Kartu Pemantauan Legislasi Harian

www.parlemen.net

Kartu Pemantauan Legislasi Harian Nama RUU Tanggal Pembahas Agenda Tempat Nama Pemantau A.

PROSES

Jumlah peserta yang hadir Mulai rapat Selesai rapat Jenis Rapat Orang lain yang diundang

Sifat Rapat Pimpinan Rapat B.

RUU Pemerintahan Aceh 17 April 2006 Pansus Pembahasan DIM R.rapat Baleg ES dan CA

28 orang (sesuai daftar hadir) 09.30 18.15 raker 1. Sofyan djalil 2. M. Ma’ruf 3. Abdul Gani Abdullah 4. Abdul Wahid [terbuka] Ferry Mursyidan Baldan

SUBSTANSI

Isu yang berkembang

Dokumen yang beredar: Metode Pembahasan

1. 2. 3. 4. 5. 6. -

Batas wilayah Aceh Kawasan khusus Penggabungan Wilayah Kawasan perkotaan kewenangan pemerintah pusat kewenangan pemerintah Aceh

Pansus membahas RUU PA per nomor urut DIM yang dimulai dari DIM nomor 72. pimpinan sidang memimpin sidang dengan memberikan kesempatan kepada fraksi untuk mengemukakan pendapatnya tentang DIM yang sedang dibahas. Jika terjadi kesepakatan, maka rumusan pasal diserahkan ke timus. Sedangkan jika terjadi perdebatan sengit antar fraksi di Pansus RUU PA, maka rumusan pasal diserahkan ke Panja

Catatan khusus: DIM 72 : batas-batas wilayah Aceh PDIP : Mengacu pada batas-batas yang ada PBR : harus disebutkan dengan jelas batas-batas dengan provinsi lain, terutama dengan sumut PKS : harus disebutkan koordinatnya dengan jelas PG : pembatasan Aceh-sumut harus disebutkan dengan tegas. jika belum diatur tentang

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net batas wiayah tersebut, dicantumkan dalam penjelasasn saja. Tapi jika sudah diatur di UU lain, maka ikut UU ybs menanyakan perbatasan wilayah lautan (mengingat garis pantai tidak lurus) jika koordinat diatur ? PD : penentuan batas wilayah jangan diletakkan di penjelasan pasal, tetapi dicantumkan dalam batang tubuhnya. Perlu juga mengatur tentang perbatasan dengan luar negeri Pemerintah : mengacu pada Undang-Undang 18/2001. masalahnya bukan dalam penentuan koordinat, tapi ada desa yang tidak mau dimasukkan dalam suatu wilayah yang sudah ditentukan koordinatnya. Dan selama ini tidak ada permasalahan menonjol mengenai perbatasan sumutaceh. Tapi untuk kepentingan ke depan, masalah koordinat bisa jadi masalah penting yang harus dipikirkan bersama. Ketentuan yang disepakati : batas2 wilayah Aceh dimasukkan dalam penjelasan umum dengan persetujuan bersama antara pemerintah Aceh dan pemerintah RI. Yang paling penting tidak ada pengulangan. DIM 79 : penentuan kawasan khusus PKB dan PAN : ayat (2), 3 an 4 dirangkaikan dalm DIM 80 PBR : kawasan sendiri jangan ditentukan oleh pemerintah BPD : sependapat dengan pemerintah Pemerintah : kawasan khusus tidak dalam rangka pembentukan pemerintah daerah, karena bisa menimbulkan kecemburuan. Karena tidak seluruh aspek merupakan kewenangan pemerintah daerah. PDIP: masih ada dua substansi yang lemah, apa yang dimaksudkan dengan kawasan khusus? Kalau menyangkut lintas sektoral maka menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tapi mekanismenya dengan input dari daerah. – –

yang sudah diatur dalam UU yang sudah ada itu seperti apa? apa yang perlu diatur dengan UU ini, yang sifatnya khusus saja, yang sudah diatur gak perlu dibahas lagi.

PG : kawasan khusus bersifat lintas sektoral dan lintas daerah, maka kewenanganya ada di pemerintah pusat. FPD : Botom up proses itu ngga ada sanksi nya kalo pemerintah gak melakukanya. Maka perlu dimaksukan dalam penjelasan akibat kalau prose botom up itu dilakukan oleh pemerintah. PKB : Kenapa kewenangan penentuan daerah khusus ini tidak diserhkan saja kepada daerah, dengan koridor yang ditentetukan. Karena pemerintah daerah lebih tau kondisi daerah nya. PKS : Penentuan daerah khusus harus dengan partisipasi penuh dari masyarakat aceh. UU 32 pasal 9 (4) juga sudah dijelaskan tentang apa itu kawasan khusus. Ada 2 pengalaman di aceh, yaitu sabang dan aceh utara. Seringkali istilah ini tidak dimaknai secara benar, Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net sehingga kita sering disebut sebagai weak nation. BPD : – kewenangan bisa inisiatif pemerintah dengan melibatkan daerah, atau sebaliknya. – Untuk menentukan kawasan khusus ini pemerintah pusat harus lebih dulu memperhatikan daerah PBR : kawasan khusus ini dimiliki oleh pemerintah daerah. PDS : istilah yang diperdebatkan jangan hanya deklaratif saja Golkar : Kalau di bidang ekonomi maka harus ada kewenangannya di pemerintah pusat. Karena zona-zona ini titik beratnya adalah ekonomi maka dia harus berada pada kewenangan pusat. Harus juga membuat aturan2 yang mengatur hubungan antara kawasan khusus itu dengan kabupaten. Kewenangan harus melalui persetujuan bersama. Pemerintah : intinya bagaimana kawasan khusus ini dapat memberikan manfaat. Ferry: – jenis dari kawasan khusus perlu ditegaskan – bentuk aturan yang mengatur pembentukan kawasan khusus ini (perpres atau PP) – peran daerah dalam kawasan khusus tiga masalah ini akan dibawa ke Panja. DIM 85-86: tentang penggabungan wilayah, MASUK Panja DIM 87 tentang kawasan perkotaan Pemerintah : Isinya merupakan copy an dari UU 32 dan UU 18. jika klausul ini dimasukkan dalam RUU PA maka berlaku lex specialis. Namun jika tidak dimasukkan dan tetap membiarkan klausul ini trsebar dalam Uulain, maka juga tidak ada masalah. Hal ini hanya merupakan masalah teknis saja. Jadi pemerintah memilih untuk memasukkan saja meskipun telah diatur dalam UU 18 Komentar terhadap sikap PDIP dari Ferry : ketentuan yang dihapus tersebut bukan berarti PDIP tidak setuju, melainkan karena sudah diatur di UU lain. PKB: dari segi kekuatan hukum, lebih kuat jika dimasukan kedalam RUU ini. PDIP: belum disepakati apakah hal-hal yang bersifat umum perlu dimasukan atau hanya hal-hal yang bersifat khusus(dikecualikan) saja. PKS apa maksud pemerintah memasuk2an pasal yang sudah ada dalam UU 32 dan UU 18. ada maksud khusus atau tidak. PG: diatur lagi di RUU PA, mengantisipasi jika klausul di UU lain tersebut berubah. Ketentuan yang disepakati : DIM 87 masuk ke Timus. DIM 100-103 tentang kewenangan pemerintah


www.parlemen.net DIM 100-101 masuk ke timus DIM 102 PDIP : dihapus karena telah diatur dalam UU 32/2004 PPP : seperti dalam rumusan DIM PAN : sama dengan PPP PKS : istilah yustisi diganti dengan kekuasaan kehakiman dan menanyakan : 1. perbedaan ketentuan dalam MoU dan DIM versi Pemerintah ? 2. PKS bersikap bahwa DIM versi pemerintah tidak perlu mengatur tentang kebebasan beragama PKB : seperti dalam rumusan DIM PBR : sama dengan PKS ditambah ketentuan tg pertahanan luar Golkar : perlu diatur dan dijelaskan secara eksplisit batas kewenangan pusat-daerah PD : simbol negara-bangsa dalam konteks NKRI yaitu adanya kewenangan pemerintah pusat PDS : UU ini hanya untuk menyenangkan masyarakat aceh Pemerintah : MoU dan DIM versi pemerintah berbeda karena telah disesuaikan berdasarkan proses partisipasi bottom up yang melibatkan seluruh elemen masyarakat aceh. Adapun kebebasan beragama yang disikapi PDKS termasuk dalam kewenangan pemerntah pusat. Mengenai ketentuan dalam DIM 79 tentang kawasn khusus, tidak ada kontradiksi dengan DIM 101 Sessie II Mulai 14.15 WIB Permadi: Menanyakan adanya amplop yang beredar, apakah ini dari pemerintah atau dari mana? Karena itu perlu adanya klarifikasi, jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang bicara ke wartawan misalnya PKS PKS: Meminta Permadi untuk tidak berbicara menyebut nama PKS, untuk kebersamaan. Permadi: itu justru pujian untuk PKS Ferry : menghimbau agar anggota Pansus membahas tentang materi RUU PA terlebih dahulu DIM 103 golkar: selain yang ada dalam 6 kewenangan, pemerintah perlu kewenangan-kewenangan lain. Misal pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan arah kebijakan umum. Demikian juga hak-hak lain seperti pengelolaan kawasan khusus, perlu dirinci sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Harus jelas kewenangan apa saja yang dimiliki PDIP Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net Kalau sudah ada aturan umum yang berlaku, tetap diatur dalam UU PA, karena kalau aturan itu diubah apakah UU PA juga perlu diubah. PAN Ayat (3) ini gak perlu ada, karena akan menimbulkan kewenangan yang tak terbatas pada pemerintah pusat. PKS ada beberapa hal yang perlu disampaikan ,UU PA harus bisa memberikan pijakan yang kuat tentang keberadaan otonomi khusus di aceh. Karena di Indonesia tidak kuat, PKS sepakat kita membuat aturan yang lebih jelas dan rambu2 yang kita sepakati bersama untuk mencegah kerawanan sosial di NAD. Untuk DIM 102, jangan sampai kewenangan ini menjadi kesewenangan karena terlalu banyak wewenang. Otonomi harus lebih menitikberatkan kepada aspirasi. BPD sepakat dengan pemerintah PBR hampir sama dengan pemerintah, tapi masalah kewenangan diusulkan menjadi 2 ayat, sebagaimana dalam DIM. PD DIM 103 harus diformulasi ulang, karena mereduksi DIM 102 Dengan adanya kekhususan tersebut justru menimbulkan kekacauan hukum dan dapat menimbulkan derogasi terhadap pasal sekarang dengan pasal terdahulu – politik perundang-undangan kita seperti apa? Karena bila tidak jelas akan selalu muncul permasalahan2 di tengah jalan. Semua undang-undang berlaku untuk aceh, kecuali halhal khusus yang perlu dirumuskan secara berbeda. – otonomi jangan menimbulkan negara dalam Negara – –

PKB : mencari keseimbangan, bagaimana peruntukkan desentraslisasi riil dalam rangka otonomi khusus. Tujuannya harus dalam rangka mengembangkan kreativitas daerah PDS : perumusan dalam DIM 103 bersifat konradiktif Pemerintah : yang dimaksud dari ayat (3) pasal 7 akan memperjelas otonomi khusus. Sejalan dengan pasal 18 UUD 45 ada hubungan wewenang pemerintah pusat dan daerah. Lebih rinci apa saja kewenangan pusat dan pemerintah akan diatur dalam PP. Ada 30 urusan yang sedang kami inventarisir, mana yang menjadi kerwenangan daerah mana yang menjadi kewenangan pusat. Menurut logika hukum, ketentuan khusus tidak dapat merubah ketentuan umum. Sehingga tidak mungkin mengeliminir DIM 103 Pimpinan: dibawa ke panja atau diputar lagi? FPG: kewenangan diluar 6 itu apa lagi? Karena tidak mungkin semua kewenangan dipegang oleh pemerintah pusat. Maka segala hal yang berkaitan dengan aturan khusus harus ada ramburambu yang jelas. Jangan sampai nanti kewenangan lain ini melampaui kewenangan yang ada dalam UU.


www.parlemen.net

PDIP UU 32 lebih jelas mengatur dibanding RUU PA. Perlu diidentifikasi apa saja secondary function yang bisa diserahkan ke daerah. Kewenangan NKRI secara structural bersifat vertical.Dalam praktek negara kesatuan yang menguunakan unsur praktek federal, tapi unsur pokoknya tidak berubah, tidak divison of power, adanya delegation of authority. Makanya perlu dirumuskan, apa secondary function itu. Mana yang bisa diserahkan sekarang, mana yang belum diserahkan sekrang dan mana yang tidak bisa diserrahkan sama sekali.

ada ada saja bisa

PDIP siapkah pemerintah kalau ada permintaan dari daerah-daerah lain tentang PP serupa yang memuat kekhususan sebagaimana Aceh. PD: tidak ada hal yang sangat krusial, hanya saja secara hukum akan sulit di lakukan. Misalnya kata peraturan perundang-undangan, bisa saja ditafsirkan bahwa PP bisa menegasikan peraturan dalam UU. Pemerintah pusat tetap melaksanakan pengawasan terhadap kewenangan yang diberikan kepada daerah PBR : jangan pernah ada hal yang terselubung mengenai kewenangan di luar 6 kewenangan itu DIM 103 dibawa ke Panja DIM 105 : persetujuan DPRA terhadap setiap kebijakan pemerintah pusat PDIP salah satu pilar dari negara kesatuan yaitu, struktur vertikal kewenangan tidak berubah. Keputusan DPR tidak memerlukan persetujuan dari DPRD. Pasal 8 ini tidak seyogyanya mencatumakan mekanisme approval system, karena secara tidak langsung akan merupakan sistem negara federal. PPP ngga ada komentar PKB pada prinsipnya bahwa tergantung pada konsensus kita, tentang prinsip-prinsip negara kesatuan. Kalau aspirasi masyarakat adalah desentralisasi, maka ya desentralisasi. Areanya bukan lagi perdebatan teoritik tapi area konsensus. PBR sama dengan pemerintah, tidak memakai kata persetujuan tapi dikonsultasikan dengan DPRA. PDS tidak layak kalau ada pengaturan bahwa DPR pusat harus mengkonsultasikan dengan DPRA. Tapi diganti dengan menampung aspirasi DPRA. PD Konsultasi dan persetujuan diganti dengan kata pertimbangan. Kata persetujuan mencerminkan bahwa DPRA lebih tinggi dari DPR. Tapi harus dibuat konstruksi positif, bahwa pertimbangan itu tidak menimbulkan konsekuensi apapun. Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net

PPP Dengan memberikan persetujuan, bukan berarti kedudukan DPRA lebih tinggi dari pemerintah pusat. perumpamaannya seperti anak yang meminta pendapat kepada ayahnya PAN Yang kita inginkan dari pengaturan ini adalah agar tidak mendapatkan penolakan dari DPRA. Kalau rencana kebijakan boleh saja dikonsultasikan. Hal ini menunjukkan peningkatan partisipasi dari masyarakat Subtansinya disetujui oleh PAN dengan tidak mengingkari NKRI. PKS PKS sepakat dengan usul pemerintah, substansi ini sebagai pengakuan negara terhadap kekhususan aceh. Hal ini tidak membahayakan karena dimaksudkan sebagai penhormataan terhadap satuan-satuan masyarakat aceh yang bersifat khusus, sebagaimana yang telah diatur dalam MoU Pemerintah 105, 106, 107 adalah satu semangat.perdebatan dari DIM sebelumnya yang sangat panjang adalah menyangkut hal yang sama dengan DIM 105. apa yang dimaksud dengan kepentingan khsusus ini perlu dielaborasi. Ide ini dari MOU. Pimpinan 1. Limitasi yang ditawarkan pemerintah 2. kekhususan DPRA apa saja? 3. Syarat administrative dalam pemekaran wilayah, apakah masuk dalam persetuan DPRA juga? PDS perlu disebutkan dengan jelas kekhususan tersebut meliputi apa PKB paradigma undang-undang tidak hanya hukum tapi juga politik, jadi PKB setuju. PAN tidak ada penambahan PD PD memahami semangat 105,106 ini. Hanya bagaimana UU ini menjelaskan bahwa pemerintah dalam membuat persetujuan internasional yang berhubungan dengan aceh harus dengan persetjuan DPRA dan bukan DPR. Bagaimana pertanggungjawabkan konstitusional nya? PPP harus ada penjelasan dari kekhususan ini PDIP bagaimana suatu interaksi yang lebih intens bukan saja dengan struktu kewenanga, tapi juga aceh dengan Indonesia. Dengan negara yang lebih luas bagaimana sebuah aturan dibicarakan dengan stakeholdernya. Sepeti UU No. 18 perlu mempertimbangkan dengan sungguh2 melalui suatu konsultasi. PDIP juga mengakui central government harus menmpertimbangkan stakeholdernya di daerah, tapi pilar pokoknya tetap tidak boleh berubah. PDIP setuju dengan proses persetujuan dan konsultasi kepada DPRA, asalkan masih dalam koridor NKRI. Tapi bagaimana akibat hukumnya jika DPRA yang dimintai persetujuan Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net tidak memberikan persetujuannya? PKB yang disebutkan oleh PDIP dan PPP baru tataran teoritis, yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kalau justru tidak ada persetjuan. Yang perlu diperhatikan adalah masalah pemekaran. ALA dan ABAS, meminta pemekaran tanpa persetujuan DPRD. Bagaimana kalau sebuah pemekaran tidak setujui oleh pemerintah daerah. Secara normatif cukup jelas, tapi operasionalnya bagaimana? Kalau tidak ada persetujuan. PD Memang kalau hanya melihat sebuah logika, apakah DPR perlu mendapatkan persetjuan kepada DPRD dipahami sebagai sesuatu yang janggal tapi masih bisa kita diskusikan. Pemerintah perlu ada memformulasikan lebih lanjut, pada waktu itu yang memformulasikan temanteman GAM yang tidak begitu familiar dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Menjawab pertanyaan permadi, ukuran akibat hukum ditentukan oleh hirarki kekuasaan dan asas kepentingan yang lebih besar. Fery: 1. apakah yang dimaksud dengan persetujuan internasional. 2. criteria kekhususan 3. bentuk persetujuan 4. objek kebijakan yang mendapat persetujuan 5. kebijakan administratif definisnya seperti apa? 6. Kalau tidak ada persetujuan bagaimana

internasional

ini

adalah

perjanjian

kesepakatan : DIM 105-108 pending dulu DIM 110-115 : kewenangan pemerintah Aceh PDIP : Aceh bukan subjek hukum internasional, sehingga DIM diatas dihapus saja PD Tidak menjadikan kerjasama dengan lembaga internasional sebagai persoalan yang mengganggu NKRI. Perlu ada formulasi bentuk pengawasan pusat terhadap kerjasama ini. PPP diusulkan tetap PAN ada dua catatan: 1. tidak dalam entitas negara 2. peraturan presiden dilimitasi waktunya PKS usulan pemerintah memang sangat baik, free will adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, draft yang dibuat pemerintah adalah upaya untuk mengembangkan potensi free will yang ada di daerah. PKS mendukung pasal ini.


www.parlemen.net Golkar : pemerintah daerah wajib mengembangkan pagelaran budaya di tingkat internasional PKB dinamika globalisasi harus diantisipasi, karena bisa terhajadi joint2 yang di luar MOU. PBR : sependapat dengan pemerintah, namun pelaksanannya harus diatur dalam Qanun PDIP : memerlukan penjelasan tentang lembaga-lembaga internasional yang dimaksud. Setuju dengan dinamika globalisasi tanpa merefleksikan entitas Negara. Tapi bagaimana merumuskannya? 109-115 masuk ke panja

DISCLAIMER: Informasi dalam dokumen ini merupakan hasil catatan pemantauan tim pemantau www.parlemen.net terhadap pembahasan suatu rancangan undang-undang yang dilakukan dalam rapat terbuka, dengan tujuan mendorong kebebasan memperoleh informasi dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang. PSHK maupun tim pemantau www.parlemen.net tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan dokumen ini di luar tujuan tersebut. Segala informasi yang terkandung dalam dokumen ini memerlukan konfirmasi ulang dan penelitian lebih lanjut. Dokumen ini bukanlah notulensi resmi dari Pemerintah ataupun DPR-RI.


Kartu Pemantauan Legislasi Harian

Recommend Documents