1
1
FAQ Apa BOS itu ? Apa Tujuan BOS ? Apa Tujuan khusus BOS ? Berapa besaran BOS ? Penggunaan BOS untuk apa saja? Bagaimana sistem pelaporan BOS
? Bagaimana kalau dana BOS yg diterima melebihi jumlah siswa riil ?
2
Pengertian BOS
BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar
3
Tujuan Umum BOS
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
4
Tujuan Khusus BOS Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih; Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
5
Besaran Dana BOS Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun
6
Mekanisme Penyaluran Dana Bos Tahun 2012 Kementerian Keuangan RI
Penyampaian Permendikbud alokasi dana BOS, nomor rekening dan NPHD persekolah per-Kab/Kota
SKPD Pendidikan Provinsi
Transfer dana BOS perprovinsi sesuai PMK dana BOS 2012
Kas Umum Daerah Provinsi
Permendagri Pengaturan Pengelolaan Dana BOS
Hibah berupa uang ditransfer ke masingmasing rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota
Sekolah Negeri/Swasta Catatan: Penyaluran dana BOS tahun anggaran 2012 akan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke satuan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta dalam bentuk hibah sesuai dengan daftar sekolah 7dan 7 sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:
Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan; Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut; Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk
sekolah swasta).
8
Tim Manajemen BOS Sekolah 1. Penanggungjawab • Kepala Sekolah 2. Anggota • Bendahara BOS sekolah • Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah.
9
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah
Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2); Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada; Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan; Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03); Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS- 04); Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan 10 bebas pungutan (Formulir BOS-05);
Tata Tertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Sekolah Memastikan keakuratan data yang diisikan dan
dilaporkan; Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport; Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain; Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada siswa di sekolah yang bersangkutan. (pasal 11 Permendiknas No 2 Tahun 2008)
11
Permendiknas No 2 Tahun 2008 tentang Buku. Buku. Pasal 11 Pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah/madrasah, dinas pendidikan pemerintah daerah, pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan, baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan atau kepada satuan pendidikan yang bersangkutan, kecuali untuk buku-buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan dinyatakan dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
12
PENGGUNAAN DANA BOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Penggantian buku teks pelajaran yang rusak Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa Kegiatan Ulangan dan Ujian Pembelian bahan-bahan habis pakai Langganan daya dan jasa Perawatan sekolah Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
13
..........................PENGGUNAAN DANA BOS 9. 10. 11. 12. 13.
Pengembangan profesi guru Membantu siswa miskin Pembiayaan pengelolaan BOS Pembelian perangkat komputer Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS
14
PENGGUNAAN DANA BOS DI SEKOLAH (1) No
Komponen Pembiayaan
Item Pembiayaan
Penjelasan
1
Pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran
• Mengganti yang rusak • Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
Perhatikan Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 Tentang Buku
2
Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
• • • • •
Termasuk untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru
Biaya pendaftaran Penggandaan formulir Administrasi pendaftaran Pendaftaran ulang Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
15
PENGGUNAAN DANA BOS DI SEKOLAH (2) No 3
Komponen Item Pembiayaan Pembiayaan Kegiatan • PAKEM (SD) pembelajaran • Pembelajaran dan ekstra Kontekstual (SMP) kurikuler • Pengembangan siswa pendidikan karakter • Pembelajaran remedial • Pembelajaran pengayaan • Pemantapan persiapan ujian • Olahraga,kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, • UKS
Penjelasan Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran & biaya transportasinya (termasuk di SMPT), biaya transportasi & akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba 16
PENGGUNAAN DANA BOS DI SEKOLAH (3) No
Komponen Pembiayaan
Item Pembiayaan
4
Kegiatan Ulangan dan Ujian
• Ulangan harian, • Ulangan umum, • Ujian sekolah
5
Pembelian •Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk bahanbahan habis siswa, buku inventaris •Langganan koran, majalah pendidikan, pakai
Penjelasan Termasuk fotocopy, penggandaan soal, honor koreksi ujian & honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa
majalah ilmiah, majalah sastra •Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah •Pengadaan suku cadang alat kantor
17
PENGGUNAAN DANA BOS DI SEKOLAH (4) No 6
Komponen Pembiayaan
Item Pembiayaan
Langganan •Listrik, air, dan telepon, internet daya dan jasa (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar •Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru •Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah yang tidak ada jaringan listrik
Penjelasan Penggunaan Internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000 per bulan
18
PENGGUNAAN DANA BOS DI SEKOLAH (5) No 7
Komponen Item Pembiayaan Pembiayaan Perawatan • Pengecatan, perbaikan Sekolah atap bocor, perbaikan pintu dan jendela • Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
Penjelasan Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik. Jika dalam keadaan mendesak dan tidak ada sumber dana lainnya, dana BOS dapat digunakan untuk pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat
19
PENGGUNAAN DANA BOS DI SEKOLAH (6) No 8
Komponen Pembiayaan Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
Item Pembiayaan
Penjelasan
• Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM) • Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD) • Pegawai perpustakaan • Penjaga Sekolah • Satpam • Pegawai kebersihan
Sekolah negeri boleh menggunakan tidak lebih dari 20% dana BOS yang diterima untuk komponen pembiayaan ini.
20
PENGGUNAAN DANA BOS DI SEKOLAH (7) No 9
Komponen Pembiayaan
Item Pembiayaan
Penjelasan
Pengembangan • KKG/MGMP Khusus untuk sekolah yang profesi guru dan KKKS/ memperoleh hibah/block grant MKKS. pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut.
21
PENGGUNAAN DANA BOS DI SEKOLAH (8) No
Komponen Pembiayaan
Item Pembiayaan
Penjelasan
10 Membantu •Memberikan tambahan bantuan biaya Siswa Miskin transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah •Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) •Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) sebanyak penerima SSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di sekolah tersebut; 22
PENGGUNAAN DANA BOS DI SEKOLAH (9) No
Komponen Pembiayaan
11 Pembiayaan Pengelolaan BOS
Item Pembiayaan
Penjelasan
• Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk) • Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos
23
PENGGUNAAN DANA BOS DI SEKOLAH (10) No
Komponen Pembiayaan
12 Pembelian perangkat komputer
Item Pembiayaan • Desktop/work station • Printer atau printer plus scanner
13 Biaya lainnya • Alat jika seluruh peraga/media komponen 1 s.d pembelajaran 12 telah • Mesin ketik terpenuhi • Peralatan UKS pendanaannya dari BOS
Penjelasan Masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran. Peralatan komputer tersebut harus ada di sekolah. Bagi sekolah yang mendapatkan DAK tidak boleh menggunakan dana BOS untuk membeli alat peraga/media pembelajaran IPS, IPA dan Lab. Bahasa
24
LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS 1. 2. 3.
4.
5.
Disimpan dengan maksud dibungakan; Dipinjamkan kepada pihak lain; Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar; Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/ Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut; Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 25
LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS 7.
8. 9. 10. 11. 12.
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima SSM; Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; Membangun gedung/ruangan baru; Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; Menanamkan saham; Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; 26
LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS 12.
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
13.
Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
27
PELAPORAN
Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya. Laporan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana (Formulir BOSK7) dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporanlaporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.
28
WAKTU PELAPORAN
Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/ Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Untuk tertib administrasi dan kemudahan dalam proses pemeriksaan, setiap sekolah harus menyusun laporan triwulanan untuk disimpan di sekolah. Untuk memudahkan rekapitulasi laporan BOS setahun, sekolah wajib mengisikan laporan per triwulan di EDIS online. 29
PERTANGGUNG JAWABAN DI SATUAN PENDIDIKAN Permendagri 62 Tahun 2011
1. Kepala satuan pendidikan dasar bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. a. Dokumen pertanggungjawaban BOS di satuan pendidikan dasar: b. NPH BOS c. bukti-bukti pengeluaran yang sah. 2. Dalam hal penggunaan BOS bagi satuan pendidikan dasar negeri menghasilkan aset tetap, kepala satuan pendidikan dasar negeri yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dilakukan pencatatan sebagai barang milik daerah sesuai Per-UU. 30 30
PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR PERMENDIKBUD 44 Tahun 2012 sebagai pengganti PERMENDIKBUD 60 TAHUN 2011
31
Sumber biaya pendidikan Sekolah Negeri PASAL 5 ◦ a. anggaran pendapatan dan belanja negara; ◦ b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; ◦ c. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya; ◦ d. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta ◦ didik atau orang tua/walinya; ◦ e. bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat; ◦ f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau ◦ g. sumber lain yang sah. 32
Sumber biaya pendidikan Sekolah Swasta PASAL 5
bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan; pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya; bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya; bantuan Pemerintah; bantuan pemerintah daerah; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; bantuan lembaga lain yang tidak mengikat; hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau sumber lain yang sah. 33
KETENTUAN PUNGUTAN di sekolah Swasta
didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah; dan dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar terpisah dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. 34
Pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
35
Sekolah Negeri
Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/ataupemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
36
Standarisasi Pendataan
• • • • •
Struktur Data Mekanisme Model pendataan Program aplikasi pendataan Kebijakan
Mekanisme Pendataan
DATA SEBAGAI PRASYARAT PENYALURAN BANTUAN/PROGRAM
Progres Report Pendataan Dikdas Prov. DIY
Progres Report Pendataan edis online Prov. DIY
PENDATAAN BOS Data
siswa PPDB 2012/2013 sebagai dasar penyaluran triw 4 Data siswa PPDB 2012/2013 sebagai dasar alokasi BOS 2013
42
LAKUKAN SEGERA Entri data sekolah 2012/2013 di EDIS online Entri laporan BOS di EDIS online Batas waktu bulan 29 September 2012
www.dikpora.jogjaprov.go.id/edis
43
PENGADUAN : TIM Menejemen BOS Prov. DIY Jln. Cendana 9 Yogyakarta Telpon : 0274 513005 Fax : 0274 513132 Email :
[email protected] Website : www.dikpora.jogjaprov.go.id
Surat
44
Informasi selengkapnya silahkan kunjungi website kami di
www.dikpora.jogjaprov.go.id
