EVALUASI KINERJA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM FUNGSI LEGISLASI PADA TAHUN 2011-2012 Oleh : Donly Noferling Bilote RINGKASAN Fungsi legislasi adalah proses pengakomodasian kepentingan para pihak pemangku kegiatan untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi dapat merubah karakter dan profil didaerah dengan adanya peraturan daerah itu. Peraturan daerah merupakan komitmen pemangku kekuasaan didaerah yang memiliki kekuatan. Fungsi legislasi dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat yang diinginkan dan kehidupan social dalam masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi legislasi, Dewan PerwakilanRakyat Daerah diberi bermacam-macam hak yang salah satunya menurut Pasal 44 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Ranperda” atau implementasi dari fungsi legislasi harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara merupakan representasi masyarakat Sulawesi Utara, sebagai insan politik, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum dalam peraturan daerah, karena hal tersebut merupakan salah satu hal penting dalam melaksanakan fungsi legislasi namun faktanya sebagian personil DPRD Provinsi Sulawesi Utara tidak memilki kemampuan itu sehingga sering terjadi perdebatan berkepanjangan tentang sesuatu hal yang mereka kurang mengerti substansinya, sehingga menghabiskan waktu tanpa dapat menyelesaikannya dengan baik tugas dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Kata Kunci : Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Sulawesi Utara.
ABSTRACT The legislative function is the process of accommodation the importance from the stakeholder activity for make certain about how to make the regional development. The legislative function may change the character and profile of the regional because of the existence of the regulation. Local regulations are the commitment of stakeholder power in the regional that have strength. The legislative function’s needed for create the desired community and the social life in community. To carry out its legislative function, Regional Parliaments was assembly given all kinds of rights, one of which is Article 44 paragraph 1 letter a Law Number 32 of 2004’s “The right to the district plans and the right to make changes of the local regulations plan” or implementation of legislative function should be follow up with local regulations. 1
The members of Regional Parliaments of North Sulawesi is the North Sulawesi’s community representation, as the man of policy, Regional Parliaments of North Sulawesi members technically required to master the material and legal league in term of local regulations, because it is one of important issues in implementing the legislative function, but the fact’s most personnel of Regional Parliaments of North Sulawesi haven’t that power, so often occurs long debate about something they less understood its substance, so they wasted the time without completing their tasks and functions properly as the representatives people. Keyword: Legislative Function, Regional Parliaments, North Sulawesi.
A. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga
1. Latar Belakang
diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
yang menganut asas desentralisasi dalam
Pemerintah Daerah. Dengan dibentuknya
penyelenggaraan
ini
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
terlihat dari pemberian kesempatan dan
Tentang Pemerintah Daerah ini diharapkan
keleluasaan
dapat
pemerintahan,
kepada
hal
daerah
untuk
mengarahkan
untuk
mempercepat
kesejahteraan
masyarakat
menyelenggarakan Otonomi Daerah yang
terwujudnya
dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau
melalui
dengan kata lain daerah diberi keleluasaan
pemberdayaan dan peran serta masyarakat
untuk
serta
mengurus
sendiri
urusan
peningkatan, daya
saing
pelayanan, daerah
dengan
pemerintahannya. Sebagaimana dinyatakan
memperhatikan
pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar
pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
kekhususan suatu daerah dalam Negara
bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah
Kesatuan
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
Undang ini di samping mengatur satuan
sendiri urusan pemerintahan menurut asas
daerah otonom
otonomi dan tugas pembantuan.
pemerintahan
Hal ini sesuai dengan amanat Pasal dalam
Undang-Undang
Dasar
pemerintah
daerah
ini
Republik
Indonesia.
demokrasi,
Undang-
juga mengatur satuan administratif.
Untuk
melaksanakan Pemerintahan secara efektif
Negara
dan efisien, maka setiap daerah diberi hak
Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan sistem
prinsip
dan
otonomi.
selain
Pada hakikatnya hak otonomi yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
diberikan kepada daerah-daerah adalah untuk 2
mencapai tujuan Negara. Menurut Undang-
Anggaran.
Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi
tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan
yang diberikan secara luas berada pada
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak.
Daerah Kabupaten/Kota. Dengan maksud
Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting
asas desentralisasi yang diberikan secara
dalam
penuh
Daerah
otonomi luas di Daerah adalah Fungsi
Kabupaten dan Kota, sedangkan Daerah
Legislasi. Fungsi Legislasi adalah Proses
Provinsi
pengakomodasi
dapat
diterapkan
diterapkan
pada
secara
terbatas.
Untuk
rangka
melaksanakan
mendukung
kepentingan
para
pihak
pemangku
32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan
bagaimana pembangunan di daerah akan
Pemerintahan Daerah, Pasal 19 ayat (2)
dilaksanakan.
menyatakan: Penyelenggara Pemerintahan
merubah karakter dan profil didaerah dengan
Daerah
dan
adanya peraturan daerah itu. Peraturan daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
merupakan komitmen pemangku kekuasaan
Dalam penjelasan umum Undang-Undang
didaerah yang memiliki kekuatan. Fungsi
Nomor 32 Tahun 2004 dapat diambil suatu
Legislasi dibutuhkan untuk mewujudkan
makna
masyarakat yang diinginkan dan kehidupan
Pemerintah
pemisahan
(Eksekutif)
Daerah
Pemerintahan
dengan
Dewan
Daerah
Perwakilan
social
untuk
pelaksanaan
Berdasarkan Bab V Undang-Undang Nomor
adalah
kegiatan
fungsi
Fungsi
dalam
menentukan
Legislasi
masyarakat.
dapat
Untuk
Rakyat Daerah (Legislatif) adalah untuk
melaksanakan Fungsi Legislasi DPRD diberi
memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat
bermacam-macam hak yang salah
Daerah
meningkatkan
menurut Pasal 44 ayat 1 huruf a Undang-
pertanggungjawaban pemerintahan kepada
Undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah “hak
rakyat.
mengajukan rancangan peraturan daerah dan
dan
Sebagai Perwakilan fungsi
Legislatif Rakyat
sebagaimana
Daerah,
Daerah
satunya
Dewan
hak mengadakan perubahan atas Ranperda”
mempunyai
atau implementasi dari fungsi legislasi harus
tercantum
dalam
ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah.
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor
Secara
normatif
produk
peraturan
32 Tahun 2004 Pasal 41 menyebutkan bahwa
daerah sebagai hasil dari fungsi legislasi
: DPRD
Fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal
Legislasi, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi
ini kepentingan politik (political interest) dari
memiliki fungsi yaitu:
3
berbagai kelompok partai yang ada di
2012 tidak ada prolegda prakarsa DPRD
dalamnya
Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapka
sangat
mewarnai
pencapaian
kepentingan dan hal ini diakibatkan
oleh
sebagai peraturan daerah Provinsi Sulawesi
hubungan simbiosis antara eksekutif yang
Utara. Hal ini diakibatkan oleh minimnya
dipimpin oleh kepala daerah yang berasal
kesadaran akan tugas, fungsi dan beban moral
dari partai tertentu, dengan anggota DPRD.
pada masyarakat yang telah memilih mereka
Seringkali Perda dibuat hanya untuk vest
sebagai wakil rakyat.
interest dari kelompok tertentu sehingga
2. Tujuan
peraturan daerah yang dihasilkan berifat
Untuk mengevaluasi kinerja anggota DPRD
diskriminatif
Provinsi
dan
hanya
mengakomodir
kepentingan kelompok tersebut. Anggota
DPRD Provinsi
Sulawesi
Utara
dalam
melaksanakan fungsi legislasi pada tahun Sulawesi
2011-2012 dan untuk mengetahui secara
Utara merupakan representasi masyarakat
pasti kendala apa saja yang sering terjadi
Sulawesi
politik,
dalam pelaksanaan fungsi legislasi Tahun
Provinsi Sulawesi Utara
2011-2012 oleh DPRD Provinsi Sulawesi
Utara,
anggota DPRD
sebagai
insan
dituntut untuk menguasai secara teknis materi
Utara.
dan bahasa hukum dalam peraturan daerah,
3. Tinjauan Pustaka
karena hal tersebut merupakan salah satu hal
a. Konsep Evaluasi
penting dalam melaksanakan fungsi legislasi
Secara etimologi, kata evaluasi berasal
namun faktanya sebagian personil DPRD
dari bahasa Inggris evaluation yang berarti
Provinsi Sulawesi Utara tidak memilki
penilaian atau penaksiran (John M. Echols
kemampuan itu sehingga sering terjadi
dan Hasan Shadily: 1983). .Evaluasi adalah
perdebatan berkepanjangan tentang sesuatu
kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur
hal
kurang mengerti
lebih besifat kuantitatif, sedangkan menilai
substansinya, sehingga menghabiskan waktu
lebih bersifat kualitatif. Menurut Sudjana
tanpa dapat menyelesaikannya dengan baik
(2001)
tugas dan fungsi mereka sebagai wakil
didefinisikan
rakyat. Hal ini memberi dampak negatif pada
untuk
produk peraturan daerah yang di bahas,
menyajikan data (informasi) yang diperlukan
bahkan lebih diperparah lagi pada Tahun
sebagai bahan masukan untuk pengambilan
yang
mereka
4
evaluasi
atau
sebagai
mengumpulkan,
penilaianan kegiatan
dapat
sitematis
mengolah
dan
keputusan,
Kirk
Patrik
mendefinisikan
mengemukakan
bahwa
fungsi
legislasi
evaluasi sebagai kegiatan untuk menentukan
menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu :
tingkat efektivitas suatu program.
- Prakarsa pembuatan undang- undang (legislative initiation) - Pembahasan rancangan undang-undang
b. Konsep Kinerja Pengertian kinerja menurut Sulistiyani
(law making process);
(2003:223), kinerja merupakan kombinasi
- Persetujuan atas pengesahan rancangan
dari kemampuan, usaha, dan kesempatan
undang-undang (law enactment approval);
yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.
- Pemberian persetujuan pengikatan atau
Sedangkan menurut dalam
Bernardin dan Russel
Sulistiyani
menyatakan
bahwa
ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan
(2003,223-224) kinerja
international
merupakan
tertentu
atau
kegiatan
dokumen-dokumen
hukum yang mengikat lainnya.
catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai
dan
Berkaitan dengan parameter di atas
yang
Menurut Legowo (2006: 92), terdapat ada
dilakukan selama periode waktu tertentu.
tiga indikator yang menentukan fungsi legislasi
c. Konsep Fungsi Legislasi
dalam
sistem
pemerintahan
Woodrow Wilson (dalam Asahiddiqie, 2006)
parlementer sebagai sberikut:
mengemukakan bahwa legislation is an
- Kepala eksekutif dan anggota kabinetnya
aggregate, not a simple production. Namun
menginisiasi
sebelumnya Jeremy Bentham dan John
berpengaruh terhadap anggaran ataupun
Austin memberikan konsep legislasi sebagai
pengeluaran negara;
“any form of law- making”. Karenanya bentuk peraturan
setiap
legislasi
yang
- Hanya terdapat sedikit komisi permanen
yang ditetapkan oleh
dengan dukungan sedikit staf profesional
lembaga legislatif untuk maksud mengikat
untuk membantu merancang dan menilai
umum dapat dikaitkan dengan pengertian
kembali legislasi;
“enacted law”, “statute”, atau undang-
- Keputusan-keputusan kebijakan penting
undang dalam arti luas. Dalam pengertian
dapat dan seringkali dibuat pada tingkat
itu, fungsi legislasi merupakan sfungsi dalam
kaukus partai daripada di dalam komisi-
pembentukan
lebih
komisi Bila dilihat berdasarkan karakter,
34),
maka dalam penggunaan fungsi legislasi
lanjut
Jimmly
perundang-undangan, Assiddiqie
(2006:
5
terjadi garis damarkasi antara eksekutif
masyarakat yang diinginkan dan kehidupan
yang mengimplementasikan dan legislatif
social
yang merumuskan kebijakan normatif itu
melaksanakan Fungsi Legislasi DPRD diberi
dalam
masyarakat.
Untuk
bermacam-macam hak yang salah
satunya
menurut Pasal 44 ayat 1 huruf a Undang-
PEMBAHASAN Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan
Undang Nomor 32 Tahun 2004 ialah “hak
salah satu fungsi sentral Dewan Perwakilan
mengajukan rancangan peraturan daerah dan
Rakyat Daerah (DPRD), Sebagai Legislatif
hak mengadakan perubahan atas Ranperda”
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
atau implementasi dari fungsi legislasi harus
mempunyai fungsi sebagaimana tercantum
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah.
dalam Penjelasan Umum Undang-Undang
Dewan
Perwakilan
Provinsi
bahwa : DPRD
representasi masyarakat Sulawesi Utara di
Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, dan
harapkan
Fungsi
legislasi
Anggaran.
Untuk
melaksanakan
Utara
Daerah
Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41 menyebutkan memiliki fungsi yaitu:
Sulawesi
Rakyat
mampu dengan
merupakan
melaksankan efektif
dan
fungsi efisien.
fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi
Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi
dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan
Sulawesi Utara pada Tahun 2011-2012
Hak. Salah satu fungsi DPRD yang sangat
menurut Ketua Badan Legislasi DPRD
penting
Provinsi
dalam
rangka
mendukung
Sulawesi
Utara
Dr.J.V.
pelaksanaan
fungsi
pelaksanaan otonomi luas di Daerah adalah
Mailangkay,SH.MH
Fungsi Legislasi. Fungsi Legislasi adalah
legislasi
Proses pengakomodasi kepentingan para
instrument rencana peraturan daerah atau
pihak pemangku kegiatan untuk menentukan
biasa dikenal dengan program legislasi
bagaimana pembangunan di daerah akan
daerah (Prolegda) sehingga untuk Tahun
dilaksanakan.
dapat
2011-2012 tidak ada rancangan peraturan
merubah karakter dan profil didaerah dengan
daerah inisiatif DPRD yg ditetapkan sebagai
adanya peraturan daerah itu. Peraturan daerah
peraturan daerah. Menurut M. M. Tilaar, ST,
merupakan komitmen pemangku kekuasaan
MT, anggota Baleg, bahwa rencana peraturan
didaerah yang memiliki kekuatan. Fungsi
daerah yg disusun DPRD pada Tahun 2011
Legislasi dibutuhkan untuk mewujudkan
berjumlah lima (5) rencana peraturan daerah,
Fungsi
Legislasi
6
berfokus
pada
penyusunan
yang terdiri dari rencana perda pedoman
Penghargaan bagi Mereka yang Berjasa pada
penyusunan
Pemerintah dan Rakyat Provinsi Daerah
Utara,
Prolegda
pembentukan
Provinsi
Sulawesi
peraturan
daerah
Tingkat 1 Sulawesi Utara.
Provinsi Sulawesi Utara, perubahan Perda No 18 Tahun 2000 tentang Penanggulangan
PENUTUP
Mabuk Akibat Meminum Minuman Keras
a. Kesimpulan
Berlebihan di Provinsi Sulut, Perlindungan
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:
dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro,
Pada Tahun 2011-2012 pelaksanaan fungsi
Kecil dan Menengah, dan Perlindungan dan
legislasi DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Pemberdayaan Tenaga Kerja Buruh.
berfokus
pada
penyusunan
instrumen
Sementara pada tahun 2012, Menurut
rencanaan peraturan daerah, sehingga pada
Drs. Idrus Mokodompit bahwa rencana
tahun 2011-2012 tidak ada Rancangan
peraturan daerah yang di susun pada tahun
Peraturan Daerah inisiatif DPRD Provinsi
2012 oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Sulawesi Utara yang ditetapkan sebagai
berjumlah sebelas (11) rencana peraturan
peraturan daerah..
daerah yang terdiri dari; rencana Perda
b. Saran
Pembuatan Peraturan Daerah, Perlindungan
Dari uraian kesimpulan diatas, maka saran
dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil,
saya:
Usaha Mikro, dan Menengah, Pemberdayaan
Untuk
Tenaga Kerja, Larangan Merokok Ditempat
legislasi, DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Umum,
diharapkan
Kebebasan
Informasi
Publik,
itu
daalam tidak
pelaksanaan
hanya
terfokus
fungsi pada
Pelayanan Kesehatan Masyarakat, perubahan
penyusunan rencana peraturan daerah tetapi
Perda
tentang
diharpakan rencana peraturan daerah yang
Penanggulangan Mabuk Akibat Meminum
telah disusun dapat ditindaklanjuti menjadi
Minuman Keras Berlebihan, perubahan Perda
peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara.
No.
18
tahun
2000
No. 38 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pesisir
Berbasis
Masyarakat,
perubahan
Perda No 9 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah, dan rencana peubahan Perda No. 1 tahun 1977 tentang Pemberian Tanda 7
Noor, I. H. 2011. Politik Otonomi Daerah. Rineka Cipta: Jakarta. Pasolog, H. 2011. Teori Administarsi Publik. ALFABETA: Bandung. Sadu,
W.
2002.
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Alqa: Bandung. Sadu, W.,dkk. 2009. Meningkatkan Kinerja DPRD. Fokusmedia: Bandung. Sarudajang, S. H. 2005. Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Kata Hasta Pustaka: Jakarta. Soehino. 2006. Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan.
BPFE:
Yogyakarta. Soekanto, S. 2006. Pengantar Penelitian
DAFTAR PUSTAKA
Hukum. Universitas Indonesia: Jakarta. Asshiddiqie, J. 2005. Pengantar Ilmu Hukum
Sunarno,S.
Tata Negara Jilid II , Konpres: Jakarta.
Konsorsium
Lembaga Reformasi
Negara.
Syafiie, I. K.1993. Sistem Pemerintahan
Hukum
Indonesia. Rineka Cipta: Jakarta. Wirjosoegito,
Hadi, S. 2004. Metodologi Reseach (Jilid II).
2004.
Proses
&
Undangan. Ghalia Indonesia: Jakarta.
Huda, N. 2005. Negara Hukum, Demokrasi Review.
S.
Perencanaan Peraturan Perundang-
Andi: Yogyakarta. Judicial
Pemerintahan
Jakarta.
Nasional: Jakarta.
&
Hukum
Daerah di Indonesia. Sinar Grafika:
Asshiddiqie, J. 2005. Lembaga Negara & Sengketa
2009.
UII
Widjaja, H. A. W. 2002. Daerah Otonomi dan
Press:
Yogyakarta.
Otonomi
Daerah.
PT.
RajaGrafindo Persada: Jakarta.
Moleong, J. L. 2006. Metodologi Penelitian
Yudhoyono, S. B. 2001. Otonomi Daerah,
Kusalitatif. PT. Remaja Rosdakarya:
desentralisasi dan Pengembangan SDM
Bandung. 8
Aparatur Pemda dan Anggota DPRD.
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Grid Publishing: Jakarta.
Indonesia tahun 1945. Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang
Literatur Tambahan:
Pembentukan Perundang-Undangan.
Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang
Nomor 5 tahun 2012 tentang Program
Pembentukan Perundang-Undangan.
Legislasi Daerah Tahun 2012. Kamus
Ilmiah
Populer,
Karya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Utama:
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Jakarta. 2002
Daerah.
Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
Undang-Undang RI No 27 tahun 2009
Nomor 2A tahun 2011 tentang Program
tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
Legislasi Daerah Provinsi Sulawesi
DPR, DPD dan DPRD.
Utara. Sumber
lain:
www.geogle.com,
www.wikipedia.com.
9
