AKTIVITAS HUMAS DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI FUNGSI MEDIATOR DAN PUBLISITAS
OLEH : LYZZA BANDASO
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015
AKTIVITAS HUMAS DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI FUNGSI MEDIATOR DAN PUBLISITAS
OLEH : LYZZA BANDASO E311 11 285
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Mamperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu Komunikasi
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN 2015
i
HALAMAN PENGESAHAN
Judul Skripsi
:AKTIVITAS HUMAS DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI FUNGSI MEDIATOR DAN PUBLISITAS
Nama Mahasiswa
: Lyzza Bandaso
Nomor Pokok
: E311 11 285
Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing.
Makassar ,13Agustus 2015
Menyetujui Pembimbing I
Pembimbing II
Dr.Muh. Nadjib, M.Ed, M.Lib NIP 195403061978031002
Drs. Sudirman Karnay, M.Si. NIP. 196410021990021001
Mengetahui Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Drs. Sudirman Karnay, M.Si. NIP. 196410021990021001
ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI
Telah diterima oleh Tim Evaluasi Skripsi Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin
untuk
memenuhi
sebagian
syarat-syarat
guna
memperoleh gelar kesarjanaan dalam Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik Pada Hari Rabu, 19 Agustus 2015.
Makassar, 24 Agustus 2013
TIM EVALUASI
Ketua
: Dr. Muh.Nadjib,M.Ed,M.Lib
Sekretaris
: Sitti Murniati . M,S.Sos,S.H, M.Ikom
(…………………..)
Anggota
: Drs. Sudirman Karnay, M.Si
(…………………..)
Dr. Tuti Bahfiarti, S.Sos, M.Si
Dr. H. Muhammad Farid, M.Si
iii
(…………………..)
(…………………..)
(…………..……….)
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan kasih-Nya. Tuhan yang selalu memberikan penulis kesehatan dan kekuatan sehingga penulis mampu melewati segala proses dalam hal penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin meyampaikan terima kasih untuk semua pihak yang telah mengulurkan tangannya demi terselesaikannya karya penulis.Sepatutnya penulis menghatur hormat dan mengucap terima kasih kepada: 1.
Orang tua tercinta, ayahanda Frederick Bandaso dan ibunda Yenni Pura atas segala doa, dukungan, motivasi, kasih sayang, dan segala kesabarannya,
2.
Bapak Dr.H.Muhammad Farid,M.Si atas segala pengertian dan bimbingannya selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi,
3.
Bapak Drs.Sudirman Karnay,M.Si terima kasih atas segala bimbingan dan pengertiannya selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing II. Juga kepada Bapak Dr.Muh.Nadjib,M.Ed,M.Lib selaku pembimbing I, terima kasih atas segala bimbingan dan masukannya,
4.
Dosen-dosen di jurusan Ilmu Komunikasi , terimakasih untuk setiap ilmu yang telah diberikan,
5.
Staff Officer di jurusan Ilmu Komunikasi Pak Ridho, Ibu Ida, dan Bapak Amrullah serta para staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Liny, Pak Mursalim dan Pak Saleh.
6.
URGENT 09 atas segala suka,duka, dan segala hal yang telah kita lakukan bersama-sama.
iv
7.
Keluarga besar PMKO FISIP Unhas. Terimakasih untuk jalinan kasih persaudaraan yang boleh terjalin hingga saat ini terkhusus buat Kak Arland, Kak Apri, Kak Indra, Kak Ivan, Okta, Rano,Victor, Kiky, Ria,Accy.
8.
Keluarga besar Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unhas
9.
Keluarga Mahasiswa Toraja (GAMARA) Unhas
10. Sahabat saya Hesly, Ririn, Jecklin, Widi, dan raya , terimakasih untuk waktu yang telah banyak kita habiskan bersama selama berkuliah di komunikasi 11. Galisius yang telah menjadi teman berbagi dalam suka dan duka, terima kasih buat kasih sayang, dukungan, motivasi, dan semua saran yang telah diberikan agar penulis bisa menjadi pribadi yang lebih sabar dan kuat. 12. Keluarga
besar
DPRD
Provinsi
Sulawesi
Selatan
yang
telah
memperkenankan penulis untuk melakuan penelitian dan mengajarkan penulis arti penting dari sebuah kerjasama. Dalam hal penulisan skripsi ini ,penulis menyadari adanya kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu penulis memohon dukungan dan kritik membangun demi demi perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Semoga karya sederhana ini bisa bermanfaat. -kiranya kasih setia Tuhan terus melingkupi kehidupan kita semua –
Makassar, Agustus 2015
Penulis
v
ABSTRAK
LYZZA BANDASO. Aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas( Dibimbing oleh Muh.Nadjib dan Sudirman Karnay ). Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui aktivitas humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas; (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas. Penelitian ini diadakan di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan pejabat humas dan anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan dan data sekunder diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dan publisitas belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari publisitas yang belum efektif, kurangnya pengenalan masyarakat akan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.Adapun faktor pendukung dan penghambat aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas yaitu :Adanya fasilitas yang memadai seperti ketersediaan teknologi dan jaringan komunikasi serta adanya pembagian kinerja yang sangat spesifik sehingga diharapkan mampu memudahkan kinerja kehumasan itu sendiri.Sedangkan faktor yang menghambat yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang berkompetensi serta manajemen kelembagaan yang sudah usang sehingga menyulitkan humas untuk beradaptasi sesuai tuntutan zaman.Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kedepannya harus lebih baik lagi, terutama dalam meningkatkan profesionalisme humas sebagai ujung tombak pengelolaan informasi dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
vi
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL
................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN
........................................... ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI ........................................... iii KATA PENGANTAR
.................................................................. iv
ABSTRAK
............................................................................... vi
DAFTAR ISI
.............................................................................. vii
DAFTAR GAMBAR
................................................................... x
DAFTAR TABEL
................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN
....................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah
........................................... 1
B. Rumusan Masalah
....................................................... 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
............................... 6
D. Kerangka Konseptual
........................................... 7
E. Definisi Operasional
........................................... 19
F. Metode Penelitian
....................................................... 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
........................................... 24
A. Humas Pemerintahan
.......................................... 24
B. Standar Tata Kelolah Kehumasan Pemerintah C. Fungsi Mediator
...... 31
...................................................... 45
vii
D. Fungsi Publisitas E. Model Humas
...................................................... 49 ............................................................................. 56
F. Hasil Penelitian Terkait
................................................................. 58
BAB III GAMBARAN UMUM
...................................................... 62
A. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 1. Hak DPRD
......................................... 62
................................................................. 62
2. Hak dan Kewajiban Anggota DPRD ......................................... 63 3. Tugas dan Wewenang DPRD
......................................... 64
4. Pembagian Komisi DPRD Prov.Sul-Sel
............................. 65
B. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
................. 70
1. Visi dan Misi ............................................................................. 71 2. Kedudukan
............................................................................. 72
3. Tugas Pokok dan Fungsi
...................................................... 72
4. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian
...... 74
................. 75
..................................................... 75
1. Aktivitas Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ..................... 75 2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat B. Pembahasan
............................ 82
................................................................ 92
1. Aktivitas Humas BPKP Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas dalam Mewujudkan Visi BPKP …………............... 92
viii
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat aktivitas Humas BPKP Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas dalam Mewujudkan Visi BPKP BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA
…………………….. 102
….....………………………… 108
………………….....…………………………. 108 ............................................................... 109 …………………....……………………………110
LAMPIRAN
ix
DAFTAR GAMBAR
nomor 1.1. Bagan Kerangka Konseptual
halaman …………………………..…………
2.1. Model Komunikasi dalam Public Relation
..………………….... 53
3.1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Prov. Sul-Sel
x
20
....…..
75
DAFTAR TABEL
nomor
halaman
2.1. Model PR James E. Grunig & Todd Hunt
xi
..……………....... 57
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Berbagai perusahaan atau instansi, baik swasta maupun negeri yang bergerak di berbagai bidang mulai memperhatikan arti penting peranan humas seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Sebagai suatu kegiatan yang akan memberikan masukan bagi pembangunan citra yang baik di dalam maupun di luar tubuh perusahaan itu sendiri. Humas yang memiliki peranan yang cukup besar dalam sebuah organisasi semakin terlihat seiring dengan era keterbukaan informasi publik saat ini.Humas yang merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi dan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintahan kepada masyarakat ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Humas pula memiliki fungsi yang sangat penting yaitu membangun citra yang positif dari masyarakat bagi instansi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi) yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Sulawesi Selatan bersama dengan pemerintah. DPRD mulai dari tingkat kabupaten hingga
1
pusatdalam menjalankan setiap tugas pemerintahannya harus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan salah satu cara dalam membangun kepercayaan
itu
melalui
keterbukaan
informasi
(publisitas)
kepada
masyarakat. Hal ini sejalan dengan program pengembangan budaya kerja, yang salah satu bidang pengembangannya adalah “Transparansi” seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka diperlukan pengelolaan kehumasan secara lebih baik dan dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai alat kelengkapan yang terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam
2
sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk salah satu bagian yaitu Bagian Dokumentasi,Publikasi,dan Protokol yang biasa disebut hubungan masyarakat (humas). Aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan banyak berhubungan dengan masyarakat, mediator antara masyarakat dengan lembaga antara lain humas. menjembatani aspirasi masyarakat ke komisi terkait. Humas turut serta dengan anggota DPRD untuk melakukan reses dan mempublikasi kegiatan antara lain dokumentasi, mengkliping koran yang memuat segala berita yang berhubungan dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Humas dalam lembaganya harusnya menjalankan fungsi dengan baik dan serasi antara publik intern dan publik ekstern dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Komunikasi sosial harus berkembang antara pemerintahan dan rakyat, kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya. Ruslan (2010 : 343) menuliskan fungsi pokok Humas pemerintah Indonesia pada dasarnya antara lain sebagai berikut :
Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya,
Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program – program kerja secara nasional kepada masyarakat,
3
Menjadi komunikator dan sekaligus menjadi mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan –keinginan publiknya di lain pihak.
Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Eksistensi humas merupakan keharusan fungsional dalam rangka memperkenalkan kegiatan dan aktivitas kepada masyarakat. Humas suatu alat memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran informasi kepada khalayak dengan menggunakan media. Kehadiran humas bukan merupakan unit struktural yang kaku karenadiikat oleh
prosedur
dan
langsungberhubungan mempunyaikemampuan
birokrasi
yang
ada,
tetapi
dengan
pimpinan,
petugas
untuk
mengatasi
segala
posisinya
humas
yang
pun
harus
permasalahan
yang
dihadapkan kepadanya.Jika begitu kaku akan menghambat termasuk pula apabila kurang kemampuan humas itu sendiri, baik kualitas, keterampilan dan lain-lain. Tentu sajakeberhasilan tidak dapat dicapai berdasarkan kemampuan yang ada. Karena selaindaripada itu masih diperlukan pengertian, peran serta (partisipasi) publiknya(ekstern/intern). Hubungan masyarakat
mempunyai
ruang lingkup kegiatan
yang
menyangkut banyak manusia (publik, masyarakat, khalayak), baik di dalam (publik intern) dan diluar (publik ekstern). Humas sebagai komunikator
4
mempunyai fungsi ganda yaitu keluar memberikan informasi kepada khalayak dan kedalam menyerap reaksi dari khalayak. Organisasi atau lembaga mempunyai tujuan dan berkehendak untuk mencapai tujuan itu ( Widjaja 2008: 2). Dalam pelaksanaan kinerja Humas seringkali ditemui masalah yaitu kebijakan publik yang diambil DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditanggapi salah oleh masyarakat. Ini diindikasikan terjadi, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk itu sangat diperlukan penyampai pesan yang baik, dan humas harus mampu menfasilitasinya dengan menjalankan fungsi mediasi dan publisitas. Atas dasar tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti " Aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Fungsi Mediator danPublisitas “
B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang penulis ambil berdasarkan latar belakang di atas, adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas? 2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas ?
5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a.
Untuk mengetahui aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas.
b. Untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas. 2. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk : a. Manfaat Teoritis Sebagai bahan masukan dalam pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya dalam bidang hubungan masyarakat ( humas ) dan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang ingin meneneliti lebih dalam mengenai salah satu aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. b. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menyempurnakan Aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas. D. Kerangka Konseptual Pada dasarnya tujuan utama dari program kerja dan berbagai aktivitas humas adalah cara menciptakan hubungan harmonis antar organisasi atau lembaga yang diwakilinya dengan khalayak. Kementerian pendayagunaan
6
aparatur negara dan reformasi birokrasi telah mengeluarkan pedoman umum tata kelola kehumasan di instansi pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk setiap bagian kehumasan punya tata cara kelola yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan dalam sebuah instansi pemerintah. Perencaan program terbilang sangat penting. Antara lain tujuan dari proses perencanaan program kerja untuk mengelola berbagai aktivitas humas tersebut dapat diwujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui manajemen humas yang dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan hasil atau sasarannya (Ruslan 2010 : 147). Menurut lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa, terbitan November 1987: Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayak. Pada pertemuan asosiasi humas seluruh dunia di Mexico City, Agustus 1978, ditetapkan definisi humas sebagai berikut : Humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis bebagai kecenderungan, memprediksi setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatan, memberi masukan
dan
saran-saran
kepada
para
pemimpin
organisasi,
dan
mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayak (Anggoro 2001:2). Menurut John D. Millet “Management in Public Service the Quest for Effective Performance” (Ruslan 2010:341), artinya humas / public relations
7
dalam dinas instansi/lembaga kepemerintahan terdapat beberapa hal untuk melaksanakan tugas utamanya, yaitu sebagai berikut. 1. Mengamati dan Mempelajari tentang hasrat dan keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and aspiration). 2. Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menaggapi apa sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public about what I should desire ) 3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintahan (ensuring satisfactory contact between public and government official). 4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan
oleh
suatu
lembaga/instansi
pemerintahan
yang
bersangkutan (informing and about what an agency is doing). Keberadaan
unit
kehumasan
di
sebuah
lembaga
atau
instansi
milikpemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan oprasional dalam upayamenyebarluaskan atau mempublikasikan kegiatan atau aktivitas instansibersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam maupunkepada masyarakat luar pada umunya. (Ruslan 2010:341). Penelitian
ini
mencoba
mencari
korelasi
antara
pelaksanaan
kinerjakehumasan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan standar 8
pelaksanaan tata kehumasan diinstansi pemerintah. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya citra positif (good image), kemauan baik (good will), saling menghargai
(mutual
appreciation),saling
timbul
pengertian
(mutual
undestanding), toleransi (tolerance), antarakedua belah pihak. Begitu pula dalam lingkup pemerintahan. Peran humas sangatlah penting dalam membangun kualitas sistem pemerintahan. Pemerintah dalam teori kontrak sosial bertanggung jawab penuh terhadap pemberi legitimasi dalam hal ini rakyat.Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas hubungan masyarakat ( humas ) yang terdapat di instansi pemerintah dengan non pemerintah (lembaga komersial) adalah tidak adanya unsur komersial walapun humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi dan periklanan.Humas pemerintah lebih menekankan pada public service atau demi meningkatkan pelayanan umum. Melalui unit kerja humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan
atau
tindakan-tindakan
tertentu
serta
aktivitas
dalam
melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban kepemerintahannya. Instansi pemerintah seperti DPRD Provinsi Sulawesi Selatan perlu pula menjalankan fungsi mediasi dan publisitas. Vitalisasi peranan kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak saat ini, wajib dilaksanakan di semua instansi pemerintah terutama pada bagian penyaluran aspirasi yakni DPRD, sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan yang dapat bersinergi secara
9
efektif.Humas pemerintah selalu dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Di era keterbukaan sekarang ini humas mempunyai peran yang penting dan strategis. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi yang berlangsung dua arah dan timbal balik. Posisi humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran humas adalah publik internal dan eksternal, di mana secara operasional humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi di antara keduanya. Secara definitif, humas adalah suatu fungsi manajemen yang bertujuan menjembatani antara organisasi dan stakeholder baik di luar maupun di dalam. Apa pun yang terjadi di organisasi, humas harus mengetahui segala kebijakan dari organisasi. Jadi humas sebagai juru bicara terkait fokus DPRD Provinsi Sulawesi Selatan harus mengetahui segala kebijakan public DPRD yang diambil. Mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi sangat membutuhkan dukungan publik. Oleh karena itu dukungan publik akan hadir bila telah terpublikasi. Humas bertugas menyambung mata rantai publik dengan perumus kebijakan. Dalam pelaksanaan kinerja Humas seringkali ditemui masalah yaitu kebijakan publik yang diambil DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditanggapi salah oleh masyarakat. Ini diindikasikan terjadi, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait dengan maksud dan tujuan dari kebijakan
10
tersebut. Untuk itu sangat diperlukan penyampai pesan yang baik, dan humas harus mampu menfasilitasinya dengan menjalankan fungsi mediasi dan publisitas. Peran mediasi humas DPRD tergambarkan dengan peran menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat daerah di satu pihak dengan pihak-pihak lain dalam meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan. Jadi fungsi mediasi itu ialah salah satu peran humas dalam membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.Selain itu, seiring pelaksanaan otonomi daerah di wilayah ini yang banyak menitikberatkan pada pemberdayaan dan peran serta masyarakat, menuntut peran aparatur humas dan lembaga kehumasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah daerah dengan masyarakat. Fungsi humas penting dalam organisasi dan lembaga pemerintahan terkhusus bagi yang mengartikulasikan aspirasi masyarakatnya. Humas dituntut berperan dan berfungsi secara strategis dan profesional sehingga seorang humas haruslah memiliki kualifikasi yang memadai. Peran aparatur humas itu ada tiga yakni pertama memberi informasi pada publik mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah (publisitas). Kedua, mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara lembaga pemerintah dengan masyarakat dan ketiga, memberi pengertian pada masyarakat, tentang apayang
11
dikerjakan oleh pemerintah di mana pemerintah dan publik sama-sama satu persepsi (mediasi). Dengan pelaksanaan peran humas tersebut, maka kegiatan-kegiatanhumas DPRD pada dasarnya diarahkan untuk pertama, memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok, fungsi, aktivitas dankebijaksanaankebijaksanaan DPRD atau kebijaksanaan di masing-masing satuan kerja (satker)
atau
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD).
Kedua,
menangkapaspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada DPRD atau satuan kerja di jajaranmasyarakat.Ketiga, mewujudkan integrasi, keserasian dan keselarasan antara kepentingan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan kepentingan masyarakat. Keempat, mendorong dan menegakkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dan kelima, meningkatkan dan membina secara baik citra dan martabat pemerintah dan instansi. Dengan
gambaran
tupoksi
tersebut,
vitalisasi
peran
humas
pemerintahdaerah mutlak diperlukan, mengingat ke depan peran humas sangat strategis dalam kegiatan lembaga aspirasi kepada masyarakat. Peran dan fungsi kehumasan diharapkan mampu memberikan informasi yang cermat dan akurat. Dalam konteks DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretariat DPRD dalam hal ini bagian humas pada dasarnya memiliki peran sebagai juru bicara DPRD, mempublikasikan kinerja melalui komunikasi publik sesuai ruang yang ada
12
tentang meliputi perumusan kebijakan hingga kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tak hanya itu saja, Humas juga berperan sebagai mitra pencitraan good goverment dengan media massa sehingga jalinan kerjasama antara lembagalegislatif di tingkat provinsi yang diwakili oleh humas dengan media massaberjalan dengan baik dalam rangka memberikan informasi kepada khalayak ramai(publisitas). Dari sekian banyak peran yang diharapkan dijalankan oleh Humas, humas pemerintahan seperti yang diperankan oleh humas sekretariat DPRD ini sangatlah penting untuk juga menampung informasi yang menjadi keluhan masyarakat, baik yang menyoroti tentang jalannya pemerintahan di Sulawesi Selatan, kebijakan publik atau persoalan dalam masyarakat itu sendiri secara horisontal. Sehingga, hal ini mewujudkan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat. Humas pemerintah termasuk di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugasnya masih banyak terkendala, dari masalah struktur dan organisasi humas. Selain itu pola kerja yang kurang tertata juga mencerminkan kurang tanggapnya humas dalam mengelola informasi yang ada. Banyaknya demonstrasi yang langsung mengarah kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tanpa melewati bagian humas mencerminkan kondisi tersebut. Selain itu penulis juga ingin mencari tahu apakah pola kinerja tersebut sudah sesuai dengan standar pelaksanaan kehumasan di instansi
13
pemerintah. Serta mencari tahu faktor pendukung dan penghambat maksimalisasi kinerja humas di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mengenai publisitas, penulis mencoba menjabarkan tentang penempatan berupa artikel, tulisan, foto, atau tayangan visual yang sarat nilai berita baik karena luar biasa, penting, atau mengandung unsur-unsur emosional, kemanusiaan, dan humor) secara gratis dan bertujuan untuk memusatkan perhatian terhadap suatu tempat, orang, orang, atau suatu institusi yang biasanya dilakukan melalui penerbitan umum ini. Lawrence & Dennis L. Wilcox (pakar humas dari San Jose State University) juga menyatakan publisitas sebagai informasi yang tidak perlu membayar ruang-ruang pemberitaannya/penyiarannya, namun disaat yang sama tidak dapat dikontrol oleh individu/perusahaan yang memberikan informasi, sebagai akibatnya informasi dapat mengakibatkan terbentuknya citra dan memengaruhi orang banyak dan dapat berakibat aksi - dimana aksi ini dapat menguntungkan atau merugikan saat informasi dipublikasikan. Publisitas sebagai penyebaran informasi ( Cutlip dan Center ) yangmembuat hal-hal menjadi umum dilihat dari pandangan pihak yang inginmemberitahukan sesuatu kepada orang lain, penyebaran informasi secarasistematis tentang lembaga/instansi atau perorangan. Publisitas dilakukan demi kepentingan pihak yang menyebarkan informasidalam hal ini publicity-man. Jadi jika publicity-man mendapatkan suatu hal yangmenguntungkan dalam organisasinya, maka ia dapat meminta
14
kepada mediamassa untuk menyebarluaskannya, ini dilakukan dengan jalan press release(Effendy 2009 : 183). Dokumentasi dan kliping merupakan salah satu kegiatan public relations/humas yang berkaitan dengan menelaah, menganilisis, dan kemudian mengevaluasi perkembangan dari kemajuan lembaga, aktivitas-aktivitas dan program acara tertentu—baik bersifat komersial maupun nonkomersial—yang telah dimuat atau dipublikasikan di berbagai media massa dan nonmassa. Pengamatan, analisis dan evaluasi tersebut kemudian disimpan sekaligus dijadikan rujukan penting atau informasi yang diperlukan untuk membuat rencana program kerja humas/public relation berikutnya. Kegiatan dokumentasi dan kliping berita dalam humas/public relation tersebut merupakan dua kegiatan saling berkaitan erat atau saling menunjang satu sama lainnya. Keduanya dibuat untuk keperluan sumber informasi yang cukup penting mengenai sutu peristiwa dan kegiatan lain yang kemudian dianalisis, dievaluasi dan hingga disimpan sebagai bahan pendokumentasian. Maka pengertian kegiatan dokumentasi (documentation), dalam arti luas adalah berkaitan dengan kegiatan menghimpun, mengolah, menyeleksi, dan menganalisis kemudian mengevaluasi seluruh data, informasi dan dokumen tentang suatu kegiatan. Sedangkan bentuk kliping berita (news clipping), merupakan kegiatan humas/PR dalam art sempit: yaitu suatu kegiatan memilih, menggunting, menyimpan dan kemudian memperbanyak mengenai
15
suatu berita, serta foto berita (photo pers) pada peristiwa yang telah terjadi dan dimuat di berbagai media cetak (Ruslan, 2010 : 227). Aktivitas komunikasi pada hakikatnya adalah aktivitas berkomunikasi dengan berbagai macam simbol komunikasi, verbal maupun nonverbal. Aktivitas komunikasi verbal, sebagian besar adalah pekerjaan mulai dari menulis proposal, artikel, progress report, menulis untuk presentasi, menulis untuk pers (pressrelease), membuat rekomendasi, dan sebagainya. Sedangkan verbal lisan antara lain jumpa pers, guest guide / open house, announcer, presenter,
deskinformations,
dan
sebagainya.
Hubungan
masyarakat
menjalankan fungsi dan tugas penerangan didalam jajaran masing-masing. Perannya sebagai wahana komunikasi ke dalam maupun ke luar. Kedalam berusaha menyelenggarakan komunikasi kedalam tubuh organisasi, keluar memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan. Penyelenggara komunikasi ke dalam dan ke luar berfungsi menyaring (filterisasi), mengelola, dan menyajikan informasi yang diperlukan sehingga sesuai dengan kebutuhan komunikasi dari kelompok sasaran yang dituju. Secara awam terlihat bahwa penanganan hubungan dengan pers juga merupakan kegiatan paling kontiniu dan sering dilakukan oleh petugas humas. Aktivitasnya antara lain, jumpa pers, membuat dan mengirim pers release, kunjungan pers, pers tour, pers kliping, dan counter press (Kusumastuti, 2004 :27).
16
Teruntuk pada peran mediasi humas. Mediator dalam hal ini adalah communication facilitator, peran ini sebagai pendengar yang peka dan perantara komunikasi. Fasilitator komunikasi bertindak sebagai perantara antara lembaga/institusi dengan publiknya. Mereka menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi percakapan dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka. Tujuannya adalah member informasi yang dibutuhkan oleh baik itu manajemen maupun publik untuk membuat keputuasan demi kepentingan bersama. Fasilitator komunikasi ini bertindak sebagai sumber informasi dan agen kontak resmi antara organisasi dan publik. Mereka menengahi interaksi, menyusun agenda mendiagnosis dan memperbaiki kondisi-kondisi yang menganggu hubungan komunikasi di antara kedua belah pihak. Fasilitator komunikasi menempati peran di tengah-tengah dan berfungsi sebagai penghubung
antara
organisasi
dengan
publiknya
(manajemenkomunikasi.blogspot.com). Aktivitas komunikasi dapat pula berarti kegiatan dalam proses komunikasi itu sendiri. Meliputi mencari informasi (fact finding melalui observasi, riset, keperpustakaan, media seeking, dan sebagainya). Kemudian mengelolah informasi, meliputi mengedit, merangkum, identifikasi, analisis data, dan sebagainya. Kemudian mendistribusikan informasi baik secara verbal tulis maupun verbal lisan, dan non verbal. Semua itu adalah aktivitas berkomunikasi.
17
Komunikasi berfungsi sebagai jembatan yang dijembatani cita-cita dan aspirasi masyarakat secara timbal balik, adanya semacam give and take. Aspirasi dan cita-cita masyarakat tertampung sehingga mereka merasa ikut serta (peran serta) dan dengan sendirinya ada dukungan dan dorongan dari masyrakat. Dalam melaksanakan perannya (komunikasi) mengunakan perangkat dan piranti keras yang ada dalam tubuh organisis maupun yang terdapat di dalam masyarakat sadar bahwa kegiatan komunikasi adalah kegiatan yang dinamis dan banyak aspek teknis, psikologis maupun polotis dan sosiologis, maka humas harus bersikap kreatif, ulet, pantang menyerah dan selalu terbuka untuk meneruskan menyehatkan mutu profesi, pengetahuan serta dedikasi (Widjaja 2008 : 52).
18
Dari pemaparan di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut : gambar 1.1 Bagan Kerangka Konseptual
Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Fungsi Mediator
Fungsi Publisitas
Publik Eksternal Publik internal
Dokumentasi pers
Faktor Pendukung & Penghambat
E. Definisi Operasional a. Aktivitas adalah program kerja atau tahap - tahap yang dilakukan dalam HUMAS DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. b. HUMAS DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian yang ada dalam secretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dikepalai oleh Kepala
19
Bagian (Kabag) Humas yang dibawahi langsung oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. c. Mediator adalah humas pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. d. Publisitas
adalah
kegiatan
humas
mendokumentasikan
dan
menyebarluaskan kegiatan yang akan/telah berlangsung tanpa atau melalui media.
F. Metode Penelitian 1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ,Jl.Jendral Urip Sumoharjo no.59, Makassar.Adapun waktu penelitian dilakukan Mei-Juni 2015. 2. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara cermat dan factual. Penulis menggambarkan / melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada mengenai aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. Penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan
20
berubah sesuai kondisi lapangan sehingga peran peneliti sangat dominan terhadap kebehasilan penelitian.. Metode pendekatan deskriptif lebih spesifik digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini memberikan gambaran atau penjabaran suatu objek penelitian berdasarkan karakteristik yang dimiliki, disini peneliti terjun langsung ke lapangan. 3. Teknik Pengumpulan Data a. Data Primer Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Peneliti menggunakan wawancara mendalam (depth interview) agar dapat mengumpulkan data secara langsung. Proses wawancara ini juga menggunakan pedoman wawancara (interview guide) sebagai alat penelitian, agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti, berguna untuk menjelaskan, memeriksa dan merinci gejala yang terjadi. (Rakhmat, 2009:84) b. Data Sekunder
Penelitian Pustaka. Data yang diperoleh dari berbagai literature, koran,dan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
21
4. Teknik Analisis Data Analisis data yang akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hal ini dimaksudkan agar tetap berada dalam fokus penelitian. Penulis akan menggambarkan masalah yang terjadi menggunakan argumen yang jelas dan memfokuskan perhatian pada pengumpulan data serta informasi melalui observasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya data dan informasi tersebut akan dianalisa secara kualitatif. Proses analisa data dimulai dengan menelaah terlebih dahulu seluruh data yang tersedia, kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Karena analisa penelitian ini bersifat deskriptif, maka penyajian data disajikan dalam bentuk narasi yaitu berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk-bentuk aktivitas humas yang pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatansebagai fungsi mediator dan publisitas.
5. Informan Para informan yaitu mereka yang terlibat langsung dan berhubungan dengan aktivitas humas di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat memberikan informasi yang akurat. Pengambilan informan memakai teknik purposive sampling yang merupakan pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian.
22
a. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan :
Suzanna Kaharuddin S.Sos
Sarce B. Tandiasik ,S.H
b. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan:
Drs.H.Abdul Kadir M
c. Kepala Bagian Dokumentasi,Publikasi, dan Protokol (Humas) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan:
Dra. Syamsiah,M.M
d. Kepala Sub-Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan (Anugrah Adjeng,S.H,M.A.P)
Kasubag Informasi dan Publikasi (Ir. Surya Darma Thomas ,MM)
Kasubag
Protokol
dan
(Marwah,S.E,M.Si) e. Staff humas informasi dan publikasi
A.Padauleng S.Pi
23
pengaduan
Masyarakat
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Humas Pemerintahan Pada dekade 1970-an peranan humas telah diterapkan di berbagai instansi pemerintah serta lembaga/perusahaan sebagai upaya menjembatani, berkomunikasi, dan menyampaikan informasi atau pesan – pesan dari lembaga /organisasi yang diwakilinya kepada publik/masyarakatnya. Cutlip, Center, dan Brown menyebutkan humas adalah fungsi manajemen secara khusus yeng mendukung terbentuknya saling pengertian, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan berbagai publiknya (Cutlip, Center, dan Brown, 2005 : 4).
DR.Rex Harlow, The statement of Mexico dan International Public Relations Association (IPRA) di Mexico City mengatakan aktivitas utama Humas salah satunya melakukan fungsi – fungsi “manajemen komunikasi” antara organisasi/lembaga yang diwakilinya dengan publik sebagai khalayak sasaran. Khususnya dalam usaha untuk mencapai citra positif, menciptakan kepercayaan, dan membina hubungan baik dengan stakeholder atau audiencenya, dengan kata lain membangun identitas dan citra korporat (building corporate identity and image). Denny Griswold (Ardianto, 2010 : 12) juga menyebutkan bahwa humas adalah fungsi manajemen yang
24
mengevaluasi publik, memperkenalkan berbagai kebijakan dan prosedur dari suatu individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik.
Lahirnya undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik secara tegas menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengikutsertakan partisipasi publik untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan birokrasi serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Rhenald Kasali (Soemirat, 2010 : 15) menyatakan semakin hari masyarakat semakin menuntut adanya kerjasama, keterbukaan, dan kejujuran. Prinsip ini berkembang sehubungan dengan perubahan nilai – nilai perusahaan di tengah – tengah masyarakat dan perubahan drastis dari teknologi yang mewarnai seluruh kehidupan masyarakat. Terkait hal tersebut peranan Humas pada instansi pemerintahan dianggap semakin penting untuk memberikan pelayanan atas permintaan informasi dari masyarakat luas. Frank Jefkins (Soemirat 2010 : 13) menyatakah bahwa humas melakukan penerangan kepada publik, persuasi, dan upaya menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga.
Humas pemerintah yang bertindak sebagai komunikator, membantu (back up) mencapai tujuan dan sasaran bagi instansi/lembaga yang bersangkutan, membangun hubungan baik dengan berbagai publik dan hingga menciptakan citra serta opini masyarakat yang menguntungkan. F. Rachmadi menyebutkan secara struktural, Humas adalah bagian integral dari suatu
25
lembaga/perusahaaan, salah satu fungsi yaitu manajemen modern (Soemirat 2010 : 87). Secara garis besar Humas mempunyai peran ganda yaitu fungsi keluar memberikan informasi atau pesan – pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi/lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap reaksi, aspirasi, atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama.
Ruslan (2010 : 343) Fungsi pokok Humas pemerintah Indonesia pada dasarnya antara lain sebagai berikut :
Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya,
Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program – program kerja secara nasional kepada masyarakat,
Menjadi komunikator dan sekaligus menjadi mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan –keinginan publiknya di lain pihak.
Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Peran
taktis
dalam
kehumasan
pemerintah/BUMN
tersebut,
menyangkut beberapa hal yaitu tugas secara taktis dalam jangka pendek, 26
humas berupaya memberikan pesan – pesan dan informasi kepada masyarakat umum, dan khalayak tertentu sebagai target sasarannya. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, dan kemampuan memotivasi, atau mempengaruhi opini masyarakat dengan usaha untuk “menyamakan persepsi” dengan tujuan dan sasaran /lembaga yang diwakilinya. Kedua tugas strategis (jangka panjang) humas, yakni berperan secara aktiv dalam proses pengambilan keputusan (decision making process), memberikan sumbang saran, gagasan, dan hingga ide – ide cemerlang serta kreatif dalam menyukseskan program kerja lembaga/instansi yang bersangkutan hingga pelaksanaan pembangunan nasional. Terakhir bagaimana upaya untuk menciptakan citra atau opini masyarakat yang positif.
Jadi pengertian peran ganda Humas instansi pemerintah dan lembaga BUMN tersebut di atas menunjang (Supporting of PR government activities) pelaksanaan tugas dan fungsi aparat kehumasan lembaga bersangkutan. Ruslan (2010 : 345) menyatakan pejabat humas harus memiliki kemampuan untuk menguasai permasalahan yang dihadapi oleh instansinya sebagai berikut :
Kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan yang menyangkut kepentingan instansinya atau khalayak yang menjadi target sasarannya,
27
Kemampuan melakukan hubungan komunikasi timbal balik yang kreatif, dinamis, efektif, saling mendukung, bagi kedua belah pihak dan menarik perhatian terhadap audiensnya,
Kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum (opini public) yang menguntungkan instansi/lembaganya,
Kemampuan untuk menjalin hubungan baik atau kerja sama, dan saling mempercayai dengan berbagai pihak yang terkait.
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut, ada beberapa kegiatan yang dihadapi Humas secara rutin, yaitu sebagai berikut :
Kemampuan membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan pimpinan lembaga/instansi dengan khalayak eksternal dan internal.
Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi, baik bersumber dari instansi / lembaga maupun berasal dari pihak publiknya,
Menyelenggarakan pendokumentasian setiap ada publikasi dan peristiwa dari suatu kegiatan atau acara penting di lingkungan instansi/lembaga.
Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan lembaga/instansi atau mengenai pembentukan opini publiknya.
28
Kemampuan membuat produk publikasi Humas, misalnya kliping, pressrelease, newsletter, majalah PR internal, bulletin, brosur, poster, dan lain sebagainya.
Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan lembaga komersial adalah tidak adanya unsur komersial walaupun humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi, dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada public services atau demi meningatkan pelayanan umum. Melalui Humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan – tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban - kewajiban kepemerintahannya. Menurut John D. Millett (Ruslan, 2010:341) humas dalam dinas instansi/lembaga kepemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan beberapa hal yaitu sebagai berikut :
1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and aspiration) 2. Kegiatan memberikan
nasihat
atau sumbang saran untuk
menanggapi apa sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public about what is should desire).
29
3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan yang memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintahan (ensuring satisfactory contact between public and government official). 4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan
oleh
suatu
lembaga/instansi
pemerintah
yang
bersangkutan (informing and about what an agency is doing).
Di Indonesia lembaga kehumasan sangatlah diperlukan. Humas merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga instansi memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Apalagi sekarang masyarakat membutuhkan adanya keterbukaan dalam bidang informasi dari sebuah lembaga. Dengan adanya humas tentu akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain demi kemajuan instansi yang bersangkutan. Humas tidak hanya memberikan informasi kepada publiknya akan tetapi, humas juga menerima informasi dari publiknya. Dengan kata lain ciri khas dari humas adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two ways communication) antara lembaga dengan publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi terciptanya suatu tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi barang/pelayanan jasa dan sebagainya.
30
Oleh karena itu masing-masing pihak akan mengetahui keinginan pihak yang lainnya. Proses komunikasi yang dilakukan oleh humas pada sebuah instansi adalah hal yang sangat penting dimana peran humas tersebut bukanlah sebuah tugas yang mudah dan sepele yang bisa dilaksanakan secara personal tanpa adanya kerjasama dari sebuah tim yang solid serta tanpa sebuah rencana kerja yang efektif, efisien, dan komprehensif, dan juga didukung oleh orang-orang yang ahli dibidang ini. Secara sederhana tugas humas bisa dikatakan mentransformasi sebuah informasi dari instansi kepada publik.
B. Standar Tata Kelolah Kehumasan Pemerintah
Untuk mengetahui lebih dalam mengenai aktivitas kehumasan di instansi pemerintah, penulis kemudian menelaah Standar Tata Kelolah Kehumasan di Instansi Pemerintah yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap Humas instansi pemerintah dalam menjalankan aktivitas dan perannya. Standar Tata Kelolah Kehumasan Pemerintah ini pula yang dijadikan rujukan oleh DPRD dalam menyusun Pedoman Pengelolaan Kehumasan DPRD. Revitalisasi kehumasan dengan tujuan peningkatan profesionalisme hubungan masyarakat (humas) sebagai ujung tombak pengelolaan informasi, dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan struktur dan infrastruktur, sistem dan prosedur, komunikasi organisasi, audit komunikasi, serta manajemen komunikasi krisis, dalam
31
upaya menciptakan tata kelola kehumasan yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan disusun sebagai acuan dalam membangun dan mengembangkan tata kelola kehumasan secara optimal, efektif, dan efisien yang transparan dan akuntabel, dengan tujuan menciptakan pengelolaan kehumasan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan dilaksanakannya Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan diharapkan tercipta sistem komunikasi terbuka, yaitu sistem organisasi yang mampu menerima umpan balik dan masukan dari publiknya melalui komunikasi dua arah. Hal tersebut dilatarbelakangi organisasi publik dewasa ini menghadapi dua tantangan besar. Pertama, meningkatnya proses transmisi dan pertukaran informasi antarunit di dalam organisasi (internal pull). Kedua, meningkatnya tekanan dari lingkungan eksternal yang menuntut tingkat partisipasi dan transparansi lebih besar dalam pengelolaan pelayanan publik (external push).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan, setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah,
32
cermat, cepat, dan akurat. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dimaksud mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/TAHUN 2007 tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Visi Praktisi Humas Pemerintah adalah terciptanya SDM humas pemerintah yang profesional, terbentuknya sistem manajemen humas pemerintah, serta iklim yang kondusif dan dinamis untuk kelancaran pelaksanaan tugas kehumasan. Pedoman Tata Kelolah Kehumasan Instansi Pemerintah ini akan menjadi sumber rujukan dalam pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis aktivitas pengelolaan kehumasan di instansi masing-masing.
Visi humas pemerintah kemudian disusun secara lebih detail yaitu terciptanya pengelolaan kehumasan (kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM) yang proporsional, profesional, efektif, dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Dengan misi sebagai berikut :
1. membangun citra dan reputasi positif pemerintah, 2. membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik, 3. menampung dan mengolah aspirasi masyarakat,
33
4. mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan informasi, 5. menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah, 6. membangun kepercayaan publik (public trust).
Asas umum humas pemerintah adalah keterbukaan, objektif, jujur, tepat janji, etis, profesional, akuntabel, dan integritas tinggi. Dengan model kehumasan Reformasi birokrasi menuntut transparansi dan akuntabilitas informasi. Untuk itu, diperlukan komunikasi yang lebih interaktif dengan mempergunakan model komunikasi dua arah timbal balik yang simetris. Tujuan model ini adalah untuk menciptakan komunikasi dua arah dengan pengaruh yang seimbang. Adapun strategi yang dilakukan humas pemerintah dalam menjalankan setiap tugasnya yaitu :
1. pembangun hubungan internal dan eksternal, 2. penyelenggara pertemuan dan koordinasi antarinstansi, 3. penyedia informasi pemerintah, 4. pengatur pertemuan instansi pemerintah dengan media massa, 5. pendorong upaya pemberdayaan masyarakat, 6. pengelola sarana dan prasarana kehumasan, 7. pembentuk citra dan reputasi positif instansi pemerintah, 8. pengelola informasi pemerintahan dan pembangunan.
Dalam menjalankan segala aktivitas dan peranannya humas pemerintah merujuk pada prinsip dasar yang meliputi :
34
1. tata kelola kehumasan yang berorientasi pada proses pencitraan dan penciptaan nilai, 2. tata kelola kehumasan yang mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi, serta berorientasi pada kepentingan publik, 3. tata kelola kehumasan berpegang pada komitmen, peraturan perundang-undangan, etika kehumasan, serta praktik-praktik umum (common practices) yang sehat, 4. tata kelola kehumasan membutuhkan perencanaan, pengembangan, kepemimpinan dan tanggung jawab, pemantauan dan evaluasi, serta perbaikan yang berkelanjutan.
Tugas humas pemerintah pula dijabarkan sebagai berikut :
1. melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan demi memperoleh manfaat bersama, 2. meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik, 3. meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah, 4. membangun citra dan reputasi positif.
Humas Pemerintah memiliki fungsi yaitu membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Humas pemerintah pula menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal
35
yang kondusif dan dinamis, menjadi penghubung instansi dengan publiknya, serta melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. Dari fungsi humas dapat diketahui peranan – peranan humas yaitu sebagai :
Komunikator, Humas pemerintah berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sarana kehumasan.
Fasilitator, Humas pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan.
Diseminator, Humas pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah.
Katalisator, Humas pemerintah berperan dalam melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik.
Konselor, advisor, dan interprator. Humas merupakan konsultan, penasihat, dan penerjemah kebijakan pemerintah.
Prescriber, Humas berperan sebagai salah satu instrumen strategis pemimpin puncak penentu kebijakan. 36
Humas Pemerintah memiliki kode etik yang harus ditegakkan yang mengacu pada
Keputusan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor
371/Kep/M.Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan, dengan ketentuan umum sebagai berikut:
1. Secara kelembagaan, tunduk kepada kode etik humas pemerintah yang berlaku. 2. Secara individu, praktisi humas dapat menjadi anggota organisasi profesi humas yang ada, baik nasional, regional maupun internasional, dan taat pada kode etik masing-masing organisasi profesi. 3. Sebagai tenaga profesional, praktisi humas pemerintah menegakkan asas-asas
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
asas
umum
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas), serta efisiensi, efektivitas, tanggung jawab, bebas, jujur, adil, dan otonom.
Kode etik humas pemerintah sendiri adalah sebagai berikut:
1. Anggota humas pemerintahan menjunjung tinggi kehormatan sebagai pegawai instansi pemerintah. 2. Anggota
humas
pemerintahan
mengutamakan
kompetensi,
objektivitas, kejujuran, serta menjunjung tinggi integritas dan normanorma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya.
37
3. Anggota humas pemerintahan memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra yang positif bagi pemerintahan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Anggota humas pemerintahan menyampaikan informasi publik yang benar dan akurat serta membentuk citra humas pemerintahan yang positif di masyarakat. 5. Anggota humas pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik rekan seprofesi. 6. Anggota
humas
pemerintahan
akan
berusaha
meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja serta memajukan profesi humas pemerintahan di Indonesia. 7. Anggota
humas
pemerintahan
loyal
terhadap
kepentingan
organisasi/instansinya, bukan kepada kepentingan perseorangan/ golongan. 8. Anggota humas pemerintahan wajib menjalin komunikasi kepada semua pegawai di organisasi/instansinya agar tercapai iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi organisasi; mengingatkan rekan seprofesinya yang melakukan tindakan di luar batas kompetensi dan kewenangannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Humas Pemerintahan.
38
9. Anggota humas pemerintahan tunduk, mematuhi, dan menghormati Kode Etik Humas Pemerintahan sesuai dengan perundangan yang berlaku. 10. Anggota humas pemerintahan wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa,
dan
insan
pers
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsí
organisasi/institusinya sesuai dengan perundangan yang berlaku. 11. Anggota humas pemerintahan tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media massa dan insan pers serta mencegah pemberian barang dan jasa kepada media massa dan insan pers dengan dalih
kepentingan
publikasi
(publisitas)
pribadi/golongan/
organisasi/instansinya. 12. Anggota humas pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina hubungan baik dengan profesi lainnya. 13. Anggota humas pemerintahan wajib bertukar informasi dan membantu memperlancar arus informasi dengan sesama anggota. 14. Anggota humas pemerintahan bersedia mendukung pelaksanaan tugas sesama anggota. 15. Anggota humas pemerintahan tidak dibenarkan mendiskreditkan sesama anggota.
Tata kelolah kehumasan pemerintah meliputi manajemen kehumasan dalam sistem komunikasi terbuka dan sistem komunikasi tertutup. Manajemen kehumasan dalam sistem komunikasi terbuka adalah komunikasi
39
dua arah yang mampu mendengarkan umpan balik dari publik. Manajemen kehumasan dalam sistem komunikasi tertutup hanya melakukan fungsi komunikasi satu arah dengan publik yang berkepentingan. Begitupun dengan Publik yang diidentifikasi dan diklasifikasikan dalam beberapa kategori, sebagai berikut:
1. publik internal primer, yang meliputi pimpinan dan karyawan instansi yang bersangkutan, 2. publik internal sekunder, yang meliputi keluarga pimpinan dan keluarga karyawan instansi yang bersangkutan, 3. publik internal marginal, yang meliputi pensiunan, pegawai tidak tetap, alih daya (outsourcing), 4. publik eksternal primer, yang merupakan lembaga pemerintah, yaitu sesama instansi pemerintah pusat dan daerah, 5. publik eksternal sekunder, yaitu mitra instansi pemerintah pusat dan daerah, media massa (media cetak, elektronik, dan on-line), dan lembaga lainnya. 6. publik eksternal marginal, yaitu komunitas yang berada di luar instansi, tetapi mempunyai pengaruh menekan yang perlu diperhatikan seperti komunitas, yaitu masyarakat yang terkena dampak kebijakan pemerintah
dan
lembaga
swadaya
masyarakat,
lembaga
kemasyarakatan, lembaga sosial budaya, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.
40
7. publik pendukung (proponent), yang meliputi publik yang menerima atau sejalan dengan kebijakan pemerintah, 8. publik penentang (opponent), yang meliputi publik yang menolak atau tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, 9. publik mengambang (uncommited), meliputi publik yang tidak memiliki sikap yang jelas (mudah berubah dan terpengaruh) terhadap kebijakan pemerintah, 10. publik minoritas vokal (vocal minority), yang meliputi publik yang jumlahnya kecil, tetapi lantang dalam menyuarakan pendapatnya, 11. publik mayoritas pasif (silent majority), yang meliputi publik yang jumlahnya besar, tetapi tidak menyatakan pendapatnya secara terbuka.
Tata kelola kehumasan merupakan proses yang berkelanjutan. Tahap awal dimulai dengan pengumpulan data dan fakta, yang dilanjutkan dengan perencanaan dan pengambilan putusan untuk menghasilkan program kehumasan selama periode tertentu. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan kehumasan yang telah direncanakan dan dikomunikasikan secara terpadu. Selama pelaksanaan kegiatan, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala serta modifikasi untuk perbaikan berkelanjutan. Rincian tahapan tersebut adalah sebagai berikut.
1.
Analisis Situasi
Analisis situasi adalah pengumpulan data dan fakta yang merupakan
usaha
untuk
memperoleh
41
fakta
dan
data,
serta
mengembangkan prinsip-prinsip (menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran) dengan cara formal dan nonformal. Cara formal dilakukan melalui penelitian dengan metode survei, kuesioner, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan lai- lain. Metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis situasi adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.
Kegiatan analisis situasi yang dilakukan secara benar dimulai dengan menghimpun data dan masukan yang akan menghasilkan gambaran kondisi nyata pada saat ini yang menyeluruh dan prediksi kondisi yang akan datang, serta pemanfaatan hasil sehingga bermanfaat dalam membantu proses perencanaan secara optimal, efektif, dan efisien. Indikator keberhasilan proses analisis situasi, antara lain terpantaunya isu secara cepat dan akurat, terpetakannya permasalahan yang berkembang dalam publik, dan terhimpunnya informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan program tepat sasaran.
2.
Strategi (Perencanaan dan Program)
Perencanaan merupakan tahap lanjutan dari analisis situasi yang berisi langkah-langkah kegiatan kehumasan yang akan dilaksanakan. Perencanaan dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan hasil analisis situasi dan evaluasi setiap program sebelumnya dengan audit komunikasi untuk menghasilkan program kehumasan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Humas pemerintah dapat memakai
42
metode pencapaian kesepakatan bersama (brainstorming and consensus building) untuk menyusun program.
Kegiatan perencanaan dimulai dengan analisis situasi dengan mengumpulkan data dan masukan, untuk menghasilkan gambaran kondisi nyata pada saat ini yang menyeluruh dan prediksi kondisi yang akan datang, serta pemanfaatan hasil sehingga bermanfaat dalam membantu proses perencanaan secara optimal, efektif, dan efisien. Kegiatan perencanaan yang baik akan menghasilkan program kehumasan
yang tepat
sasaran.
Indikator
keberhasilan
proses
perencanaan, antara lain kepastian pelaksanaan, ketepatan waktu, kejelasan anggaran dan biaya, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
3.
Implementasi (Tindakan dan Komunikasi)
Tindakan
adalah
implementasi
dan
pelaksanaan
kegiatan
perencanaan program yang telah dilakukan. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus mengacu kepada perencanaan agar strategi, eksekusi, waktu, biaya, dan penggunaan sumber daya dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga tujuan program yang telah ditetapkan dapat tercapai. Komunikasi adalah penyampaian pesan kepada publik tentang program kehumasan yang sedang dan akan dilaksanakan sehingga publik dapat memahami, mendukung, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
43
Humas pemerintah dapat memakai metode komunikasi, antara lain tatap muka, diskusi, seminar, lokakarya, pameran, promosi keliling (roadshow), debat publik, temu wicara, rapat kerja, siaran berita, temu media, dan kunjungan media serta metode lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, antara lain studio radio daerah (sturada), radio komunitas, dan pemanfaatan perangkat seni budaya. Kegiatan tindakan dan komunikasi yang baik dimulai dengan menghimpun data yang akan menghasilkan harmonisasi hubungan humas pemerintah dengan publik, terciptanya citra dan reputasi positif humas pemerintah, partisipasi aktif publik, kepercayaan publik terhadap humas pemerintah dan instansi, serta pelaksanaan kegiatan kehumasan sesuai dengan program secara efektif dan efisien.
Indikator keberhasilan proses komunikasi dan tindakan, antara lain terlaksananya program kehumasan sesuai dengan rencana dan terciptanya komunikasi dua arah timbal-balik antara instansi pemerintah dan publik.
4.
Evaluasi (Pengukuran Hasil)
Pelaksanaan kegiatan humas pemerintah perlu dipantau, dievaluasi, dan dimodifikasi secara reguler, periodik, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dibuat secara jelas program, aktivitas, strategi, tujuan, keluaran, hasil, dan manfaat yang diinginkan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap masukan, keluaran dan manfaat akan menghasilkan
44
umpan
balik
yang
sangat
penting
dalam
memperbaiki
dan
meningkatkan kinerja kehumasan di masa yang akan datang. Indikator keberhasilan proses pemantauan, evaluasi, dan modifikasi, antara lain terciptanya proses berkesinambungan yang terfokus bagi kelanjutan program kehumasan yang akan datang, berkurangnya penyimpangan pelaksanaan program.
Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kemampuan instansi pemerintah dalam analisis situasi, penyelesaian permasalahan, penyusunan strategi secara terencana, sistemik, efektif dan efisien, serta implementasi komunikasi dua arah dan evaluasi sehingga tercipta tata kelola kehumasan yang baik dan dapat menjawab tantangan global kehumasan di masa akan datang.
C. Fungsi Mediator
Salah satu fungsi humas Pemerintah yaitu sebagai mediator. Fungsi mediator tekait langsung dengan masalah hubungan. F. Rachmadi (Soemirat 2010 : 6) mengatakan bahwa masalah hubungan (relationship) merupakan hal yang sangat penting. Sehingga sangat penting bagi humas sebagai penghubung antara organisasi dengan publiknya, humas berada di tepi perusahaan dengan kata lain memainkan peran di perbatasan seperti yang dikatakan Grunig dan Hunt (Soemirat, 2010 : 87). Ruslan (2008 : 110) meyatakan fungsi pokok Humas Pemerintah yaitu menjadi komunikator
45
sekaligus mediator yang proakif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat) di lain pihak. Grunig dan Hunt meyatakan fungsi Humas sebagai mediator. Sebagai mediator humas tidak lepas dari aktivitas komunikasi karena komunikasi merupakan unsur utama yang terkandung di dalamnya.
Aktivitas komunikasi berkaitan dengan usaha memelihara komunikasi dua arah atau timbal balik bagi suatu tim kerja sama antar departemen, dan sekelompok
orang
dalam
suatu
organisasi
(public
internal)
serta
memanfaatkam sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dapat dilihat dalam arti luas, seperti interaksi satu kelompok dengn kelompok lainnya, atau antara perusahaan dan publik untuk mencapai kepuasan kedua belah pihak. Komunikasi dua arah timbal balik tersebut merupakan faktor utama dalam manajemen kehumasan, proses tersebut terlihat dari beberapa tahap, antara lain pengorganisasian, pengkomunikasian, pengawasan, dan penilaian. Scott M.Cutlip & Allen H. Center menyatakan bahwa proses perencanaan program kerja Humas melalui empat proses tahapan atau lagkah – langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja kehumasan adalah penelitian dan mendengarkan (Research-Listening), perencanaan dan mengambil
keputusan
(Planning–Decision),mengkomunikasikan
pelaksanaan (Communication – Action), dan mengevaluasi ( Evaluation ).
46
dan
Menurut Lawrence D. Brennan (Ruslan 2010 : XIV) manajemen humas merupakan system komunikasi (Management is a communication system). Peranan komunikasi dua arah sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi mediator. Robert S. Cole juga menyatakan dalam komunikasi dua arah dimulai dengan melakukan proses RACE (fungsi : Research, Action Planning, Communication, and Evalution) hingga bentuk, teknik, serta tujuan komunikasi yang akan dipergunakan. Hal tersebut demi tercapainya saling pengertian, menghargai, mempercayai, serta toleransi sehingga ada dukungan dari publik dan memperloleh citra positif bagi lembaga yang bersangkutan.
Ruslan (2010 : 14) menyatakan bahwa mediator tidak hanya sebagai fungsi namun juga sebagai keterampilan dalam menguasai teknik komunikasi baik melalui media secara lisan maupun tertulis dalam penyampaian pesan atau menyalurkan informasi dari lembaga organisasi yang diwakili dengan publiknya. Humas merupakan mediator yang berada antara pimpinan organisasi dengan publiknya, baik dalam membina hubungan masyarakat internal maupun eksternal. Ciri khas dari mediator ini yaitu komunikasi dua arah karena dalam hal ini humas bertindak sebagai nara sumber informasi (source of informations) dan merupakan saluran komunikasi (channel of information). Humas sebagai mediator sekaligus komunikator berupaya membentuk sikap dan pendapat yang positif dari masyarakat melalui rangsangan atau stimulasi tertentu.
47
Peranan humas sebagai mediator tidak terlepas dari empat kategori yang telah dibagi oleh Dozier D.M. Salah satunya yaitu sebagai Fasilitator Komunikasi. Dalam hal ini, Humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Di pihak lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (spoken person) atau tatap muka dan sebagainya. Humas juga bertindak sebagi persuader, sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak.
Dalam menjalankan fungsi mediator, aktivitas humas meliputi membina hubungan ke dalam (public internal), yang dimaksud public internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang Humas harus mampu mengidentifikasikan atau mengenali hal – hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi. Juga membina hubungan ke luar (public eksternal), yang dimaksud public eksternal adalah publik umum (masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Dengan demikian, peran humas bersifat dua arah yaitu berorientasi ke dalam (inward looking) dan ke luar (outward looking).
48
Humas membantu memelihara aturan bermain bersama melalui saluran komunikasi ke dalam dan keluar agar tercapai saling pengertian atau kerja sama antara organisasi dan publiknya. Selain itu humas berperan melakukan tindakan mulai dari memonitor, merekam, menganalisis, menelaah hingga mengevaluasi setiap reaksi (feed back) khususnya dalam upaya penilaian sikap tindak serta mengetahui persepsi masyarakat (public acceptance or non public acceptamce) sebagai suatu akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil dan kebijaksanaan yang telah dijalankan oleh pihak lembaga/ organisasi.
D. Fungsi Publisitas
Humas yang berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi antara Humas dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama diwujudkan melalui beberapa aspek pendekatan atau strategi humas. Salah satunya melalui pendekatan persuasif dan edukatif, dalam hal ini Humas menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari organisai kepada publiknya yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan
persuasif,
agar
tercipta
saling
pengertian,
menghargai,
pemahaman, toleransi, dan sebagainya. Tujuan kegiatan humas pertama kali adalah berupaya menciptakan saling pengertian (mutual understanding) antara perusahaan dan publiknya. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi citra positif perusahaan di mata publiknya.
49
Kata komunikasi menurut Onong Uchjana Effendi (Ruslan 2010 : 81) berasal dari bahasa Latin : communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Dengan demikian secara garis besar dalam suatu proses komunikasi terdapat unsur – unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran atau pengertian, antara komunikator (penyebar pesan) dan komunikan (penerima pesan). Soleh Soemirat dan Elvinari Ardianto memperlihatkan model komunikasi dalam Public Relations seperti bagan di bawah ini:
KOMUNIKAN
KOMUNIKATOR
SUMBER
PUBLIK RELATIONS ORGANISASI
EFEK
PESAN
PUBLIK PR
KEGIATAN
CITRA PUBLIK TERHADAP ORGANISASI
Gambar 2.1
Bagan Model Komunikasi PR
Newson dan Siefried (Ruslan 2010 : 82) mengungkapkan pentingnya peranan komunikasi dalam kegiatan humas terkhusus dalam penyampaian pesan – pesan dalam hal ini informasi demi tercapainya tujuan dan pengertian 50
bersama dengan publik, khalayak sasaran yaitu seorang pejabat Humas haruslah seseorang yang ahli dalam aspek komunikasi. Dari pernyataan di atas, jelas bahwa praktisi humas mutlak mempunyai keterampilan dalam menguasai aspek teknis komunikasi, atau unsur – unsur pokok dalam proses komunikasi, yaitu sebagai berikut :
Source, yaitu individu atau pejabat Humas yang berinisiatif sebagai sumber untuk menyampaikan pesan – pesannya.
Massage, suatu gagasan, dan ide berupa pesan, informasi, pengetahuan, ajakan, bujukan atau ungkapan bersifat pendidikan, emosi, dan lain sebagainya yang akan disampaikan komunikator kepada perorangan atau kelompok tertentu (komunikan).
Channel, berupa media, sarana, atau saluran yang dipergunakan oleh komunikator dalam mekanisme penyampaian pesan – pesan kepada khalayaknya.
Effect, suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan – pesan tersebut. Dapat berakibat positif maupun negatif tergantung dari tanggapan, persepsi, dan opini dari hasil komunikasi tersebut.
Menurut Robert D. Ross (Ruslan 2010 : 83), bahwa komunikasi merupakan alat yang penting dalam fungsi humas. Publik mengakui dan menghargai suatu kinerja yang baik dalam kegiatan komunikasi secara efektif, dan sekaligus kinerja yang baik tersebut untuk menarik perhatian publik serta tujuan penting yang lainnya dari fungsi humas. Citra positif dapat terbentuk bila publik mempunyai
51
persepsi yang positif terhadap perusahaan. Persepsi ini harus lengkap dan tidak setengah – setengah. Agar hal ini dapat dicapai maka publik harus dalam kondisi kecukupan informasi (well-informed) tentang perusahaan. Artinya tidak ada kesenjangan informasi antara perusahaan dengan publiknya dan sebaliknya. Hal itu pula dimaksudkan untuk mencegah kesalahan persepsi. Kesalahpahaman akibat salah persepsi atau kekurangan informasi merupakan kesalahan mendasar dalam
kegiatan
komunikasi
(primary-breakdown
of
communication).
Ketercukupan informasi akan terwujud bila humas menyediakan saluran komunikasi yang terbuka (open communication) dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang timbal balik (two way reciprocal).
Saluran informasi yang tersedia harus memungkinkan terjadinya proses memberi dan menerima informasi secara berimbang antara kedua pihak. Diharapkan tercipta kondisi saling mengenal antara perusahaan dan publiknya serta tidak ada lagi ketidakpastian dan kesimpangsiuran informasi. Seperti yang dinyatakan Kriyantono (2008 : 23) ruang lingkup pekerjaan humas salah satunya yaitu publisitas, memperkenalkan perusahaan kepada publik. Misalnya membuat tulisan yang disebarkan ke media, press-release, berita, siaran pers, newsletters juga melalui company profile, laporan tahunan/annual report, periklanan, naskah pidato dan presentasi, artikel, majalah dinding, bulletin, jurnal, publikasi ringan dan website. Humas menghasilkan produk – produk tulisan yang sifatnya menyebarkan informasi kepada publik, karena itu humas dituntut menguasai teknik – teknik menulis (Public Relations Writing).
52
Beberapa defenisi publisitas yang dikemukakan para ahli seperti Herbert Baus menyatakan publisitas sebagai pesan yang direncanakan, dieksekusi, dan didistribusikan melalui media tertentu untuk memenuhi kepentingan publik tanpa membayar pada media. Otis Baskin, dan kawan - kawan mendefinisikan publisitas sebagai istilah yang merujuk pada publikasi berita tentang organisasi atau individu yang tidak membayar waktu atau space, sedangkan Doug Newson melihat publisitas sebagai informasi tentang organisasi yang dikemas sebagai editorial bukan iklan pada medium publikasi atau berita, Kriyantono (2008 : 42).
Dari kaca mata media massa melihat publisitas sebagai informasi yang disediakan oleh sumber luar yang digunakan oleh media karena informasi itu memiliki nilai berita. Media tidak menarik harga untuk menempatkan informasi ini dalam halaman surat kabar atau dalam slot waktu atau radio dan televisi. Karena itu dimuat sepenuhnya hak media massa. Sumber penyampai informasi misalnya humas perusahaan tidak dapat mengontrol atau menentukan dimuat atau tidaknya suatu informasi. Contoh publisitas di media massa antara lain tentang peningkatan kerja sebuah perusahaan, launching, berita feature, liputan kegiatan, tabloid, dan sebagainya. Publisitas merupakan dampak diketahuinya informasi oleh publik.
Dengan mengirim informasi melalui press-release, press conference, presstours, dan lain sebagainya kepada media, humas berharap informasi tersebut disebarkan media kepada khalayak. Keuntungan publisitas di media yaitu, publisitas mengandung kredibilitas tinggi di mata khalayak media (high
53
credibility) khalayak dianggap mempercayai informasi publisitas yang dikemas dalam sajian berita. Publisitas tidak membayar, publisitas memungkinkan cerita lebih detail tentang produk perusahaan, serta dapat menjelaskan “cacat produk” (crisis response). Sedangkan kekurangan publisitas di media yaitu tidak dapat mengontrol jenis informasi yang dimuat dan bersifat satu arah.
Berdasarkan sumber publisitas, publisitas terbagi menjadi dua yaitu publisitas lisan dan publisitas tulisan. Publisitas lisan adalah publisitas yang bersumber dari pernyataan lisan, misalnya wawancara wartawan dengan humas mengenai suatu peristiwa atau menggelar konperensi pers dengan mengundang wartawan. Publisitas tulisan adalah publisitas yang bersumber dari informasi tertulis yang dibuat humas, humas dapat mengirim informasi tertulis ke media dalam bentuk press-release, back-grounders, presskitt, atau letter of denial.
Publisitas menjadi peluang bagi Humas untuk memanfaatkan media massa sebagai penyebar informasi dengan gratis, namun juga menjadi tantangan. Tantangan ini berkaitan dengan faktor – faktor dimuat tidaknya informasi dari Humas, ada dua faktor yaitu faktor penulisan materi publisitas dan faktor kualitas hubungan media (media relations). Kita dapat melihat bahwa humas tidak lepas dari kegiatan menulis terlebih untuk menjalankan fungsi publisitasnya. Tugas Humas terkait dengan kegiatan menulis yang dikemukakan Cutlip, Center, dan Broom (Kriyantono, 2008 : 27) terkait hal yang dilakukan spesialis humas di tempat kerja yaitu menulis dan mengedit. Dalam hal ini 54
humas menyusun rilis berita dalam bentuk cetak atau siaran, cerita feature, newsletter untuk karyawan dan stakeholders eksternal, korespondensi, pesan website, dan pesan media online lainnya, laporan tahunan, dan shareholder, pidato, brosur, film, dan script slide show, artikel perdagangan, iklan institusional, materi - materi pendukung teknis lainya. Mengatur dan mengelola konprensi pers, lomba – lomba, konvensi, open house, pemotongan pita, grand opening, ulang tahun, mengunjungi tokoh terkemuka, program penghargaan, dan lain – lain.
Selain itu membuat saluran komunikasi seperti multimedia, seni tipografi, fotografi, tata letak, computer desktop publishing, perekaman audio-visual. Juga melakukan riset dengan mengumpulkan informasi tentang opini publik, tren, isu yang muncul, iklim politik dan peraturan perundangan, liputan media, opini kelompok kepentingan, dan pandangan – pandangan lain berkenaan dengan stakeholder organisasi.
Publisitas yang dilakukan melalui media massa sangat efektif membentuk opini publik. Berita yang ditampilkan atau diekspos keluar oleh media massa merupakan cara efektif pembentukan opini publik atau masyarakat umum. Sudah dapat dipastikan bahwa setiap topik – topik berita yang dipublikasikan oleh berbagai media massa itu megandung pembentukan opini. Salah satu kelebihan media cetak atau media elektronik seperti TV swasta komersial adalah efek keserempakan (stimulatiny effect) yang luar biasa dalam penyebaran informasinya. Sehingga mampu menciptakan opini publik melalui proses yang
55
relatif singkat, dan menjangkau jumlah yang lebih besar serta tersebar di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan.
Dalam fungsi publisitas terlihat bahwa humas berperan sebagai Journalist in residence, artinya bertindak sebagai wartawan dalam menyebarluaskan informasi kepada publik dan mengendalikan berita atau informasinya kepada media massa. Selain itu kegiatan publisitas termasuk di dalamnya yaitu kegiataan dokumentasi dan kliping Ruslan (2010 : 228) seperti yang telah dijelaskan sebeluumnya pada Bab I, kegiatan humas adalah mengevaluasi perkembangan dari kemajuan bisnis perusahaan dan lembaga, aktivitas – aktivitas, dan program acara tertentu, baik bersifat komersial maupun nonkomersial yang telah dimuat atau dipublikasikan di berbagai media massa dan nonmassa. Pengamatan, analisis dan evaluasi tersebut kemudian disimpan sekaligus dijadikan rujukan penting atau informasi yang diperlukan untuk membuat rencana program kerja humas.
E. Model Humas
Dalam humas, terdapat model yang menetukan sbuah pesan yang akan disampaikan kepada public. Menurut James E. Grunig dan Todd Hunt empat model humas yang asli adalah Model Agen Pemberitaan, Model Informasi Publik, Model Asimetris Dua Arah, dan Model Simetris dua Arah. Tiga model pertama mereflesikan sebuah praktik Public Relations yang berusaha mencapai tujuan organisasi melalui persusasi. Kemudian model keempat berfokus pada usaha menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik atau kelompok lainnya
56
1) Press agent atau publicity modelAdalah model komunikasi humas/ Public
Relations
(PR)
yang
bertujuan
untuk
publisitas
yang
menguntungkan secara sepihak, khususnya menghadapi menghadapi media massa dan dengan mengabaikan kebenaran informasi sebagai upaya untuk menutupi unsur-unsur negatif perusahaan.
2) Public information modeldimana humas/ berupaya
membangun
kepercayaan
Public Relations (PR)
terhadap
organisasi
melalui
komunikasi satu arah, bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak dan tidak mementingkan sisi persuasif. 3) Two-way asymentric model. Model ini merupakan pengembangan dari public information model. Komunikasi berperan untuk pengumpulan informasi tentang publik dalam pengambilan keputusan manajemen. Walaupun umpan balik dari publik diperhatikan, namun pesan-pesan komunikasi organisasi lebih banyak berusaha agar publik beradaptasi dengan organisasi, bukan sebaliknya. 4) Two-way symentric model.Dalam model ini humas/ Public Relations (PR) menerapkan komunikasi dua arah timbal balik, dimana organisasi dan publik berupaya untuk mengadaptasi dirinya untuk kepentingan
57
bersama. Komunikasi berfungsi sebagai alat negosiasi dan kompromi dalam mewujudkan pemecahan masalah yang ‘win-win solutions’. Organisasi benar-benar memperhatikan kepentingan publiknya. Tabel 2.1 . Model PR James.E. Grunig & Todd Hunt F. Hasil Penelitian Terkait a. ANNA TIASI .Peran humas pemerintah dalam otonomi daerah : Studi kasus humas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Penelitian yang diadakan di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran, tugas dan kegiatan serta penilaian publik sasaran mengenai peranan Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah, terutama dalam era otonomi daerah, di mana penyelenggaraan pembangunan menjadi wewenang dari pemerintah daerah yang bersangkutan dan karena itu partisipasi aktif dari masyarakat menjadi tulang punggung dari penyelenggaraan pembangunan tersebut; Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan desain penelitian studi kasus. Merujuk pada kasus yang diteliti, penelitian ini bersifat single case holistic, karena hanya ada satu kasus yang akan diteliti dan hanya melihat satu unit of analysis, yaitu di level organisasi atau lembaga saja, yaitu Pemda Kabupaten Lampung Tengah, dengan satu kasus yang akan dianalisis, yaitu pelaksanaan kegiatan Humas di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada sejumlah narasumber, baik secara internal maupun eksternal.
58
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah dinilai sudah cukup baik oleh sebagian besar publik sasaran, karena tugasnya baik sebagai penyampai informasi pembangunan maupun menampung aspirasi dari masyarakat sudah dilakukan dengan cukup baik. Bagian Humas bahkan dinilai cukup kooperatif di dalam memberikan informasi kepada publik. Media komunikasi yang digunakan oleh Bagian Humas juga dirasakan sudah cukup baik dan memadai, karena ketersediaan berbagai media untuk berkomunikasi dengan publik, seperti majalah dan panel foto, atau radio dan forum konsultasi. Tetapi, posisi Bagian Humas di Pemda Lampung Tengah yang berada pada struktur organisasi level menengah membuat Bagian ini tidak dapat bergerak terlalu bebas di dalam menjalankan aktivitasnya. Rantai birokrasi yang cukup panjang ini kemudian menjadikan Bagian Humas terkendala di dalam perannya balk sebagai penyampai informasi kepada masyarakat maupun sebagai pengumpul dan pengolah informasi dari masyarakat, karena Bagian Humas tidak dapat memutuskan sendiri setiap keputusan yang akan diambil, tetapi harus membicarakannya terlebih dahulu dengan Dinas I instansi terkait. Kedudukan humas yang masih sangat lemah ini membuat tugas humas menjadi tidak jelas. Tetapi, untuk meningkatkan peran Humas di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Lampung Tengah, secara akademik direkomendasikan perlunya pemikiran lanjutan dari para pemimpin puncak untuk merumuskan ulang peran dan wewenang yang
59
lebih strategis bagi Humas di dalam menjalankan fungsinya sebagai Komunikator. Selain itu perlu juga ditingkatkan kemampuan kerja dan keterampilan berkomunikasi dari para petugas Humas yang ada di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah.
b. DESSY FITRIANI. Penelitian ini berjudul “Strategi dan Peran Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Pencitraan sebagai Kota Madani”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan peran Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan pencitraan sebagai kota madani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui buku-buku, literatur, brosur, website dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Subjek penelitian ini adalah Kasubbag Penyiapan Naskah Pemberitaan dan Dokumentasi, Kasubbag Hubungan kelembagaan dan Media Center, Wartawan Harian Serambi Indonesia, dan warga masyarakat. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah strategi dan peran Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan pencitraan sebagai kota madani.
Berdasarkan hasil penelitian, strategi Humas pemerintah kota dalam mensosialisasikan Banda Aceh sebagai kota madani adalah strategi operasional, pendekatan persuasif dan edukatif, pendekatan tanggung
60
jawab sosial Humas, pendekatan kerja sama, dan pendekatan koordinatif dan integratif. Sedangkan peran Humas Pemerintah Kota Banda Aceh adalah menyebarluaskan informasi kepada publik, melakukan program dan kegiatan yang berhubungan dengan kota madani, dan menyampaikan informasi mengenai sosialisasi tentang kota madani melalui media cetak dan media elektronik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis SWOT untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang dan hambatan yang ada. Beberapa kendala yang dialami oleh Humas Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu keterbatasan personil yang tidak memadai dengan jumlah kegiatan yang ada, belum adanya tenaga siap pakai (SDM yang kurang handal) sehingga hasil yang diharapkan kurang maksimal, tidak adanya pendidikan dan pelatihan khusus bagi petugas potografer dan petugas lain. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi dan peran Humas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan pencitraan sebagai kota madani dinilai belum maksimal, hal ini disebabkan oleh kendala internal Humas itu sendiri
61
BAB III GAMBARAN UMUM
A. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 “pemerintah daerah provinsi,daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi 1. Hak DPRD Interpelasi yaitu meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Angket yaitu dapat melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah , dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyatakan
pendapat
yaitu menyatakan
pendapat
terhadap
kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi
62
di daerah disertai dengan rekomendasi atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 2. Hak dan Kewajiban Anggota DPRD a. Hak anggota DPRD Mengajukan rancangan peraturan daerah Mengajukan pertanyaan Menyampaikan usul dan pendapat Memilih dan dipilih Membela diri Imunitas Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas Protokoler Keuangan dan administratif b. Kewajiban Anggota DPRD Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila Melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
63
Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Menaati tata tertib dan kode etik Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala Menampung
dan
menindaklanjuti
aspirasi
dan
pengaduan
masyarakat Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada kostituen di daerah pemilihannya 3. Tugas dan Wewenang DPRD Membentuk peraturan daerah bersama gubernur Membahas
dan
memberikan
persetujuan
rancangan
Perda
mengenai APBD yang diajukan oleh gubernur Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksaan Perda Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendaptkan pengesahan pengangkatan Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
64
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiuga yang membebani masyarakat dan daerah Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Melakukan
pengawasan
dan
meminta
KPUD
dalam
penyelenggaraan gubernur dan wakil gubernur 4. Pembagian Komisi DPRD Provinsi Sulawesi-Selatan a. Komisi A (Bidang Pemerintahan) Meliputi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan / Pers, Hukum, Perundang-undangan dan Hak Azasi Manusia, Kepegawaian, Aparatur dan penanganan KKN, Perijinan, Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi/Peruntukan Tanah, Wilayah Kelautan Daerah, Perlindungan Konsumen. 1. Drs. H. A . M. Yagkin Padjalangi, Apt, M.Kes - Fraksi P. Golkar (Ketua)
65
2. Drs. H. Muh. Jafar Sodding - Fraksi PKS (Wakil ketua) 3. Drs. H. Abd. Wahid Ismail, MM - Fraksi PPP (sekretaris) 4. H. Pangeran Rahim - Fraksi P. Golkar 5. H. Sofyan Syam, SE - Fraksi P. Golkar 6. Hj. Andi Tenry Sose, S.Sn - Fraksi P. Golkar 7. Ir. Hamka Hidayat - Fraksi P. Demokrat 8. Haidar Madjid - Fraksi P. Demokrat 9. Drs. Mangunsidi Massarappi, M.Si - Fraksi P. Gerindra 10. H. Sangkala H. Taepe - Fraksi PAN 11. Arum Spink, S.HI - Fraksi P. Nasdem 12. H. Abd. Hafid Pasiangan, SE - Fraksi PPP 13. Wahyuddin M. Nur, SH, MH - Fraksi P. Hanura 14. Sarce B. Tandiasik, SH - Fraksi PDI Perjuangan 15. Anwar Sadat Abdul Malik - Fraksi Ummat Bersatu
b. Komisi B (Bidang Perekonomian) Meliputi Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan, Perbankan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan dan Logistik, Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Pertambangan dan Energi (Eksploitasi/Produksi dan Distribusi) Pengelolaan potensi wilayah laut Daerah. 1. Dr. Ir. H. A .M. Yusran Paris, MM, MBA - Fraksi PAN (ketua) 2. Ir. H. Imbar Ismail - Fraksi P. Hanura (wakil ketua)
66
3. Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si - Fraksi P. Demokrat (sekretaris) 4. Andi Mirza Riogi Idris - Fraksi P. Golkar 5. Hoist Bachtiar, S.sos - Fraksi P. Golkar 6. Fahruddin Rangga, SE, M.Si - Fraksi P. Golkar 7. Syahrir, SE - Fraksi P. Demokrat 8. Muhammad Anas Hasan, SH - Fraksi P. Gerindra 9. Ir .H .Rusdi Tabi, MBA - Fraksi P. Gerindra 10. H. Husmaruddin MP, SE, MM - Fraksi PAN 11. M. Radjab, S.Pd, MH - Fraksi P. Nasdem 12. A. Nurhidayati Z, S.sos, SE, M.Si - Fraksi PPP 13. Baso Syamsul Rizal, S.Pt, M.Si - Fraksi PKS 14. Muhammad Taslim, A. Md - Fraksi PKS 15. H. Alimuddin, SH, MH - Fraksi PDI Perjuangan 16. H. Hengki Yasin, S.sos - Fraksi Ummat Bersatu c. Komisi C (Bidang Keuangan) Meliputi Keuangan, Perpajakan dan Retribusi, Pemegang Kas Daerah/Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Badan Usaha dan penanaman Modal, Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah. 1. Ir. H. Nupri Basri - Fraksi P. Demokrat (ketua) 2. Drs. Syahrir Langko, MA - Fraksi PPP (wakil ketua) 3. H. Armin Mustamin Toputiri, SH - Fraksi P. Golkar (sekretaris) 4. Hj. Rusni Kasman, M.Kn - Fraksi P. Golkar
67
5. Drs. Muh. Yushar Huduri, M.Si - Fraksi P. Golkar 6. Ina Nur Syamsiana - Fraksi P. Demokrat 7. Edward Wijaya Horas - Fraksi P. Gerindra 8. Dra. Hj. Henny Latif - Fraksi P. Gerindra 9. H. A. Jamaluddin Jafar, SE, MM - Fraksi PAN 10. Dr. H. Usman Lonta, S.Ag, M.Pd - Fraksi PAN 11. A. Akbar Singke - Fraksi P. Nasdem 12. Hj. Andi Jahida A.Ilyas - Fraksi PKS 13. Wawan Mattaliu, S.Ksi - Fraksi P. Hanura 14. Dan Pongtasik, SH - Fraksi PDI Perjuangan 15. Suzanna Kaharuddin, S.sos - Fraksi Ummat Bersatu d. Komisi D (Bidang Pembangunan) Meliputi Pembangunan, Pekerjaan Umum, Pengendalian lingkungan Hidup, Perhubungan, Pertambangan dan Energi (Ekplorasi dan Pembangunan), Perumahan Rakyat. 1. Ir. Darmawangsyah Muin, M.Si - Fraksi P. Gerindra (ketua) 2. Rudy Pieter Goni, SE, MM - Fraksi PDI Perjuangan (wakil ketua) 3. Ariady Arsal, SP - Fraksi PKS (sekretaris) 4. Drs. H. Andi Mazuki Wadeng - Fraksi P. Golkar 5. Adnan Purichta Ichsan, SH - Fraksi P. Golkar 6. Dr. H. Rahman Syah, M.Si - Fraksi P. Golkar 7. Ir. Selle KS Dalle - Fraksi P. Demokrat 8. H. Ikrar Kamaruddin - Fraksi P. Demokrat
68
9. Firmina Tallulembang, SE - Fraksi P. Gerindra 10. Syamsuddin Karlos - Fraksi PAN 11. Andi Irwandi Natsir, S.sos - Fraksi PAN 12. Pendi Bangadatu, S.Kom - Fraksi P. Nasdem 13. Dra. Hj. A. Sugiarti Mangun Karim, M.Si - Fraksi PPP 14. Asrul Makkaraus Sujiman - Fraksi PPP 15. Drs. Alexander Palinggi - Fraksi P. Hanura 16. Ir. Jumardi Haruna Bakri - Fraksi Ummat Bersatu e. Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Meliputi Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pengembangan Peranan Perempuan, Mobilisasi Penduduk. 1. Hj. Tenri Olle Yasin Limpo, SH, M.Si - Fraksi P. Golkar (ketua) 2. H. Syahruddin Alrif, S.IP - Fraksi P. Nasdem (wakil ketua) 3. Drs. Marjono Komisi E - Fraksi P. Gerindra (sekretaris) 4. Alfritha Pasande Danduru, SH, M.Kn - Fraksi P. Golkar 5. Muhammad Rizha, S.ST - Fraksi P. Golkar 6. Imran Tenri Tata Amin, SE - Fraksi P. Golkar 7. Andi Endre Mallanti - Fraksi P. Demokrat 8. Surya Bobi - Fraksi P. Demokrat 9. Drs. Muslimin Daud - Fraksi P. Gerindra 10.Dra. Erna Amin - Fraksi P. Gerindra
69
11.Drs. H. A. Edy Manaf - Fraksi PAN 12.H. Muslim Salam - Fraksi P. Nasdem 13.Muh. Taufik Zainuddin, SE, MM - Fraksi PPP 14.Hj. Sri Rahmi, S.A.P., M.Adm. K.P - Fraksi PKS 15.Andi M. Takdir Hasyim, SE, MM - Fraksi P. Hanura 16.Drs. H. M. Ali Usman, M.Si - Fraksi P. Hanura 17.Ir. H. Abdullah Tappareang - Fraksi PDI Perjuangan 18.Ir. Irwan Hamid P - Fraksi Ummat Bersatu
B. SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:
Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
70
Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi sekretariat DPRD 1. Visi dan misi Visi
: "Terwujudnya Pelayanan yang Handal dan Profesional dalam
Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD sebagai Wahana Pelaksana Demokrasi" Misi : Dalam rangka pencapaian visi, dirumuskan misi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan kinerja SDM Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam semua bidang tugas, agar mampu mengemban tugas-tugas dengan baik; 2. Mengoptimalkan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja serta sarana transportasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Meningkatkan kemampuan liquiditas anggaran belanja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
71
2. KEDUDUKAN 1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Tugas Pokok dan Fungsi : Berdasarkan PERDA PROV. SULSEL No. 7 Tahun 2008 TUGAS POKOK Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Fungsi Dalam menjalankan tugas pokoknya, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai Fungsi : 1) Fasilitasi rapat-rapat dan peninjauan / kunjungan kerja DPRD; 2) Mengkoordinasikan penyusunan produk-produk hukum;
72
3) Pelaksanaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, sarana dan prasarana,
keamanan
ketertiban,
kepegawaian,
dan
administrasi keanggotaan DPRD; 4) Penyusunan perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan DPRD; 5) Pembinaan
dan
pengembangan
hubungan
masyarakat,
keprotokoleran, pengkajian dan pengelolaan administrasi; 6) Fasilitasi penerimaan tamu dan aspirasi masyarakat.
73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 1. Aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas Hubungan masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dan tidak dapat terpisah dari sistem manajemen dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan, humas dalam upaya menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara organisasi dengan publiknya tersebut dapat menentukan sukses tidaknya usaha organisasi dalam upaya meraih citra positif. Dengan kata lain, Humas
berperan
sebagai
fasilitator
dalam
penyampaian informasi-
informasi mengenai keadaan suatu organisasi yang dianggap penting dan patut diketahui para pihak stakeholder atau publik. Setiap instansi pemerintah , baik yang berskala besar, menengah ataupun kecil tidak terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan hubungan timbal balik antara satu bidang dengan bidang lainnya dalam menghadapi setiap permasalahan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap organisasi instansi pasti membutuhkan
bagian
yang
dapat
menjalankan
menghubungkan lembaga / instansi dengan para publiknya.
74
aktivitas
yang
Pada dasarnya aktivitas humas DPRD provinsi sudah diupayakan untuk berjalan dengan semestinya. Penulis mulai menelusuri kinerja Humas di kantor ini dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait. Pada bagian ini penulis memaparkan mengenai aktivitas humas secara umum. Pola kelola humas di sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya telah mencoba membangun iklim professional, diantaranya adalah dengan adanya pembagian tugas dalam struktur humas itu sendiri. “Di Bagian Dokumentasi,Publikasi dan Protokol (humas) ini, kami terbagi menjadi tiga sub-bagian lagi sehingga pekerjaan humas di sini cukup mudah untuk diselesaikan karena banyak yang bekerja di dalamnya. Ada yang fokus mengerjakan bagian dokumentasi dan perpustakaan, ada pula yang bekerja khusus di bagian informasi dan publikasi, serta ada yang khusus menangani protocol dan pengaduan masyarakat.”(Wawancara Dra. Syamsiah,MM pada tanggal 6 April 2015) Pernyataan di atas disampaikan KABAG Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pembagian tugas tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja kehumasan pada tiap bagian sehingga tiap subbagian kehumasan bisa fokus terhadap tugasnya masing-masing. “tugas saya sebagai staff humas di sini membuat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Sebagai sub-bagian informasi dan publikasi kami juga bekerjasama dengan media untuk menyampaikan ke masyarakat tentang kinerja anggota dewan ” (wawancara A.Padauleng S.Pi pada tanggal 9 April 2015) Pembagian kinerja yang sangat spesifik ini memungkinkan kinerja humas di kantor ini menjadi maksimal dikarenakan pekerjaan yang tidak terlalu banyak.Pola pembagian kinerja seperti ini penulis dapatkan sudah dilakukan dalam selang waktu yang sudah sangat lama. Artinya pola ini telah mejadi budaya kehumasan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
75
Kelebihan budaya pembagian kinerja ini bagi staf humas diantaranya tidak diperlukannya waktu yang sangat lama untuk penyesuaian kinerja bagi staf yang baru. Selain itu kinerja akan lebih gampang terpantau. Namun terlepas dari itu budaya turun temurun di sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini juga memiliki kekurangan. Terkadang urusanurusan tersebut membuat para staf menjadi tidak inovatif dan menumpulkan kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru. Konteks dan kebutuhan organisasi
maupun
masyarakat
yang berubah-ubah pastinya
menuntut
kreativitas sebuah instansi kehumasan pemerintah. “Saya menyebut ini sebagai penyakit akut birokrasi.Enggan untuk belajar. Lingkungan ini berubah, tapi kapasitas tidak meningkat. Kehumasan ini kehumasan konvensional. Di tengah era saat ini, sebuah organisasi yang bisa bertahan adalah organisasi yang senantiasa belajar. Harus ada inovasi, kreativitas, dan membandingkan pembelajaran dengan orang lain”. (wawancara Sarce B.Tandiasik tanggal 20 April 2015) Pernyataan salah satu anggota legislatif di atas merupakan bentuk ungkapan tentang kebiasaan organisasi yang kemudian menjadikan hilangnya inovasi termasuk terkait masalah kehumasan.Pembagian tugas yang sangat spesifik dan cenderung kaku tersebut membuat penulis mencoba mengetahui apakah tugas tersebut telah diketahui oleh staf dan akhirnya pertanyaan diarahkan menuju tupoksi humas itu sendiri di lembaga pemerintahan. Pada dasarnya humas di sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini selalu diberi panduan pelaksaan tugas. Setiap saat panduan pelaksaan tugas diberikan untuk memberi kejelasan dan batasan wilayah kerja masingmasing staf.
76
“setiap humas di sini, diberi uraian pekerjaan masing-masing. Oleh karena ini setiap orang tau apa yang harus ia kerjakan” ( wawancara Dra. Syamsiah) Inilah yang menjadi penyebab kreatifitas staf humas dalam menjalankan fungsinya menjadi terkekang. Uraian tugas yang sudah sangat lama tidak diperbaharui mendukung hal itu. Selain itu budaya organisasi pemerintahan yang menjadikan pimpinan sebagai “raja” dalam sebuah institusi semakin mendukung macetnya sebuah inovasi baru untuk bermunculan. Mengenai fungsi dan tugas humas itu sendiri, penulis mencoba untuk menggali apa tupoksi yang ada senantiasa berjalan di bagian ini. “bagian humas ini berusaha membantu memfasilitasi anggota dewan. Menjembatani antara dewan dan media serta membantu memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja anggota dewan itu sendiri”. (wawancara Ir. Surya Darma.T, MM pada tanggal 9 April 2015) Ujaran tersebut menggambarkan tupoksi umum humas di kantor ini. Uraian tersebut sebenarnya semua telah tercantum. Penulis akan memasuki bagian penjabaran tentang aktivitas humas sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator sebagaimana dituliskan pada bab II fungsi ini dalam sebuah instansi pemerintah terbagi dua. Ada yang bersifat ke dalam dan ada yang bersifat keluar. Beberapa anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berujar mengenai fungsi ini dan diantara peran itu nampak ketika anggota DPRD menjalankan reses atau ada pembawa aspirasi oleh masyarakat itu sendiri dalam bentuk demonstrasi yang datang langsung ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
77
Demonstrasi untuk ukuran kota Makassar sudah terbilang sangat sering terjadi. Para anggota DPRD dan staf humas tentunya sudah sangat tidak asing lagi menghadapi kondisi ini. Beberapa staf kemudian berujar mengenai bagaimana humas melaksanakan fungsinya ketika para demonstran berdatangan. “Contoh kasus demo. Kami adalah jembatan ke dewan, kami memediasi mereka ketemu dewan. Setelah mereka diterima kami buat rilisnya”.(wawancara Marwah SE, M.Si tanggal 8 April 2015) Memang dari sekian banyak urusan mediasi yang bisa dilakukan, Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi-Selatan hanya membatasi urusan memenuhi tuntutan aspirasi pengunjuk rasa atau kru media massa yang datang ke kantor. Tidak ada pengklasifikasian publik yang penulis dapatkan seperti yang terjabarkan format tata kelola kehumasan pemerintah. Ini dibuktikan dengan seluruh staf yang penulis temui menganggap mediasi secara sempit, sekedar berurusan dengan demonstran. Sekretaris Dewan, Drs.H.Abdul Kadir. M menegaskan bahwa : “Sebagai fungsi mediator dan publisitas, saya boleh katakan bahwa humas telah melaksanakan fungsi tersebut. Dimana sub-bagian Protokol dan Pengaduan Masyarakat menjalankan fungsi mediator antara anggota dewan dengan para pendemo lalu dilanjutkan pempublikasian tentang penerimaan aspirasi tersebut melalui website atau media yang ada saat itu oleh sub-bagian Informasi dan Publikasi” (15 April 2015) Menghadapi urusan demonstrasi menurut humas mereka telah melakukan prosedur penanganan berikut adalah tahap penanganan demonstrasi yang berhasil penulis simpulkan:
78
1. Tahap penerimaan, tahap ini menurut staf humas ialah tahap menerima para pengunjuk rasa yang biasa dilakukan di halaman kantor dewan. Bila yang melakukan aspirasi sudah merupakan kedatangan yang kedua kalinya dan telah membuat perjanjian dengan humas maka biasanya para pengunjuk rasa sudah tidak melewati tahap ini. Pada tahap ini pula humas akan mempertanyakan mengenai maksud dan tujuan kedatangan. Terkadang pula humas meminta selebaran yang biasanya sudah disiapkan oleh para pengunjuk rasa. Diungkapkan oleh Marwah selaku kepala subbagian Protokol dan Pengaduan Masyarakat “sebelum demonstran masuk, terlebih duluh ada informasi dari petugas (intel) yang berposko di sini tentang kedatangan demonstran. Lalu saat demonstran kami trima, kami minta surat tuntutannya” 2. Tahap pemanggilan perwakilan massa, negosiasi berlangsung dan biasanya humas meminta beberapa orang dari massa untuk masuk ke ruang aspirasi. Para pengunjuk rasa terkadang sudah menyiapkan negosiator yang akan masuk berhadapan langsung dengan Tim Penerima Aspirasi yang bertugas pada saat itu. Tim Penerima Aspirasi terdiri atas beberapa anggota dewan dari berbagai fraksi yang diberikan mandat melalui Surat keputusan Pimpinan Dewan. “biasanya kalau bertugas sebagai Tim Penerima Aspirasi, kami perlu mengetahui apa saja tuntutan demonstran lalu kami persilahkan mereka masuk untuk berdiskusi bersama kami” (wawancara Sarce.B. Tandiasik) 3. Tahap penyampaian kepada Pimpinan dewan dan komisi terkait. Tim penerima aspirasi membuat laporan hasil pembicaraan dengan demonstan
79
untuk kemudian dilaporkan kepada ketua DPRD lalu selanjutnya direkomendasikan ke komisi yang berkaitan dengan tuntutan demonstran. “misalnya kalau tuntutannya mengenai masalah pendidikan tentu aspirasi tersebut diteruskan ke komisi E lalu komisi tersebut yang akan menindak lanjuti tuntutan tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi/organisasi terkait dan juga dengan perwakilan demonstran itu” 4. Tahap publikasi. Dalam pertemuan Tim Penerima Aspirasi dengan pihak demonstran, humas membuat laporan yang kemudian dipublikasikan melalui website sekretariat DPRD itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada pihak wartawan yang hadir saat diskusi berlangsung , mempublikasikan langsung pertemuan tersebut melalui medianya. Menurut salah satu anggota legislatif, kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah menyediakan banyak fasilitas untuk mendukung peranperan humas sebagai mediator hingga publisitas, diantaranya dengan penyediaan ruangan penerimaan aspirasi yang tepat berada di bagian depan gedung serta ruangan media center untuk para wartawan yang juga biasa digunakan untuk press conference. Seluruh staf humas dan beberapa anggota dewan yang membenarkan bahwa fungsi mediator humas sudah dijalankan dengan baik. Namun ada pula anggota dewan yang memang belum mengakui hal tersebut. Hasil observasi penulis memang mendapatkan bahwa tahapan dan peran Humas sebagai mediator belum dilaksanakan dengan maksimal. Tahapan dan hal yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda.
80
Sedikitnya paparan mengenai aktivitas Humas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan membuktikan kurangnya kreatifitas humas. Pemaparan ini membuktikan bahwa maksimalisasi kerja humas terbilang jauh dari harapan. Selain publisitas dan menjalankan fungsi mediator, humas juga menjalankan beberapa tugas yang memudahkan kinerja-kinerja anggota DPRD diantaranya menemani langsung anggota DPRD yang melakukan reses atau menyiapkan beberapa kelengkapan informasi rapat. “sebagai humas kami tentu tahu bahwa kami wajib memfasilitasi keperluan pekerjaan anggota dewan, oleh karena itu biasa menyiapkan catatan-catatan yang diperlukan oleh anggota dewan dan sebagainya” (wawancara Anugerah Adjeng,SH,M.A.P tanggal 17 April 2015)
Suzanna Kaharuddin, S.sos mengatakan :“Biasanya humas yang ikut dalam perjalanan dinas hanya sekedar ikut saja dan juga terkadang juga kami melakukan reses ke daerah tanpa didampingi oleh humas”(20 April 2015) 2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Fungsi Mediator Dan Publisitas Di era keterbukaan sekarang ini humas mempunyai peran yang penting dan strategis. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi yang berlangsung dua arah dan timbal balik. Posisi humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Peran humas di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dirasakan sangat penting dalam membangun citra positif institusi. Selain itu urusan yang padat
81
membutuhkan kinerja yang sangat maksimal. Untuk mendukung kinerjakinerja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan maka humas sangat diharapkan mampu memenuhi hal tersebut. Apalagi dewasa ini pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan dan tudingan mengenai kinerja yang tidak terlalu baik ketika berhubungan secara vertikal dengan masyarakat. Upaya maksimalisasi aktivitas kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak saat ini, wajib dilaksanakan pula oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatananperanan kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif. Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selalu dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Namun sebelum masuk pada pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat kinerja humas, penulis akan mengurai tanggapan Humas tentang pelaksanaan fungsinya. “Kasubag humas dan staf sudah menjalankan tugasnya selaku mediator dan fasilitator. Koordinasi mereka dengan media dan juga anggota dewan sudah bisa dibilang baik”. (wawancara Drs.H. Abdul Kadir M). Pandangan ini dapat dikatakan sangat subjektif dan terlalu menggeneralisir hasil dari kinerja humas. Memang beberapa anggota legislatif mengakui bahwa kinerja humas telah berhasil namun yang diutarakan lebih bersifat ke dalam. “Saya liat humas itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada rapat komisi, itu langsung mendapatkan informasi dari humas melalui sms atau surat. Humas itu sudah mengerjakan tugasnya dengan baik ketika ada aspirasi. Demo atau apa”. (wawancara Sarce B. Tandiasik). 82
Padahal yang harus diketahui bahwa sasaran humas adalah publik internal dan eksternal. Secara operasional humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi di antara keduanya. Secara definitif, humas adalah suatu fungsi manajemen yang bertujuan menjembatani antara organisasi dan stakeholder baik di luar maupun di dalam. Jadi humas sebagai juru bicara pemerintah harus mengetahui segala kebijakan publik yang diambil itu dapat diimplementasikan dengan baik, sangat membutuhkan dukungan publik. Inilah yang kemudian janggal dari peran Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan secara ke dalam memang sudah terlihat berjalan, namun secara ke luar hal itu belum bisa dibuktikan. Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya juga berperan menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat
Provinsi Sulawesi
Selatan dalam
meningkatkan kinerja
pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan. Jadi salah satu aktivitas Humas sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi-Selatan yang belum terlihat adalah belum terbinanya hubungan yang harmonis dengan masyarakat dalam membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Seringnya ditemui masalah mengenai kebijakan yang diambil oleh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditanggapi salah oleh masyarakat. Ini terjadi, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait dengan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk itu sangat diperlukan 83
penyampai pesan yang baik dan humas seharusnya mampu memfasilitasinya. Beberapa anggota legislatif juga menilai kinerja buruk humas. Para anggota legislatif ini sudah paham betul mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh humas itu sendiri. Penulis melihat bahwa Humas Sekretariat DPRD ini lebih banyak condong memaksimalkan peran publisitas ketimbang memainkan fungsinya sebagai mediator. Sekalipun fungsi mediator berjalan, itu hanya bersifat ke dalam saja.Padahal selain mempublikasikan tentang pembangunan pemerintahan, humas juga perlu menampung informasi yang menjadi keluhan masyarakat, baik yang menyoroti tentang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga, hal ini mewujudkan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat. “Kendalanya kalau ada yang menyalurkan aspirasi disini, humas itu kurang efektif bekerja. Kurangnya itu komunikasi taruhlah misalnya ada yang menyalurkan aspirasi. Tentunya humas dulu yang berhadapan apa maksud dan tujuan, lalu menyampaikan kepada kami. Terkadang humas lupa akan hal itu dan main langsung mempertemukan kami dengan demonstran sehingga kami terkesan tiba masa tiba akal. Namun, untungnya kesalahan ini tidak tiap saat dilakukan” (Wawancara Suzanna Kaharuddin, S.sos) Pembuktian tersebut membuktikan adanya ketidaksesuaian hasil kinerja yang dilakukan oleh humas. Beberapa anggota legislatif melihat kinerja humas sebagai mediator baik secara internal maupun eksternal terlihat sangat buruk. “Ada satu problem kita. Problem itu perspektif publik terhadap DPRD. Publik anggap kita eksekutif. Peran kita peran penganggaran. Kita itu mendesain dan menampung aspirasi. Ini yang tidak dipahami oleh publik.
84
Kita itu yang merencanakan anggaran, eksekutif yang menggunakan anggaran. Itu direncanakan dalam dua kali setahun. Kedua itu mengawasi, jadi bila aspirasi masuk, selebihnya itu kita menjadi informasi. Disini lagi kinerja kehumasan itu gagal. Mulai dari sosialisasi hingga publisitas juga gagal. Akhirnya peran ini diambil alih anggota dewan secara personal”. (wawancara Suzanna Kaharuddin, S.sos ). Fungsi humas ternyata sangat penting dalam organisasi dan lembaga pemerintahan. Humas menurut para anggota legislatif dituntut berperan dan berfungsi secara strategis dan profesional sehingga seorang humas haruslah memiliki kualifikasi yang memadai. Peran aparatur Humas itu ada tiga yakni pertama memberi informasi pada publik mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah. Kedua, mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyrakat dan ketiga, memberi pengertian pada masyarakat,tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah di mana pemerintah dan publik sama-sama satu persepsi. Ada sejumlah faktor pendukung dan penghambat maksimalnya kinerja humas. Salah satunya adalah para pembawa aspirasi yang kadang kurang mengetahui aturan di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. “terkadang kurangnya pengetahuan demonstran tentang alur penerimaan demonstran sehingga itu yang menghambat kinerja kami. Mereka terkadang tidak mengetahui ada humas yang terlebih dulu menemui mereka sebelum mereka dipertemukan dengan Tim Penerima Aspirasi”. (wawancara Marwah SE,M.Si). Persoalan
penyalahan
pembawa
aspirasi
ini
tidak
cukup
beralasan,setidaknya humas perlu memberikan pemahaman yang berulangulang ketimbang menyalahkan para pembawa aspirasi. Setidaknya dari situ perannya lebih bisa dikedepankan.
85
Beberapa anggota legislatif juga mengeluhkan masyarakat cenderung lebih menyampaikan aspirasinya di luar. Ini membuktikan bahwa aktivitas humas yang belum bisa memancing masyarakat untuk langsung menyampaikan aspirasinya di kantor DPRD. Staf humas maupun sekretaris DPRD tidak menyebutkan mengenai faktor pendukung bahkan fasilitas juga cenderung untuk dianggap sebagai faktor penghambat kinerja Humas. “kalau dibilang lengkap, bisa dikatakan fasilitas untuk humas itu sendiri belum lengkap. Tapi di sini dituntut untuk bagaiman memaksimalkan kinerjanya dengan segala kondisi yang dapat kita lihat sekarang ini.” (wawancara Ir.Surya Darma T, MM) Terkait faktor pendukung dan penghambat kinerja kehumasan di kantor ini maka penulis menyimpulkan faktor pendukung tersebut antara lain. Fasilitas Memadai. Observasi penulis menghasilkan ketidakbenaran ujaran yang mengatakan bahwa fasilitas belum memadai. Anggaran yang ada dan ketersediaan ruangan sebenarnya bisa dikatakan sangat mendukung kinerja kehumasan. Pembagian kinerja yang sangat spesifik membuat kinerja kehumasan seharusnya lebih mudah. Satu staf tidak perlu melakukan banyak pekerjaan. Dalam artian satu urusan akan bisa diselesaikan dengan masimal dan cepat. Teknologi Komunikasi. Jaringan komunikasi dan ketersediaan teknologi sebenarnya adalah cara untuk senantiasa mengupdate informasi setiap
86
waktu. Seorang staf humas tidak memiliki lagi alasan untuk kekurangan informasi. Program pengembangan humas dengan faktor pendukung di atas setidaknya sudah harus proaktif dan mampu mengantisipasi perubahan perubahan yang terjadi dengan cepat, baik di bidang teknologi, informasi, ekonomi, hukum maupun politik internasional dan nasional. Menangkat kembali tujuan sentral humas yang hendak dicapai secara strategis, tidak hanya berfungsi sebagai “peta” yang menunjukkan arah, melainkan juga menunjukkan “bagaimana” operasional konsep dan strategi komunikasinya.Strategi dalam komunikasi humas merupakan perpaduan antara communication planning (perencanaan komunikasi) dan management communication (komunikasi manajemen). Tujuan sentral Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah mengacu kepada kepentingan pencapaian sasaran (target) atau tujuan untuk menciptakan suatu citra dan reputasi positif lembaga. Pembentukan, pemeliharaan dan peningkatan citra dan reputasi positif harus didukung kebijakan dan komitmen pimpinan puncak. Kemampuan berkomunikasi, baik melalui lisan maupun tulisan adalah salah satu penyampaian pesan, ide, dan gagasan program kerja, dan sekaligus membentuk opini atau menguasai pendapat umum sesuai dengan yang diinginkan komunikator.
87
Terkhusus pada faktor penghambat kinerja humas beberapa diantara staf ada yang mengeluhkan mengenai jadwal kegiatan anggota DPRD yang cenderung bertabrakan dengan kegiatan yang lain. Memang ada kecenderungan minimnya budaya mencari informasi yang penulis dapatkan. Bahkan ada yang menganggap biasa saja mengenai pemberitaan yang menganggap Humas DPRD tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Berikut adalah faktor penghambat yang berhasil penulis simpulkan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pegawai. Penelusuran penulis menemukan anggota legislatif yang mengeluhkan kinerja Humas namun ada pula yang menganggap kinerja Humas berhasil. Tidak berimbangnya kualitas staf humas menjadi salah satu faktor penghambat yang disimpulkan oleh penulis. Seorang pejabat humas seharusnya dapat berkomunikasi dengan efektif dan tepat dalam penyampaian pesan kepada sasaran melalui empat syarat: a. pesan dibuat sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian; b. pesan dirumuskan dan mencakup pengertian dan diimbangi dengan lambang-lambang yang dapat dipahami oleh publiknya; c. pesan menimbulkan kebutuhan pribadi komunikannya (penerima pesan); dan d. pesan merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi sesuai dengan situasi komunikan.
88
Mengingat pula bahwa komunikasi adalah semua prosedur di mana pikiran seseorang mempengaruhi orang lain, juga fenomena komunikasi adalah serba ada dan serba luas dan serba makna, selain mampu berkomunikasi secara efektif, seorang pejabat humas seperti di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pun harus mampu menggunakan media secara efektif, baik itu media massa maupun media non-massa. Manajemen Kelembagaan Humas. Manajemen kelembagaan yang sudah usang. Ada baiknya untuk diperbaharui sesuai dengan konteks zaman. Para penyampai aspirasi saat ini sudah memiliki cara yang beragam. Oleh karena itu Humas juga perlu melakukan adaptasi. “Sekarang soal tata cara menyampaikan aspirasi tidak bisa diintervensi, karena karakter masyarakat berbeda dalam menyampaikan aspirasi, tapi kita juga punya harapan karena disini institusi pemerintahan. Seperti itu tadi, berhubungan dulu dengan humas, protokoler dan bagian umum”. (wawancara Marwah S.E, M.Si). Perlunya perbaikan baik dari segi struktur (SDM) maupun sistem (manajemen organisasi) membuat kiranya diperlukan adanya perubahan dalam iklim birokrasi. Dengan gambaran tupoksi yang ada sesuai dengan peraturan menteri pemberdayaan aparatur egara dan reformasi birokrasi, revitalisasi peran humas di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mutlak diperlukan, mengingat ke depan bahkan kini peran humas sangat strategis dalam kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Peran dan fungsi kehumasan perlu direvitalisasi agar dalam memberikan berita bisa cermat dan akurat. Fungsi humas bukan sekadar memberi
89
informasi akan tetapi image yang dikeluarkan memang benar-benar untuk masyarakat luas. “Sebenarnya bila ingin diperbaiki harus ada kebijakan pemerintah provinsi dalam reformai birokrasi. Masyarakat biasa langsung masuk, karena tidak ada sistem. Dan memang kembali kepada SDMnya. Latar belakang pendidikan bukan berarti yang mempengaruhi semuanya. Kultur birokrasi kita yang lemah.”. (wawancara Suzanna Kaharuddin, S.sos). Berdasarkan alasan tersebut, humas sebagai sebuah bagian khusus yang sedang berkembang perlu membentuk divisi atau bagian khusus yang menjalankan aktivitas kehumasan agar pelaksanaan aktivitas humas dapat berjalan dengan lancar dan tidak menghambat aktivitas kerja publik intern. Sebenarnya dari hasil pengamatan penulis hal ini sudah dilakukan. Kembali lagi pada persoalan SDM yang menghambat kondisi tersebut untuk berjalan. Selain itu, sebenarnya humas mempunyai peranan penting dalam manajemen instansi. Setiap instansi, baik berskala besar atau pun kecil pasti tidak terlepas dari aktivitas yang berkaitan dengan kehumasan. Sehingga, humas tidak dapat dianggap sebagai unsur yang dapat dipisahkan dalam manajemen suatu organisasi. Humas juga mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran aktivitas kerja dalam instansi. Dengan diperhatikannya kebutuhan atau keinginan staf, diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja para staf dan aktivitas kerja staf dapat lebih lancar pelaksanaannya tanpa adanya hambatan yang muncul akibat tidak efektifnya aktivitas humas bagi publik intern.
90
Tak hanya itu saja, humas juga berperan sebagai mitra pencitraan good goverment dengan media massa sehingga jalinan kerjasama antara pemerintah yang diwakili oleh humas dengan media massa berjalan dengan baik dalam rangka memberikan informasi kepada khalayak ramai. Sebagian besar humas pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih banyak terkendala, dari masalah struktur dan organisasi humas, kultur/budaya kerja praktisi atau pejabat humas yang masih kurang strategis. Setidaknya ada empat masalah utama yang harus segera dibenahi dan direvitalisasi oleh aparat humas memasuki era keterbukaan informasi publik, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan humas, infrastruktur pendukung kinerja dan sinergitas antarpemerintah serta satuan kerja. Pada akhirnya, perlu pengkajian dan perhatian yang mendalam atas kualifikasi aparat humas, sistem jenjang karir dan humas sebagai juru bicara pemerintah dapat direalisaikan dengan nyata. B. Pembahasan 1. Aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas Saat ini peranan humas dalam suatu manajemen sangat strategis untuk menunjang tujuan dari suatu perusahaan atau instansi. Fungsi manajemen humas yang bertujuan menciptakan dan mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu lembaga, organisasi, perusahaan atau produknya terhadap segmen masyarakat, yang kegiatannya langsung ataupun tidak langsung mempunyai
91
dampak bagi masa depan organisasi, lembaga, perusahaan, dan produknya. Hal tersebut dikemukakan oleh Ruslan bahwa humas berperan sebagai penunjang manajemen, aktivitas organisasi, dan demi tercapainya tujuan bersama dalam suatu organisasi. Melalui unit dan program kerja humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan – tindakan tertentu serta aktivitas dalam
melaksanakan
tugas-tugas
atau
kewajiban-kewajiban
kepemerintahannya. Seperti yang dikemukakan Cutlip bahwa hubungan masyarakat merupakan fungsi manejemen khusus yang membantu pembentukan dan pemeliharaan garis komunikasi dua arah , saling pengertian, penerimaan, dan kerja sama antara organisasi dan masyarakatnya, yang melibatkan manajemen problem atau masalah, membantu manajemen untuk selalu mendapat informasi dan merespon pendapat umum, mendefinisi dan menekankan tanggung jawab manajemen dalam melayani kepentingan masyarakat ; membantu manajemen mengikuti dan memanfaatkan perubahan dengan efektif, berfungsi sebagai system peringatan awal untuk membantu mengantisipasi kecenderungan, dan menggunakan riset serta komunikasi yang masuk akal dan etis sebagai sarana utamanya. Cutlip, Center, & Broom menyatakan organisasi sebagaimana halnya individu, memiliki cita–cita dan tujuan. Pada umumnya, tujuan dari suatu organisasi adalah :
mendapatkan keuntungan/penghargaan,
92
mempunyai arti bagi lingkungan,
mendapat dukungan,
dihormati oleh masyarakat
menyediakan produk yang diperlukan dan diinginkan oleh masyarakat,
bebas dari keterbatasan dan kebutuhan yang mendesak,
berpengaruh pada pendapat publik.
Penulis selanjutnya menjabarkan aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas. Dengan adanya humas tentu akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan karena melalui humas, pemerintah dapat melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai kebijaksanaan atau tindakan – tindakan tertentu serta kegiatan – kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas kepemerintahan (publisitas). Hal ini juga dikemukakan oleh John D. Millet bahwa salah satu tugas humas pemerintah yaitu memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintahan yang bersangkutan. Dari hasil penelitian penulis, adapun aktivitas Humas BPKP dalam menjalankan fungsi publisitas melaksanakan beberapa aktivitas. Aktivitas humas terkait fungsi publisitas tidak lepas dari pendokumentasian kegiatan kehumasan baik berupa arsip berita, foto, dan film. Dokumentasi juga digunakan untuk keperluan sumber informasi yang cukup penting mengenai suatu peristiwa (event) dan kegiatan perusahaan lain yang kemudian
93
dianalisis, dievaluasi, dan hingga disimpan sebagai bahan pendokumentasian. Ruslan mengemukakan dokumentasi berkaitan dengan kegiatan menghimpun, mengolah, menyeleksi, dan menganalisis kemudian mengevaluasi seluruh data informasi, dan dokumen tentang suatu kegiatan, peristiwa atau pekerjaan tertentu yang dipublikasikan baik melalui media elektronik maupun cetak dan kemudian disimpan secara teratur dan sistematis. Humas BPKP juga mengelola Website DPRD Provinsi Sulawesi Selatan www.dprdsulsel.go.id
dengan
melakukan
up-dating
konten
secara
berkesinambungan juga sebagai salah satu media publisitas. Dalam hal ini Humas BPKP mengembangkan jaringan kerja berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan sinergi dan kinerja antar mitra kerja BPKP dalam mewujudkan good governance. Website yang merupakan salah satu sarana publisitas yang apabila dikelolah dengan baik akan sangat efektif. Apalagi di tengah kompetisi global semacam ini. Pemanfaatan jaringan internet (misalnya website), berarti menambah variasi media informasi publik. Variasi media berarti memungkinkan variasi kemasan pesan. Ini penting agar pola penyebaran informasi tidak monoton. Selain itu, humas memperhatikan perilaku dan kebutuhan publik dalam mengonsumsi informasi. Ini berkaitan dengan perubahan konsumsi informasi yang membutuhkan kecepatan sumber. Humas sangat terbantu dengan keberadaan website. Ketika organisasi mengaplikasikan teknologi internet dalam operasional organisasi, misalnya dengan memiliki alamat web- maka akan menempel citra tertentu sebagai perusahaan yang lebih berorientasi
94
konsumen dan responsif, informatif, lebih canggih dan berteknologi tinggi, serta lebih dekat dengan pasar intelektual dan “kaum muda”. Humas yang menjalankan fungsi publisitas tidak terlepas dari unsur dasar yaitu kegiatan komunikasi, dan melalui kegiatan tersebut diharapkan terjadi kecukupan informasi antara perusahaan dengan publiknya. Kecukupan informasi merupakan dasar untuk mencegah kesalahan persepsi. Humas merupakan suatu alat atau saluran untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan nasional melalui kerja sama dengan pihak pers, media cetak atau elektronik dan hingga menggunakan media tradisional lainnya. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai aktivitas Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator. Humas mempunyai peran ganda yaitu fungsi keluar berupa memberikan informasi atau pesan – pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi/lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama. Seperti yang dikemukakan PRSA ( Public Relations Society of America ) melalui pembentukan tim “Task force on the stature and role of PR” yang menjelaskan bahwa penjabaran PR dalam tugasnya yaitu sebagai berikut : 1) Pihak PR mampu menjembatani kepentingan antara organisasi dan khalayak publik untuk saling beradaptasi satu sama lainnya. 2) PR berupaya agar
95
organisasi dapat memenangkan kerja sama yang baik dengan pihak khalayak publiknya, baik internal maupun eksternal. Humas adalah fasilitator atau mediator komunikasi antara perusahaan dan publiknya. Satu kaki berdiri di pihak manajemen sedangkan kaki lainnya ada di pihak publik. Sehingga sebagai mediator humas memiliki kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (spoken person) atau tatap muka dan sebagainya. Aktivitas Mediator ini berpedoman pada model two ways traffic communication, yang dirincikan Ruslan sebagai berikut : Berorientasi
demi
kepentingan
tujuan
politis
dan
birokratis
kepemerintahan, Memberikan penerangan dan pendidikan ke masyarakat umum tentang kegiatan pemerintah dan pelaksanaan program kerja pembangunan nasional, Meyakinkan masyarakat atau memasyarakatkan tentang maksud dan tujuan peraturan, langkah – langkah serta kebijaksanaan pemerintah yang ada, Menyampaikan atau memonitor tentang pendapat umum agar peraturan dan perundang – undangan itu senantiasa berdasarkan kenyataan dan dapat diterima oleh masyarakat, Menyampaikan informasi atau pesan tentang keinginan – keinginan, aspirasi, pendapat, dan persepsi masyarakat kepada pemerintah. Memonitor tanggapan (feed back) masyarakat sebagai input atau
96
masukan berguna yang kemudian disampaikan kepada instansi bersangkutan, Yang sangat perlu diperhatikan Humas DPRD dalam menjalankan perannya sebagai fungsi mediator dan publisitas yaitu konsep service of excellent. Dalam konsep service of excellent terdapat empat unsur pokok yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Mungkin mengkomunikasikan melalui media secara perorangan atau melalui korespondensi tertulis, brosur, majalah internal/publikasi, tatap muka, dan via telepon. Salah satu dimensi dari lima dimensi sebagai penentu kualitas pelayanan jasa seperti yang dikutip Philip Kotler yaitu responsiveness, respon atau kesigapan dalam membantu publik dengan memberikan layanan cepat, tepat, dan tanggap serta mampu menangani keluhan secara baik. Humas dapat menjadi corong informasi dari publik kepada pihak perusahaan, atau sebaliknya mampu bertindak sebagai mediator dari perusahaan dan publiknya. Di samping itu pihak humas mampu mempertemukan atau menyampaikan tujuan dan keinginan – keinginan dari pihak publiknya kepada perusahaan atau sebaliknya dari pihak perusahaan terhadap para publiknya (bertindak sebagai komunikator dan mediator). Dalam hal ini terlihat kurangnya pengenalan masyarakat akan tugas DPRD. Aktivitas kehumasan dilaksanakan salah satunya untuk meningkatkan citra DPRD. Kepercayaan masyarakat akan terus meningkat, bila masyarakat telah memahami tupoksi dan kinerja DPRD yang dilaksanakan secara profesional, penuh integritas, etika, disiplin, dan komitmen.
97
Dalam menjalankan fungsinya sebagai publisitas dan mediator, humas harus mengetahui sejauh mana batas pesan / informasi yang dapat dipublikasikan atau pesan/informasi yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka kepada publiknya, khususnya kepada kalangan pers/media massa. Pejabat humas harus dapat memilah – milah dengan pasti mana di antara informasi dan publikasi, atau berita tersebut yang boleh direlease (disiarkan), atau mana di antara informasi tersebut tidak boleh diketahui secara umum , dan bahkan tertutup untuk kalangan pers/wartawan. Sesuai dengan formula, Avoid publicity and with-drawal negative news maka pihak humas harus meneliti atau memilah – milah terlebih dahulu, jenis publikasi, informasi dan berita apa yang boleh dibuka, dan mana yang tidak boleh dibuka (close communication) khususnya kepada pihak pers/wartawan. Tujuan dan proses perencanaan program kerja untuk mengelola berbagai aktivitas humas tersebut dapat diwujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui manajemen humas yang dikelolah secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan hasil dan sasarannya. Hal tersebut juga dapat diwujudkan jika adanya pertukaran pendapat, pesan, dan informasi yang jelas, serta mudah dimengerti oleh kedua belah pihak yang terlibat komunikator dan komunikan di mana pertukaran informasi dilakukan melalui sitem saluran (channel), media massa atau bentuk nonmassa lainnya. Fungsi humas sebagai mediator juga terlihat pada saat penulis melakukan penelitian terkait unjuk rasa yang sering terjadi di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mendapat penjabaran proses yang dilakukan Humas
98
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam menangani unjuk rasa masyarakat. Humas memediasi antar pihak pendemo dengan pihak DPRD. Humas DPRD menampung aspirasi masyarakat dan melakukan mediasi antara pihak pengunjuk rasa dengan pihak DPRD. Jadi dari pihak pendemo akan dipersilahkan masuk ke ruangan dan dipertemukan dengan pihak DPRD (Tim Penerima Aspirasi). Disitu Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berperan sebagai mediator antara masyarakat dan DPRD. Sejauh ini Humas DPRD dalam menjalankan aktivitasnya sebagai fungsi mediator dan publisitas sudah baik, terlihat dari beragam kegiatan yang dilaksanakan DPRD mulai dari kegiatan menganalisis sampai pada kegiatan mengevalusi kegiatannya. Hal ini juga didukung dengan adanya dukungan dari pimpinan DPRD, kredibilitas humas suatu perusahaan atau instansi dumulai dari integritas serta tindakan manajemen pucak. Dalam menjalankan aktivitasnya humas juga sangat memerlukan bantuan dan kerjasama top manajemen sebagai layer pertama sumber informasi yang sah. Penulis juga melihat Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan aktivitasnya sangat didukung oleh komitmen dan kerjasama dari staf humas, hasil kerja secara team work yang solid, professional dan berintegritas tinggi yang humas DPRD utamakan, daripada penonjolan prestasi secara per individual. Terlihat dari pembagian tugas yang dilaksanakan Humas DPRD namun tidak lepas dari kekompakan staf Humas dalam menjalankan aktivitasnya. Ruslan mengemukakan bahwa manajemen humas juga merupakan kerangka karya (frame of work) dari suatu proses
99
manajemen yang menunjukkan adanya pembagian tugas (job description) yang memenuhi persyaratan spesifikasi teknis tertentu yang jelas bagi setiap personel melakukan pekerjaannya masing – masing dalam suatu organisasi. Fasilitas yang memadai yang ada di kantor Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sangat mendukung dan memadai mulai dari alat pengolah data,
alat
dokumentasi,
sampai
kepada
jaringan
internet.
Ruslan
mengemukakan bahwa pelaksanaan aktivitas kehumasan harus didukung dengan sumber – sumber daya teknis yang canggih dan sekaligus sebagai media komunikasinya, seperti kemampuan mengelola dan membuat media komunikasi. Namun semua dukungan yang ada tidak pelak membuat aktivitas Humas DPRD sebagai mediator dan publisitas terlaksana dengan maksimal. Sebagian staf humas mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya aktivitas kehumasan DPRD belum terlaksana secara maksimal masih banyak kekurangan dan kendala. Dari hasil obeservasi dan wawancara, penulis melihat banyak aktivitas – aktivitas kehumasan di DPRD yang telah diprogramkan namun belum berjalan secara maksimal. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan DPRD dan beberapa program kerja kehumasan yang tidak maksimal kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja kehumasan DPRD sekaligus dapat dijadikan indikasi keberhasilan aktivitas humas dalam menjalankan aktivitasnya. Fakta – fakta tersebut semakin mendukung penulis untuk mencari tahu faktor – faktor yang menghambat aktivitas Humas DPRD.
100
2. Faktor – faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mediator dan publisitas Pada bagian ini penulis akan menjabarkan faktor – faktor yang menghambat aktivitas Humas DPRD sebagai fungsi mediator dan publisitas. Aktivitas kehumasan adalah pekerjaan yang kompleks dan tidak mudah, yang mesti ditempatkan sebagai yang utama dan bukan pekerjaan sambilan hal itu terkait dengan peranan humas yang cukup besar demi tercapainya tujuan DPRD. Aktivitas kehumasan DPRD kemudian tidak maksimal sekalipun telah ada pembagian kerja karena kembali lagi bahwa masing – masing staf ternyata memilki tanggung jawab pokok dan kehumasan menjadi tanggung jawab tambahan (multi tasking). Terkait hal tersebut dalam melaksanakan aktivitas kehumasan terkadang terjadi bentrokan antara pekerjaan sehari – hari dengan tugas kehumasan Aktivitas humas terbilang kompleks yang tidak terlepas dari kemampuan melakukan proses komunikasi terus – menerus dan berkesinambungan yang diawali dari aktivitas riset, perencanaan, penetapan program kerja, model komunikasi
yang
diterapkan
hingga
mengevaluasinya.
Ruslan
mengemukakan bahwa prosesnya bukanlah merupkan pekerjaan humas sambil lalu, tetapi bagaimana menggunakan teknik – teknik komunikasi secara efektif, dan pelaksanaan program kerja yang terencana serta terorganisasi, baik secara strategi maupun taktikal pelaksanaan di lapangan yang tepat, objektif, efektif, dan efisien. Dan aktivitas kehumasan tersebut yang dilakukan dengan berbagai aktivitas bukanlah pekerjaan yang mudah
101
atau hanya kerja sambilan, tetapi harus dikelolah secara profesioanl dan serius dengan penuh konsentrasi, karena berkaitan dengan kemampuan humas dalam manajemen teknis dan sebagai keterampilan manajerial agar dapat mencapai tujuan atau sasaran sebagaimana yang direncanakan. Kehumasan di DPRD lebih kepada pemenuhan tanggung jawab dalam hal ini laporan kehumasan, hal ini mungkin dikarenakan kehumasan hanya dianggap sebagai kegiatan pendukung dan bukan sebagai kegiatan inti. Berbagai ketidaksesuaian (mismatch) sering kali terjadi menyangkut keberadaan dan fungsi humas pada suatu organisasi atau perusahaan. Para ahli sering kali berbeda pendapat mengenai struktur dan posisi humas yang paling ideal bagi suatu perusahaan. Karena alasan inilah, maka pembentukan bagian humas kebanyakan dilakukan secara tambal sulam saja yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi yang spesifik perusahaan bersangkutan. Besar kecilnya departemen humas pada suatu organisasi tergantung pada tiga hal yaitu ukuran organisasi atau perusahaan itu sendiri, nilai atau arti penting fungsi humas bagi manajemen, dan karakteristik organisasi dan perusahaan. Ruslan mengemukakan bahwa pada prinsipnya secara struktural fungsi humas dalam organisasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kelembagaan atau organisasi. Humas terkait langsung dengan fungsi top manajemen. Fungsi kehumasan dapat berhasil secara optimal apabila berada langsung di bawah pimpinan atau mempunyai hubungan langsung dengan pimpinan tertinggi (pengambilan keputusan) pada
102
organiasi/instansi bersangkutan. Kedekatan humas dengan top management dapat memberikan pengetahuan yang jelas dan rinci mengenai suatu sistem terpadu, pola perencanaan, kebijakan, keputusan yang diambil, visi dan arah tujuan organisasi bersangkutan. Hal ini perlu agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian pesan dan informasi dari lembaga/organisasi kepada publiknya. Humas juga menemui kendala dalam hal kompetensi sumber daya manusianya. Berbagai tantangan dan perubahan yang luar biasa cepat di era globalisasi ini ditambah dengan membanjirnya informasi melalui berbagai alat atau media komunikasi serba canggih, cepat, dan akurat, memiliki pengaruh cukup besar terhadap peranan humas dalam menciptakan manajemen humas yang modern dan tangguh. Ruslan menyatakan bahwa semua itu menuntut pengujian kemampuan manajerial, maupun segi teknis mengelola manajemen Humas dan menajemen komunikasi pada sebuah organisasi yang maju dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan pata kompetensi yang kian tajam pada era reformasi terbuka. Pekerjaan humas terbilang kompleks sehingga diperlukan SDM yang memikili kemampuan dan skill manajemen kehumasan, sedangkan staf humas yang ada di DPRD tidak ada yang mempunyai latar belakang pendidikan terkait kehumasan. Dalam artian bahwa pengetahuan staf humas akan dunia kehumasn masih terbilang kurang. Hampir semua staf humas belajar sendiri dalam menjalankan aktivitas kehumasan entah melalui literartur, forum
103
kehumasan, dan ada juga yang memang memiliki keahlian di bidang kehumasan. Seorang humas seharusnya memiliki kemampuan cukup komplit. Dia harus memiliki karakter yang merupakan perpaduan seni dengan professional yang baik dalam kemampuan manajerial, teknis, motivator, komunikator, perencanaan, pelaksanaan, hingga mengevaluasi program kerja, dan sebagainya. Keberadaan seorang humas, yang tidak hanya memiliki keterampilan (skill) tetapi berpengalaman sebagai seorang komunikator, mediator, dan hingga persuader, tetapi juga harus didukung dengan sumber – sumber
daya
teknis
yang
canggih
dan
sekaligus
sebagai
media
komunikasinya, seperti kemampuan mengelola dan membuat media komunikasi. Tentunya dengan pengetahuan tentang kehumasan yang kurang staf humas mendapat
banyak
tantangan.
Berbicara
mengenai
tantangan
dalam
menjalankan fungsi humas sebagai publisitas, salah satu tantangan yang paling mendasar menurut Humas DPRD yaitu mengenai prinsip – prinsip pengolahan data dan informasi. Baik dari segi ketepatan waktu serta data dan informasi yang disampaikan. Humas harus siap mengupdate informasi setiap saat karena masyarakat selalu menginginkan informasi yang uptodate. Menurut F. Rachmadi, salah satu prinsip pengolahan data yaitu penyajian informasi tidak konsisten akan dapat menimbulkan salah penafsiran dan informasi yang dihasilkan tidak tepat waktu (up to date) biasanya kurang bermanfaat hasilnya, karena secara aktualisasi dan faktualisasi sudah
104
ketinggalan. Dalam melakukan publisitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami tantangan terkait informasi yang harus update setiap saat. Ada banyak hal yang masih perlu ditingkatkan Humas DPRD dalam menjalankan aktivitasnya, adanya tuntutan pengujian kamampuan praktisi humas baik segi kemampuan manajerial, maupun segi teknis mengelola manajemen
humas
dan
manajemen
komunikasi
pada
sebuah
organisasi/perusahaan yang maju dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan, atau kompetisi kian tajam pada informasi era terbuka. Yang menjadi tugas berat humas yaitu mencegah munculnya informasi negatif tentang perusahaaan yang dimuat di media, karena hal ini menyebabkan opini publik bisa terbentuk dengan sangat cepat. Sekali informasi negatif muncul di media, maka opini publik bisa terbentuk dengan sangat cepat. Dampaknya citra perusahaan akan jatuh. Keberhasilan Humas dalam mencegah munculnya informasi ini bisa dijadikan indikator keberhasilam kerja seorang humas. Kualitas liputan berita media sangat dipengaruhi oleh kualiatas hubungan humas dengan media. Sehingga kembali lagi perlunya DPRD menjalin hubungan baik dengan pihak media. Sangat penting bagi Humas dalam hal ini Humas DPRD untuk bekerjasama dengan media dalam kondisi apapun. Tidak hanya menghubungi media di saat media dibutuhkan. Humas adalah mitra kerja media, setiap saat saling membutuhkan. Hal – hal yang membuat munculnya berita – berita negatif yaitu ketika tersumbatnya saluran komunikasi, humas gagal
105
memposisikan diri sebagai dominat-coalition, dan hubungan media yang kurang baik. Kecenderungan ini terjadi juga karena humas hanya semata – mata berdiri dari sudut kepentingan perusahaan/instansi. Akibatnya informasi yang diberikan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Padahal humas adalah mediator antara perusahaan dengan publik. Karena itu kepentingan publik semestinya dipikirkan. Masih banyak hal yang perlu diperhatikan, dibenahi, dan disempurnakan oleh Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait aktivitasnya dalam menjalankan fungsi sebagai mediator dan publisitas. Terutama dalam meningkatan profesionalisme humas sebagai ujung tombak pengelolaan informasi. Hal tersebut dapat dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, penguatan struktur dan infrastruktur, sistem dan prosedur, komunikasi organisasi, audit komunikasi, serta manajemen komunikasi krisis, dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Sangat diharapkan aktivitas Humas DPRD dapat mengembangkan sistem pengelolaan Kehumasan di DPRD demi tercipta tata kelola Kehumasan DPRD sesuai SOP (Standard Operating Procedures) sehingga kegiatan kehumasan dapat terlaksana secara optimal, efektif, dan efisien yang transparan dan akuntabel sekaligus sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan,maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Aktivitas
Humas
DPRD
Provinsi
Sulawesi
Selatan
dalam
menjalankan fungsinya sebagai mediator memfokuskan kinerjanya pada publik eksternal dan dalam fungsi publisitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kliping dan pendokumentasian semaksimal mungkin terkait kerja anggota dewan serta mengelola website dprdsulsel.go.id sebagai salah satu wadah penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang akan atau telah dilakukan oleh anggota dewan. 2. Adapun faktor pendukung dan penghambat aktivitas Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas yaitu:
Adanya fasilitas yang memadai seperti ketersediaan teknologi dan jaringan komunikasi serta adanya pembagian kinerja yang snagat spesifik sehingga diharapkan mampu memudahkan kinerja kehumasan itu sendiri.
Sedangkan faktor yang menghambat yakni Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang berkompetensi serta
107
manajemen
kelembagaan
yang
sudah
usang
sehingga
menyulitkan humas untuk beradaptasi sesuai tuntutan zaman.
B. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan memberikan saran untuk perbaikan yang mungkin dapat bermanfaat bagi Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:
Meningkatkan profesionalisme humas sebagai ujung tombak pengelolaan informasi, dapat dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta penguatan manajemen komunikasi dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan pemerintahan yang baik
Website dprdsulsel.go.id harus difungsikan dengan baik lagi terutama dalam hal pemberitaan yang disajikan harus up to date agar masyarakat tidak kekurangan informasi tentang kinerja anggota DPRD Prov.Sulawesi Selatan.
108
DAFTAR PUSTAKA Anggoro, Linggar. 2001. Teori & Profesi Kehumasan. Jakarta: Bumi Aksara Bungin, Burhan, 2001. Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press. Bungin, Barhan & Rachmat Kriyanto. 2007. Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Cutlip, M. Scoot, dkk. 2009. Effective public Relations. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Effendy, Onong Uchyana. 2009. (a). Human Relation & Public Relation. Bandung:Remaja Rosdakarya ----------. 2009. (b) Ilmu Komunikasi. Teori dan Praktek. Bandung:Remaja Rosdakarya Felber, Terry. 2002. Kiat Praktik Komunikasi. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer Kriyantono, Rachmad. 2008. Teknik Jakarta : Prenada Media Group.
Praktis
Riset
Komunikasi.
Kusumastuti, Frida. 2004. Dasar-Dasar Humas, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. Moore, Frazier. 2004. Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Mulyana, Deddy. 2002. Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Rumanti, Maria Assumpta. 2002. Dasar-dasar Public Relations: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Grasindo. Ruslan,
--------.
----------.
Rosady. 2001. Etika Kehumasan. Jakarta:Raja Grafindo Persada 2008 .Metode Penelitian Jakarta:Rajawali Pers.
Public
Relations
2010. Manajemen. Public Relations Jakarta:Raja Grafindo Persada
109
Konsepsi
&
&
Aplikasi.
Dan
Komunikasi.
Media
Komunikasi.
Sylvia
Moss, dan Stewart L Bandung:Rosdakarya
Tubbs.
2008. Human
Communication.
Soemirat, Soleh dan Elvinaro Ardianto. 2004. Dasar-dasar Public Relations. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Sugiyono.2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Thomas, Colin Coulson. 2005. Pedoman Praktis untuk PR. Jakarta: Bumi Aksara Widjaja, 2008. Komunikasi. Komunikasi & Hubungan Masyarakat. Jakarta:Bumi Aksara
Sumber lain : Sudartama,
Enaliya. 2013. Peran Manajemen Public Relation. http://belajarkomunikasilagi.blogspot.com. Diakses pada 10 Februari 2015.
Kurnia, Ahmad. 2010. Peran Dan Fungsi Profesional Public Relations Dalam Organisasi. http://manajemenkomunikasi.blogspot.com . Diakses pada 13 Februari 2015. Astuti, Suci. (2012). Fungsi Public Relations Pt. Inco, Tbk Dalam Upaya Meningkatkan Citra Perusahaan. Skripsi S1 pada FISIP UNHAS : tidak diterbitkan. Megawati, Agita. (2011). Peran dan Fungsi Humas Sekretariat DPRD Provinsi D.I.Y Dalam Meningkatkan Tata Komunikasi Public. Skripsi S1 pada FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta : tidak diterbitkan.
110
LAMPIRAN
Pedoman Wawancara Informan A. Wawancara Humas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 1. Bagaimana aktivitas yang anda lakukan dalam menjalankan pekerjaan anda sebagai staf humas? 2. Tahukah anda dengan tupoksi humas ? 3. Apa yang anda ketahui tentang mediator dan publisitas? 4. Bagaimana humas berperan sebagai mediator? 5. Bagaimana humas menjalankan publisitas? 6. Dari semua yang telah direncanakan apakah semuanya berjalan sesuai rencana? 7. Pernahkah anda membaca peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang standar kehumasan pemerintah? 8. Bagaimana cara humas menentukan tingkat keberhasilan kerja? 9. Apa menurut anda yang menjadi tantangan pelaksanaan rencana kerja sebagai mediator? 10. Apa menurut anda yang menjadi tantangan pelaksanaan rencana kerja publisitas? 11. Apa menurut anda yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan rencana kerja publisitas? 12. Apa menurut anda yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan rencana kerja mediator? 13. Bagaimana proses kerja mediasi untuk contoh kasus demonstrasi/reses?
14. Bagimana proses kerja publisitas untuk contoh kasus demonstrasi/rapat dewan/reses? 15. Fasilitas apa saja di kantor ini yang mendukung kinerja anda? 16. Fasilitas apa saja yang perlu diadakan untuk mendukung kinerja anda?
B. Wawancara anggota DPRD Provinsi Sulsel dan sekretaris DPRD 1. Apa saja urusan anda yang berhubungan dengan humas? 2. Bagaimana menurut anda tentang standar tata kelola humas di kantor ini? 3. Bagaimana humas seharusnya berperan sebagai mediator? 4. Bagaimana seharusnya humas menjalankan publisitas? 5. Dari semua yang telah dikerjakan oleh humas apakah semuanya berjalan sesuai harapan anda? 6. Apa menurut anda yang menjadi tantangan pelaksanaan rencana kerja humas sebagai mediator? 7. Apa menurut anda yang menjadi tantangan pelaksanaan rencana kerja humaspublisitas? 8. Apa menurut anda yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan rencana kerja humas publisitas? 9. Apa menurut anda yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan rencana kerja humas mediator? 10. Bagaimana seharusnya proses kerja mediasi humas untuk contoh kasus demonstrasi/reses?
11. Bagimana seharusnya proses kerja publisitas humas untuk contoh kasus demonstrasi/rapat dewan/reses? 12. Fasilitas apa saja di kantor ini yang mendukung kinerja humas? 13. Fasilitas apa saja yang perlu diadakan untuk mendukung humas?
