Evaluasi Efektifitas Studi Banding terhadap Peningkatan Kualitas Legislasi oleh: Ronald Rofiandri * Pengantar Sebanyak 560 orang anggota DPR hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 telah menjalani 1 (satu) tahun sidang per 15 Agustus 2010 lalu. Artinya, sejak dilantik secara resmi pada 1 Oktober 2009, anggota DPR periode 2009-2014 telah menempuh waktu sekitar 9½ bulan yang terdiri atas masa sidang dan masa reses. Perjalanan 9½ bulan bukanlah waktu yang singkat. Tidak jarang kita pernah mendengar keluhan dari anggota DPR tentang banyak hal yang harus dia kerjakan. Menjalani peran sebagai seorang wakil rakyat yang harus hadir dalam beberapa rapat dalam satu hari, membahas dan berdebat tentang materi rancangan undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, termasuk penggunaan anggaran negara, dan memastikan alokasi belanja pemerintah tepat sasaran untuk pembangunan di berbagai sektor, adalah menu seharihari yang dihadapi seorang anggota DPR. Belum lagi agenda “merawat mandat” konstituen melalui kunjungan kerja atau turun ke lapangan saat masa reses. Berbagai dinamika keparlemenan terkait dengan tugas dan wewenang telah dilewati oleh anggota DPR. Tidak semuanya ditanggapi oleh masyarakat sebagai upaya memperjuangkan kepentingan khalayak ramai, ada pula yang justru direspon negatif karena berbagai alasan. Selama kurun waktu 9½ tersebut, perjalanan lembaga DPR tidak lepas dari berbagai sorotan dan kritik publik, yang ternyata semakin deras. Penyebabnya beragam, mulai dari biaya pelantikan yang sangat mahal, usulan dana aspirasi yang disusul rumah aspirasi, rencana pembangunan gedung baru mencapai triliunan rupiah, hingga maraknya kunjungan ke luar negeri dalam rangka studi banding. “Statistik” Studi Banding Khusus yang terakhir tentang studi banding, menurut catatan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), belakangan makin masif dilaksanakan. Setidaknya dalam Tahun Sidang 2009-2010 (Oktober 2009 s/d Agustus 2010) tercatat sudah 12 (delapan) kali, dengan tujuan 9 (sembilan) negara (Australia, Cina, Maroko, Jerman, Perancis, Austria, Turki, Belanda, dan Selandia Baru). Sedangkan Tahun Sidang 2010-2011 (pertengahan Agustus 2010 s/d akhir September 2010), DPR telah menyelenggarakan studi Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK). Email:
[email protected]. HP: 0818747776, PIN: 2175C4A7, www.pshk.or.id | www.parlemen.net | www.danlevlibrary.net *
1
banding sebanyak 7 (tujuh) kali ke tujuh negara (Selandia Baru, Belanda, Korea Selatan, Jepang, Afrika Selatan, Inggris, dan Kanada). Total, selama 9½ bulan tersebut (Tahun Sidang 2009-2010) hingga akhir September 2010, DPR melakukan 19 kali studi banding ke 14 negara. Intensitas kegiatan studi banding akan meningkat dalam waktu dekat karena sejumlah alat kelengkapan DPR telah memprogramkannya. Dari berbagai sumber, setidaknya Panja RUU Keimigrasian (Komisi III), Panja RUU Mata Uang (Komisi XI), Panja RUU Otoritas Jasa Keuangan (Komisi XI), Panja RUU Transfer Dana (Pansus), dan Komisi II telah menentukan beberapa negara yang dijadikan sasaran studi banding, meskipun sebagian besar belum diketahui jadwal pastinya (lihat Lampiran I). Dari studi banding yang masih berstatus “rencana” tercatat delapan negara tujuan antara lain Jerman, Perancis, Swiss, Inggris, Jepang, Korea Selatan, India, dan Cina, untuk delapan kali kunjungan. Studi Banding untuk Urusan Legislasi Mayoritas kegiatan studi banding dikaitkan dengan kepentingan pembahasan rancangan undang-undang. Hanya Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang melakukannya di luar urusan legislasi. 1 Sama seperti halnya kegiatan studi banding Komisi II ke India dan Cina yang rencananya untuk studi informasi sistem kependudukan. Sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang setidaknya menurut keterangan pimpinan atau anggota alat kelengkapan (yang akan melakukan kegiatan studi banding), perlu dilakukan studi banding, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
RUU Perumahan dan Pemukiman; RUU Cagar Budaya; RUU Grasi; RU Hortikultura; RUU Kepramukaan; RUU Keimigrasian; RUU Mata Uang; RUU Otoritas Jasa Keuangan; dan RUU Transfer Dana
Diantara sembilan RUU tersebut, terdapat perbedaan status di beberapa kelompok RUU, terutama pada saat kegiatan studi banding dilakukan. 2 Detailnya sebagai berikut: BURT melakukan studi banding ke Maroko, Jerman, dan Perancis dalam rangka persiapan pembentukan Badan Fungsional Keahlian, pengelolaan anggaran, rumah aspirasi, dan pengawasan internal. 2 Keterangan tentang status rancangan undang-undang hanya berlaku untuk kegiatan studi banding yang sudah berlangsung. 1
2
NO 1.
RANCANGAN UNDANGUNDANG (RUU) Perumahan dan Pemukiman
2.
Cagar Budaya
3.
Grasi
4.
Hortikultura
5.
Kepramukaan
6.
Keimigrasian
7.
Mata Uang
STATUS Pembicaraan Tingkat I (persiapan Panitia Kerja/Panja) Pembicaraan Tingkat I (Tim Perumus/Timus) Pembicaraan Tingkat I (Panitia Kerja/Panja) Pembicaraan Tingkat I (Panitia Kerja/Panja) Pembicaraan Tingkat I (Panitia Kerja/Panja) Pembicaraan Tingkat I (Tim Perumus/Timus) Pembicaraan Tingkat I (Panitia Kerja/Panja)
Dasar Hukum Berbicara tentang DPR, maka selain konstitusi, kita akan merujuk pada ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disingkat UU MD3) dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib (selanjutnya disingkat Tatib DPR). UU MD3 tidak mengatur secara spesifik kegiatan studi banding, sedangkan Tatib DPR hanya menyebutkan istilah “kunjungan ke luar negeri”. Pasal 143 ayat (3) Tatib DPR menyatakan bahwa komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan pimpinan DPR. Ketentuan inilah yang kemudian ditafsirkan lebih lanjut salah satunya melalui studi banding. Perlu diingat bahwa Pasal 143 ayat (3) harus dibaca dan dikaitkan dengan dua ayat sebelumnya yang menegaskan bahwa kunjungan kerja (baik ke daerah maupun ke luar negeri) merupakan bagian dari proses pembahasan rancangan undang-undang. Apalagi ketentuan kunjungan ke luar negeri terletak pada BAB VI Tata Cara Pembentukan Undang-Undang Bagian Ketujuh tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang. Dengan kata lain, studi banding kita pahami sebagai metode mendapatkan data dan informasi agar pembahasan rancangan undang-undang menjadi lebih efektif. Mekanisme Perencanaan Lebih lanjut, Pasal 143 ayat (4) dan ayat (5) mengatur tentang mekanisme perencanaan atau pengusulan kegiatan studi banding yang diajukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran. Persetujuan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3
143 ayat (3) mempertimbangkan alasan yang dimuat dalam usulan rencana kunjungan kerja. Usulan rencana kunjungan kerja dimaksud sekurang-kurangnya memuat: - Urgensi; - Kemanfaatan; dan - Keterkaitan negara tujuan dengan materi rancangan undang-undang Studi Banding dan Kualitas Legislasi Pertanyaan tentang bagaimana efektifitas studi banding terhadap peningkatan kualitas legislasi didahului dengan sebuah asumsi bahwa: (i) studi banding itu sendiri telah efektif, (ii) pembahasan rancangan undangundang dimaksud membutuhkan alat bantu berupa studi banding sehingga turut membantu kualitas yang diinginkan, dan (iii) tersedia metode mengolah hasil studi banding ke dalam proses legislasi dan substansi rancangan undang-undang. Permasalahannya adalah, masa lalu dan hari ini, semua asumsi tersebut tidak terwujud atau berjalan, sehingga sangat sulit untuk kita tahu bagaimana studi banding sendiri berdampak positif terhadap kualitas legislasi. Atau dengan kata lain, bangunan asumsi di atas merupakan prasyarat kondisi yang harus terpenuhi sebelum kita ingin mengetahui dan mengukur secara pasti dan valid efektifitas studi banding terhadap peningkatan kualitas legislasi. Sekedar kita untuk tahu dan bagaimana mendapatkan hasil studi banding (misalnya dalam bentuk laporan atau dokumentasi proses dalam bentuk tertulis) ternyata sulit. Penyebabnya? Mulai dari tidak tahu ada dimana atau berhubungan dengan siapa (itu dengan asumsi laporan dimaksud memang tersedia tapi belum dipublikasikan atau sulit diketahui ruang publikasinya), bisa jadi juga dokumen laporan tersebut memang tidak untuk dipublikasikan, atau bahkan tidak dibuat sama sekali. 3 Keanggotaan DPR periode 2004-2009 bisa kita jadikan contoh bagaimana penyusunan dan publikasi laporan hasil studi banding sangat minim bahkan sah-sah saja kita katakan buruk. Dari hasil penelusuran situs www.dpr.or.di, tercatat sebanyak 143 kunjungan ke luar negeri yang dilakukan oleh alat kelengkapan (tidak termasuk Badan Kerja Sama Antar Parlemen/BKSAP). Kunjungan kerja dimaksud berupa: -
kunjungan teknis studi banding undangan mitra
Bandingkan kegiatan studi banding ke Spanyol dan Swedia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA), yang laporannya dipublikasikan melalui http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/Laporan_Studi_Banding_SPANYO L.pdf dan http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/laporan_swedia.zip 3
4
-
pengawas pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji
Dari 143 kunjungan ke luar negeri tersebut, hanya 3 (tiga) laporan hasil kunjungan kerja yang dipublikasikan oleh (hanya) satu alat kelengkapan, yaitu Komisi III, yaitu: 1. Kunjungan kerja Komisi III ke Swedia dalam rangka mencari masukan tentang lembaga Ombudsman, yang dilakukan pada 20 s/d 24 Maret 2007 2. Kunjungan kerja Komisi III terhadap kontingen Garuda Bhayangkara / satuan tugas Formed Police Indonesia I pada misi PBB di El – Fasher Darfur Utara Sudan 18 Maret 2009 3. Kunjungan delegasi Panja RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ke Bern dan Basel, Swiss pada 6 s/d 11 Juni 2009. Dilihat dari isi laporan, terdapat perbedaan dari segi format, muatan, dan bobot informasi yang disajikan. Bahkan untuk kunjungan kerja ke Swedia, hanya tersedia satu lembar laporan, yang tidak lebih dari sekedar deskripsi singkat kegiatan dan jadwal. Lantas, bagaimana dengan kesadaran anggota DPR periode 2009-2014 (yang tersebar di berbagai alat kelengkapan) yang telah melakukan 19 kali studi banding ke 14 negara? Masih terbilang sangat minim dan tidak lebih baik dari periode sebelumnya. Sampai dengan tulisan ini dibuat, baru Panja RUU Hortikultura (Komisi IV) yang telah menyusun laporan hasil kunjungan kerja ke Selandia Baru (17 s/d 23 Agustus 2010) dan Belanda (14 s/d 19 September 2010). Itu pun antara laporan ke Selandia Baru berbeda format, muatan, kedalaman informasi dengan yang ke Belanda yang hanya terdiri atas 2 (dua) halaman. Yang pasti, keduanya juga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kaitan antara temuan dan hasil telaah selama studi banding dengan capaian terakhir substansi RUU Hortikultura. Selain itu pula, kedua laporan tersebut belum dipublikasikan secara resmi melalui situs www.dpr.go.id Kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh Panja RUU Kesejahteraan Sosial (Komisi VIII) pada 26 Oktober s/d 2 November 2009 ke Cina atau BURT ke Maroko (3 Juli 2010 serta Jerman dan Perancis (4 Juli 2010) yang keduanya merupakan studi banding paling awal dari keanggotaan DPR periode 2009-2014 ternyata sampai sekarang pun tidak diketahui hasilnya seperti apa dan sejauh mana sudah diolah atau entah akan diapakan. Seluruh ketentuan Pasal 143 Tatib DPR tidak mengatur dan memerintahkan penyusunan dan publikasi laporan hasil studi banding. Akibatnya prinsip akuntabilitas jadi terabaikan. Namun, Tatib DPR sendiri sebenarnya masih membuka peluang adanya kewajiban (minimalis) yang ditujukan kepada Pimpinan DPR untuk menyampaikan keterangan pers berkaitan dengan
5
kegiatan DPR (termasuk alat kelengkapan yang melakukan studi banding) paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) minggu dalam masa sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a. Di sini seharusnya Pimpinan DPR mengambil peran dan sebagian tanggung jawab untuk menginformasikan kepada publik perihal rencana studi banding dan hasil yang diperoleh, sehingga ketidaktahuan publik relatif bisa dijawab, meskipun kewajiban utama tetap ada pada alat kelengkapan yang melakukan studi banding tersebut. Kritik atas Temuan Studi Banding Terkait dengan temuan atau hal-hal apa saja diperoleh, sementara ini, belum bisa masyarakat dapatkan dokumentasi yang sudah terkonsolidasikan. Sebagai contoh, dari hasil wawancara Media Indonesia dengan Wakil Ketua Komisi X Rully Chairul Azwar (Sabtu, 25 September 2010), ternyata draf hasil studi banding Panja RUU Kepramukaan ke Afrika Selatan masih belum selesai, padahal rapat-rapat panja sendiri kembali berlanjut. Adapun laporan yang disampaikan secara lisan kepada wartawan tak berbeda jauh dengan penjelasan yang ada di situs www.scouting.org.za/sasa Keterangan atas temuan studi banding yang disampaikan oleh anggota DPR dan yang beredar ke publik memperlihatkan kedangkalan data dan informasi serta cerminan ketidaksiapan anggota DPR saat akan melakukan kunjungan kerja. Kita amati pernyataan anggota Panja RUU Kepramukaan yang melakukan studi banding ke Jepang. Mereka lebih banyak mengomentari soal seragam pramuka Jepang yang berbeda dengan seragam pramuka di Indonesia. Bukankah hal demikian bisa kita peroleh melalui penggunaan fasilitas internet? Kalau pun kemudian yang ingin dicontoh DPR sebagaimana diungkap oleh Abdul Hakam Naja (Komisi X) adalah kemandirian pramuka Afrika Selatan dalam mencari dana, itu pun lagi-lagi tidak memerlukan kunjungan sekian banyak orang untuk sekedar mencari tahu fakta-fakta demikian. Kesimpulan 1. Setiap anggota DPR mengusulkan perlunya kegiatan studi banding, katakanlah untuk kepentingan legislasi, maka di saat yang sama DPR dihadapkan pada kegagalan sistematis yang terjadi berulang kali tentang bagaimana mempertanggungjawabkan dan mengolah lebih lanjut berbagai temuan studi banding selama ini terhadap proses legislasi dan substansi rancangan undang-undang yang sedang dibahas. 2. Di saat DPR masih bermasalah dalam capaian target legislasi khususnya Prolegnas Prioritas 2010, program studi banding menyedot waktu yang tidak sebentar. Di satu sisi anggota DPR sering mengeluh keterbatasan waktu dalam menyelesaikan tunggakan rancangan undang-undang, tapi justru prioritas (manajemen) penggunaan waktu dialokasikan untuk kegiatan studi banding.
6
Lampiran I
Daftar Kunjungan ke Luar Negeri Dalam Rangka Studi Banding Alat Kelengkapan DPR Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010 (Oktober 2009 s/d Agustus 2010)
No Alat Kelengkapan 1.
Waktu
Negara Tujuan
Keterangan
Panja RUU Kesejahteraan Sosial (Komisi VIII) Pansus RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
26 Oktober s/d 2 November 2009
Cina
Kunjungan kerja 4
7 s/d 13 Juni 2010
Perancis dan Australia
Pembahasan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3 Juli 2010 4 Juli 2010
Maroko Jerman dan Perancis
4.
Pansus RUU Protokol
11 s/d 17 Juli 2010
Perancis
5.
Komisi V
28 Juli s/d 1 Agustus 2010
Austria
6.
Panja RUU Cagar Budaya (Komisi X) Panja RUU Grasi (Komisi III)
30 Juli s/d 4 Agustus 2010 12 s/d 18 Juli 2010
Turki dan Belanda Belanda dan Selandia Baru
Persiapan: - pembentukan Badan Fungsional Keahlian; - Pengelolaan anggaran; - Rumah aspirasi; dan - Pengawasan internal Pembahasan RUU Protokol Pembahasan RUU Perumahan dan Pemukiman Pembahasan RUU Cagar Budaya Pembahasan RUU Grasi
17 s/d 23 Agustus 2010 14 s/d 19 September 2010
Selandia Baru
2.
3.
7.
Tahun Sidang 2010-2011 8.
Panja RUU Hortikultura (Komisi IV)
Pembahasan RUU Hortikultura
Belanda
Panja RUU Kesejahteraan Sosial (Komisi VIII) sudah melakukan kegiatan studi banding untuk pembahasan RUU Kesejahteraan Sosial, hanya berselang 25 hari sejak mereka resmi dilantik. Bahkan, dilakukan sebelum penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 20102014 1 Desember 2009.
4
7
No Alat Kelengkapan 9.
7.
8. 9.
Panja RUU Kepramukaan (Komisi X) Panja RUU Keimigrasian (Komisi III)
Panja RUU Mata Uang (Komisi XI) Panja RUU OJK (Komisi XI)
Waktu 13 September 2010 14 September 2010 21-26 September 2010 Perkiraan pertengahan Oktober 28 September 2010 1 Oktober 2010 (belum diketahui)
(belum diketahui)
10. 11.
Panja RUU Transfer Dana Komisi II
Belum diketahui Belum diketahui Belum diketahui Belum diketahui
Negara Tujuan Korea Selatan dan Jepang Afrika Selatan Inggris
Keterangan Pembahasan RUU Kepramukaan Pembahasan RUU Keimigrasian
Jerman atau Perancis Kanada Swiss Paket Eropa (Inggris, Perancis, dan Jerman) (belum definitif) Paket Asia (Jepang dan Korea) (belum definitif) Swiss Jepang India Cina
Pembahasan RUU Mata Uang Pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan
Pembahasan RUU Transfer Dana Studi informasi sistem kependudukan
8
Lampiran II
DAFTAR INVENTARISASI STATUS RUU (Per Masa Sidang IV Tahun Sidang 2009-2010 Tanggal 30 Juli 2010)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) 1. RUU tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi 2. RUU tentang Transfer Dana 3. RUU tentang Keimigrasian
4. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 5. RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara 6. RUU tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu 7. RUU tentang Hortikultura 8. RUU tentang Pencegahan dan Pembalakan Liar 9. RUU tentang Kelautan 10. RUU tentang Perumahan dan Pemukiman 11. RUU tentang Rumah Susun 12. RUU tentang Informasi Geospasial 13. RUU tentang Pengelolaan Zakat 14. RUU tentang Penanganan Fakir Miskin 15. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 16. RUU tentang Cagar Budaya 17. RUU tentang Bantuan Hukum 18. RUU tentang Mata Uang 19. RUU tentang Protokol 20. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
21. RUU tentang Intelijen
CATATAN PSHK (Penutupan Masa Sidang IV) Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan 27 Juli 2010 Pembahasan DIM Tahap Timus dan Timsin. Sempat ada kelambanan dari Pemerintah ketika mau memulai proses pembahasan di tingkat Panja. Hal ini disebabkan karena masih membutuhkan waktu utnuk konsolidasi di internal pemerintah Masih di Panja, sebagian besar materi RUU sudah dibahas dan disepakati Pembicaraan Tingkat I Masih di Panja Komisi II tahap persiapan Pembicaraan tingkat I Masih dalam tahap penyiapan di internal DPR Masih dalam tahap penyiapan di internal DPR Pembicaraan tingkat I (pembahasan DIM) Masih menunggu Surpres Tahap penerimaaan masukan Ada di pimpinan DPR (untuk dikirim ke Presiden) Tahap harmonisasi di Baleg Belum ada pembahasan lebih lanjut dari fraksifraksi. pembahasan DIM Pimpinan Panja definitif dan DIM pemerintah sudah tersedia Pimpinan dan anggota Pansus definitif Tahap Timus dan Timsin Pimpinan Pansus definitif, DIM fraksi belum tersedia. Salah satu dari tiga RUU prioritas berdasarkan pertemuan konsultasi antara DPR dengan Presiden 15 Juli 2010 Awalnya tidak masuk dalam Daftar RUU yang telah disiapkan oleh Badan Legislasi dan Komisi sebagai RUU-RUU Usul Inisiatif DPR (12 RUU) sebagaimana yang direncanakan pada Pembukaan Masa Sidang III. Saat ini sedang dalam penyiapan oleh tim ahli di Setjen DPR
9
RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) 22. RUU tentang Kepramukaan 23. RUU Akuntan Publik 24. RUU tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 25. RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 26. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
CATATAN PSHK (Penutupan Masa Sidang IV) Pembahasan DIM Pembahasan belum dimulai Tahap harmonisasi di Baleg
Berada di Baleg, belum dimulai pembahasan tingkat I Salah satu dari tiga RUU prioritas berdasarkan pertemuan konsultasi antara DPR dengan Presiden 15 Juli 2010
Berdasarkan Daftar Inventarisasi Status RUU Per Masa Sidang IV Tahun Sidang 2009-2010 Tanggal 30 Juli 2010, maka dapat diperkirakan beberapa kemungkinan antara lain: Daftar RUU yang Dipastikan Berada pada Tahap Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2010-2011 antara lain: 1. RUU tentang Keimigrasian; 2. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan 3. RUU Protokol Daftar RUU yang Berpeluang Masuk Tahap Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2010-2011 antara lain: 1. 2. 3. 4. 5.
RUU tentang Transfer Dana; RUU tentang Perumahan dan Pemukiman; RUU tentang Cagar Budaya; RUU tentang Protokol; dan RUU tentang Kepramukaan
Daftar RUU yang Berpeluang Sebagai RUU Usul Inisiatif DPR pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2010-2011 antara lain: 1. RUU tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; 2. RUU tentang Penanganan Fakir Miskin; dan 3. RUU tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
10
Lampiran III
Daftar RUU yang Tidak Selesai pada Keanggotaan DPR Periode 2004-2009 Dan Telah Dilakukan Studi Banding
No 1.
Alat Kelengkapan dan RUU
Jadwal
Negara Tujuan
Keterangan
Pansus RUU Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Komisi III RUU Tindak Pidana Pencucian Uang
31 Maret s/d 6 April 2007 15 s/d 21 April 2007
Korea Selatan Spanyol
Tidak tuntas dan dimasukan ke dalam Prolegnas 2010-2014
6 s/d 12 Juni 2009 24 s/d 29 Mei 2009
Swiss Rusia
3.
Pansus RUU Keistimewaan DIY
3 Agustus 2009 7 s/d 13 Agustus 2009
Spanyol Maroko
4.
Pansus RUU Pembangunan Pedesaan
23 s/d 29 Juni 2009 25 s/d 28 Juni 2009
Perancis Aljazair
Dimasukan ke dalam Prolegnas Prioritas 2010 dan kembali diprogramkan studi banding ke Perancis dan Australia pada 7 s/d 13 Juni 2010 Dimasukan ke dalam Prolegnas Prioritas 2010 Tidak tuntas dan dimasukan ke dalam Prolegnas 2010-2014
2.
11
