Rekan Mandiri, Hasil pantauan media mulai tanggal 19 - 26 April 2013, sebanyak 17 artikel tentang PNPM Mandiri diterbitkan di surat kabar nasional, lokal dan online. Berikut ringkasan pemberitaannya. Harian Seputar Indonesia menuliskan tentang hibah pemerintah Amerika (AS) sebesar USD 600 juta (Rp5,8 triliun) yang diberikan kepada pemerintah Indonesia melalui Millenium Challenge Corporation (MCC). Hibah yang dikucurkan secara bertahap selama 5 tahun untuk Program Compact ini bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel menyampaikan bahwa hibah ini diberikan karena AS menilai peran Indonesia sangat penting di kawasan Asia. “Indonesia penting dalam skalanya, terutama bagi stabilitas bisnis regional,” tuturnya. Chief Executive Officer MCA-I, J W Saputro menuturkan, proyek kemakmuran hijau akan menyedot dana USD332,5 juta, proyek kesehatan dan gizi mendapat USD 131,5 juta, dan proyek pengadaan barang serta jasa USD 50 juta. Untuk proyek kesehatan dan gizi berbasis masyarakat, bekerjasama dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas, atau PNPM Generasi. Dalam prosesnya, MCA-I membuat memorandum of understanding (MoU) dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan sejumlah program. Harian Analisa - Keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diberikan kepada usaha menengah mikro maupun memberikan hasil positif sehingga harus dipertahankan. Hal ini disampaikan Wapres dalam sambutannya dalam acara penyerahan PNPM Mandiri dari pihak perbankan kepada sejumlah pengusaha menengah mikro. Menurutnya, pemerintah sepakat bahwa program tersebut akan terus dilaksanakan dalam upaya memberdayakan masyarakat. “Satu hal positif adalah program ini juga bisa memberikan lapangan kerja,” tutur Boediono. Dikatakan pula, masih banyak pengusaha mengengah mikro yang membutuhkan pinjaman dana dari perbankan, sehingga kondisi tersebut harus diantisipasi. Akung Laksono menegaskan, dalam pemerintahaan saat ini, PNPM Mandiri memang menjadi perhatian dan diharapkan akan terus berlanjut. Dari hasil laporan yang masuk, program ini sangat berhasil dalam membantu pengusaha menengah mikro yang kesulitan dana. Radar Madura - Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (Bappemas) Sampang siap memulai program PNPM Mandiri Perdesaan 2013 yang ditandai dengan diadakannya lokakarya PNPM Mandiri Perdesaan di Pendapa Sampang. Selain itu, juga dilakukan penyerahan bantuan langsung kepada masyarakat (BLM) yang diserahkan kepada masingmasing camat oleh bupati. Seperti disampaikan Kepala Bappemas Sampang, Ali Wafa, lokakarya ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi kepada semua lapisan masyarakat yang berkaitan dengan program PNPM. Diharapkan, pelaksana program dan pelaku PNPM
bisa paham tahapan-tahapan yang sudah dan akan dilalui program PNPM Mandiri Perdesaan.Pihaknya memaparkan, BLM se-Kabuparen Sampang berjumlah Rp 37 miliar lebih yang dialokasikan sesuai dengan usulan masyarakat dan musrenbang. “Ada tiga point tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, yakni meningkatkan pemberdayaan akses infrastruktur di perdesaan, menambah lapangan kerja baik bagi penerima dan pihak pendamping serta konsultan, dan juga untuk mengurangi angka kemiskinan,” ucap Bupati Sampang A. Fannan Hasib. Program ini diharapkan benar-benar mengurangi kemiskinan di Sampang. Maka dari itu, pihaknya berharap tokoh masyarakat bisa ikut mengoptimalkan pengawasannya sehingga pengerjaan di lapangan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Pemberitaan PNPM Mandiri di media dapat diakses secara online melalui tautan berikut ini: http://pnpm-support.org/what-media-says Salam, Tim Komunikasi PNPM Support Fasility (PSF) twitter: @pnpm_support -------------------------------------------------------------------Weekly Summary Report PNPM Mandiri Periode : 19 April – 26 April 2013
PNPM Mandiri LKM Glugur Kota Percontohan di Medan, (Analisa, 18 April 2013) (Perkotaan) Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Maju Bersama Kelurahan Glugur Kota Medan mendapat kategori sebagai pilot percontohan untuk kota Medan. Ketua LKM Maju Bersama, Kahirul Asnan kepada AnalisaMenyebutjan bahwa LKM tersebut mendapat rating 10 dari 149 kelurahan di Kota Medan dalam rangka program peningkatan pendapatan masyarakat berbasis komunitas (PPMK). Pihaknya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri memberikan pinjaman bagi masyarakat yang produktif, yaitu pinjaman bergulir sebesar Rp 500 ribu selama 10 bulan. Jika pinjaman tahap pertama dilunasi dengan baik, maka digulirkan kembali pinjaman tahap II sebesar Rp 1 juta. Berdasarkan penilaian pinjaman ini, pihaknya mendapat kategori sebagai pilot percontohan untuk Kota Medan. Saat ini program tersebut berjalan lancar karena di atas 90 persen pengembaliannya Hal ini berpotensi untuk mengembangkan usaha-usaha baru. “Kami tidak
ada apa-apanya tanpa bimbingan, arahan dari Tim Senior Fasilitator Kelurahan (Fasel). Saat ini, kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang menjadi binaan LKM Maju Bersama sebanyak 16 yang memproduksi bumbu dapur keripik ubi, kerajinan jahit menjahit, kuliner dan makanan,” ujar Kahirul.
Minta Jalan Akses, (Kaltim Post, 19 April 2013) Perbaikan jalan akses Kecamatan Penyinggahan kejalan trans Kalimantan (KubarSamarinda) melintasi Kecamatan Muara Pahu diharapkan sudah diperbaiki pada 2014. Camat Penyinggahan, Mas’ud menyampaikan bahwa perbaikan kases jalan termasuk salah satu dari 37 program usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang 2014). Mas’ud mengharapkan, jalan tembus dari ibu kota kecamatan Penyinggahan ke ibu kota kabupaten melintasi Kecamatan Muara Pahu bisa terealisasi. Penyinggahan akan berkembang apabila jalur transporasi lancar, terutama bidang perikanan dan pertanian. Ia menghimbau, pengurus koperasi menjalankan usaha dengan jujur. UKM, SPP-PNPM, juga kelompok masyarakat penerima bantuan Dinas Sosial agar dijalankan dengan baik.
PNPM Gagal Tekan Kemiskinan di Desa, (Koran Tempo, 20 April 2013) Hasil penelitian Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI) menemukan bahwa PNPM Mandiri gagal menurunka angka kemiskinan di perdesaan. Peneliti GAPRI, Abdul Ghofur mengungkapkan bahwa PNPM belum menyentuh akar persoalan kemiskinan. Dalam simposisum mengenai kemandirian desa kemarin, menurut Ghofur, proyek PNPM selama ini masih sebatas proyek infrastruktur yang penikmatnya adalah masyarakat menengah yang memiliki kendaraan. Ia mengimbuhkan, PNPM Mandiri juga tidak berhasil meningkatkan produksi pertanian. Akibatnya, 7.500 desa penerima dana PNPM sampai saat ini belum berhasil lepas dari kemiskinan. Arie Sujito, peneliti senior dari Institute for Research and Empowerment Yogyakarta, mengatakan akan mengawal penyusunan Rancangan Undang-Undang Desa yang saat ini masih dalam proses perumusan. Arie berpendapat, untuk menanggulangi kemiskinan, desa harus diberi wewenang dan diakui kemandiriannya. Selama ini pemerintah dinilai keliru menetapkan kebijakan pemberian bantuan dari pusar. “Harusnya biar desa sendiri yang membangun, “ujar dia. Dalam acara yang sama, peneliti dari perkumpulan Perkasa, Victoria Fanggidae, mengatakan program pemerintah untuk memberantas kemiskinan desa tidak sampai pada perempuan. Berdasarkan survey Perkumpulan perkasa terhadap 350 orang responden di Kecamatan Pasenggrahan, Kabupaten banyuwangi, diketahui persentase perempuan miskin di desa mencapai 64,42 persen. Perbedaan yang sangat besar ini dipicu oleh tidak adanya lapangan kerja yang cukup bagi perempuan.
Waspadai Lonjakan Warga Miskin, (IndoPos, 20 April 2013) Berbagai program terus diupayakan pemerintah untuk membantu masyarakat prasejahtera menjelang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Mulai dari bantuan langsung Tunai (BLT) sampai menambah kuota program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada. Pasalnya, kenaikan BBM akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Hal itu diungkapkan Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman anatara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Bada Pusat Statistik (BPS) di Jakarta. “Antisipasi kenaikan BBM, kami menyiapkan berbagai paket bantuan bagi warga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan dengan didukung dara yang akurat,” ujarnya. Kesalahan data maupun ukuran terdahulu, perlu menjadi evaluasi dalam penguatan ukuran di masa depan. Untuk itu, harus ada upaya mendata sejalan dengan pelaksanaan program. Sehingga, bisa didapatkan data kebutuhan dan karakteristik yang sesuai bagi perlindungan maupun pemberdayaan warga miskin, Menanggapi akan adanya penambahan jumlah warga miskin akibat kenaikan BBM, Salim Asegaf mengatakan hal itu tengah dipikirkan. Mulai dari menambah kuantum program penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan, sampai pada PNPM Mandiri yang selama ini menjadi langka nyata pemerintah membantu masyarakat, Mensos menegaskan, data kesejahteraan sosial harus terukur dan terarah. Sebab, sifatnya yang spesifik terkait upaya penanganan, perlindungan, pemberdayaan dalam lingkup kebencanaan, keterlantaran, ketunaan, kemiskinan, keterpencilan, serta tindak kekerasan.
Wapres: PNPM Mandiri Dipertahankan, (Analisa, 22 April 2013) Keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diberikan kepada usaha menengah mikro maupun memberikan hasil positif sehingga harus dipertahankan, Hal ini disampaikan Wapres dalam sambutannya dalam acara penyerahan PNPM Mandiri dari pihak perbankan kepada sejumlah pengusaha menengah mikro. Menurutnya, pemerintah sepakat bahwa program tersebut akan terus dilaksanakan dalam upaya memberdayakan masyarakat. “Satu hal positif adalah program ini juga bisa memberikan lapangan kerja,” tutur Boediono. Dikatakan pula, masih banyak pengusaha mengengah mikro yang membutuhkan pinjaman dana dari perbankan, sehingga kondisi tersebut harus diantisipasi. Akung Laksono menegaskan, dalam pemerintahaan saat ini, PNPM Mandiri memang menjadi perhatian dan diharapkan akan terus berlanjut. Dari hasil laporan yang masuk, program ini sangat berhasil dalam membantu pengusaha menengah mikro yang kesulitan dana.
Pemekaran Daerah Bebani Anggaran Negara, (Koran Tempo,26 April 2013) Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati meminta agar kebijakan pemekaran daerah dikaji kembali. Sebab, menurutnya, pemekaran daerah tidak hanya berimplikasi pada sisi politik, akan tetapi membuat beban anggaran Negara semakin bertambah. Anny menjelaskan, dana transfer ke daerah terus meningkat setiap tahun. Tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013, alokasi dana mencapai Rp528,6 triliun atau melonjak dibanding pada 2007, sebesar Rp253,3 triliun. Artinya, nilai transfer ke daerah itu mencapai sepertiga total belanja Negara. Selain transfer daerah, pemerintah pusat mengalokasikan sebagian besar belanja untuk mendanai urusan pusat di daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Alokasi belanja meliputi dana subsidi, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) serta Jaminan Kesehatan Masyarakat. Meskipun demikian masih banyak mengeluh anggaran itu terlalu kecil. Padahal pemerintah daerah ini selalu mengalami surplus karena penyerapan anggarannya rendah. Anny menambahkan, di Provinsi DKI Jakarta Tren Silpa dalam lima tahun terakhir meningkat dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun ini.
Harga BBM Tak Lepas dari Permainan Bandar, (Berita Kota,26 April 2013) Kenaikan harga BBM subsidi yang akan dilakukan oleh pemerintah, tidak lepas dari permainan Bandar di dalam, maupun luar negeri. Hal ini juga tidak terlepas dari siapa yang berkuasa, dan siapa yang memiliki modal besar untu memenangi Pemilu dan Pilpres 2014. Karena itu konstruksi kenaikan harga BBM tersebut,tidak berdiri sendiri. Dalam diskusi “BBM Dua harga, SPBU Kacau”, Pengamat Politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy menyapaikan bahwa kenaikan harga BBM tidak lepas dari permainan Bandar menuju pemenangan Pemilu dan Pilpres 2014. Apalagi, sebelumnya sudah jelas, dengan menerapkan konvensasi berbagai kebijakan seperti Raskin, PNPM, BLT, Keluarga Harapan dll, partai penguasa ini malah meningkat 300 persen, atau tiga kali lipat dalam satu periode Pemilu. -------------------------------------------------------------------PNPM Mandiri Perdesaan Bupati Tobasa Resmikan Kegiatan Fisik PNPM Mandiri Perdesaan, (Analisa, 18 April 2013) Bupati Toba Samosir (Tobasa), Pendapotan Kasmin Simanjuntak, meresmikan kegiatan fisik PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti disaksikan para kepala desa, tokoh masyarakat dan pelaku PNPM Perdesaan tingkat Kecamatan Bonatua Lunasi. Secara simbolis Bupati juga menyerahkan
Alokasi Anggaran PNPM-MP untuk Tahun Anggaran 2013, untuk dipergunakan di Desa Lumban Sangkalan Kecamatan Bonatua Lunasi. Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak mengatakan bahwa peran masyarakat dalam pembangunan harus semakin meluas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan, pertanggung jawaban atas pelaksanaan maupun dalam menerima hasil pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang dilaksanakan lewat program PNPM-MP dengan nyata memberikan perubahan antara lain, meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan terlembaganya jaringan kemitraan dalam pembangunan. Camat Bonatua Lunasi, Tiarna Sinurat S.Sos menyebutkan, pada tahun Anggaran 2012, Kecamatan Bonatua Lunasi mendapat alokasi dana PNPM-MP sebesar Rp. 1.750.000.000,- untuk mendanai kegiatan fisik sebesar Rp 600 juta dan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan senilai Rp 80 juta.
Jalan GDSM di Kubahsentang Tak Kunjung Beraspal, (Analisa, 19 April 2013) Jalan Gerakan Deliserdang Membangun (GSDM) merupakan jalan alternative yang menghubungkan Desa Kubahsetang ke Pematangbiara sekitar 1,5 kilometer. Jalan GSDM dibangun sebagai upaya membuka akses Desa Kubahsetang, Kecamatan Pantailabu, Kabupaten Deliserdang yang terisolasi akibat pembangunan Bandar Udara Internasilan. Namun sudah hamper 6 tahun, jalan tersebut belum diaspal. Padahal jalan tersebut menjadi akses utama agar bisa lebih dekat menjangkau pusat transaksi ekonomi di Desa Pantailabu Pecan. Masyarakat Desa Kubahsentang memanfaatkan dana pembangunan bersumber dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM-MP) untuk membangun pengerasan jalan sepanjang 1.300 meter dengan biaya Rp200 juta lebih. Namun masih ada sisa jalan penghubung karena 800 meter jalan penghubung tersebut sudah masuk areal wewenang Pemerintahan Desa Pematangbiara. Tokoh masyarakat Pantailabu Drs Muhammad Nasir yang juga mantan Kepala Desa Kubahsentang menilai bahwa jalan GDSM tersebut semestinya mendapat perhatian khusus untuk dilakukan pengaspalan. Partisipasi yang telah dilakukan masyarakat harus menjadi pertimbangan.
PNPM Kebonagung Bantu Bedah Rumah, (Suara Merdeka, 22 April 2013) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kebonagung memberikan santunan program bedah rumah kepada 14 warga di wilayahnya. Pemberian santunan berlangsung di Balai Desa Mangunan Lor. Ketua UPK PNPM Kebonagung Agus S mengatakan, mereka menerima program bedah rumah masing-maisng menerima dana sebesar Rp5 juta. Menurut Agus, selain bedah rumah UPK PNPM Kebonagung juga memberikan santunan kepada 78 warga
lanjut usia. Dana untuk kedua program tersebut berasal dari surplus UPK PNPM tahun 2012 sebesar Rp 100 juta. Tiga warga yang secara simbolis menerima program bedah rumah antara lain Muinah, warga desa Mangunan Lor, Darjo, warga desa Klampok Lor dan Kardi, warga Mijen. Santunan diserahkan oleh PJOK PNPM Kabupaten Demak, PJOK UPK, Sugeng Wardoyo Sip, didampingi Kades Mangunan Lor Abdul Hadi.
Berdayakan Masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan, (Radar Madura, 26 April 2013) Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (Bappemas) Sampang siap memulai program PNPM Mandiri Perdesaan 2013 yang ditandai dengan diadakannya lokakarya PNPM Mandiri Perdesaan di Pendapa Sampang. Selain itu, juga dilakukan penyerahan bantuan langsung kepada masyarakat (BLM) yang diserahkan kepada masing-masing camat oleh bupati. Seperti disampaikan Kepala Bappemas Sampang, Ali Wafa, lokakarya ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi kepada semua lapisan masyarakat yang berkaitan dengan program PNPM. Diharapkan, pelaksana program dan pelaku PNPM bisa paham tahapan-tahapan yang sudah dan akan dilalui program PNPM Mandiri Perdesaan.Pihaknya memaparkan, BLM se-Kabuparen Sampang berjumlah Rp 37 miliar lebih yang dialokasikan sesuai dengan usulan masyarakat dan musrenbang. “Ada tiga point tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, yakni meningkatkan pemberdayaan akses infrastruktur di perdesaan, menambah lapangan kerja baik bagi penerima dan pihak pendamping serta konsultan, dan juga untuk mengurangi angka kemiskinan,” ucap Bupati Sampang A. Fannan Hasib. Program ini diharapkan benar-benar mengurangi kemiskinan di Sampang. Maka dari itu, pihaknya berharap tokoh masyarakat bisa ikut mengoptimalkan pengawasannya sehingga pengerjaan di lapangan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. -------------------------------------------------------------------PNPM Mandiri Perkotaan 2.250 Personel Jaga Boediono, (Banjarmasin Post, 21 April 2013) Sebanyak 2.250 personel TNI Polri dan lain-lain dikerahkan untuk melakukan pengamanan dari Kegiatan Kunjungan Kerja Wakil Presiden Boediono ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, hal ini diungkap oleh Koordinator Pengamanan Agus Pramono. Para personel ini ditempatkan di lokasi-lokasi yang akan dikunjungi Wapres, termasuk kunjungannya ke lokasi PNPM Perkotaan untuk meninjau prasarana di Jalan Anggur Kelurahan Pahandut, kota Palangkaraya.
BKM Bina Mandiri Pasarkan PLP-BK Lewat Wayang Republik, (KedaulatanRakyatOL www.krjogja.com, 24 April 2013) Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) Bina Mandiri secara resmi meluncurkan Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) dengan menggelar kesenian tradisional wayang republik dalang KH Jabir Huda Almansyur. Dalam pelaksanaan PLP-BK, Desa Kulwaru mendapat bantuan anggaran Rp1 miliar dari PNPM Perkotaan. Bantuan tersebut digunakan untuk membangun 18 unit komunal dan pengolahan pupuk organik serta biaya perencanaan partisipatif atau pemetaan swadaya. Ketua BKM Bina Mandiri Imam Hudoyo mengatakan, program tersebut sangat tepat dilaksanakan di Desa Kulwaru mengingat 70 persen wilayahnya merupakan lahan pertanian dan masyarakatnya mayoritas memelihara ternak. Melalui launching resmi, tim pemasaran BKM Bina Mandiri mendapat dukungan masyarakat sehingga ke depan mampu memasarkan program-program PLP-BK yang telah disusun sedemikian rupa.
Atasi Kemiskinan, Gerojok Rp 10,3 M, (Jawa Pos, 25 April 2013) Sebanyak 203 desa/kelurahan di lima kecamatan mendapatkan kucuran anggaran dari APBD dan APBN sebesar Rp10,3 miliar. Lima kecamatan itu adalah Gresik, Kebomas, Manyar, Menganti, dan Driyorejo. Dana tersebut dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan dan pengurangan dampak pengangguran. Pengucuran dana dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. “Kami berharap, anggaran tersebut bisa mempercepat pembangunan sarana dan prasarana perumahan pemukiman di desa dan kelurahan sasaran.” ujar Wabup M Qosim di kantor Bupati kemarin. PNPM Mandiri digulirkan sejak 2009 melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Selama 2009 – 2013 anggaran yang dikucurkan lebih dari Rp 60 miliar, yaitu dari APBN Rp 40,4 miliar dan APBD Gresik Rp 9,9 miliar. Untuk 2013, APBN mengalokasikan anggaran Rp 9,98 miliar dan APBD Rp 511 juta. Kepala Dinas PU Bambang Isdianto menyatakan, kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan dilakukan sejak 1999. Saat itu program masih bernama P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). “Harapan kami, masyarakat dapat mengidentifikasi permasalahannya dan menyelesaikan sendiri masalah kemiskinan di wilayahnya,” ujar Bambang. --------------------------------------------------------------------
PNPM BKPG Aceh
Tiga Gampong di Pidie tak Dapat BKPG, (Serambi Indonesia, 19 April 2013) Sedikitnya tiga gampong di Kabupaten Pidie tidak mendapatkan dana Bantuan Kesejahteraan Pemakmue Gampong (BKPG) bersumber dari APBA pada tahun ini. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 50 juta/gampong untuk 727 desa, yang direncanakan akan terealisasikan Mei 2013. Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat Desa (BPMD) Pidie, Teuku Anwar MSi menyampaikan bahwa untuk tahun 2012 dana BKPG Rp 69 juta/gampong dan turun menjadi Rp 50 juta per gampong di tahun 2013 dengan total dana Rp 36,35 miliar. Mekanisme penggunaan dana BKPG tetap menganut pada Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan memprioritaskan usulan masyarakat dari bawah ke atas. Selain untuk pembangunan infrastruktur, dana tersebut digunakan untuk Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). -------------------------------------------------------------------Donor AS Hibahkan Rp5,8 triliun untuk Pengurangan Kemiskinan, (Harian Seputar Indonesia, 26 April 2013) Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Millenium Challenge Corporation (MCC) memberikan hibah USD600 juta (Rp5,8 triliun) pada pemerintah Indonesia. Hibah bertahap selama 5 tahun untuk Program Compact ini bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel menyampaikan bahwa hibah ini diberikan karena AS menilai peran Indonesia sangat penting di kawasan Asia. “Indonesia penting dalam skalanya, terutama bagi stabilitas bisnis regional,” tuturnya. Chief Executive Officer MCA-I J W Saputro menuturkan, proyek kemakmuran hijau akan menyedot dana USD332,5 juta, proyek kesehatan dan gizi mendapat USD 131,5 juta, dan proyek pengadaan barang serta jasa USD 50 juta. Untuk proyek kesehatan dan gizi berbasis masyarakat, bekerjasama dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Generasi Sehat dan Cerdas, atau PNPM Generasi. Dalam prosesnya, MCA-I membuat memorandum of understanding (MoU) dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan sejumlah program. --------------------------------------------------------------------
Penyalahgunaan Dana PNPM Mandiri Massa Anti Korupsi Desak Kajatisu Copot Kasi Intel Kejari P. Sidimpuan, (Waspada, 20 April 2013) Tuntutan pencopotan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan VP oleh 17 lembaga anti korupsi di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara terus berlanjut. Aksi massa Anti korupsi yang mendesak Kejatisu mencopot Kasi Intel Kejari P.Sidimpuan dilakukan sekali seminggu. Jika Kajatisu tidak mengakomodir tuntutan massa, maka 17 lembaga anti korupsi di Tabagsel akan melakukan aksi serupa di Kejaksaan Agung Jakarta. Hal ini disebabkan, oknum VP selaku Kasi Intel Kejari Padangsidimpuan Hendra dan Nofri mengatakan, telah diduga menyalahgunakan jabatan dan wewenang. Sedangkan kasus dugaan korupsi yang diduga antara lain DAK Disdik tiga kabupaten dan satu kota, PSDA Angkola, PNPM Aek Sijomi, KPU Padangsidimpuan, dan Program Pemeliharaan Hutan Industri, Hutan Wisata Padangsidimpuan.
