KEBIJAKAN BOS TA 2015 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2015
Disampaikan dalam Sosialisasi BOS TA 2015 (Bidakara & Sahid Jaya) Jakarta, 2 Desember2014
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI
Dasar Hukum BOS 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 4. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Perpres 162/2015 tentang Rincian APBN TA 2015; 7. PMK yang mengatur mengenai penyaluran BOS.
2
LATAR BELAKANG UU 20/2003 ttg Sisdiknas : setiap warga negara usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah (Pusat dan Daerah) wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yg diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah maupun masyarakat Untuk itulah : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar
Kebijakan BOS 1. Dana BOS dialokasikan dalam APBN untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar yang lebih bermutu. 2. Dana BOS dialokasikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta digunakan untuk: Biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar, dan Mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Dana BOS merupakan pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dan bukan merupakan pengganti BOS Daerah (BOSDA). 4. Perhitungan Kebutuhan Alokasi Dana BOS diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Dana BOS disalurkan dari rekening kas negara ke rekening kas umum daerah untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. 4
BOS
Naik dr Rp580 ribu pada th 2014
Rp800 Ribu /Siswa/ Tahun
SD/SDLB KABUPATEN/ KOTA
Rp1 Juta /Siswa/ Tahun
Naik dr Rp710 ribu pada th 2014
SMP/SMPLB/SMPT KABUPATEN/KOTA
5
Alokasi BOS TA 2015 Pagu Nasional Dalam APBN Rp31.298.300.000.000
BOS di Daerah Tidak Tepencil Rp30.213.135.200.000
BOS di Daerah Tepencil Rp880.221.800.000
Dana Cadangan BOS Rp204.943.000.000
Kebijakan alokasi BOS TA 2015 untuk Daerah Otonom Baru: Penetapan alokasi BOS per daerah induk/DOB akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pembagian data jumlah siswa antara daerah induk dan DOB. 6
Perkembangan Alokasi BOS TA 2010 - 2015 35000
31.298
31.093
30000 25000
22,441
20000
16,161
23,595
22,435
23,447
24,075
24,920
16,812
16,266
15000 10000
5000
1,154
546
1,012
845
205
0 2010
2011
2012
BOS
TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BUFFER FUND
BOS 16.266.039.176.000 22.441.115.420.000 22.434.827.210.000 24.074.700.000.000 31.093.357.000.000
2013
2014
2015
TOTAL BOS
BUFFER FUND 545.966.584.000 1.153.684.580.000 1.012.072.790.000 845.039.330.000 204.943.000.000
TOTAL BOS 16.160.595.778.000 16.812.005.760.000 23.594.800.000.000 23.446.900.000.000 24.919.739.330.000 31.298.300.000.000
APBN Komponen Transfer ke Daerah
Ditetapkan dalam Peraturan Presiden: Perpres 162/2014 tentang Rincian APBN 2015
Rincian Alokasi BOS untuk satuan pendidikan dasar masing-masing kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Kemendikbud.
APBD PROVINSI Pendapatan Daerah • Lain-lain Pendapatan Yang Sah. 8
Untuk BOS Tahun 2014 diatur dalam PMK yang mengatur mengenai alokasi BOS, yaitu PMK 201/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS TA 2014 Untuk BOS tahun 2015: Rincian Alokasi diatur dalam Perpres 162/2014 tentang rincian APBN TA 2015 (Lampiran XXI berisi hanya rincian alokasi saja, tidak ada norma pengaturan) Pengaturan mengenai mekanisme penyaluran/pelaporan BOS diatur dalam PMK yg mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana transfer ke daerah dan dana desa Revisi PMK 183/PMK.07/2013 (proses final, akan segera ditetapkan) Substansi RPMK revisi dimaksud, khususnya yg terkait dg BOS, relatif tidak banyak berubah
9
Periode Penyaluran Triwulan
1
2
3
I
II
III
IV
Minggu ketiga Januari
7 Hari Kerja Awal April
7 Hari Kerja Awal Juli
7 Hari Kerja Awal Oktober
7 Hari Kerja Setelah Diterima di Kas Daerah
7 Hari Kerja Setelah Diterima di Kas Daerah
7 Hari Kerja Setelah Diterima di Kas Daerah
7 Hari Kerja Setelah Diterima di Kas Daerah
7 Hari Kerja Sebelum Triwulan I Berakhir
7 Hari Kerja Sebelum Triwulan II Berakhir
7 Hari Kerja Sebelum Triwulan III Berakhir
14 Hari Kerja Sebelum 31 Des
1
Penyaluran Dana BOS dari RKUN ke RKUD Provinsi.
2 3
Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Rek. Sekolah. Penyaluran Dana Cadangan BOS Ke RKUD Provinsi setelah ada Rekomendasi Kemendikbud. 10
Periode Penyaluran Semester
I 1
Minggu ketiga Januari
II
7 Hari Kerja Awal Juli
2
7 Hari Kerja Setelah Diterima Di Kas Daerah
7 Hari Kerja Setelah Diterima Di Kas Daerah
3
7 Hari Kerja Sebelum Semester I Berakhir
14 Hari Kerja Sebelum 31 Des
1
Penyaluran Dana BOS dari RKUN ke RKUD Provinsi.
2 3
Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Rek. Sekolah. Penyaluran Dana Cadangan BOS Ke RKUD Provinsi setelah ada Rekomendasi Kemendikbud.
11
TRIWULAN I, II, III
TRIWULAN IV
• Diperhitungkan dalam penyaluran BOS Triwulan berikutnya. • Diperhitungkan dalam penyaluran Triwulan I BOS TA berikutnya, setelah memperhatikan Rekomendasi dari Mendikbud.
SEMESTER I
• Diperhitungkan dalam penyaluran BOS Semester berikutnya.
SEMESTER II
• Diperhitungkan dalam penyaluran Semester I BOS TA berikutnya, setelah memperhatikan Rekomendasi dari Mendikbud.
(Kurang Salur) Rekomendasi kurang salur yg diterima Kemenkeu dari Kemendikbud (rekomendasi disampaikan paling lama 30 hari kerja sebelum berakhirnya Tw berjalan) menjadi dasar penyaluran dana cadangan kepada Propinsi 12
Penyaluran Bos per Triwulan/Semester Rek. SD
A
KPPN Jkt II
A
Bank
A
Keterangan: A
Mekanisme transfer per Triwulan, ¼ atau ½ dari Alokasi Dana BOS.
B
Mekanisme penyaluran sesuai ketentuan APBD.
Kas Provinsi
Rek. SMP
B
KPA DJPK
Rek. SD
Rek. SD
Rek. SMP
13
Penyaluran Dana Cadangan Bos per Triwulan/Semester
A
Pemprov
Rek. SD
Kemdikbud B
Rek. SD
C
KPPN Jkt C II
Keterangan: A. Perhitungan Kurang /Lebih Salur. B. Rekomendasi kurang/lebih salur. C. Mekanisme transfer per Triwulan. D. Mekanisme penyaluran sesuai ketentuan APBD.
Bank C
Kas Provinsi
Rek. SMP
D
KPA DJPK
Rek. SD
Rek. SMP
14
PROVINSI Laporan BOS
Laporan Realisasi Penyaluran BOS Kemenkeu cq.DJPK
Dokumen: • Realisasi Penyaluran Dana BOS dari RKUD ke Rek. Sekolah per Triwulan/ Semester. • Realisasi Penyaluran Dana Cadangan BOS dari RKUD ke Rek. Sekolah per Triwulan/Semester.
Laporan Realisasi Penyerapan BOS Rekomendasi Kurang/Lebih Salur
Kemdikbud cq.DJPD
Dokumen: Kurang Salur /Lebih Salur Dana Bos, Jumlah Siswa.
15
Penyelesaian Kurang Salur dan Lebih Salur Kurang Salur /Lebih Salur terjadi karena perubahan jumlah siswa. Buffer Fund anggaran yang disediakan diluar BOS yang telah diperkirakan perhitungan per daerah berdasarkan perkiraan jumlah murid. Kurang Salur dibayarkan menggunakan Buffer Fund. Lebih Salur Diperhitungkan pada penyaluran triwulan/semester berikutnya.
Buffer Fund
TERIMA KASIH
