumen paket

d) Syarat-syarat peserta lelang umum e) Tempat, tanggal hari dan waktu untuk mengambil dokumen pengadan 4) Calon peserta lelang dari propinsi/ kabupaten/kota lain tidak boleh dihalangi/dilarang untuk mengikuti proses lelang di

√ Saat ini telah terdaftar 2800 penyedia barang/jasa yang berasal dari 22 provinsi

provinsi/kabupaten/kota lokasi pelelangan d. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) 1) Penjelasan lelang dilakukan ditempat dan pada

√

waktu yang ditentukan, dihadiri oleh para penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam peserta Aanwijzing dilakukan secara manual

lelang 5) Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia/pejabat pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan,

dikarenakan dalam Keppres No. 80/2003 panitia dan wakil peserta yang hadir wajib menandatangani berita cara, dalam penggunaan sistem aanwijzing secara online melalui media yang telah disediakan.

harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan minimal 1(satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa e. Penyempaian dan Pembukaan Penawaran 1) Metoda Penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan

√ Pemasukan penawaran dilakukan secara manual dan online.

penyedia barang/jasa 4) Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran, panitia/pejabat pengadaan membuka

Dalam sistem pemasukan waktu pemasukan


57 KEPPRES NO. 80/2003 rapat pembukaan dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para pserta lelang bahwa

APLIKASI SePP penawaran onlindisesuaikan dengan dokumen lelang

saat pemasukan dokumen penaearan telah ditutup sesuai waktunya, menolak dokumen penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang masuk 7) a. Panitia/pejabat pengadaan meminta kesediaan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta pelelangan yang hadir sebagai saksi… d.Panitia/pejabat pengadaan memeriksa,

Pembukaan penawaran dilakukan secara manual dengan memperhatikan kesesuaian data penawaran secara online

menunjukkan dan membacakan di hadapan para peserta pelelangan mengenai kelengkapan dokumen penawaran…

4.7. Alur Proses Aplikasi SePP Proses bisnis aplikasi SePP merupakan alur pengadaan yang ditetapkan dalam Keppres No. 80 tahun 2003. Secara aplikasi seluruh proses pengadaan dapat dilakukan secara elektronik namun dikarenakan belum adanya aturan baku tentang proses bisnis pengadaan secara e-Procurement, sistem dibangun dengan mengadopsi tahapan pengadaan pada Keppres No. 80 tahun 2003 dengan penambahan proses secara elektronik sepanjang proses elektronik tersebut tidak menyalahi aturan yang telah ada. Secara garis besar alur proses bisnis pada SePP seperti pada bagan dibawah ini


58 Gambar 4.11 Proses Bisnis SePP

Persiapan

Pelaksanaan

Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen

Pembentukan Panitia Pengadaan

Pengumuman Prakualifikasi

Pengambilan Dokumen Prakualifikasi

Undangan Kepada peserta yang lulus Prakualifikasi Pengambilan Dokumen Lelang Penetapan Pemenang Pengumuman Pemenang

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja

Pembuatan dokumen Lelang, Jadwal dan Metode Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Masa Sanggah Prakualifikasi

Penjelasan Pekerjaan Evaluasi Penawaran Masa Sanggah

Persetujuan Dokumen Lelang, Jadwal dan Metode Penetapan Hasil Prakualifikasi Pengumuman Hasil Prakualifikasi

Penyusunan Berita acara Penjelasan Pekerjaan dan Perubahannya Pembukaan Penawaran Penunjukan Pemenang

Pemasukan Penawaran Penandatanganan Kontrak

Proses Manual Proses Elektronik Sebagian proses elektronik

Keterangan : 1. Persiapan Pada tahap persiapan, kegiatan dilakukan secara manual seperti pembahasan TOR (Term of Reference)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pembuatan Dokumen Lelang, menyusun OE (Owner Estimate)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta penyusunan draft iklan serta jadwal rencana pengadaan. Setelah itu hasil dari pembahasan tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem. 2. Pelaksanaan Pengadaan Seluruh proses pengadaan mulai dari pengumuman, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran serta evaluasi penawaran, dapat dilakukan secara elektronik. kecuali pada tahapan negosiasi kontrak serta tanda tangan kontrak. (secara detail akan dijelaskan pada bagian lain) .


59 3. Evaluasi Kerja SePP memiliki fasilitas untuk melakukan input hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa. Hasil ini dapat digunakan oleh panitia atau instansi lain sebagai bahan refensi dalam pemilihan penyedia barang/jasa untuk suatu pekerjaan.

4.8.

Alur Proses Bisnis Modul e-Lelang Modul e-Lelang adalah modul yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang,

jasa lainnya serta pemborongan, alur prosesnya adalah sebagai berikut : 

Input data Program Anggaran dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Input data Mata Anggaran Kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Input data Paket Kegiatan dilakukan oleh panitia pengadaan



Pembuatan Detail Paket Pengadaan, terdiri dari : - Pembuatan jadwal pengadaan - Penyiapan dokumen lelang dilakukan oleh panitia pengadaan dan sebelum paket diumumkan pejabat pembuat komitmen harus memberikan persetujuan



Pengumuman dan pendaftaran lelang dil



Pengambilan dokumen lelang



Penjelasan pekerjaan (aanwijzing)



Pemasukan penawaran



Pembukaan penawaran



Evaluasi penawaran



Penetapan dan pengumuman pemenang



Masa sanggah



Penunjukan penyedia barang/jasa



Penandatangan kontrak


60 Jika digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.12. Bagan Proses e-lelang

Bagan proses e-Lelang MODUL E - LELANG PASKA KUALIFIKASI T A U BN ME E M P T I T M AO BK A J E P

J /B N A A D A G N E P A IT IN A P A S A /J G N A R A B A ID E Y N E P

EL-1 EL-4 INPUT DATA PROGRAM ANGGARAN DAN MATA ANGGARAN KEGIATAN

MENYETUJUI DETAIL PAKET

EL-2

MEMBUAT DETAIL PAKET PENGADAAN

EL-3

UPLOAD DOKUMEN LELANG

EL-8

EL-5

EL-7

MENGUMUMKAN PAKET PENGADAAN

AANWIJZING

EL-5

MENDAFTAR PADA PAKET PENGADAAN

EL-7A

MASUKKAN PERTANYAAN


UPLOAD BERITA ACARA AANWIJZING

PENYEDIA BARANG/JASA

PANITIA PENGADAAN B/J

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

61


PENYEDIA BARANG/JASA

PANITIA PENGADAAN B/J

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

62


63

BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Karakteristik Perusahaan Proses penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Mei 2010 sampai dengan awal Juni 2010 terhadap 100 perusahaan yang diambil sebagai responden dalam penelitian ini yang sudah ditentukan berdasar teknik sistematik sampling.. Berikut adalah data karakteristik perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini.

5.1.1. Karakteristik Perusahaan Berdasar Jenis Pengadaan Karakteristik perusahaan berdasar jenis pengadaan adalah 29 perusahaan (29%) termasuk dalam kategori pengadaan barang, 14 perusahaan termasuk kategori pengadaan jasa lainnya (14%), 7 perusahaan termasuk dalam kategori pemborongan (7%), 7 perusahaan termasuk dalam kategori jasa konsultansi konstruksi (7%), 18 perusahaan termasuk dalam kategori jasa konsultansi non konstruksi (18%), dan 25 perusahaan merupakan perusahaan dengan kategori pengadaan barang dan jasa (25%). Berikut ini adalah karakteristik perusahaan berdasar jenis pengadaan yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.5 Karakteristik Perusahaan Berdasar Jenis Pengadaan

No

Jenis Pengadaan

Jumlah

Persentase

1.

Barang

29

29 %

2.

Jasa Lainnya

14

14 %

3.

Pemborongan

7

7%

4.

jasa konsultansi konstruksi

7

7%


64

No

Jenis Pengadaan

Jumlah

Persentase

5.

jasa konsultansi non konstruksi

18

18 %

6.

barang dan jasa

25

25 %

Jumlah

100

100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perusahaan dengan jenis pengadaan barang serta perusahan dengan jenis pengadaan barang dan jasa mempunyai persentase yang lebih tinggi dari perusahaan dengan jenis pengadaan yang lain. Hal ini dikarenakan jenis pengadaan barang merupakan pengadaan yang paling banyak dilakukan oleh instansi pemerintah karena termasuk dalam pengadaan yang sifatnya rutin.

5.1.2. Karakteristik Perusahaan Berdasar Modal Karakteristik perusahaan berdasar jenis modal dibagi menjadi tiga yaitu modal nasional, PMA dan lain-lain yang bisa merupakan modal campuran ataupun modal pribadi.

Tabel 5.6 Karakteristik Perusahaan Berdasar Jenis Modal

No

Jenis Modal

Jumlah

Persentase

1.

Nasional

75

75 %

2.

PMA

10

10 %

3.

Lain-lain

15

15 %

100

100 %

Jumlah Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner


65

Berdasarkan data di atas, perusahaan dengan modal nasional sebanyak 75 perusahaan (75%), perusahaan dengan modal asing sebanyak 10 perusahaan (10%) dan perusahaan dengan modal selain modal nasional dan PMA sebesar 15 perusahaan (15%). Hal ini dikarenakan perusahaan dengan modal nasional merupakan perusahaan yang dominan sebagai penyedia barang dan jasa yang terdaftar dalam SePP.

5.1.3. Karakteristik Perusahaan Berdasar Jumlah Modal Karakteristik perusahaan berdasar jumlah modal dibedakan dalam dua jenis modal yaitu modal yang berupa uang dan modal sumber daya manusia/karyawan. Berdasar modal yang berupa uang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.7 Karakteristik Perusahaan Berdasar Skala Modal Yang Berupa Uang

No

Jumlah Modal

Jumlah

Persentase

1.

< 50 juta

0

0%

2.

51 juta – 500 juta

58

585 %

3.

501 juta – 1 Milyar

22

22 %

4.

> 1 Milyar

20

20 %

100

100 %

Jumlah


Berdasar peraturan pengadaan barang dan jasa dalam Keppres 80 Tahun 2003, jumlah modal perusahaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu modal kecil dan non kecil. Perusahaan dengan skala kecil adalah perusahaan dengan modal < 50 juta rupiah, sedangkan perusahaan dengan modal di atas 50 juta rupiah merupakan perusahaan dengan modal non kecil.


66

Berdasar tabel diatas, dapat dikatakan bahwa seluruh perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan perusahaan dengan kategori non kecil (modal di atas 50 juta rupiah). Sedangkan jika dilihat dari jumlah karyawan, perusahaan dengan jumlah karyawan < 10 orang sebanyak 24 perusahaan (24%), perusahaan dengan jumlah karyawan antara 10 – 20 orang sebanyak 55 perusahaan (55%),

perusahaan

dengan jumlah karyawan antara 21 – 30 orang sebanyak 6 perusahaan 96%) dan perusahaan dengan jumlah karyawan > 41 orang sebanyak 2 perusahaan (2%). Data keseluruhan skala perusahaan dilihat dari jumlah karyawan adalah sebagai berikut: Tabel 5.8 Karakteristik Perusahaan Berdasar Skala Modal Jumlah Karyawan

No

Jumlah karyawan

Jumlah

Persentase

1.

< 10 orang

24

24 %

2.

10 – 20 orang

55

55 %

3.

21 – 30 orang

13

13 %

4.

31 – 40 orang

6

6%

5.

> 41 orang

2

2%

100

100 %

Jumlah Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner

Berdasar data dalam tabel di atas, perusahaan dengan jumlah karyawan antara 10 – 20 orang merupakan responden yang terbesar dalam penelitian ini (55%). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sudah menerapkan sistem elektronik tidak memerlukan sumber daya manusia yang terlalu besar sehingga dapat lebih menghemat biaya operasional perusahaan.


67

5.1.4. Karakteristik Perusahaan Berdasar Bentuk Badan Hukum Perusahaan dengan bentuk badan hukum perorangan sebanyak 5 perusahaan (5%), perusahaan berbentuk PT (Tbk) sebanyak 15 perusahaan (15%), perusahaan berbentuk CV sebanyak 22 perusahaan (22%) dan perusahaan dengan bentuk badan hukum PT (Non Tbk) sebanyak 58 perusahaan (58%). Karakteristik perusahaan berdasar bentuk badan hukum dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.9 Karakteristik Perusahaan Berdasar Bentuk Badan Hukum

No

Bentuk Badan Hukum

Jumlah

Persentase

1.

Perorangan

5

5%

2.

PT (Tbk)

15

15 %

3.

CV

22

22 %

4.

PT (Non Tbk)

58

58 %

100

100 %

Jumlah


Berdasar data dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa perusahaan dengan bentuk badan hukum PT (Non Tbk) merupakan responden terbesar dalam penelitian ini yaitu sebesar 58%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan merupakan perusahaan nasional, dimana salah satu syarat pendirian PT adalah minimal dua orang WNI, dan berdasar UU 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas syarat untuk mendirikan PT adalah dengan modal di atas 50 juta rupiah.


68

5.2. Karakteristik Responden Berikut adalah Karakteristik responden yang telah mengisi kuesioner dalam penelitian ini.

5.2.1. Karakteristik Responden Berdasar Jenis Kelamin Jumlah responden dengan jenis kelamin pria sebanyak 77 orang (77%) dan responden dengan jenis kelamin wanita sebanyak 23 orang (23%). Berdasarkan data mayoritas responden berjenis kelamin pria, yaitu sebesar 77 %. Berikut karakteristik responden berdasar jenis kelamin.

Tabel 5.10 Karakteristik Responden Berdasar Jenis Kelamin

No

Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase

1.

Pria

77

77 %

2.

Wanita

23

23 %

100

100 %

Jumlah


Meskipun responden mayoritas berjenis kelamin pria, hal ini bukan merupakan masalah dalam proses pengadaan secara elektronik, karena yang diperlukan adalah kemampuan menggunakan internet dan pengetahuan mengenai pengadaan barang dan jasa.

5.2.2. Karakteristik Responden Berdasar Usia Jumlah responden yang mempunyai umur 30 tahun ke bawah sebanyak 9 responden (9%), umur 31 – 40 tahun sebanyak 56 responden (56%), umur 41 – 50 tahun sebanyak 30 responden dan responden yang berumur di atas 50 tahun


69

sebanyak 5 responden (5%). Dalam penelitian ini semua golongan usia terwakili dan tersebar sesuai persentase yang dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 5.11 Karakteristik Responden Berdasar Usia

No

Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase

1.

< 30 tahun

9

9%

2.

31 – 40 tahun

56

56 %

3.

41 – 50 tahun

30

30 %

4.

> 50 Tahun

5

5%

100

100 %

Jumlah


Berdasar tabel di atas, mayoritas responden mempunyai umur antara 31 – 40 tahun, yaitu sebanyak 56 %. Hal itu menandakan bahwa mayoritas responden adalah termasuk dalam kategori usia produktif.

5.2.3. Karakteristik Responden Berdasar Tingkat Pendidikan Responden yang mempunyai tingkat pendidikan SLTA ke bawah sebanyak 4 orang (4%), DIII sebanyak 18 orang (18%), S1 sebanyak 74 orang (74%) dan responden yang berpendidikan S2 sebanyak 4 orang (4%). Berikut adalah karakteristik responden berdasar tingkat pendidikan.


70

Tabel 5.12 Karakteristik Responden Berdasar Tingkat Pendidikan

No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persentase

1.

SLTA ke bawah

4

49 %

2.

DIII

18

18 %

3.

S1

74

74 %

4.

S2

4

4%

100

100 %

Jumlah


Berdasar tingkat pendidikan mayoritas responden mempunyai tingkat pendidikan sarjana strata satu, yaitu sebanyak 74 responden (74%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai pendidikan yang cukup tinggi sehingga mempunyai kemampuan dalam mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

5.2.4. Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi Penggunaan Internet Karakteristik

responden

berdasar

frekuensi

penggunaan

internet

menunjukkan bahwa 20 responden (20%) menggunakan internet minimal 4x dalam sebulan, 75 responden (75%) menggunakan internet setiap hari, dan 5 responden (5%) menggunakan internet apabila perlu saja. Berikut adalah Karakteristik responden berdasar frekuensi penggunaan internet:


71

Tabel 5.13 Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi Penggunaan Internet

No

Frekuensidikan

Jumlah

Persentase

1.

min 4x sebulan

20

20 %

2.

setiap hari

75

75 %

3.

bila perlu

5

5%

100

100 %

Jumlah


Berdasar data di atas, mayoritas responden setiap hari menggunakan internet, yaitu sebanyak 75 responden (75%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah familiar dengan penggunaan internet sehingga mudah mengikuti prosedur yang ada dalam SePP.

5.2.5. Karakteristik Responden Berdasar Awal Penggunaan Internet Responden yang telah menggunakan internet dalam kurun waktu antara 6 - < 1 tahun sebanyak 3 responden (3%), 1 - < 2 tahun sebanyak 6 responden (6%), 2 - <3 tahun sebanyak 1 responden dan > 3 tahun sebanyak 90 responden (90%). Berikut adalah karakteristik awal penggunaan internet selengkapnya.

Tabel 5.14 Karakteristik Responden Berdasar Mulai Menggunakan Internet

No

Mulai Menggunakan Internet

Jumlah

Persentase

1.

6 - < 1 thn

3

3%

2.

1 - < 2 thn

6

6%

3.

2 - < 3 thn

1

1%


72

No


Jumlah

Persentase

> 3 thn

90

90 %

100

100 %

4.

Jumlah


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden telah menggunakan internet lebih dari 3 tahun, yaitu sebanyak 90 responden (90%). Hal ini menunjukkan bahwa internet merupakan sesuatu yang sudah biasa bagi

responden

sehingga

responden

tidak

mengalami kesulitan

dalam

mengoperasikan program SePP.

5.2.6. Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi Mengakses SePP Responden dengan frekuensi mengakses SePP setiap hari sebanyak 9 responden (9%), 1x seminggu sebanyak 21 responden (21%), 2 minggu sekali sebanyak 8 responden (8%), 1 bulan sekali sebanyak 32 responden (32%) dan bila perlu sebanyak 30 responden (30%). Berikut adalah karakteristik responden berdasar frekuensi mengakses SePP. Tabel 5.15 Karakteristik Responden Berdasar Frekuensi Mengakses SePP

No


Jumlah

Persentase

1.

setiap hari

9

9%

2.

1x seminggu

21

21 %

3.

2 minggu sekali

8

8%

4.

1 bln sekali

32

32 %

5.

bila perlu

30

30 %

100

100 %

Jumlah



73

Dari data di atas dapat dilihat bahwa, mayoritas responden mengakses SePP dengan frekuensi satu bulan sekali yaitu sebanyak 32 responden (32%) . Hal ini karena setiap kali ada proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui SePP sebelumnya selalu diumumkan di koran nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga responden dapat mengetahui kapan ada pengumuman pengadaan barang dan jasa.

5.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Uji coba penelitian dilakukan terhadap 30 perusahaan/penyedia barang dan jasa yang terdaftar sebagai pengguna layanan SePP di Depkominfo. Pengujian Validitas dan Reliabilitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik SPSS 13,0 for Windows (correlate-bivariate).

5.3.1. Uji Validitas Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas internal dengan cara analisis faktor, yaitu pengujian validitas dengan mengkorelasikan

skor-skor

yang

ada

dalam

satu

faktor,

kemudian

mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. a. Uji Validitas Pada Dimensi Efisiensi Dimensi efisiensi terdiri dari tiga indikator yang dijabarkan ke dalam tujuh pertanyaan. Hasil uji validitas terhadap dimensi tersebut adalah sebagai berikut:


74

Tabel 5.16 Uji Validitas Dimensi Efisiensi

Correlations pendaftaran tidak dipungut hemat biaya pendaftaran proses lebih biaya operasional tepat waktu hemat waktumudah lebih cepat singkat efisiensi Spearman's pendaftaran rho tidak Correlation Coefficient 1.000 .168 .413** .286** .079 .242* .230* .415** dipungut biaya Sig. (2-tailed) . .094 .000 .004 .433 .015 .022 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 hemat biaya operasional Correlation Coefficient .168 1.000 .376** .488** .502** .487** .535** .704** Sig. (2-tailed) .094 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 tepat waktu Correlation Coefficient .413** .376** 1.000 .813** .446** .595** .514** .814** Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 hemat waktu Correlation Coefficient .286** .488** .813** 1.000 .514** .753** .636** .874** Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 mudah Correlation Coefficient .079 .502** .446** .514** 1.000 .377** .607** .711** Sig. (2-tailed) .433 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 pendaftaran lebih Correlation cepat Coefficient .242* .487** .595** .753** .377** 1.000 .654** .779** Sig. (2-tailed) .015 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 proses lebih singkat Correlation Coefficient .230* .535** .514** .636** .607** .654** 1.000 .791** Sig. (2-tailed) .022 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 efisiensi Correlation Coefficient .415** .704** .814** .874** .711** .779** .791** 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . N 100 100 100 100 100 100 100 100 **.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji validitas terhadap pertanyaan dalam dimensi efisiensi menghasilkan koefisien korelasi yang signifikan secara statistik. Semua butir pertanyaan berkorelasi positif dengan skor dimensi efisiensi. Maka kesimpulan yang bias diambil adalah bahwa ketujuh pertanyaan yang digunakan dalam dimensi efisiensi adalah valid.

b. Uji Validitas Pada Dimensi Akuntabilitas Dimensi akuntabilitas terdiri dari empat indikator yang dijabarkan ke dalam enam pertanyaan. Hasil uji validitas terhadap dimensi tersebut adalah sebagai berikut:


75

Tabel 5.17 Uji Validitas Dimensi Akuntabilitas

Correlations selalu disesuaikan program dengan proses hasil dapat sesuai kebijakan kesalahan terdokumdipertangguperbaikan kebijakan baru diminimalisir entasi ngjawabkankesalahanakuntabilitas Spearman's rho program sesuai Correlation Coefficient 1.000 .681** .429** .662** .374** .402** .635** kebijakan Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 selalu disesuaikan Correlation Coefficient .681** 1.000 .537** .668** .508** .545** .785** dengan kebijakan baru Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 kesalahan diminimalisir Correlation Coefficient .429** .537** 1.000 .753** .883** .707** .860** Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 proses terdokumentasi Correlation Coefficient .662** .668** .753** 1.000 .748** .638** .836** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 hasil dapat Correlation Coefficient .374** .508** .883** .748** 1.000 .753** .857** dipertanggungjawabkan Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 perbaikan kesalahanCorrelation Coefficient .402** .545** .707** .638** .753** 1.000 .864** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 . .000 N 100 100 100 100 100 100 100 akuntabilitas Correlation Coefficient .635** .785** .860** .836** .857** .864** 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . N 100 100 100 100 100 100 100 **.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji validitas terhadap pertanyaan dalam dimensi akuntabilitas menghasilkan koefisien korelasi yang signifikan secara statistik. Semua butir pertanyaan berkorelasi positif dengan skor dimensi akuntabilitas. Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa keenam pertanyaan yang digunakan dalam dimensi akuntabilitas adalah valid.

c. Uji Validitas Pada Dimensi Responsivitas


76

Dimensi responsivitas terdiri dari lima indikator yang dijabarkan ke dalam delapan pertanyaan. Hasil uji validitas terhadap dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18 Uji Validitas Dimensi Responsivitas

Correlations tempat tanggapan perbaikan kemampuan penyampaian tanggungjaw yang baikreferensipelayananberdasar layanan petugas pendapatab petugas dari petugas perbaikan yang samaaturanresponsivitas Spearman'sperbaikan rho layanan Correlation Coefficient 1.000 .810** .589** .540** .544** .585** .533** .559** .796** Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 kemampuan petugas Correlation Coefficient .810** 1.000 .574** .528** .453** .538** .513** .593** .767** Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 tempat penyampaian Correlation Coefficient .589** .574** 1.000 .722** .620** .352** .329** .556** .686** pendapat Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .001 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 tanggungjawab Correlation petugas Coefficient .540** Sig. (2-tailed) .000 N 100 tanggapan yangCorrelation baik Coefficient .544** dari petugas Sig. (2-tailed) .000 N 100 referensi perbaikan Correlation Coefficient .585** Sig. (2-tailed) .000 N 100 pelayanan yangCorrelation sama Coefficient .533** Sig. (2-tailed) .000 N 100 berdasar aturanCorrelation Coefficient .559** Sig. (2-tailed) .000 N 100 responsivitas Correlation Coefficient .796** Sig. (2-tailed) .000 N 100

.528** .000 100 .453** .000 100 .538** .000 100 .513** .000 100 .593** .000 100 .767** .000 100

.722** 1.000 .542** .352** .326** .655** .695** .000 . .000 .000 .001 .000 .000 100 100 100 100 100 100 100 .620** .542** 1.000 .672** .817** .770** .861** .000 .000 . .000 .000 .000 .000 100 100 100 100 100 100 100 .352** .352** .672** 1.000 .745** .718** .831** .000 .000 .000 . .000 .000 .000 100 100 100 100 100 100 100 .329** .326** .817** .745** 1.000 .601** .777** .001 .001 .000 .000 . .000 .000 100 100 100 100 100 100 100 .556** .655** .770** .718** .601** 1.000 .860** .000 .000 .000 .000 .000 . .000 100 100 100 100 100 100 100 .686** .695** .861** .831** .777** .860** 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 100 100 100 100 100 100 100

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji validitas terhadap pertanyaan dalam dimensi responsivitas menghasilkan koefisien korelasi yang signifikan secara statistik.


77

Semua

butir

pertanyaan

berkorelasi

positif dengan

skor

dimensi

responsivitas. Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa kedelapan pertanyaan yang digunakan dalam dimensi responsivitas adalah valid.

d. Uji Validitas Pada Dimensi Transparansi Dimensi transparansi terdiri dari lima indikator yang dijabarkan ke dalam enam pertanyaan. Hasil uji validitas terhadap dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.19 Uji Validitas Dimensi Transparansi Correlations diketahui sistem daninformasikesempatanpenjelasankontrol thdpengguna prosedur program yang sama keputusan proses jasa transparansi Spearman's rho sistem dan prosedur Correlation Coefficient 1.000 .751** .550** .565** .582** .311** .765** Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .002 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 informasi program Correlation Coefficient .751** 1.000 .815** .710** .762** .255* .790** Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .011 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 kesempatan yang sama Correlation Coefficient .550** .815** 1.000 .656** .765** .410** .792** Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 penjelasan keputusan Correlation Coefficient .565** .710** .656** 1.000 .710** .263** .760** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .008 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 kontrol thd proses Correlation Coefficient .582** .762** .765** .710** 1.000 .478** .889** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 diketahui penggunaCorrelation jasa Coefficient .311** .255* .410** .263** .478** 1.000 .675** Sig. (2-tailed) .002 .011 .000 .008 .000 . .000 N 100 100 100 100 100 100 100 transparansi Correlation Coefficient .765** .790** .792** .760** .889** .675** 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . N 100 100 100 100 100 100 100 **.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


78

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji validitas terhadap pertanyaan dalam dimensi transparansi menghasilkan koefisien korelasi yang signifikan secara statistik. Semua butir pertanyaan berkorelasi positif dengan skor dimensi transparansi. Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa keenam pertanyaan yang digunakan dalam dimensi transparansi adalah valid.

e. Uji Validitas Pada Dimensi Partisipasi Dimensi partisipasi terdiri dari delapan indikator yang dijabarkan ke dalam delapan pertanyaan. Hasil uji validitas terhadap dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20 Uji Validitas Dimensi Partisipasi


79

Correlations pengawasan media ketersediaan kesempatan kesempatan perbedaan secaramemperhat tanggaan penyampaian informasiberpendapat konsultasi persepsi langsungikan opini thd keluhan pendapatpartisipasi Spearman'sketersediaan rho informasi Correlation Coefficient 1.000 .730** .324** .510** .447** .785** .489** .362** .601** Sig. (2-tailed) . .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 kesempatan berpendapat Correlation Coefficient .730** 1.000 .495** .588** .356** .516** .686** .437** .697** Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 kesempatan konsultasi Correlation Coefficient .324** .495** 1.000 .618** .302** .116 .458** .346** .548** Sig. (2-tailed) .001 .000 . .000 .002 .252 .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 perbedaan persepsi Correlation Coefficient .510** .588** .618** 1.000 .568** .383** .726** .544** .829** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 pengawasan secara Correlation Coefficient .447** .356** .302** .568** 1.000 .492** .538** .545** .687** langsung Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000 . .000 .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 memperhatikan opini Correlation Coefficient .785** .516** .116 .383** .492** 1.000 .464** .386** .565** Sig. (2-tailed) .000 .000 .252 .000 .000 . .000 .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 tanggaan thd keluhan Correlation Coefficient .489** .686** .458** .726** .538** .464** 1.000 .602** .780** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 media penyampaian Correlation Coefficient .362** .437** .346** .544** .545** .386** .602** 1.000 .713** pendapat Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 partisipasi Correlation Coefficient .601** .697** .548** .829** .687** .565** .780** .713** 1.000 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 **.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji validitas terhadap pertanyaan dalam dimensi partisipasi menghasilkan koefisien korelasi yang signifikan secara statistik. Semua butir pertanyaan berkorelasi positif dengan skor dimensi partisipasi. Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa kedelapan pertanyaan yang digunakan dalam dimensi partisipasi adalah valid. 5.3.2. Uji Reliabilitas Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu repeated measure atau pengukuran berulang dan one shot atau pengukuran pada satu waktu. Dalam penelitian ini reliabilitas yang digunakan adalah dengan metode one shot. Pada program SPSS, metode ini dilakukan dengan metode Cronbach Alpha, di mana suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60.


80

Hasil Uji reliabilitas terhadap masing-masing dimensi adalah sebagai berikut:

a. Uji Reliabilitas Dimensi Efisiensi Reliability Statistics Cronbach's Alpha .778

N of Items 8

Tabel 5.21 Uji Reliabilitas Dimensi Efisiensi Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted pendaftaran tidak dipungut biaya hemat biaya operasional tepat waktu hemat waktu mudah pendaftaran lebih cepat proses lebih singkat efisiensi

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

56.4400

35.724

.331

.781

57.0000 56.8500 56.8800 57.0500 56.8500 56.9900 30.6200

32.667 31.765 30.975 31.523 32.371 32.434 9.369

.643 .722 .827 .642 .717 .745 1.000

.752 .743 .732 .745 .748 .747 .843

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Cronbach Alpha untuk masingmasing item pertanyaan lebih tinggi dari 0,60 dan hasil pengujian untuk seluruh item pertanyaan menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,778. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada dimensi efisiensi adalah reliabel dalam mengukur dimensi efisiensi. b. Uji Reliabilitas Dimensi Akuntabilitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha .803

N of Items 7

Tabel 5.22


81

Uji Reliabilitas Dimensi Akuntabilitas Item-Total Statistics

program sesuai kebijakan selalu disesuaikan dengan kebijakan baru kesalahan diminimalisir proses terdokumentasi hasil dapat dipertanggungjawabkan perbaikan kesalahan akuntabilitas

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

44.8900

41.048

.660

.784

44.8400

39.651

.754

.772

44.7700 44.8400

39.472 39.651

.829 .874

.769 .769

44.7400

38.901

.838

.764

44.6500 24.4300

39.422 11.763

.776 1.000

.770 .905

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Cronbach Alpha untuk masingmasing item pertanyaan lebih tinggi dari 0,60 dan hasil pengujian untuk seluruh item pertanyaan menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,803. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada dimensi akuntabilitas adalah reliabel dalam mengukur dimensi akuntabilitas.

c. Uji Reliabilitas Dimensi Responsivitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha .786

N of Items 9


82

Tabel 5.23 Uji Reliabilitas Dimensi Responsivitas Item-Total Statistics

perbaikan layanan kemampuan petugas tempat penyampaian pendapat tanggungjawab petugas tanggapan yang baik dari petugas referensi perbaikan berdasar aturan pelayanan yang sama responsivitas

Scale Mean if Item Deleted 63.6500 63.6400

Scale Variance if Item Deleted 46.735 46.495

Corrected Item-Total Correlation .788 .757

Cronbach's Alpha if Item Deleted .760 .759

63.4500

48.008

.680

.769

63.4900

47.606

.662

.767

63.2100

46.834

.803

.760

63.5800 63.3400 63.2400 33.8400

45.014 45.722 47.780 13.267

.766 .826 .731 1.000

.751 .753 .767 .909

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Cronbach Alpha untuk masingmasing item pertanyaan lebih tinggi dari 0,60 dan hasil pengujian untuk seluruh item pertanyaan menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,786. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada dimensi responsivitas adalah reliabel dalam mengukur dimensi responsivitas.

d. Uji Reliabilitas Dimensi Transparansi Reliability Statistics Cronbach's Alpha .787

N of Items 8

Tabel 5.24 Uji Reliabilitas Dimensi Transparansi


83

Item-Total Statistics

sistem dan prosedur informasi program kesempatan yang sama penjelasan keputusan kontrol thd proses diketahui pengguna jasa hak dan kewajiban transparansi

Scale Mean if Item Deleted 55.8100 55.9300 55.9000 55.9200 56.0300 56.0700 56.0300 30.1300

Scale Variance if Item Deleted 41.549 40.490 40.434 40.276 38.878 40.571 40.736 11.670

Corrected Item-Total Correlation .697 .782 .779 .739 .845 .595 .649 1.000

Cronbach's Alpha if Item Deleted .767 .758 .758 .758 .745 .764 .763 .881

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Cronbach Alpha untuk masingmasing item pertanyaan lebih tinggi dari 0,60 dan hasil pengujian untuk seluruh item pertanyaan menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,787. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada dimensi transparansi adalah reliabel dalam mengukur dimensi transparansi.

e. Uji Reliabilitas Dimensi Partisipasi Reliability Statistics Cronbach's Alpha .749

N of Items 8


84

Tabel 5.25 Uji Reliabilitas Dimensi Partisipasi Item-Total Statistics

ketersediaan informasi kesempatan berpendapat kesempatan konsultasi perbedaan persepsi pengawasan secara langsung memperhatikan opini tanggaan thd keluhan partisipasi

Scale Mean if Item Deleted 56.6600 56.7500 56.6600 56.8100

Scale Variance if Item Deleted 43.338 42.553 42.934 39.974

Corrected Item-Total Correlation .638 .717 .585 .816

Cronbach's Alpha if Item Deleted .729 .721 .727 .699

56.7400

40.901

.702

.710

56.7400 56.8600 28.4500

43.467 40.687 10.533

.553 .818 .981

.731 .705 .861

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Cronbach Alpha untuk masingmasing item pertanyaan lebih tinggi dari 0,60 dan hasil pengujian untuk seluruh item pertanyaan menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,749. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan pada dimensi partisipasi adalah reliabel dalam mengukur dimensi partisipasi.

5.4. Analisis

Evaluasi

Penerapan

SePP

Menurut

Perspektif

Good

Governance Analisis terhadap variabel evaluasi penerapan SePP berdasarkan perspektif good governance dideskripsikan ke dalam 5 dimensi, yaitu: efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi. Hasil dari masing-masing dimensi adalah sebagai berikut: a.

Efisiensi Distribusi jawaban responden terhadap dimensi efisiensi dalam penerapan

SePP di Depkominfo adalah sebagai berikut: -

4 responden (0,57%) menjawab Tidak Setuju

-

47 responden (6,71%) menjawab Netral


85

-

332 responden (47,42%) menjawab Setuju

-

317 responden (45,28%) menjawan Sangat Setuju Modus jawaban responden terhadap dimensi efisiensi sebagai elemen good

governance adalah sebagaimana tersebut pada tabel 5.26.

Tabel 5.26 Modus Indikator Efisiensi Statistics pendaftaran tidak dipungut hemat biaya biaya operasional tepat waktu hemat waktu N Valid 100 100 100 100 Missing 0 0 0 0 Mode 5.00 4.00 5.00 4.00

mudah 100 0 4.00

pendaftaran lebih cepat 100 0 4.00

proses lebih singkat 100 0 4.00

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner Dari tabel di atas mayoritas responden menjawab setuju terhadap 5 (lima) pertanyaan dalam dimensi efisiensi dan sangat setuju pada 2 (dua) item pertanyaan dalam dimensi efisisensi. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa mayoritas responden menganggap pengadaan barang dan jasa dengan penerapan SePP adalah efisien. Peningkatan efisiensi ini melalui penurunan biaya dan waktu pelayanan serta penyingkatan proses pelayanan. 1. Efisien baik dari segi biaya dan waktu -

dokumen pengadaan tidak berupa dokumen fisik tapi berupa salinan elektronik yang dapat diunduh setiap saat meskipun bukan hari kerja.

-

panitia pengadaan dapat lebih fokus menjalankan proses pengadaan

-

untuk

mendapatkan dokumen pengadaan tidak perlu

melakukan

pembayaran (pembelian) kepada petugas sehingga meminimalisir potensi korupsi oleh petugas. -

Detail paket pengadaan dapat dilihat kapan pun dan dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu serta tanpa perlu datang ke instansi yang menyelenggarakan pengadaan sehingga tidak perlu ada petugas yang harus


86

standby melayani penyedia barang dan jasa yang akan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa.. 2. Efisien dari segi penyingkatan proses: Tidak perlu ada beberapa petugas yang melayani penyedia barang dan jasa, karena dengan sistem online, penyedia barang dan jasa cukup membuka aplikasi SePP dan memasukkan aplikasi pengadaan barang dan jasa pada satu tempat dan tidak perlu mendatangi ke berbagai tempat yang diikuti, sehingga hubungan tatap muka dengan panitia pengadaan tidak perlu dilakukan dan korupsi dapat diminimalisir.

b.

Akuntabilitas Distribusi jawaban responden terhadap dimensi akuntabilitas dalam

penerapan SePP di Depkominfo adalah sebagai berikut: -

4 responden (0,67%) menjawab Tidak Setuju

-


-


-

164 responden (27,33%) menjawan Sangat Setuju Modus jawaban responden terhadap dimensi akuntabilitas sebagai elemen

good governance adalah sebagaimana tersebut pada tabel 5.27

Tabel 5.27 Modus Indikator Akuntabilitas Statistics

N Mode

Valid Missing

program sesuai kebijakan 100 0 4.00

selalu disesuaikan dengan kebijakan baru 100 0 4.00

kesalahan diminimalisir 100 0 4.00

proses terdokum entasi 100 0 4.00

hasil dapat dipertanggu ngjawabkan 100 0 4.00

perbaikan kesalahan 100 0 4.00



87

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua responden menjawab setuju pada pertanyaan dalam dimensi akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap bahwa pengadaan barang dan jasa dengan penerapan SePP lebih akuntabel. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang

amanah

untuk

memberikan

pertanggungjawaban,

menyajikan,

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (e-government) dalam hal ini SePP telah mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses informasi, dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Proses pengadaan yang dilakukan melalui SePP telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keppres No. 80 tahun 2003 dan dengan SePP ini merupakan pendukung dan pelengkap proses pengadaan sehingga proses pengadaan dapat dipertanggung jawabkan. Di samping itu seluruh peserta pengadaan mendapat informasi yang sama dan dapat mengikuti tahapan pengadaan yang sama sepanjang melakukan akses ke dalam sistem.

c.

Responsivitas Distribusi jawaban responden terhadap indikator responsivitas dalam

penerapan SePP di Depkominfo adalah sebagai berikut: -


-


-

258 responden (32,25%) menjawan Sangat Setuju


88

Modus jawaban terhadap dimensi responsivitas sebagai elemen good governance adalah sebagaimana tersebut pada tabel 5.28.

Tabel 5.28 Modus Indikator Responsivitas Statistics tempat tanggapan perbaikan kemampuan penyampaiantanggungjaw yang baik pelayanan berdasar referensi layanan petugas pendapat ab petugas dari petugas yang sama aturan perbaikan N Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 Mode 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00a 4.00 4.00 4.00 a. Multiple modes exist. The smallest value is shown


Dari tabel di atas mayoritas responden menjawab setuju pada pertanyaan pada dimensi responsivitas dan responden menjawab sangat setuju pada item pertanyaan mengenai tanggapan yang baik dari petugas. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap bahwa responsivitas pegawai PPE dalam pengadaan barang dan jasa dalam penerapan SePP adalah baik. Responsivitas menyangkut kemampuan aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. Dalam penerapan SePP semua petugas telah dibekali kemampuan dalam mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. Setiap petugas pelayanan juga ikut bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan setiap ada permasalahan dan memberikan penjelasan dengan detil dan jelas setiap pendapat/keluhan/pertanyaan dari pengguna jasa.


89

d. Transparansi Distribusi jawaban responden terhadap indikator transparansi dalam penerapan SePP di Depkominfo adalah sebagai berikut: -

70 responden (10%) menjawab Netral

-


-

283 responden (40,43%) menjawan Sangat Setuju Modus jawaban responden terhadap dimensi transparansi sebagai elemen

good governance adalah sebagaimana tersebut pada tabel 5.29.

Tabel 5.29 Modus Indikator Transparansi Statistics

N

Valid Missing

Mode

sistem dan prosedur 100 0 4.00

informasi program 100 0 4.00

kesempatan yang sama 100 0 4.00

penjelasan keputusan 100 0 4.00

kontrol thd proses 100 0 4.00

diketahui pengguna jasa 100 0 4.00

hak dan kewajiban 100 0 4.00


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan setuju terhadap transparansi penerapan SePP. Transparansi meliputi penyusunan sistem dan prosedur pelayanan yang jelas, serta penjelasan secara tegas dan detil tentang tugas, kewajiban dan wewenang petugas, juga hak dan kewajiban para pengguna jasa. Dengan demikian penyedia barang dan jasa akan selalu dapat menilai apakah pelaksanaan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Seluruh detail paket, nilai pagu pekerjaan, jadwal pengadaan, peserta pengadaan dapat dilihat oleh seluruh pengguna tanpa perlu memiliki identitas pengguna. Selain itu, dengan penerapan SePP setiap perusahaan dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa dan dapat ikut mengawasi jalannya proses pengadaan barang dan jasa dari ada pengumuman pengadaan barang dan jasa sampai dengan pengadaan selesai


90

e. Partisipasi Distribusi jawaban responden terhadap indikator partisipasi dalam penerapan SePP di Depkominfo adalah sebagai berikut: -

16 responden (2%) menjawan Tidak Setuju

-


-


-

167 responden (20,88%) menjawan Sangat Setuju

Modus jawaban responden terhadap dimensi partisipasi sebagai elemen good governance adalah sebagaimana tersebut pada tabel 5.30. Distribusi jawaban responden terhadap indikator partisipasi dalam penerapan SePP di Depkominfo adalah sebagai berikut: Tabel 5.30 Tabulasi Indikator Partisipasi Statistics ketersediaan kesempatan kesempatan perbedaan informasi berpendapat konsultasi persepsi N Valid 100 100 100 100 Missing 0 0 0 0 Mode 4.00 4.00 4.00 4.00

pengawasan media secara memperhat tanggaan penyampaian langsung ikan opini thd keluhan pendapat 100 100 100 100 0 0 0 0 4.00 4.00 4.00 4.00


Dari tabel di atas, mayoritas responden yang menyatakan setuju terhadap dimensi partisipasi dalam penerapan SePP. Partisipasi menurut teori Arsnstein (1982) adalah kekuasaan warga dalam mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan Dalam penerapan SePP responden menganggap mereka dapat berpartisipasi aktif dalam penerapan SePP. Wujud partisipasi responden diwujudkan dengan pemberian kesempatan untuk memberikan suara dan pendapat serta kesempatan apabila memerlukan konsultasi/penjelasan tentang SePP, serta adanya media penyampaian pendapat yang cukup memadai antara lain dengan tersedianya helpdesk SePP. Masyarakat juga dapat berpartisipasi melakukan monitoring

terhadap proses pengadaan yang sedang berlangsung.


91

Di samping itu, jika dilihat dari sisi jumlah, perusahaan yang sudah terdaftar dan dapat mengikuti kegiatan pengadaan adalah sebanyak 1139 yang berasal dari 16 provinsi diseluruh Indonesia. Artinya dalam 1 (satu) paket pengadaan terdapat kemungkinan 1139 perusahaan mengikuti pengadaan. Sehingga dengan penerapan SePP partisipasi dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa cukup tinggi sehingga akan sulit untuk petugas/panitia pengadaan jika akan bertindak kurang fair atau tidak sesuai prosedur karena akan banyak perusahaan yang ikut memonitor proses pengadaan barang dan jasa sehingga tidak memungkinkan petugas/panitia pengadaan barang dan jasa untuk korupsi.

f. Evaluasi Penerapan SePP Dari total skor pertanyaan diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 5.31 Variabel Evaluasi Penerapan SePP

Cumulative Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Baik

31

31.0

31.0

31.0

Sangat Baik

69

69.0

69.0

100.0

100

100.0

100.0

Total


Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 31 responden menilai evaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance di Depkominfo adalah baik dan 69 responden menilai evaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance di Depkominfo adalah sangat baik. Hasil deskriptif dari tiap-tiap dimensi adalah sebagai berikut:


92

Tabel 5.32 Statistik Deskriptif Tiap Dimensi

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

efisiensi

100

24.00

35.00

30.6200

3.06093

akuntabilitas

100

16.00

30.00

24.4300

3.42968

responsivitas

100

27.00

40.00

33.8400

3.64240

transparansi

100

22.00

35.00

30.1300

3.41611

partisipasi

100

25.00

40.00

32.3600

3.71326

Valid N (listwise)

100


Penilaian tiap dimensi pada evaluasi penerapan SePP sebagaimana tabel di atas, dibagi ke dalam 5 kelas sesuai kategori jawaban, yaitu sebagai berikut: 1 - 36

: Sangat buruk

37 - 72

: Buruk

73 - 108

: Netral

109 - 144

: Baik

145 – 180

: Sangat Baik

Jika dilihat dari kelima dimensi di atas, dapat dilihat bahwa pada umumnya responden menilai evaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance di Depkominfo memberikan skor yang cukup tinggi pada dimensi responsibilitas. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan programprogram pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responden cenderung memiliki penilaian yang positif terhadap dimensi responsivitas antara lain disebabkan karena dalam SePP pelayanan dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan selama 7 hari dalam seminggu. Selain itu bagi responden yang memerlukan pelayanan secara langsung disediakan helpdesk


93

dengan pertugas yang siap membantu penyedia barang dan jasa yang membutuhkan informasi selama hari kerja Senin s.d. Jumat, pukul 08.00 s.d. pukul 16.00. Pada dimensi akuntabilitas responden cenderung memberikan nilai yang kurang baik disbanding dengan dimensi yang lain. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Responden cenderung memiliki penilaian yang kurang baik terhadap dimensi akuntabilitas karena kurangnya pengetahuan yang komprehensif mengenai kebijakan pengadaan barang dan jasa yang

selalu

berkembang

dan

responden

menilai

bahwa

pendapat/keluhan/pertanyaan yang mereka sampaikan belum dijadikan referensi perbaikan pelayanan dalam SePP. Untuk mengevaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance maka peneliti melakukan analisis tabulasi silang antara beberapa karakteristik perusahaan dan karakteristik responden dengan evaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance yang meliputi 5 (lima) dimensi yaitu: efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi. Untuk menganalisis hasil evaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance, peneliti melakukan analisis tabulasi silang antara kategori perusahaan dengan evaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance. Adapun hasil tabulasi silang antara kategori perusahaan dengan evaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance adalah sebagai berikut:


94

Tabel 5.33 Hasil Tabulasi Silang Kategori Perusahaan dengan Evaluasi SePP Kategori Perusahaan * EvaluasipenerapanSePP Crosstabulation

Kategori Perusahaan

barang

jasa lainnya

pemborongan

jasa konsultansi konstruksi jasa konsultansi non konstruksi barang dan jasa

Total

Count % within Kategori Perusahaan Count % within Kategori Perusahaan Count % within Kategori Perusahaan Count % within Kategori Perusahaan Count % within Kategori Perusahaan Count % within Kategori Perusahaan Count % within Kategori Perusahaan

EvaluasipenerapanSePP Baik Sangat Baik 13 16

Total 29

44.8%

55.2%

100.0%

8

6

14

57.1%

42.9%

100.0%

1

6

7

14.3%

85.7%

100.0%

0

7

7

.0%

100.0%

100.0%

6

12

18

33.3%

66.7%

100.0%

3

22

25

12.0%

88.0%

100.0%

31

69

100

31.0%

69.0%

100.0%


Dari tabel di atas responden yang menyatakan bahwa evaluasi penerapan SePP sangat baik paling banyak adalah responden dengan kategori perusahaan pengadaan jasa konsultansi konstruksi (100%) dan responden yang menyatakan penerapan SePP baik paling banyak adalah perusahaan dengan kategori pengadaan jasa lainnya yaitu 57,1%. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pada umumnya semua perusahaan menilai penerapan SePP sudah sangat baik, namun untuk perusahaan dengan kategori pengadaan jasa lainnya menilai baik. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan dengan kategori pengadaan jasa lainnya lebih sedikit mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui SePP karena jenis


95

pengadaan yang paling sering dilaksanakan adalah jenis pengadaan barang dan jenis pengadaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan rutin instansi pemerintah. Peneliti juga melakukan analisis tabulasi silang antara skala modal perusahaan dengan evaluasi penerapan sepp menurut perspektif good governance. Adapun hasil tabulasi silang antara skala modal perusahaan dengan evaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance adalah sebagai berikut:

Tabel 5.34 Hasil Tabulasi Silang Skala Modal dengan Evaluasi SePP skalamodal * EvaluasipenerapanSePP Crosstabulation

skalamodal

51-500 juta 501-1 milyar di atas 1 Milyar

Total

Count % within skalamodal Count % within skalamodal Count % within skalamodal Count % within skalamodal

EvaluasipenerapanSePP Baik Sangat Baik 17 41 29.3% 70.7% 6 16 27.3% 72.7% 8 12 40.0% 60.0% 31 69 31.0% 69.0%

Total 58 100.0% 22 100.0% 20 100.0% 100 100.0%


Dari hasil sebagaimana tabel diatas dapat dikatakan bahwa pada umumnya semua perusahaan menilai evaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance sudah sangat baik. Dari tabel diatas responden yang menyatakan bahwa penerapan SePP sangat baik paling banyak adalah perusahaan dengan modal antara 501 – 1 Milyar yaitu sebesar 72,7%, dan responden yang menyatakan bahwa penerapan SePP baik paling banyak adalah responden dari perusahaan dengan modal di atas 1 Milyar yaitu sebesar 40,0%. Perusahaan dengan modal yang cenderung semakin besar cenderung memberikan penilaian


96

yang berbeda dengan perusahaan dengan modal yang lebih kecil. Perusahaan dengan modal lebih besar cenderung lebih kritis penerapan SePP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Analisis Tabulasi Silang antara bentuk badan hukum perusahaan dengan evaluasi penerapan sepp menurut perspektif good governance juga dilakukan untuk lebih memperkuat hasil evaluasi penerapan SePP menurut kategori bentuk badan hukum perusahaan yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pada umumnya semua perusahaan menilai evaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance sudah sangat baik, namun untuk perusahaan dengan bentuk badan hukum perorangan menilai penerapan SePP menurut perspektif good governance adalah baik. Adapun hasil tabulasi silang antara bentuk badan hukum dengan evaluasi penerapan SePP menurut perspektif good governance adalah sebagai berikut:

Tabel 5.35 Hasil Tabulasi Silang Bentuk Badan Hukum dengan Evaluasi SePP Bentuk Badan Hukum * EvaluasipenerapanSePP Crosstabulation

Bentuk Badan Hukum

Perorangan

PT (Tbk)

CV

PT (Non Tbk)

Total

Count % within Bentuk Badan Hukum Count % within Bentuk Badan Hukum Count % within Bentuk Badan Hukum Count % within Bentuk Badan Hukum Count % within Bentuk Badan Hukum

EvaluasipenerapanSePP Baik Sangat Baik 3 2

Total 5

60.0%

40.0%

100.0%

3

12

15

20.0%

80.0%

100.0%

10

12

22

45.5%

54.5%

100.0%

15

43

58

25.9%

74.1%

100.0%

31

69

100

31.0%

69.0%

100.0%



97

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan penerapan SePP sudah sangat baik paling banyak adalah perusahaan dengan bentuk badan hukum PT (Tbk) yaitu sebesar 80,0%, dan responden yang menyatakan penerapan SePP sudah baik paling banyak adalah perusahaan dengan bentuk badan hukum perorangan yaitu sebesar 60,0%. Perusahaan dengan bentuk PT (Tbk) menilai penerapan SePP sudah sangat baik karena mayoritas mayoritas perusahaan merupakan perusahaan nasional, dimana salah satu syarat pendirian PT adalah minimal dua orang WNI, dan berdasar UU 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas syarat untuk mendirikan PT adalah dengan modal di atas 50 juta rupiah. Analisis Tabulasi Silang antara Usia responden dengan Evaluasi Penerapan SePP Menurut Perspektif Good Governance

dilakukan untuk melihat kaitan

antara usia responden dengan pendapat responden mengenai evaluasi penerapan SePP. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pada umumnya responden menyatakan bahwa evaluasi penerapan SePP sudah sangat baik Adapun hasil tabulasi silang antara usia dengan penerapan SePP adalah sebagai berikut:

Tabel 5.36 Hasil Tabulasi Silang Usia Dengan Evaluasi SePP


98

usia * EvaluasipenerapanSePP Crosstabulation

usia

0 - 30 tahun 31 - 40 tahun 41 50 tahun di atas 50 tahun

Total

Count % within usia Count % within usia Count % within usia Count % within usia Count % within usia

EvaluasipenerapanSePP Baik Sangat Baik 3 6 33.3% 66.7% 21 35 37.5% 62.5% 5 25 16.7% 83.3% 2 3 40.0% 60.0% 31 69 31.0% 69.0%

Total 9 100.0% 56 100.0% 30 100.0% 5 100.0% 100 100.0%


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan bahwa penerapan SePP sudah sangat baik paling banyak adalah responden dengan usia 41 – 50 tahun, yaitu sebesar 83,3%, sedangkan responden yang menyatakan bahwa penerapan SePP sudah baik paling banyak adalah responden dengan usia di atas 50 tahun itu sebesar 40,0%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden yang masih dalam kategori usia produktif menganggap bahwa penerapan SePP sangat membantu dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dikarenakan dapat

menghemat waktu mereka dalam pelaksanaan/proses

pengadaan sehingga tidak menyita waktu dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas lain yang menguntungkan.


100

DAFTAR PUSTAKA

Buku Ambar TS & Sutiono, Agus, 2004, Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Gaya Media, Yogyakarta. Arikunto, Suharsimi, 1992, Manajemen Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta Azwar, Saifuddin, 1997, Reliabilitas dan Validitas, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta Bovaird.T and Loffler.E, 2005, Public Management and Governanve (Governance and government: Networking with external stakeholder), Routhledge, London Davis, Gordon B, 1995, Sistem Informasi Manajemen, PT.Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta Dwiyanto, Agus, cetakan ketiga 2008, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik,Gajah Mada University Press, Yogyakarta Dwiyanto, Agus dan Kusumasari. 2001. Public Service Performance dalam Policy Brief CPPS-Gadjah Mada University, Nomor : 01/PB-E/2001, Yogyakarta Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Penerbit PSKK UGM, Yogyakarta Gordon, George J, 1982, Public Administration In America, St. Martin’s Press, New York Indrajit, Richardus Eko, 2001, Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, Penerbit Andi, Yogyakarta. Irawan, Prasetya, 2007, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, DIA FISIP UI, Jakarta. Istianto, Bambang, 2009, Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik, Mitra Wacana Media, Jakarta. Jogiyanto HM, 2003, Sistem Teknologi Informasi, Penerbit Andi, Yogyakarta.


101

Kerlinger, Fred N, 2006, Asas-asas Penelitian Behavioral, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Kumorotomo, Wahyudi dan Margono, Subando Agus, 2004, Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Kroenke, David and Hatch, Richard, 1994, Management Information System, McGraw-Hill, Inc, New York Lina M. Jannah, Bambang P, 2005, Metode Penelitian Kuantitatif, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta. Lembaga Administrasi Negara RI, 2003, Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Lembaga Administrasi Negara RI, 2005, SANKRI, Buku III – Landasan dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Lembaga Administrasi Negara RI, 2007, Penerapan Good Governance di Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Moenir, A.S., 2002, Manajemen Pelayanan Umum di IndonesiaPenerbit Bumi Aksara , Jakarta. Mustopadidjaya,

2005,

Manajemen

Proses

Kebijakan

Publik,

Lembaga

Administrasi Negara - Duta Pertiwi Foundation, Jakarta. Nasution, Mustafa Edwin & Hardius Usman, 2007, Proses Penelitian Kuantitatif, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta Nirwana SK. Sitepu, 1994, Analisis korelasi, Unit Pelayanan Statistika Jurusan Statistika UNPAD, Bandung Prasetyo, Bambang dan Lina miftahul Jannah, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta Santoso, Purbayu Badi dan Ashari, 2005, Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS, Andi, Yogyakarta


102

Saragih, D. Ferdinand,dkk, 2007, Teknik Kuantitatif Untuk Bisnis dan Ekonomi, Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI, Depok. Sedarmayanti, 2003, Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung Sedarmayanti, 2004, Good Governance Bagian Kedua, Mandar Maju, Bandung Siagian, Sondang, cetakan keenam, 2008, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya, Bumi Aksara, Jakarta Singarimbun, Masri & Efendi, 1995, Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES. Skelcher, Chris, 1992, Managing For Service Quality.Longman Group, U.K. Lpd, London. Subarna, M.,Sudrajat, 2001, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, Pustaka Setia, Bandung. Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung. Suherman, Ade Maman, 2010, Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement) Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta Sumarto, Hetifah Sj., 2009, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Sutedi, Adrian, 2008, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar grafika, Jakarta. Sutojo, Siswanto & E.John Aldridge, Cetakan Kedua, 2008, Damar Mulia Pustaka, Jakarta Thoha, Miftah, 2007, Birokrasi & Politik di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta Tjokroaminoto, Bintoro, 2004, Reformasi Nasional penyelenggaraan good governance dalam perwujudan Masyarakat Madani, LAN, Jakarta Uyanto, Stanislaus S, Edisi Ketiga, 2009, Pedoman Analisis Data dengan SPSS, Graha Ilmu, Yogyakarta


103

Jurnal, Artikel, Makalah/Paper, Dokumen Basilius Bengoteku 2006, Bahan presentasi “Good Governance DBE 1” Depkominfo, 2007, White Paper e-Procurement di Indonesia Document of the world Bank, Report No. 21823-IND: Indonesia Procurement Assesment

Report

,

27

March,2001

(http;//siteressource.worldbanj.org/resources/procurement-asssessment.pdf Helen Walker dan Christine Harland dalam International Journal of Operations & Production Management, (2008,831) Bradford: 2008. Vol. 28, Iss. 9; pg. 831 Indonesia Procurement Watch bekerjasama dengan SFGG-GTZ, 2005, Tool Kit Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Lima Belas Langkah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, IPW, SFGG-GTZ, Jakarta Kishor Vaidya, ASM Sajeev, Guy Callender, “Critical Faktors that Influence EProcurement Implementation Success In The Public Sector”, Journal of Public Procurement, (Vol 6 No. 1, Boca Raton:2006, p, 70) Komisi Pemberantasan Korupsi, Mencegah Korupsi Melalui e-Procurement: Menuju Keberhasilan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintahan Kota Surabaya.(http://www.kpk.go.id/uploads/rnd/mencegah_korupsi_melalui_ eprocurement.pdf) Marcos Singer, Garo Konstantinidis, Eduardo Roubik and Eduardo Beffermann dalam Journal of Public Procurement. Boca Raton: 2009. Vol. 9, Iss. 1 pg. 58, 21 pgs Muluk, Mujibur Rahman Khairul, 2006, Desertasi:Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan Daerah Dengan Pendekatan Berpikir Sistem, Universitas Indonesia, Jakarta. Mustopadidjaja, AR, Prof. Dr., 2008, Kebijakan Publik – Teori dan Aplikasi.


104

Ravi Kalakota and Marcia Robinson, E-Bussiness Roadmap for Success, (Addison Wesley Longman Inc, 1999,p17) Routhledge research in information technology and society, Local electronic Government, a comparative study. Salomo, Roy.V (2002) “e-government : Suatu inovasi dalam kerangka Good Governance”, Jurnal Bisnis dan Birokrasi No. 02 Vol X, Mei Simon R. Croom and Alistair Brandon-Jones, “ Key Issues in E-Procurement: Procurement Implementation and operation In The Public Sector’, (Vol 5 No. 1, Boca Raton:2005, p, 367) Sofian Effendi, 2005, Membangun Good Governance : Tugas Kita Bersama. The

world

bank

group

’E-Government

Definition”

(http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm).

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Keppres No 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan ke-4 Keppres No. 80 tahun 2003 Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Inpres Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kebijakan Perekonomian Menjelang dan sesudah IMF Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Permen PAN Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik


105

Website www.depkominfo.go.id www.sepp.depkominfo.go.id www.lkpp.go.id www.bappenas.go.id www.uii.ac.id www.cert.or.id www.kpk.go.id www.worldbank.org


EVALUASI PENERAPAN SePP (SISTEM e-pengadaan PEMERINTAH) MENURUT PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TESIS

Recommend Documents