EVALUASI LEGISLASI 2012 FORMAPPI
PENGANTAR
Sorotan terhadap kinerja DPR tak pernah sepi setiap tahunnya. Sorotan itu muncul bukan sekedar kelatahan publik semata, tetapi terlebih karena fakta bahwa DPR selalu saja gagal berjuang sekedar untuk merealisasikan apa yang mereka rencanakan sendiri. Tahun 2012 ini kinerja legislasi DPR masih memprihatinkan. Dari 64 RUU Prolegnas, hanya 10 saja yang berhasil disahkan DPR. Prestasi ini jelas menunjukkan ketidakseriusan DPR dalam bekerja sebagai wakil rakyat. Prestasi mengecewakan itu seakan sudah menjadi “CAP” bagi DPR sekarang mengingat dua tahun sebelumnya, mereka tak lebih baik kinerjanya. Tahun 2011, hanya 18 RUU yang berhasil disahkan, dan 2010 hanya 8 RUU. Tahun 2013 target yang dicanangkan kembali terlihat sangat ambisius: 70 RUU lagi menjadi prioritas. Tanpa mengabaikan rasa optimisme, tetapi catatan kinerja yang sudah ditunjukkan selama 3 tahun ini sudah pantas untuk mengatakan sedari awal bahwa target prolegnas 2013 tak lebih dari target imajinatif, mengawang-awang dan tak serius.
Anatomi Prolegnas 2012
Prolegnas 2012 berjumlah 64 RUU dengan rincian 42 diantaranya merupakan inisiatif DPR, 22 lainnya merupakan inisiatif Pemerintah
Anatomi Prolegnas 2012 (2)
Disamping 16 RUU Luncuran, 15 RUU diusulkan sejak 2011, 21 RUU diusulkan sejak 2010, 2 RUU diusulkan 2010 tetapi tidak ada di 2011. Hanya 10 RUU baru yang dihasilkan dari prioritas 2012. Sehingga TOTAL Prolegnas Prioritas menjadi 64 RUU
ANATOMI PROLEGNAS 2012
10
26
28
Usulan 2010
Usulan 2011
Usulan 2012
26 RUU Prolegnas 2012 berasal dari 2010 RUU berasal dari 2010 NO RUU 1
2
Catatan
JUMLAH
RUU yang selalu Jadi Prioritas 2010, 2011, 2012 tetapi belum pernah dibahas
21
RUU yang pernah dibahas 2010, 2011, 2012 tapi belum selesai
3
3
RUU yang jadi prioritas 2010, Hilang di 2011, tetapi muncul kembali di 2012 tetapi juga tidak ada yang disahkan jadi UU
2
4
RUU yang berasal dari 2010 dan disahkan pada 2012
5
Ternyata 40,6% dari total Prolegnas 2012 adalah RUU yang menjadi Prioritas pada Prolegnas 2010. Bahkan 21 RUU dari Prolegnas 2010 tersebut hingga tahun 2012 belum tersentuh sama sekali DPR hanya mampu mengesahkan lima RUU, artinya setiap RUU ini perlu waktu 3 tahun untuk membahasnya. Menurut Tatip DPR Pasal 141 ayat (2): Ada pembatasan waktu pembahasan Rancangan Undang-undang yakni paling lama 2 kali masa sidang dengan masa perpanjangan waktu selama satu kali masa sidang. Jadi DPR telah melanggar Tatib.
28 RUU Prolegnas 2012 yang Berasal dari 2011 RUU dari Prolegnas 2011
Catatan
NO RUU
JUMLAH
1
RUU yang Berasal dari Prioritas 2011 yang masuk Prioritas 2012 tapi belum dibahas
15
2
RUU yang pernah dibahas Tahun 2011 dan dilanjutkan pembahasannya tahun 2012
13
3
RUU yang pernah dibahas 2011 dan Disahkan jadi UU 2012
6
4
RUU yang belum dibahas 2 2011 dan dibahas 2012 dan Disahkan jadi UU
Dari 64 RUU Prioritas 2012, 43,7% diantaranya merupakan prioritas 2011. Itupun 15 RUU sama sekali tidak dibahas tahun 2011. Meskipun 13 RUU telah dibahas 2011, hanya 6 diantaranya yang mampu disahkan jadi UU. Ada 2 UU yang disahkan 2012 juga pernah menjadi prioritas 2011 tapi tak pernah dibahas.
10 RUU Baru Prolegnas 2012 RUU Usulan 2012 N RUU O 1
RUU yang telah dibahas
Catatan JUMLAH
1
2
RUU yang belum dibahas
9
3
Ruu yang dIsahkan menjadi UndangUndang
1
Sesungguhnya hanya 15% dari total Prolegnas 2012 yang merupakan usulan baru. Celakanya, hanya 1 RUU saja yang dibahas hingga menjadi UU. Ini menunjukkan betapa rendahnya kinerja legislasi DPR di Tahun 2012
Jumlah UU yang Dihasilkan 2012
10 Prioritas Kumulatif Terbuka 20
Produk legislasi DPR Tahun 2012 didominasi oleh UU Kumulatif Terbuka. 20 RUU dari 30 RUU yang disahkan adalah Kumulatif Terbuka yang secara substantif hanya 3 UU (1. Pemekaran Wilayah 12 UU, 2. Ratifikasi Konvensi 5 UU, 3. APBN 3 UU) Artinya secara substansial, produk DPR 2012 hanya ada 13 UU (10 UU Prioritas 2012, dan 20 Kumulatif Terbuka). DPR seringkali menutupi rendahnya produktifitas dengan mengesahkan sejumlah UU Kumulatif Terbuka. Publik jangan mau tersesat oleh klaim DPR yang menyebutkan seolah-olah produktifitas legislasi 2012 meningkat signifikan.
Prosentasi Realisasi Prolegnas 20102012 RUU PRIORITAS PROLEGNAS Tahun
Prioritas RUU
Disetujui
%
2010
70
8
11,42 %
2011 2012
93 64
18 10
RUU PRIORITAS + KUM TBK Tahun
Prioritas RUU + KumTbk
Disetujui %
2010
78
16
20,5 %
2011
97
22
22,6 %
2012
84
30
35,7 %
19,35% 15,25 %
PROSENTASE PENCAPAIAN PROLEGNAS 20102012 93
100 90 80
70
64
70 60 50 40 18
30
10
8
20 10 0 2010
2011
RUU PRIORITAS
2012
DISETUJUI
Perbandingan Legislasi DPR 2010-2012 (Prioritas+Kumulatif Terbuka) 120
100 97 80
84
78 60 40
30
20
22
16
0 2010
RUU PRIORITAS + KUM TBK
2011
2012
DISAHKAN JADI UU
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Fungsi Legislasi 2012
No
Nama Kegiatan
Anggaran Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI A.
Perancangan Undang-undang
B.
Harmonisasi dan Evaluasi Pelaksanaan UU
C.
Administrasi Hukum dan Litigasi DPR RI
Pagu 2012
541.281.735.000 507.277.433.000 24.954.977.000 9.049.325.000
Rencana Anggaran Pembahasan per RUU Tahun 2012
Nama Kegiatan
Besaran per RUU
-
RUU usul DPR
8.640.486.566
-
RUU usul Pemerintah
6.930.390.266
-
RUU Pemekaran Wilayah
2.520.141.915
-
RUU Ratifikasi
1.680.094.610
ANGGARAN LEGISLASI 2012 No
Pengusul
Jumlah RUU
Anggaran @RUU
1
DPR
6
8.640.486.566
51.842.919.396
2
PEMERINTAH
4 + 3 RUU APBN
6.930.390.266
48.512.731.862
3
PEMEKARAN WILAYAH
12
2.520.141.915
30.241.702.980
4
RATIFIKASI
5
1.680.094.610
8.400.473.050
TOTAL
Total Anggaran
138.997.827.288
Studi Banding
Selama 2012, DPR melakukan studi banding ke luar negeri sebanyak 53 kali Dari 10 UU Prioritas ada 3 RUU yg terkait dengan studi banding tahun 2012: Industri Pertahanan, Pangan, dan Penanganan Konflik Sosial. Sedangkan UU Pendidikan Tinggi, studi banding dilakukan tahun 2011
RINCIAN UU YANG DIHASILKAN 2012 10
UU NON KUMULATIF TERBUKA 5
UU KUM TBK RATIFIKASI INTERNASIONAL UU KUM TBK APBN
3
UU KUM TBK DOB
30
JUMLAH
12
Daftar UU 2012 Non Kumulatif Terbuka NO UNDANG-UNDANG
USULA N
DISAHKAN
1
UU Pemilu
DPR
12-04-2012
2
RUU ttg Penanganan Konflik Sosial
DPR
11-04-2012
3
RUU ttg Pangan
DPR
18-10-2012
4
RUU ttg Pendidikan Tinggi
DPR
13-07-2012
5
RUU ttg Keistimewaan Propinsi DIY
PEM
30-08-2012
6
RUU ttg Sistem Peradilan Pidana Anak
PEM
03-07-2012
7
RUU ttg Koperasi
PEM
18-10-2012
8
RUU ttg Industri Pertahanan dan Keamanan
DPR
02-10-2012
9
RUU ttg Veteran
PEM
02-10-2012
10
RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro
DPR
11-12-2012
UU Kumulatif Terbuka Ratifikasi Perjanjian Internasional Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
APBN
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012
Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism
RUU tentang Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2011
Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hakhak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography
Pengesahan Optional Protocol to the Convention of Children in Armed Conflic
RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
UU Pembentukan Daerah Otonomi Baru
RUU tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
11 Kabupaten Baru: Pengandaraan di Provinsi Jawa Barat, Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat, Pengunungan Arfak di Papua Barat, Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat, Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah, Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara, Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
Klasifikasi Berdasarkan Prioritas Nasional NO
PRIORITAS NASIONAL
UU YG DIHASILKAN
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10
Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
11
Kebudayaan krestivitas, dan Inovasi Teknologi
12
Bidang politik, hukum, dan keamanan
UU PEMILU, RUU ttg Keistimewaan Propinsi DIY, RUU ttg Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU ttg Industri Pertahanan dan Keamanan, RUU ttg Veteran
13
Bidang perekonomian
RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU ttg Koperasi
14
Bidang kesejahteraan rakyat
UU Pendidikan Tinggi
UU Pangan
UU Penanganan Konflik Sosial
UU 2012 dan Prioritas Nasional
20%
Pendidikan
10% 10%
Ketahanan Pangan
10%
50%
Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik Bidang politik, hukum, dan keamanan
Bidang perekonomian
UU 2012 yang Di Judicial Review NO
UNDANG-UNDANG
MATERI
1
UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pengujian Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p
Pengujian Pasal 24 ayat (4) dan 27 ayat (4) Pengujian Pasal 22 ayat (4) dan lampiran Pasal 15, Pasal 16 ayat (1),(2), dan (3), serta Pasal 17 (1),(2),(3),(4),dan (5), 2
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, DPD
Pengujian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frase “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru”
Pengujian Formil UU No. 8 Tahun 2012 Pengujian Pasal 208 sepanjang frasa ”...secara nasional...” dan Penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa ”...jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR” Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)
UU 2012 yang Di Judicial Review NO
UNDANG-UNDANG
MATERI
3
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86 dan Pasal 87 Pasal 50, Pasal 65, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 90
4
UU No. 4 Tahun 2012
Pengujian Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a) dan Pasal 15A Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012
Kesimpulan (1) .
Secara substansial, Kinerja Legislasi DPR 2012 LEBIH BURUK dibandingkan tahun 2011 (2011 menghasilkan 19,35% dari prioritas, sedangkan 2012 hanya 15,25% dari prioritas). Ada kesalahan dalam hal perencanaan legislasi. Penentuan prolegnas ditentukan oleh kompromi antara pemerintah dan DPR bukan atas dasar prioritas pembangunan dan kebutuhan rakyat secara langsung Tidak ada korelasi antara studi banding yang dilakukan DPR ke luar negeri dengan UU yang dihasilkan (Dari 53 kali studi banding tahun 2012, hanya 3 yang terkait dengan UU yang dihasilkan)
Kesimpulan (2)
Banyaknya jumlah UU Kumulatif Terbuka yang disahkan menjelang akhir 2012 (20 UU) merupakan upaya menutupi kelemahan DPR yang hanya menghasilkan 10 UU Prioritas 2012. Bahkan dari 10 UU yang dihasilkan di 2012, 6 diantaranya sudah dibahas sejak 2011, dua lainnya sejak 2010. Artinya, hanya dua UU yang murni merupakan program prioritas 2012. Sementara anggaran pembahasan RUU dari tahun ke tahun terus meningkat (1 RUU tahun 2012 anggarannya mencapai Rp. 8.6 Milyar). Trend kenaikkan anggaran tidak berkorelasi dengan kinerja dan produktivitas DPR di bidang Legislasi.
Kesimpulan (3)
Secara kualitas, UU yang dihasilkan tahun 2012 mengandung sejumlah persoalan. Hal itu ditunjukkan dengan sejumlah UU yang digugat oleh publik ke Mahkamah Konstitusi (4 UU digugat: UU Pemilu, UU APBN, UU Penanganan Konflik Sosial, dan UU tenting Pendidikan Tinggi). Rendahnya komitmen dan minimnya visi DPR tentang politik legislasi nasional kita, yang berpihak pada kepentingan rakyat. Itulah sebabnya anggota DPR malas-malasan, bekerja tanpa prioritas, kunker ke luar negeri hanya sekadar pelesiran, dan menghabis-habiskan uang rakyat
Happy New Year 2013
