Kartu Pemantauan Legislasi Harian

www.parlemen.net

Kartu Pemantauan Legislasi Harian Nama RUU

Tanggal Pembahas Agenda Sifat rapat Tempat Nama Pemantau A.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu) 3 September 2007 Pansus RUU Pemilu dan Pilpres Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Terbuka Ruang Rapat Komisi I SMR

PROSES

Jumlah peserta yang hadir berdasarkan: 1. Daftar hadir 2. Kehadiran fisik Mulai rapat Selesai rapat Pimpinan Rapat Orang/pihak lain yang diundang Metode Pembahasan

18 orang

14.18 WIB 17.00 WIB Tamam Achda (PPP) 1. Hadar Gumay (CETRO) 2. Bivitri Susanti (PSHK) 3. Jairry Sumampow (JPPR) Pensus mempersilahkan peserta undangan RDPU untuk memberikan masukan terhadap undang-undang pemilu legislatif, setelah itu anggota pansus memberikan tanggapan serta pertanyaan kepada peserta RDPU

Catatan Khusus: Perubahan komposisi anggota Pansus: • Mayoritas anggota pansus tidak mengikuti RDPU sampai selesai dikarenakan ada keperluan lain yang mendesak Pengamatan terhadap kemungkinan lobby antar 2-3 Fraksi: • Ada beberapa fraksi yang sependapat dengan sebagian pandangan koalisi.... B.

DOKUMEN

Beredar: 1. Diperoleh 2. Tidak diperoleh C.

- Masukan JPPR utuk RDPU di Pansus Pemilu - Masukan PSHK tentang RUU Pemilihan Umum -

SUBSTANSI

Naskah ini telah diproses oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan ditampilkan di www.parlemen.net

1

www.parlemen.net

Isu yang berkembang

-

Electoral Treshold Sistem Pemilu Daerah Pemilihan Penegakan Hukum atas Pelanggaran Pemilu Konsistensi dengan aturan perundang-undangan yang lain Pendaftaran Pemilih Kampanye

Catatan khusus: • Alat kontrol terhadap media advokasi • Sikap Fraksi • Pendalaman terhadap isu yang berkembang, mencakup: 1. Pokok bahasan 2. Bobot perdebatan 3. Inventarisasi kesepakatan sementara termasuk pertimbangannya 4. Permintaan klarifikasi terhadap suatu isu, masalah atau DIM Pimpinan: Membuka RDPU, serta memberikan informasi bahwa penyelesaian RUU Pemilu ditargetkan pada tanggal 27 November. Sedangkan RUU Pemilihan Presiden akan diselesaikan pada awal tahun 2008. Pimpinan memberitahukan bahwa pansus ini telah melakukan kunjungan ke daerah untuk menjaring aspirasi masyarakat di 12 provinsi pada akhir agustus 2007. Hadar Gumay (CETRO): Sistem pemilu DPR dan DPRD yang dianut Indonesia yaitu proporsional dengan daftar calon terbuka, pada prakteknya tidak demikian. 30% diposisikan oleh partai berdasarkan nomor urut dan dinyatakan terpilih. Sistem yang demikian bermasalah karena ketentuan parpol tidak sama dengan ketentuan masyarakat. Diharapkan perubahan dalam undang-undang ini pertama, UU Pemilu yang akan datang benar-benar menganut dan mempraktekkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Partai politik boleh mencalonkan calon-calon terbaiknya, akan tetapi nomor urut tidak berpengaruh apapun (tidak perlu menggunakan nomor urut). Kedua, Mengenai daerah pemilihan. Gagasan pemerintah dalam RUU ini adalah daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi gabungan dari daerah administratif. Hal ini bermasalah dan merupakan Mal Proporsional karena mirip dengan sistem Majoritarian. Jika Daerah Pemilihan menjadi kecil magnitudonya, maka: - Kursi-kursi tidak cukup jumlahnya, sehigga sistem yang kita anut sulit diwujudkan, yang akan memperoleh kursi adalah kekuatan politik besar, sehingga menghilangkan kekuatan lain yang perlu diperhatikan; - Jumlah suara yang hilang akan jauh lebih besar dan keterwakilan akan lebih kecil dibandingkan dengan penggabungan daerah administratif - Harus ada pasal khusus untuk daerah-daerah yang jumlah penduduknya besar. Bivitri Susanti (PSHK): Penyederhanaan Parpol dan Electoral Treshold Satu hal yang penting untuk dikaji ulang adalah electoral treshold yang selama ini diterapkan di Indonesia. Rationale adanya treshold adalah untuk mengefektifkan


2

www.parlemen.net

keterwakilan rakyat di dewan perwakilan. Implikasinya memang adanya penyederhanaan partai. Meski terkesan “kejam” namun implikasinya pada efektivitas perwakilan cukup signifikan. Dengan rationale itu, yang biasanya diterapkan adalah batas treshold untuk memasuki parlemen. Partai yang tidak mendapatkan batas minimum tertentu tidak akan mendapatkan kursi di parlemen. Kebijakan treshold yang selama ini diberlakukan di Indonesia mengandung kelemahan. Treshold yang berimplikasi pada kebolehan atau ketidakbolehan suatu partai untuk mengikuti pemilu berikutnya, tidak berhasil mengurangi peserta pemilu secara substansial karena keinginan untuk berkompetisi kembali biasanya diwujudkan dengan mendirikan “partai lama dengan nama baru.” Basis keterwakilan pun menjadi tidak jelas karena akan ada partai-partai yang ada di parlemen, namun sesungguhnya sudah tidak memiliki basis konstituensi yang jelas karena secara formal partainya sudah tidak eksis. Penegakan Hukum Pemilu Masuknya batasan waktu serta mekanisme PTUN sebagai upaya untuk menguji keputusan KPU merupakan suatu terobosan yang menarik dan diperlukan. Yang nantinya diperlukan adalah konsistensi dalam penegakannya, meskipun hal itu berarti adanya implikasi pada kepersertaan pemilu. Sinkronisasi dengan UU Terkait PSHK sejak pembahasan UU Politik tahun 2003 sudah mendorong dibentuknya MPR tidak lagi sebagai lembaga permanen melainkan sebagai gabungan DPR dan DPD yang terjadi pada saat-saat tertentu di mana MPR harus menjalankan wewenangnya. Dengan bentuk MPR yang sifatnya permanen seperti sekarang, maka beberapa ketentuan dalam RUU Pemilu terutama dalam RUU Pilpres perlu diubah misal dalam Pasal 113,117(1), 118 (3) dan BAB XIII tentang pelantikan terutama pasal 121. Konsep pimpinan MPR yang digunakan dalam Bab XIII Pasal 121 tentang pelantikan, akan sangat berbeda dengan konsep yang diajukan oleh RUU. Sebagai lembaga tidak permanen, pimpinan MPR nantinya tidak lagi terdiri dari komposisi yang ada seperti saat ini melainkan terdiri dari pimpinan DPR dan DPD. Pasal 121 (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. (mestinya ada keterlibatan DPD juga. Dengan klausul ini DPR seolah2 menjadi lebih penting dari DPD. Bisa diubah dengan misalnya di Sidang paripurna DPR dengan dihadiri oleh Pimpinan DPD). Jeirry Sumampow (JPPR): Pendaftaran Pemilih Sistem pendaftaran dan pendataan pemilih dalam Pemilu, sama dengan yang dipakai dalam PILKADA. Dalam PILKADA hampir semua sistem pendaftaran pemilih bermasalah, data pemilih diperoleh dari Pemerintah lalu diserahkan kepada


3

www.parlemen.net

KPU/KPUD kemudian diverifikasi total untuk mendapatkan data yang valid Kampanye • Penggunaan fasilitas negara oleh incumbent harus diatur; • Money Politic harus dapat segera ditindak. Untuk itu kategori money politic harus jelas; • Masa kampanye tidak perlu dibatasi, tetapi harus diatur etikanya jika melakukan mobilasasi massa. Pemantauan Dalam praktek, pemantau tidak boleh masuk dalam area TPS. Hal ini tidak menjadi masalah jika proses pencoblosan dilaksanakan diluar ruangan. Namun jika pencoblosan dilakukan di dalam ruangan pemantau sangat sulit melakukan pemantauan. Sebaiknya berita acara disetiap TPS dapat diperoleh oleh pemantau. Ada ketentuan yang mengatur bahwa pemantau atau masyarakat yang ingin melakukan pemantauan pada hari pencoblosan harus melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian. Hal ini sebaiknya tidak perlu karena dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak Kepolisian. Jazuli (PKS): Penyiapan Data Pertimbangan menggunakan data Pemerintah pada Pemilu sebelumnya merupakan effesiensi cost karena keterbatasan dana yang dimiliki. Ternyata pada kenyataannya data yang diperoleh tidak valid. Jadi perlu independensi penyiapan data dengan memperhatikan anggaran (jangan sampai double anggaran). Electoral Threshold Jika Electoral Threshold lebih dari 3% maka sama dengan pemerkosaan demokrasi dan tidak akan tercipata check and balances Abdulah Toha (PAN): • Undang-Undang yang lama sudah bagus mengapa harus diubah? • Masa kampanye memang seharusnya tidak dibatasi karena semua Politisi dimana-mana kampanye; • Sisa suara sebaiknya bagaimana diperlakukan? • Dibagian mana sinkronisasi Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu UU 22 tahun 2007 harus dilakukan? Hardi Susilo (GOLKAR): Usul Satu daerah pemilihan 3 – 6 kursi, peserta Pemilu tidak fokus karena banyaknya calon. Bagaimana daerah pemilihan tidak terlalu besar bagi anggota? Electoral Threshold Semangatya tetap multi partai sederhana, jika jumlah partai Pemilu masih besar hal tersebut mubazir. Tidak ada pelarangan atas munculnya Parpol namun persyaratan bagi Parpol yang ikut Pemilu tetap harus diberikan. Lena (PPP):


4

www.parlemen.net

Semua pembahasan mengenai, Dapil, Electoral Threshold, memperkecil jumlah kursi dan lain sebagainya, semua berujung pada tujuan membangun politik yang lebih baik bagi Indonesia. Parpol harus memiliki sistem yang baik tindakan khusus terhadap 30% keterwakilan perempuan harus diambil jalan keluar yang moderat. Saya setuju kampanye tidak perlu dibatasi. Bahrun Siregar (PBR): • Penyederhanaan partai jika dikaitkan dengan suku, agama, strata yang akan diwakili idealnya berapa? • Kampanye yang harus diatur jika ada penggerakan massa. Simon Patrice Morin (GOLKAR): • Bilangan pembagi Pemilih (BPP) apakah bisa diterapkan dengan rumus mathematician Belgia .........? • Sistem Pemilu, tetap multi Partai namun persyaratannya diatur; • Undang-undang bisa mendorong penggabungan Parpol; Al Muzammil Yusuf (PKS): • Apa yang mengharuskan anggota DPD bukan orang partai (signifikansinya)? • Jumlah pemilih dari administrasi kependudukan (Depdagri) tidak valid untuk itu KPU diberikan kewenangan untuk mendata data pemilih; • Urutan calon legislatif menggunakan daftar urut terbuka. Bagaimana kalau kombinasi, tidak abjad tapi list dari partai? Laoly (PDIP): • Keputusan KPU itu banyak, jika semua dapat digugat ke PTUN maka akan menggangu kelangsungan Pemilu. Disamping itu kredibilitas PTUN masih belum baik (masih mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor x, y, z); • Massa kampanye tidak perlu dibatasi namun untuk mobilisasi massa harus dibatasi; • Bagaimana membentuk kampanye yang mendidik rakyat agar kultur tidak lagi menerima imbalan kalau perlu dilarang; • Harus ada keadilan perhitungan suara; • Jika pemantau mendapat berita acara Pemilu maka akan membantu proses kejujuran dalam Pemilu. Andi • • •

(PAN): Data pemilih harus ditempel ditempat-tempat umum 6 bulan sebelum Pemilu; Dalam RUU ini tidak ada definisi tindak pidana Pemilu dalam ketentuan umum; Pasal 184 ayat 1 tentang pelanggaran, penyimpangan dan kesalahan tidak mengatur waktu penindak lanjutan.

Tamam Achda (PPP): • Berapa idealnya proporsionalitas jumlah pemilih; • Cadangan surat suara 5 %, bisa atau tidak diperkecil?. Hadar Gumay (CETRO): • Proporsional dengan sistem terbuka tidak perlu khawatir dengan sisa suara,


5

www.parlemen.net

•

•

yang penting daerah pemilihan. Usulan CETRO 5 – 9 setelah disimulasi sulit dilakukan. Konsisten dengan daftar calon terbuka lebih proporsional yang magnitud dapilnya diperbesar; Electoral trashold multi partai sederhana biarkan berjalan secara alamiah. Jika diperbesar justru akan menjegal proses demokrasi. Parliamenteray trashold (PT) tidak mengakibatkan bubarnya partai, punishmentnya partai yang tidak melebihi PT tidak mendapatkan kursi di DPR; Data perempuan, menurut data Pemilu 2004 jika true open list 24,2% perempuan terpilih.

Bivitri Susanti (PSHK): • Kesalahpahaman electoral trashold merupakan pelanggaran konstitusional • Ketidakvailidan data pemilih dapat diantisipasi dengan memanfaatkan; ketentuan peralihan dalam undang-undang, misalnya untuk menggunakan data KPU dalam Pemilu 2009 ; • Massa kampanye tidak ada batasan waktu sehingga tidak ada penghamburan dana seperti yang terjadi pada Pemilu sebelumnya. Dengan deemikian partai atau caleg lebih dipaksa untuk memperkenalkan program; • Alasan secara legal bahwa anggota DPD tidak berasal dari partai adalah konstitusi. Sedangkan alasan rasionalnya adalah latar belakang keduanya berbeda (DPR mewakili orang, DPD mewakili daerah). Perbedaan ini adalah faktor utama yang akan endorong terwujudnya check and balances yang ideal. • Definisi mengenai tindak pidana Pemilu tidak perlu di definisikan dalam ketentuan umum. Hal ini diatur di bagian belakang undang-undang sebelum ketentuan mengenai sanksi; • Agar kredibilitas PTUN dapat dipertanggung jawabkan maka harus diatur mengenai pembatasan jangka waktu. Bagaimanapun harus tetap ada jalan keluar untuk menchalange keputusan KPU. Maslah ketidaklancaran harus ada jangka waktu yang konkrit Jeirry Sumampow (JPPR): • Sarana kampanye yang lebih edukatif bagi masyarakat; • Disediakan cost untuk berita acara di TPS; • Mekanisme kontrol akan lebih baik jika ada lembaga independent yang memantau; • Penyederhanaan partai secara alami. Pertimbangan mengenai adanya d partai lokal belum terlalu realistis untuk Pemilu 2009; • Pendataan tidak terpantau. KPU mempunyai kewenangan jika data yang diberikan tidak cukup baik; • DPT ditempel ditempat-tempat umum (kelurahan). Masyarakat harus disadarkan durasi daftar pemilih sementara. Tempat umum di definisikan lagi agar masyarakat lebih mudah mengakses; • UU penyelenggaraan Pemilu PPS terbentuk 6 bulan sebelum penyelenggaran Pemilu dan 2 bulan setelah pencoblosan; • DP 4 tidak valid formula tindakannya bagaimana? Apakah kena sanksi? Siapa yang akan dikenakan? • KPU mengembalikan data untuk di validasi, kemudian Pemerintah dalam jangka waktu 3 bulan mengembalikan data yang sudah divalidasi kepada KPU; • Pasal 227 – 228, pemantau yang melakukan pelanggaran mengapa harus


6

www.parlemen.net

berhadapan dengan Kapolres? Dalam hal ini intervensi Kepolisian berlebihan. Untuk itu kami mengusukan agar ketentuan ini dihapus.

DISCLAIMER: Informasi dalam dokumen ini merupakan hasil catatan pemantauan tim pemantau www.parlemen.net terhadap pembahasan suatu rancangan undang-undang yang dilakukan dalam rapat terbuka, dengan tujuan mendorong kebebasan memperoleh informasi dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang. PSHK maupun tim pemantau www.parlemen.net tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan dokumen ini di luar tujuan tersebut. Segala informasi yang terkandung dalam dokumen ini memerlukan konfirmasi ulang dan penelitian lebih lanjut. Dokumen ini bukanlah notulensi resmi dari Pemerintah ataupun DPR-RI.


7

Kartu Pemantauan Legislasi Harian

Recommend Documents