PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) MENURUT UU NO.32 TAHUN 2004 (STUDY DI DI KOTA TANGERANG SELATAN) Oleh : Yulita Pujilestari.,SH.,MH Dosen Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang ABSTRAK Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD sebagai wadah permusyawaratan/permufakatan masyarakat daerah dalam pemerintahan daerah sangat menentukan sekali berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan didaerah, mengingat pembangunan daerah adalah merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan nasional, sehubungan dengan itu dalam rangka menetapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sangat diharapkan pemberdayaan DPRD dalam rangka membentuk pemerintahan yang baik (good governance) di Kota Tangerang, bagaimana pula tentang Fungsi dan Peranan DPRD dalam bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Di Hubungkan Dengan UU Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai fungsi-fungsi DPRD dalam UU No.32 Tahun 2004 Jo Tata Tertib DPRD Kota Tangerang No.20 Tahun 2006, kapasitas DPRD dalam struktur organisasi Pemerintahan Daerah dan mengetahui peran dan fungsinya dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) di Kota Tangerang. Kata kunci : Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD, Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) , No.32 Tahun 2004.
56
daerah (DPRD) dalam membentuk I. Pendahuluan
Tata pemerintahan yang baik (Good
Penyelenggaraan negara yang
Governance).
menyimpang dari idiologi Pancasila
Governance,
dan mekanisme UUD NRI Tahun 1945 telah
diterjemahkan
mengakibatkan
wewenang
Lembaga-lembaga Negara yang makin
yang
bercorak
karena
lembaga
sehingga
dan
krisis
multi
pada
hampir
seluruh
dimensional
dan
masyarakat
kewajiban
dan
menjembatani
perbedaan-perbedaan
diantara
mereka.
Mengingat
pembangunan
Definisi
daerah adalah merupakan salah satu untuk
governance
melaksanakan
daerah
lain
menyebutkan
adalah
mekanisme
pengelolaan sumber daya ekonomi
pembangunan nasional, oleh sebab itu pembangunan
warga
menggunakan hak hukum, memenuhi
aspek kehidupan.
cara
1
mengutarakan kepentingan mereka,
nepotisme
terjadi
dimana
kelompok-kelompok
berlebihan yang melahirkan budaya kolusi
dan
mekanisme, proses dan lembaga-
wewenang dan kekuasaan Presiden
korupsi,
politik
Tata pemerintahan mencakup seluruh
kekuasaan
Absolut
ekonomi,
penggunaan
urusan negara pada semua tingkat.
kemerdekaan yang ditandai dengan sistem
adalah
tata
administrasi guna mengelola urusan-
jauh dari cita-cita demokrasi dan
berlangsungnya
menjadi
pemerintahan,
ketidakseimbangan kekuasaan diantara
yang
dan sosial yang melibatkan pengaruh
merupakan
sector
bagian dari pembangunan nasional.
Negara
pemerintah
dan
dalam
sector suatu
nonusaha
Sehubungan dengan itu dalam rangka menetapkan penyelenggaraan otonomi daerah
yang
luas,
nyata,
dan 1 Dikutip dari artikel “Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan
bertanggung jawab sangat diharapkan Manusia Berkelanjutan”, dalam buletin informasi keberadaan Lembaga Legislatif di Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000
56
2
kolektif.
ini
unsur penyelenggaraan pemerintahan
mengasumsikan banyak aktor yang
daerah, sehingga mampu memberikan
terlibat dimana tidak ada yang sangat
pelayanan kepada masyarakat, dengan
dominan yang menentukan gerak
mengembangkan prinsip-prinsip good
aktor
governance.
lain.
Definisi
Pesan
pertama
dari
terminology governance membantah pemahaman
formal
tentang
Menurut Pasal 40 UU No.32 Tahun
2004,
bahwa
“DPRD
bekerjanya institusiinstitusi negara.
merupakan lembaga perwakilan rakyat
Governance mengakui bahwa didalam
daerah dan berkedudukan sebagai
masyarakat terdapat banyak pusat
unsur penyelenggaraan daerah”. Yang
pengambilan keputusan yang bekerja
dimaksud Pemerintah Daerah adalah
pada tingkat yang berbeda.
Kepala
Menurut Pasal 1 angka (4) UU No.32 Tahun 2004, DPRD
adalah
unsur
pemerintahan
penyelenggara
daerah.
Hal
ini
beserta
perangkat
daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
Daerah
Sehubungan tersebut
di
atas
merealisasikan
dengan
uraian
untuk
dapat
pembangunan
di
menunjukan bahwa secara hukum
daerah dan terlaksananya pelayanan
DPRD mempunyai kedudukan yang
publik,
strategis
kedudukannya
dalam
menentukan
DPRD
sesuai sebagai
dengan Legislatif
kebijaksanaan pembangunan di daerah,
Daerah harus berusaha melaksanakan
sebab
suatu
hal-hal sebagaimana tertuang dalam
Lembaga Perwakilan Rakyat yang
UU No.32 Tahun 2004 yang mengatur
harus mencerminkan aspirasi politik
tentang Pemerintahan Daerah.
DPRD
merupakan
masyarakat, dan berkedudukan sebagai
Pada memasuki
2
Meuthia Ganie-Rochman dalam artikel berjudul “Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya”, yang dimuat dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, (2000), Jakarta : Komnas HAM
57
saat tahap
ini
Indonesia
perkembangan
desentralisasi dan otonomi daerah yang cukup jauh dibandingkan dengan desentralisasi dan otonomi daerah
yang dijalankan pada masa orde baru. Perkembangan yang cukup jauh ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti
model
pembagian
yang
diambil,
kewenangan
diantara
pemerintah pusat dan daerah, dan kepemerintahan
yang
pemerintahan daerah.
baik
pada
3
Dalam Pasal 1 UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : 4
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Sebagai realisasi dari uraian di atas, secara ringkas DPRD mempunyai
1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. 2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
tiga fungsi yaitu : a. Fungsi legislasi b. Fungsi anggaran (Budgeting) c. Fungsi pengawasan (Controlling)
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk
menjalankan
fungsi
tersebut di atas, DPRD memiliki kewenangan tertentu atau hak-hak tertentu agar tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Namun dalam kenyataannya peran aktif DPRD dalam membentuk tata pemerintahan
3
Dr, Roy Valiant salomo, M.Soc.Sc. Sambutan Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI pada buku Perubahan Model Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi,(Jakarta,FISIP UI, 2009 4
Ketentuan Pasal 1 Angka (5),(6),(9) UU No.32 Tahun 2004
58
yang baik (good governance) didaerah masih dengan
banyak yang
yang
tidak
sesuai
diharapkan
oleh
peraturan perundang-undangan.
DPRD
pada
masa
reformasi
sepenuhnya
sekarang ini sering mendapat sorotan
kemandirian
kritis dari masyarakat. Dimana selama
maupun hambatan struktural yang
pelaksanaan
dihadapi oleh DPRD sehigga kurang
otonomi
daerah
mencerminkan Lembaga
berdasarkan UU No.22 Tahun 1999
dapat
yang kemudian dirubah dengan UU
Eksekutif Daerah. Timbulnya kegiatan
No.32 Tahun 2004 diharapkan peran
yang disebut “demokrasi jalanan”,
dan fungsi DPRD ini dapat semakin
demonstrasi,
ditingkatkan,
sebagainya,
sebab
disatu
pihak
bekerja
Legislatif,
bersama
petisi-petisi
dengan
dan
lain
Lembaga Perwakilan
DPRD semakin populer dikalangan
Rakyat tidak secara efektif menguasai
masyarakat luar karena ditantang dapat
keadaan
sebagai
menyuarakan suara mereka. Terbukti
penyalur
serta
dari semakin membajirnya kelompok
masyarakat yang terus berkembang.
masyarakat
Oleh karena itu seperti yang telah
yang
datang
untuk
penyerap
perumus
dan
kehendak
5
mendapatkan perhatian dari DPRD.
dikemukakan oleh D.Simons
Beberapa kelompok mahasiswa dan
hal yang tidak kurang penting adalah
masyarakat umum aktif memanfatkan
mengenai
DPRD untuk mengaspirasikan suara
lembaga perwakilan rakyat
mereka. Disisi lain, sering sekali
menampung aspirasi yang hidup dalam
terdengar
masyarakat dalam mencerminkan serta
masyarakat
suara
sumbang
terhadap
dari
keberadaan
kemampuan
kemudian
DPRD seperti anekdot 5 D, yaitu
menjadikannya
bahwa
lembagadalam
dalam
bentuk perundang-undangan.
datang, duduk, dengar, diam, duit.
Salah satu fungsi DPRD yang
Anekdot ini sering muncul sebagai
sangat
akibat belum optimalnya fungsi DPRD
mendukung
sebagai asapirasi rakyat daerah. Selain
luas di Daerah adalah fungsi legislasi.
itu,
suara-suara
sumbang
lainnya 5
penting
dalam
pelaksanaan
rangka otonomi
Ateng Syarifudin, dipetik lewat buku D. Simons, DAN YANG DIPERINTAH, Tarsito, Bandung 1978
mengenai kualitas Anggota Dewan, PEMERINTAH akibat sistem rekruitment yang belum 59
Untuk melaksanakan fungsi legislasi A. Kapasitas
DPRD
Di
Dalam
DPRD diberi bermacam-macam hak
Membentuk
yang
Menurut UU No.32 Tahun 2004
salah
satunya
mengajukan daerah
rancangan
dan
perubahan
ialah
hak
atas
“hak
Good
Governance
peraturan
Sebagai ringkasan, komponen-
mengadakan
komponen utama dalam penilaian
Raperda”
atau
kapasitas
DPRD
di
dalam
implementasi dari fungsi legislasi
mengimplementasikan
harus
Governance di kota tangerang selatan
ditindaklanjuti
dengan
Peraturan Daerah (Perda).
yang ditetapkan sebagai berikut :
Berdasarkan pendahuluan
Good
penelitian yang
dilakukan,
Pertama,
kapasitas
pembuatan peraturan perundang-
Peraturan Daerah yang telah disetujui
undangan
oleh DPRD Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan amandemen I dan II
sebanyak 19 buah selama satu tahun
pasal 20 ayat (1) UUD 1945, dewan
seperti Perda hari jadi Kota Tangsel,
perwakilan
lambang
kekuasaan
daerah,
komunikasi
penyelenggaraan
dan
dan
kebijakan
rakyat
lain.
memegang
membentuk
undang-
informatika,
undang. Pasal 21 ayat (1) UUD 1945,
organisasi perangkat daerah (SOTK),
anggota-anggota dewan perwakilan
pajak daerah dan retribusi pelayanan
rakyat
kesehatan dan sebagainya.
rancangan
Dari penjelasan di atas terlihat bahwa,
anggota
Tangerang melaksanakan
DPRD
Selatan haknya
Kota dalam
berhak
mengajukan
undang-undang.
usul Dalam
konteks daerah juga berlaku demikian yaitu dewan perwakilan rakyat daerah memegang
kekuasaan
membentuk
sebagai
peraturan daerah dan anggota dprd
implementasi dari fungsi legislasinya
berhak mengajukan usul rancangan
sangat kurang bahkan hampir tidak
peraturan
terlaksana sama sekali.
pelaksanaannya rancangan peraturan
daerah.
Dalam
daerah dari lingkungan DPRD diatur dalam UU no.32 tahun 2004 tentang
II. PEMBAHASAN 60
pemerintahan daerah pasal 136 sampai
raperda sesuai dengan prosedur
pasal 149.
internal DPRD;
Secara umum dapat disimpulkan bahwa para anggota DPRD maupun
7. Pemprosesan
raperda
disetujui menjadi perda;
pelaku tata pemerintahan di luar
8. Pendelegasian
DPRD merasa kapasitas dan kinerja
pemerintah
dalam
dilaksanakan;
aspek
legislasi
tidak
memuaskan. Dalam hal ini pembuatan perda
inisiatif,
DPRD
pada
alat
kelengkapan
umumnya
belum
memahami tahapan minimal yang 6
perlu dipenuhi
tahapan menimal
tersebut meliputi : 1. Identifikasi
9. Pengecekan harmoni
perda
kepada
daerah
untuk
konsistensi
dengan
tata
dan urutan
Perundang-undangan yang lebih tinggi; 10. Revisi
atau
pembatalan
jika
memang sesuai dengan kebutuhan dan
perumusan
masalah publik yang strategis; 2. Perumusan
sehingga
agenda
dan keputusan politik yang lebih tinggi.
penyusunan
perda inisiatif;
Dalam
penyusunan
perda
inisiatif, alat kelengkapan DPRD yang
3. Penyusunan draf akademis untuk
ditugasi pada umumnya
masing-masing agenda perda yang
mendengarkan
direncanakan;
atau
4. Penyusunan draf legislasi sehingga berbentuk raperda;
aspirasi
merumuskan
langsung masyarakat
agenda
politik
daerah dan langsung menyusun draf raperda. Oleh karena itu, perda yang
5. Konsultasi publik tentang raperda
dihasilkan
seringkali
mengalami
yang sedang disusun atau telah
masalah, baik karena tidak dapat
diselesaikan;
diterapkan oleh pemerintah daerah,
6. Pemprosesan draf raperda menjadi
bertentangan
dengan
perundang-undangan 6
Agung Djojosoekarto, Dinamika dan Kapasitas DPRD dalam Tata Pemerintahan Demokratis, hal. 296-297.
61
peraturan yang
lebih
tinggi, atau ditolak oleh masyarakat. kapasitas teknik dalam penyusunan
perda inisiatif yang relatif rendah
kalangan DPRD sendiri. Pelatihan-
terbukti dengan minimal atau tidak
pelatihan teknis dalam legislative
adanya perda inisiatif bermutu yang
drafting
dihasilkan oleh DPRD. Kinerja seperti
dinilai
ini
banyak dukungan dalam penyusunan
tentu
mendapatkan
penilaian
negatif dari masyarakat.
legislasi,
sebagian
menyandarkan
besar
pada
tidak
dan
Dalam melaksanakan fungsi
yang diperoleh selama ini dapat
memberikan
penyelesaian
peraturan
perundang-undangan di daerah.
DPRD
Kedua,
kapasitas
dalam
usulan-usulan
penganggaran daerah. Aspek kedua
raperda yang dibuat oleh pemerintah
pembangunan kapasitas DPRD di
daerah. Terhadap usulan-usulan ini,
dalam mengimplementasikan Good
sebagian besar DPRD mengaku tidak
Governance di kota tangerang selatan
mampu
telaah-telaah
adalah
meningkatkan
yang dapat mengimbangi argumentasi
DPRD
dalam
yang disampaikan oleh pemerintah
tentang
daerah. Pada umumnya, DPRD akan
Penganggaran
melaksanakan prosedur standar untuk
fungsi eksplisit DPR dan DPRD
menindaklanjuti
merupakan
memberikan
pemerintah
usulan
dan
raperda
kemampuan
merumuskan perda
penganggaran sebagai
baru
di
daerah.
salah
dalam
satu
tata
memutuskannya
keparlemenan di Indonesia. Sebelum
menjadi perda untuk dilaksanakan.
reformasi, lembaga legislatif hampir
Jika dipandang perlu, DPRD akan
tidak mampu memberikan tanggapan
mengundang
terhadap
kelompok-kelompok
strategis dalam masyarakat
untuk
RAPBN/RAPBD
disampaikan
oleh
pemerintah7,
memberikan masukan. Ringkasnya,
bahkan
keterbatasan DPRD dalam melakukan
Lembaga legislatif berfungsi sebagai
analisis
tukang
kebijakan
menjadikan
lembaga ini tidak mampu memberikan tanggapan dan rekomendasi kebijakan 7 yang
memuaskan,
bahkan
untuk
yang
merubah
stempel
terhadap
RAPBN/RAPBD yang diusulkan oleh B.N.Marbun, DPR RI Pertumbuhan dan cara
untuk Kerjanya, Jakarta,1999, hal. 252. 62
angka.
pemerintah.
penting sekali bagi para anggota
Dalam
membahas
RAPBD
panitia anggaran dan anggota-anggota
yang disampaikan oleh pemerintah
lain dalam menanggapi berbagi usulan
daerah, DPRD belum mendasarkan
yang disampaikan oleh Pemerintah.
pada
Analisis
elemen-elemen
dasar
bagi
sektoral
masing-
penyusunan anggaran. Elemen dasar
masing
yang pertama adalah pertimbangan
dicerminkan terhadap kerangka dasar
konteks anggaran yang bersumber dari
yang
: (i) Program partai yang dijanjikan
Dengan mekanisme ini, pembahasan
pada pemilih selama Pemilu; (ii)
subtantif terhadap RAPBD dengan
Peraturan
seluruh
Perundang-undangan
mata
untuk
anggaran
telah
disusun
kemudian
sebelumnya.
komponennya
menjadi
sektoral nasional dan daerah; dan (iii)
mungkin
dilaksanakan
dan
Prioritas-prioritas
pertimbangan-pertimbangan
yang
administrasi
pemerintahan dan program-program
lebih
pembangunan daerah8 Ketiga elemen
dikesampingkan
ini membentuk kerangka dasar bagi
mempunyai bungkus kebijakan yang
penelaahan RAPBD yang diusulkan
elegan.
oleh pemerintah daerah.
bersifat
politis-ekonomis atau
setidaknya
Karena praktek-praktek justru
Karena kerangka dasar seperti
menunjukan
bahwa
perimbangan
ini tidak dirumuskan dan ditentukan
politik mengemuka, DPRD seringkali
terlebih dahulu, hampir semua DPRD
mendapat kritik pedas dari publik
menyebutkan bahwa mereka juga
sebab
tidak
dasar
memperjuangkan kepentingan anggota
mata
secara perorangan atau kelompok
mempunyai
terhadap
analisis
masing-masing
dinilai
Ketika
sekedar
anggaran sektoral yang disampaikan
pendukungnya.
berhadapan
pemerintah daerah. Padahal analisis
dengan pemerintah daerah, DPRD
kebijakan sektoral dasar seperti ini
melakukan pengkajian melalui dua tingkat, yaitu pembahasan bersama
8
dengan kepala pemerintahan atau
Agung Djojosoekarto, Op.cit, hal. 298.
63
dengan mengundang instansi terkait
ekonomi lainnya terpenuhi.
jika dirasa perlu.
Beberapa
anggota
DPRD
DPRD terutama yang dari
menyebutkan
bahwa
mekanisme
panitia anggaran, telah mendapatkan
penganggaran
dan
pembiayaan
pelatihan
kelembagaan
atau
anggaran
sosialisasi
kinerja
tentang
(performance
internal
penyempurnaan.
bermanfaat
kesepakatan
anggota
DPRD,
pun
membutuhkan upaya perbaikan dan
budgeting). Pelatihan ini dinilai sangat bagi
DPRD
Berdasarkan pada
antara
DPRD
dan
karena mereka mempunyai kapasitas
pemerintah daerah, sejumlah anggaran
yang baik dalam menanggapi RAPBD
tertentu dialokasikan bagi DPRD dan
yang
struktur pendukung yang ada, agar
diusulkan
daerah.
Namun
oleh
pemerintah semua
dapat melaksanakan semua fungsi dan
Anggota DPRD menyatakan bahwa
tugas yang ditentukan. Anggaran ini
pelatihan tersebut tidak mencukupi
dikelola
dibandingkan dengan kebutuhan untuk
Walaupun
melaksanakan fungsi penganggaran
kewenangan yang begitu besar dalam
yang bermutu dan memuaskan semua
penganggaran, namun hampir semua
pihak.
anggota
DPRD
mengeluhkan
disebutkan adalah hingga kini DPRD
minimnya
anggaran
yang
belum mampu menyajikan RAPBD
disediakan oleh pemerintah daerah
bandingan,
untuk DPRD. Hal ini disebutkan
Salah
demikian
satu
indikasi
yang
berdasarkan
pada
kebijakan
yang
dirumuskan kerangka
penganggaran
oleh
DPRD
tidak mampu melaksanakan semua
memuaskan.
daerah, pembiayaan
kepada
sejauh DPRD
kabijakan pemerintah kepentingan dan
dapat
dan
menguntungkan lagi, beberapa DPRD
penganggaran
mempunyai
sebagai alasan dasar mengapa DPRD
fungsi
menyerahkan
DPRD.
dasar
pembiayaan daerah. Lebih kurang
justru
sekretariat
politik 64
dan
tugasnya
Ketiga,
secara
kapasitas
pengawasan terhadap implementasi kebijakan. meningkatkan
Aspek
ketiga
adalah
kemampuan
DPRD
kota
tangerang
selatan
dalam
kebijakan
Pemerintahan
dan
melaksanakan pengawasan terhadap
pembangunan nasional di daerah.
keseluruhan kebijakan pemerintahan
Fungsi ini tampaknya justru paling
daerah dan berbagai program-program
jarang dilaksanakan karena beberapa
pembangunan
Pelaksanaan
alasan. Pertama, DPRD merasa bahwa
fungsi pengawasan sering memicu
kebijakan tertentu adalah wewenang
persoalan karena tidak ada batasan
pemerintah
yang
adalah
berkenaan dengan manajemen sektor
penerjemahan dari oversight, yang
kehutanan. Padahal DPRD dalam
berbeda
posisi untuk mendukung pengawasan
daerah.
jelas.
Pengawasan
dengan
(control),
pengendalian
pengawasan
teknis
atas
pusat,
implementasi
misalnya
yang
kebijakan
ini.
(supervision), pengawasan langsung
Kedua, berbagai peraturan Perundang-
(inspection),
pemeriksaan
(audit),
undangan dan kebijakan nasional
penyidikan
(investigation),
atau
harus diterjemahkan ke dalam Perda.
pengujian (examination). Karena tidak
Pelaksanaan pengawasan Perda juga
ada definisi dan batas yang jelas
dirasakan kurang memenuhi harapan,
itulah, DPRD sering bertindak di luar
karena
kewenangannya dan masuk ke daerah
pelaksanaan oleh pemerintah daerah
kewenangan lembaga pemerintahan
sudah mencukupi.
yang lain. Hal ini sering dikritik baik
DPRD
menganggap
Pada tingkat kedua, DPRD
oleh pemerintah daerah, media lokal
dapat
atau pun lembaga masyarakat sipil.
program
Pelurusan
tentu
pembangunan tertentu, jika hal ini
mampu
dinilai bertentangan dengan peraturan
melaksanakan fungsi ini dengan tepat
perundang-undangan dan kebijakan
dan efektif.
nasional dan daerah. Pelaksanaan
diperlukan
dan agar
penyesuaian DPRD
Pada tingkat pertama, DPRD melakukan
pengawasan
program
mengawasi
pelaksanaan
pemerintahan
semacam
ini
atau
dinilai
terhadap
mempunyai dampak kebijakan atau
pelaksanaan Perda dan kebijakan-
politik yang serius. Pengawasan pada
65
tingkat
program
ini
seringkali
proyek.
menimbulkan problematik dan rentan
Dalam
hal
pelaksanaan
terhadap politisasi. Oleh karena itu,
pengawasan, dalam implementasinya
konsultasi
dengan
terdapat kecenderungan bahwa fungsi
pemerintah daerah diperlukan sebelum
pengawasan yang dilakukan DPRD
pelaksanaan pengawasan seperti ini.
sudah menyangkut penyelenggaraan
seksama
Pengawasan
pada
tingkat
pemerintahan.
Seyogianya
hak
kegiatan atau proyek pun sebenarnya
pengawasan DPRD hanya terbatas
dapat dilakukan oleh DPRD, dengan
pada
beberapa alasan.
menyangkut
Pertama,
DPRD
aspek
kebijakan,
bukan
aspek
teknis
melihat indikasi penyimpangan serius
penyelenggaraan
pemerintahan.
dalam pelaksanaan suatu proyek dan
Dengan perkataan lain, pengawasan
pemerintah daerah tidak melakukan
yang dilakukan lebih bersifat politis,
tindakan korektif. Kedua, proyek itu
bukan bersifat administartif. 9
bertentangan dengan atau berdampak B.
Penerapan Fungsi Legislasi DPRD
buruk terhadap peraturan perundang-
Kota Tangsel Dalam Menuju Tata
undangan, kebijakan atau program
Pemerintahan yang baik (good
pemerintahan
governance)
dan
pembangunan.
pengawasan pada tingkat ini diakui
berdasarkan
UU
No.32 Tahun 2004
paling sering dilakukan karena dinilai
Peraturan
daerah
dalam
yang paling mudah. DPRD pada
konteks hukum nasional Indonesia,
awalnya mendasarkan pada laporan
merupakan bagian integral dari tata
masyarakat mengenai penyimpangan
perundang-undangan nasional kita,
proyek. Jika memang terbukti adanya
sebagaimana dalam pasal 1 ayat (7)
penyimpangan
undang-undang nomor 10 tahun 2004
serius,
DPRD
melakukan peninjauan langsung ke proyek, pemerintah
membahasnya daerah
atau
tentang
pembentukan
peraturan
dengan 9 meminta Haw Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
keterangan lanjutan dari pelaksana 2005, hal. 55. 66
perundang-undangan yang dibentuk
DPRD
oleh dewan perwakilan daerah dengan
legislasi, dan dalam rapat paripurna.
persetujuan bersama kepala daerah.
yang
khusus
menangani
Raperda yang telah disetujui
peraturan daerah merupakan
bersama oleh DPRD dan gubernur
penjabaran lebih lanjut dari peraturan
atau bupati/walikota disampaikan oleh
perundang-undangan
ada
pimpinan DPRD kepada Gubernur
diatasnya dengan memperhatikan ciri
atau bupati/walikota untuk disahkan
khas masing-masing daerah. Peraturan
menjadi Perda, dalam jangka waktu
daerah dilarang bertentangan dengan
paling lambat 7 hari sejak tanggal
kepentingan
persetujuan bersama. Raperda tersebut
yang
umum,
perundang-undangan
peraturan yang
lebih
tinggi serta peraturan daerah lain.
disahkan
oleh
gubernur
bupati/walikota
Rancangan peraturan daerah
atau dengan
menandatangani dalam jangka waktu
(raperda) dapat berasal dari DPRD
30
atau kepala daerah (gubernur, bupati,
disetujui oleh DPRD dan gubernur
atau
atau
walikota).
disiapkan
Raperda
oleh
yang
sejak
raperda
bupati/walikota.
Jika
tersebut
dalam
daerah
waktu 30 hari sejak raperda tersebut
DPRD.
disetujui bersama tidak ditandangani
Sedangkan raperda yang disiapkan
oleh gubernur atau bupati/walikota,
oleh
maka raperda tersebut sah menjadi
disampaikan
kepada
DPRD
pimpinan
kepala
hari
disampaikan
DPRD
kepada
oleh kepala
perda dan wajib diundangkan.
daerah.
Berdasarkan hasil penelitian di Pembahasan raperda di DPRD
dilakukan
oleh
gubernur
atau
DPRD
bersama
bupati/walikota.
sekretariat dewan DPRD kota tangsel, DPRD kota tangerang selatan berdiri pada
bulan
april
2010
dengan
Pembahasan bersama tersebut melalui
peraturan daerah yang telah disahkan
tingkat-tingkat pembicaraan, dalam
oleh DPRD kota tangerang selatan
rapat komisi/panitia/alat kelengkapan
sebanyak 10 perda seperti perda no.3/2010 tentang hari jadi kota
67
tangerang selatan, perda no.4/2010
membuat kebijakan-kebijakan daerah,
tentang
kota
yang salah satunya adalah peraturan
tangerang selatan, perda no.5/2010
daerah. Peraturan daerah yang dibuat
tentang penyelenggaraan komunikasi
berasal dari usulan Eksekutif yaitu
&
no.6/2010
walikota
tangerang
tentang organisasi perangkat daerah
sejumlah
raperda
kota
eksekutif tidak semua dibahas tetapi
lambang
informatika,
daerah
perda
tangerang
selatan,
perda
yang
Dari
diajukan
no.7/2010 tentang pajak daerah, perda
dilihat
no.8/2010 tentang retribusi pelayanan
dibutuhkan segera oleh pemerintah
kesehatan, perda no.2/2011 tentang
kota
kedudukan protokoler & keuangan
menunjang percepatan pembangunan
pimpinan dan anggota DPRD kota
kota tangerang selatan. Seperti tahun
tangerang selatan,
2011
perda no.3/2011
dari skala
selatan.
tangerang
diajukan
prioritas
yang
selatan
25
untuk
raperda
oleh
tentang pelayanan ketenagakerjaan,
walikota dan yang di sahkan 10 perda.
perda no.1/2011 tentang anggaran
Fungsi DPRD sebagai legislasi ,
pendapatan belanja daerah ta-2011,
anggaran dan pengawasan berjalan
perda
sebagaimana mestinya. Seperti dalam
no.4/2011
tentang
izin
gangguan / HO (Hinder Ordenance).
pembuatan
Berdasarkan hasil wawancara dengan
kepala
bagian
hukum
rancangan
peraturan
daerah. Setelah di sahkan menjadi peraturan
daerah
DPRD
perundang-undangan sekretaris dewan
melakukan
DPRD
pelaksanaan perda apakah sesuai yang
kota
tangerang
selatan
pengawasan
juga
mengatakan dalam menciptakan tata
diamanatkan.
pemerintahan yang baik, DPRD kota
penganggaran dalam APBD serta
tangsel telah menjalankan 3 fungsi
penggunaan sesuai dengan program
yaitu
pembangunan
legislasi,
anggaran,
dan
Termasuk
terhadap
pemerintah
daerah.
pengawasan. Untuk legislasi, dalam
Dalam
rangka
urusan
pengawasan, DPRD meminta laporan
pemerintahan di daerah, maka daerah
pertanggungjawaban kepala daerah
pelaksanaan
68
menjalankan
dalam
fungsi
dalam penyelenggaraan pemerintahan
demikian
dalam hal ini dilakukan setiap tahun
penyelenggara pemerintahan daerah
dalam rapat paripurna DPRD. Dengan
dapat lebih terjaga.
demikian
DPRD
penyusunan
berperan
kebijakan
terutama
untuk
dalam
hal
keunggulan komparatif dan sekaligus mengoptimalkan pencapaian hasilnya. Kepala daerah untuk memberikan laporan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
kepada
pemerintah, dan memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban
kepada
DPRD,
serta
menginformasikan
laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat agar dapat terukur tidak hanya dilihat dari sudut pandang politis
semata.
Dengan
demikian
DPRD mampu memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban kepala bijaksana
daerah serta
secara
arif
didasarkan
stabilitas
dalam III.
dan pada
indikator-indikator yang jelas dan terulur. Dengan indikator kinerja yang terukur maka laporan penyelenggara pemerintah tidak mempunyai dampak politis ditolak atau diterima dengan 69
Kesimpulan Berdasarkan pembahasan di
menentukan urusan pemerintahan di daerah
maka
atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi DPRD Kota Tangerang khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah masih kurang dapat mensejajarkan dengan
fungsinya
eksekutif
sehingga
daerah
hak-hak
yang
melekat pada DPRD tersebut belum
dijalankan
sebagaimana sebagai
mestinya
penyerap
dan
penyalur aspirasi masyarakat oleh karena itu upaya-upaya yang
dilakukan
memberdayakan
untuk
tugas
dan
fungsinya yaitu diharapkan diadakan
upaya
terhadap
penggunaan hak-hak DPRD tersebut
degan
efektif
sehingga diharapkan mutu,
kualitas tugas dan fungsinya
dijadikan dasar akuntabilitas
dapat menjamin kebutuhan
instansi pemerintah
dan kepentingan masyarakat IV.
kota Tangerang. 2.
Implementasi
Tangerang dengan
di
Kota
akan
berjalan
baik
manakala
peranan pemerintah sebagai pengambil kebijakan publik dapat
Untuk mewujudkan Good
Good
Governance
Governance
dan
penulis
1.
menjadi pemerintah Tangerang
dan
Kota
2.
pengetahuan
kesadaran
Pemerintah
serta
daerah
Tengerang
dalam
Kota perlu
membangun upaya dialog sebagai sarana penyaluran aspirasi publik antar pelaku
yang mengindikasikan ke arah
pembangunan agar semua
tersebut dapat dilihat dari pemerintahan
yang sudah didukung oleh Strategis
pada
dan perundang-undangan.
pemerintahan. Beberapa hal
Rencana
arahkan
kepatuhan terhadap hukum
telah
peneyelenggaraan
manajemen
di
mempunyai
komitmen daerah
Upaya penegakan supremasi
masyarakat agar masyarakat
penegakan
Governance)
perlunya
pembinaan hukum terhadap
Kepemerintahan yang baik (Good
menyarankan
perlu
supremasi hukum secara adil 3.
Tangerang,
hukum di Kota Tangerang
kondusif.
upaya
kota
dilakukan upaya-upaya berikut ini :
Manakala ditopang dengan adanya
khususnya
pemerintahan
menciptakan kondisi
politik
Saran
merasa
(sense
of
terhadap
Daerah
memiliki belonging) jalannya
pembangunan.
serta manajemen kinerja dapat 3.
70
pihak
Mengadakan
sosialisasi
secara
terus-menerus,
terencana dan terprogram melalui
penyuluhan,
penataran,
pelatihan,
orientasi
atau
kegiatan-
kegiatan
sejenis
tentang
lainnya
perubahan-
perubahan peraturan
maupun atau
ketentuan
baru yang mengatur tentang pemerintah
daerah,
UU
Nomor
Tahun
2004
32
maupun
peraturan
pemerintah
yang
terkait,
peraturan peraturan daerah Kabupaten/Kota
yang
diterbitkan oleh daerah yang bersangkutan. 4.
Hendaknya
diharapkan
DPRD dimasa sekarang ini menjalankan
tugas
dan
fungsinya dengan sebaikbaiknya
melalui
kewenangan
serta
hak-
haknya sesuai dengan UU Nomor
32
khususnya
Tahun dalam
2004 rangka
pelaksanaan otonomi luas, nyata dan tanggung jawab. 71
DAFTAR PUSTAKA Ateng Syarifudin, dipetik lewat buku D. Simons, PEMERINTAH DAN YANG DIPERINTAH, Tarsito, Bandung 1978 Agung Djojosoekarto, Dinamika dan Kapasitas DPRD dalam Tata Pemerintahan Demokratis, hal. 296-297. B.N.Marbun, DPR RI Pertumbuhan dan cara Kerjanya, Jakarta,1999, hal. 252. Haw Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 55. Undang-undang Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Kawan Pustaka, Jakarta, 2004. . Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Citra Umbara, Bandung, 2004. . Undang-undang No.23 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Fokusmedia, Bandung, 2004. Peraturan Pemerintah.Nomor.25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, Fokusmedia, Bandung, 2004 Dikutip dari artikel “Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000 Meuthia Ganie-Rochman dalam artikel berjudul “Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya”, yang dimuat dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, (2000), Jakarta : Komnas HAM Dr, Roy Valiant salomo, M.Soc.Sc. Sambutan Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI pada buku Perubahan Model Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi,(Jakarta,FISIP UI, 2009
72
