KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Tahun 2011
Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta, 2011 1
Pokok Bahasan
A
Sekilas Program BOS
B
Kebijakan Perubahan Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2011
2
A Sekilas Program BOS
3
Dasar Pertimbangan
1/2
UU No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Pasal 34: Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 51:
Pengelolaan satuan pendidikan dasar dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah
Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan. Sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber dan kegiatan sekolah, secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan spesifik sekolah dengan prinsip efisiensi, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.
4
Dasar Pertimbangan
2/2
PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 3: Biaya pendidikan terdiri dari: Biaya Satuan Pendidikan a. Biaya Investasi b. Biaya Operasi c. Bantuan Biaya Pendidikan d. Beasiswa Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan Biaya Pribadi Peserta Didik Pasal 5: Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. 5
Tujuan Program BOS Umum : Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Khusus: • Membebaskan seluruh siswa SD/MI negeri dan SMP/MTs negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). • Membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. • Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs swasta. 6
Kontribusi BOS Dalam Pemenuhan Biaya Operasi Sekolah
No
Jenjang
1
SD/MI
2
SMP/MTS
Standar Biaya Operasi * 580,000
Unit Cost BOS ** 397,000
710,000
570,000
% kontribusi 68.4% 80.3%
*) PERMENDIKNAS No. 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) **) Rata-rata unit cost BOS di Kabupaten .
7
Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2005- 2010 Kementerian Pendidikan Info jumlah anggaran tiap provinsi berdasar pada jumlah sekolah dan siswa
Dinas Pendidikan Provinsi
Konsolidasi jumlah sekolah dan siswa tiap provinsi
Informasi jumlah siswa
• •
Alokasi Anggaran
Tim Managemen BOS Provinsi Transfer dana Ke rekening sekolah (block grant)
Sekolah
• • •
KEUNTUNGAN Perencanaan mudah dan cepat karena dialokasikan via DIPA Provinsi. Penyaluran dana ke sekolah cepat dan seragam antara sekolah negeri dan swasta. Dana disalurkan sebagai hibah. Peran Pemerintah Provinsi dominan. Monitoring dan evaluasi mudah dan cepat.
KELEMAHAN • Belum memenuhi amanat PP 38/2007 (urusan pendidikan dasar adalah kewenangan Kab./Kota). • Peran Kab./Kota minim. • Tidak ada sinkronisasi BOS dengan program Pemda Kab./Kota. 8
B Kebijakan Pengalihan Penyaluran Dana BOS Tahun 2011
9
Kebijakan Pengalihan Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2011 • PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota: “...urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar...”
• Rencana Kerja Pemerintah 2011: “...Mulai Tahun 2011, Dana BOS yang selama ini dianggarkan melalui anggaran Kementerian Pendidikan Nasional akan dipindahkan ke dana penyesuaian, dimana dana BOS tersebut akan disalurkan langsung dari Kas Negara ke Kas Daerah kemudian akan disalurkan langsung ke rekening sekolah dengan mengikuti mekanisme APBD...” 10
Landasan Hukum Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana BOS Tahun 2011 UU No. 10/2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011
PERMENKEU No. 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Penyesuaian untuk BOS bagi Kab./Kota 2011
PERMENDIKNAS No. 37/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011
SEB Mendagri-Mendiknas No.900/5106/SJ/2010 No. 02/XII/SEB/2010
Payung hukum mekanisme penyaluran dana BOS melalui transfer ke daerah Mengatur penetapan jumlah dan mekanisme transfer dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah
Mengatur penetapan jumlah dan penggunaan dana BOS di tingkat Sekolah Mengatur mekanisme transfer dana BOS dari Kas Umum Daerah ke Sekolah
11
Prinsip Dasar Dana BOS Tahun 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pengalihan mekanisme penyaluran Dana BOS tidak mengubah prinsip dasar pengelolaan Dana BOS di sekolah. BOS tidak terlambat disalurkan ke sekolah setiap Triwulan-nya. Penyaluran dana BOS dalam bentuk uang tunai (tidak dalam bentuk barang), tepat jumlah, dan tepat sasaran. BOS tidak digunakan untuk kepentingan di luar BOS. Petunjuk pelaksanaan/ penggunaan tetap berpedoman pada Panduan Kemendiknas. Pengalihan penyaluran bukan berarti sebagai pengganti kewajiban daerah untuk menyediakan BOSDA. Penyaluran Dana BOS ke Sekolah tidak perlu menunggu pengesahan APBD. Disamping menyediakan BOSDA, Kab./Kota harus menyediakan dana untuk manajemen Tim BOS Kab./Kota (termasuk monitoring dan evaluasi) Kewenangan mengelola dana BOS tetap berada di sekolah (prinsip Manajemen Berbasis Sekolah). 12
Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2011
Catatan: PMK BUD PPKD RKA SP2D KPA SPM BPP
: Peraturan Menteri Keuangan : Bendahara Umum Daerah : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah : Rencana Kegiatan & Anggaran : Surat Persetujuan Pembayaran Dana : Kuasa Pengguna Anggaran : Surat Perintah Membayar : Bendahara Pengeluaran Pembantu
Info jumlah sekolah dan siswa tiap Kab./Kota
Kas Umum Negara KEMENKEU Alokasi anggaran: • per Kab./Kota PMK • per SekolahPERMENDIKNAS SEB Mendagri-Mendiknas
•info jumlah sekolah dan siswa tiap Kab./Kota • info kekurangan/ kelebihan dana
Kementerian Pendidikan
Kas Umum Daerah KAB./KOTA (BUD/PPKD) •SP2D •transfer ke BPP
3
2
•RKA •SPM
Dinas Pendidikan (BPP & KPA) transfer dana
1
transfer dana
4
Sekolah Negeri
Sekolah Swasta
13
Titik Kritis, Potensi Masalah, dan Solusi Titik Kritis
BUD/PPKD
1 sekolah swasta
BUD/PPKD
2 BPP/Dinas Pend.
Potensi Masalah • Keterlambatan penyaluran dana dari BUD/PPKD ke sekolah swasta. • Salah nomor rekening.
Solusi Dinas Pendidikan segera menyampaikan ke BUD/PPKD: • Rincian alokasi per sekolah swasta. • Draft Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) per sekolah swasta. • Nomor rekening sekolah swasta yang valid (tetap menggunakan nomor rekening BOS tahun 2010) Keterlambatan Pemda/Dinas Pendidikan segera: penyampaian RKA • Menetapkan KPA dan BPP. dan SPM dari • Menerbitkan SK Pengangkatan Tim Dinas Pendidikan Manajemen BOS ke BUD/PPKD. • Menyusun SPP. • Menerbitkan SPM dan menyerahkan ke 14 BUD/ PPKD untuk diterbitkan SP2D.
Titik Kritis, Potensi Masalah, dan Solusi Titik Kritis BUD/PPKD
3 BPP/Dinas Pend.
BPP/Dinas Pend.
4 Sekolah Negeri
Lanjutan
Potensi Masalah Solusi Keterlambatan Dinas Pendidikan segera: penyampaian SP2D • Melakukan koordinasi secara intensif dan transfer dana dengan BUD/PPKD. dari BUD/PPKD ke • Memastikan dana sudah harus diterima Dinas Pendidikan. sekolah paling lambat 7 hari kerja sejak dana ada di BUD/PPKD. • Keterlambatan penyaluran dana dari Dinas Pendidikan ke sekolah negeri. • Salah nomor rekening
Dinas Pendidikan segera : • Menyiapkan dan check validitas rekening sekolah negeri (sekolah menggunakan rekening BOS 2010). • Melakukan transfer langsung ke sekolah setelah dana BOS diterima dari BUD/PPKD. 15
Sasaran Program BOS 2011
Jenjang Jumlah Pendidikan Sekolah SD SMP TOTAL
Jumlah Siswa
Unit Cost per siswa (Rp ribuan)
Jumlah Dana (Rp Trilyun)
397 (Kab) 146.904 27.225.299 400 (Kota)
10,824
570 (Kab) 9.526.216 575 (Kota)
5,441
34.185
181.089 36.751.515
16,265
16
Permasalahan yang Menghambat • PPKD meminta RKA secara detail dari tiap sekolah. • Butuh waktu yang cukup lama untuk membuat RKA di sekolah • Perlu Peraturan Bupati untuk mengeluarkan SP2D di beberapa daerah • Beberapa Daerah kurang memahami Surat Edaran Bersama Mendagri dan Mendiknas – No. 900/5106/SJ – No. 02/XII/SEB/2010 17
Harapan Triwulan II • Dana dapat lebih cepat dicairkan ke sekolah • Laporan Triwulan I tidak dijadikan prasyarat untuk pencairan dana triwulan II
18
HARAPAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI 1. Setiap bulan sekali ada koordinasi secara rutin dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melihat perkembangan pelaksanaan Program BOS. 2. Pemerintah provinsi melakukan asistensi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih perlu pendampingan khusus untuk kelancaran Program BOS. 3. Pemerintah Provinsi memantau pelaksanaan program BOS di Kabupaten/Kota. 4. Pemerintah Provinsi menyampaikan Laporan pelaksanaan program BOS kepada Pemerintah Pusat 5. Pemerintah Provinsi memberikan masukan untuk perbaikan program BOS pada tahun berikutnya 19
...pendidikan hari esok harus lebih baik dari hari ini...
Insya Allah
20
