EVALUASI PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK UNIT TANGERANG Muhammad Nur Fajri Universitas Bina Nusantara , Jl. Kebon jeruk Raya No 27, Telp: (021) 53696969 Email:
[email protected] Dosen Pembimbing: Drs. Hery Gunawan, MM
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kegiatan penerapan prinsip GCG pada perusahaan apakah sudah benar-benar diterapkan sesuai dengan standard dan prosedur yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yaitu penelitian literature dengan melakukan studi pustaka sebagai landasan teoriteori untuk mendukung peneliti, dan metode penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip GCG di PT JAPFA sudah berjalan dengan cukup baik, walaupun dalam penerapan prinsip–prinsip GCG di perusahaan terdapat beberapa kelemahan yaitu tidak semua karyawan di perusahaan mengetahui adanya GCG di perusahaan dan tidak adanya divisi khusus yang menangani GCG. Untuk mengatasi kelemahankelemahan tersebut, penulis merekomendasikan perusahaan untuk mengadakan seminar pengenalan GCG kepada para karyawan dan para jajaran tertinggi eksekutif agar penerapan prinsip–prinsip GCG bias berlangsung lebih efektif dari yang sebelumnya. (MNF) Kata Kunci : Good Corporate Governance, penerapan prinsip-prinsip GCG
PENDAHULUAN Pada era globalisasi ini, dimana batas–batas negara tidak lagi menjadi penghalang untuk berkompetisi, hanya perusahaan yang menerapkan good corporate governance (GCG) yang mampu memenangkan persaingan. Istilah good corporate governance kini menjadi isu penting bagi setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya. Istilah Good Corporate Governance tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, Good Corporate Governance merupakan salah satu kunci sukses pada perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan Good Corporate Governance. Konsep Good Corporate Governance bukan sesuatu yang baru dalam manajemen korporasi. Awalnya konsep good corporate Governance diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) dalam rangka economy recovery pasca krisis. Di Amerika Serikat konsep tentang Good Corporate Governance sendiri lebih bermakna pada tanggung jawab sosial perusahaan (social responsibility) dan perilaku etis para stakeholders yang di dalamnya termasuk para karyawan, pelanggan, supplier, kreditur, dan sebagainya. Perhatian dunia terhadap good corporate governance (GCG) mulai meningkat tajam sejak negara–negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan– perusahaan raksasa terkemuka di dunia, termasuk Enron Corporation dan WorldCom di Amerika Serikat, HIH Insurance Company Ltd. Dan One-Tell Pty Ltd. di Australia serta Parmalat di Italia pada
awal dekade 2000an. Hasil analisis yang dilakukan berbagai organisasi internasional dan regulator pemerintah di banyak negara ditemukan bahwa penyebab utama terjadinya tragedi ekonomi maupun bisnis di atas adalah karena lemahnya penerapan corporate governance di banyak perusahaan. Pada tahun 1999, kita melihat negara–negara di Asia Timur yang sama-sama terkena krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami bahwa kompetisi global bukan kompetisi antarnegara, melainkan antar korporat di negara–negara tersebut. Jadi menang atau kalah, menang atau terpuruk, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian satu negara bergantung pada korporat masing-masing (Moeljono, 2005). Konsep good corporate governance relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Inggris mulai menerapkan konsep GCG pada tahun 1992. Kemudian negara–negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (Amerika Utara dan Eropa Barat) mempraktekkan GCG pada tahun 1999. Konsep GCG kemudian baru populer di Asia pada tahun 2000 dan sudah diterapkan sampai sekarang. Menurut Fauver dan Fuerst (2004) menjelaskan bahwa dengan mengimplementasi dari Good Corporate Governance ini dampak terhadap karyawan dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dan nilai pasar. Penerapan prinsip good corporate governance sangat diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparasi dalam pelaporan keuangan dan konsisten dengan peraturan perundang–undangan, dimana hal tersebut dapat membantu tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan berdasarkan asas transparansi (transparancy), pengungkapan (disclosure), indepedensi (independency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), dan kewajaran (fairness). Berdasarkan uraian di atas, maka diadakan penelitian atas penerapan prinsip good corporate governance pada PT.Japfa Comfeed. Maka dari itu penelitian ini dibuat dalam judul : “EVALUASI PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK UNIT TANGERANG”. Dalam penulisan skripsi ini, masalah yang di teliti adalah sebagai berikut: 1. Apakah Perusahaan melakukan keterbukaan terhadap informasi yang ada (Transparancy) sesuai dengan peraturan KNKG dan Kepmen BUMN? 2. Apakah perusahaan telah melakukan pekerjaan dengan baik dan kejelasan fungsi atau batasan dengan baik dan jelas (Accountability) sesuai dengan peraturan KNKG dan Kepmen BUMN? 3. Apakah perusahaan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku (Responsibility) dan sesuai dengan peraturan KNKG dan Kepmen BUMN? 4. Apakah perusahaan bekerja sesuai dengan aturannya atau tidak dipengaruhi pihak lain (Independency) sesuai dengan peraturan KNKG dan Kepmen BUMN? 5. Apakah perusahaan mendapatkan kesetaraan atau kewajaran dari pekerjaan (Fairness) sesuai dengan peraturan KNKG dan Kepmen BUMN? Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain: 1. Untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan KNKG dan Kepmen BUMN. 2. Untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan pekerjaan dengan baik dan kejelasan fungsi atau batasan dengan baik dan jelas sesuai dengan peraturan KNKG dan Kepmen BUMN. 3. Untuk mengetahui apakah perusahaan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku (Responsibility) dan sesuai dengan peraturan KNKG dan Kepmen BUMN. 4. Untuk mengetahui apakah perusahaan bekerja sesuai dengan aturannya atau tidak dipengaruhi pihak lain (Independency) sesuai dengan peraturan KNKG dan Kepmen BUMN. 5. Untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan kesetaraan atau kewajaran dari pekerjaan (Fairness) sesuai dengan peraturan KNKG dan Kepmen BUMN.
METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mengambil beberapa teori dari buku yang berkaitan dan diperlukan dalam penulisan skripsi ini
2.
Penelitian Lapangan Penelitian ini dilakukan dengan melihat langsung dan meminta data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Cara-cara yang dilakukan: a. Wawancara Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan kepala bagian atau staf yang bersangkutan guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. b. Observasi Yaitu mengadakan pengamatan langsung tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan. c. Dokumen Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pemberian kredit mikro.
HASIL DAN BAHASAN A. Transparansi Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh PT Japfa Comfeed dengan tetap mematuhi perundang–undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip–prinsip Good Corporate Governance. Dalam penerapan prinsip transparancy, PT Japfa Comfeed memiliki adanya komite audit yang dibentuk oleh perusahaan, internal auditor dan penggunaan jasa auditor independent (akuntan publik) yang berkualitas dan bereputasi. Prinsip ini diterapkan mengingat perusahaan hendaknya memiliki keterbukaan atas perolehan informasi yang tepat waktu atas kinerja perusahaan yang akan disampaikan kepada para pemegang kepentingan. Transparansi dilakukan terhadap pemegang saham dan juga kepada seluruh stakeholders perseroan. Berikut adalah pihak –pihak yang mendukung prinsip transparansi perusahaan, yaitu: a) Akuntan Publik Hasil wawancara yang dilakukan, mengatakan bahwa PT Japfa Comfeed pada dasarnya telah menggunakan jasa akuntan publik yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan keuangan rutin. Auditor independen dipilih oleh Komisaris dan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dimana yang menjadi auditor independen PT Japfa Comfeed ini adalah Mulyamin Sensi Suryanto. Fungsi dari penggunaan jasa akuntan publik selain sebagai pemeriksa laporan keuangan perusahaan merupakan sebagai bagian kepercayaan bagi komisaris untuk melakukan pertimbangan dalam melakukan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan juga sebagai penilaian validitas atas penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak yang berkepentingan bagi perusahaan. Auditor Eksternal di PT Japfa Comfeed harus independen dan bebas dari segala pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak yang berkepentingan (stakeholders). b) Komite Audit Selain akuntan publik, unsur lain yang juga turut menunjang transparancy dari suatu perusahaan adalah Komite Audit. Perlunya kehadiran Komite Audit pada suatu perusahaan adalah untuk menjembatani kesenjangan informasi antara fungsi audit dalam perusahaan dengan pemegang saham. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Selama ini pihak yang lebih dominan atau banyak memiliki akses terhadap proses dan hasil audit adalah manajemen. Dengan kewenangan struktural yang mereka miliki, manajemen dapat memberikan masukan atau mempengaruhi auditor internal dalam menentukan informasi mana yang bisa dipublikasikan atau tidak. Manajemen sendiri juga bisa memilih untuk menindaklanjuti temuan– temuan audit atau hanya membiarkannya tanpa melakukan tindakan apapun. Sementara untuk pihak auditor sendiri tidak mempunyai jalur atau tugas selain untuk mengungkapkan temuan–temuan yang mereka dapatkan. Kehadiran Komite Audit dalam perusahaan diharapkan dapat menghentikan praktek–praktek tersebut, sehingga temuan–temuan audit tersebut dapat segera ditelusuri akar permasalahannya, dapat segera ditindak lanjuti dan dapat mengetahui kebenarannya. Komite audit tersebut bertugas untuk membantu Komisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal dan internal auditor. Di dalam annual report PT Japfa Comfeed yang sudah dijelaskan bahwa Komite Audit PT Japfa Comfeed ini bertugas dalam hal penelaahan atas informasi keuangan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Mengawasi ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang–undangan di Pasar Modal, serta peraturan perundang–undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan, dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, mengenai berbagai resiko dan tata kelola resiko yang dilakukan oleh Direksi. Dalam melakukan tugasnya Komite Audit juga berwenang untuk mengakses laporan audit internal dan laporan–laporan lain yang diperlukan serta melakukan komunikasi langsung dengan audit internal dan eksternal.
Komite Audit di PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk memiliki jadwal kerja tetap di perusahaan dan di dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit akan berhubungan dengan seluruh departemen yang ada pada perusahaan. terutama dengan internal audit perusahaan. Internal audit perusahaan di dalam menjalankan kewajiban/tugasnya tidak bebas dari kekuasaan manajemen atau eksekutif perusahaan. Hal ini dikarenakan struktur organisasi internal audit berada di dalam kuasa manajemen. Sehubungan dengan tidak bebasnya posisi internal auditor dari kekuasaan eksekutif maupun manajemen perusahaan serta ditambah lagi dengan kesibukan para Dewan Komisaris dengan jabatan lain di luar PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, maka kedudukan Komite Audit sebagai lembaga pengawas internal akan semakin dibutuhkan. Komite Audit berhak mengetahui atas informasi laporan keuangan yang telah dikerjakan oleh auditor internal. Auditor internal perusahaan akan memberikan berbagai laporan tentang temuantemuan dari pelaksanaan kegiatan keuangan sehari–hari kepada Komite Audit, kemudian Komite Audit akan memeriksa atau mengecek semua temuan yang dilaporkan oleh auditor internal tersebut. Apabila ditemuinya hal–hal yang tidak sesuai dengan ketentuan (terjadi penyimpangan atau kesalahan) dalam laporan tersebut, maka Komite Audit akan memberikan masukan atau saran perbaikan kepada auditor internal dan akan menyampaikan atau melaporkan penyimpangan tersebut kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan mengundang Direksi untuk melakukan pertemuan atau rapat dalam rangka membicarakan penyimpangan–penyimpangan yang terjadi pada perusahaan. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mengadakan rapat dengan melibatkan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan internal audit itu sendiri. c) Rapat Perusahaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan setahun sekali. Rapat RUPS ini membahas mengenai posisi keuangan perusahaan dan usaha perusahaan. Di dalam annual report yang di publish di website mengenai rapat–rapat yang dilakukan bahwa Pada tahun 2013 Dewan Komisaris melakukan rapat secara berkala dengan tingkat kehadiran 100%. Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat bersama Direksi termasuk dengan menggunakan media video conference mengingat seringkali baik Direksi maupun komisaris berada pada lokasi yang berbeda. Direksi Perseroan mengadakan rapat rutin setiap bulan dengan tingkat kehadiran 100%, juga melaksanakan tanggung jawab dan koordinasi rapat termasuk menggunakan media video conference mengingat anggota Direksi sering berada pada lokasi yang berbeda-beda. Selain itu Direksi juga menghadiri rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris setiap kuartal. Pada tahun 2012 Komite Audit Perseroan mengadakan rapat 4 kali dengan tingkat kehadiran 66,67% sampai dengan 71%. Komite Audit juga melakukan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dan tingkat kehadiran 66,67 % sampai dengan 71%. Pada tahun 2013 Komite Audit Perseroan mengadakan rapat 4 kali dengan tingkat kehadiran 100%. Komite Audit juga melakukan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dan tingkat kehadiran 100%. d) Keterbukaan Informasi dalam Annual Report dan Internet Selain hal–hal yang telah disebutkan diatas, dalam penerapan prinsip transparancy diperlukan pula keterbukaan informasi keuangan maupun keterbukaan analisis manajemen serta informasi yang bersifat materiil yang berhubungan dengan perkembangan kegiatan usahanya. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk sudah membuat laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya dan telah mempublikasikan laporan keuangannya dalam bentuk annual report dan website perusahaan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. PT Japfa Comfeed telah membuat laporan keuangan dalam bentuk buku yang akan disampaikan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Isi di dalam website perusahaan telah mencantumkan diantaranya visi misi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, ikhtisar keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan tata kelola perusahaan, resiko usaha, perkara yang sedang dihadapi perusahaan, informasi perusahaan dan laporan keuangan auditan yang semuanya dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan guna menunjang keterbukaan informasi yang sehat. B. Akuntabilitas Pengertian accountability berdasarkan KEP-117/M-MBU/2002 merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip akuntabilitas mengharuskan pimpinan Perseroan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Menurut evaluasi dari prinsip accountability adalah menyusun lembaga pengawasan yang efektif dan mendorong penerapan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang kondusif dan ada pembatasan kekuasaan antara Direksi dan Komisaris. Oleh karena itu, masing–
masing organ perusahaan harus menyadari sepenuhnya hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya, pelaksanaan prinsip akuntabilitas berlandaskan pada sistem internal checks and balance yang mencakup praktek–praktek audit yang sehat. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan Auditor. a) Organ-organ Perusahaan Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), bahwa suatu perusahaan merupakan suatu badan hukum sendiri dengan Komisaris dan Direksi yang mewakili perusahaan. Adapun struktur umum suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) mempunyai organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan organ tertinggi, kemudian Dewan Komisaris sebagai organ yang mewakili para pemilik perusahaan (shareholders) dan mempunyai fungsi sebagai pengawas dan penasehat direksi. Organ yang ketiga adalah Dewan Direksi yang mempunyai tugas utama menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam RUPS dan ketentuan–ketentuan operasional perusahaan. Selain ketiga organ tersebut, termasuk juga didalamnya Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) yang bertugas sebagai penghubung investor (investor relation officer). Sekretaris perusahaan juga mempunyai tugas untuk mengawasi apakah perusahaan telah mematuhi peraturan tentang persyaratan yang berlaku. Dengan adanya undang–undang tersebut, PT Japfa Comfeed sudah menerapkan struktur atau organ perusahaan dengan kejelasan fungsi/tugas dari masing–masing organ sebagai berikut : Dewan Komisaris a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi. b. Memberikan pengarahan kepada Direksi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja tahunan. c. menetapkan remunerasi Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi. d. mengawasi keputusan-keputusan yang diambil Direksi, meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. e. memantau pelaksanaan pengelolaan resiko. f. memantau dan mendorong implementasi Tata Kelola Perusahaan. Dewan Direksi Bertugas memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa meningkatkan effisiensi dan efektifitas Perseroan, memiliki peranan sebagai berikut : a. pengelolaan Perseroan melalui Tata Kelola Resiko dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. b. penerapan struktur pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan pengambilan tindakan berdasarkan temuantemuan audit internal sesuai arahan Dewan Komisaris. c. penyusunan strategi bisnis, termasuk rencana kerja dan anggaran d. pelaksanaan praktek akuntansi dan pembukuan sesuai ketentuan perusahaan publik. Sekretaris Perusahaan Dalam hal ini Sekretaris Perusahaan memiliki peranan dalam membantu Direksi sebagai berikut : a. Menyebarluaskan informasi Perseroan kepada pihak luar, khususnya investor, masyarakat pasar modal dan para pemegang saham. b. Memantau kepatuhan perseroan terhadap ketentuan dan peraturan pasar modal yang berlaku. c. Penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), Bursa Efek Indonesia, maupun masyarakat. d. Melaksanakan segala komitmen perseroan terhadap terlaksananya keterbukaan informasi. b) Sosialisasi Good Corporate Governance Di dalam melakukan pelaksanaan corporate governance yang baik, PT Japfa Comfeed masih belum memiliki unit/divisi khusus yang menangani tentang good corporate governance. Hal ini terlihat dalam proses sosialisasi mengenai good corporate governance pada PT Japfa Comfeed belumlah merata ke semua lapisan karyawan. Hanya lapisan atau level tertentu yang sudah mengetahui serta melaksanakan pedoman Good Corporate Governance. Untuk wilayah unit Tangerang inipun masih belum memiliki unit khusus yang menangani masalah good corporate governance dan tidak semua
karyawan di unit Tangerang ini mengetahui akan tata kelola perusahaan (good corporate governance). PT Japfa Comfeed unit Tangerang ini masih sangat awam mengenai pemahaman tentang good corporate governance dikarenakan kebijakan yang dilakukan hanya untuk PT Japfa Comfeed pusat dan untuk unit–unitnya hanya melakukan dan mematuhi peraturan yang dibuat oleh pusat tanpa mengetahui akan hal tersebut. C. Responsibilitas Berdasarkan KEP-117/M-MBU/2002, responsibility merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial sebagai anggota masyarakat, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, profesionalisme, serta perusahaan harus mampu menciptakan kondisi lingkungan bisnis yang sehat. Tanggung Jawab Perusahaan a) Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dan lingkungan sekitar Pada prinsip responsibility tersebut, menyatakan bahwa pengawasan terhadap perusahaan tidak hanya dilakukan oleh pemegang saham ataupun Dewan Komisaris dan Direksi tetapi dapat juga dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan nyata dari hubungan masyarakat dengan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang dikarenakan oleh kegiatan– kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan harus menyampaikan informasi atas dampak dari perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan perusahaan. Code of conduct perusahaan telah memuat ketentuan mengenai kepedulian perusahaan terhadaap lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan program pengembangan komunitas, PT Japfa telah memiliki divisi khusus yang menangani masalah ini yaitu CSR (Corporate Social Responsibility). PT Japfa Comfeed harus selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan. Perseroan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab lingkungan sangat penting bagi keberhasilan perusahaan di masa depan. Perseroan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perseroan sebagai perusahaan publik sangat memperhatikan ketentuan –ketentuan yang berlaku di bidang lingkungan sehubungan dengan bidang usaha Perseroan yang bergerak dalam produksi dan perdagangan pakan ternak, usaha pembibitan ayam, peternakan ayam komersial, budidaya perairan dan petenakan sapi, maka ijin lingkungan yang harus di miliki adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup (UPL) yaitu pengelolaan dan pemantuan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Semua unit bisnis Perseroan telah memiliki ijin lingkungan UKL–UPL dan IPAL (Instalasi Penggunaan Limbah) yang di terbitkan oleh Dinas Lingkungan Pemerintah disetiap lokasi unit–unit Perseroan. Dalam hal ini perseroan membuat tujuan untuk menempatkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) sebagai prioritas dalam semua aktifitas yang dilakukan, oleh karena itu Perseroan bertekad untuk: 1) Memenuhi peraturan perundang–undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya sehubungan dengan sumber bahaya yang ada di lingkungan perseroan. 2) Memastikan semua karyawan mengerti dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai kecelakaan nihil melalui cara–cara melakukan penghentian pekerjaan bila terjadi kondisi tidak aman, melaporkan semua kecelakaan, near miss dan kondisi tidak aman. 3) Melakukan Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) untuk mengurangi resiko dari bahaya pekerjaan yang timbul terhadap manusia, lingkungan dan peralatan pabrik. 4) Mencegah pencemaran lingkungan dan dampak negatif terhadap lingkungan dari hasil kegiatan produksi dan kegiatan lainnya. 5) Melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH). 6) Memberikan kemudahan kepada seluruh stakeholder dalam menerima dan menyampaikan informasi berkenaan dengan semua aspek pelaksanaan K3LH.
7) Meninjau ulang Sistem Manajemen dan sasaran K3LH secara periodik guna memastikan semuanya tetap sesuai dengan kondisi perseroan. 8) Melakukan koordinasi dengan Kontraktor, Suplier dan Pihak Ketiga lainnya untuk menjalankan Sistem Manajemen K3LH serta mendukung tercapainya target K3LH perseroan. Dengan adanya keinginan untuk menjalankan program K3LH ini, maka PT Japfa ini memiliki kegiatan yang dilakukan guna mendukung hal tersebut antara lain : a. Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) disetiap unit operasi. b. Mencetak para Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3 Umum) bekerja sama dengan pihak terkait, sampai saat ini telah ada kurang lebih 50 (lima puluh) orang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum. c. Mengadakan Training Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dasar dan Lanjutan kepada seluruh karyawan. d. Mengadakan forum P2K3 Tahunan, forum ini sebagai ajang untuk koordinasi dan konsultasi antar P2K3 dalam rangka meningkatkan kinerja K3LH. e. Mengadakan workshop tentang PROPER dengan mengundang nara sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selain dari program K3LH, PT Japfa Comfeed di dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya, PT Japfa Comfeed ini secara berkesinambungan terus mengembangkan program–program sosialnya dalam pengembangan komunitas di sekitar kegiatan operasi perusahaan yang tersebar di banyak tempat dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kegiatan olahraga. Dalam hal pendidikan di awali dengan kegiatan JAPFA4Kids yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kondisi belajar dan kesehatan anak–anak di lingkungan sekitar. Dalam hal kegiatan olahraga, PT Japfa Comfeed mendukung dan mengembangkan olahraga catur. Selain bertanggung jawab kepada lingkungan dan sosial, PT Japfa Comfeed juga bertanggung jawab pada setiap karyawan untuk mendorong profesionalisme, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan praktek lingkungan bisnis yang sehat. Untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan perlu menciptakan lingkungan perusahaan yang kondusif dan sehat. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia sangat memperhatikan karyawannya dalam segala hal. PT Japfa Comfeed sangat menyadari bahwa karyawan merupakan aset penting yang dapat menentukan keberhasilan perusahaan. Maka dari itu, disamping gaji yang diberikan oleh PT Japfa Comfeed, perusahaan juga memberikan berbagai tunjangan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya. b) Tanggung Jawab perusahaan terhadap stakeholders Perusahaan di dalam menjalankan kegiatan usahanya juga memiliki tanggung jawab kepada pihak– pihak yang berkepentingan (stakeholders). Direksi sudah menyampaikan annual report dan laporan mengenai penerapan prinsip good corporate governance di PT Japfa Comfeed secara berkala dan tepat waktu kepada Pemegang Saham melalui laporan manajemen dan laporan tahunan. Selain itu, perusahaan juga telah menyediakan media untuk mengungkapkan informasi–informasi terkait perusahaan dan penerapan good corporate governance di perusahaan dan laporan tahunan yang dapat di akses oleh semua pihak yang berkepentingan melalui website perusahaan. D. Independensi Pengertian independency menurut KEP-117/M-MBU/2002 merupakan keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan prinsip–prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian merupakan suatu keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi perusahaan serta dalam pelaksanaannya selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing–masing organ perusahaan. a. Independensi Internal Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit yang bertugas dalam hal penelaahan atas informasi keuangan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan akan berhubungan dengan internal auditor pada PT Japfa Comfeed Indonesia. Komite Audit dan internal auditor pada PT Japfa Comfeed akan selalu berusaha untuk memelihara suatu tingkat kemandirian yang professional dalam menilai pelaksanaan tanggung jawab manajemennya.
Tetapi bukan berarti mereka harus bertentangan dengan manajemen, karena pada dasarnya internal auditor dan manajemen memiliki tujuan yang sama untuk perusahaan, yaitu untuk peningkatan efisiensi. Untuk memastikan kemandirian fungsi internal auditor dan memastikan bahwa temuan audit telah ditindaklanjuti dengan benar dan wajar, maka dari itu fungsi Komite Audit akan meningkatkan dan memperbaiki kerja sama yang saling menguntungkan dengan internal auditor dan manajemen eksekutif. b. Independensi dalam Pengangkatan para eksekutif Berbicara mengenai kebebasan dari benturan kepentingan maupun dari segala pengaruh atau tekanan pihak lain, maka seharusnya dalam pengangkatan Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi pun harus bebas dari segala pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi harus berjalan sesuai dengan sistem yang ada serta dilakukan secara transparan. Seorang Komisaris atau Direksi diangkat bukan berdasarkan adanya suatu hubungan kepentingan yang dapat menimbulkan keuntungan pribadi bagi salah satu ataupun kedua belah pihak, tetapi pengangkatan tersebut haruslah menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan terutama bagi perusahaan. c. Independensi dalam pemilihan KAP Dalam pemilihan dan penunjukan KAP (Kantor Akuntan Publik), PT Japfa Comfeed Indonesia menggunakan akuntan publik yang dipilih dan diputuskan serta disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini tentunya akan menjamin bahwa akuntan publik yang terpilih bebas dari segala bentuk pengaruh maupun benturan kepentingan yang dapat menyebabkan ketidakmandirian akuntan publik tersebut. E. Kesetaraan dan Kewajaran Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-117/MMBU/2002, fairness merupakan keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang–undangan yang berlaku. Dalam menunjang terselenggaranya good corporate governance yang baik, sangatlah diperlukan adanya perlindungan terhadap pemegang saham. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihakpihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dalam pola karir tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. 1) Perlindungan terhadap Pemegang Saham Perlindungan–perlindungan yang seharusnya dimiliki oleh pemegang saham, yaitu : a) Pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi yang dilakukan di Rapat Umum Pemegang Saham dan disetujui oleh pemegang saham. b) Memperoleh informasi yang lengkap tentang perusahaan secara tepat waktu dan teratur. c) Melakukan penilaian kinerja Komisaris dan Direksi dalam RUPS d) Pemegang saham memiliki kesempatan yang cukup untuk menerima dan memeriksa laporan keuangan sehingga dapat mengajukan pertanyaan yang di agendakan dalam RUPS tahunan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk memberikan perlindungan kepada pemegang saham berupa keberhasilan usaha perusahaan. Dengan demikian PT Japfa comfeed telah melakukan kewajiban mengenai hak–hak pemegang saham yang sudah dijabarkan diatas. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung terlaksananya good corporate governance yang baik dan benar. 2) Keefektifan dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada bab sebelumnya mengenai teori, sudah dijelaskan bahwa Dewan Komisaris memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting di dalam suatu perusahaan, terutama bila dikaitkan dengan upaya perusahaan untuk mewujudkan good corporate governance yang baik. Peran dari Dewan Komisaris dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi salah satu faktor kunci yang dimuat dalam good corporate governance. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), disebutkan bahwa Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat atau saran kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan. Dari pengertian tersebut, memiliki dua fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh Dewan Komisaris di dalam suatu perusahaan, yaitu fungsi sebagai pengawas dari tindakan– tindakan direksi dan fungsi utama komisaris itulah yang sesungguhnya menjadi dasar perusahaannya. Di dalam annual report yang telah di publikasikan melalui website perusahaan untuk pihak– pihak yang berkepentingan telah dijelaskan dan dijabarkan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris di dalam suatu perusahaan. Fungsi utama tersebut adalah untuk melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi.
3)
Keadilan terhadap Karyawan Perlakuan yang adil tidak hanya diperoleh oleh Pemegang Saham selaku pemangku kekuasaan tertinggi dalam perusahaan, tetapi juga kepada karyawan perusahaan. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama bagi penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Setiap karyawan juga diberikakan hak untuk mengeluarkan pendapat guna meningkatkan value perusahaan dan untuk kemajuan perusahaan. Hal ini sangatlah penting dikarenakan karyawan merupakan asset penting yang dimiliki oleh perusahaan.
SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi atas penerapan prinsip–prinsip Good Corporate Governance yang dilakukan pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Tangerang, maka dengan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 1. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk sudah mempublikasikan laporan tahunan serta analisis manajemennya di website/internet untuk tahun berakhir 2011, 2012 dan 2013. Laporan tahunan yang dibuat dalam bentuk buku dan website perusahaan sudah tepat waktu dan teratur sesuai dengan prinsip keterbukaan (transparancy). 2. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk unit Tangerang belum memiliki unit/divisi khusus yang menangani masalah good corporate governance, maka pada jajaran non-manajerial atau di tingkat manajer ke bawah, sosialisasi mengenai prinsip–prinsip good corporate governance belum merata. Hanya beberapa bagian saja yang baru mengetahui memahami serta melaksanakan pedoman GCG, itupun untuk daerah pusat. Sosialisasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja para karyawan dalam mendukung terciptanya suatu pengelolaan usaha yang baik (Accountability). 3. PT Japfa Comfeed Indonesia telah memiliki program K3LH (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup) sebagai bentuk partisipasi perusahaan untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang disesuaikan dengan pertanggungjawaban (responsibility) 4. Terdapatnya perangkapan jabatan pada level pimpinan unit yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, yaitu KA. SUB. Departemen General Affair merangkap jabatan sebagai Acting Head of Personnel & General Affair. Mengakibatkan Kurangnya Kejelasan fungsi dan independensi di dalam menjalankan tugasnya. Meningkatkan fungsi tugas Dewan Komisaris dalam mewujudkan Good Corporate Governance yang sehat (Independency). 5. Adanya perlakuan adil terhadap karyawan, hak-hak di dalam mengungkapkan pendapat dan hak terhadap pemegang saham mengenai keberlangsungan usaha di PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Fairness). B. Saran Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk unit Tangerang, maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi PT Japfa COmfeed Indonesia Tbk unit Tangerang untuk menerapkan prinsip–prinsip Good Corporate Governance secara maksimal, antara lain: 1. Mempertahankan di dalam pemberian informasi mengenai perusahaan seperti laporan tahunan dalam bentuk buku dan website/internet secara tepat waktu dan sesuai porsinya (Transparancy). 2. Sosialisasi mengenai Good Corporate Governance diharapkan dapat sampai ke tingkat level bawah dan untuk unit Tangerang ini juga harus sudah melakukan sosialisasi untuk seluruh karyawan. Porsi atau bagiannya harus dibeda–bedakan antara level atas, level menengah maupun level bawah sesuai dengan kepentingannya. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara memberikan seminar mengenai etika kerja dan bisinis perusahaan terhadap Good Corporate Governance itu sendiri dengan lebih intensif dan mendalam. Membuat unit/divisi khusus untuk menangani masalah Good Corporate Governance pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Accountability). 3. Meningkatkan program K3LH dan P2K3. Menambah program sosial untuk masyarakat sekitar seperti pemberian pengetahuan dan pentingnya lingkungan dan keselamatn (Responsibility). 4. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk unit Tangerang diharapkan tegas dalam menggunakan wewenangnya memilih pengganti sementara untuk mengisi jabatan yang kosong. Perangkapan jabatan sebaiknya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada seperti
pemberian jangka waktu, agar kedepannya tidak terjadi benturan kepentingan antara jabatan aslinya dengan jabatan sementara (Independency). 5. Menciptakan peraturan lingkungan kerja yang sehat untuk karyawan dan pihak yang berkepentingan agar dapat meningkatkan nilai kerja karyawan dalam memahami hak-hak kerja (Fairness).
REFERENSI Davis,
J.H., Schoorman, F.D., & Donalson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management,. Academy of Management.
Effendi, M.A. (2009). The power of good corporate governance: Teori dan implementasi. Jakarta: Salemba Empat. Fauver, L. & Fuerst, M.E. (2004). Does Good Corporate Governance Include Employee Representation? Evidence from German Corporate Boards. Department of Finance, University of Miami. Rochester. FCGI. (2002). The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia. Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy Communication. Ferlinda, E.D., Ribawanto, H., dan Siswidiyanto. Implementasi Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Good
Corporate Governance. Diakses 7 januari http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp
2014
dari
Kaihatu, T, S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra. KNKG. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governance Moeljono, D. (2005). Good Corporate Culture Sebagai Inti dari Good Corporate Governance. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Nzuve, S.N.M. (2002). The Impact of the Enactment of the Sarbanes Oxley Act in the United States, 2002 on the Improvement of Corporate Finance and Good Governance Behavior. SMC University School of Management. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Diakses 7 januari 2014 dari http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/dan/files/Pdf/PER01_MBU_2011%20PENERAPAN%20TATA%20KELOLA%20PERUSAHAAN%20YAN G%20BAIK%20-%20GCG.pdf Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Diakses 24 desember 2013 dari http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/maluku/files/pbi8406%20GCG.pdf Tricker, B. (2012). “Corporate Governance Principles, Policies and Practices”. Oxford. Second Edition. Suprayitno, G. (2004). “Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance”. Jakarta. IICG Sedarmayanti. (2012). Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan yang Baik”. CV. Mandar Maju. Bandung. The Indonesian Institute for Corporate Governance. (2006). Definisi Corporate Governance.
What is Corporate Governance. Diakses 1 januari 2014 dari http://www.fcgi.or.id/corporategovernance/about-good-corporate-governance.html Wymeersch, E. (2006). Corporate Governance Codes and their Implementation. Ghent University Financial Institute, ECGI.Arens, Alvin A., Elder & Beasley. (2012). Auditing and Assurance Service: An Intergrated Approach (14th ed.). New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
RIWAYAT PENULIS Muhammad Nur Fajri, lahir di kota Jakarta, 25 Oktober 1992. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi pada tahun 2014.
