PENGARUH EFEKTIVITAS FUNGSI AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TESIS

PENGARUH EFEKTIVITAS FUNGSI AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

TESIS

Oleh Reny Astuti

MAGISTER ILMU AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016

PENGARUH EFEKTIVITAS FUNGSI AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh RENY ASTUTI

Tesis Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar MAGISTER SAINS AKUNTANSI Pada Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampunng

MAGISTER ILMU AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017

PENGARUH EFEKTIVITAS FUNGSI AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

RENY ASTUTI Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektifitas fungsi audit internal terhadap penerapan good government governance pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah daerah provinsi lampung. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan metode skala likert . Populasi dalam penelitian ini adalah 5 SKPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah provinsi lampung. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode survei.. Jenis data yang digunakan adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis SEM berbasis PLS (partial least square) Dari hasil penelitian menggunakan software SmartPLS diperoleh nilai Beta Koefisien sebesar 0,812089, berarah positif dengan αlpa 5%. Artinya variabel EFAI memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap variabel GGG. dimana nilai t hitung > nilai t tabel (n-k-1) pada signifikansi αlpa 5% (20,774762> 1.96). Artinya hipotesis diterima. atau dengan kata lain semakin baik Fungsi Audit Internal maka Good Government Governance oleh Pemerintah daerah juga semakin baik, sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa Efektifitas Fungsi Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Good Government Governance. Hal ini dapat dilihat pada hasil pengujian hipotesis, dimana nilai t hitung > nilai t tabel pada signifikansi alpa 5%. Dalam penelitian ini disarankan: (1) pemerintah menetapkan indikator kinerja agar kinerja pemerintah lebih mudah untuk diukur oleh auditor dan penerapan Good Government Governance dapat tercapai, dan (2) penelitian selanjutnya dapat menambahakan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap penerapan Good Government Governance. Kata kunci: Efektifitas Fungsi Audit Internal, Good Government Governance

EFFECT OF EFFECTIVENESS OF INTERNAL AUDIT FUNCTION GOVERNMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PROVINCIAL GOVERNMENT IN LAMPUNG

RENY ASTUTI

Abstract

This study aimed to examine the effect of the effectiveness of the internal audit function to the implementation of good governance in government work units (SKPD) in the provincial government of Lampung. This research is classified as qualitative study using the Likert scale method. The population in this study was 5 SKPD in the neighborhood of Lampung provincial government. Sampling was conducted by survey method .. The data used is the data subject, and the sources of data used are primary data. Data collection method used is by using a questionnaire. The analysis is the analysis of SEMbased PLS (partial least square). From the research results obtained using software SmartPLS Beta coefficient value of 0.812089, with a positive directional αlpa 5%. This means EFAI variables contributing positively and significantly to the variable GGG. where t count> t table (n-k-1) at the 5% significance αlpa (20.774762> 1.96). This means that the hypothesis was accepted. or in other words, the better the Internal Audit function, the Good Government Governance by local government is also getting better, so the results of this study accepts the hypothesis that the effectiveness of the Internal Audit Function significant positive effect on Good Government Governance. This can be seen in the results of hypothesis testing, where the value t count> t table at alpha 5% significance. In this study suggested: (1) the government set performance indicators for the performance of the government easier to measure by Government auditors and application of good governance can be achieved, and (2) further research can be adding other variables that affect the application of the Good Government Governance. Keywords: Effectiveness of Internal Audit Function, Good Government Governance

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, tanggal 18 November 1977, sebagai anak kelima dari lima bersaudara pasangan Bapak H. Iskandar Saleh, SE dan Ibu Eca Hapsah (Alm). Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Gotong royong Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 1989. Tahun 1992 penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 5 Bandar Lampung, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan pada tahun 1996 di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Pendidikan Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung diselesaikan pada tahun 2001. Kemudian, pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis memulai karir sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2008, dan ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

MOTO HIDUP

“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdo’a Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha........”

“Do the best, be good, then you will be the best”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya penuh perjuangan ini kepada: Papaku H. Iskandar Saleh, SE, yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan studi ini dan Mamaku Almarhumah Hj. Eca Hapsah yang slalu ku rindukan, smoga mama ikut bahagia walaupun berada ditempat yang jauh. Papa mertuaku H. Drg. Agus Rahmanda dan Mama Mertuaku Hj. Anggraini, S.IP Terima kasih atas semua dukungan dan bimbingannya yang telah diberikan selama ini. My Priest, Ilham Esa Wirahman, S.T terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan kesabarannya yang telah memberiku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Kedua Malaikatku, KK Rheysa dan Adek Aufa yang selalu menemani hari-hariku. Kepala BPKP Pusat dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah khususnya pengelola keuangan. Semua orang yang terlibat dalam penyelesaian studiku.

SANWACANA Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Tesis yang berjudul “Pengaruh Efektifitas Fungsi Audit Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance Di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung”, disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Jurusan Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada: 1.

Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2.

Ibu Susi Sarumpaet, Ph.D.,Akt., selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3.

Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan saran, masukan dan nasihatnya dalam penyelesaian tesis ini.

4.

Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk memberikan ilmunya, tenaga, dan pikirannya dalam penulisan tesis ini.

5.

Bapak Dr. Ende Evana, S.E., M.Si., Akt., selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.

6.

Ibu Dr. Farickah, S.E., M.Si., Akt., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dan nasihatnya dalam penyelesaian tesis ini.

7.

Kedua orang tuaku, Papa H. Iskandar Saleh dan Mama Eca Hapsah (Alm) yang telah memberikan dukungan serta doa serta senantiasa berkorban dan mengusahakan yang terbaik bagi penulis tanpa mengenal lelah.

8.

My Soulmate, My Priest, Ilham Esa Wirahman, S.T, terimakasih atas perhatian, dukungan, doa dan nasihatnya bagi penulis, untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

9.

My Inspiration, My Spirit, My Lovely: Rheysa dan Aufa terimakasih sayang untuk setiap pelukan dan ciumannya.

10. Kakak-kakakku tersayang, terimakasih atas perhatian dan doanya. 11. Bapak Kepala BPKP Pusat dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi serta dukungan baik moril maupun materil. 12. Bapak Drs. Hery Suliyanto, M.M., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, atas dukungan dan izin yang telah diberikan untuk penulis dalam melaksanakan studi ini. 13. Seluruh staf dan karyawan program studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 14. Sahabatku dan keluarga The Cruell Brother, yang tidak lelah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan tesis ini. 15. Teman-teman Magister Ilmu Akuntansi Star BPKP Batch I , Acep, Sukani, Zayendra, Lilis Suryani, Mega, Sadu Fitriani, Siti Juweni, Firda, Anifa, Ovi,

Wahdani, Sidiq, Fadriansyah, Windy, Feria, Nani, Endang, Dwi Laila, Nurul, Desi, Dewi, Henny, Maisaroh, Bernadeta. Terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan. 16. Teman teman dan keluargaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga tesis ini

dapat

bermanfaat

dan membantu pihak-pihak

yang

berkepentingan. Terima kasih.

Bandar Lampung, Januari 2017 Penulis

Reny Astuti

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I. PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Penelitian ……………………………………..

1

1.2

Perumusan Masalah ……………………………………………

5

1.3

Tujuan Penelitian ……………………………………………....

5

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1

Agency Theory dalam pemerintahan .…………………………

6

2.2

Efektifitas Fungsi Audit Internal ........…………………………

7

2.3

Good Government Governance.. ………………………………

9

2.4

Pengembangan Hipotesis...................... ………………………..

13

2.5

Kerangka Pemikiran..............................………………………..

15

2.6

Penelitian Terdahulu.......……………………………………….

15

BAB III. METODE PENELITIAN 3.1

Desain Penelitian ……........................…………………………

18

3.2

Operasional Variabel ……………..........………………………

18

3.3

Populasi dan Sampel ……...............……………………………

21

3.4

Uji Kualitas Data................ ……………..……………………..

21

3.5

Metode Analisis data

21

3.5.1

Menilai Outer Model. ………………………………..

22

3.5.2

Menilai Inner Model………………………………….

24

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1

Deskripsi Data dan Responden ….…….…………………….…

26

4.2

Karakteristik Responden ...................... ……………..…………

27

4.3

Statistik Deskriptif .................................………………………

29

4.4

Evaluasi Sampel ...…………...…………..……………………..

46

4.5

Uji Kualitas Data ...............……….…………………………… 47

4.6

4.5.1

Validitas Alat Ukur ..............…………………..……..

47

4.5.2

Reliabilitas Alat Ukur ….…………………………….

51

Analisis Data

51

4.6.1

Model Pengukuran Data .......…………………………

51

4.6.1.1. Outer Model .......…………………………….

52

Pengujian Model Struktural .………………………....

60

4.7

Pengujian Hipotesis ..............…………………………………..

61

4.8

Pembahasan ................................................................................. 63

4.6.2

BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKAS, KETERBATASAN DAN SARAN 5.1

Kesimpulan …………………..…..………………………….…

65

5.2

Implikasi ……………….......................……………..…………

66

5.3

Keterbatasan ...…………………………………………………

67

5.4

Saran .......................…….…...…………..……………………..

67

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.

Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner .................................26

Tabel 4.2.

Informasi Umum Responden ...................................................28

Tabel 4.3.

Statistik Deskritif ......................................................................29

Tabel 4.5.1

Hasil Uji Validitas (KMO and Bartlett's Test) Variabel Efektifitas Fungsi Auditor Internal ...........................................48

Tabel 4.5.2

Hasil Uji Validitas (Component Matrixa) Variabel Efektifitas Fungsi Auditor Internal .............................................................48

Tabel 4.5.3

Hasil UjiValiditas (KMO and Bartlett's Test) Variabel Good Goverment Governance .............................................................49

Tabel 4.5.4

Hasil Uji Validitas (Component Matrixa) Variabel Good Government Governance ..........................................................50

Tabel 4.5.5

Hasil Uji Reliabilitas .................................................................51

Tabel 4.6

Model Pengukuran PLS ..............................................................51

Tabel 4.6.1

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values) .............................55

Tabel 4.6.2

Cross Loading (Discriminant Validity) ....................................57

Tabel 4.6.3

Square Rootof Average Variance Extracted .............................59

Tabel 4.6.4

Latent Variable Correlations .....................................................59

Tabel 4.6.5

Nilai Average Variance Extracted Masing-Masing Variabel .....59

Tabel 4.6.6

Nilai Composite Reliability ......................................................60

Tabel 4.6.7

Nilai R-Square ...........................................................................61

Tabel 4.7

Path Coeffcients (Mean, STDEV, T-Value) ..............................62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran ..................................................................15

Gambar 4.6

Nilai Outer Model Orginal Sampel ............................................53

Gambar 4.7

Nilai Outer Model ......................................................................54

Gambar 4.8

Model Struktural ........................................................................62

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas dan transparansi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah. Pemerintah mulai melakukan perubahan untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara yang berawal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi pada masa orde baru yang berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya. Kesempatan untuk melakukan korupsi pada masa tersebut telah menggerogoti keuangan negara dan menyebabkan runtuhnya perekonomian negara. Dalam penelitian Badjuri dan Trihapsari (2004) mengatakan bahwa Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum

2

terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya. Peneliaan diatas sejalan dengan pendapat Basuki dan Krisna (2006) yang menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu issue yang komplek, karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit pengukurannya, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku 2 individual yang melakukan audit. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah selama satu periode yaitu dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah diwajibkan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Tujuan diterapkannya hal tersebut adalah agar lebih accountable dan peningkatan kualitas informasi laporan keuangan, dikarenakan tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya good government governance di Indonesia semakin meningkat dan tuntutan ini dianggap wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (bad governance) buruknya birokrasi dapat dilihat dari permasalahan yang ditemui pada masyarakat misalnya dari segi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sehingga hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Sunarsip, 2001). Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat

3

Daerah (DPRD) yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah selaku auditor internal pemerintah daerah. Menurut Boynton yang dikutip dari Rohman (2007), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. Oleh karena itu kita perlu fungsi audit internal yang efektif dalam rangka menciptakan pelaporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, bahwa fungsi audit internal dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Schneider &Wilner, 1990; Goodwin and Seow, 2002; Prawitt et al., 2008; Gramling et al., 2011). Didukung dari penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa efektivitas fungsi audit internal adalah kemampuan audit internal dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkomunikasikan hasil temuan yang berguna sebagai masukan bagi pemerintah daerah (Xiangdong, 1997; Spraakman, 1997; Dittenhofer, 2001; Mihret and Yismaw, 2007). Faktanya, seperti diungkapkan oleh Menteri Dalam

4

Negeri Gamawan Fauzi (2011), bahwa fungsi auditor internal Pemda belum memuaskan, sebagian besar auditor internal sekarang, lebih fokus ke pemeriksaan, padahal seharusnya juga berfokus pada bagaimana mengevaluasi dan menyarankan sistem pengendalian intern. Keberadaan audit internal untuk menjalankan fungsi pemeriksaan seperti yang dijelaskan Mardiasmo (2005) dapat mendorong terciptanya pelaksanaan tata kelola yang baik. Auditor internal merupakan kunci keberhasilan kerja audit internal yang efektif. Hal ini terbukti dari masih banyaknya laporan keuangan pemerintah baik di tingkat kementerian maupun di tingkat daerah yang masih mendapatkan opini disclaimer dari BPK. Menurut hemat penulis, hal ini merupakan masalah serius yang harus segera dicari alternatif jalan keluarnya sehingga tidak sampai menimbulkan kerugian pada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan permasalahan ini. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk membangun pengendalian. Pengendalian internal dapat membantu pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan dan resiko kecurangan. Penulis mengakui secara jujur bahwa selama ini tugas-tugas yang dilaksanakan oleh audit internal pemerintah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi pelayanan dan konsultansi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan paradigma auditor internal yang dikehendaki pada saat ini. Hanya saja, masih kurang dianggap penting peran dan arti audit internal pemerintah dalam membantu terwujudnya good government governace pada sektor publik. Untuk merespon wacana yang berkembang di

5

masyarakat tersebut, maka saatnya bagi pemerintah pusat dan daerah untuk secara jelas memformulasikan ruang lingkup pekerjaan, peranan, dan kewenangan audit internal pemerintah. Perancangan pengendalian internal di setiap lingkungan instansi pemerintah diharapkan nantinya mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, kehandalan pertanggung- jawaban, dan kepatuhan terhadap hukum sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, mendorong peneliti untuk dapat melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh efektivitas fungsi audit internal dilingkungan pemerintah daerah, mengingat bahwa pentingnya pengaruh efektivitas fungsi audit internal dalam penerapan good government governance pada pemerintah daerah. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: Seberapa besar pengaruhnya peran audit internal didalam penerapan good government governance. 1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh peran audit internal terhadap pelaksanaan good government governance pada pemerintah daerah provinsi Lampung.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenaan Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kontrak antara pihak yang memberi wewenang yaitu pemilik (principal) dengan pihak yang menerima wewenang (agent) yaitu manajer. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah : “a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.” Definisi di atas menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih individu (principal) mempekerjakan individu lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk membuat suatu keputusan atas nama principal. Hal tersebut yang menjadi dasar bahwa pihak manajemen harus melakukan pelaporan dan pengungkapan mengenai perusahaan kepada pemilik sebagai perwujudan akuntabilitas manajemen terhadap pemilik (Hikmah, Chairina dan Rahmayanti, 2011). Tujuan dari teori agensi adalah pertama, untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (The belief revision role). Kedua, untuk mengevaluasi

7

hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (The performance evaluation role). 2.2.

Efektivitas Fungsi Audit Internal Definisi audit internal menurut Moeller (2005) adalah sebagai berikut: “Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization.”

Sedangkan pengertian audit internal menurut Mulyadi (2008:29) adalah sebagai berikut : “ Audit Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau buruknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efesiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian berbagai organisasi.”

Pengertian Audit Internal menurut Agoes (2004) adalah sebagai berikut : “ Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang yang telah ditentukan oleh ketaatan peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku” Menurut Tugiman (2006) adalah: “ Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan)).”

8

Fungsi internal audit adalah sebuah aktivitas penilaian yang dibangun, berfungsi menyediakan pelayanan bagi suatu entitas yang meliputi: menguji, mengevaluasi, dan memonitor kecukupan dan keefektifan pengendalian internal. Cohen dan Sayag (2010) menyatakan bahwa fungsi audit internal akan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan audit internal adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi (Eden dan Moriah, 1996). Lebih lanjut lagi dalam pengertian audit internal menurut IIA yang dikutip oleh Sawyer (2005) menyatakan bahwa audit internal adalah sebagai berikut: “Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan. Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan resiko, kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi” Fungsi audit internal merupakan kegiatan yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain¸untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar–komentar penting terhadap kegiatan manajemen. Menurut Sawyer (2005) fungsi audit internal bagi manajemen sebagai berikut: 1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak. 2. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko. 3. Memvalidasi laporan ke manajemen senior. 4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis. 5. Membantu proses pengambilan keputusan. 6. Menganalisis masa depan, bukan hanya untuk masa lalu. 7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan

9

Menurut Moeller (2005), berdasarkan Performance Standard of Internal Auditor oleh Institute of Internal Auditors (IIA) bahwa audit internal harus mengelola aktifvitas audit internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa aktivitas

tersebut

memberikan

nilai

tambah

bagi

organisasi/pemangku

kepentingan yang sedang di audit, sehingga fungsi audit internal yang efektif memiliki 6 dimensi sebagai berikut: Planning (Perencanaan), 2. Communication and Approval (Komunikasi dan persetujuan), 3. Resource Management (Pengelolaan sumber daya), 4. Policies and Procedures (Kebijakan dan prosedur), 5. Coordination (Koordinasi), 6. Reporting to the Board and Senior Management (Pelaporan kepada dewan dan manajemen senior). 1.

2.3. Good Government Governance Dalam Mardiasmo (2002) Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. United National Development Program (UNDP) memberikan pengertian good governance sebagai berikut : “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjebatani perbedan-perbedaan diantara mereka. Sementara itu World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin

10

anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002). Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam penerapan good corporate governance di BUMN terdapat lima prinsip utama. Kelima prinsip tersebut adalah: (1) Transparency (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan (2) Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (3) Responsibility (pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku (4) Fairness (kewajaran) yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja

11

manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (5) Independency (Kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Good Governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan dsn kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaran negara tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah (Cadbury, 1992 dalan Zeyn, 2011). Menurut Organization for Economic Corporation and Development (OECD Business Sector Advisory Group on Corporate Governance, 1998) menyebutkan 4 hal pokok yang menjadi prinsip dasar Good Governance, diantaranya adalah: 1.

Kewajaran (fairness) Melindungi segenap kepentingan masyarakat dan Stakeholder lainnya dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

12

2.

Transparansi (transparency) Meningkatkan keterbukaan (disclosure) dari kinerja pemerintah daerah secara teratur dan tepat waktu (timely basis) serta benar (accurate).

3.

Dapat dikontrol (accountability) Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan (distribution and balance of power).

4.

Tanggungjawab (responsibility) Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan masyarakat.

Adapun konsekuensi dari pelaksanaan good governance, setidaknya terlihat dari 3 hal berikut : pertama pemerintah mengambil posisi sebagai fasilitator dan advocator kepentingan public, kedua adanya perlindungan yang nyata terhadap “ruang dan wacana” public, serta yang ketiga mengakui dan menghormati kemajemukan politik dalam rangka mendorong partisipasi dan mewujudkan desentralisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Menurut Pratikno (2009), good governance selain merujuk mekanisme pasar yang dianggap paling efisien dalam pengelolaan sumberdaya, good governance juga dirumuskan sebagai pola pemerintahan yang demokratis. Good Governance sebagai democratic politics ini ditandai oleh beberapa karakter, seperti transparansi, partisipasi, representasi, akuntabilitas dan penegakkan hak asasi manusia.

13

2.4. Pengembangan Hipotesis Pengaruh Efektivitas fungsi audit internal terhadap penerapan Good Government Governance. Menurut Mardiasmo (2000), Good Governance merupakan suatu pola kinerja yang baik dalam suatu instansi untuk mencapai tujuan instansi secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan para stakeholder. Pengaruh Satuan Pengawas audit Internal terhadap pelaksanaan Good Governance sangatlah besar, karena telah diketahui bahwa peran internal audit adalah untuk menetapkan tingkat kesesuaian pelaksanaan instansi dengan peraturan yang ada dan juga prinsip-prinsip dari Good Governance. Bahkan hal tersebut telah jelas tertuang di dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI), tepatnya pada Standar Kinerja dalam sub standar Lingkup Penugasan “Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh”. Dari standar tersebut jelas terlihat bahwa peranan pengawas audit Internal salah satunya adalah untuk menciptakan suasana Good Government Governance di dalam instansi pemerintah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diterapkannya audit internal melalui Satuan Pengawas Internal yang efektif maka akan meningkatkan keefektifan pelaksanaan Good Government Governance. Penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Sawyer (2005) yang menyatakan bahwa, fungsi audit internal adalah melakukan analisis, rekomendasi, konsultasi, dan informasi yang berhubungan dengan aktivitas yang dinilai, adalah untuk direksi dan dewan komisaris, dan dimaksudkan untuk menjaga pelaksanaan

14

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Audit internal berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi GCG dimana semakin tinggi peran audit internal maka akan semakin mendukung kinerja implementasi GCG Zarkasyi (2008). Auditor internal berperan untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran yang nantinya akan memberikan kejelasan mengenai fungsi, hak, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan, proses pengendalian internal dan menciptakan keseimbangan antara organ perusahaan dan juga keseimbangan antar stakeholders. Tugiman (2001), Fungsi audit internal saat ini tidak sekedar dituntut menemukan permasalahan namun sekaligus menjadi bagian dari solusi dan memberikan usulan perbaikan. Audit internal terlibat dan berperan aktif memantau aktivitas unit bisnis dan memberikan peran konsultatif dalam pelaksanaan proses operasi perusahaan. Dengan demikian, peran audit internal tidak hanya sebatas sebagai “detector” namun bisa lebih yaitu sebagai pencegah yang diharapkan mampu mendukung dan mendorong proses terwujudnya good governance. Hubungan pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan Good Corporate Governance juga dibuktikan dalam penelitian Gumilang (2009), Kusmayadi (2009), dan Wardoyo dan Lena (2010). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa fungsi audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan Good Corporate Governance. Selaras dengan penelitian sebelumnya Rahmatika (2014) mengambil kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa efektivitas fungsi audit internal memiliki dampak yang signifikan terhadap

15

penerapan Good Governance Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka diturunkan Hipotesis : Ha. Efektivitas fungsi audit internal berpengaruh positif signifikan didalam penerapan Good Government Governance.

2.5

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka keterkaitan antar konsep penelitian dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran seperti terlihat pada Gambar 2.1 berikut:

Efektivitas Fungsi Audit Internal

Good Government Governance

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6

Penelitian Terhadulu Nama

Dien Noviany Rahmatika (2014)

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

The Impact of Internal Audit Function Effectiveness on Quality of Financial Reporting and its Implications on Good Government (Research on Local Government Indonesia)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dari hasil uji Krusskal Wallis, tidak ada perbedaan yang signifikan antara efektivitas audit internal, pelaporan keuangan berkualitas dan tata pemerintahan yang baik di 7 pemerintah daerah (2) efektivitas fungsi audit internal memiliki pengaruh yang signifikan pada kualitas pelaporan keuangan. 3) Fungsi audit internal memiliki dampak yang signifikan terhadap

16

Good Governance, 4) Kualitas pelaporan keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap penerapan Good Governance Trimanto S. Wardoyo (2014)

Peranan Auditor InternalL dalam Menunjang Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada PT. Dirgantara Indonesia)

hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut; (1) keberhasilan dari seorang audit Internal dapat dilihat dengan a. Kode etik etik profesi dan standar profesional audit internal (2) Pelaksanaan good corporate governance di PT Dirgantara Indonesia sudah cukup baik. Pelaksanaan prinsip transparansi sudah cukup baik karena responden menganggap pihak manajemen kurang memberikan informasi kepada mereka, untuk prinsip akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran sudah baik, perusahaan mempunyai pembagian tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. (3) Dalam persyaratan jabatan perusahaan mewajibkan adanya pendidikan nonformal berupa sertifikasi baik QIA/PIA/CIA, tetapi dari data responden yang didapat terdapat 50% responden yang tidak memiliki sertifikasi seperti yang disyaratkan oleh perusahaan.

Rindu Rika Gamayuni (2014)

The effect of internal auditor competence and objectivity, and management support on effectiveness of internal audit function and financial reporting quality implications at local government

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal dan objektivitas auditor internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas fungsi audit internal. Fungsi audit internal yang belum efektif disebabkan karena auditor

17

internal yang belum kompeten dan belum objektif. Untuk memecahkan masalah yang terjadi diperlukan peningkatan pengetahuan dan keahlian auditor internal terutama tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan objektivitas auditor internal dengan menanamkan sikap independen dan objektif melalui sosialisasi dan penegakan Kode Etik dan Standar Audit APIP. Zulkarnain (2010)

Analisis Pengaruh Peranan Internal Auditor Sebagai Salah Satu Fungsi Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Terhadap Kinerja Perusahaan Perkebunan Negara (Studi Kasus : PT Perkebunan Nusantara II)

Peneliti menarik Kesimpulan dari penelitiannya yaitu peranan internal auditor sebagai salah satu fungsi Good Corporate Governance yang mencakup transparansi, kemandirian, akuntabilitas pertanggungjawaban dan kewajaran secara simultan sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan di PT Perkebunan Nusantara II.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei, dengan kuadrat terkecil parsial (PLS) sebagai metode analisis. Unit analisis dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. 3.2 Operasional Variabel Dalam penelitian ini, variabel eksogen dan variabel endogen adalah: 1 variabel eksogen terdiri dari Efektivitas Fungsi Audit Internal (EFAI). 2 variabel endogen terdiri dari Good Government Governance (GGG). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari instrumen adaptasi dan instrumen yang dibangun sendiri, item pertanyaannya berdasarkan hasil eksplorasi. Metode skala yang dipakai yaitu skala 5 likert. Dimulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Selain itu pada instrumen penelitian, setiap pertanyaan mengandung indikator sesuai dengan variabel yang digunakan. Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data-data kualitatif dari kuisioner menjadi suatu ukuran Metode skala yang dipakai yaitu data kuantitatif adalah Summated Rating Method : Likert Schale (Skala Likert). Dengan perincian sebagai berikut:

19

Angka 1

= Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2

= Tidak Setuju (TS)

Angka 3

= Netral (NS)

Angka 4

= Setuju (S)

Angka 5

= Sangat Setuju (SS)

VARIABEL Efektivitas Fungsi Audit internal (EFAI) Moeller (2005)

DIMENSI 1. Perencanaan

INDIKATOR 1.1Mempertimbangkan resiko 1.2 Pertimbangan pimpinan 1.3Mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

2. Komunikasi dan persetujuan

1.4 Penyusunan rencana didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulangulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya. 2.1 Komunikasi kepada pimpinan

3. Pengelolaan 3.1 Mengelola dan sumber daya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien dan efektif 4. Kebijakan dan prosedur

5. Koordinasi

6.Laporan kepada pimpinan

4.1 Isi kebijakan dan prosedur 4.2 Review kebijakan dan prosedur terus menerus agar efektif.

No. Pertanyaan 1 2

3

4

5

6, 7 8 9

5.1 Koordinasi rencana pengawasan serta hasil-hasil pengawasan dengan auditor internal dan eksternal

10

6.2 Laporan disampaikan secara berkala kepada pimpinan.

11

20

VARIABEL Good Government Governance (GGG)

DIMENSI 1. Transparansi (transparency)

INDIKATOR

No. Pertanyaan

1.1.Informasi disediakan tepat waktu 1 1.2 Informasi jelas dan mudah di akses

Organization for Economic Corporation and Development (OECD)

2 1.3 Pengungkapan informasi meliputi keadaan keuangan dan pengelolaan pemerintah 1.4 Tetap menjaga kerahasiaan organisasi 1.5 Keterbukaan terhadap kebijakan 2. Kewajaran

(fairness)

2.1 Kebebasan berpendapat 2.2 Perlakuan yang setara dan wajar 2.3 Adanya kebijakan kompensasi positif dan negatif

3.1 Tugas dan tanggungjawab ditetap (accountability) kan secara jelas 3.2 Kemampuan pegawai sesuai dengan bidangnya 3.3 SPI dilakukan secara efektif 3.4 Berpegang pada etika dan pedoman perilaku

3

4

5 6 7 8

3. Akuntabilitas

4.Responsibilitas

(responsibility)

4.1 Patuh terhadap peraturan dan Undang-undang yang berlaku 4.2 Tanggungjawab sosial

9 10 11 12

13 14

21

3.3 Populasi dan sampel Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Lampung. yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum sebagai Instansi pemerintah daerah yang bersentuhan dekat dengan pelayanan pada masyarakat. Dinas Pendapatan Daerah sebagai Instansi yang menggali dan mengelola sumber pendapatan daerah, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang memiliki tugas pokok meneliti dan merencanakan pembangunan daerah. Menurut Sugiyono (2008). Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. Probability sampling meliputi: simple random, proportioned stratified random, disproportionate stratified random dan cluster /area random. Sedangkan nonprobobility sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh dan snowball sampling. Penelitian ini menggunakan simple random samping. 3.4.

Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Instrumen b. Uji Reliabilitas Instrumen

3.5.

Metode Analisis Data Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis

Partial Least Square (PLS) memerlukan 2 tahap untuk menilai Fit Model dari sebuah model penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

22

3.5. 1. Menilai Outer Model atau Measurement Model Pengujian model pengukuran digunakan untuk memvalidasi model penelitian yang dibangun.dua parameter utama yang dibangun adalah pengujian validitas konstruk (Convergent ValiditydanDiscriminant Validity) dan pengujian konsistensi internal (Composite Reliability). Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/componen score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2006) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Discriminant Validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan Cross Loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk menilai Discriminant Validity adalah membandingkan nilai Root Of Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai Discriminant Validity yang baik (Fornell dan Larcker, 1981 dalam Ghozali 2006). Berikut ini rumus untuk menghitung AVE:

23

Dimana λi adalah component loading ke indikator ke var (εi ) = 1- λi². Jika semua indikator di standardized, maka ukuran ini sama dengan AverageCommunalities dalam blok. Fornell dan Larcker (1981, dalam Ghozali, 2006) menyatakan bahwa pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibanding dengan composite reliability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari nilai 0,50. Composite reliability blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency yang dikembangkan oleh Wert, et.al (1979, dalam Ghozali, 2006). dengan menggunakan output yang dihasilkan PLS maka Composite reliability dapat dihitung dengan rumus:

dimana λi adalah component loading ke indikator dan var (εi ) = 1- λi². Dibanding dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak mengasumsikan tau equivalence antar pengukuran dengan asumsi semua indikator diberi bobot sama. Sehingga Cronbach Alpha cenderung lower bound estimate reliability, sedangkan ρc merupakan closer approximation dengan asumsi estimate parameter adalah akurat. ρc sebagai ukuran internal consistence hanya dapat digunakan untuk kostruk reflektif indikator (Ghozali, 2006).

24

Secara ringkas untuk menilai outer model yaitu Convergent Validity, Discriminant Validit, Cronbach Alpha dan Composite Reliability dapat dilihat pada tabel berikut ini. Unsur Pengujian

VALIDITAS KONTRUK

Parameter Pengujian

Convergent Validity

Average Variance Extracted (AVE)

≥ 0.5

Communality

≥ 0.5

Discriminant Validity

RELIABILITAS

Standar Pengujian

Cross Loading ≥ Correlations

Cronbachs Alpha

≥ 0.6

Composite Reliability

≥ 0.7

3.5.2. Inner Model Atau Structural Model Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural (Ghozali, 2006). Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah menpunyai pengaruh yang substantive. Pengaruh besarnya f² dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

25

Dimana R² included dan R² excluded adalah R-square dari variabel laten dependen ketika prediktor variabel laten digunakan atau dikeluarkan di dalam persamaan struktural. Disamping melihat nilai R-square, model PLS juga dievaluasi dengan melihat Q-Square predictive relevance untuk model konstruk. Q-Square predictive relevance mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. nilai Q-Square predictive relevance lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan nilai Q-Square predictive relevance kurang dari 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance (Ghozali, 2006).

65

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Government Governance pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Efektivitas Fungsi Audit Internal secara umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Good Government Governance pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Hal ini menjelaskan bahwa semakin efektif pelaksanaan fungsi audit internal melalui perencanaan yang baik, komunikasi dan koordinasi, serta pengelolaan sumber daya yang baik maka pelaksanaan good goverment governance yang diterapkan pada pemerintah daerah atau organisasi akan menjadi akuntabel, transparansi sesuai pada perinsip dari good goverment governance.

5.2

Implikasi 1. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahwasanya betapa pentingnya Fungsi Audit Internal yang terencana, terkoordinasi dan memiliki kebijakan serta prosedur yang baik didalam penerapan Good Goverment Governance.

66

2. Dalam Penerapan Good Goverment Governance di pemerintah daerah atau organisasi yang menganut pada perinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas serta responsibilitas membuktikan bahwa fungsi audit internal yang baik menjadikan penerapan good goverment governance sesuai dengan yang dibutuhkan serta harapan masyarakat.

5.3

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Instrumen dan daftar pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini mengadopsi item-item pertanyaan dari penelitian sebelumnya dengan sedikit merubah bentuk pertanyaan yang disesuaikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang mana dalam penelitian ini masih dirasakan banyak kelemahan-kelemahannya. 2. Sampel pada penelitian ini hanya dilakukan pada 5 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dianggap kurang mewakili penilaian SKPD terhadap tata kelola pemerintah yang baik (Good Government Governance). 3. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, sementara yang dianggap mampu dalam menilai pengaruh efektifitas fungsi audit internal terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance) adalah Inspektorat sebagai lembaga audit internal dalam Permerintah Daerah.

67

5.4

Saran

Berdasarkan pada hasil di atas peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut : a.

Dalam penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian dan wilayah penelitian sehingga menyempurnakan hasil penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

b.

Agar dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang lain dan dapat lebih mengembangkan dimensi serta indikator baru yang dapat menjadikan penelitian berikutnya menjadi lebih baik dan sempurna.

c.

Pemerintah daerah sebaiknya memberikan dukungan dan perhatian penuh dalam meningkatkan peran pengawasan internal pemerintah dalam melaksanakan peran serta fungsi audit internal dalam mereviu Laporan Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Cohen & G.Sayag, 2010. The Effectiveness of Internal Auditing: An Empirical Examination of its Determinants in Israeli Organisations. Australian Accounting Review No. 54 Vol. 20 Issue 3 2010. Agoes, Sukrisno. 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi Ketiga. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Arens, A.A., J.K. Loebbecke. 2000. Auditing: An Integrated Approach. Eight Edition. New Jersey: Prentice Hall International Inc.

Alim, M. Nizarul., Trisni,Hapsari.,Lilik,Purwanti. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabe l Moderasi. SNA X Makassar.AUEP-08. Boyton William C. , Walter G. Kell. 2005. Modern Auditing, Assurance Service and Integrity of Financial Reporting. 8th edition. John Wiley and Sons, Inc., New York. Cangemi, Michael P. and Singleton, Tommie W. 2003. Managing the Audit Function: A Corporate Audit Department Procedures Guide. John Wiley &Sons. Cadbury. 1992, The Financial Aspects of corporate governance. The comittee on the financial aspects of corporate governance and gee and co.Ltd Dien Noviany Rahmatika. 2014, The Impact of Internal Audit Function Effectiveness on Quality of Financial Reporting and its Implications on Good Government (Research on Local Government Indonesia) Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.5, No.18, 2014. Eden, D. And Moriah, L. 1996. ‘Impact of Internal Auditing on Branch Bank Performance: AField Experiment’, Organizational Behavior and Human Decision Performance, 68: 262–71. Falah, S. 2005. “Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika terhadap Sensitivitas Etika”. Tesis.Semarang: Universitas Diponegoro. Gramling, Audrey A., Irem Nuhoglu, David A. Wood. 2011. Factors Associated with the Internal Audit Function Having an Impact: Comparisons between

Organizations in a Developed and an Emerging Economy. Bogazici University, Research Fund Center. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1947393 Ghozali, Imam,2014, Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan PARTIAL LEAST SQUARES (PLS), Semarang UNDIP, Edisi 4 International Federation of Accountants (IFAC), (1998). International management accounting practice statement: Management accounting concepts. New York. Kode Etik dan Standar Audit APIP. 2008. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A TAHUN 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Mardiasmo, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit Andi Mardiasmo. 2005 dan 2009. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta Moeller, Robert R. 2005. Brink’s modern internal auditing. 6th ed. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey Mulyadi. 2002. Auditing. PT Salemba. Jakarta Mihret, Dessalegn Getie and Yismaw, Aderajew Wondim. 2007. Internal audit effectiveness: an Ethiopian public sector case study. The Auditor Internal .Vol.7 No. 2;pg. 470-484. Machfoedz, Mahmud. 2005. Kewirausahaan : Metode, Manajemen, dan Implementasi. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta. Muh. Taufiq Efendy. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inpektorat dalam Pengawasan Keuangan Ddaerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). Tesis Universitas Diponegoro Organization for Economis Cooperation and Development. 1999. OECD Principles of Corporate Governance, The OECD Paris Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Auditor Kepegawaian Patricia Saptapradipta. 2013 Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pelaksanaan Good Governance (Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya Malang). Universitas Brawijaya Malang Prayitno, Widodo dan Suprapto, 2002. Standarisasi Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Menuju Era Globalisasi Global. Seri Kertas Kerja Volume II Nomor 05, Pusat Penelitian dan Pengembangan BKN, Jakarta. RR Gamayuni ,2014. The effect of internal auditor competence and objectivity, and management support on effectiveness of internal audit function and financial reporting quality implications at local government, Sawyer, B Lawrence., et al. 2005. Internal Auditing. The IIA: Salemba Empat. Sawyer, B Lawrence. 2003. The Practice of Modern Internal Auditing. 5th Edition, IIA. Spencer, M. Lyle, 1993. Competence At Work. New York. Wiley Sugiyono. 2010 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta. Sunarsip, 2001, Coorporat Governance Audit : Paradigma Baru Profesi Akuntansi dalam Mewujudkan Good Coorporate Governance, Media Akuntansi, No. 17/Th. VII.pp. II-VII

Trimanto S. Wardoyo ,2014, Peranan Auditor InternalL dalam Menunjang Pelaksanaan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada PT. Dirgantara Indonesia), Jurnal Ilmiah Akuntansi No.3 Tahun ke-1 September-Desember 2010

Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan. Trikonomika. Volume 10, No. 1 Juni 2011. Zulkarnain. 2010, Analisis Pengaruh Peranan Internal Auditor. Tesis Universitas Sumatera Utara