ABSTRAK
JEFFRY CHRISTIAN, NIM. 271409094. Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo Periode 2009-2014 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Ibu Mutia Cherawaty Thalib selaku Pembimbing I serta bapak Zamroni Abdussamad selaku Pembimbing II. Fakultas Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk menganalisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Periode 2009-2014 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Periode 2009-2014 dalam pembentukan peraturan daerah. Jenis penelitian dalam penulisan hukum adalah jenis penelitian ini adalah yuridis sehingga penelitian terhadap identifikasi hukum, Maka pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini suatu pendekatan yang fokus penelitiannya berkisar pada hukum tata negara yang meliputi asas-asas hukum, sistematik hukum dan sejarah hukum dan suatu pendekatan yang fokus penelitiannya untuk memperoleh data lapangan yang berhubungan dengan fungsi legislasi DPRD Kota Gorontalo Hasil penelitian dimana peneliti menyimpulkan sebagai berikut Bahwa fungsi legislasi DPRD Kota Gorontalo sudah sesuai dengan apa yang diharapkan karena Inisiatif Pembuatan Perda dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah terutama di kota Gorontalo, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Adapun Faktor-faktor apa yang mempengaruhi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dalam pembentukan peraturan daerah Selama ini dalam menunjang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Gorontalo dalam pembentukan peraturan daerah terdapat beberapa faktor antara lain :Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Aparatur (SDA) dan Anggaran. KATA KUNCI. Fungsi Legislasi DPRD
ABSTRACT
Jeffry CHRISTIAN, NIM. 271409094. Function Analysis of Legislation House of Representatives (DPRD) Gorontalo City 2009-2014 In Formation Daerah.Ibu Regulation Mutia Cherawaty Talib as Supervisor I and Mr. Zamroni Abdussamad as Advisor II. Faculty of Law Department of Law University of Gorontalo 2014. The purpose of this study is as follows To analyze the function Legislation Legislative Council Gorontalo Period 2009-2014 In Formation Rules Daerah.Untuk identify and analyze the factors that affect the function Legislation Legislative Council Gorontalo period of 2009-2014 in the formation local regulation. This type of research in legal writing is kind of this research is that research on the identification of juridical law, then the approach I use in this study a range of research approaches focus on constitutional law which includes the principles of law, systematic law and legal history and an approach the focus of research to obtain data field associated with the legislative function of Gorontalo City Council The results of the study in which researchers concluded: That the legislative function of Gorontalo City Council is in conformity with what is expected karenaInisiatif Making regulation in the context of the orderly administration and improving the quality of local regulations, especially in the city of Gorontalo, required a lawmaking process or procedure to be more focused and coordinated. This is due to the formation of legislation need for preparation and in-depth, including knowledge about the substance of which will be covered by Regulations, the knowledge of how to pour the substance of the legislation is to briefly but clearly with good language and easy to understand, arranged in without leaving the systematic manner in accordance with the rules of Indonesian in the preparation of the sentence. The factors that influence the function of the Regional Representatives Council legislation Gorontalo city in the formation of local regulations far in supporting the implementation of the legislative function of Gorontalo city parliament in the formation of local regulations, there are several factors, among others: Human Resources (HR) and Resources Apparatus (SDA) and Budget.
KEYWORDS. Functions Legislation Parli ament
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA GORONTALO PERIODE 2009-2014 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
JEFFRY CHRISTIAN, MUTIA CHERAWATY THALIB ZAMRONI ABDUSSAMAD
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk menganalisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Periode
2009-2014
Dalam
Pembentukan
Peraturan
Daerah.
Untuk
mengidentifikasi dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Periode 2009-2014 dalam pembentukan peraturan daerah. Jenis penelitian dalam penulisan hukum adalah jenis penelitian ini adalah yuridis sehingga penelitian terhadap identifikasi hukum, Maka pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini suatu pendekatan yang fokus penelitiannya berkisar pada hukum tata negara yang meliputi asas-asas hukum, sistematik hukum dan sejarah hukum dan suatu pendekatan yang fokus penelitiannya untuk memperoleh data lapangan yang berhubungan dengan fungsi legislasi DPRD Kota Gorontalo Hasil penelitian dimana peneliti menyimpulkan sebagai berikut Bahwa fungsi legislasi DPRD Kota Gorontalo belum sesuai dengan apa yang diharapkan karena Inisiatif Pembuatan Perda dalam rangka tertib administrasi dan
peningkatan kualitas produk hukum daerah terutama di kota Gorontalo, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Adapun Faktor-faktor apa yang mempengaruhi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dalam pembentukan peraturan daerah Selama ini dalam menunjang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Gorontalo dalam pembentukan peraturan daerah terdapat beberapa faktor antara lain :Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Aparatur (SDA) dan Anggaran. KATA KUNCI. Fungsi Legislasi DPRD A. PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan serta Penguatan fungsi legislasi, pada Pasal 95 ayat (1),Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD disebutkan bahwa: "DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda". Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi bukan dilihat dari jumlah Perda yang dihasilkan, melainkan pada kualitasnya yakni memenuhi
rasa keadilan masyarakat, merekayasa masyarakat menuju ke arah kebaikan, dan dapat dilaksanakan. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi tersebut, pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dikemukakan ketentuan sebagai berikut: 1). Bahwa belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD; 2). Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan diantaranya rapat, kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan terhadap suatu peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme, dan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Peraturan Daerah (PERDA) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Kedudukan dan fungsi perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/ Konstitusi dan UU Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah.
Teori politik modern terbagi atas teori demokrasi elitis dan teori demokrasi partisipatif. Menurut pandangan teori demokrasi elitis, dimana suatu masyarakat terbentuk oleh kekuatan-kekuatan yang impersonal. Penekanan utama ilmuwan harold lasswell yaitu adanya fungsi manipulatif dan kemampuan para elit. Pandangan teori demokrasi elitis, yang mengatakan bahwa keberadaan suatu masyarakat demokratis tergantung pada konsensus sosial dengan pandangan pada keseimbangan manusia yang didasarkan atas kebebasan, persamaan dan partisipasi politik1. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk perda, harus berdasarkan pada azas pembentukan yang baik yang meliputi, antara lain : 1). Kejelasan Tujuan; 2). Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 3). Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 4). Dapat dilaksanakan dengan memuat aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis. 5). Hasil guna dan daya guna; 6). Kejelasan rumusan; 7). Keterbukaan. Apabila ranperda disusun oleh DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan., Ranperda dapat disiapkan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Inisistif pengajuan raperda oleh DPRD merupakan hak anggota DPRD (hak inisiatif) yang dijamin oleh undang-undang. Untuk menunjang pembentukan perda, diperlukan peran tenaga perancang peraturan perundang-undangan (Legal 1
Jazim Hamidi. 2010. Optik Hukum “Perda Bermasalah” Menggagas Perda yang Responsif dan berkesinambungan. Prestasi Pustaka. Malang. Hal. 49-50
Drafter) sebagai tenaga fungsional yang berkualitas yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan peraturan. Apabila ranperda disiapkan oleh pihak pemerintah, maka mekanismenya adalah sebagai berikut: 1. Usulan ranperda berasal dari dinas tekhnis yang berkempentingan dengan pembuatan peraturan daerah tersebut; 2. Usulan dari dinas tekhnis dibahas di biro/bagian hukum untuk diberi pertimbangan-pertimbangan hukum; 3. Jika secara yuridis dianggap tidak ada masalah maka bagian hukum akan memberikan usulan kepada sekertariat daerah; 4. Sekertariat daerah akan membentuk tim asistensi untuk mebahas usulan perda; 5. Dalam pembahasan, tim asistensi dapat melakukan konsultasi dengan staf
ahli
dan
diskusi
dengan
melibatkan
para
pihak
yang
berkepentingan atau yang akan terkena dampak peraturan; 6. Jika sekertariat daerah melalui tim asistensi mengganggap perda layak untuk diajukan maka sekertariat daerah akan mengajukan usul kepada bupati/walikota untuk mengajukan ranperda kepada pimpinan DPRD untuk di kaji, bahas dan ditetapkan2. Kenyataannya bahwa substansi peraturan daerah seharusnya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat daerah dalam artian bahwa dengan adanya peraturan daerah tersebut tidak menghambat investasi ke daerah.
2
Komisi pemberantasan Korupsi. Meningkatkan kapasitas Fungsi legislasi DPRD. Hal.24
Maka harapannya bahwa pentingnya melakukan evaluasi peraturan daerah untuk mengetahui segala kekurangannya, sebab dampak negatif dari peraturan daerah bermasalah dapat berimplikasi pada menurunnya minat investor yang hendak menanamkan modalnya ke daerah-daerah baik secara langsung maupun tidak langsung3. Sehingganya keberadaan legislasi baik di tingkat Pusat maupun Daerah seringkali dimaknai oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai ajang untuk memperoleh kesempatan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat seperti halnya berdasarkan data yang ada bahwa permasalahan keberadaan pembahasan raperda di tingkat legislatif masih lemah berdasarkan kajian raperda dilapangan yang diakibatkan minimnya kualitas dari kajian analisa anggota DPRD terhadap pembahasan raperda dimaksud
serta berdasarkan pengamatan penulis
dilapangan bahwa
keberadaan studi komparatif mengenai perancangan legislasi daerah oleh Anggota DPRD Kota Gorontalo ke daerah lain selama ini tidak maksimal karena tidak semua anggota DPRD Kota Gorontalo memiliki kapasitas dalam berkomunikasi terutama menyangkut persoalan penyusunan rancangan regulasi Kota Gorontalo yang nantinya dibandingkan dengan daerah lain yang menjadi objek studi komparatif karena nantinya hasil yang diperoleh dari studi tersebut selama ini tidak dijalankan dan disesuaikan, hal ini sangat memprihatinkan karena penyusunan rancangan regulasi ini dijadikan dasar melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebagai bahan perbandingan akan 3
Jazim Hamidi. 2010. Optik Hukum “Perda Bermasalah” Menggagas Perda yang Responsif dan berkesinambungan. Prestasi Pustaka. Malang. Hal. Prolog “vii”.
tetapi semua itu dianggap hal yang biasa karena setelah kembali dari Studi komparatif ternyata tidak bisa di pertanggungjawabkan dengan melahirkan regulasi yang nantinya benar-benar bermanfaat dan lebih menitik beratkan pada pengaturan kepada masyarakat terutama di Kota Gorontalo4. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulisnya dalam skripsi dengan judul “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” Adapun rumusan Masalah yang penulis angkat adalah : Bagaimanakah fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dalam pembentukan peraturan daerah. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dalam pembentukan peraturan daerah. B. METODE PENELITIAN Objek penelitian pada penyusunan skripsi ini adalah fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Gorontalo. Dimana Penelitian ini dilaksanakan di Kota Gorontalo tepatnya di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo. Alasan calon peneliti memilih lokasi ini karena Implementasi fungsi legislasi DPRD di Kota Gorontalo belum pernah diteliti. Menurut Zainudin Ali,
bahwa jenis penelitian ini adalah yuridis
sehingga penelitian terhadap identifikasi hukum,. Maka pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini suatu pendekatan yang fokus penelitiannya berkisar pada hukum tata negara yang meliputi asas-asas 4
Sumber data. data observasi awal calon peneliti pada tanggal 12 Mei 2014 dengan melakukan komunikasi terhadap salah satu anggota DPRD Kota Gorontalo Ibu Ramla Bumulo.
hukum, sistematik hukum dan sejarah hukum dan suatu pendekatan yang fokus penelitiannya untuk memperoleh data lapangan yang berhubungan dengan fungsi legislasi DPRD Kota Gorontalo5. Sebagai wujud dari pelaksanaan penelitian oleh penulis, dimana sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut : a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi yang bersumber dari hasil penelitian berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan fungsi legislasi DPRD di Kota Gorontalo. b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti. a. Populasi Populasi merupakan wilayah generalisasi baik obyek maupun subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti. Sehingganya populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah Seluruh Anggota DPRD Kota Gorontalo dengan jumlah 25 orang. b. Sampel Pada pelaksanaanya maka Dalam penelitian metode penarikan sampel yang digunakan dimana sampel adalah Sebagian Anggota DPRD Kota Gorontalo sebagai keseluruhan anggota legislasi yang diambil sebagai calon responden yaitu adalah 14 (empat Belas) Orang dari sekian banyak Anggota DPRD yang ada di Kota Gorontalo.
5
Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.Hal. 30.
Untuk lebih memudahkan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut : a. Angket (Kuisioner); dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket yang bersifat terbuka dan tertutup sebagai penjabaran dari indikator variabel. b. Wawancara; penggunaan wawancara dimaksudkan untuk menggali soalsoal penting yang mungkin belum terjangkau oleh angket, ataupun ingin mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan6. Data yang dihimpun dengan cara mengelompokkan mana bahan yang dianggap urgen dan erat sekali kaitannya dengan objek penelitian, yang diolah dengan cara data-data diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis dan yuridis dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang spesifik mengenai objek yang akan diteliti dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan menggunakan frekuensi dan presentase rumus 7: C. HASIL DAN PEMBAHASAN B.
Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dalam pembentukan peraturan daerah. Fungsi legislasi DPRD kota Gorontalo dalam pembentukan peraturan daerah masih kurang maksimal hal ini di sampaikan oleh bapak Nixon Ahmad berdasarkan hasil wawancara dengan beliau pada tanggal 20 Agustus 20148, karena hal ini dianggap bahwa Fungsi legisasi secara umum adalah fungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan atau pembuatan
6 7 8
Soerjon Soekanto. 1984. Pengantar peneltian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta. Hal 21 Ibid. Hal.21 bapak Nixon Ahmad berdasarkan hasil wawancara dengan beliau pada tanggal 20 Agustus 2014
kebijakan sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka dilakukan suatu bimtek bagi seluruh anggota DPRD setelah pelantikan menjadi anggota DPRD guna menunjang seluruh program kegiatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada kewenangan legislasi sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh parlemen (DPR/DPRD), akan tetapi juga oleh institusi-institusi lain seperti eksekutif (kepala daerah dan perangkatnya) beserta yudikatif. Akan tetapi kajian ini hanya akan berfokus pada fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda). 1). Dasar Hukum Fungsi Legislasi Fungsi legislasi dari DPRD adalah bersama-sama dengan Kepala Daerah membuat dan menetapkan Perda, yang berfungsi sebagai : (a) Perda menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah perda sebagai arah pembangunan (b). Perda sebagai Arah Pemerintahan di Daerah (c). Perda sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Publik di Daerah Beberapa kebijakan public yang harus mengacu kepada PERDA antara lain berupa : 1. Kebijakan publik tentang manajerial pelaksanaan program 2. Kebijakan publik tentang pengalokasian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 3. Kebijakan pelaksanaan keuangan dan anggaran 4. Kebijakan tentang pelaksanaan system dan prosedur
5. Kebijakan tentang teknik penyelesaian pekerjaan/program 6. Kebijakan pembentukan struktur oraganisasi Sebagai kebijakan public tertinggi didaerah, Perda harus menjadi acuan seluruh kebijakan public yang dibuat, termasuk didalamnya sebagai acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah. (d). Perda sebagai Kontrak Sosial di Daerah Kontrak social merupakan ikatan kontrak antara pejabat publik dengan masyarakat (stakeholders). Kontrak social dimulai dari masa kampanye baik untuk pemilihan umum anggota legislatif maupun pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada). Contoh kontrak sosial adalah penetapan Perda mengenai Rencana Strategik (Renstra) yang didalamnya memuat kebijakan secara rinci dan terukur, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perda tersebut. Adapun Tiga hal perwujudan Perda sebagai kontrak social antara masyarakat dengan penyelenggara negara dan daerah yaitu: 1. Bahwa kontrak social yang sudah konkrit seperti: Perda tentang penetapan strategi daerah; 2. Bahwa kontrak yang mengatur hal-hal yang lebih mendesak dan lebih tegas, kontrak social terjadi ketika Perda disusun melalui mekanisme yang mengikutsertaan partisipasi masyarakat; 3. Bahwa kontrak social yang mengatur hal-hal yang masih tegas dan dapat berubah, terjadi ketika masyarakat mempercayakan kepada seseorang
untuk duduk sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah dengan cara memberikan suaranya berdasarkan program yang ditawarkan. Adanya suatu kontrak social tersebut akan berdampak bagi penyelenggara pemerintahan daerah sebagai berikut: a. Bagi pemerintah daerah, fungsi legislasi melahirkan sebuah Perda merupakan dasar hukum sekaligus amanah dari rakyat untuk meyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu
meningkatkan
kesejahteraan
rakyat
melalui
peningkatan
pemberdayaan dan andil rakyat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah; b. Bagi DPRD, fungsi legislasi melahirkan Perda merupakan dasar hukum dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas peraturan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. (e). Perda sebagai Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung azas (Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Perancangan Perundangundangan)9 : a. Kekeluargaan b. Kenusantaraan c. Bhineka tunggal ika d. Keadilan
9
Komisi pemberantasan Korupsi. Meningkatkan kapasitas Fungsi legislasi DPRD.
e. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan f. Ketertiban dan kepastian hukum g. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan h. Pengayoman i. Kemanusiaan j. Kebangsaaan Adapun Penguatan Fungsi Legislasi adalah sebagai berikut : a). Pada pasal 95 ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib
DPRD
disebutkan
bahwa“DPRD
memegang
kekuasaan
membentuk Perda”.(konkordan dengan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU). b). Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi bukan dilihat dari jumlah Perda yang dihasilkan, melainkan pada kualitas yakni : (1). Memenuhi rasa keadilan masyarakat; (2). Merekayasa masyarakat menuju kea rah kebaikan; (3). Dapat dilaksanakan Untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi tersebut, pada pasal 24 PP Nomor 37 Tahun 2005 dikemukakan ketentuan sbb10: (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD
10
Komisi pemberantasan Korupsi. Meningkatkan kapasitas Fungsi legislasi DPRD. Hal. 6.
(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan: a. Rapat-rapat; b. Kunjungan kerja; c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah; d. Peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme; e. Sebagai bentuk Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan Dalam praktek dikenal tiga macam norma hukum yang dibentuk oleh negara. Ketiga norma hukum tersebut adalah : (1) Produk atau norma hukum yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan; (2) Sebagai produk hukum yang dikategorikan sebagai keputusan atau beschikking (bersifat administratif, konkret, dan individual), pengujian produk hukum ini dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. (3) Produk hukum yang dibentuk oleh pengadilan (berupa putusan pengadilan, bersifat penghakiman), Pengujian produk hukum ini dilakukan melalui prosedur upaya hukum, baik upaya hukum biasa (Verzet, Banding dan Kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali).
b) Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Perda Fungsi legislasi merupakan fungsi dari parlemen untuk membentuk produk hukum yang berfifat mengatur (regelende functie), ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Atas kedudukan dan fungsi yang sama itu, maka baik DPRD maupun Kepala Daerah mempunyai hak yang sama dalam melakukan amandemen terhadap Perda dan memiliki hak yang sama dalam melakukan prakarsa dan inisiatif dalam pengajukan rancangan Perda. Hal ini dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :
Tabel Jumlah Perda yang di sahkan pada periode 2009-2014 NO
TAHUN
JUMLAH
PRESENTASE
1
2009
8
0.10
2
2010
12
0.15
3
2011
41
0.53
4
2012
9
0.11
5
2013
5
0.06
6
2014
2
0.02
77
100
Jumlah
Sumber Data. DPRD Kota Gorontalo. 2014 Pengesahan dan Penyebarluasan Proses pembahasan Rancangan Perda pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan Raperda tidak menyisakan ruang bagi voting, karena memang kedudukan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan Rapreda menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu Raperda menjadi Perda. Rancangan PERDA yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai PERDA. Penyampaian rancangan PERDA dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Selanjutnya Rancangan PERDA ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Dalam hal rancangan PERDA tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama, rancangan PERDA tersebutsah menjadi PERDA dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah.
Adapun langkah atau tahapan dalam penyusunan Perda meliputi tahan perencanaan raperda, tahap perancangan raperda, tahap pengajuan raperda, tahap penyebarluasan raperda, tahap pembahasan raperda, tahap penetapan raperda, tahap pengundangan dan tahap penyebarluasan Perda. Hal ini tentunya di awali melalui beberapa tahapan, antara lain : 1) Tahap Perencanaan Raperda 2) Tahap Perancangan Raperda 3) Tahap Pengajuan Raperda 4) Tahap Penyebarluasan Raperda 5) Tahap Pembahasan Raperda 6) Tahap Penetapan Raperda 7) Tahap Pengundangan 8) Tahap Penyebarluasan Peraturan Daerah
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dalam pembentukan peraturan daerah. Selama ini dalam menunjang pelaksanaan analisis fungsi legislasi DPRD kota Gorontalo dalam pembentukan peraturan daerah terdapat beberapa faktor antara lain : 1. Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Sumber Daya Aparatur (SDA)
c. Anggaran Untuk fungsi legislasi DPRD pemerintah Kota Gorontalo mengacu pada peraturan perundangan tekhnis guna mengatur dalam pelaksanaan suatu fungsi ini, antara lain : a). Bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b). Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. D. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa : Bahwa fungsi legislasi DPRD Kota Gorontalo belum sesuai dengan apa yang diharapkan karena Inisiatif Pembuatan Perda dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah terutama di kota Gorontalo, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Adapun Faktor-faktor apa yang mempengaruhi analisis fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dalam pembentukan
peraturan daerah Selama ini dalam menunjang pelaksanaan analisis fungsi legislasi DPRD kota Gorontalo dalam pembentukan peraturan daerah terdapat beberapa faktor antara lain :Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Aparatur (SDA) E. Saran Sebagai saran dari penulis terhadap hasil pembahasan diatas, antara lain : Agar kiranya dalam memaksimalkan fungsi legislasi di DPRD Kota Gorontalo harus lebih memperhatikan regulasi serta harus ditunjang dengan disiplin ilmu ini terutama bagi perancang, perumusan suatu peraturan perundang-undangan sehingga memudahkan fungsi legislasi tersebut. Agar nantinya segala persolaan mengenai fungsi legislasi terutama bagi anggota DPRD harus di tunjang dengan referensi terutama dengan melakukan studi komparatif, kelengkapan aturan yang ada sehingga bisa memperoleh gambaran kecil dan bisa mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan SDM dan SDA. Agar nantinya hasil komparatif yang diperoleh dari daerah lain bisa dijadikan perbandingan dan untuk lebih memaksimalkan hal tersebut maka harus dilakukan presentase kepada pimpinan DPRD Kota Gorontalo sekaligus dihadapan Walikota Gorontalo guna lebih memberikan warna tersendiri dalam perjalanan anggota DPRD selama melakukan studi komparatif.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad sukardja,2014. Hukum Tata Negara dan Hukum Adm Negara “Persfektif Fiqih siyasah”. Sinar grafika Jakarta. C.S.T. Kansil.2008. Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta. Jimly Asshiddiqie, 2012. Hukum tata Negara dan Pilar_pilar Demokrasi. Sinar Grafika.Jakarta.
Jazim Hamidi. 2010. Optik Hukum “Perda Bermasalah” Menggagas Perda yang Responsif dan berkesinambungan. Prestasi Pustaka. Malang Komisi pemberantasan Korupsi. Meningkatkan kapasitas Fungsi legislasi DPRD. Mahfud MD. 2001. Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.
Rineka
Cipta. Yogyakarta. Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. UI. Press. Jakarta. Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Sumber data. DPRD Kota Gorontalo. Tahun 2014 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perancangan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata Tertib dewan.
