EVALUASI MANAJEMEN PENGELOLAAN KAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BVDRAGmi HILm

Jumal Ekonomi

Volume 18, Nomor 1 Maret 2010

EVALUASI MANAJEMEN PENGELOLAAN KAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BVDRAGmi HILm Yuneita Anisma, dan Elian Susanti Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru - Pekanbaru 28293 ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas pemerintah daerah apakah telah memadai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah semua penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah daerah telah dicatat sebagai penerimaan dan pengeluaran bendahara umum daerah. Penelitian ini dilaksanakan di pemerintahan daerah Kabupaten Indragiri Hilir - Propinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif serta pemeriksaan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan kas. Pengumpulan data dilakukan melelui Penelitian kepustakaan (library research) dan Penelitian lapangan (field research) Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum mempunyai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sehingga penerapan pengelolaan keuangan daerah menj'adi beraneka ragam. (2) Penatausahaan kas pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Pengendalian Intern Pengelolaan Kas pada Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah lemah. Key Word: Manajemen Pengelolaan Kas PENDAHULUAN Latar Belakang Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan Negara yang mencakup U U No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, U U No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan U U Nomor 15 Tahim 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, telah menetapkan landasan dalam pengelolaan keuangan negara baik dari aspek perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pengelolaan kas daerah merupakan permasalahan penting dalam kehidupan bemegara juga diatur dalam paket undang-undang tersebut. Pengelolaan kas merupakan kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat

-132-

Jurnal Ekonomi

Volume 18, Nomor 1 Maret 2010 berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

Fungsi pengelolaan kas daerah mulai dari perencanaan kas, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas, pengelolaan kas kurang dan kas lebih, dan pelaporannya merupakan fungsi dari Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Namun demikian, dalam pelaksanaannya pemerintah mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengelolaan kas daerah. Kesulitan tersebut terjadi karena: 1. Sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas pemerintah daerah belum memadai 2. Terdapat indikasi pemerintah daerah terkait tidak meiakukan pisah batas secara tepat waktu atas saldo kas sehingga saldo kas yang disajikan per 31 Desember 2007 tidak menggambarkan kondisi yang sebenamya 3. Terdapat indikasi penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah daerah tidak selundmya dicatat sebagai penerimaan dan pengeluaran Bendahara Umum Daerah. Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai sistem pengendalian intem atas pengelolaan kas pemerintah daerah (khususnya daerah kabupaten Indragiri Hilir - Prop. Riau) apakah telah memadai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah semua penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah daerah telah dicatat sebagai penerimaan dan pengeluaran bendahara umum daerah. STUDI KEPUSTAKAAN Pelaksanaan An^aran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA-SKPD) ' DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 angka 61). 2. Penyusunan An^aran Kas Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup imtuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk dan

-133-

Volume 18, Nomor I Maret 2010

Jurnal Ekonomi

perkiraan arus kas keluar. Anggaran kas mempunyai peranan penting sebagai alat kontrol dan pengendalian. Dalam Permendagri 13 Tahun 2006 paragraf 2 tentang anggaran kas pasal 125 menyatakan Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD kemudian disampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) bersamaan dengan rancangan memenuhi DPA-SKPD dan pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. 3. Surat Penyediaan Dana (SPD) Surat Penyediaan Dana dibuat oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemda dalam kebutuhan SKPD. Surat Penyediaan Dana (SPD) digimakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu. 4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPD. SPP diajukan dengan SPD sebagai dasai jumlah yang diminta untuk dibayarkan kepada SKPD. 5. Surat Perintah Membayar (SPM) Proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah tahap penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari pengajuan SPP. Surat Perintah Membayar juga terdiri dari 4 jenis yaitu Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) dan Pembayaran Langsung (LS). 6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D sifatnya spesifik yaitu satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM. 7. Pelalcsanaan Belanja Pelaksanaan belanja yang dilakukan untuk meiakukan suatu kegiatan wajib dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara tepat waktu dengan didukung oleh dokumen-dokumen pendukung. Dokumen tersebut diberikan pada bendahara pengeluaran sebagai dasar pembuatan SPJ dan mencatat pelaksanaan belanja tersebut dalam: Buku kas umum pengeluaran, Buku pembantu pengeluaran perincian objek, Buku pembantu kas tunai, Buku pembatu simpanaivTsank, Buku pembantu panjar, Buku pembantu pajak.

-134-

Jumal Ekonomi

Volume 18, Nomor 1 Maret 2010

8. Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan/ganti/tambah UP kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas pengelolaan UP adalah B K U pengeluaran, ringkasan per rincian obyek, bukti penyetoran PPN/PPh ke kas daerah dan register penutupan kas.Selain meiakukan pertanggungjawaban administratif, bendahara juga harus membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dikirimkan ke BUD dalam rangka pertanggungjawaban fungsional. Manajemen Pengelolaan Kas Daerah 1. Pengertian Kas Daerah Menurut Permendagri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 angka 46, definisi Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampimg seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Dalam pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Dengan demikian maka kas daerah adalah iiang daerah yang tersimpan di: a. Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD b. Rekening Operasional BUD yang terdiri dari (1) Rekening Operasional Penerimaan; dan (2) Rekening Operasional Pengeluaran 2. Mekanisme Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan uang negara/daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahim 2007 yang pada pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Pengelolaan kas pada pemerintah daerah terdiri dari pengelolaan kas anggaran dan pengelolaan kas non anggaran. Dalam Permendagri nomor 13 Tahun 2006 pada Bab IX tentang pengelolaan kas pasal 179 sampai dengan pasal 182, dimana pasal 179 menyatakan bahwa BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan untuk mengelola kas daerah tersebut BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat serta penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

-135-

Jumal Ekonomi

Volume 18, Nomor 1 Maret 2010

Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahim 2006 Pasal 183 Ayat 2 menyatakan penerimaan kas non anggaran antara lain adalah potongan Taspen, potongan Askes, potongan PPh, potongan PPN, penerimaan titipan uang muka, penerimaan uang jaminan dan penerimaan lainnya yang sejenis. 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kas daerah Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kas daerah adalah a. Kepala daerah b. Kepala SKPD c. Bendaharan Umum Daerah yaitu: 1) . Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD (pasal 1 angka 19 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). 2) . Bendahara adalah seti^ orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah (pasal 1 ai^ka 14 U U 1 Tahun 2004 ) . Bendahara di SKPD dapat terdiri dari: a) . Bendahara Penerimaan b) . Bendahara Pengeluaran 3) . Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007) 4) . Badan lain yang ditunjuk Kepala daerah berdasarkan penunjukkan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007. 4. Pengelolaan kas setidaknya meliputi area (Bab IX Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) : a. Mekanisme Pembukaan Rekening Pembukaan rekening kas daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank yang ditentukan oleh gubemur/bupati/walikota dan penunjukan bank yang sehat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah serta diberitahukan kepada DPRD. 2) Dalam U U Nomor 1 tahun 2004 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh gubemur^upati/walikota. 3) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening

-136-

Jurnal Ekonomi

Volume 18, Nomor 1 Maret 2010 penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah (Permendagri Nomor 13 tahim 2006).

b. Rekening Operasional SKPD Dalam pasal 30 dan 32 U U 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Gubemur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening imtuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Gubemur/bupati/walikota mengangl^t bendahara untuk menatausahakan penerimaan dan pengeluaran satuan kei^a perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. c. Mekanisme Penerimaan Operasional BUD

dan Pengeluaran pada RKUD dan Rekening

Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. Saldo rekening penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umimi daerah. Rekening pengeluaran diisi dengan dana yang bersimiber dari rekening kas imium daerah. Jimilah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Peraturan tentang Pengelolaan Kas Ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan kas daerah antara lain adalah : 1. Peraturan umum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; 2. Peraturan khusus yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 3. Peraturan yang ditetapkan pemerintahan daerah a) . Perda b) . Peraturan Kepala Daerah c) . KebijakanBUD Evaluasi Manajemen Pengelolaan Kas Untuk mengevaluasi manajemen pengelolaan kas, perlu dilakukan identifikasi atas hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah imtuk menyusun dan atau melaksanakan ketentuan pengelolaan kas terhadap aturan mengenai pengelolaan kas, antara lain: 1. Apakah pemerintah daerah telah menyusun amanat kententuan pasal 28 ayat (3) U U Nomor 1 Tahun 2004 untuk menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan uang daerah. 2. Apakah pemerintah daerah menyusun dan menerapkan upaya penertiban rekening pemerintah daerah yang menampung uang milik daerah.

-137-

Volume 18, Nomor I Maret 2010 Jurnal Ekonomi 3. Apakah pemerintah daerah telah menynsim amanat ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 untuk menyusim peraturan kepala daerah tentang pelaksanaan tugas dan wewenag kuasa BUD. 4. Apakah pemerintah daerah telah menyusim amanat ketentuan pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 untuk menyusun peraturan kepala daerah tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. 5. Apakah pemerintah daerah telah menyusun amanat ketentuan pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 untuk menyusun peraturan kepala daerah tentang ketentuan mengenai kontrak kerja pemerintah daerah dengan badan yang ditunjuk untuk melaksanakan penerimaan dan/ atau pengeluaran daerah dalam rangka mendukung kegiatan operasional SKPD. 6. Apakah pemerintah daerah telah menyusun amanat kententuan pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 untuk menyusun peraturan kepala daerah tentang pengenaan sanksi serta penetapan besaran, tata cara penggunaan, pembukaan, dan penutuapan rekemng, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban uang persediaan. 7. Apakah pemerintah daerah telah menyusun amanat kententuan pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 untuk menyusun peraturan kepala daerah tentang penempatan uang daerah pada bank umum. Pemeriksaan Kas Setelah dilakukan identifikasi atas hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyusun dan atau melaksanakan ketentuan pengelolaan kas terhadap aturan mengenai pengelolaan kas, kemudian dilakukan pemeriksaan atas dokumen kas yang telah didapat. Secara garis besar pemeriksaan {auditing) dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang membandin^can antara kondisi sebenamya terjadi dengan kondisi yang seharusnya. Pengertian pemeriksaan menumt Messier, Glover, Prawitt dalam bukunya Auditing & Assurance Services (2005:16) disebutkan: "Audit adalah suatu proses sistematis mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan." Sedangkan pengertian pemeriksaan menumt Arens, Elder dan Beasley dalam bukunya Auditing (2003:11) adalah: "Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria, auditing should be done by a competent, independent person." Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa auditing atau pemeriksaan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan -138-

Jurnal Ekonomi

Volume 18, Nomor 1 Maret 2010 independen, iintuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai infomiasi kuantitatif dari kesatuan ekonomi tertentu dengan tujuan menentukan apakah informasi-informasi telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mencerminkan secara tepat peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi tertentu, dan kemudian melaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Komponen Laporan Keuangan Daerah terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neraca c. Laporan Arus Kas d. Catatan atas Laporan Keuangan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam meiakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip akuntansi tersebut antara lain: 1. Basis Akuntansi 2. Nilai Historis {Historical Cost) 3. Realisasi {Realization) 4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal {Substance Over Form) 5. Periodisitas {Periodicity) 6. Konsistensi {Consistency) 7. Pengungkapan Lengkap {Full Disclosure) 8. Penyajian Wajar {Fair Presentation) METODOLOGI PENELITIAN Dalam penelitian ini penulis memperoleh data data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan {library research) dan Penelitian lapangan {field research). Dari penelitian lapangan ini penulis memperoleh data mengenai sejarah objek penelitian, struktur organisasi, kegiatan objek penelitian dan data lain yang berhubungan dengan penulisan mi dan dalam meiakukan penelitian, penulis berusaha menganalisis semua data yang berhubungan dengan permasalahan, yang didasarkan pada metode analisis yakni metode analisis kualitatif, teknis yang akan digunakan adalah dengan uraian.

-139-

Jurnal Ekonomi

Volume 18. Nomor 1 Maret 2010

HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi manajemen pengelolaan ini dilakukan dengan menganalisa dokumen yang diterima/masuk dengan menggunakan program pemeriksaan kas, Berita acara pemeriksaan kas serta konfirmasi dengan pihak Bank Riau Cabang Tembilahan selaku bank yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan kas daerah serta wawancara pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan kas seperti BUD, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Dari analisa dan pemeriksaan diketahui terdapat beberapa kekurangan dalam manajemen pengelolaan kas pada Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain: Prosedur Pencairan Dana SP2D pada Tahun An^aran 2007 Belum Sesuai dengan Ketentuan Berdasarkan pemeriksaan pada dokumen penatausahaan keuangan daerah di bendahara pengeluaran memmjukan beberapa hal berikut: a) Penyetoran dari pecairan cek dana SP2D oleh para bendahara pengeluaran ke rekening bank bendahara pengeluaran dilakukan tidak tertib, terkadang dari dana UP/GU/TU yang diterima ada yang disetor seluruhnya pada saat menerima SP2D tersebut, terkadang yang disetorkan hanyalah sebagian, atau terkadang secara penuh tidak disetorkan. Bahkan terdapat Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragriri Hilir tidak pemah memasukan dana UP/GU/TU yang cair selama Tahun Anggaran 2007 ke dalam rekening bank-nya, padahal brankas di kantor rusak dan tidak dapat digunakan sehingga uang APBD tersebut disimpan sendiri oleh Bendahara Pengeluran secara tunai. Hal ini mengakibatkan semakin besamya kesempatan penyalahgunaan dana APBD. Berdasarkan konfirmasi dengan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku BUD menjelaskan bahwa pada tahun 2007 pihak keuangan belum meiakukan peijanjian dengan pihak bank bahwa SP2D tersebut menq)akan perintah pencairan/pemindahbukuan yang menggantikan cek, sehingga pada tahun 2007 masih perlu digunakan cek atas SP2D yang diterbitkan. b) Pencairan dana SP2D-LS barang dan jasa juga tidak tertib, dimana dari SP2DLS tersebut ada yang langsung dibayarkan kepada pihak ketiga tapi ada juga yang pencairannya melalui cek tunai kepada bendahara pengeluaran, untuk selanjutnya bendahara pengeluaran yang membayarkan kepada pihak ketiga. Hal ini menambah panjang prosedur pembayaran kepada pihak ketiga dan juga menimbulkan kerawanan penyalahgunaan dana APBD. Hal tersebut mengakibatkan semakin besamya kesempatan penyalahgunaan dana APBD dan hilangnya kesempatan menerima jasa giro karena tidak masuknya uang persediaan dalam rekening bank masing-masing SKPD. Penatausahaan Penerimaan yang Belum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku Dalam pembahan APBD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2007 telah dianggarkan pendapatan sebesar Rp845.244.680.636,44 dengan target

-140-

Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 2010 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp37.293.785.149,00 melalui 21 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu : 1 Dinas Pendidikan 2 Badan Perpustakaan dan Kearsipan 3 Dinas Kesehatan 4 RSUD Puri Husada 5 Dinas Pekerjaan Umum 6 Dinas Perhubungan 7 Dinas Lingkungan Hidup 8 Badan Kependudukan dan Capil 9 Dinas Koperasi dan UKM 10 Kantor Kebudayaan, Seni, dan Pariwisata 11 Kesbangpolinmas

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Pemberdayaan Masy. Desa Dinas Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebiman Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan

Berdasarkan pemeriksaan pada dokumen pengelolaan penerimaan yang dilakukan oleh para Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Penerimaan, menunjukan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Penyetoran penerimaan oleh para Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD ditujukan ke Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) secara tunai, tidak disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah. Penyetoran tersebut dilakukan secara tidak tertib dan melebihi batas maksimal penyetoran yaitu di atas 1 (satu) hari keija setelah penerimaan uang kas. Penyetoran dari penerimaan tersebut dilakukan dalam beberapa hari sekali, atau pada akhir bulan penerimaan. 2. Penyetoran penerimaan oleh Bendahara Penerimaan Dispenda ke kas daerah dilakukan dengan jangka w^aktu yang bervariasi dan melebihi batas maksimal penyetoran yaitu di atas 1 (satu) hari keija setelah penerimaan uang kas. Bendahara Penerimaan Dispenda menyetorkan penerimaannya dalam waktu yang tidak tertib, yaitu dalam beberapa hari sekali, atau pada akhir bulan penerimaan. Selain itu diketahui bahwa para Bendahara Penerimaan Pembantu (kecuali Bendahara Penerimaan Pembantu di RSUD) tidak pemah menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran ataupun secara fungsional kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) seperti format yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Hal ini mengakibatkan para Penggxma Anggaran dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Bendahara Umvrai Daerah (BUD) tidak dapat meiakukan pengendalian secara optimal terhadap pendapatan daerah yang dikelola oleh para Bendahara Penerimaan Pembantu. Pada tahim 2007, Laporan yang dihasilkan oleh para bendahara tersebut hanya menyajikan informasi target/anggaran pendapatan dengan realisasinya saja, tapi nilai dari penerimaan yang belum disetor tidak terlibat.

-141-

Jurnal Ekonomi

Volume 18, Nomor 1 Maret 2010

Pengendalian Intern Pengelolaan Kas pada Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir lemah Berdasarkan hasil pemeriksaan kas {Cash opname) dan wawancara dengan para Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Penerimaan diketahui terdapat beberapa kelemahan pengendalian intem pengelolaan penerimaan, antara lain: a) Uang kas belimi disetor ke rekening kas daerah tetapi hanya disimpan di brankas. b) SKPD tidak mempunyai rekening bank dan tidak pula mempimyai brankas sehingga kas disimpan secara pribadi oleh bendahara. c) Bendahara Penerimaan Pembantu menitipkan uang penerimaaimya pada brankas Bendahara Pengeluaran atau disimpan sendiri secara tunai oleh para bendahara yang bersangkutan, tidak berada dalam rekening bank. Pengendalian Intem pada Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Masih Lemah Berdasarkan pemeriksaan kas dan wawancara serta pemeriksaan terhadap dokumen pengelolaan keuangan pada para Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kega Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2007 menunjukan beberapa kelemahan pengendalian intem seperti perintah pembukaan rekening tidak melalui keputusan resmi, hanya berdasarkan perintah lisan dari atasan dan pemberitahuan lisan dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Hal tersebut mengakibatkan tidak tertibnya penatausahaan pengeluaran pada SKPD yang dapat menurunkan kualitas informasi keuangan yang dibasilkan oleh SKPD di atas serta dapat menimbulkan kerawanan penyalahgunaan dana APBD. Terdapat Sisa Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Tahun Anggaran 2007 Terlambat Disetor Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penatausahaan keuangan pada para Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) imtuk APBD Tahun Anggaran 2007 diketahui terdapat sisa UYHD yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah. Sisa UYHD yang belum disetor tersebut dapat menimbulkan kerawanan penyelewengan penggunaan dana APBD. Dan hal tersebut dapat mempengaruhi ketepatan waktu dan kualitas informasi dari laporan keuangan pemerintah daerah. Penatausahaan Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Belum Sesuai dengan Ketentuan Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah diketahui: 1. Buku penatausahaan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran hanyalah Buku Kas Umum (BKU) yang berbentuk B K U panjar karena saldo akhir bulanan selalu nihil, sedangkan buku pembantu penatausahaan yang lain seperti BKU, buku pembantu simpanan/bank, buku pajak dan rekapitulasi pengeluaran per

-142-

Jurnal Ekonomi

2.

3. 4.

5.

6.

Volume 18, Nomor 1 Maret 2010

rincian objek belum dibuat. Untuk register SPP dan register SPM telah dibuat oleh bendahara pengeluaran. Pencatatan pengeluaran pada B K U adalah pengeluaran panjar kegiatan imtuk masing-masing bagian dalam sekretariat daerah, dimana pembayarannya melalui masing-masing kepala bagian. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja baik administratif ataupun fimgsional) belum pemah dibuat di tahun 2007. Dalam masing-masing bagian di sekretariat daerah tidak mempunyai bendahara pengeluaran pembantu, tapi masing-masing bagian tersebut membuat B K U dan SPJ yang ditujukan kepada bendahara pengeluaran dan PPK sekretariat daerah, tapi penyampaiarmya tidak ratin. Terhadap laporan dari masing-masing bagian tersebut, bendahara pengeluaran tidak meiakukan evaluasi dan rekapitulasi menjadi pengeluaran sekretariat daerah. Terhadap laporan dari masing-masing bagian tersebut, PPK sekretariat daerah juga meiakukan evaluasi tapi tidak mtin dilaksanakan.

Kondisi di atas menunjukan bahwa proses penatausahaan pengeluaran pada sekretariat daerah adalah tidak wajar karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum sebagaimana yang ditetapkan dalam berbagai peraturan. B K U dan SPJ yang dihasilkan oleh masing-masing bagian di sekretariat daerah secara hukum adalah tidak sah, sebab tidak ada bendahara dalam bagian tersebut, yang ada sebenamya hanyalah para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), apalagi masing-masing bagian tidak secara mtin membuat B K U dan SPJ tersebut.

PENUTUP Kesimpulan Pemerintah Kabupaten Indragui Hilir belum mempunyai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sehingga penerapan pengelolaan keuangan daerah menjadi beraneka ragam. Penatausahaan kas pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengendalian Intem Pengelolaan Kas pada Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Indrs^iri Hilir lemah Saran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan agar meningkatkan pengendalian intem pengelolaan kas dengan mengacu pada peraturan yang ada. Sebaiknya dilakukan pengarahan atau sosialisasi mengenai pengelolaan kas daerah yang lebih mendalam karena kompleksnya masalah pengelolaan kas dimana melibatkan banyak pihak.Dalam penunjukan Bendahara-bendahar (pejabat pengelola kas daerah) benar-benar memperhatikan kemampuan SDM karena dalam prakteknya terdapat banyak bendahara yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

-143-

Jurnal Ekonomi

Volume 18, Nomor 1 Maret 2010

DAFTARPUSTAKA Litbang Pemeriksaan. 2007. Juknis Pemeriksaan LKPD. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neeara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tim Penyusxm Modul Diklat Fungsional Auditor. 2005. Pengelolaan Dan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah (APBD). Jakarta: Pusdiklat Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan. Tim Penyusun. 2007. Program Pemeriksaan Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2006 Pada Provinsi. Kabupaten/Kota D i Riau Dan Kepulauan Riau. Pekanbaru: Auditorat Utama Keuangan Negara IV Perwakilan BPK-RI di Pekanbaru. Tim Sosialisasi Undang-Undang Bidang Keuangan Negara. 2004. Himpunan Undang-Undang Bidang Keuangan Negara. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat. Messier, William F., Glover, Steven M . , and Prawitt, Douglas F. 2005. Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach. Buku Satu dan Buku Dua. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat. http://www.pekanbaru.bpk.go.id

-144-