Begiyama Fahmi Zaki Universitas Lampung
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PENGELOLAAN SUB TERMINAL AGRIBISNIS
Begiyama Fahmi Zaki, Nurmayani, S.H., M.H., Marlia Eka Putri, S.H., M.H. Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35146 Email :
[email protected] ABSTRACT Local government District Tanggamus through dept. of plant food and horticulture sunshine policy focused on re-functioned as regulator, facilitator, motivator and on the basis of need of STA consideration to increase the value added for farmers and market agents, In addition to educate husbandman to improve the quality of their products and also changes the pattern of thought at agribusiness, as well as one source of revenue; in addition to develop market access that it is intended to raise revenue traders and husbandman horticulture in the county of Tanggamus. Advocates policies are factors: District Tanggamus is sentra production of horticulture; Human resources support; The participation of the local government District Tanggamus which is positive; And public awareness about the importance of consuming fruits and vegetables. Yet there was a factor of the economy in the policy which is this: Budget constraints; Farmers lack of capital in the cultivation of horticulture; Inadequate infrastructure in STA; and yet the existence of local regulations about Tanggamus Regency in STA. Keyword : Government Policy, District Tanggamus, Sub Terminal Agribusiness
ABSTRAK Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan kebijakan yang berfokus kepada fungsinya sebagai regulator, fasilitator, dan motivator dengan dasar pertimbangan perlu adanya STA untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani dan pelaku pasar, di samping untuk mendidik petani agar memperbaiki kualitas produknya sekaligus mengubah pola pikir kearah agribisnis serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, selain itu untuk mengembangkan akses pasar yang tujuanya untuk meningkatkan pendapatan pedagang dan petani hortikultura di
1
Begiyama Fahmi Zaki Universitas Lampung
Kabupaten Tanggamus. Faktor pendukung kebijakan tersebut yaitu: Kabupaten Tanggamus merupakan sentra produksi hortikultura; Sumber daya manusia yang mendukung; Partisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang positif; dan Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur. Namun terdapat faktor penghambat di dalam kebijakan tersebut yaitu: Keterbatasan dana; Kurangnya permodalan petani dalam berbudaya hortikultura; Infrastruktur yang belum memadai pada STA; dan Belum adanya Peraturan daerah tentang STA di Kabupaten Tanggamus. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Kabupaten Tanggamus, Sub Terminal Agribisnis.
dipergunakan
I. PENDAHULUAN Pertanian merupakan salah satu sektor yang penting dalam kehidupan manusia, dapat dikatakan setiap saat manusia selalu
sebesar-besarnya
untuk
kemakmuran rakyat”. Pemerintah dalam hal ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas nasib rakyatnya.
membutuhkan hasil dari produk pertanian,
Menimbang Pasal 33 Ayat (3) Undang-
baik
pangan
Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-
maupun hortikultura. Bahkan hasil dari
Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
produk pertanian akan selalu dibutuhkan
Hortikultura.
sampai manusia tutup usia. Indonesia
Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
merupakan negara agraris yang mayoritas
Hortikultura sebenarnya telah memberikan
penduduknya
petani.
kepastian hukum terhadap pengembangan
Namun tingkat kesejahteraan petani di
hortikultura sesuai dengan perkembangan
Indonesia sangatlah rendah. Apabila hal
dan tuntutan dalam masyarakat.
dalam
sektor
tanaman
bekerja
sebagai
Terbentuknya
Undang-
tersebut terus-menerus terjadi bukan tidak mungkin masyarakat di Indonesia yang berkeinginan menjadi petani semakin lama semakin menurun. Sedangkan mengenai jaminan kemakmuran rakyat sudah diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “ Bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai
oleh
negara
dan
Meskipun sebagai
demikian, faktor
pemasaran
penentu
hasil
keberhasilan
sebuah usaha masih menjadi kendala utama bagi petani kita. Posisi petani dalam rantai tata niaga (pemasaran) sangat lemah. Beberapa
sebab
yang
menjadikan
lemahnya posisi petani dalam rantai tata niaga adalah :
2
Begiyama Fahmi Zaki Universitas Lampung
1. Market share (pangsa pasar) petani relatif terbatas, sehingga petani
yang
hanya
agribisnis dan peningkatan kesejahteraan
akan
bertindak
sebagai
terkait
dengan
pembangunan
penerima harga, bukan penentu
pertanian
adalah
harga;
infrastruktur
pemasaran
2. Komoditas
yang
dihasilkan
dengan
mengembangkan antara
mengembangkan
lain
lembaga
umumnya cepat rusak, sehingga
pemasaran Sub Terminal Agribisnis (STA)
mengharuskan untuk menjualnya
yang
secepat mungkin;
Kabupaten Tanggamus.
3. Lokasi
produksi
yang
transportasi
pengangkutan
hasil
4. Kurangnya
informasi dan
diinginkan
harga,
kuantitas oleh
yang
konsumen,
sehingga membuat petani dengan mudah diperdaya oleh lembagalembaga berhubungan
pemasaran
yang
langsung
dengan
5. Kebijakan pemerintah masih jauh menguntungkan
Kebijakan-kebijakan lebih
petani.
yang
menguntungkan
ada
mereka-
mereka yang terlibat dalam rantai tata niaga ketimbang petani. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus berupaya
Kecamatan
Gisting
Sub
Terminal
merupakan
Agribisnis
salah
satu
(STA),
upaya
untuk
memperbaiki
posisi
tawar
petani.
Keberadaan STA ini dikonsepsikan dekat dengan
produsen
dalam
rangka
mendekatkan pelayanan pemasaran formal ke petani dan kelompok tani sehingga petani lebih memiliki akses ke pasar penjualan hasil dan tujuan membantu petani meningkatkan nilai tawar petani
petani; dan
dari
di
menanggulangi kurangnya akses pasar dan
produksi;
kualitas
berada
relatif
terpencil sehingga kesulitan akses
telah
nilai tambah petani dan produk agribisnis,
untuk
menangani
permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran dan meningkatkan
(bargaining
position) dapat
terwujud.
Pengelolaan STA tidak hanya sebagai tempat pelelangan produk agribisnis tetapi juga sebagai tempat pelayanan berbagai kepentingan pelaku agribisnis (petani, pengolah dan pedagang). Dalam
Surat
Keputusan
Bupati
Tanggamus No. B 244/30/12/2011 tentang Penetapan Lokasi Sub Terminal Agribisnis (STA) Hortikultura dan Sayuran di Pekon Gisting
Atas
Kecamatan
Gisting
Kabupaten Tanggamus, yang menjadi
3
Begiyama Fahmi Zaki Universitas Lampung
dasar pertimbangan perlu adanya Sub
Penelitian
hukum
normatif
empiris
Terminal Agribisnis (STA) adalah untuk
menjadi pilihan dan dipergunakan dalam
meningkatkan nilai tambah bagi petani dan
pengumpulan data dan bahan hukum.
pelaku pasar, di samping untuk mendidik petani
agar
memperbaiki
kualitas
produknya sekaligus mengubah pola pikir kearah agribisnis serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, selain itu untuk mengembangkan akses pasar yang tujuanya untuk meningkatkan pendapatan pedagang
dan
petani
hortikultura
di
Kabupaten Tanggamus. Sebenarnya jika kebijakan
seperti
yang
dilakukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam
pemberdayaan
petani
menuju
kesejahteraan dilakukan oleh daerah lain, terutama daerah yang berada di Provinsi Lampung, bukan hal yang tidak mungkin tingkat kesejahteraan petani meningkat. Selain itu hal tersebut dapat meningkatkan
2.1 Pendekatan Masalah Penelitian
dengan
menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu: 1. Pendekatan
normatif,
adalah
pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berlaku
peraturan-peraturan dan
kaitannya
literatur dengan
yang
yang
erat
Kebijakan
Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini lebih
khusus
terhadap
Kabupaten
Tanggamus dalam hal pengelolaan Sub Terminal Agribisnis. 2. Pendekatan empiris, adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi tentang kejadian yang terjadi
pihak pertimbangan
dilakukan
pada prakteknya dan terhadap pihak-
pendapatan suatu daerah. Dengan
ini
tersebut
dan
yang
dianggap
mengetahui
masalah yang berhubungan dengan
berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti
Kebijakan
Pemerintah
tertarik untuk mengadakan penelitian yang
Kabupaten
Tanggamus
dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi
pengelolaan Sub Terminal Agribisnis.
dengan
judul
“Kebijakan
Daerah dalam
Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanggamus Dalam Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis”.
2.2 Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
II. METODE PENELITIAN
Data Primer
4
Begiyama Fahmi Zaki Universitas Lampung
Data primer adalah data yang diperoleh
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
melalaui wawancara dengan pihak yang
Provinsi
terkait dengan permasalahan, dalam hal ini
Daerah Kabupaten/Kota
dan
Pemerintahan
keterangan akan diambil dari Petani
6) Peraturan Pemerintah Nomor 06
Hortikultura Kabupaten Tanggamus, Dinas
Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Tanaman
Pangan
Barang Milik Negara/ Daerah;
Kabupaten
Tanggamus
Pedagang
dan
dan
Petani
Hortikultura serta
Asosiasi
7) Peraturan Pemerintah Nomor 58
Sayur
(APPS)
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kabupaten Tanggamus.
Keuangan Daerah; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Data Sekunder
Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Data sekunder adalah data diperoleh dari
Pedoman
kepustakaan
Barang Milik Daerah;
dan
dokumentasi,
yang
merupakan hasil penelitian dan pengolahan
9) Peraturan
Teknis
Pengelolaan
Daerah
Kabupaten
orang lain, yang sudah tersedia dalam
Tanggamus Nomor 01 Tahun
bentuk buku-buku.
2010
a. Bahan hukum primer merupakan bahan
Pengelolaan Keuangan Daerah;
hukum yang bersifat mengikat yaitu berupa
perundang-undangan
yang
tentang
10) Keputusan
Pokok-Pokok
Gubernur
Lampung
Nomor G/ 429/ B.X/ HK/ 2010
terdiri dari:
tentang Pemberian Hak Sewa
1) Undang-Undang Dasar 1945;
Tanah Milik Pemerintah Provinsi
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
Lampung yang Terletak di Pekon
2010 tentang Hortikultura;
Gisting
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan
Daerah;
Talang
Padang Kabupaten Tanggamus Kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Kecamatan
tentang
Keuangan
Antara
11) Keputusan
Bupati
Tanggamus
Perimbangan
Nomor B 244/ 30/ 12/ 2011
Pemerintah
tentang Penetapan Lokasi Sub
Pusat Dan Daerah;
Terminal
Agribisnis
(STA)
5) Peraturan Pemerintah Nomor 38
Hortikultura Sayuran Di Pekon
Tahun 2007 tentang Pembagian
Gisting Atas Kecamatan Gisting
Urusan
Kabupaten Tanggamus;
Pemerintahan
Antara
5
Begiyama Fahmi Zaki Universitas Lampung
12) Keputusan
Bupati
Tanggamus
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-
Nomor B. 245/ 30/ 12/ 2011
bahan hukum yang memberi penjelasan
tentang Penunjukan Kepala Dinas
tambahan terhadap bahan baku primer
Tanaman
Pangan
yang
Hortikultura
Sebagai
Dan Kuasa
Penanda
Tangan
Kerjasama
Pemerintah
diperoleh
kepustakaan
Perjanjian
yang
Daerah
berdasarkan
yaitu
berkaitan
studi
literatur-literatur dengan
masalah
pengawasan dan pertanahan.
Kabupaten Tanggamus Dengan
c. Bahan baku tersier yaitu bahan-bahan
Asosiasi Pedagang Dan Petani
hukum yang memberikan tambahan
Sayur
informasi dan penjelas terhadap bahan
(APPS)
Pengelolaan Agribisnis
Dalam
Sub (STA)
Hal
Terminal
hukum
Hortikultura
primer
dan
bahan
sekunder itu sendiri, seperti Kamus
Dan Sayuran Di Pekon Gisting
Hukum,
Kabupaten Tanggamus;
Indonesia, dan bahan-bahan
13) Keputusan
Bupati
hukum
Kamus
Besar
Bahasa media
Tanggamus
lainnya seperti surat kabar dan bahan-
Nomor B. 165/30/ 12/ 2011
bahan hasil pencarian melalui internet
tentang Pembentukan Pengurus
yang berkaitan dengan permasalahan
ASosiasi Hortikultura Kabupaten
penelitian ini.
Tanggamus Masa Bhakti 20112016;
2.3 Pengumpulan Data
14) Keputusan Bupati Tanggamus B.
Untuk memperoleh data yang benar dan
130/ 27/ 11/ 2013 tentang Tim
akurat dalam penelitian ini ditempuh
Sosialisasi
Pemanfaatan
prosedur sebagai berikut:
Terminal
Agribisnis
Sub (STA)
Kabupaten Tanggamus 2013; dan 15) Keputusan
Kepala
800/592/
30/
Dinas
2011
1.
No.
tentang
Studi
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data
Rumah
membaca,
Packaging
(Library
Reasearce)
Pembentukan Pengurus Pengelola Kemasan
Kepustakaan
yang
dilakukan mengutip,
dengan
cara
mencatat
dan
Grading House Sub Terminal
memahami berbagai literatur yang ada
Agribisnis Kabupaten Tanggamus
hubungannya dengan materi penelitian,
2011-2013.
berupa buku-buku, peraturan perundangundangan, majalah-majalah serta dokumen
6
Begiyama Fahmi Zaki Universitas Lampung
lain yang berhubungan dengan masalah
Pemerintah
yang dibahas.
Tanggamus terhadap Sub Terminal
2.
Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dan terarah kepada data penelitian yang diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang memiliki keterlibatan langsung dengan Sub Terminal Agribisnis, yaitu: Tanaman
Pangan
Hortikultura
dan
Kabupaten
Tanggamus, yang dalam hal ini wawancara
akan
dilakukan
terhadap Kepala Dinas Tanaman Pangan
dan
Hortikultura
Kabupaten Tanggamus; 2. Ketua
Asosiasi
Pedagang
Kabupaten
Agribisnis.
Studi Lapangan (Field Reasearce)
1. Dinas
Daerah
dan
Petani Sayur (APPS) Kabupaten Tanggamus; dan 3. Petani Hortikultura di Kabupaten Tanggamus.
2. Editing Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para
responden
maupun
dari
kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan. 3. Klasifikasi Data Klasifikasi data yaitu menyusun data
yang
diperoleh
menurut
kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. 4. Sistematisasi Data Sistematisasi
data
yaitu
penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisi menurut susunan yang benar dan tepat. 5. Penarikan Kesimpulan Penarikan
kesimpulan
yaitu
langkah selanjutnya setelah data
2.4 Pengolahan Data
tersusun
secara
Data yang terkumpul, diolah melalui
kemudian
dilanjutkan
pengolahan
penarikan suatu kesimpulan yang
data
dengan
tahap-tahap
khusus.
1. Identifikasi Identifikasi data yaitu mencari dan
berhubungan
dengan
bersifat umum data yang bersifat
sebagai berikut:
menetapkan
sistematis,
data
yang
dengan
Kebijakan
2.5 Analisis Data
7
Begiyama Fahmi Zaki Universitas Lampung
Analisis
data
yang
secara
Tanggamus No. B.244/30/12/2011 tentang
sistematis, kemudian dianalisis secara
Penetapan Lokasi STA Hortikultura dan
deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang
Sayuran di Pekon Gisting atas Kecamatan
dilakukan dengan cara menggambarkan
Gisting
kenyataan-kenyataan
keadaan-
Terpilihnya lokasi tersebut berdasarkan
keadaan atas suatu objek dalam bentuk
pertimbangan letak Kecamatan Gisting
uraian kalimat berdasarkan keterangan-
yang strategis dipandang dari aksebilitas
keterangan
tinggi yang dekat dengan sentra produsen
dari
diperoleh
atau
pihak-pihak
yang
berhubungan langsung dengan penelitian tersebut.
Kabupaten
Tanggamus.
dan mudah ke sentra konsumen. Sehubungan dengan lokasi berdirinya STA di Kecamatan Gisting merupakan tanah
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.2
Kebijakan
Kabupaten
Pemerintah Tanggamus
Daerah Dalam
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam
pengelolaan
Sub
Terminal Agribisnis (STA) pada dasarnya untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani dan pelaku pasar, disamping untuk mendidik petani agar memperbaiki kualitas produknya sekaligus mengubah pola pikir kearah agribisnis serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus. Disamping itu hal tersebut juga untuk mengembangkan akses pasar yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan
pedagang
dan
petani
hortikultura di Kabupaten Tanggamus dan untuk
melaksanakannya
sesuai Surat Bupati Tanggamus Nomor: 015/232/30/2010 tanggal 06 Januari 2010 Perihal Permohonan Pinjam Pakai Tanah
Pengelolaan Sub Terminal Agrbisnis
Tanggamus
aset Pemerintah Provinsi Lampung, maka
ditetapkanlah
Balai Benih Induk (BBI) Hortikultura Provinsi
Lampung,
Keputusan
Gubernur
dikeluarkanlah Lampung
No.
G/429/B.X/HK/2010 tentang Pemberian Hak
Sewa
Tanah
Milik
Pemerintah
Provinsi Lampung Yang Terletak Dipekon Gisting
Atas
Kabupaten
Kecamatan Tanggamus
Gisting Kepada
Pemerintah Kabupaten Tanggamus, yang pada
intinya
Pemerintah
Provinsi
Lampung memberikan hak sewa tanah di Kecamatan Gisting kepada Kabupaten Tanggamus dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus.
lokasi STA di Kecamatan Gisting. Hal
Setelah
tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati
Agribisnis
terbentuknya di
Sub
Kecamatan
Terminal Gisting
8
Begiyama Fahmi Zaki Universitas Lampung
Kabupaten Tanggamus, Dinas Tanaman
Tanggamus lebih dititik-beratkan kepada
Pangan
fungsi
dan
Hortikultura
Kabupaten
strategisnya
fasilitator,
STA tidak mungkin dapat secara langsung
Daerah Kabupaten Tanggamus
mengelola STA, untuk itu diperlukan
pengelolaan
pihak ketiga sebagai pengelola STA.
(STA) perlu memberikan peluang dan
Dilakukanlah
hal
kesempatan yang lebih besar lagi kepada
melibatkan
petani dan pelaku usaha sehingga akan
Asosiasi Pedagang dan Petani Sayur
menciptakan iklim usaha yang kondusif
(APPS) Kabupaten Tanggamus sebagai
agar pelaku usaha dapat menjalankan
pengelola STA sehingga STA dapat
peranannya secara optimal.
pengelolaan
STA
dalam
yang
berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Dengan
demikian
Keputusan
Bupati
B.245/30/2011 Kepala
Dinas
dikeluarkanlah Tanggamus
tentang Tanaman
Hortikultura
No.
Penunjukkan Pangan
Sebagai
dan
Kuasa
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah
Kabupaten
Tanggamus
Dengan Asosiasi Pedagang dan Petani Sayur (APPS) Dalam Hal Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis (STA) Hortikultura dan Sayuran di Pekon Gisting Atas Kecamatan
Gisting
Kabupaten
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus sangat menentukan dalam pembangunan Sub Terminal Agribisnis, demikian
Daerah
Kabupaten
peranan
Pemerintah
Tanggamus
telah
dikurangi dan dialihkan ke masyarakat. Peran
Pemerintah
Sub
Pemerintah
Terminal
dalam
Agribisnis
Pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA) Tanaman
yang
dilakukan
Pangan
dan
oleh
Dinas
Hortikultura
Kabupaten Tanggamus berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini 2013. Hal tersebut
dikarenakan
keterbatasan
keuangan daerah dalam pembelanjaan pembangunan dalam sektor pertanian. Adapun rincian sumber dana dan jenis kegiatan terhadap pembangunan STA adalah sebagai berikut : Pada tahun anggaran 2009 sumber dana
Tanggamus.
namun
motivator.
regulator,
Tanggamus sebagai pembina pengelolaan
kerjasama
dan
sebagai
Daerah
Kabupaten
didapat
dari
APBD
sebesar
Rp
500.000.000,- dengan jenis kegiatan yaitu pembangunan 7 unit kios ukuran 4x6 m, 3 unit wc, 1 unit gapura dan 1 unit goronggorong masuk. Tahun 2010 sumber dana didapat
dari
APBD
sebesar
Rp
72.000.000,- dengan jenis kegiatan yaitu penimbunan,
sabes
dan
pengerasan
9
Begiyama Fahmi Zaki Universitas Lampung
halaman dan tempat parkir. Tahun 2011
2.
sumber dana didapat dari APBN sebesar
Mendukung
Rp 950.000.000,- dan APBD sebesar Rp
Potensi Sumber Daya Manusia untuk
35.000.000,- dengan jenis kegiatan yaitu
mendukung
pembangunan 1 unit kantor dan sarananya,
produk hortikultura sangatlah baik. Hal
1 unit pos jaga, 10 unit kios ukuran 3x4 m,
tersebut dapat dilihat dari pelaku usaha di
1 unit packaging grading house ukuran
Kabupaten Tanggamus yang memiliki
8x8 m serta
semangat
1 paket peralatan grading
Sumber
Daya
Manusia
yang
pengembangan/penguatan
usaha
mengembangkan
packing, 1 unit gorong-gorong keluar.
komoditas
Tahun 2012 tidak ada kegiatan yang
sehingga
dilakukan. Tahun 2013 sumber dana
Kabupaten Tanggamus dapat memenuhi
didapat
Rp
beberapa kabupaten/kota yang ada di
Rp
Propinsi Lampung.
dari
APBN
40.000.000,-
dan
sebesar
APBD
sebesar
45.000.000,- dengan jenis kegiatan yaitu Pembangunan 7 unit los terbuka dan tiang lampu (sedang berjalan).
3.
hortikultura hasil
Partisipasi
yang
produk
tinggi,
hortikultura
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Tanggamus yang Positif Partisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus
terutama
Dinas
Tanaman
Pangan dan Hortikultura serta Badan 3.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Terhadap
Kebijakan
Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanggamus Dalam Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis
Penyuluh Perikanan
Pertanian, dan
Faktor
Pendukung
Terhadap
Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis 1.
Kabupaten
Tanggamus
Merupakan
Sentra Produksi Hortikultura Secara
menyeluruh,
Kehutanan
Kabupaten
Tanggamus dalam hal membimbing dan membina baik secara teknis maupun kelembagaan
3.3.1
Perkebunan,
terhadap
pelaku
usaha
Kabupaten Tanggamus sangatlah berjalan dengan baik. 4. Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Mengkonsumsi Buah dan Sayur
Kabupaten
Tanggamus baik dilihat dari segi wilayah, iklim, tanah, maupun agroklimat sangatlah cocok untuk pengembangan hortikultura.
Pada saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur sangatlah tinggi, hal ini dikarenakan banyaknya
masyarakat
yang
telah
mengetahui nilai gizi yang terkandung
10
Begiyama Fahmi Zaki Universitas Lampung
dalam produk hortikultura.
Hal lain
Seharusnya, jika dana yang dianggarkan
dikarenakan dengan mengkonsumsi buah
untuk STA besar, hal seperti ini dapatlah
dan
diminimalisir. Yaitu dengan cara melunasi
sayur
akan
ketergantungan
menekan/mengurangi mengkonsumsi
hutang petani kepada tengkulak, dan
beras yang terlau tinggi oleh masyarakat
mengikat petani agar hasil panen produk
Indonesia. Dengan kesadaran tersebut akan
hortikulturanya dipasarkan melalui STA.
sangat
untuk
berpengaruh
meningkatnya
kesehatan
terhadap masyarakat
Indonesia.
3. Infrastruktur yang Belum Memadai Pada Sub Terminal Agribisnis (STA) Pada
dasarnya
infrastruktur
untuk
3.3.2 Faktor Penghambat Terhadap
penunjang kegiatan STA memang sudah
Pengelolaan Sub Terminal Agribisnis
terpenuhi, namun dikarenakan dana yang
1. Keterbatasan Dana
terbatas
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus
mendapatkan
tidak dapat melaksanakan pembangunan
Misalnya saja dalam perencanaan untuk
secara maksimal dikarenakan keterbatasan
lahan bongkar muat dan lahan parkir yang
dana yang ada. Sehingga dalam hal
semula direncanakan menggunakan aspal
pelaksanaannya harus dilakukan secara
halus, baru dapat dilaksanakan pengerasan
bertahap dan terus menerus setiap tahun
dengan menggunakan sabes.
anggaran, meskipun dengan jumlah dana anggaran untuk Sub Terminal Agribisnis yang kecil.
infrastruktur hasil
tersebut yang
belum
maksimal.
4. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Sub Terminal Agribisnis di Kabupaten Tanggamus
2. Kurangnya Permodalan Petani Dalam
Permasalahan
Berbudidaya Hortikultura
pengelolaan STA adalah belum adanya
Karena keterbatasan modal petani untuk
dasar hukum dalam bentuk Peraturan
berbudidaya hortikultura, sering petani
Daerah
terjebak
hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.
dalam
lingkaran
tengkulak.
yang
yang
memberikan
Tengkulak memanfaatkan petani dengan cara petani diberikan pinjaman uang terlebih dahulu dan membayarnya dengan
IV. PENUTUP
hasil panen. Dapat dipastikan harga yang dijual petani akan jauh lebih murah dari pada
harga
pasaran
pada
umumnya.
4.1 Kesimpulan
dihadapi
dalam
kepastian
11
Begiyama Fahmi Zaki Universitas Lampung
1. Kebijakan
Pemerintah
Kabupaten
Daerah
Sedangkan
dalam
kebijakan
Tanggamus
faktor
penghambat
Pemerintah
pengelolaan Sub Terminal Agribisnis
Kabupaten
(STA) lebih berfokus kepada fungsinya
pengelolaan STA ialah :
sebagai
a. Keterbatasan Dana;
regulator,
fasilitator,
dan
motivator sehingga dapat meningkatkan
memperbaiki
dalam
Dalam Berbudidaya Hortikultura;
pasar, di samping untuk mendidik agar
Tanggamus
b. Kurangnya Permodalan Petani
nilai tambah bagi petani dan pelaku
petani
Daerah
c. Infrastruktur yang Belum Memadai
kualitas
Pada Sub Terminal Agribisnis
produknya sekaligus mengubah pola
(STA); dan
pikir kearah agribisnis serta menjadi
d. Belum adanya Peraturan Daerah
salah satu sumber pendapatan asli
tentang Sub Terminal Agribisnis di
daerah,
Kabupaten Tanggamus.
selain
mengembangkan
itu akses
tujuanya
untuk
pendapatan
pedagang
untuk
pasar
yang
meningkatkan dan
petani
4.2 Saran 1.
hortikultura di Kabupaten Tanggamus.
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Tanggamus hendaknya meningkatkan sumber dana untuk STA melalui
2. Faktor
pendukung
kebijakan
Daerah
Kabupaten
Pemerintah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran
Tanggamus dalam pengelolaan STA
Pendapatan
ialah :
dan
Belanja
Daerah
(APBD) ditahun-tahun mendatang.
a. Kabupaten Tanggamus merupakan sentra produksi hortikultura; b. Sumber
daya
manusia
2. yang
mendukung; c. Partisipasi
Guna menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan menjadi urgen untuk segera dibuat Peraturan
Pemerintah
Daerah
daerah
tentang
Kabupaten Tanggamus yang positif;
Agribisnis
dan
Tanggamus.
d. Kesadaran
masyarakat
(STA)
Sub di
Terminal Kabupaten
akan
pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur.
DAFTAR PUSTAKA
12
Begiyama Fahmi Zaki Universitas Lampung
Sabarno, Hari. Memandu Otonomi Daerah
A. BUKU-BUKU Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Bandung: Bina Cipta, 1983.
Soerjono
Soekanto
Penelitian
Badan Pusat Statistik, Tanggamus Dalam 2012,
Kesatuan
Lampung:
Bangsa,
Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
Algra, N.E., dkk. Kamus Istilah Hukum,
Angka
Menjaga
BPS
Kabupaten Tanggamus, 2012.
&
Sri
Mamudji,
Hukum
Normatif,
Jakarta: Rajawali Pers, 2003. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1981.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2003.
B. Jurnal, Majalah dan Tabloid
Lukman, Marcus. “Eksistensi Peraturan
Iwan Setiajie, “Menjadikan Sub Terminal
Bidang
Agribisnis Sebagai Kelembagaan
Pelaksanaan
Pemasaran di Sentra Produksi”,
Rencana Pembangunan di Daerah
Tabloid Sinar Tani , 4 Februari
serta
2004.
Kebijakan
dalam
Perencanaan
dan
Dampaknya
Pembangunan Tertulis
terhadap Hukum
Jurnal FE, Rozi Saswita, “Perbedaan
Disertasi,
Pendapatan”, Fakultas Ekonomi
Materi
Nasional”,
Bandung: Universitas Padjajaran,
Universitas Indonesia, 2010
1996. Muhammad,
Abdulkadir.
Penelitian
Hukum
Hukum,
dan
Bandung:
Penerbit Citra Aditya Bakti, 2004. Manan, Bagir. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
C. Internet Sukmadinata, “Sub Terminal Agribisnis”, Badan
Agribisnis
Kementrian
Pertanian,
2001,
http://www.deptan.go.id http://bumitani.com/data_dan_fakta.html
1994. Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Bandar
Lampung:
Penerbit
Universitas Lampung, 2009. Pustaka, Balai. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Depdikbud, cetakan II, 1989.
D. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
13
Begiyama Fahmi Zaki Universitas Lampung
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
Pembentukan Pengurus Asosiasi
No 01 Tahun 2010 tentang Pokok-
Hortikultura
Pokok
Tanggamus Masa Bhakti 2011-
Pengelolaan
Keuangan
Daerah.
2016.
Keputusan Gubernur Lampung No. G/ 429/
Kabupaten
B.X/ HK/
2010 tentang
Keputusan Bupati Tanggamus B. 130/ 27/ 11/ 2013 tentang Tim Sosialisasi
Pemberian Hak Sewa Tanah Milik
Pemanfaatan
Pemerintah
Agribisnis
Provinsi
Lampung
Yang Terletak Di Pekon Gisting Kecamatan
Talang
Padang
Kabupaten
Tanggamus
Kepada
Sub
Terminal
(STA)
Kabupaten
Tanggamus 2013. Keputusan Kepala Dinas No. 800/592/ 30/ 2011
tentang
Pembentukan
Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Pengurus
Pengelola
Rumah
Keputusan Bupati Tanggamus No. B 244/
Kemasan
Packaging
Grading
30/ 12/ 2011 tentang Penetapan
House Sub Terminal Agribisnis
Lokasi Sub Terminal Agribisnis
Kabupaten Tanggamus 2011-2013.
(STA) Hortikultura Sayuran Di Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Keputusan Bupati Tanggamus No. B. 245/ 30/ 12/ 2011 tentang Penunjukan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Sebagai Kuasa Penanda
Tangan
Perjanjian
Kerjasama
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Tanggamus
Dengan
Asosiasi Pedagang Dan Petani Sayur
(APPS)
Pengelolaan
Dalam Sub
Hal
Terminal
Agribisnis (STA) Hortikultura Dan Sayuran
Di
Pekon
Gisting
Kabupaten Tanggamus. Keputusan Bupati Tanggamus No. B. 165/30/
12/
2011
tentang
14
