FORMAPPI, September 2010
Pengantar • Pengawasan DPR adalah salah satu fungsi DPR untuk
•
• •
•
mengawasi pelaksanaan UU dan APBN (UU No27/2009 Pasal 70 Ayat (3)). Pengawasan merupakan fungsi DPR yang merupakan inti keberadaan/kerja DPR vis a vis pemerintah (mekanisme C & B) Pengawasan merupakan fungsi yg tersulit ukurannya dibandingkan dua fungsi utama lainnya Penilaian didasarkan pd kriteria prosedur pengawasan oleh DPR, yg berupa kegiatan komisi, dan pelaksanaan hak-hak anggota dan DPR Secara umum, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR kurang menunjukkan kemanfaatannya/efektivitasnya
Prosedur Pengawasan • Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR merujuk pada UU no. 27/2009 pasal 69
ayat (1) huruf c. • Pelaksanaan pengawasan oleh DPR terkait dengan tiga (3) hal : 1. Pengawasan terhadap Pelaksanaan UU (UU No.27/2009 Pasal 70 Ayat (3)) 2. Pelaksanaan APBN (UU No.27/2009 Pasal 70 Ayat (3)) 3. Kebijakan Pemerintah (Pasal 77 ) • Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR melakukannya Melalui kegiatan
komisi yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat DPR ; 1. Rapat Kerja 2.Rapat Dengar Pendapat 3.Rapat Dengar Pendapat Umum 4. Kunjungan Kerja 5. Rapat Konsultasi dengan DPD
Hak-hak untuk Pengawasan DPR Pelaksanaan pengawasan melalui penggunaan hak dapat dilakukan
oleh anggota DPR secara individu maupun secara lembaga. Pengawasan yang dilakukan anggota DPR adalah: 1. Hak mengajukan pertanyaan (UU No.27/2009 Pasal 78 huruf b) 2. Hak mengajukan usul dan pendapat (UU No.27/2009 Pasal 78 huruf c) Pelaksanaan pengawasan DPR melalui hak-hak DPR seperti tertuang dalam UU No.27/2009 Pasal 77 Ayat (1), : 1. Hak Interpelasi ( UU No.27/2009 Pasal 77 Ayat (2)) 2. Hak Angket ( UU No.27/2009 Pasal 77 Ayat (3)) 3. Hak Menyatakan Pendapat (UU No.27/2009 Pasal 77 Ayat (4))
Frekuensi Rapat-rapat Komisi Terkait Pengawasan No
Jenis Rapat
Komisi I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
1
RDP
46
47
14
17
22
46
28
22
26
29
2
RDPU
11
42
23
-
3
5
16
5
27
10
3
RAKER
17
12
20
11
13
20
34
20
6
20
5
R.Konsultasi DPD
-
2
-
1
-
Fokus Perhatian Komisi-Komisi Komisi I
Fokus Pembahasan Rapat •
• • •
•
•
Bidang Pengawasan
Alutsista (pemetaan BUMNIS yg Kebijakan mampu menyiapkan alat strategis) Aset tanah TNI Pembahasan masalah ketenaga kerjaan Pengawasan Pembahsan batas-batas wilayah RI
RUU ttg Pengesahan Perjanjian antara RI dan Rep. Singapura ttg penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat selat singapura Anggaran TNI Anggaran
Keterangan
Akan ada pertemuan antara pemerintah RI dengen beberapa negara yang berbatasan langsung dengan RI
Setuju Dinaikan
Fokus Perhatian Komisi-Komisi Komisi II
Fokus Pembahasan Rapat • • • • • •
Persoalaan PILKADA di sejumlah daerah Penyelenggaraan otonomi daerah Fungsi Ombudsman dalam kegiatan pelayanan publik di daerah Penyelesaian masalah tenaga honorer Membahas peroalan pertanahan dan aset-aset negara Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu RUU
•
Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
•
Reforma Agraria dan Progress Penyusunan RUU Bidang Pertanahan
• • •
RUU tentang Desa Perubahan anggaran 2010 Anggaran 2011
Bidang Pengawasan
Keterangan
Pengawasan
Anggaran
Disetujui dinaikan
Fokus Perhatian Komisi-Komisi Komisi III
Fokus Pembahasan Rapat • Membahas RUU Grasi • RUU Keimigrasian • Penegakan Hukum Century, Mafia • Hukum dan Pajak)
Bidang Pengawasan
Disahkan menjadi UU Hukum
• Pemilihan Calon Hakim Agung
IV
Anggaran
•
Pengawasan
• • •
• •
RUU tentangKelautan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L) Anggaran (perubahan 2010) Anggaran 2011
Penegakan Hukum terutama ttg Korupsi Terpilih 6 nama sari 20 calon yang mengikuti fit and proper test
• Anggaran 2011 Menindaklanjutihasil pemeriksaan BPK RI terhadap kinerja mitra kerja RUU Holtikultura
Keterangan
Disetujui menjadi RUU inisiatif DPR
Anggaran
Beberapa disetujui dinaikan
Fokus Perhatian Komisi-Komisi Komisi V
Fokus Pembahasan Rapat •
• • •
• • •
Bidang Pengawasan
Peningkatan pelayanan transportasi Pengawasan (diantaranya realisasi Trans Sumatera Railways), peningkatan keselamatan & keamanan transportasi Menindaklanjuti laporan2 ttg kecelakaan transportasi (terutama laut) meningkatkan program pinjaman perbankan utk pencapaian sasaran pelayanan air minum pembangunan peta pertanahan dan kegiatan inventarisasi P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) Maksimalisasi pserap anggaran dengan konsisten melakukan programprogram pd msg2 departemen RUU tentang Perumahan dan Permukiman Perubahan anggaran 2010 Anggaran
Keterangan
Disetujui utk dinaikan
Fokus Perhatian Komisi-Komisi Komisi VI
Fokus Pembahasan Rapat • • •
•
• • • •
Bidang Pengawasan
RUU tentang Lembaga Keuangan Pengawasan Mikro Revitalisasi industri gula berupa perbaikan mesin dan peralatan industri gula Perluasan akses (Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mendesak program penjaminan simpanan masyarakat melalui Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan utk Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Revitalisasi pasar tradisional Penyediaan pasokan pupuk murah Fasilitasi pasokan gas dlm jangka waktu panjang Notifikasi ke Sek. ASEAN&Pemerintahan China utk penangguhan & renegosiasi thdp sejumlah pos tarif utk berbagai sektor industri
Keterangan
Fokus Perhatian Komisi-Komisi Komisi VII
Fokus Pembahasan Rapat •
• •
•
•
Peninjauan ulang penetapan tarif multiguna PLN 6600 VA Penuntasan sejumlah permasalahan pada blok Migas yang masih tertunda Penindakan terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan BBM bersubsidi, terutama di kawasan industri dan perairan. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perizinan pinjam pakai PKP2B di wilayah hutan diantaranya PT. Jorong Barotama Gristone di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Meminta Menteri ESDM untuk engawasi pelaksanaan pengalihan saham di PT. Freeport Indonesia ex saham PT. Indocopper Investama sebesar 9,36 o/o kepada Pemerintah Daerah masyarakat Papua
Bidang Pengawasan Pengawasan
Keterangan
Fokus Perhatian Komisi-Komisi Komisi VIII
Fokus Pembahasan Rapat •
•
• • • IX
Peningkatan mutu pendidikan keagamaan, program dan mutu pelayanan sosial, cakupan program sosial, pengembangan program pemberdayaan perempuan dan kekerasan pada anak dan pengembangan program penaggulangan bencana RUU usul inisiatif tentang Fakir Miskin RUU RUU Usul Inisiatif tentang Pengelolaan Zakat Perubahan anggaran 2010 Anggaran 2011
Bidang Pengawasan
Keterangan
Pengawasan
Anggaran
Disetujui dinaikan
Fokus Perhatian Komisi-Komisi Komisi X
Fokus Pembahasan Rapat • •
• • •
• •
XI
• • •
Bidang Pengawasan
Membahas Putusan MK thd UU Pengawasan No.9/2009ttg Badan hukum Pendidikan. Pengkajian beberapa persoalan, diantaranya : dana B|OS, pengadaan internet di sekolah2, pungutan di lembaga2 sekolah, CPNS, dll. Pembagunan perpustakaan di daerah tertinggal Pra Seagames dan Seagames Pengembangan keragaman budaya dan pengelolaan kekayaan Negara Anggaran melalui RUU tentang cagar budayaSeagames Perubahan RKA K/L (anggaran) 2010 Anggaran 2011 RUU Mata Uang RUU Akuntan Publik Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Bea Cukai
Pengawasan
Keterangan Panja Tata Kelola pendidikan
Disetujui dengan catatan (usulan Komisi X)
Fokus Perhatian Komisi-Komisi Komisi XI
Fokus Pembahasan Rapat • • • •
RUU Mata Uang RUU Akuntan Publik Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Pemilihan Gub. BI
• • •
Wawancara terhadap sejumlah BSBI Perubahan anggaran 2010 Aggaran 2011
Bidang Pengawasan
Keterangan
Pengawasan Telah terpilih Gub. BI : Darmin Nasution
Anggaran
Disetujui
Data dan Fakta Rapat DPR Komisi
Jumlah Rapat
I
124
II
123
III
84
IV
53
V
47
VI
86
VII
84
VIII
89
IX
59
X
-
XI
103
Jumlah rapat komisi yang wajar didasarkan pada asumsi rata-rata masa sidang DPR yang kurang
lebih memakan waktu 2 bulan dimana dalam 1 minggu hari kerja DPR adalah 5 hari. Asumsi proporsi wajar jumlah rapat DPR: 1. minimal/malas : 1 (rapat dlm minggu)x 4 mingg x 2 bulan x 4 masa sidang = 32 kali rapat 2. sedang : 2,5 x 4 x 2 x 4 = 80 kali rapat 3. maksimal/rajin : 5 x 4 x 2 x 4 = 160 kali rapat
Penilaian Atas Data dan Fakta Rapat Komisi Berdasarkan tabel data dan fakta rapat komisi tersebut,3 komisi (IV, V, dan IX) jumlah rapatnya masuk dalam kategori minim (malas). Komisi III,VI, VII, VIII termasuk dalam kategori sedang (84-89). Komisi I, II, dan XI termasuk dalam kategori sedang (103-124) Melihat data ini mayoritas komisi sebenarnya dapat dikatakan sedang-sedang saja.
Kinerja Komisi-Komisi Berdasarkan Kehadiran & Rapat Komisi
Prosentase Rapat
Prosentase Kehadiran
Rata-Rata
Nilai Kinerja
I
77,5
75
76,25
7,6
II
76,8
61
68,9
6,8
III
52,5
64
58,25
5,8
IV
33,1
66
49,55
4,9
V
29,3
-
VI
53,7
81
67,35
6,7
VII
52,5
65
58,75
5,8
VIII
55,6
77
66,3
6,6
IX
36,8
74
55,4
5,5
X
63,76
81
72,375
7,2
XI
64,3
-
-
Rangking Kinerja Komisi-Komisi Komisi I menempati urutan 1 meskipun nilai kinerjanya
hanya 7,6. Prestasi terburuk ditempati Komisi IV dengan nilai 4,9 Beberapa komisi mendapatkan nilai di atas 6, yakni ; komisi I=7,6, komisi II=6,8, komisi VI=6,7, dan komisi VIII=6,6. Beberapa komisi lainnya mendapatkan nilai di bawah 6; komisi III=5,8, komisi VII=5,8, komisi IX=5,5, dan komisi IV=4,9. Nilai Kinerja DPR selama 1 tahun adalah 6,2
Data & Fakta: Hak-hak DPR Jenis Hak
Jml Penggunaan Hak
KETERANGAN
Interpelasi
-
Terkait ketegangan Indonesia Malaysia Interpelasi masih sebatas wacana yang dinisiasi oleh F-Golkar pada awal September 2010. F- Golkar saat ini dalam tahap penggalangan dukungan untuk mengusulkan hak interpelasi terkait ketegangan Indonesia Malaysia
Angket
1
•
•
•
•
Menyatakan pendapat
-
Pansus tentang Pengusutan Kasus Bank Century dibentu berdasarkan keputusan DPR-RI No. 42/DPR-RI/2004-2009-2010 tentang Pembentukan Panitia Angket DPR-RI (Pansus Century). Dalam Rapur 1 Maret 2010 Pansus menyampaikan hasil kerjanya yakni berupa 2 opsi (opsi A dan opsi C) kepada DPR. Rapat Paripurna 3 Maret 2010, akhirnyabmengambil keputusan berupa Kesimpulan dan rekomendasi DPR- RI terhadap kasus Bank Century, adalah berupa Opsi C. Opsi C merekomendasikan seluruh penyimpangan yang berindikasi perbuatan melawan hukum merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab agar diserahkan kepada Lembaga Penegak Hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Hukum, sesuai dengan kewenangannya.
Wacana menyatakan pendapat terhadap Kasus Bank Century tidak pernah terealisasi. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar fraksi tidak mengakomodasi/mendukung penggunaan hak tersebut.
Simpul tahun 1 pengawasan Tidak terlihat dengan jelas efektivitas pengawasan terhadap UU, kebijakan pemerintah, dan anggaran. Rapat-rapat DPR seringkali tidak terlihat progress/perkembangannya.
Pengawasan melalui rapat-rapat DPR seringkali tidak tuntas. Terkait pengawasan anggaran, DPR tidak bisa memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Sementara setiap tahun mitra kerja meminta tambahan anggaran dan selalu disetujui.
Saran DPR perlu menetapkan target dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Perlu ada progress setiap rapat dengan mitra yang terdokumentasi dengan baik
DPR harus memastikan tindak lanjut dari pengawasan DPR harus memastikan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien untuk menentukan anggaran berikutnya.
