BAB 4 EVALUASI PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK UNIT TANGERANG 4.1
Analisis Penelitian Dalam bab ini, akan dilakukan evaluasi atas penerapan prinsip Good
Corporate Governance seperti yang telah diuraikan dalam Bab 2. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai kualitas corporate governance yang telah dilakukan oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk unit Tangerang ini, apakah proses– proses yang dipersyaratkan tersebut telah dijalankan secara efektif dalam rangka menciptakan Good Corporate Governance yang baik dan sehat. Berdasarkan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data, alat yang digunakan yang berbentuk wawancara serta pengamatan langsung terhadap lingkungan perusahaan dan sekitarnya. Proses pengamatan langsung untuk mendapatkan hasil dilakukan ketika sedang mengunjungi perusahaan. Proses memperhatikan keadaan lingkungan perusahaan itu sendiri maupun keadaan lingkungan sekitarnya seperti kondisi jalan raya, pemukiman masyarakat, polusi udara maupun polusi suara yang dapat dilihat dan dirasakan tanpa memakai alat bantu. Wawancara merupakan proses tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan yang ditujukan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan. Proses wawancara dilakukan dengan Head of HR & GA Operation and Industrial Relation, Japfa & Related Entities. Wawancara dilakukan yang bertempat di Kantor Pusat PT Japfa Comfeed. Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diperoleh gambaran bahwa corporate governance pada perusahaan dapat dinilai baik dikarenakan sejauh ini para pengelola selalu berusaha mengupayakan yang terbaik untuk perusahaan supaya tata kelola perusahaan semakin meningkat setiap tahunnya.
43
44 Evaluasi yang dilakukan pada bab ini berdasarkan atas landasan teori yang telah diuraikan pada Bab 2. Pada evaluasi ini dilakukan perbandingan antara penerapan good corporate governance yang berlaku pada Perseroan terhadap standar penerapan good corporate governance yang terdapat pada landasan teori yang dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi. Penerapan GCG Perseroan melalui penerapan prinsip dasar Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness, pada penelitian ini dicerminkan melalui 5 (lima) aspek, yaitu: 1. Hak-Hak Pemegang Saham 2. Fungsi Perusahaan 3. Tanggung Jawab Perusahaan 4. Pengungkapan Informasi 5. Independensi
4.2
Evaluasi Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada PT Japfa Comfeed Tbk. Dalam bab sebelumnya, telah disebutkan bahwa salah satu hal terpenting dan
tujuan di dalam pelaksanaan praktek corporate governance pada suatu perusahaan adalah perhatian dan kepedulian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pihak– pihak yang berkepentingan minoritas (shareholders) terhadap perusahaan dan pihak–pihak berkepentingan mayoritas yang berhubungan dengan perusahaan (stakeholders). Sama seperti perusahaan–perusahaan lain yang berbentuk perseroan, PT Japfa Comfeed harus menghadapi, memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai macam kepentingan atau tuntutan dari para pihak pemegang kepentingan pada perusahaan (stakeholders). Hal tersebut menunjukkan bahwasanya sebagai salah satu bentuk badan usaha perseroan, maka PT Japfa Comfeed harus mampu menghadapi dan menangani konflik atau pertentangan kepentingan yang terjadi di antara para stakeholders tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan, sejak dikeluarkannya peraturan Menteri KEP No. 17/M-MBU/2002 mengenai good corporate governance, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk ini sudah mulai menerapkan sistem tata kelola perusahaan (good corporate governance) sejak berdirinya perusahaan, namun belum sepenuhnya dilaksanakan penerapan good corporate governance ini oleh karyawan perusahaan. Dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia maka PT Japfa
45 Comfeed semakin meningkatkan pemahaman mengenai good corporate governance. Sosialisasi GCG dilakukan perusahaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan di perusahaan dari jajaran tertinggi hingga jajaran terendah melalui seminar, dan pemberian informasi GCG melalui website perusahaan.
4.2.1
Transparancy (Keterbukaan) Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
KEP- 117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance, pengertian
transparansi
adalah
keterbukaan
dalam
melaksanakan
proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh PT Japfa Comfeed dengan tetap mematuhi perundang–undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip–prinsip
Good
Corporate
Governance.
Dalam
penerapan
prinsip
transparancy, PT Japfa Comfeed memiliki adanya komite audit yang dibentuk oleh perusahaan, internal auditor dan penggunaan jasa auditor independent (akuntan publik) yang berkualitas dan bereputasi. Prinsip ini diterapkan mengingat perusahaan hendaknya memiliki keterbukaan atas perolehan informasi yang tepat waktu atas kinerja perusahaan yang akan disampaikan kepada para pemegang kepentingan. Transparansi dilakukan terhadap pemegang saham dan juga kepada seluruh stakeholders perseroan. Berikut adalah pihak –pihak yang mendukung prinsip transparansi perusahaan, yaitu:
a) Akuntan Publik Hasil wawancara yang dilakukan, mengatakan bahwa PT Japfa Comfeed pada dasarnya telah menggunakan jasa akuntan publik yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan keuangan rutin. Auditor independen dipilih oleh Komisaris dan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dimana yang menjadi auditor independen PT Japfa Comfeed ini adalah Mulyamin Sensi Suryanto.
Fungsi dari penggunaan jasa akuntan publik selain sebagai pemeriksa laporan keuangan perusahaan merupakan sebagai bagian kepercayaan bagi komisaris untuk melakukan pertimbangan dalam melakukan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan juga sebagai penilaian validitas atas penyajian laporan keuangan
46 perusahaan kepada pihak yang berkepentingan bagi perusahaan. Auditor Eksternal di PT Japfa Comfeed harus independen dan bebas dari segala pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak yang berkepentingan (stakeholders).
b) Komite Audit Selain akuntan publik, unsur lain yang juga turut menunjang transparancy dari suatu perusahaan adalah Komite Audit. Perlunya kehadiran Komite Audit pada suatu perusahaan adalah untuk menjembatani kesenjangan informasi antara fungsi audit dalam perusahaan dengan pemegang saham. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Selama ini pihak yang lebih dominan atau banyak memiliki akses terhadap proses dan hasil audit adalah manajemen. Dengan kewenangan struktural yang mereka miliki, manajemen dapat memberikan masukan atau mempengaruhi auditor internal dalam menentukan informasi mana yang bisa dipublikasikan atau tidak. Manajemen sendiri juga bisa memilih untuk menindaklanjuti temuan–temuan audit atau hanya membiarkannya tanpa melakukan tindakan apapun. Sementara untuk pihak auditor sendiri tidak mempunyai jalur atau tugas selain untuk mengungkapkan temuan–temuan yang mereka dapatkan. Kehadiran Komite Audit dalam perusahaan diharapkan dapat menghentikan praktek–praktek tersebut, sehingga temuan–temuan audit tersebut dapat segera ditelusuri akar permasalahannya, dapat segera ditindak lanjuti dan dapat mengetahui kebenarannya. Komite audit tersebut bertugas untuk membantu Komisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal dan internal auditor. Di dalam annual report PT Japfa Comfeed yang sudah dijelaskan bahwa Komite Audit PT Japfa Comfeed ini bertugas dalam hal penelaahan atas informasi keuangan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Mengawasi ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang–undangan di Pasar Modal, serta peraturan perundang–undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan, dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, mengenai berbagai resiko dan tata kelola resiko yang dilakukan oleh Direksi. Dalam melakukan tugasnya Komite Audit juga berwenang untuk mengakses laporan audit internal dan laporan–laporan lain yang diperlukan serta melakukan komunikasi langsung dengan audit internal dan eksternal.
47 Hasil dari wawancara dengan Head of HR & GA Operation and Industrial Relation mengatakan bahwa Komite Audit di PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk memiliki jadwal kerja tetap di perusahaan dan di dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit akan berhubungan dengan seluruh departemen yang ada pada perusahaan. terutama dengan internal audit perusahaan. Internal audit perusahaan di dalam menjalankan kewajiban/tugasnya tidak bebas dari kekuasaan manajemen atau eksekutif perusahaan. Hal ini dikarenakan struktur organisasi internal audit berada di dalam kuasa manajemen. Sehubungan dengan tidak bebasnya posisi internal auditor dari kekuasaan eksekutif maupun manajemen perusahaan serta ditambah lagi dengan kesibukan para Dewan Komisaris dengan jabatan lain di luar PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, maka kedudukan Komite Audit sebagai lembaga pengawas internal akan semakin dibutuhkan. Komite Audit berhak mengetahui atas informasi laporan keuangan yang telah dikerjakan oleh auditor internal. Auditor internal perusahaan akan memberikan berbagai laporan tentang temuan-temuan dari pelaksanaan kegiatan keuangan sehari–hari kepada Komite Audit, kemudian Komite Audit akan memeriksa atau mengecek semua temuan yang dilaporkan oleh auditor internal tersebut. Apabila ditemuinya hal–hal yang tidak sesuai dengan ketentuan (terjadi penyimpangan atau kesalahan) dalam laporan tersebut, maka Komite Audit akan memberikan masukan atau saran perbaikan kepada auditor internal dan akan menyampaikan atau melaporkan penyimpangan tersebut kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan mengundang Direksi untuk melakukan pertemuan atau rapat dalam rangka membicarakan penyimpangan–penyimpangan yang terjadi pada perusahaan. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mengadakan rapat dengan melibatkan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan internal audit itu sendiri.
c) Rapat Perusahaan Hasil wawancara dengan Head of HR & GA Operation and Industrial Relation bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan setahun sekali. Rapat RUPS ini membahas mengenai posisi keuangan perusahaan dan usaha perusahaan. Di dalam annual report yang di publish di website mengenai rapat– rapat yang dilakukan bahwa Pada tahun 2013 Dewan Komisaris melakukan rapat secara berkala dengan tingkat kehadiran 100%. Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat bersama Direksi termasuk dengan menggunakan media video
48 conference mengingat seringkali baik Direksi maupun komisaris berada pada lokasi yang berbeda. Direksi Perseroan mengadakan rapat rutin setiap bulan dengan tingkat kehadiran 100%, juga melaksanakan tanggung jawab dan koordinasi rapat termasuk menggunakan media video conference mengingat anggota Direksi sering berada pada lokasi yang berbeda-beda. Selain itu Direksi juga menghadiri rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris setiap kuartal. Pada tahun 2012 Komite Audit Perseroan mengadakan rapat 4 kali dengan tingkat kehadiran 66,67% sampai dengan 71%. Komite Audit juga melakukan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dan tingkat kehadiran 66,67 % sampai dengan 71%. Pada tahun 2013 Komite Audit Perseroan mengadakan rapat 4 kali dengan tingkat kehadiran 100%. Komite Audit juga melakukan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dan tingkat kehadiran 100%.
d) Keterbukaan Informasi dalam Annual Report dan Internet Selain hal–hal yang telah disebutkan diatas, dalam penerapan prinsip transparancy diperlukan pula keterbukaan informasi keuangan maupun keterbukaan analisis manajemen serta informasi yang bersifat materiil yang berhubungan dengan perkembangan kegiatan usahanya. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk sudah membuat laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya dan telah mempublikasikan laporan keuangannya dalam bentuk annual report dan website perusahaan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
Menurut hasil wawancara dijelaskan bahwa PT Japfa Comfeed telah membuat laporan keuangan dalam bentuk buku yang akan disampaikan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Isi di dalam website perusahaan telah mencantumkan diantaranya visi misi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, ikhtisar keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan tata kelola perusahaan, resiko usaha, perkara yang sedang dihadapi perusahaan, informasi perusahaan dan laporan keuangan auditan yang semuanya dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan guna menunjang keterbukaan informasi yang sehat.
49 4.2.2
Accountability (Akuntabilitas) Pengertian accountability berdasarkan KEP-117/M-MBU/2002 merupakan
kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip akuntabilitas mengharuskan pimpinan Perseroan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Menurut evaluasi dari prinsip accountability adalah menyusun lembaga pengawasan yang efektif dan mendorong penerapan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang kondusif dan ada pembatasan kekuasaan antara Direksi dan Komisaris. Oleh karena itu, masing–masing organ perusahaan harus menyadari sepenuhnya hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya, pelaksanaan prinsip akuntabilitas berlandaskan pada sistem internal checks and balance yang mencakup praktek–praktek audit yang sehat. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan Auditor.
a)
Organ-organ Perusahaan Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), bahwa suatu perusahaan merupakan suatu badan hukum sendiri dengan Komisaris dan Direksi yang mewakili perusahaan. Adapun struktur umum suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) mempunyai organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan organ tertinggi, kemudian Dewan Komisaris sebagai organ yang mewakili para pemilik perusahaan (shareholders) dan mempunyai fungsi sebagai pengawas dan penasehat direksi. Organ yang ketiga adalah Dewan Direksi yang mempunyai tugas utama menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam RUPS dan ketentuan–ketentuan operasional perusahaan. Selain ketiga organ tersebut, termasuk juga didalamnya Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) yang bertugas sebagai penghubung investor (investor relation officer). Sekretaris perusahaan juga mempunyai tugas untuk mengawasi apakah perusahaan telah mematuhi peraturan tentang persyaratan yang berlaku.
50 Dengan adanya undang–undang tersebut, PT Japfa Comfeed sudah menerapkan struktur atau organ perusahaan dengan kejelasan fungsi/tugas dari masing–masing organ sebagai berikut : Dewan Komisaris a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi. b. Memberikan
pengarahan
kepada
Direksi
dalam
penyusunan,
pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja tahunan. c. menetapkan remunerasi Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi. d. mengawasi keputusan-keputusan yang diambil Direksi, meneliti dan menelaah
laporan
tahunan
yang
dipersiapkan
Direksi
serta
menandatangani laporan tahunan tersebut. e. memantau pelaksanaan pengelolaan resiko. f. memantau dan mendorong implementasi Tata Kelola Perusahaan.
Dewan Direksi Bertugas memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa meningkatkan effisiensi dan efektifitas Perseroan, memiliki peranan sebagai berikut : a. pengelolaan Perseroan melalui Tata Kelola Resiko dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. b. penerapan struktur pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan pengambilan tindakan berdasarkan temuantemuan audit internal sesuai arahan Dewan Komisaris. c. penyusunan strategi bisnis, termasuk rencana kerja dan anggaran d. pelaksanaan praktek akuntansi dan pembukuan sesuai ketentuan perusahaan publik.
Sekretaris Perusahaan Dalam hal ini Sekretaris Perusahaan memiliki peranan dalam membantu Direksi sebagai berikut : a. Menyebarluaskan informasi Perseroan kepada pihak luar, khususnya investor, masyarakat pasar modal dan para pemegang saham.
51 b. Memantau kepatuhan perseroan terhadap ketentuan dan peraturan pasar modal yang berlaku. c. Penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), Bursa Efek Indonesia, maupun masyarakat. d. Melaksanakan segala komitmen perseroan terhadap terlaksananya keterbukaan informasi.
Bagan Struktur tata kelola perusahaan Pemegang Saham
Dewan Komisaris
Dewan Direksi
Sekretaris Perusahaan
Gambar 4.1
b)
Sosialisasi Good Corporate Governance Di dalam melakukan pelaksanaan corporate governance yang baik, PT Japfa Comfeed masih belum memiliki unit/divisi khusus yang menangani tentang good corporate governance. Hal ini terlihat dalam proses sosialisasi mengenai good corporate governance pada PT Japfa Comfeed belumlah merata ke semua lapisan karyawan. Hanya lapisan atau level tertentu yang sudah mengetahui serta melaksanakan pedoman Good Corporate Governance. Untuk wilayah unit Tangerang inipun masih belum memiliki unit khusus yang menangani masalah good corporate governance dan tidak semua karyawan di unit Tangerang ini mengetahui akan tata kelola perusahaan (good corporate governance). PT Japfa Comfeed unit Tangerang
52 ini masih sangat awam mengenai pemahaman tentang good corporate governance dikarenakan kebijakan yang dilakukan hanya untuk PT Japfa Comfeed pusat dan untuk unit–unitnya hanya melakukan dan mematuhi peraturan yang dibuat oleh pusat tanpa mengetahui akan hal tersebut.
4.2.3
Responsibility (Pertanggungjawaban) Berdasarkan KEP-117/M-MBU/2002, responsibility merupakan kesesuaian
di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial sebagai anggota masyarakat, menghindari penyalahgunaan
kekuasaan,
profesionalisme,
serta
perusahaan harus mampu menciptakan kondisi lingkungan bisnis yang sehat.
Tanggung Jawab Perusahaan a) Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dan lingkungan sekitar Pada prinsip responsibility tersebut, menyatakan bahwa pengawasan terhadap perusahaan tidak hanya dilakukan oleh pemegang saham ataupun Dewan Komisaris dan Direksi tetapi dapat juga dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan nyata dari hubungan masyarakat dengan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang dikarenakan oleh kegiatan–kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan harus menyampaikan informasi atas dampak dari perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampak kegiatan perusahaan. Code of conduct perusahaan telah memuat ketentuan mengenai kepedulian perusahaan terhadaap lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan program pengembangan komunitas, PT Japfa telah memiliki divisi khusus yang menangani masalah ini yaitu CSR (Corporate Social Responsibility). PT Japfa Comfeed harus selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan. Perseroan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab lingkungan sangat penting bagi keberhasilan perusahaan di masa depan. Perseroan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk
53 menghindari kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perseroan
sebagai
perusahaan
publik
sangat
memperhatikan
ketentuan –ketentuan yang berlaku di bidang lingkungan sehubungan dengan bidang usaha Perseroan yang bergerak dalam produksi dan perdagangan pakan ternak, usaha pembibitan ayam, peternakan ayam komersial, budidaya perairan dan petenakan sapi, maka ijin lingkungan yang harus di miliki adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup (UPL) yaitu pengelolaan dan pemantuan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang
di
perlukan
bagi
proses
pengambilan
keputusan
tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Semua unit bisnis Perseroan telah memiliki ijin lingkungan UKL– UPL dan IPAL (Instalasi Penggunaan Limbah) yang di terbitkan oleh Dinas Lingkungan Pemerintah disetiap lokasi unit–unit Perseroan.
Dalam hal ini perseroan membuat tujuan untuk menempatkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) sebagai prioritas dalam semua aktifitas yang dilakukan, oleh karena itu Perseroan bertekad untuk: 1) Memenuhi
peraturan
perundang–undangan
yang berlaku
dan
persyaratan lainnya sehubungan dengan sumber bahaya yang ada di lingkungan perseroan. 2) Memastikan semua karyawan mengerti dan melaksanakan kegiatan dalam
rangka mencapai
kecelakaan
nihil
melalui
cara–cara
melakukan penghentian pekerjaan bila terjadi kondisi tidak aman, melaporkan semua kecelakaan, near miss dan kondisi tidak aman. 3) Melakukan Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) untuk mengurangi resiko dari bahaya pekerjaan yang timbul terhadap manusia, lingkungan dan peralatan pabrik. 4) Mencegah pencemaran lingkungan dan dampak negatif terhadap lingkungan dari hasil kegiatan produksi dan kegiatan lainnya. 5) Melakukan
perbaikan
secara
berkelanjutan
terhadap
kinerja
Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH).
54 6) Memberikan
kemudahan
kepada
seluruh
stakeholder
dalam
menerima dan menyampaikan informasi berkenaan dengan semua aspek pelaksanaan K3LH. 7) Meninjau ulang Sistem Manajemen dan sasaran K3LH secara periodik guna memastikan semuanya tetap sesuai dengan kondisi perseroan. 8) Melakukan koordinasi dengan Kontraktor, Suplier dan Pihak Ketiga lainnya untuk menjalankan Sistem Manajemen K3LH serta mendukung tercapainya target K3LH perseroan.
Dengan adanya keinginan untuk menjalankan program K3LH ini, maka PT Japfa ini memiliki kegiatan yang dilakukan guna mendukung hal tersebut antara lain : a. Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) disetiap unit operasi. b. Mencetak para Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3 Umum) bekerja sama dengan pihak terkait, sampai saat ini telah ada kurang lebih 50 (lima puluh) orang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum. c. Mengadakan Training Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dasar dan Lanjutan kepada seluruh karyawan. d. Mengadakan forum P2K3 Tahunan, forum ini sebagai ajang untuk koordinasi dan konsultasi antar P2K3 dalam rangka meningkatkan kinerja K3LH. e. Mengadakan workshop tentang PROPER dengan mengundang nara sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Selain dari program K3LH, PT Japfa Comfeed di dalam melaksanakan
tanggung
jawab
sosial
terhadap
masyarakat
dan
lingkungannya, PT Japfa Comfeed ini secara berkesinambungan terus mengembangkan
program–program
sosialnya
dalam
pengembangan
komunitas di sekitar kegiatan operasi perusahaan yang tersebar di banyak tempat dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kegiatan olahraga.
55 Dalam hal pendidikan di awali dengan kegiatan JAPFA4Kids yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kondisi belajar dan kesehatan anak–anak di lingkungan sekitar. Dalam hal kegiatan olahraga, PT Japfa Comfeed mendukung dan mengembangkan olahraga catur. Selain bertanggung jawab kepada lingkungan dan sosial, PT Japfa Comfeed juga bertanggung jawab pada setiap karyawan untuk mendorong profesionalisme, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan praktek lingkungan bisnis yang sehat. Untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan perlu menciptakan lingkungan perusahaan yang kondusif dan sehat. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia sangat memperhatikan karyawannya dalam segala hal. PT Japfa Comfeed sangat menyadari bahwa karyawan merupakan aset penting yang dapat menentukan keberhasilan perusahaan. Maka dari itu, disamping gaji yang diberikan oleh PT Japfa Comfeed, perusahaan juga memberikan berbagai tunjangan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya.
b) Tanggung Jawab perusahaan terhadap stakeholders Perusahaan di dalam menjalankan kegiatan usahanya juga memiliki tanggung jawab kepada pihak–pihak yang berkepentingan (stakeholders). Direksi sudah menyampaikan annual report dan laporan mengenai penerapan prinsip good corporate governance di PT Japfa Comfeed secara berkala dan tepat waktu kepada Pemegang Saham melalui laporan manajemen dan laporan tahunan. Selain itu, perusahaan juga telah menyediakan media untuk mengungkapkan informasi– informasi terkait perusahaan dan penerapan good corporate governance di perusahaan dan laporan tahunan yang dapat di akses oleh semua pihak yang berkepentingan melalui website perusahaan.
4.2.4
Independency (Kemandirian) Pengertian independency menurut KEP-117/M-MBU/2002 merupakan
keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan prinsip–prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian merupakan suatu keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas
56 dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi perusahaan serta dalam pelaksanaannya selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing–masing organ perusahaan.
a. Independensi Internal Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit yang bertugas dalam hal penelaahan atas informasi keuangan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan akan berhubungan dengan internal auditor pada PT Japfa Comfeed Indonesia. Komite Audit dan internal auditor pada PT Japfa Comfeed akan selalu berusaha untuk memelihara suatu tingkat kemandirian yang professional dalam menilai pelaksanaan tanggung jawab manajemennya. Tetapi bukan berarti mereka harus bertentangan dengan manajemen, karena pada dasarnya internal auditor dan manajemen memiliki tujuan yang sama untuk perusahaan, yaitu untuk peningkatan efisiensi. Untuk memastikan kemandirian fungsi internal auditor dan memastikan bahwa temuan audit telah ditindaklanjuti dengan benar dan wajar, maka dari itu fungsi Komite Audit akan meningkatkan dan memperbaiki kerja sama yang saling menguntungkan dengan internal auditor dan manajemen eksekutif.
b. Independensi dalam Pengangkatan para eksekutif Berbicara mengenai kebebasan dari benturan kepentingan maupun dari segala pengaruh atau tekanan pihak lain, maka seharusnya dalam pengangkatan Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi pun harus bebas dari segala pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi harus berjalan sesuai dengan sistem yang ada serta dilakukan secara transparan. Seorang Komisaris atau Direksi diangkat bukan berdasarkan adanya suatu hubungan kepentingan yang dapat menimbulkan keuntungan pribadi bagi salah satu ataupun kedua belah pihak, tetapi pengangkatan tersebut haruslah menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan terutama bagi perusahaan.
c. Independensi dalam pemilihan KAP Dalam pemilihan dan penunjukan KAP (Kantor Akuntan Publik), PT Japfa Comfeed Indonesia menggunakan akuntan publik yang dipilih dan diputuskan serta disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini tentunya akan
57 menjamin bahwa akuntan publik yang terpilih bebas dari segala bentuk pengaruh maupun benturan kepentingan yang dapat menyebabkan ketidakmandirian akuntan publik tersebut.
4.2.5
Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan) Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-
117/M- MBU/2002, fairness merupakan keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang–undangan yang berlaku. Dalam menunjang terselenggaranya good corporate governance yang baik, sangatlah diperlukan adanya perlindungan terhadap pemegang saham. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dalam pola karir tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. 1) Perlindungan terhadap Pemegang Saham Perlindungan–perlindungan yang seharusnya dimiliki oleh pemegang saham, yaitu : a) Pengangkatan anggota Komisaris dan Direksi yang dilakukan di Rapat Umum Pemegang Saham dan disetujui oleh pemegang saham. b) Memperoleh informasi yang lengkap tentang perusahaan secara tepat waktu dan teratur. c) Melakukan penilaian kinerja Komisaris dan Direksi dalam RUPS d) Pemegang saham memiliki kesempatan yang cukup untuk menerima dan memeriksa laporan keuangan sehingga dapat mengajukan pertanyaan yang di agendakan dalam RUPS tahunan.
Berdasarkan hasil wawancara bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk memberikan perlindungan kepada pemegang saham berupa keberhasilan usaha perusahaan. Dengan demikian PT Japfa comfeed telah melakukan kewajiban mengenai hak–hak pemegang saham yang sudah dijabarkan diatas. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung terlaksananya good corporate governance yang baik dan benar.
58 2) Keefektifan dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada bab sebelumnya mengenai teori, sudah dijelaskan bahwa Dewan Komisaris memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting di dalam suatu perusahaan, terutama bila dikaitkan dengan upaya perusahaan untuk mewujudkan good corporate governance yang baik. Peran dari Dewan Komisaris dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi salah satu faktor kunci yang dimuat dalam good corporate governance. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), disebutkan bahwa Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat atau saran kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan. Dari pengertian tersebut, memiliki dua fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh Dewan Komisaris di dalam suatu perusahaan, yaitu fungsi sebagai pengawas dari tindakan–tindakan direksi dan fungsi utama komisaris itulah yang sesungguhnya menjadi dasar perusahaannya.
Di dalam annual report yang telah di publikasikan melalui website perusahaan untuk pihak–pihak yang berkepentingan telah dijelaskan dan dijabarkan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris di dalam suatu perusahaan. Fungsi utama tersebut adalah untuk melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi.
3) Keadilan terhadap Karyawan Perlakuan yang adil tidak hanya diperoleh oleh Pemegang Saham selaku pemangku kekuasaan tertinggi dalam perusahaan, tetapi juga kepada karyawan perusahaan. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama bagi penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Setiap karyawan
juga
diberikakan
hak
untuk
mengeluarkan
pendapat
guna
meningkatkan value perusahaan dan untuk kemajuan perusahaan. Hal ini sangatlah penting dikarenakan karyawan merupakan asset penting yang dimiliki oleh perusahaan.
59
