b+ KEBIJAKAN PROSES PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RENCANA KERJA TAHUNAN SEKOLAH DAN RENCANA ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA SEKOLAH
TAHAP VI RKTS DAN RAPBS FINAL
EVALUASI PELAKSANAAN BOS 2010 DAN KESIAPAN MENGHADAPI PERUBAHAN KEBIJAKAN BOS 2011 DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA DINAS PENDIDIKAN Jalan, Jend. Gatot Subroto kav. 40 –41 Jakarta Selatan
2010
TAHAP IV KEPALA SEKOLAH MEMBENTUK TIM PENYUSUN DAN PERUMUSAN RKTS & RAPBS
TAHAP V PERTEMUAN SEKOLAH, KOMITE SEKOLAH DENGAN ORANGTUA/WALI MURID
TAHAP III RAKER SEKOLAH DENGAN SELURUH WARGA SEKOLAH
DRAFT RKTS DAN RAPBS
TAHAP I & II RAKER WAKIL KEPALASEKOLAH/ KOORDINATOR UNIT KERJA DENGAN STAF/GURU RAKER SEKOLAH DAN KOMITE SEKOLAH
Undang-Undang SISDIKNAS Nomor: 20 TAHUN
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP,
2003 (Pasal 34, ayat 2-3), menyatakan :
termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh
Pemerintah
dan
terselenggaranya
pemerintah
wajib
belajar
daerah minimal
menjamin
masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di
jenjang
Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk
pada
sasaran dari program BOS ini.
pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan
oleh
lembaga
pendidikan
Pemerintah,
Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan
pemerintah daerah, dan masyarakat
ketentuan: Pendanaan Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 48
Tahun
2008
tentang
Pendanaan
Pendidikan
adalah
a. SD/SDLB Kota
: Rp 400.000,00 siswa/tahun atau Rp 33.333,33 siswa/bulan
b. SD/SDLB Kabupaten
: Rp 397.000,00 siswa/tahun atau Rp.33.083,33 siswa/bulan
“Penyediaan Sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan”. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
c. SMP/SMPLB/SMPT Kota : Rp 575.000,00 siswa/tahun atau Rp 47.916,67 siswa/bulan
BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau
d. SMP/SMPLB/SMPT Kabupaten
walinya
memberikan
sumbangan
sukarela
yang
tidak
mengikat kepada sekolah.
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
: Rp 570.000,00 siswa/tahun atau Rp 47.500,00 siswa/bulan
HASIL YANG DIHARAPKAN
Total Anggaran dana BOS yang telah tersalurkan : Rp.538.171.873.750,-
Terlaksananya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
Dana BOS yang tersalur untuk membantu : 1.190.948 Peserta didik
Tahun yang bermutu di Provinsi DKI Jakarta dengan dukungan
di 3.875 Sekolah
dan keterlibatan berbagai pihak yang terkait serta tumbuhnya
Dengan Perincian :
kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
Peserta Didik - SD/SDLB
PENYALURAN DANA BOS TAHUN 2010
: 844.617
- SMP/ SMPLB/ SMPT : 354.852
Pelaksanaan program BOS di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun
Sekolah Penerima Dana BOS
Anggaran 2010, diharapkan Penyaluran dan Pencaian dapat
- SD/SDLB
terlaksana dengan baik dan dalam kurun waktu yang tepat sesuai
- SMP/ SMPLB/ SMPT : 965
: 2.943
triwulan yang ada
RINCIAN PENGELOLAAN/PENYALURAN Anggaran dan Realisasi Anggaran sampai dengan akhir bulan
DANA BOS TAHUN 2010
Desember 2010, berdasarkan SP2D mencapai 96,39% dengan rincian :
- SD/SDLB
A. PENYALURAN DAN PECAIRAN DANA BOS TRIWULAN I, II, : pagu Rp. 348.793.158.000,-
- SMP/ SMPLB/ SMPT : pagu Rp. 209.248.940.000,-
TEREALISIR : - SD/SDLB
III, IV disalurkan melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi (APBN)
yang
alokasinya
Pendidikan
Provinsi
Pendidikan
Nasional
DKI
langsung terdapat di Dinas Jakarta
melalui
dari
Dirjen
Kementerian Mandikdasmen
(Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendinas : Rp. 335.797.292.500,-
- SMP/ SMPLB/ SMPT : Rp. 202.374.581.250,-
RI)
-
Pada Periode Pertama (Januari-Maret) 2010, Tersalur
Untuk
SMP/SMPLB/SMP
pada Bulan Januari 2010
50.682.253.750,-
Terbuka
sebesar
Rp
Untuk SD/SDLB sebesar Rp 84.459.588.750,Untuk
SMP/SMPLB/SMP
Terbuka
sebesar
Rp
Berdasarkan SP2D nomor 412042P/088/110 tanggal 22 Juli
51.008.566.250,-
2010
Berdasarkan SP2D nomor 636495O/088/110 tanggal 28 Januari 2010
-
Pada
Periode
Keempat
(Oktober-Desember)
2010,
tersalur pada Bulan Oktober 2010 -
Pada Periode Kedua (April-Juni) 2010, tersalur pada Bulan April 2010
Untuk SD/SDLB sebesar Rp 83.156.026.250,-
Untuk SD/SDLB sebesar Rp 84.104.988.750,-
Untuk
SMP/SMPLB/SMP
Terbuka
sebesar
Rp
50.147.845.000,Untuk
SMP/SMPLB/SMP
Terbuka
sebesar
Rp
50.535.916.250,-
Berdasarkan SP2D nomor 608264Q/088/110 tanggal 20 Oktober 2010
Berdasarkan SP2D nomor 653696O/088/110 tanggal 19 April 2010
-
Pada Periode Ketiga (Juli-September) 2010, tersalur pada Bulan Juli 2010
Untuk SD/SDLB sebesar Rp 84.076.688.750,-
B. BOS DIALOKASIKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN- KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT : A. Untuk membeli buku teks pelajaran (BOS Buku) Sebagian dana BOS harus untuk membeli buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah sebanyak jumlah siswa. Harga buku harus mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Depdiknas. à SD : buku IPS (kelas 4, 5 dan 6) dan PKN (kelas 1 s/d 6)
à SMP: buku PKN (kelas 7 s/d 9) dan IPA (kelas 7 s/d 9) Pembelian dapat dilakukan bertahap, akan tetapi harus terpenuhi seluruhnya sebelum tahun ajaran baru. B.
ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli Genzet.
Untuk operasional sekolah (BOS Tunai) 1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru) 2. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan sekolah 3. Pembelian buku teks pelajaran 4. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba) 5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa) 6. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. 7. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah
8. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS. 10. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. 11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) 12. Pembiayaan pengelolaan BOS: alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi satu orang dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos. 13. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa: maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP dalam satu tahun anggaran.
14. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebeler sekolah.
PENJELASAN ALUR DATA SISWA PENERIMA DANA BOS :
PROSES ALUR DATA DAN PENYALURAN DANA BOS
DEPDIKNAS
DIPA
DINAS/SATKER (PENGOLAH DATA)
Keterangan :
(S P P)*
1
(S P 2 D)*
4
‐ Alur Data
3 (R T G S) *
SUKU DINAS MANAGER (PENGOLAH DATA)
BANK DKI (PENAMPUNG)
KECAMATAN (PENGOLAH DATA)
5
SEKOLAH (PENGOLAH DATA)
*) ‐ SPP (Surat Permohonan Pembayaran) ‐ SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana) ‐ RTGS (Real Time Gross Settlement)
BANK PERSEPSI (BRI/BUKOPIN/MANDIRI
K P N
1
6
1. Sekolah sebagai sumber data menyampaikan data siswa ke Dinas Pendidikan Kecamatan. 2. Dinas Pendidikan Kecamatan mengolah data untuk dikirim ke Dinas Pendidikan Wilayah Kota. 3. Dinas Pendidikan Wilayah Kota mengolah dan merekap data untuk dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. 4. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta/Satker mengolah dan merekap data siswa per wilayah kota. 5. Setelah data dianggap benar dan berdasarkan hasil rapat kordinasi dengan para manager tingkat wilayah kota, data tersebut dikirim ke Departemen Pendidikan Nasional RI untuk dianggarkan. 6. Departemen Pendidikan Nasional RI mengadakan rapat kordinasi dengan para Satker tingkat Provinsi seluruh Indonesia untuk menentukan anggaran dana BOS yang dibutuhkan oleh sekolah disetiap Provinsi. 7. Departemen Pendidikan Nasional RI pada bulan Desember menyerahkan DIPA ke Satker Provinsi DKI Jakarta
BANK DKI WILAY AH KOTA (PENYALUR)
PENJELASAN PENYALURAN DANA BOS : 7
SEKOLAH
1. Berdasarkan DIPA Dinas/Satker membuat surat permohonan pembayaran (SPP) kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN). 2. Setelah diteliti dan setujui oleh KPN, maka KPN menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D), dengan diterbitkannya SP2D menandakan bahwa dana sudah tersedia pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh KPN (Bank BRI/Bank BUKOPIN/Bank MANDIRI). 3. Bank Persepsi menyalurkan dana dengan RTGS kepada Bank DKI sebagai Bank Penampung Dana BOS. 4. Dinas/Satker membuat surat pemberitahuan kepada Bank Wilayah dengan melampirkan Cek Tunai beserta
Daftar Nama-Nama Sekolah lengkap dengan Nomor Rekening Koran Sekolah untuk menyalurkan Dana BOS ke sekolah. 5. Bank Wilayah Kota setelah mendapatkan Cek Tunai dari Dinas/Satker melaporkan ke Bank DKI untuk pemindahbukukan ke rekening Bank wilayah kota. 6. Bank DKI memindah bukukan Dana BOS ke rekening Bank wilayah kota 7. Bank wilayah kota menyalurkan Dana BOS ke sekolah atas dasar permohonan penarikan Dana BOS dari sekolah.
Bantuan Operasional Buku (BOB)
f. SMA Negeri
Rp. 27.565.800.000,-
g. SMK Negeri
Rp. 12.554.400.000,-
h. Madrasah Aliyah Negeri
Rp. 2.513.700.000,-
ALOKASI BIAYA BOP : Rp 33.500,00
DANA BOP
a. TKN siswa/bulan
: Rp 60.000,00
Selain dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Provinsi
b. SDN/MIN siswa/bulan c. SMPN/MTsN siswa/bulan
: Rp 110.000,00
d. TKLBN/SDLBN/SMPLBN siswa/bulan
: Rp 197.500,00
Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
e. SLBN siswa/bulan
: Rp 223.000,00
a. TKLB/ SDLB/ SMPLB/ TK Negeri : Rp. 2.852.352.000,-
f. SMAN siswa/bulan
: Rp 75.000,00
g. SMKN siswa/bulan
: Rp 150.000,00
DKI Jakarta juga menyalurkan dana BOP (Biaya Operasional Pendidikan yang bersumber dari dana APBD dengan Total Alokasi Rp. 1.021.928.712.000,- per tahun Anggaran 2010. Total Alokasi Dana BOP perjenjang dan jenis pendidikan di
b. SD Negeri
Rp.521.572.320.000,-
c. SMP Negeri
Rp.337.559.640.000,-
d. SMA Negeri
Rp. 83.003.400.000,-
e. SMK Negeri
Rp. 76.941.000.000,-
BOP DIALOKASIKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN- KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT : A. Untuk TKN, TKLBN, SDN/SDLN/MIN dan SMPN/SMPLBN/ MTsN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bahan Peraga Belanja Cetakan Umum Belanja Fotocopy Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan
B. Untuk SMAN dan SMKN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Peraga Belanja Cetakan Umum Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Belanja Pemeliharaan Alat Peraga/Praktik Sekolah Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan
PENYALURAN DANA BOS TAHUN 2011 Penerapan pendistribusian dana BOS tahun 2011 terdapat perbedaan pendistribusian ke Sekolah Negeri dan ke Sekolah Swasta berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 900/5106/SJ dan Nomor 02/XII/SEB/2010 tertanggal 28 Desember 2010 yaitu a. Dana BOS Untuk Sekolah Swasta diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini adalah BPKD atau UPPK BPKD Kabupaten/Kota langsung diberikan ke sekolah swasta dalam bentuk hibah yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sesuai tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan keuangan daerah. b. Dana BOS Untuk Sekolah Negeri dianggarkan melalui belanja langsung dalam bentuk program/kegiatan pada UKPD Pendidikan dalam hal ini Suku Dinas Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dimana penyusunan anggaran dimaksud diuraikan dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, Di tahun 2011 cukup aman alokasi dana BOS Kalau kita lihat dari jumlah pagu dana BOS untuk Provinsi DKI jakarta yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 247/ PMK.07/ 2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi
Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011”
waktu yakni pada bulan pertama di triwulan I dikarenakan adanya perbedaan perlakuan :
a. Jakarta Pusat mendapat alokasi: Rp. 57.895.475.000,-
e. Jakarta Timur mendapat alokasi: Rp.164.897.450.000,-
a. Tahun 2010 dana BOS baik untuik sekolah Negeri maupun untuk Sekolah Swasta perlakuan pendistribusiannya sama tidak ada perbedaan, sedangkan untuk penyaluran Dana Bos Tahun 2011 ada perbedaan penyaluran dana BOS terhadap sekolah Negeri yang menggunakan pemecahan 3 (tiga) kode rekening anggaran : Kode rekening dana Belanja Pegawai, kode rekening Belanja Barang/ Jasa dan kode rekening Belanja Modal yang masing-masing besaran prosentasinya ditentukan, sedangkan penyaluran dana BOS di Sekolah Swasta yakni dengan cara hibah yang diawali dengan adanya naskah perjanjian hibah daerah.
f. Adm Kep Seribu mendapat alokasi: Rp. 1.738.753.000,-
b. Adanya perbedaan sumber dana
b. Jakarta Utara mendapat alokasi: Rp. 83.860.425.000,c. Jakarta Barat mendapat alokasi: Rp.117.823.375.000,d. Jakarta Selatan mendapat alokasi: Rp.126.504.350.000,-
Jumlah Total alokasi = Rp.552.719.828.000,(Lima ratus lima puluh dua milyar tujuh ratus Sembilan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah,-)
Tahun 2010 sumber dana BOS ada pada Dana Dekonsentrasi (APBN) yang dananya ada didalam DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Namun dana tersebut masih belum bisa direalisasikan karena sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada berkaitan dengan penyaluran dana BOS tahun 2011, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dapat menghambat terealisasinya penyaluran dana bos tepat
• Sedangkan Di RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2011, disebutkan bahwa mekanisme penyaluran BOS mengikuti pola desentralisasi dengan alasan: (1) Sesuai PP 38 Tahun 2007; (2) Arah kebijakan RKP 2011 tentang Transfer Daerah
• Disepakati bahwa dana BOS nantinya akan dialihkan melalui mekanisme “transfer ke daerah” yaitu : (i) di dalam struktur APBN akan dimasukkan ke dalam kelompok Dana Penyesuaian; dan (ii) dana BOS akan dikirim langsung dari kas Negara ke kas daerah, kemudian akan disalurkan ke rekening sekolah dengan mengikuti mekanisme struktur dana APBD. c. Sampai dengan saat ini kami sudah bersurat ke Kemendikans untuk mendapat informasi dan penegasan tentang kapan waktu penyaluran dana dari Kemenkeu kepada piahak Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar kami dapat melakukan penelusuran ke pihak BPKD Provinsi DKI Jakarta selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) kapan akan menyalurkan dananya ke sekolah sekolah penerima dana BOS (Surat Kepala Dinas Pendidikan yang ditujukan ke Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 8378/-1.851.91 Tanggal: 10 Desember 2010 sampai dengan saat ini belum di tanggapi oleh pihak Kemendinas) Tapi terlepas apapun kebijakan tentang penyaluran dana BOS dari tahun 2010 menjadi seperti yang akan diterapkan di Tahun 2011, pihak sekolah dalam memanfaatkan dana BOS yag didapat harus melalui mekanisme penyusunan APBS yang dibuat pada awal tahun pelajaran berlangsung yaitu biasanya disusun pada bulan juli pada setiap tahunnya.
Jadi penggunaannya sesuai dengan kebutuhan sekolah yang sudah direncanakan bersama dengan pihak sekolah dan pihak Komite sekolah, dan telah dituangkan dalam naskah APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) bukan berdasarkan keinginan yang mendadak, sehingga pertanggungjawabannyapun sudah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya dan sudah ada di dalam naskah APBS serta peng spj an nya juga dibuat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
